Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KANTOR : Jl. S. Parman No. 59 Padang Jati Telp.( 0736 ) 26139 Bengkulu 38227
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
PARTAI POLITIK
KABUPATEN KEPAHIANG
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
ATAS
Kantor Akuntan Publik
LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
MUHAMMAD ADIIzin No. KEP - 526 / KM.1 / 2009
PERIODE 20 FEBRUARI 2018 - 25 APRIL 2019
Surat Pernyataan Independensi KAP .....................................................................................................................................
Laporan Asurans Independen ................................................................................................................................................
Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota DPRD Kabupaten/Kota ......................................................................................................................................................
Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP …...............................................................................................................
Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota DPRD Kabupaten/Kota ….................................................................................................................................E
D
DAFTAR ISI
Indeks
A
B
C
A. Surat Pernyataan Independensi KAP
B. Laporan Asurans Independen
1
No. 00026/2.0777/AI/11/0678-1/1/V/2019
LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
Kepada Yth :
Ketua KPU Provinsi Bengkulu
Jl. Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat
Kota Bengkulu
Cakupan
Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No.
191/SPK/IV/2019 Tanggal 26 April 2019 untuk melakukan Perikatan Asurans dengan
keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye
Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kepahiang untuk periode 20 Februari 2018 s/d 25
April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye yaitu :
1. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. PKPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. PKPU No. 5 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,
Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. PKPU No. 32 Tahun 2018 Perubahan kedua atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,
Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
6. PKPU. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
7. PKPU No. 34 Tahun 2018 Perubahan kedua atas PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
8. SK No. 1126/PL/01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana
Kampanye
9. SK No. 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit atas
Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 911/PL.01.6-
Ktp/03/KPU/IV/2019 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum No.
1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit atas Laporan
Dana Kampanye Pemilihan Umum.
2
Informasi hal pokok
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Dana Kampanye, Laporan Dana Kampanye Partai
Amanat Nasional Kabupaten Kepahiang terdiri dari:
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi
RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan
penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan
penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan
kepada KPU Kabupaten Kepahiang; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan
yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
Kriteria
Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah sebagaimana yang dinyatakan
didalam Peraturan Dana Kampanye. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh
Partai Amanat Nasional Kabupaten Kepahiang dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye.
Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Kepahiang dalam
menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :
1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1) Pembukaan – Pasal 27 PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan
Umum.
(1) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta
Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan
dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai
tingkatannya.
(2) Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK tidak melampaui ketentuan
pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa
kampanye.
2) Pengelolaan – Pasal 27 PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan
Umum.
Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK
yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari
Partai Politik Peserta Pemilu.
3
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1) Pelaporan – Pasal 38 PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan
Umum.
Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
(1) RKDK;
(2) Saldo awal atau saldo pembukaan;
(3) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
(4) Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan
sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan
(5) dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan
LADK;
(6) Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
(7) Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
(8) Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik Peserta Pemilu.
2) Periode Pembukuan – Pasal 38 PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum.
Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak
pembukuan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.
3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 38 PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum.
Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1
(satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu
setempat kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai
dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
(1) Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
(2) Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
(3) Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
(4) Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
(5) Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
(6) Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL;
(7) Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL;
(8) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
(9) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan
(10) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
1) Pelaporan – Pasal 43 ayat (1) PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum.
Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh
penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.
2) Periode Pembukuan – Pasal 43 ayat (2) PKPU No. 24 Tahun 2018 Tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum.
4
(1) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai
1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum
laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh
penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.
3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 43 ayat (6) PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang
Dana Kampanye Pemilihan Umum.
Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu
yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu
setempat, yang dilengkapi dengan:
(1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
(2) Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
(3) Formulir Model LPSDK3-PARPOL;
(4) Formulir Model LPSDK4-PARPOL; dan
(5) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
(6) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan
(7) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
1) Pelaporan – Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang
Dana Kampanye Pemilihan Umum.
Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh
penerimaan sumbangan dana pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang,
barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan
diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli
secara umum.
2) Periode Pembukuan – Pasal 49 ayat (61) PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum.
Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai
sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup
8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
3) Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 53 dan lampiran III B PKPU No. 24 Tahun
2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
(1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan Laporan Dana
Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling
lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU
dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
- Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
- Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
- Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
5
- Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
- Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
- Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
- Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
- Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
- Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
- Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
- Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
- Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
(2) Partai Politik Peserta Pemilu bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota
legislatif yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu melaporkan dan
melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye
Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
4) Sumber/Klasifikasi dan identitas Penyumbang – Pasal 13 PKPU No. 24 tahun 2018
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
(1) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
- Partai Politik;
- Calon Anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau
- Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
(2) Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus
dilengkapi dengan identitas penyumbang,
(3) Sumbangan yang berasal dari perusahaan atau badan usaha nonpemerintah wajib
dilampiri salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha,
(4) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara
memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK, disertai identitas
penyumbang,
(5) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan
,
(6) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank,
disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan – Pasal 14 dan Pasal 15 PKPU No. 24 Tahun 2018
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
(1) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan
(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang,
(2) termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas
kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar
Penerimaan Sumbangan.
(3) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih
dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
6) Batasan Kesesuaian Sumbangan – Pasal 16 dan Pasal 17 PKPU No. 24 Tahun 2018
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup
uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang termasuk utang dan
diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli
6
secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi
jumlah dibawah ini.
(1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk sumbangan pihak
lain perseorangan; dan
(2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok
dan/atau badan usaha non pemerintah.
7) Sumbangan yang dilarang – Pasal 17 PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum.
Partai Politik Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang,
apabila Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka
Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan sebagai berikut.
(1) Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
(2) Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
(3) Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14
(empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
8) Pengeluaran Dana Kampanye – Pasal 18 ayat (1) PKPU No. 24 tahun 2018 tentang
Dana Kampanye Pemilihan Umum.
(1) Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar
yang wajar untuk barang tersebut.
Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye daerah provinsi, dan/atau daerah
kabupaten/kota wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang dan/atau jasa
dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi
Partai Politik Peserta Pemilu.
Keterbatasan Laporan
Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi
yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai
Amanat Nasional Kabupaten Kepahiang. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat
keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan
memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang
terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada
sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye
tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami
juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan
oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kepahiang, sehingga kami tidak melakukan
pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan
penentuan legal atas kepatuhan Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kepahiang)
terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.
7
Tanggung jawab Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kepahiang
Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kepahiang bertanggung jawab atas penyusunan
Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab
tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan
dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan
untuk penyusunan laporan.
Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kepahiang juga bertanggung jawab atas kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah
dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional Kabupaten
Kepahiang Tanggal 25 April 2019.
Tanggung Jawab Akuntan Publik
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat
dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-
prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan
ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: “Perikatan Asurans selain Audit atau Review
atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan
Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan
Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan
Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.
Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan
dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.
Sesuai dengan Peraturan Dana Kampanye, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga
puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Amanat
Nasional (PAN) Kabupaten Kepahiang) dari Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN)
Kabupaten Kepahiang.
Ikhtisar Prosedur Asurans
Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti,
informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam
melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian
prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman
8
mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang
kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat
materialitas dan penilaian terhadap risiko.
Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:
1. Rekening Khusus Dana Kampanye 1) Pembukuan
(1) Periksa kesesuaian kepemilikan keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku
rekening/rekening koran dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu.
(2) Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukuan seluruh RKDK, apakah sesuai dengan ketentuan.
(3) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan dibuku tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatan atau lakukan
konfirmasi kepada pihak bank terkait hal tersebut.
(4) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
2) Pengelolaan Periksa kesesuaian pengelolaan seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Partai
Politik Peserta Pemilu.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 1) Pelaporan
(1) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.
(2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukuan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan serta tidak melanggar ketentuan mengenai
dana kampanye.
(3) Lakukan perhitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan melakukan verifikasi terhadap
bukti pendukung.
(4) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.
2) Periode Pembukuan (1) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan
tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada
formulir yang terkait telah sesuai ketentuan.
(2) Lakukan uji pisah batas (cut off test) terhadapat penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.
3) Kelengkapan dan Penyampaian (1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan
kepada KPU Kabupaten Kepahiang.
(2) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00
waktu setempat.
(3) Lakukan konfirmasi kepada petugas di KPU Kabupaten Kepahiang terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK Partai Amanat Nasional.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
9
1) Pelaporan Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung
sebagaimana diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang
berasal dari Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik pengusul dan perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.
2) Periode Pembukuan (1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal
dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan
ketentuan yaitu dibuka 1 (satu) hari setelah penutupan pembukaan LADK, dan
ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten
Kepahiang.
(2) Lakukan uji pisah batas (cut off test) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
3) Kelengkapan dan Penyampaian (1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan
kepada KPU Kabupaten Kepahiang
(2) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LPSDK pukul 18.00 waktu
setempat.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 1) Pelaporan
Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab
atas LPPDK.
2) Periode Pembukuan (1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal
dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah
sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan
suara.
(2) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
3) Kelengkapan dan Penyampaian (1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk
LADK dan LPSDK
(2) Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang
telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat.
4) Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang (1) Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar
penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.
(2) Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.
(3) Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.
5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan (1) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya)
dari seluruh transaksi yang tercantum dalam daftar Laporan Penerimaan Dana
10
Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian
matematis tersebut.
(2) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.
(3) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian
pencatatan transaksi tersebut.
(4) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar
yang berlaku.
6) Batasan Kesesuaian Sumbangan (1) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian
terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan
klasifikasi/sumber penyumbang.
(2) Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.
(3) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.
(4) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang
sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar
penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan
sumbangan).
7) Sumbangan yang Dilarang (1) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan
hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.
(2) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).
8) Pengeluaran Dana Kampanye (1) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan
sesuai aktivitas.
(2) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali. (3) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dan
aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.
(4) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye.
(5) Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang
berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.
(6) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.
Basis adanya Ketidakpatuhan
Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap
peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai
Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kepahiang selama periode 20 Februari 2018 s/d 25 April
2019, antara lain :
11
1. Asersi No. 4 “Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
(LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa
Kampanye”, kami menemukan bahwa periode pembukuan LADK dimulai sejak tanggal 20
Februari 2018 sampai dengan 22 September 2018 atau dengan kata lain tidak dimulai sejak
pembukaan RKDK. Partai Amanat Nasional Kabupaten Kepahiang membuka RKDK pada
tanggal 20 September 2018.
2. Asersi No. 10 “Asersi No. 10 “Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan
dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai
Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari
pemungutan suara”, kami menemukan bahwa Partai Amanat Nasional Kabupaten
Kepahiang tidak menyusun LPPDK beserta Laporan Pendukung terkait.
3. Asersi No. 11 “Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan
sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye
dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk
utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual
beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan”,
kami menemukan bahwa Partai Amanat Nasional Kabupaten Kepahiang tidak menyusun
LPPDK beserta Laporan Pendukung terkait.
4. Asersi No. 12 “Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima
belas) Hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada
KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, KPU Provinsi_______/KIP Aceh, atauKPU/KIP
Kabupaten/Kota________* (diisi sesuai tingkatan), dilampiri dengan LADK dan LPSDK
serta dilengkapi dengan :
a. formulir Model LPPDK1-PARPOL;
b. formulir Model LPPDK2-PARPOL;
c. formulir Model LPPDK3-PARPOL;
d. formulir Model LPPDK4-PARPOL;
e. formulir Model LPPDK5-PARPOL;
f. formulir Model LPPDK6-PARPOL;
g. formulir Model LPPDK7-PARPOL;
h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
12
k. copy bukti tagihan/utang (jika ada); dan
l. bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.”, kami menemukan bahwa
Partai Amanat Nasional Kabupaten Kepahiang tidak menyusun LPPDK beserta Laporan
Pendukung terkait.
5. Asersi No. 13 “Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota
DPR/DPRDProvinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) yang berasal dari partai kami
melaporkandan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran
DanaKampanye calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*”, kami
menemukan bahwa Partai Amanat Nasional Kabupaten Kepahiang tidak menyusun
LPPDK beserta Laporan Pendukung terkait.
6. Asersi No. 14 “Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang,
barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara
umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan”, kami menemukan
bahwa Partai Amanat Nasional Kabupaten Kepahiang tidak menyusun LPPDK beserta
Laporan Pendukung terkait.
7. Asersi No. 16 “Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk
uangyang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untukkegiatan
Kampanye”, kami tidak mendapatkan RKDK terkait dana kampanye.
8. Asersi No. 18 “Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam
Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye”, kami menemukan bahwa Partai Amanat
Nasional Kabupaten Kepahiang tidak menyusun LPPDK beserta Laporan Pendukung
terkait.
9. Asersi No 21 “Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana
yangditempatkan dalam RKDK”, kami tidak mendapatkan RKDK terkait dana kampanye.
Simpulan
Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Partai
Amanat Nasional Kabupaten Kepahiang dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas,
dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur
dalam PKPU No. 24 Tahun 2018 yang telah dirubah dengan PKPU No. 29 Tahun 2018 dan
PKPU No. 34 Tahun 2018.
13
Pembatasan Penggunaan Laporan
Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Provinsi
Bengkulu dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu
kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk
tujuan lainnya.
Kantor Akuntan Publik Muhammad Adi
Muhammad Adi, S.E., CPA.
AP. 0678
KEP : 526/KM.1/2009
Bengkulu, 31 Mei 2019
C. Laporan Dana Kampanye
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota DPRD Kabupaten/Kota
PARTAI AMANAT NASIONALPEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTADEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN KEPAHIANG
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE Periode tanggal 23/09/2018 s/d 01/01/2019
No TanggalJumlah Sumbangan Bentuk Sumbangan
Asal SumbanganNomor
Rekening Penyumbang
Nomor Rekening Penerima
Bukti Ket(Rp) Unit Tunai Barang Jasa
DAFTAR PENERIMAAN YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK, CALON LEGISLATIF, PERSEORANGAN, KELOMPOK DAN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
N I H I L
MODEL LPSDK1-PARPOL
Halaman 1 dari 3
No TanggalJumlah Sumbangan Bentuk Sumbangan
Asal SumbanganNomor
Rekening Penyumbang
Nomor Rekening Penerima
Bukti Ket(Rp) Unit Tunai Barang Jasa
DAFTAR PENERIMAAN YANG BERASAL DARI JASA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPAHIANG
1 13.250.000 VNo. Urut: 1NURRAHMAN PUTRA, A.Md
DP KEPAHIANG 1
2 400.000 VNo. Urut: 2MEIKI FAJRI
DP KEPAHIANG 1
3 250.000 VNo. Urut: 3YOSA DINA ADILLA
DP KEPAHIANG 1
4 400.000 VNo. Urut: 4K.A. FATTAH
DP KEPAHIANG 1
5 300.000 VNo. Urut: 5RIZKY DWI MONICA
DP KEPAHIANG 1
6 300.000 VNo. Urut: 6DICKY KRISTIANTO
DP KEPAHIANG 1
7 300.000 VNo. Urut: 7FITRIANI
DP KEPAHIANG 1
8 400.000 VNo. Urut: 8DONAL APRIANSYAH
DP KEPAHIANG 1
9 16.200.000 VNo. Urut: 1TOZI SUPRIADI, SE
DP KEPAHIANG 2
10 1.200.000 VNo. Urut: 2SUDARMONO, SH
DP KEPAHIANG 2
11 800.000 VNo. Urut: 3TUTI MARIANI
DP KEPAHIANG 2
12 500.000 VNo. Urut: 4MUHAMMAD RISAL SAINUSI
DP KEPAHIANG 2
13 350.000 VNo. Urut: 5NUNUNG SUKAISIH
DP KEPAHIANG 2
Halaman 2 dari 3
Scanned by CamScanner
PARTAI AMANAT NASIONALPEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTADEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN KEPAHIANG
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE Periode tanggal 23/09/2018 s/d 01/01/2019
NOASAL SUMBANGAN DANA
KAMPANYE
BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYEJUMLAH
(Rp)KETERANGANUANG BARANG JASA
(Rp) (Rp) (Unit) (Rp) (Bentuk)
1 PARTAI AMANAT NASIONAL 0 0 0 Item 0 0 Jasa 0
MODEL LPSDK2-PARPOL
Halaman 1 dari 6
NOASAL SUMBANGAN DANA
KAMPANYE
BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE
JUMLAH (Rp) KETERANGANUANG BARANG JASA
(Rp) (Rp) (Unit) (Rp) (Bentuk)
2 Para Calon Anggota Legislatif 0 0 39.940.000 Kampanye Calon 39.940.000
NURRAHMAN PUTRA, A.Md 13.250.000 Kampanye Calon 13.250.000DP KEPAHIANG 1No. Urut: 1
MEIKI FAJRI 400.000 Kampanye Calon 400.000DP KEPAHIANG 1No. Urut: 2
YOSA DINA ADILLA 250.000 Kampanye Calon 250.000DP KEPAHIANG 1No. Urut: 3
K.A. FATTAH 400.000 Kampanye Calon 400.000DP KEPAHIANG 1No. Urut: 4
RIZKY DWI MONICA 300.000 Kampanye Calon 300.000DP KEPAHIANG 1No. Urut: 5
DICKY KRISTIANTO 300.000 Kampanye Calon 300.000DP KEPAHIANG 1No. Urut: 6
FITRIANI 300.000 Kampanye Calon 300.000DP KEPAHIANG 1No. Urut: 7
DONAL APRIANSYAH 400.000 Kampanye Calon 400.000DP KEPAHIANG 1No. Urut: 8
TOZI SUPRIADI, SE 16.200.000 Kampanye Calon 16.200.000DP KEPAHIANG 2No. Urut: 1
SUDARMONO, SH 1.200.000 Kampanye Calon 1.200.000DP KEPAHIANG 2No. Urut: 2
Halaman 2 dari 6
NOASAL SUMBANGAN DANA
KAMPANYE
BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE
JUMLAH (Rp) KETERANGANUANG BARANG JASA
(Rp) (Rp) (Unit) (Rp) (Bentuk)
TUTI MARIANI 800.000 Kampanye Calon 800.000DP KEPAHIANG 2No. Urut: 3
MUHAMMAD RISAL SAINUSI 500.000 Kampanye Calon 500.000DP KEPAHIANG 2No. Urut: 4
NUNUNG SUKAISIH 350.000 Kampanye Calon 350.000DP KEPAHIANG 2No. Urut: 5
CANDRA, S.Sos 450.000 Kampanye Calon 450.000DP KEPAHIANG 2No. Urut: 6
RAHMAD CHANDRA ALAMSYAH
1.350.000 Kampanye Calon 1.350.000DP KEPAHIANG 4No. Urut: 1
NURWITO 680.000 Kampanye Calon 680.000DP KEPAHIANG 4No. Urut: 2
RAPIKA YULISTIAN 830.000 Kampanye Calon 830.000DP KEPAHIANG 4No. Urut: 3
AHMAD RIADI 670.000 Kampanye Calon 670.000DP KEPAHIANG 4No. Urut: 4
SARMIANA 770.000 Kampanye Calon 770.000DP KEPAHIANG 4No. Urut: 5
SAPRI, SH 540.000 Kampanye Calon 540.000DP KEPAHIANG 4No. Urut: 6
Halaman 3 dari 6
NOASAL SUMBANGAN DANA
KAMPANYE
BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE
JUMLAH (Rp) KETERANGANUANG BARANG JASA
(Rp) (Rp) (Unit) (Rp) (Bentuk)
3Sumbangan Pihak Lain Perseorangan
0 0 0 Item 0 0 Jasa 0
Halaman 4 dari 6
NOASAL SUMBANGAN DANA
KAMPANYE
BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE
JUMLAH (Rp) KETERANGANUANG BARANG JASA
(Rp) (Rp) (Unit) (Rp) (Bentuk)
4 Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0 Item 0 0 Jasa 0
Halaman 5 dari 6
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
D. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup
Penugasan KAP
I. DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN KAP
Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut:
a.
Kabupaten Kepahiang
Dasar penunjukan atas penerapan audit terhadap laporan penerimaan dan Penggunaan dana
kampanye pemilihan umum Partai Politik Amanat Nasional (PAN) oleh Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Bengkulu kepada Kantor Akuntan Publik Muhammad Adi berdasarkan Surat
Perjanjian Kerja (SPK) nomor SPK: 191/SPK/IV/2019 tanggal 26 April 2019.
Perikatan Asurans yang terkait dengan audit dana kampanye pemilihan umum Partai Politik
Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kepahiang yang diuraikan dalam laporan asurans
independen, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum,
PKPU. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum, PKPU No. 34 Tahun 2018 Perubahan kedua atas PKPU No. 24
Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, SK No. 1781/PL.01.6-
Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit atas Laporan Dana Kampanye
Pemilihan Umum, mensyaratkan dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dengan bentuk perikatan audit kepatuhan dilaksanakan dengan
menggunakan Pernyataan Standar Perikatan Asurans SPA (3000) Perikatan Asurans Selain
Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis yang ditetapkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia ("IAPI").
Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing
yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas
kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK.
Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
Tanggung jawab KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah mendapatkan LPPDK beserta
laporan pendukung terkait dari Partai Politik serta menyampaikannya kepada KAP yang
ditunjuk.
Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari Partai Amanat Nasional (PAN)
Kabupaten Kepahiang. Penerimaan laporan-laporan tersebut didokumentasikan dalam Tanda
Terima Penyerahan LPPDK.
Partai Amanat Nasional (PAN)
Laporan Asurans Independen
Terhadap
Laporan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Umum Partai Politik
1
b.
c.
d.
Menilai kepatuhan LPPDK terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dana
kampanye dengan berpedoman pada SK No. 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Audit atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik.
Memperoleh asersi atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye dari Partai
Politik terkait, yang menegaskan kepatuhan Partai Politik terhadap ketentuan Undang-
Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku.
Melaporkan hasil audit dana kampanye kepada KPU Provinsi Bengkulu. Menyerahkan
Ringkasan Kertas Kerja Audit atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye
serta soft copy laporan audit dana kampanye dan ringkasan kertas kerja audit dana
kampanye.
2
E. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota DPRD Kabupaten/Kota
COVER ADI-FINAL.pdf (p.1)disi.pdf (p.2)A.pdf (p.3)4. Independensi KAP ADI.pdf (p.4)B.pdf (p.5)LAI FINAL - KAPMA Kepahiang.pdf (p.6-18)C.pdf (p.19)LADK.pdf (p.20-84)LADK 1 - 3.pdf (p.1-13)LADK PART 1.pdf (p.14-20)LADK PART 2.pdf (p.21-32)LADK PART 3.pdf (p.33-43)LADK PART 4.pdf (p.44-54)LADK PART 5.pdf (p.55-65)
LPSDK.pdf (p.85-136)LPSDK1-PARPOL (Hal terakhir belum).pdf (p.1-2)Lpsdk 1 hal terakhir KPH nw.pdf (p.3)LPSDK2-PARPOL (Hal terakhir belum).pdf (p.4-8)LPSdk 2 hal terakhir KPH nw.pdf (p.9)Lpsdk 3 kph nw.pdf (p.10)Lpsdk 4 kph nw.pdf (p.11-52)
D.pdf (p.137)Lingkup FINAL Kepahiang.pdf (p.138-139)E.pdf (p.140)tanda terima kap.pdf (p.141)