12

PDFC1AC - komisiinformasi.bantenprov.go.id · 1. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) Tahun 2011 [4.14] Menimbang bahwa Pasal 3 hurufa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Download PDF Report

Upload
dinhtruc
View
219
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PDFC1AC - komisiinformasi.bantenprov.go.id · 1. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) Tahun 2011 [4.14] Menimbang bahwa Pasal 3 hurufa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Page 2: PDFC1AC - komisiinformasi.bantenprov.go.id · 1. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) Tahun 2011 [4.14] Menimbang bahwa Pasal 3 hurufa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Page 3: PDFC1AC - komisiinformasi.bantenprov.go.id · 1. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) Tahun 2011 [4.14] Menimbang bahwa Pasal 3 hurufa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Page 4: PDFC1AC - komisiinformasi.bantenprov.go.id · 1. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) Tahun 2011 [4.14] Menimbang bahwa Pasal 3 hurufa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Page 5: PDFC1AC - komisiinformasi.bantenprov.go.id · 1. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) Tahun 2011 [4.14] Menimbang bahwa Pasal 3 hurufa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Page 6: PDFC1AC - komisiinformasi.bantenprov.go.id · 1. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) Tahun 2011 [4.14] Menimbang bahwa Pasal 3 hurufa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Page 7: PDFC1AC - komisiinformasi.bantenprov.go.id · 1. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) Tahun 2011 [4.14] Menimbang bahwa Pasal 3 hurufa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Page 8: PDFC1AC - komisiinformasi.bantenprov.go.id · 1. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) Tahun 2011 [4.14] Menimbang bahwa Pasal 3 hurufa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Page 9: PDFC1AC - komisiinformasi.bantenprov.go.id · 1. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) Tahun 2011 [4.14] Menimbang bahwa Pasal 3 hurufa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Page 10: PDFC1AC - komisiinformasi.bantenprov.go.id · 1. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) Tahun 2011 [4.14] Menimbang bahwa Pasal 3 hurufa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Page 11: PDFC1AC - komisiinformasi.bantenprov.go.id · 1. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) Tahun 2011 [4.14] Menimbang bahwa Pasal 3 hurufa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Page 12: PDFC1AC - komisiinformasi.bantenprov.go.id · 1. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) Tahun 2011 [4.14] Menimbang bahwa Pasal 3 hurufa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

BERLAKUNYA UNDANG - Bank Sinarmas · 2 BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang – undang

BERLAKUNYA UNDANG - Bank Sinarmas · 2 BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang – undang

Documents

komisiinformasi.bantenprov.go.id · c. bukan anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Persyaratan khusus untuk menjadi calon Tim Seleksi unsur akademisi:

komisiinformasi.bantenprov.go.id · c. bukan anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Persyaratan khusus untuk menjadi calon Tim Seleksi unsur akademisi:

Documents

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 … UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 … UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember

Documents

dayahsukonbambi.web.id · hurufa, dan b, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG); Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

dayahsukonbambi.web.id · hurufa, dan b, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG); Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Documents

sid.sidoarjokab.go.idsid.sidoarjokab.go.id/buduran-Dukuhtengah/assets...Sebagian Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemenntahan Desa sebagaimana tersebut pada pasal 1 Point 2 hurufa

sid.sidoarjokab.go.idsid.sidoarjokab.go.id/buduran-Dukuhtengah/assets...Sebagian Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemenntahan Desa sebagaimana tersebut pada pasal 1 Point 2 hurufa

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG … · huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG … · huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Documents

UNDANG-UNDANG MALAYSIA...UNDANG-UNDANG CETAKAN SEMULA MALAYSIA DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA...UNDANG-UNDANG CETAKAN SEMULA MALAYSIA DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG …

Documents

PDF2098 - komisiinformasi.bantenprov.go.id filebentuk Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; (6) Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pihak Pemohon

PDF2098 - komisiinformasi.bantenprov.go.id filebentuk Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; (6) Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pihak Pemohon

Documents

PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA …...Pasal 8 (1) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hurufa, diberlakukan pemotonganTKPKNsebesar 5% (lima perseratus)

PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA …...Pasal 8 (1) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hurufa, diberlakukan pemotonganTKPKNsebesar 5% (lima perseratus)

Documents

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 UNTUK … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 UNTUK … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

Documents

UNDANG REPUBLIK INDONESIA - download.lpjk.orgdownload.lpjk.org/UNDANG - UNDANG NO.18 Tahun 1999.pdf · undang - undang republik indonesia undang - undang republik indonesia nomor

UNDANG REPUBLIK INDONESIA - download.lpjk.orgdownload.lpjk.org/UNDANG - UNDANG NO.18 Tahun 1999.pdf · undang - undang republik indonesia undang - undang republik indonesia nomor

Documents

SEKOLAH PASCASARJANApasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/Image07-201...Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa, perlu menetapkan Keputusan Direktur

SEKOLAH PASCASARJANApasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/Image07-201...Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa, perlu menetapkan Keputusan Direktur

Documents

Undang-Undang dan Peraturan Pengganti Undang …...Undang-Undang Undang-Undang adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama

Undang-Undang dan Peraturan Pengganti Undang …...Undang-Undang Undang-Undang adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama

Documents

LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 …€¦ · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran ... Undang - Undang Nomor 12

LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 …€¦ · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran ... Undang - Undang Nomor 12

Documents

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang

Documents

in! menurut undang-undang tersebut disebut Undang-Undang

in! menurut undang-undang tersebut disebut Undang-Undang

Documents

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

Documents

LIST UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG …€¦ · ADOBE PDF KETERANGAN 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

LIST UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG …€¦ · ADOBE PDF KETERANGAN 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Documents

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - mada.gov.my · undang-undang cetakan semula malaysia diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di bawah kuasa akta penyemakan undang-undang

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - mada.gov.my · undang-undang cetakan semula malaysia diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di bawah kuasa akta penyemakan undang-undang

Documents

PDF2404 - komisiinformasi.bantenprov.go.id · (2) Nomenklatur dokumen pertanggung jawaban Dana BKM (Bantuan Keluarga Miskin) untuk seturuh sekolah tidak dikenal sehingga tidak ada

PDF2404 - komisiinformasi.bantenprov.go.id · (2) Nomenklatur dokumen pertanggung jawaban Dana BKM (Bantuan Keluarga Miskin) untuk seturuh sekolah tidak dikenal sehingga tidak ada

Documents

Banjarbaru - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Banjarbaru - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …

Documents

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang · dimaksud dalam hurufa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pemberian tambahan penghasilan ... Disiplin Pegawai

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang · dimaksud dalam hurufa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pemberian tambahan penghasilan ... Disiplin Pegawai

Documents

Documents

Wasiat Mengikut Undang-Undang Islam &; Undang-Undang Brunei Darussalam

Wasiat Mengikut Undang-Undang Islam &; Undang-Undang Brunei Darussalam

Documents

· PDF fileRANG UNDANG-UNDANG DIBAWA KE DALAM MESYUARAT (Halaman 20) RANG UNDANG-UNDANG: Rang Undang-undang Perbekalan

· PDF fileRANG UNDANG-UNDANG DIBAWA KE DALAM MESYUARAT (Halaman 20) RANG UNDANG-UNDANG: Rang Undang-undang Perbekalan

Documents

komisiinformasi.bantenprov.go.id · Sekretariat : Jl. Raya Petir KM. 3 Banjarsari, Kec, Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten, Telp./Fax L (0254) 7912167 email : komisiinformasi@bantenprov.go.id

komisiinformasi.bantenprov.go.id · Sekretariat : Jl. Raya Petir KM. 3 Banjarsari, Kec, Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten, Telp./Fax L (0254) 7912167 email : [email protected]

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

Documents

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIAdishub.wonogirikab.go.id/download/file/Permenhub... · (3) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2)hurufa,sekurang-kurangnya 1(satu)untuksetiap

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIAdishub.wonogirikab.go.id/download/file/Permenhub... · (3) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2)hurufa,sekurang-kurangnya 1(satu)untuksetiap

Documents