Upload
munajat-nursaputra
View
254
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
1/40
OLEH: GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
2/40
FAKTA HUTAN
PROV. SULAWESI BARAT
Luas kawasan hutan Provinsi
Sulawesi Barat + 1.092.376 ha
( 64,57%);
Memiliki kawasan konservasi :
Kawasan Suaka Alam (KSA)/
Kawasan Pelestarian Alam
(KPA) Seluas 215.190 Ha (12,71
% dari Luas Daratan Provinsi
Sulawesi Barat).
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
3/40
KAWASAN HUTAN PROV. SULAWESI BARAT BERDASARKAN PERHITUNGAN TERHADAP
PETA LAMPIRAN KEPMENHUT NO. 862/MENHUT-II/2014
LUAS KAWASAN HUTAN
PROV. SULAWESI BARAT
1 092 376 ha
( 64, 57 %)dari total luas daratan
1.691.901 hektar
Kawasan Suaka Alam KSA) dan Kawasan Pelestarian
Alam KPA) :
215.190 Ha
a. Calon TN. Ganda Dewata : 214.201 Ha
b. Calon Tahura Masdar Pasmar : 989 Ha
HUTAN LINDUNG HL) : 452.030 hektar
HUTAN PRODUKSI = 425.156 hektar
Hutan Produksi Terbatas (HPT) = 330.700 Ha
Hutan Produksi Tetap (HP) = 71.859 Ha
Hutan Produksi Konversi (HPK) = 22.597 Ha
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
4/40
PENYELESAIAN PENGUKUHAN
KAWASAN HUTAN DAN
PENATAAN RUANG DAN
WILAYAH ADMNISTRASI
PELAKSANAAN PENATAAN
PERIZINAN
PERLUASAN WILAYAH KELOLA
MASYARAKAT
PENYELESAIAN KONFLIK
KAWASAN HUTAN
PENGUATAN INSTRUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PERLINDUNGAN HUTAN
MEMBANGUN SISTEM
PENGENDALIAN ANTI KORUPSI
6SASARAN RENCANA
AKSI KORSUP
KEHUTANAN
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
5/40
MEMBENTUK TIM INVENTARISASI
PENGUASAAN, PEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
TANAH (IP4T)
MELAKUKAN EVALUASI HAK-HAK ATAS
TANAH MASYARAKAT DALAM
KAWASAN HUTAN
MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN
INFORMASI PENGGUNAAN KAWASANDAN PEMENUHAN KEWAJIBANNYA
MELAKUKAN PENERTIBAN DAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG
TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR
DAN TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN
Pembentukan Tim dilaksanakan setelah proses pengukuhan
batas kawasan hutan pasca RTRWP Sulawesi Barat .
Mendorong dilaksankannya evaluasi serta penyelesaian Hak-
hak masyarakat di dalam kawasan hutan pada saat Penataan
Batas Kawasan Hutan.
Melakukan Sinkronisasi dan Rekonsiliasi data Izin Penggunaan
Kawasan Hutan di Prov. Sulawesi Barat dengan Kementrian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya bersama-samamelakukan penilaian/evaluasi pemenuhan kewajiban,
sebagaimana tertuang dalam Izin atau proses perizinan yang
telah dikeluarkan.
Meningkatkan koordinasi dengan institusi Penegak Hukum,
Pemerintah Kabupaten dan Pengelola Hutan di tingkat tapak
untuk melakukan penertiban dan penegakan hukum secaraterpadu terhadap Penggunaan Kawasan Hutan yang tidak
sesuai prosedur.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan mendorong Percepatan Penyelesaian Pengukuhan
Kawasan Hutan dengan prioritas pada Batas Kawasan Hutan yang mengalamai perubahan
peruntukan dalam pola ruang hutan Sulawesi Barat (RTRWP) guna memberikan kepastian
hukum pengguna lahannya.
Kewenangan penataan batas kawasan hutan berada di Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan.
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
6/40
Melakukan pengumpulan dan rekonsiliasi data perizinan dan
pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban
lainnya dari pemegang izin;
Mendorong institusi yang menangani Kehutanan di
Kabupaten, serta KPH untuk melakukan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian terhadap Pemegang Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
Menyampaikan data dan informasi pendukung yang terkait
dengan kinerja Pemegang Izin ke Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;
Merekomendasikan Kepada pemberi izin (Kemen LHK) untukmelakukan evaluasi terhadap areal kerja, kinerja dan
komitmen pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu, dan memberikan tindakan tegas untuk setiap
pelanggaran;
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
7/40
a. Mengumpulkan data dan informasi
yang terkait dengan wilayah kelola
masyarakat:
Proses dan status tahapan perizinan;
Kemajuan aktifitas lapangan; dan
Permasalahan/kendala pengelolaan
kawasan hutan.
b. Sosialisasi program pembangunan
hutan berbasis pemberdayaan
masyarakat, untuk meningkatkan minat
masyarakat secara aktif dan partisipatif
(Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa
dan Hutan Tanaman Rakyat);c. Mendorong pengembangan skema
pelibatan masyarakat dalam
pengelolaan hutan yang lebih efektif
dan efisien melalui alokasi areal kelola
dalam wilayah KPH (kemitraan);
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
8/40
- Membantu melakukan proses
identifikasi terhadap penggunaan lahanyang di indikasikan berpotensi konflik
dengan batas kawasan hutan dengan
mengacu pada Surat Keputusan Menteri
Kehutanan No. SK. 862/Menhut-II/2014
tentang Kawasan Hutan Provinsi
Sulawesi Barat;
- Melaksanakan sosialisasi Batas Kawasan
Hutan kepada Para Pihak Terkait.
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
9/40
Sudah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 4 Tahun 2014
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ProvinsiSulawesi Barat.
Substansi dari Perda tersebut antara lain mengamanatkan bahwa
seluruh perizinan penggunaan dan pemanfaatan hutan serta
pendirian Industri Primer Kehutanan wajib memiliki Dokumen
Amdal; Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sulawesi
Barat.
Mengusulkan peningkatan status sebagian Kawasan Hutan Lindung
menjadi Kawasan Konservasi (KK) dan Deklarasi Pembentukan Taman
Nasional Ganda Dewata;
Pembentukan Lembaga Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Hutan
Produksi (KPHP) di tingkat tapak sebanyak 12 unit menjadi kelembagaan
yang efektif dan efisien dalam mengintegrasikan kegiatan perlindungan
hutan berbasis daya dukung ekosistem hulu - hilir DAS;
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
10/40
Kawasan Hutan dikelola
berdasarkan DAS: Kawasan
Hutan merupakan kesatuanekosistem, satu rencana,
dan dengan satu sistem
pengelolaan;
Pengelolaan Kawasan
Hutan : Melibatkan parapemangku kepentingan,
terkoordinasi, menyeluruh
dan berkelanjutan;
Adaptif terhadap kondisi
spesifik dan perubahankondisi yang dinamis sesuai
dengan karakteristik DAS
dan perkembangan sosial
ekonomi wilayah.
Pengelolaan Hutan Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan DAS :
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
11/40
Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan perizinankehutanan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah /
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD / PTSP) Provinsi Sulawesi Barat;
Menyusun Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH), sebagai sistem
informasi untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan;
Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan sudah dilaksanakan sejak tahun2012, dan updating di tahun 2014;
Mendorong percepatan operasional lembaga pengelola hutan di tingkat
tapak (KPH) untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian
terhadap kawasan hutan termasuk kepada pemegang izin kehutanan di
lapangan; Menjamin keterbukaan informasi publik melalui
penyusunan/penyempurnaanWebsite Kehutanan (DISHUT dan UPTD KPH)
danStandard Operating Procedure (SOP) pelayanan publik;
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
12/40
KONDISI SAAT INI HASIL UPDATING DATA
DANINFORMASIPERIZINANKEHUTANANDI
PROVINSISULAWESI BARAT
1. PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
2. UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA DAN IUPHHK-RE);3. UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI);
4. PERKEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm);
5. PERKEMBANGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR);
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
13/40
NO LOKASI PENGGUNAANNAMA
PEMOHONNOMOR SURAT
MASA
BERLAKU
LUAS
(Ha)
KAWASAN
HUTANKETERANGAN
1Kec. Karossa
Kab. Mamuju
Penambangan
Bijih besi dan
Tembaga DMP
PT. Masindo
Putera Energy
SK. 167/Menhut-
II/2012
Tanggal 30 -03- 2012
17 Tahun (03
Desember
2029)
603,50Hutan
Produksi- Izin Pinjam Pakai.
2Kec.Kalumpang
Kab. Mamuju
PembangkitListrik Tenaga
Air
PT. Hadji Kalla671.21/2508/XI/2010
Tanggal 24 -11- 2010
2 Tahun 170Hutan
Lindung
- Persetujuan Prinsip- Dalam proses Izin
Pinjam Pakai di
Kementerian
3 Kab. Mamuju BatubaraCV. Bonehau
Prima Coal
S. 283/Menhut-VII/2009
Tanggal 14-04-2009
2 Tahun 210,83
Hutan
Produksi
Terbatas
(HPT), HutanProduksi (HP)
dan Hutan
Produksi yang
dapat
Dikonversi
(HPK)
- Persetujuan
Prinsip.
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
14/40
No Nama IUPHHK-HA SK /Tahun Izin Berakhir Luas (ha) Kabupaten Keterangan
1 PT. Inhutani I UMH
Mamuju
350/Kpts-II/1996 05 Juli 2016 29.000 Kab. Mamuju
2. PT. Rante Mario 532/Menhut-
II/2009
20 Nov 2041 84.040 Kab. Mamuju
Tengah
3. PT. Zedsko Permai 264/Menhut-
II/2004
21 Juli 2049 30.525 Kab. Mamuju
Utara,
Mamuju
Tengah
No Nama IUPHHK-HTI SK /Tahun Izin Berakhir Luas (ha) RKU (SK) RKT
TERAKHIR
1. PT. Amal
Nusantara
697/Menhut-
II/2010
16 Des 2070 10. 600 SK.697/Menh
ut-II/2010
02/01/2015
2. PT. Bio Energy
Indoco
931/Menhut-
II/2013
18 Des 2073 9.640 - -
3. PT. Bara Indoco 110/Menhut-
II/2014
5 Agust 2035 27.370 - -
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
15/40
Perkembangan Hutan Kemasyarakatan
(HKm) di Provinsi Sulawesi Barat
No
Desa,
Kecamatan,
Kabupaten
Penetapan Areal
Kerja HKmIzin Usaha Pemanfaatan HKm
Luas
(Ha)Fungsi No. SK Tanggal No.SK Tanggal Keterangan
1 Majene 1.575Hutan
Lindung
30/
Menhut
-II/2015
23 /01/
2015- - -
2
Ds. Pao Pao,
Kec. Alu,
Polewali
Mandar
2.020
Hutan
Lindung
517/
Menhut
-II/2013
25/07/
2013
Kpts/522/
463/Huk7/10/2014 SK.Bupati
3
Ds. Mambu
Tapua, Kec.
Matangnga,
Polewali
Mandar
1.980
Hutan
Lindung
516/
Menhut
-II/2013
25/07/
2013
Kpts/522/
462/Huk7/10/2014
SK.Bupati
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
16/40
UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR)
NONAMA
KTH/DEVELOPERNOMOR IZIN TANGGAL IZIN LUAS IZIN (Ha) LOKASI/ DESA/KEC KET.
1 2 3 4 5 6 7
I. KAB. MAMUJU
1 KTH Manak Puang357 Tahun 2011 s/d
381 Tahun 201119 Agustus 2011 355,00
Desa Sisango
Kec. Papalang
Realisasi Inventarisasi tegakan
seluas 44,5 Ha
2KTH Guliling
Selatan
245 Tahun 2011 s/d
264 Tahun 201115 Juli 2011 264,00
Desa Guliling
Kec. Kalukku
Realisasi Inventarisasi tegakan
seluas 33,14 Ha
3 KTH Ranga-Ranga437 Tahun 2011 s/d
519 Tahun 201124 Oktober 2011 296,50
Desa Pammulakan
Kec. Kalukku
1. Pengadaan Bibit 44.400 Pohon.
2. Realisasi Inventarisasi tegakan
seluas 33,14 Ha
4 KTH Sama Elo382 Tahun 2011 s/d
407 Tahun 201119 Agustus 2011 89,60
Desa Pokkang
Kec. Kalukku
Realisasi Inventarisasi tegakan
seluas 11,20 Ha
5KTH Assa
Malebuang
313 Tahun 2011 s/d
331 Tahun 2011
543 Tahun 2011
19 Agustus 2011
10 Oktober 201198,12 Desa Pokkang
Kec. Kalukku
Realisasi Inventarisasi tegakan
seluas 11,20 Ha
6 KTH Batu Tendan520 Tahun 2011 s/d
542 Tahun 2011
01 November
2011 269,60Desa Guliling
Kec. Kalukku
Realisasi Inventarisasi tegakan
seluas 33,73 Ha
7 KTH Wonosari 265 Tahun 2011 s/d289 Tahun 2011
15 Juli 2011 221,97 Desa Polo CambaKec. PangaleRealisasi Inventarisasi tegakan
seluas 27,75 Ha
8 KTH Makmur332 Tahun 2011 s/d
356 Tahun 201119 Agustus 2011 297,62 Desa Polo Pangale
Realisasi Inventarisasi tegakan
seluas 37,10 Ha
9KTH Karya Tani
Desa312 Tahun 2011 19 Agustus 2011 242,40 Desa Pangale Kec. Pangale -
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
17/40
UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR)
NONAMA KTH/
DEVELOPERNOMOR IZIN TANGGAL IZIN LUAS IZIN (Ha) LOKASI/ DESA/KEC KET.
1 2 3 4 5 6 7
II. KAB. POLMAN
1KTH Gunung
Damar
318 Tahun 2010 s/d
342 Tahun 2010
02 Desember
2010 262,00
Desa Talobba
Kec. Tubbi TaramanuTidak ada kegiatan
2 KTH Buttu Salili404 Tahun 2010 s/d
429 Tahun 2010
02 Desember
2010 232,00Desa Batu pangadalaa Tidak ada kegiatan
3 KTH Karya Tani442 Tahun 2010 s/d
458 Tahun 2010
02 Desember
2010 175,00
Desa Rangoan
Kec. MatangngaTidak ada kegiatan
4KTH Reso
Tamangngingi
441 Tahun 2010 s/d
430 Tahun 2010
02 Desember
2010 110,00
Desa Rangoan
Kec. MatangngaTidak ada kegiatan
5KTH Tajang
Pammase
374 Tahun 2010 s/d
403 Tahun 2010
02 Desember
2010 325,00
Desa Pulliwa
Kec. BuloTidak ada kegiatan
6 KTH Perandangan490 Tahun 2010 s/d
502 Tahun 2010
02 Desember
2010 177,00
Desa Tubbi
Kec. Tubbi TaramanuTidak ada kegiatan
7 KTH Bumi Putra343 Tahun 2010 s/d
364 Tahun 2010
02 Desember
2010 294,00
Desa Pullewani
Kec. Tubbi TaramanuTidak ada kegiatan
8 KTH Bumi Pertiwi350 Tahun 2010 s/d
489 Tahun 2010
02 Desember
2010 213,00
Desa Pullewani
Kec. Tubbi TaramanuTidak ada kegiatan
9KTH Pribumi
Pullewani
459 Tahun 2010 s/d
485 Tahun 2010
02 Desember
2010 301,00
Desa Pullewani
Kec. TutarTidak ada kegiatan
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
18/40
UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR)
NONAMA KTH/
DEVELOPERNOMOR IZIN TANGGAL IZIN LUAS IZIN (Ha) LOKASI/ DESA/KEC KET.
1 2 3 4 5 6 7
III. KAB. MAMASA
16 KTH Kasarapuan63.1 Tahun 2013 s/d
63.23 Tahun 201302 Mei 2013
205,48
Desa Balla Satanetean
Kec.Balla
Belum ada kegiatan dan SK
IUPHHK -HTR diterima oleh BP2HP
tgl. 20 Nop.2013
17
KTH Anak Datu
Soma- - -
Desa Balla Satanetean
Kec.Balla Sda
18 KTH Tengkosituru
64.1 Tahun 2013 s/d
64.16 Tahun 201302 Mei 2013
127,89
Desa Balla Satanetean
Kec.Balla Sda
19 KTH Tondon Sarura
65.1 Tahun 2013 s/d
65.15 Tahun 201302 Mei 2013
135,94
Desa Balla Satanetean
Kec.BallaSda
24 KTH Bulak67.1 Tahun 2013 s/d
67.22 Tahun 201302 Mei 2013
246,01
Desa Masewe
Kec. Nosu
Belum ada kegiatan dan SK
IUPHHK -HTR diterima oleh BP2HP
tgl. 20 Nop.2013
25 KTH Pangleonan
68.1 Tahun 2013 s/d
68.21 Tahun 201302 Mei 2013
237,78
Desa Batupapan
Kec. Nosu Sda
26 KTH Tokka -Tokka
70.1 Tahun 2013 s/d
70.17 Tahun 201302 Mei 2013
212,96
Desa Parinding
Kec. Nosu Sda
27 KTH Passarean
69.1 Tahun 2013 s/d
69.20 Tahun 201302 Mei 2013
44,64
Desa Batupapan
Kec. Nosu Sda
28 KTH Salu Mayang
62.1 Tahun 2013 s/d
62.9 Tahun 201302 Mei 2013
93,42
Desa Pebassian
Kec. Mamasa Sda
29 KTH Batu Mebali
61.1 Tahun 2013 s/d
61.11 Tahun 201302 Mei 2013
156,12
Desa Pebassian
Kec. Mamasa Sda
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
19/40
UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR)
NONAMA KTH/
DEVELOPERNOMOR IZIN TANGGAL IZIN LUAS IZIN (Ha) LOKASI/ DESA/KEC KET.
1 2 3 4 5 6 7
IV. KAB. MAJENE
1 KTH Serumpun
1575 /HK/KEP-
BUP/V/2013 s/d
1581 /HK/KEP-
BUP/V/2013
10 Mei 201383,00
Desa Kabiraan Kec.
UlumandaTidak ada kegiatan
2KTH Subur
Indah
1566 /HK/KEP-
BUP/V/2013 s/d
1574 /HK/KEP-
BUP/V/2013
10 Mei 201377,00
Desa Kabiraan Kec.
UlumandaSda
3 KTH Tamerupa
1582 /HK/KEP-
BUP/V/2013 s/d
1588/HK/KEP-
BUP/V/2013
10 Mei 201385,00
Desa Kabiraan Kec.
UlumandaSda
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
20/40
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
21/40
RENCANA AKSI KEGIATAN KOORDINASI
DAN SUPERVISI (KORSUP) ATAS GERAKAN
NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER
DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR
PERKEBUNAN DI SULAWESI BARAT
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
22/40
PERKEBUNAN
SULAWESI BARAT1. PERKEBUNAN BESAR 96.847 86 Ha
2. PERKEBUNAN RAKYAT 317.495 Ha
PENYEBARAN PERKEBUNAN BESAR
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
23/40
PENYEBARAN PERKEBUNAN BESAR
PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P
dan IUP) PROVINSI SULAWESI BARAT
DATA PERUSAHAAN PERKEBUNAN PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P, DAN IUP)
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2015
NO.
DATA PERUSAHAAN
KABUPATENPEMBERI
IUP
IUP-B/IUP-P/IUP
NO/TGL
KOMODI
TAS
LUAS
(Ha)NAMA PERUSAHAAN NPWP ALAMAT
NO.
AKTE
PENDIRI
AN
NO.
AKTE
TERAKHI
R
NAMA
PEMEGA
NG
SAHAM
NAMA
PENGUR
US
GRUP
PERUSA
HAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I Kabupaten Mamuju Utara
1 PT. Letawa
01.250.61
1.9-
092.000
DesaMakmur
Jaya Kec.
Teikke
Raya
No. 74,tanggal
28 Juli
1975
No. 28tanggal
05 Juni
2008
PT. AstraAgro
Lestari,T
bk
Juddy
Arianto
PT. AstraAgro
Lestari,
Tbk
Mamuju Utara
KPTSP&P
MD an.
Bupati
IUP No.526/02/IX/IUP/
2014/KPTSP&PMD
, Tgl. 03-10-2014
Kelapa
Sawit10.713,1
5
2. PT.Mamuang
01.348.78
9.7-
007.000
Desa
Martasari
Kec.
Pedongga
No. 93,
tanggal
16 Juli
1980
No. 30
tanggal
05 Juni
2008
PT. Astra
Agro
Lestari,T
bk
Juddy
Arianto
PT. Astra
Agro
Lestari,
Tbk
Mamuju Utara Dirjenbun
IUP-B Nomor :
794/VII-KU/2000,
Tgl. 20-12-2000
Kelapa
sawit 8.000,00
3 PT. Pasangkayu01.348.788.9-
007.000
Desa
GunungSari, Kec.
Pasangka
yu
No. 92,tanggal
16 Juli
1980
No. 29tanggal
05 Juni
2008
PT. AstraAgro
Lestari,T
bk
Juddy
Arianto
PT. AstraAgro
Lestari,
Tbk
Mamuju Utara BupatiIUP Nomor :
366 Tahun 2014,
Tgl. 03 Maret 2014
Kelapa
Sawit 9.319,00
4 PT. Surya Raya Lestari
01.348.78
7.1-
007.000
Desa Bulu
Mario
Kec.
Sarudu
No. 14,
tanggal
03
Oktober
1998
No. 31,
tanggal
05 Juni
2008
PT. Astra
Agro
Lestari,T
bk
Juddy
Arianto
PT. Astra
Agro
Lestari,
Tbk
Mamuju UtaraDirjenbun
IUP Nomor :
796/VII-KU/2000,
Tgl. 20-12-2000
Kelapa
Sawit 2.826,00
PENYEBARAN PERKEBUNAN BESAR
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
24/40
PENYEBARAN PERKEBUNAN BESAR
PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P
dan IUP) PROVINSI SULAWESI BARAT
DATA PERUSAHAAN PERKEBUNAN PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P, DAN IUP)
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2015
NO.
DATA PERUSAHAAN
KABUPATENPEMBERI
IUP
IUP-B/IUP-P/IUP
NO/TGL
KOMODI
TAS
LUAS
(Ha)NAMA PERUSAHAAN NPWP ALAMAT
NO.
AKTE
PENDIRI
AN
NO.
AKTE
TERAKHI
R
NAMA
PEMEGA
NG
SAHAM
NAMA
PENGUR
US
GRUP
PERUSA
HAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I Kabupaten Mamuju Utara
5PT. Unggul Widya
Teknologi Lestari
DesaMotu
Kec.
Baras
- Mamuju Utara Bupati529.2/55/1/2014
15 Januari 2014
Kelapa
Sawit12.070,0
0
6 PT. Tanjung Sarana Lestari
Tanjung
Bakau
Desa Ako
Kec.
Pasang
Kayu
- Mamuju Utara BupatiKelapa
Sawit
7PT. Diyatama Inti Pusaka (
PKS )
Desa
Wulai
Kec.
Bambala
motu
Mamuju Utara Bupati Dalam Proses 14.235,0
0
8PT. Toscano Indah
Pratama (PKS)
01.630.99
9-
9.133.000
Desa
Kalola
Kec.
Bambala
motu
No.08
tangga l
6 Juni
2006
Mamuju Utara Dalam ProsesKelapa
Sawit13,85
PENYEBARAN PERKEBUNAN BESAR
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
25/40
PENYEBARAN PERKEBUNAN BESAR
PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P
dan IUP) PROVINSI SULAWESI BARAT
DATA PERUSAHAAN PERKEBUNAN PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P, DAN IUP)
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2015
NO.
DATA PERUSAHAAN
KABUPATENPEMBERI
IUP
IUP-B/IUP-P/IUP
NO/TGL
KOMODI
TAS
LUAS
(Ha)NAMA PERUSAHAAN NPWP ALAMAT
NO.
AKTE
PENDIRI
AN
NO.
AKTE
TERAKHI
R
NAMA
PEMEGA
NG
SAHAM
NAMA
PENGUR
US
GRUP
PERUSA
HAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IIKabupaten Mamuju
Tengah
1 PT.Suryaraya Lestari
01.348.78
7.1-
007.000
DesaBabana,
Kec.
Budong-
Budong
No. 14,tanggal
03
Oktober
1998
No. 31,
tanggal
05 Juni
2008
PT. Astra
Agro
Lestari,T
bk
Juddy
Arianto
PT.Astra
Agro
Lestari,
Tbk
Mamuju
TengahBupati
IUP-P Nomor :
526.3/204/XII/201
4, Tgl. 29-12-2014
Kelapa
Sawit
(PKS)-
2 PT.Badra Sukses
01.349.13
1.1-
004.000
Desa
Babana,
Kec.
Budong-
Budong
No. 65,
tanggal
27
Novem
ber
1989
No. 32,
tanggal
05 Juni
2008
PT. Astra
Agro
Lestari,T
bk
Juddy
Arianto
PT.
Astra
Agro
Lestari,
Tbk
Mamuju
TengahBupati
IUP-B Nomor :
526.3/205/XII/201
4, Tgl. 29-12-2014
Kelapa
Sawit 1.014,71
3 PT. Tunas Fajar Perkasa
Salobiro
Desa
Karossa
Kec.
Karossa
Bupati
398
27 September
2007
Kelapa
Sawit 9.700,00
4PT.Wahana Karya
Sejahtera Mandiri
Pontanak
ayang
Mamuju
TengahBupati
6.000,00
PENYEBARAN PERKEBUNAN BESAR
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
26/40
PENYEBARAN PERKEBUNAN BESAR
PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P
dan IUP) PROVINSI SULAWESI BARAT
DATA PERUSAHAAN PERKEBUNAN PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P, DAN IUP)
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2015
NO.
DATA PERUSAHAAN
KABUPATENPEMBERI
IUP
IUP-B/IUP-P/IUP
NO/TGL
KOMODI
TAS
LUAS
(Ha)NAMA PERUSAHAAN NPWP ALAMAT
NO.
AKTE
PENDIRI
AN
NO.
AKTE
TERAKHI
R
NAMA
PEMEGA
NG
SAHAM
NAMA
PENGUR
US
GRUP
PERUSAH
AAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IIKabupaten Mamuju
Tengah
5PT.Basarimbah Mega
Sejahtera
Desa
Tasokko
Kec.
Karossa
SriwijayaMamuju
TengahBupati Dalam Proses
4.570,00
6PT.Aditama Lestari
Indonesia
Kec.
TobadakSriwijaya
Mamuju
TengahBupati Dalam Proses
7.000,00
7 PT.Triniti
DesaTabolang
Kec.
Topoyo
Mamuju
TengahDalam Proses
Kelapa
Sawit
8PT. Unggul WTL Cabang
Tobadak
Desa
Saluadak
Kec.
Tobadak
Mamuju
TengahBupati
Kelapa
Sawit 6.000,00
PENYEBARAN PERKEBUNAN BESAR
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
27/40
PENYEBARAN PERKEBUNAN BESAR
PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P
dan IUP) PROVINSI SULAWESI BARAT
DATA PERUSAHAAN PERKEBUNAN PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P, DAN IUP)
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2015
NO.
DATA PERUSAHAAN
KABUPATENPEMBERI
IUP
IUP-B/IUP-P/IUP
NO/TGL
KOMODI
TAS
LUAS
(Ha)NAMA PERUSAHAAN NPWP ALAMAT
NO.
AKTE
PENDIRI
AN
NO.
AKTE
TERAKHI
R
NAMA
PEMEGA
NG
SAHAM
NAMA
PENGUR
US
GRUP
PERUSAH
AAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
III Kabupaten Mamuju
1PT. Manakarra Unggul
Lestari
1.821.626
.7. 025
Desa
Kakulllasa
n Kec.
Tommo
1
Agustus
1997
No. 1
19 Juni
2000 No.
8
Tn.Dr.Ir.
H.
Rachmat
Soebiapr
aja, dkk
Tjokro
Putro
Wibowo
Mamuju Bupati
185.45/503/Kpts/
VIII/14
20 Agustus 2014
Kelapa
Sawit14,159,2
0
2 Mamuju Agri Lestari
02.860.88
2.6.032.0
00
Desa
Bonehau
Kec.Bonehau
No.67
tanggal
14 Juli2009
Wong
Jhon
Juadi
Sriwijaya Mamuju Bupati
5.400,00
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
28/40
PENYEBARAN PERKEBUNAN RAKYAT
I. Komoditi Kakao
No Kabupaten Luas Areal (Ha)
1 Polewali Mandar 49.3892 Mamasa 23.213
3 Majene 13.617
4 Mamuju 44.942
5 Mamuju Tengah 18.737
6 Mamuju Utara 19.004
Total 168.901
II. Komoditi Sawit
No Kabupaten Luas Areal (Ha)
1 Polewali Mandar 4
2 Mamasa -
3 Majene -
4 Mamuju 3.811
5 Mamuju Tengah 19.100
6 Mamuju Utara 41.273
Total 64.188
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
29/40
PENYEBARAN PERKEBUNAN RAKYAT
III. Komoditi KELAPA DALAM
No Kabupaten Luas Areal (Ha)
1 Polewali Mandar 21.8272 Mamasa 137
3 Majene 8.512
4 Mamuju 4.722
5 Mamuju Tengah 1.455
6 Mamuju Utara 5.838
Total 42.492
IV. Komoditi KELAPA HIBRIDA
No Kabupaten Luas Areal (Ha)
1 Polewali Mandar 1.823
2 Mamasa 2313 Majene 826
4 Mamuju 1.076
5 Mamuju Tengah -
6 Mamuju Utara -
Total 3.956
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
30/40
PENYEBARAN PERKEBUNAN RAKYAT
V. Komoditi KOPI ROBUSTA
No Kabupaten Luas Areal (Ha)
1 Polewali Mandar 1.8102 Mamasa 4.138
3 Majene 653
4 Mamuju 432
5 Mamuju Tengah -
6 Mamuju Utara 19
Total 7.052
VI. Komoditi KOPI ARABIKA
No Kabupaten Luas Areal (Ha)
1 Polewali Mandar 213
2 Mamasa 8.2703 Majene 386
4 Mamuju 8
5 Mamuju Tengah 73
6 Mamuju Utara 162
Total 9.112
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
31/40
PENYEBARAN PERKEBUNAN RAKYAT
VII. Komoditi CENGKEH
No Kabupaten Luas Areal (Ha)
1 Polewali Mandar 6432 Mamasa 136
3 Majene 869
4 Mamuju 461
5 Mamuju Tengah 138
6 Mamuju Utara 868
Total 3.105
VIII. Komoditi KEMIRI
No Kabupaten Luas Areal (Ha)
1 Polewali Mandar 7.503
2 Mamasa 2433 Majene 2.487
4 Mamuju 1.472
5 Mamuju Tengah -
6 Mamuju Utara 66
Total 11.770
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
32/40
PENYEBARAN PERKEBUNAN RAKYAT
IX. Komoditi JAMBU METE
No Kabupaten Luas Areal (Ha)
1 Polewali Mandar 3682 Mamasa -
3 Majene 557
4 Mamuju -
5 Mamuju Tengah -
6 Mamuju Utara -
Total 925
X. Komoditi LADA/MERICA
No Kabupaten Luas Areal (Ha)
1 Polewali Mandar 330
2 Mamasa 204
3 Majene 16
4 Mamuju 34
5 Mamuju Tengah -
6 Mamuju Utara 13
Total 596
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
33/40
PENYEBARAN PERKEBUNAN RAKYAT
XI. Komoditi AREN
No Kabupaten Luas Areal (Ha)
1 Polewali Mandar 8402 Mamasa 825
3 Majene 132
4 Mamuju 85
5 Mamuju Tengah -
6 Mamuju Utara 66
Total 1.647
XII. Komoditi PANILI
No Kabupaten Luas Areal (Ha)
1 Polewali Mandar 494
2 Mamasa 250
3 Majene 76
4 Mamuju 2
5 Mamuju Tengah -
6 Mamuju Utara -
Total 822
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
34/40
PENYEBARAN PERKEBUNAN RAKYAT
XIII Komoditi KAPUK
No Kabupaten Luas Areal (Ha)
1 Polewali Mandar 1952 Mamasa -
3 Majene 120
4 Mamuju -
5 Mamuju Tengah -
6 Mamuju Utara -
Total 315
XIIII. Komoditi SAGU
No Kabupaten Luas Areal (Ha)
1 Polewali Mandar 983
2 Mamasa 500
3 Majene 114
4 Mamuju 393
5 Mamuju Tengah -
6 Mamuju Utara 64
Total 2.054
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
35/40
PENYEBARAN PERKEBUNAN RAKYAT
XV. Komoditi NILAMNo Kabupaten Luas Areal (Ha)
1 Polewali Mandar 66
2 Mamasa 188
3 Majene 59
4 Mamuju 201
5 Mamuju Tengah -
6 Mamuju Utara 46
Total 560
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
36/40
PELAKSANAAN PENATAAN
PERIZINAN PERKEBUNAN
PERLUASAN WILAYAH
KELOLA MASYARAKAT
MEMBANGUN SISTEM
PENGENDALIAN ANTI
KORUPSI
3 SASARAN
RENCANA
AKSI KORSUP
PERKEBUNAN
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
37/40
PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN
PERKEBUNAN
MELAKUKAN
PENGUMPULAN DATA DAN
INFORMASI SEMUA
KEWAJIBAN KEUANGAN
DAN KEWAJIBAN LAINNYA
DARI PEMEGANG IZIN
USAHA PERKEBUNAN
1. MEMBENTUK TIM
PELAKSANA PENILAIAN
USAHA PERKEBUNAN
3. MENETAPKAN HASIL
PENILAIAN USAHA
PERKEBUNAN
2. MELAKUKAN PENILAIAN
USAHA PERKEBUNAN
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
38/40
PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT
Mensosialisasi dan PelaksanaanSTD-P Pada Dinas YangMembidangi Perkebunan di
Kabupaten/Kota
MelakukanPendaftaran TerhadapKegiatan Perkebunan
yang dilakukanMasyarakat
Mengharuskan Semua Perusahaan
Perkebunan Melakukan Kemitraandengan Masyarakat Sekitarnya danSegera Berkoordinai denganBupati /Walikota Setempat
Meningkatnya Jumlah
Ketaatan TerhadapProgram Kemitraan Dalam
Usaha Perkebunan danTersusunnya Rencana
Pembinaan PerkebunanMasyarakat
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
39/40
MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN
ANTI KORUPSI
1. MelakukanPenyempurnaanStandar
OperasionalPelayanan (SOP)Perizinan UsahaPerkebunan
2. Publikasi HasilPemberian IzinMelalui Media Masa
Cetak dan ElektronikSecara BerkalaTriwulan
3. MemperketatPengawasan Terhadap
Perusahaan Dalam
Perizinan
7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat
40/40