SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DISUSUN OLEH:

Adi Nugroho Nurprasetia (02)

Destiko Teguh Rinaldi (11)

Dina Pramudianti (12)

Indri Qoryani (19)

Nur Amin Kadir (22)

Kelas VII.AProgram Diploma IV Kurikulum Khusus

Sekolah Tinggi Akuntansi NegaraTangerang Selatan

2014

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan berbasis akrual. Hal tersebut tidak hanya berdampak kepada Pemerintah Pusat, akan tetapi juga pada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 diaturlah Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan akuntansi sangat penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini ditetapkan menggunakan peraturan kepala daerah kebijakan ini sebagai pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi SKPKD dan fungsi-fungsi akuntansi SKPD. Kebijakan ini juga sebagai pedoman bagi tim perencana dan tim anggaran pemerintah daerah. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi tentang laporan keuangan dimulai dari pengumpulan peraturan perundangan dan literatur terkait tetapi pedoman utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terutama tentang: PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas; PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; PSAP 12 tentang Laporan Operasional; dan IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan keuangan.

2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait akun dimulai dari mempelajari SAP khususnya pernyataan terkait akun-akun.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal Aset; Kewajiban; Ekuitas; Pendapatan-LRA; Belanja; Transfer; Pembiayaan; Saldo Anggaran Lebih; Pendapatan-LO; Beban; dan Arus Kas.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN PADA PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:

1. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP;dan2. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait akun pada Pemerintah Daerah:

1. Menelaah SAP terkait dan IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun. 2. Memperhatikan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain

yang terkait dengan kebijakan akuntansi atas akun-akun yang terkait.

Penelaahan diatas digunakan untuk Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pemilihan metode yang khusus atas pengakuan atau pengukurannya, yang memerlukan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan pengukurannya dan mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP namun dibutuhkan dalam

kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Kebijakan Akuntansi Akun Pemerintah Daerah dapat diringkas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

IV. SISTEM AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Sistem Akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian, dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

1. Pencatatan Anggaran Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan SAL. Estimasi perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran.

2. Akuntansi Pendapatan Transaksi pendapatan SKPD berupa pajak dan retribusi yang ditandai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) dan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) Retribusi sebagai dokumen sumber pencatatan. PPK-SKPD akan mencatat “kas di Bendahara Penerimaan” di debet dan “pendapatan pajak daerah” atau “retribusi daerah” di kredit kemudian menjurnal “estimasi perubahan SAL” pada “pendapatan pajak/retribusi daerah-LRA” untuk transaksi realisasi anggaran. Penyetoran ke Kas Daerah dengan Surat Tanda Setoran (STS) dengan mencatat “RK PPKD” di debet dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit dan mencatat “Piutang Pajak Daerah” atau “Piutang Retribusi Daerah” pada “Pendapatan Pajak/Retribusi Daerah-LO” untuk pencatatan pada akhir tahun terhadap ketetapan yang belum dilunasi.

3. Akuntansi Belanja dan Beban SKPDBelanja dan beban pada SKPD terdiri atas tiga bagian yaitu belanja dan beban pegawai, belanja dan beban barang dan jasa, dan pengembalian beban dalam kasus terjadi penerimaan kembali beban pada periode berjalan maupun dalam kasus yang terjadi pada belanja yang terjadi di periode sebelumnya (pengembalian dilakukan setelah laporan keuangan diterbitkan). Belanja beban pegawai dan barang/jasa dapat menggunakan uang persediaan dengan bukti transaksi beban pegawai atau barang dan jasa, mekanisme LS berdasarkan SP2D LS, dan pengajuan ganti uang berdasarkan SP2D GU.

Pencatatan dengan menggunakan uang persediaan, PPK-SKPD mencatat “beban pegawai-LO” atau “beban barang dan jasa” di debet dan “kas di bendahara pengeluaran” di kredit serta “beban pegawai-LO/beban barang dan jasa” di debet dan “estimasi perubahan SAL” di kredit untuk pencatatan realisasi anggaran. Untuk mekanisme LS, “beban pegawai-LO” di debet dan “RK PPKD” di kredit. Untuk belanja barang dan jasa, “beban barang dan jasa” dicatata dulu sebagai utang dengan “utang belanja barang dan jasa” di kredit. Kemudian ketika di bayar, utangnya di debet dan “RK PPKD” di kredit. Dan kemudian mencatat transaksi realisasi anggarannya. Untuk mekanisme pengajuan ganti uang, dicatat “kas di bendahara pengeluaran” pada “RK PPKD”. Dalam hal terdapat pengembalian beban, PPK-SKPD mencatat “Kas di Bendahara Pengeluaran” di debet pada belanja sesuai rincian terkait di kredit dan menmbuat jurnal realisasi anggarannya yaitu “estimasi perubahan SAL” pada belanja sesuai rincian terkait.

4. Akuntansi Aset SKPDMeliputi pembelian aset tetap dan penghapusan aset tetap yang terjadi karena penjualan, tukar-menukar, pemusnahan dan sebab lainnya. SKPD mencatat “aset tetap” di debet dan “utang belanja modal” di kredit untuk pencatatan aset tetap dan ketika pembayarannya mencatat “utang belanja modal” di debet dan “RK PPKD” di kredit. Untuk penghapusan aset tetap, “RK PPKD” dan “Akumulasi Penyusutan” di debet serta “Surpus Penjualan Aset Non-Lancar LO” dan aset tetap di bagian kredit.

5. Akuntansi Kewajiban SKPDAkuntansi kewajiban SKPD yaitu ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian aset atau barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan. PPK-SKPD mencatat beban sesuai rincian objek atau “aset tetap” di debet dan “utang belanja”

di kredit. Ketika melakukan pelunasan dapat menggunakan mekanisme UP atau LS. Untuk UP, “utang belanja” dicatat di debet dan “kas di bendahara pengeluaran” di kredit. Sedangkan untuk mekanisme LS, jurnalnya sama namun “kas di bendahara pengeluaran” diganti dengan “RK PPKD”.

6. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPDJurnal koreksi dilakukan atas kesalahan pencatatan dan penyesuaian dilakukan atas persediaan, penyusutan aset, dan beban jasa yang dibayar di muka. Misalnya beban telepon salah dicatat sebagai beban listrik, maka dicatat “beban jasa telepon” di debet dan “beban jasa listrik” di kredit. Kemudian jurnal realisasi anggarannya yaitu “belanja telepon” pada “belanja listrik”. Untuk jurnal penyesuaian baik persediaan, penyusutan, dan jasa dibayar di muka sama dengan akuntansi komersil.

7. Penyusunan Laporan SKPDSebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh PPK-SKPD sesuai dengan dokumen transaksinya ke dalam buku jurnal. Setelah itu PPK-SKPD melakukan posting ke buku besar masing-masing akun. Kemudian pada setiap akhir periode akuntansi, atau sesaat sebelum penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD menyusun neraca saldo. Neraca saldo ini adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu.

Jurnal dan posting yang telah dilakukan menjadi dasar oleh PPK-SKPD untuk menyusun laporan keuangan. Dari 7 laporan keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71 Tahun 2010 tentang SAP, terdapat 5 Laporan Keuangan yang mesti dibuat SKPD yaitu LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan dengan mengisi neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, dibuat LRA dan jurnal penutup untuk membuat akun-akun LRA menjadi 0. Setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo setelah penutupan LRA.

Berdasarkan neraca tersebut, Akuntansi SKPD menyusun Laporan Operasional. Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga membuat jurnal penutup untuk membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Setelah itu, Akuntansi SKPD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Akuntansi SKPD juga membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun surplus/defisit-LO ke akun Ekuitas.. Setelah itu disusun Neraca Saldo Akhir yang akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi selanjutnya.

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Opersional yang telah dibuat sebelumnya Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD. Selain itu disusun Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi penjelasan-penjelasan tentang laoran-laoran yang sebelumnya dibuat.

V. SISTEM AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

Berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Sistem Akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Gambaran siklus akuntansi PPKD akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Pencatatan Anggaran pada PPKD

Pada tahap persiapan ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Estimasi perubahan SAL ini juga merupakan akun antara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) yang sudah dibuat oleh PPKD dan disetujui oleh sekretaris daerah diserahkan kepada fungsi akuntansi PPKD. Berdasarkan DPA PPKD tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat “Estimasi Pendapatan”, “Estimasi Penerimaan Pembiayaan” di kolom debit sebesar total anggaran, kemudian “Apropriasi Belanja” dan “Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan” dicatat di kolom kredit sebesar total anggaran. Selisih antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat sebagai “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

2. Akuntansi Pendapatan-LO PPKD Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, dan saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable). Pendapatan-LO dapat berupa Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan Pendapatan Non Operasional.

3. Akuntansi Belanja dan Beban PPKDPihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi beban PPKD adalah Fungsi Akuntansi PPKD, PPKD, dan Kuasa BUD. Jenis-jenis beban yang ada adalah Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Transfer. Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap belanja-belanja tersebut Fungsi Akuntansi PPKD mencatat belanja bunga di debit dan estimasi perubahan SAL di kredit.

4. Akuntansi Aset PPKDPerolehan Investasi dapat berasal dari Investasi Jangka Panjang dan Investasi Jangka Pendek. Untuk investasi jangka panjang, perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam peraturan daerah dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD berdasarkan SP2D LS yang menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga, dan penghitungan hasil investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan menggunakan Metode Biaya, Metode Ekuitas, dan Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan. Dalam pelepasan investasi jangka pendek dan jangka panjang, berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, dicatat “Pendapatan Bunga-LO” serta “Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO” untuk perolehan keuntungan.

5. Akuntansi Kewajiban PPKDKewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari transaksi dengan pertukaran (exchange transactions); Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan; Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

Pada saat Penerimaan Utang, berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya penerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang. Realisasi pembayaran kewajiban dilakukan melalui proses penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi.

6. Akuntansi Pembiayaan PPKD

Akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD pada dasarnya merupakan akuntasi yang tidak berdiri sendiri tetapi melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang sejenis. Akuntansi pengeluaran pembiayaan melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehan investasi, transaksi pembayaran utang dan transaksi lainnya yang sejenis.

7. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKDUntuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, berdasarkan dokumen atau bukti koreksi terkait, Fungsi Akuntansi PPKD membuat bukti memorial terkait koreksi kesalahan pencatatan. Selanjutnya bukti memorial tersebut diotorisasi oleh PPKD dan digunakan sebagai dasar membuat koreksi atas jurnal yang salah catat tersebut. Dalam metode penyisihan (Allowance method), setiap akhir tahun berdasarkan Laporan Neraca atau Laporan golongan umur piutang pemerintah daerah akhir periode, Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat cadangan piutang tak tertagih.

8. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo PPKDSKPD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD sesuai dengan dokumen transaksinya ke dalam buku jurnal dan kemudian memposting ke buku besar. Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan laporan keuangan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu.

9. Penyusunan Laporan Keuangan PPKDLaporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui proses akuntansi yang secara periodik dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah-langkah teknis yang dilakukan pertama adalah Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja, kemudian mengisi neraca saldo sebelum penyesuaian sesuai rekapitulasi saldo di buku besar. Setelah itu dibuatlah jurnal penyesuaian untuk koreksi kesalahan/pemindahbukuan, pencatatan jurnal yang belum dilakukan, dan pencatatan piutang, persediaan, dan atau aset lainnya pada akhir tahun, untuk kemudian menyesuaikan saldo tersebut pada neraca saldo setelah penyesuaian.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD sebagai entitas akuntansi, yaitudengan urutan Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Neraca; Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

VI. BAGAN AKUN STANDAR (BAS)

BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. BAS dirinci sebagai berikut:

a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dane. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.

Kode akun pada BAS terdiri atas akun 1 (satu) menunjukkan aset; akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban; akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas; akun 4 (empat) menunjukkan

pendapatan-LRA; akun 5 (lima) menunjukkan belanja; akun 6 (enam) menunjukkan transfer; akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan; akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.

Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen anggaran. Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS, pemerintah daerah dapat melakukan konversi dalam penyajian LRA. Pemerintah daerah menyajikan kembali LRA, Neraca dan LAK tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan SAP berbasis akrual.