PDRB Hijau Prov Sulawesi Barat - 16 x 24 A - Timbal Baliklh.sulbarprov.go.id/images/Umum/PDRB Hijau Prov Sulawesi Barat.pdf · HPK Hutan Produksi Konservasi ... Berikut ini beberapa

PDRB-HIJAU| SAMBUTAN i

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SAMBUTAN

Lingkungan memiliki sifat sebagai milik publik, sumberdaya yang tersedia secara luas (common property), dan externalitas yang kemudian menjadikan lingkungan menjadi asset yang seringkali dianggap sepele dan murah (priceless). Hal tersebut membangun stigma berfikir yang menyebabkan sisi kerusakan lingkungan seringkali dikesampingkan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan ekonomi. Indikasi yang paling sederhana adalah masih terbatasnya ketersediaan publikasi indikator capaian pembangunan ekonomi yang telah dikoreksi oleh nilai-nilai kerusakan akibat aktifitas ekonomi tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator penting capaian pembangunan regional dan daerah sangat perlu untuk disempurnakan dengan menyertakan nilai ekonomi dampak negatif pembangunan, sehingga konsekuensi negatif dan positif pembangunan terhadap lingkungan dapat tergambarkan secara lebih jelas. Informasi ekonomi besaran manfaat (benefit) dan kerusakana (degradasi) lingkungan ini nantinya akan menjadi referensi untuk perumusan kebijakan pemerintah secara lebih arif guna perencanaan dan implementasi pembangunan berkelanjutan.

Olehnya itu, kami menyambut gembira atas penerbitan publikasi PDRB Hijau Provinsi Sulawesi Barat ini dan berharap agar semua institusi dan stakeholder terkait dengan pemberdayaan lingkungan hidup dapat melakukan upaya yang sama.

Mamuju, Desember 2015

Kepala Badan

dr. Hj. Fatimah, MM

ii KATA PENGANTAR | PDRB-HIJAU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan hehadirat Allah SWA atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya hingga penyusunan laporan akhir Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau Sektor Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat ini dapat diselesaikan sesuai dengan agenda yang telah ditentukan semula.

PDRB sebagaimana yang kita kenal selama ini adalah salah satu indikator pembangunan perekonomian daerah dan regional yang telah banyak dan meluas digunakan, bahkan indikator tersebut merupakan bagian penting dalam pertimbangan perencanaan pembangunan dalam daerah. Namun demikian, salah satu kekurangan dalam PBRB, yang dalam konteks ini disebut dengan PDRB-Coklat, bahwa dalam analisisnya belum memasukkan nilai-nilai penyusutan (deplesi) dan kerusakan (degradasi) sumberdaya alam. Sehingga pada dasarnya indikasi nilai ekonomi yang selama ini diketahui secara implisit mengandung nilai-nilai kerugian ekoonomi yang cukup besar dan bahkan dapat menjadi bahan pebanding antara sejauhmana besar manfaat dan kerusakan yang ditimbulkan dari suatu aktifitas (sektor atau sub-sektor).

Penysunan PDRB-Hijau sebenarnya bukan hal yang baru, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 42 ayat (1) bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 43 ayat (1) huruf b, Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud, adalah penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup.

Olehnya sebagai bagian dari amanah konstitusi, maka BLH Provinsi Sulawesi Barat melakukan inisiasi untuk melakukan penyusunan PDRB-Hijau bersama dengan CV. Lestari Global Resources. Pada kesempatan pertama ini, sebagai langkah permulaan maka penyusunan terlebih dahulu dilakukan pada lingkup sub-sektor kehutanan, yang nantinya akan terus dikembangkan hingga menyentuh semua sektor pembangunan yang ada.

Makassar, Desember 2015

Tim Penyusun

PDRB-HIJAU| DAFTAR SINGKATAN iii

DAFTAR SINGKATAN

ADHB Atas dasar harga berlaku ADHK Atas dasar harga konstan APL Areal penggunaan Lain CA Cagar alam DAS Daerah aliran sungai HP Hutan Produksi Tetap HPK Hutan Produksi Konservasi HPT Hutan Produksi Terbatas IUPHHK Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu IUPHHK-HA Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu –

Hutan Alam IUPHHK-HTI Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-

Hutan Tanaman Industri IUPHHK-HTR Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu –

Hutan Tanaman Rakyat KPA Kawasan Pelestarian Alam KSA Kawasan Suaka Alam Mateng Mamuju Tengah Matra Mamuju Utara PDRB Produk Domestik Regional Bruto PDB Produk Domestik Bruto Polman Polewali Mandar SM Suaka Marga Satwa Kemenhut Kementerian Kehutanan BPS Badan Pusat Statistik Sulbar Sulawesi Barat

PSDH Provisi Sumber Daya Hutan DR Dana reboisasi

iv DAFTAR ISTILAH | PDRB-HIJAU

DAFTAR ISTILAH

Berikut ini beberapa istilah yang digunakan dalam dokumen

ini yang dikutip dari Publikasi BPRB-Hijau Karang Ngasem, Tahun

2007; PDRB-Hijua Kabupaten Bantaeng Tahun 2009; Glossarium

BPS-RI dan beberapa literatur pendukung lainnya:

BALAS JASA INVESTASI: Jumlah uang yang dinyatakan dalam persentase terhadap jumlah dana yang diinvestasikan atau biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang yang bersangkutan. Umumnya diperkirakan sebesar tingkat suku bunga yang berlaku di pasar (lihat laba layak).

CONTINGENT VALUATION: Metode valuasi ekonomi terhadap jasa lingkungan yang diberikan oleh suatu ekosistem dan tidak dijual belikan di pasar. Metode ini biasanya melibatkan survei terhadap responden tentang kesediaannya melakukan pembayaran (contingent variation = CV) atau kesediaannya menerima pembayaran (equivalent variation = EV).

DEGRADASI: Kerusakan lingkungan yang merupakan penurunan kualitas lingkungan alami. Contoh: penurunan kesuburan tanah, rusaknya tata air, dsb.

DEPLESI: Menunjuk pada produksi, pengambilan, pengurasan, pengurangan volume atau jumlah sumberdaya alam. Contoh: volume penebangan kayu, jumlah batu bara yang ditambang.

HARGA PASAR: Harga barang dan jasa yang timbul karena transaksi permintaan dan penawaran di pasar. Pasar adalah pertemuan antara pembeli dan penjual.

IDENTIFIKASI: Merupakan kegiatan meneliti dan mengamati macam sumberdaya alam yang dieksploitasi atau dideplesi, maupun sumberdaya alam dan lingkungan yang rusak atau terdegradasi.

INPUT ANTARA (Intermediate Inputs): Bahan atau masukan atau input yang digunakan dalam proses produksi suatu barang sehingga menjadi produk baru. Contoh:

PDRB-HIJAU| DAFTAR ISTILAH v

Untuk menghasilkan kayu lapis diperlukan bahan mentah kayu bulat, bahan pembantu lem, kanji tapioka, dan obat pengawet. Semua bahan mentah dan bahan pembantu yang digunakan disebut dengan input antara.

JASA BIOLOGI: Jasa suatu habitat, misalnya hutan, terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, danau, sungai, dan sebagainya, yang berupa pelayanan bagi hidup dan berkembangnya keanekaragaman hayati termasuk flora dan fauna.

JASA LINGKUNGAN: Jasa yang diberikan oleh suatu habitat seperti hutan terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, danau, sungai dan sebagainya, yang berupa pelayanan seperti menyerap karbon, menaham banjir, menjaga cadangan air, mempengaruhi tata air, dan sebagainya.

KESEDIAAN MEMBAYAR (Willingness to Pay): Metode untuk menentukan nilai suatu lingkungan dengan menanyakannya kepada responden tentang kesediaannya memberikan kontribusi dipertahankannya suatu proyek atau untuk ditolaknya suatu proyek.

KESEDIAAN MENERIMA PEMBAYARAN (Willingness to Accept): Metode valuasi untuk suatu lingkungan dengan menanyakannya kepada responden tentang kesediaannya menerima ganti rugi untuk dipertahankannya suatu proyek atau ditolaknya suatu proyek.

KONTRIBUSI KEHUTANAN: Kontribusi atau sumbangan atau share sektor kehutanan dalam pembentukan PDRB Konvensional atau PDRB Hijau.

KUANTIFIKASI: Suatu langkah dalam penilaian ekonomi setelah dampak dari suatu proyek diidentifikasi, kemudian ingin diketahui berapa besar volume atau luasnya dampak tersebut.

LABA LAYAK: Jumlah atau persentase laba atau balas jasa yang layak diterima oleh seorang pengusaha karena

vi DAFTAR ISTILAH | PDRB-HIJAU

menanamkan uangnya pada usaha tertentu. Biasanya besarnya persentase tersebut disamakan dengan tingginya suku bunga bank yang berlaku di pasar.

NILAI EKONOMI TOTAL: Jumlah seluruh nilai sumberdaya alam dan lingkungan yang terdiri dari nilai atas penggunaan (use value) dan nilai tanpa penggunaan (non-use value).

NILAI KEBERADAAN: Nilai sumberdaya alam dan lingkungan tanpa harus adanya kontak antara seseorang dengan sumberdaya alam dan lingkungan yang dimaksud.

NILAI PILIHAN: Nilai sumberdaya alam dan lingkungan yang timbul karena orang memilih untuk tidak menggunakannya sekarang dan lebih senang menggunakannya di waktu nyang akan datang.

NILAI PRODUKSI: Jumlah produk dan atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dikalikan dengan harganya di pasar. Contoh: jumlah kayu yang ditebang dalam m3 dikalikan dengan harga kayu per m3 di pasar atau di toko kayu.

NILAI TAMBAH: Harga produk atau jasa di pasar atau di toko dikurangi dengan nilai semua input antara. Sebagai contoh: Harga kayu gergajian di perusahaan penggergajian kayu Rp. 800.000/m3. Harga kayu bulat Rp. 400.000/m3, maka nilai tambahnya adalah Rp. 800.000 – Rp. 400.000 = Rp. 400.000,-

NON-USE VALUE: Nilai lingkungan tanpa harus menggunakan atau kontak langsung dengan orang yang memberikan penilaian. Contoh: nilai satwa langka, nilai air terjun dan nilai hutan lindung.

PDB: Produk Domestik Bruto untuk tingkat nasional

PDRB: Produk Domestik Regional Bruto adalah PDB untuk tingkat daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

PDRB COKLAT: Produk Domestik Regional Bruto yang dihitung secara konvensional belum memasukan nilai deplesi sumberdaya alam dan degradasi lingkungan.

PDRB-HIJAU| DAFTAR ISTILAH vii

PDRB HIJAU: Produk Domestik Regional Bruto yang dihitung dengan memasukan nilai deplesi sumberdaya alam dan degradasi lingkungan atau nilai PDRB Coklat dikurangi dengan nilai deplesi sumberdaya alam dan nilai degradasi lingkunga.

PDRB HIJAU KEHUTANAN: Nilai tambah yang diciptakan sektor kehutanan dengan memasukan unsur deplesi sumberdaya hutan dan degradasi lingkungan di sektor kehutanan.

PDRB KONVENSIONAL: Sama dengan PDRB Coklat.

PDRB SEMI HIJAU: Produk Domestik Regional Bruto yang dihitung dengan mengurangi nilai PDRB Coklat dengan nilai deplesi sumberdaya alam saja.

PDRB PADA HARGA BERLAKU: PDRB yang nilainya dihitung menurut hargaharga pada tahun yang bersangkutan.

PDRB HARGA KONSTAN: PDRB yang dihitung berdasarkan pada harga tahun tertentu. Contoh: PDRB pada harga konstan tahun 2010.

PENDAPATAN NASIONAL: Nilai PDB dikurangi penyusutan dan pajak tidak langsung, kemudian dikurangi lagi dengan aliran pendapatan dari faktor produksi yang ditanam atau dipekerjakan orang asing di Indonesia, ditambah dengan aliran pendapatan dari faktor produksi yang ditanam atau dipekerjakan orang Indonesia di luar negeri.

PENDAPATAN REGIONAL: Pendapatan yang diciptakan oleh faktor-faktor produksi di dalam suatu daerah. Nilai pendapatan regional sama dengan nilai PDRB dikurangi nilai penyusutan dan nilai pajak tidak langsung.

PRODUK EKSTRAKTIF: Produk yang dapat diambil langsung dari hutan. Contoh: kayu, madu, rotan.

PRODUK NON EKSTRAKTIF: Produk atau jasa yang dapat dinikmati tanpa harus diambil dari hutan. Contoh: rekreasi, pendidikan, penelitian, keindahan.

viii DAFTAR ISTILAH | PDRB-HIJAU

RENTE EKONOMI: Economic Rent, yaitu nilai sumberdaya alam semasa masih di tempatnya. Nilai rente ekonomi disebut juga dengan nilai penggunaan (user cost), (royalty). Contoh: nilai kayu tegakan (stumpage value), nilai bahan tambang tatkala masih di dalam tanah.

TRAVEL COST METHOD: Metode valuasi ekonomi dengan menghitung biaya perjalanan seperti biaya financial dan biaya waktu, serta total pengeluaran selama di lokasi yang dituju. Biasanya digunakan untuk menilai taman rekreasi.

UNIT RENT: adalah rata-rata nilai rente ekonomi per unit produk atau nilai rente ekonomi total dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan atau dideplesi.

USE VALUE: Nilai ekonomi terhadap produk-produk ekstraktif sumberdaya alam. Contoh: nilai kayu, nilai ikan, nilai timah yang diekstraksi.

VALUASI EKONOMI: Metode penghitungan nilai ekonomi untuk sumberdaya alam dan lingkungan.

WTP (WILLINGNESS TO PAY): kesediaan membayar oleh seseorang untuk mendapatkan lingkungan yang bersih.

WTA (WILLINGNESS TO ACCEPT): kesediaan seseorang menerima pembayaran agar tetap bersedia menerima pencemaran.

PDRB-HIJAU| DAFTAR ISI ix

DAFTAR ISI

SAMBUTAN i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR SINGKATAN iii

DAFTAR ISTILAH iv

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR LAMPIRAN xvii

RINGKASAN EKSEKUTIF xviii

BAB 1. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 4

1.3. Manfaat 4

1.4. Ruang Lingkup 4

BAB 2. KONSEP PDRB HIJAU 5

2.1. Pendapatan Daerah Reginal Bruto (PDRB) 5

2.2. PDRB Hijau 12

2.3. Ekonomi Sumberdaya Hutan 15

2.4. Kerangka Pikir 18

2.5. Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat 20

BAB 3. METODE PENYUSUNAN PDRB HIJAU 39

3.1. Pendekatan 39

3.2. Tahapan Pelaksanaan Studi 39

3.3. Perhitungan PDRB Coklat 41

3.4. Kinerja Pembangunan Sektoral 42

3.5. Perhitungan PDRB Semi Hijau 43

x DAFTAR ISI | PDRB-HIJAU

3.6. Perhitungan PDRB Hijau 44

3.7. Konstribusi Hijau Sektor Kehutanan 44

3.8. Perhitungan Deplesi Sumberdaya Kehutanan 47

3.8.1. Estimasi Volume dan Valuasi Deplesi (kerusakan) Hutan 47

3.8.2. Prakiraan Nilai Degradasi 50

3.8.3. Perhitungan Konstribusi Hijau 52

3.9. Perhitungan Unit Rent 53

3.10. Menghitung Degradasi Sektor Kehutanan 54

3.11. Aplikasi Perhitungan Konstribusi Hijau Sektor Kehutanan 55

3.11.1. Konsep Perhitungan 55

3.11.2. Data yang Diperlukan 58

BAB 4. PEREKONOMIAN DAN SEKTOR KEHUTANAN 59

4.1. Keadaan Umum 59

4.1.1. Geografi dan Adminsitrasi 59

4.1.2. Demografi 60

4.2. Perekonomian 66

4.2.1. Pertumbuhan Ekonomi 66

4.2.2. Struktur Perekonomian 69

4.2.3. Ketenagakerjaan 72

4.3. Gambaran Sektor Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 74

4.3.1. Luas Kawasan Hutan dan DAS 74

4.3.2. Sumberdaya dan Ekonomi 81

4.3.3. Pengelolaan Hutan 85

BAB 5. KONSTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN PADA PDRB (COKLAT DAN HIJAU) 89

5.1. PDRB Coklat Sektor Kehutanan 89

5.1.1. Nilai Tambah Sektor Kehutanan 89

PDRB-HIJAU| DAFTAR ISI xi

5.1.2. Konstribusi Coklat Sektor Kehutanan 98

5.2. PDRB Hijau Sektor Kehutanan 101

5.2.1. Deplesi Sumberdaya Hutan 101

5.2.2. Degradasi Sumberdaya Hutan 106

5.2.3. Konstribusi Hijau Sektor Kehutanan 113

5.3. Implikasi Hasil Analisis 115

BAB 6. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 119

6.1. Kesimpulan 119

6.2. Rekomendasi 121

Referensi: 122

LAMPIRAN 125

xii DAFTAR TABEL | PDRB-HIJAU

DAFTAR TABEL

Tabel 3-1. Forest Value Of Goods And Services Loss Due

To Timber Cutting (USD/Ha) ---------------------- 48

Tabel 3-2. Persentase dan Nilai Jasa Hutan ------------------ 51

Tabel 4-1. Luas, Persentase wilayah, banyak kecamatan dan desa/kelurahan menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2013 -------------- 60

Tabel 4-2. Jumlah, distribusi dan kepadadatan penduduk menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2013 ----------------------- 61

Tabel 4-3. Jumlah dan rasio penduduk laki-laki dan perempuan menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2013 ----------------------- 61

Tabel 4-4. Rasio kelamin (laki-laki terhadap perempuan) menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2013 --------------------------------- 65

Tabel 4-5. Struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Barat menurut lapangan usaha, Tahun 2010 – 2013 --- 70

Tabel 4-6. Pertumbuhan rill ekonomi Provinsi Sulawesi Barat menurut lapangan usaha, Tahun 2010 – 2013 ------------------------------------------------ 71

Tabel 4-7. Luas kawasan hutan berdasarkan fungsi per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2013 berdasarkan SK Menteri Kehutanan SK 726/Menhut-II/2012 ------------------------------- 76

Tabel 4-8. Luas kawasan hutan berdasarkan fungsi per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2013 berdasarkan SK Menteri Kehutanan SK 862/Menhut-II/2014 ------------------------------- 78

Tabel 4-9. Luas penutupan lahan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat ---------------------------- 79

Tabel 4-10. Kawasan hutan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Sulawesi Barat ------------------ 80

PDRB-HIJAU| DAFTAR TABEL xiii

Tabel 4-11. Produksi kayu gergajian menurut perusahaan di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2014 ----------- 82

Tabel 4-12. Produksi non-kayu menurut perusahaaan pengelola di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2012 ------------------------------------------------- 82

Tabel 4-13. Produksi rotan menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, tahun 2010-2014 -------- 83

Tabel 4-14. Produksi getah pinus menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, tahun 2010-2014 -------- 83

Tabel 4-15. Perkembangan luas hutan rakyat menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2010-2014 ------------------------------------------ 86

Tabel 4-16. Produksi kayu kebun masyarakat menurut jenis kayu di Provinsi Sulawesi Barat, tahun 2014 ------------------------------------------------- 88

Tabel 5-1. Nilai tambah (PDRB-ADHB) sektor pertanian menurut sub sektor di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2010-2014 --------------------------- 90

Tabel 5-2. Nilai tambah (PDRB-ADHB) sektor pertanian menurut sub sektor dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2014 -------------- 90

Tabel 5-3. Perkembangan PDRB-ADHB sub-sektor Kehutanan di Provinsi Sulawesi Barat menurut kabupaten, Tahun 2011-2014 ----------- 91

Tabel 5-4. Indikator kuantitatif Shift Share Analysis kinerja pembangunan ekonomi sub-sektor Kehutanan dalam Sektor Petanian di Kabupaten Majene --------------------------------- 93

Tabel 5-5. Indikator kuantitatif Shift Share Analysis kinerja pembangunan ekonomi sub-sektor Kehutanan dalam Sektor Petanian di Kabupaten Polman --------------------------------- 93

Tabel 5-6. Indikator kuantitatif Shift Share Analysis kinerja pembangunan ekonomi sub-sektor

xiv DAFTAR TABEL | PDRB-HIJAU

Kehutanan dalam Sektor Petanian di Kabupaten Mamasa ------------------------------- 93

Tabel 5-7. Indikator kuantitatif Shift Share Analysis kinerja pembangunan ekonomi sub-sektor Kehutanan dalam Sektor Petanian di Kabupaten Mamuju-------------------------------- 94

Tabel 5-8. Indikator kuantitatif Shift Share Analysis kinerja pembangunan ekonomi sub-sektor Kehutanan dalam Sektor Petanian di Kabupaten Mamuju Utara ------------------------- 94

Tabel 5-9. Perkembangan distribusi PDRB-ADHB kehutanan terhadap total PDRB daerah menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2011-2014 -------------------------- 100

Tabel 5-10. Nilai rente ekonomi kayu hutan menurut kebupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2010-2014 ----------------------------------------- 104

Tabel 5-11. Estimasi volume produksi kayu yang hilang akibat kebakaran hutan di Provinsi Sulawesi Barat, tahun 2014 --------------------------------- 105

Tabel 5-12. Nilai deplesi produk kayu akibat kebakaran hutan di provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2014 --- 106

Tabel 5-13. Estimasi luas hutan yang mengalami degradasi menurut luas kebakaran hutan dan estimmasi luas penebangan hutan, Tahun 2014 ----------------------------------------------- 107

Tabel 5-14. Koefisien nilai jasa hutan dalam USD dan nilai konversi dalam rupiah per 30 September 2014 ---------------------------------- 108

Tabel 5-15. Nilai jasa hutan atas dasar penggunaan tidak langsung dan bukan penggunaan di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2014 ---------------------- 109

Tabel 5-16. Nilai jasa hutan atas dasar penggunaan tidak langsung dan bukan penggunaan untuk

PDRB-HIJAU| DAFTAR TABEL xv

kabupaten Mejene dan Kabupaten Polman, Tahun 2014 --------------------------------------- 109

Tabel 5-17. Nilai jasa hutan atas dasar penggunaan tidak langsung dan bukan penggunaan untuk kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju, Tahun 2014 --------------------------------------- 110

Tabel 5-18. Nilai jasa hutan atas dasar penggunaan tidak langsung dan bukan penggunaan untuk kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2014 ------------------- 110

Tabel 5-19. PDRB Semi Hiajau dan PDRB Hijau Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2014 114

Tabel 5-20. PDRB Semi Hijau dan PDRB Hijau menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, tahun 2014 ----------------------------------------------- 115

xvi DAFTAR GAMBAR | PDRB-HIJAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1. Kerangka pikir yang mendasari perumusan dan penyusunan PDRB Hijau Provinsi Sulawesi Barat. ----------------------------------- 19

Gambar 4-1. Perkembangan jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2010 – 2013. ------------------------------ 62

Gambar 4-2. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di PRovinsi Sulawesi Barat, Tahun 2013 --------- 63

Gambar 4-3. Pertumbuhan PDRB (HK) dan ekonomi provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2010 - 2013 ---- 66

Gambar 4-4. Pertumbuhan PDRB Perkapita (Ribu Rp) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar harga Konstan (ADHK) Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2010 – 2013 ------------- 67

Gambar 4-5. Jumlah angkatan kerja dan penduduk angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2013 ---------------------- 73

Gambar 4-6. Persentase penduduk usia +15 tahun yang bekerja menurut status pekerjaan utama, Tahun 2014. -------------------------------------- 74

Gambar 4-7. Perkembangan luas wilaya hutan di Provinsi Sulawesi Batar, Tahun 2010 – 2014 ------------- 75

Gambar 4-8. Persentase kawasan hutan menurut jenisnya di lima Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat ------------------------------------ 77

Gambar 5-1. Konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah, kehutanan terhadap pertanian, dan kehutanan terhadap PDRB total, Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2010-2014 --------------- 99

Gambar 5-2. Posisi repatif nilai degradasi sumberdaya hutan kabupaten terhadap nilai rata-rata provinsi Sulawesi Barat, tahun 2014 ----------- 111

PDRB-HIJAU| DAFTAR LAMPIRAN xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta penunjukan kawasan hutan dan

perairan provinsi Sulawesi Barat----------------- 126

Lampiran 2. Nilai Tambah (PDRB-ADHB) Semua Sektor di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2010-2014 ----------------------------------------------- 127

Lampiran 3. NIlai PDRB sub-sektor kehutananan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dan nilai indeks implisitnya ------------ 128

xviii RINGKASAN EKSEKUTIF | PDRB-HIJAU

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN Kegiatan penyusunan PDRB HIJAU ini bertujuan untuk menghitung secara lengkap kontribusi sektor kehutanan pada nilai PDRB di Provinsi Sulawesi Barat dan menyediakan dokumen statistik yang menggambarkan peranan dan kontribusi sektor kehutanan pada pembangunan daerah yang tampak lebih realistis sehingga perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah akan dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Manfaat dari studi ini adalah pemahaman dan penyempurnaan dokumen perencanaan dan pengelolaan sumberdaya hutan, tidak hanya bagi para pengelola di sektor kehutanan dan pemerintah, tetapi semua stakeholder pada sektor kehutanan. Teridentifikasinya tingkat keberhasilan pembangunan dalam presfektif lingkungan hidup serta khususnya pada sektor kehutanan.

BAB II. KONSEP PDRB HIJAU Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: 1) Menurut pendekatan produksi; 2) menurut pendekata pendapatan; 3) menurut pendekatan pengeluaran. Pendekatan pertama merupakan pendekatan utama yang dijadikan dasar dalam penyusunan PDRB Hijau, dengan kata lain nilai-nilai deplesi dan degradasi yang diperkurangkan berasal dari nila PDRB pendekatan yang pertama, yang dalam konteks ini disebut denan PDRB Coklat. PDRB Hijau menampilkan indikator kegiatan ekonomi dan sekaligus menampilkan nilai deplesi dan degradasi lingkungan sehingga struktur perekonomian dapat dilihat secara lebih realistis. Untuk menghindari dampak pembangunan yang semakin parah terhadap sumberdaya alam dan lingkungan, maka paradigma pembangunan haruslah berwawasan lingkungan, dengan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomis jangka pendek saja, namun juga pada aspek ekologis yang akan menjamin keberlanjutan ekonomi itu sendiri (produksi = ekonomi + ekologi), atau disebut juga dengan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

BAB III. METODE PENYUSUNAN PDRB HIJAU Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan statistik kuantitatif dengan dasar analisis parameter-parameter pendapatan (ekonomi) dan kerusakan (deplesi dan degradasi). Khusus dalam menghitung dampak negatif yang timbul akibat

PDRB-HIJAU| RINGKASAN EKSEKUTIF xix

pengolahan industri hasil hutan, digunakan berbagai metode yang paling mendekatai angka degradasi, yakni dengan metode prevention cost. Selain itu, metode lain yang digunakan adalah metode observasi langsung dan metode perkiraan dengan menggunakan benefit transfer. Kemudian valuasi ekonomi dapat menggunakan metode biaya pengganti (replacement costs) dan metode pendapatan yang hilang (forgone income). Tahapan Studi adalah: 1) Review literatur terhadap konsep PDRB hijua dan pedoman-pedoman terkait PDRB hijau yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup maupun oleh kementerian Kehutanan; 2) Review dan pengambilan data laporan-laporan PDRB provinsi Sulawesi Barat dan beberapa Kabupaten yang masuk dalam ruanglingkup lokasi studi; 3) Review dan pengambilan data sekunder dari berbagai data dan informasi statistik yang relevan dengan pendekatan yang dilakukan seperti publikasi statistik Daerah dalam Angka baik tingkat provinsi maupun kabupaten; 4) Mengindentifikasi macam produk sumberdaya hutan yang ada dalam daerah berdasarkan dokkumen statistik/publikasi yang telah dikumpulkan sebelumya; 5) Pengambilan data promer melalui survey dan observasi lapangan pada beberapa kabupaten dalam lokasi studi; 6) Identifikasi ragam produk kehutanan yang mengalami deplesi; 7) Menghitung volume deplesi produk (sumberdaya) kehutanan yang telah diidentifikasi pada poin 6; 8) Perhitungan valuasi deplesi produk/summberdaya kebutunan; 9)Perhitungan konstribusi semi hijau sektor kehutanan; 10) Perhitungan degradasi lingkungan sektor kehutanan; dan 11) perhitungan konstribusi hijau sektor kehutanan.

BAB IV. PEREKONOMIAN DAN SEKTOR KEHUTANAN Selama periode 2010 – 2013 (empat tahun) pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat secara umum menunjukkan pola perkembangan linier. Pada Tahun 2010. Nilai PDRB pada tahun 2010 sebesar Rp 17.184 milyar secara signifikan telah mengalami peningkatan menjadi Rp. 22.229 Milyar di tahun 2013. Demikian pula dengan pendapatan perkapita penduduk, pada tahun 2010 sebesar Rp. 14,76 juta/kapita menjadi Rp 20,46 juta/kapita. Struktur perekonomian daerah pada Tahun 2014 di dominasi oleh sektor primer dengan Pertanian (terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan) sebagai kontributor utama sebesar 47,30%, kemudian sektor tertier, yaitu Jasa-jasa sebesar 17,47%, dan yang ketiga adalah pada sektor sekunder yaitu Perdagangan, Hotel dan Restauran dengan konstribusi sebesar 12,64%. Pada tahun 2010 total luas wilayah hutan di provinsi

xx RINGKASAN EKSEKUTIF | PDRB-HIJAU

Sulawesi Barat seluas 1.119.876 ha, kemudian mengalami perluasan sekitar 5,25% menjadi 1.178.416 ha di tahun 2011; selanjutnya di Tahun 2012 luas wilayah hutan mengalami kenaikan 0,18% atau 5,41% dari luas Tahun 2010 menjadi 1.180.516 ha. Luas wilayah hutan tersbut kemudian mengalami penurunan secara signifikan selama tahun 2013-2104 bahkan lebih rendah dari keadaan di tahun 2010. Di Tahun 2013 luas wilayah hutan menurun 6,3% menjadi 1.105.821 ha; dan 1,22% di tahun 2014 menjadi 1.092.376 ha.

BAB V. KONSTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN PADA PDRB Nilai tambah kehutanan menunjukkan nilai yang paling kecil, yakni hanya sekitar 84,5 milyar di tahun 2010, namun meningkat menjadi 103,3 milyar di tahun 2014. Pada tingkat kabupaten, nilai tambah kehutanan dalam struktur PDRB sektor pertanian terlihat sangat bervariasi. Kabupaten Polman menunjukkan nilai tambah kehutanan yang paling besar di Tahun 2014, kemudian kabupaten Mamuju, Mamasa, Mamuju Utara dan terkecil kabupaten Majene. Sebagaina keadaan provinsi, besarnya nilai tambah sub-sektor kehutanan adalah yang paling kecil dibandingkan dengan sub-sektor lain di sekrot pertanian. Pada tingkat provinsi, perkembangan PDRB kehutanan terlihat mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2011-2014, perkembangan yang paling rendah terjadi di tahun 2011 yaitu sebesar 3,9%; namun memasuki tahun 2014, perkembangan PDRB kehutanan meningkat menjadi 6,67%. kabupaten Polman dan kabupaten Mamuju menunjukkan nilai share yang negatif, sementara kabupaten lainnya menunjukkan nilai share yang positif. Hal ini berarti bahwa perkembangan share sub-sektor kehutanan di kabuapten Polman dan Mamuju cenderung mengalami penurunan dibandinngkan dengn alokasi sub-sektor lainnya dalam menyusun pendapatan dalam kabupaten dan regional. Pertumbuhan nilai share sektor kehutanan yang paling tinggi adalah di kabupaten Mamasa, kemudian Mamuju Utara, Majene, Mamuju dan Kabupaten Polman. Nilai deplesi sumberdaya kayu dari akibat kebakaran hutan lebih tinggi dibandingkan dengan deplesi akibat aktifitas produksi kayu gergajian. Total nila deplesi dari kedua parameter di atas sebesar Rp 4,2 milyar lebih, nilai deplesi akibat kebakaran hutan tertinggi di kabupaten polewali Mandar diikuti kabupaten Mamuju, untuk deplesi nilai kayu gergajian hanya ditemuakn di tiga kabupaten, dan terbesar di kabupaten Mamuju Tengah. Nilai degradasri atau nilai pengurangan jasa hutan yang tertinggi adalah di Kabupaten Polewali Mandar yang mencapai 2,44 milyar rupiah, selanjutnya kabupaten Mamuju Tengah sebesar 2,07 milyar rupiah, kabupaten Mamuju

PDRB-HIJAU| RINGKASAN EKSEKUTIF xxi

sebesar 1,4 milyar rupiah, kabupaten Mamasa sebesar 1,3 milyar rupiah dan kabupaten Majene sebesar 298 juta rupiah.

BAB VI. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Sumberdaya hutan bukan hanya sebatas memberikan nilai tambah melalui produksi kayu dan non-kayu yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah maupun sebagai devisa negara, namun hutan juga memiliki berbagai nilai jasa lingkungan yang dapat dikuantifikasi sesuai dengan kondisi dan kemungkinan di masing-masing wilayah. Kabupaten dengan wilayah hutan terluas adala di kabupaten Mamuju dan Mamasa sedangkan yang paling sempit adalah di kabupaten Majene. Produk hutan utama berupa barang yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat adalah kayu, rotan dan getah pinus. Informasi penebangan kayu dan produksi kayu bulat tidak ditemukan sejak tahun 2011, namun untuk produksi damar dan getah pinus masih tersedia. Daerah penghasil rotan tertinggi adalah di kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar, sedangkan getah pinus hanya diproduksi di Kabupaten Mamasa. Besarnya konstribusi PDRB Coklat sub-sektor kehutanan sebsar 0,46 di tahun 2011 kemudian menurun menjadi 0,38 di athun 2014. Dalam struktur sektor pertanian, sub-sektor kehutanan merupakan konstributor produk daerah yang paling kecil. Perkembangan dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2014 menunjukkan besar nilai konstribusi yang positif namun belum mempengaruhi dinamika peningkatan sektor secara nyata. Dibandingkan dengan sub-sektor lainnya, laju petumbuhan sektor kehutanan masih lebih rendah; dan kecuali di kabupaten Polewali Mandar dan kabupaten Mamuju menunjukkan nila share yang positif yangn berarti bahwa besaran konstribusi khsusunya dari sektor kehutanan secara relatif semakin besar di empat Kabupaten lainnya.

PDRB-HIJAU| PENDAHULUAN 1

BAB I 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan

penghasil devisa dan penghidupan masyarakat secara luas.

Industri primer berbasis sumber daya alam menyumbang 16,6

persen terhadap PDB nasional dan menyediakan lapangan

pekerjaan bagi 8,8 juta penduduk Indonesia pada tahun 2013.

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dengan

pembangunan yang masih sangat bertumpu pada sumberdaya

alam, sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan

merupakan kontributor terbesar dengan capaian sebesar

47,44%, sektor jasa-jasa pada urutan kedua (19%), dan

perdagangan, hotel, dan restoran pada urutan ketiga (13,15%).

Pertumbuhan ekonomi dalam daerah juga menunjukkan

akselerasi yang memuaskan dari tahun-ketahun. Pertumbuhan

PDRB Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami peningktan dari

tahun ketahun. Pada Tahun 2010 nilai PDRB Provinsi sebesar

Rp. 10 985,15 M dan telah meningkat sekitar 47% menjadi

Rp.16.184,01 M pada tahun 2013.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang stabil

tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kondisi

lingkungan hidup, karena aktifitas ekonomi yang mengkonversi

sumberdaya alam tersebut ikut berkonstribusi terhadap

kerusakan lingkuangan. Secara nasional, kurang lebih 25%

Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya minyak, sumberdaya

mineral, dan hutan, menyebabkan deplesi sumberdaya alam

2 PENDAHULUAN | PDRB-HIJAU

dan degradasi lingkungan. Oleh karenanya, dalam RPJMN 2015-

2019 pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup

masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang

mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu

generasi ke generasi berikutnya menjadi salah satu issue

strategis dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam dan

lingkungan hidup dengan sasaran pada tata kelola dan

perencanaan yang dilakuakan secara terencana, terkoordinasi,

sistematis dan berkesinambungan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah

satu indikator penting pembangunan daerah sebagai alat ukur

nilai produksi yang dihasilkan dari suatu kegiatan ekonomi

wilayah. PDRB disusun tiap tahun dan diterapkan untuk tingkat

regional atau daerah, seperti Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Hanya saja PDRB yang selama ini dihitung atau yang disebut

sebagai PDRB Konvensional (Coklat), hanya mengukur hasil

kegiatan ekonomi semata tanpa memasukkan dimensi

lingkungan hidup didalamnya. Oleh karena itu, PDRB harus

dikembangkan dengan memasukan nilai deplesi dan degradasi

lingkungan agar diperoleh nilai PDRB yang baru atau disebut

sebagai PDRB Hijau.

PDRB Hijau menampilkan indikator kegiatan ekonomi dan

sekaligus menampilkan nilai deplesi dan degradasi lingkungan

sehingga struktur perekonomian dapat dilihat secara lebih

realistis. PDRB Hijau dapat dimanfaatkan sebagai perangkat

perencanaan pembangunan sektoral dan regional yang lebih

baik karena menampilkan hasil atau kinerja perekonomian

PDRB-HIJAU| PENDAHULUAN 3

setiap tahunnya secara lebih lengkap. Sektor-sektor dalam

PDRB Hijau mencakup sektor pertanian, peternakan, kehutanan

dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor

perindustrian pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih,

sektor bangunan (konstruksi), sektor perdagangan, hotel dan

restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup dikatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan

hukum. Sebagai wujud implementasi dari undang-undang

tersebut, dan untuk ikut mendukung sistem perencanaan yang

berwawasan lingkungan, maka Badan Lingkungan Hidup

Provinsi Sulawesi Barat berinisiatif untuk melakukan analisis

PDRB Hijau untuk provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015. Dengan

maksud untuk menghasilkan laporan yang reliable, valid dan

lebih bermanfaat, maka ruang lingkup PDRB Hijau pada Tahun

Anggaran 2015 ini difokuskan atau memrioritaskan sektor

kehutanan.

4 PENDAHULUAN | PDRB-HIJAU

1.2. Maksud dan Tujuan

• Kegiatan penyusunan PDRB HIJAU ini bertujuan untuk menghitung “secara lengkap” kontribusi sektor kehutanan pada nilai PDRB di Provinsi Sulawesi Barat;

• Menyediakan dokumen statistik yang menggambarkan peranan dan kontribusi sektor kehutanan pada pembangunan daerah yang tampak lebih realistis sehingga perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah akan dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan.

1.3. Manfaat

• Manfaat dari studi ini adalah pemahaman dan penyempurnaan dokumen perencanaan dan pengelolaan sumberdaya hutan, tidak hanya bagi para pengelola di sektor kehutanan dan pemerintah, tetapi semua stakeholder pada sektor kehutanan

• Teridentifikasinya tingkat keberhasilan pembangunan dalam presfektif lingkungan hidup serta khususnya pada sektor kehutanan

1.4. Ruang Lingkup

o Runga lingkup wilayah. Ruang lingkup wilayah yang akan dianalisis adalah 6 (enam) kabupaten di provinsi Sulawesi Barat.

o Runga lingkup sektor. Ruang lingkup sektor yang dianalisis pada studi ini adalah sektor kehutanan.

o Ruang lingkup data. Ruang lingkup data adalah 1) laporan/publikasi PDRB pada tingkat kabupaten dan provinsi, khususnya pada sektor kehutanan dan turunannya; 2) laporan/publikasi Status Lingkungan Hidup (SLH) Provinsi;

PDRB-HIJAU| KONSEP PDRB HIJAU 5

BAB II

2. KONSEP PDRB HIJAU

2.1. Pendapatan Daerah Reginal Bruto (PDRB)

Terdapat tiga unsur utama yang menjadi penyusun

indikator ekonomi Pendapatan Daerah Regional Broto, berikut

ini beberapa batasan dan defenisi terkait dengan PDRB dalam

glosarium Badan Pusat Statistik Nasional. Pertama adalah

“regional” atau wilayah domestik yang dapat merupakan

Provinsi atau Kabupaten/Kota. Transaksi ekonomi yang dihitung

adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah

tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh

masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain

(non-residen). Kedua adalah Produk Domestik, yakni semua

barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi

yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan

apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh

penduduk daerah tersebut atau merupakan produk domestik

daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh

karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan

pendapatan domestik.

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor

produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu

daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian

juga sebaliknya faktor produksi yang dimilki oleh penduduk

daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain

atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik

yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan

6 KONSEP PDRB HIJAU | PDRB-HIJAU

yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus

pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari

da ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji,

bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara

produk domestik dan produk regional. Produk regional

merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan

dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri

dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang

dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional

merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang

dimiliki oleh residen.

PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah

bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor

perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang

ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku

dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai

produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di

sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah

dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan

pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nlai

tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan

nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya

Faktor. Perbedaan antara konsep biaya faktor di sini dan konsep

harga pasar di atas, ialah karena adanya pajak tidak langsung

yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh


pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini

meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-

lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseorangan.

Pajak tidak langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada

biaya produksi atau pada pembeli hingga langsung berakibat

menaikkan harga barang. Berlawanan dengan pajak tidak

langsung yang berakibat menaikkan harga tadi, ialah subsidi

yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi, yang bisa

mengakibatkan penurunan harga. Jadi pajak tidak langsung dan

subsidi mempunyai pengaruh terhadap harga barang-barang,

hanya yang satu berpengaruh menaikkan sedang yang lain

menurunkan harga, hingga kalau pajak tidak langsung dikurangi

subsidi akan diperoleh pajak tidak langsung neto. Kalau Produk

Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar dikurangi

dengan pajak tidak langsung neto, maka hasilnya adalah Produk

Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor.

Pendapatan Regional. Dari konsep-konsep yang

diterangkan di atas dapat diketahui bahwa Produk Domestik

Regional Neto atas dasar biaya faktor itu sebenarnya

merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut

serta dalam proses produksi disuatu daerah. Produk Domestik

Regional Neto atas dasar biaya faktor, merupakan jumlah dari

pendapatan yang berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan

keuntungan yang timbul atau merupakan pendapatan yang

berasal dari daerah tersebut. Akan tetapi pendapatan yang

dihasilkan tadi, tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk

daerah itu, sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh


penduduk daerah lain, misalnya suatu perusahaan yang

modalnya dimiliki oleh orang luar, tetapi perusahaan tadi

beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya

keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang

luar yaitu milik orang yang mempunyai modal tadi. Sebaliknya

kalau ada penduduk daerah ini yang menambahkan modalnya

di luar daerah maka sebagian keuntungan perusahaan akan

mengalir ke dalam daerah tersebut, dan menjadi pendapatan

dari pemilik modal. Kalau Produk Domestik Regional Neto atas

dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang mengalir

ke luar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke

dalam, maka hasilnya akan merupakan Produk Regional Neto

yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima

oleh seluruh yang tinggal di daerah yang dimaksud. Produk

Regional Neto inilah yang merupakan Pendapatan Regional.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga

pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa

yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu

negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-

unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan

menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu:

o Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

o Pertambangan dan Penggalian

o Industri Pengolahan

o Listrik, Gas dan Air Bersih


o Konstruksi

o Perdagangan, Hotel dan Restoran

o Pengangkutan dan Komunikasi

o Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan

o Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-

sub sektor.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh

faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di

suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu

tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah

dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya

sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung

lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan

dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi

subsidi).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang

terdiri dari:

o Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan

lembaga swasta nirlaba

o Pengeluaran konsumsi pemerintah

o Pembentukan modal tetap domestik bruto

o Perubahan inventori, dan

o Ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor

dikurangi impor).


Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan

menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan

sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan

harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor

produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai

PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup

pajak tak langsung neto.

PDRB hingga saat ini masih sangat popular digunakan

sebagai salah satu indikator ekonomi makro, untuk melihat

pertumbuhan ekonomi, biasanya digunakan PDRB atas dasar

harga konstan. Disamping untuk mengukur pertumbuhan

ekonomi, angka PDRB sektoral juga bermanfaat untuk

mengukur besar konstribusi masing-masing sektor dalam

membentuk PDRB, yang secara langsung juga dapat

menggambarkan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing

sektor. Penggunaan PDRB bersifat simultan sehingga dapat

digunakan sebagai bahan pembanging antar wilayah, baik antar

provinsi secara nasional maupun antar kabupaten dalam

provinsi atau kabupaten dengan kabupaten lain di provinsi yang

berbeda.

Hanya saja penggunaan PDRB belakangan ini dianggap

memiliki banyak kelemahan, terutama penggambaran PDRB

terhadap perkembangan kesejahteraan, sumberdaya manusia,

bahkan terhadap sumberdaya alam. Salah satu kebijakan

ekonomi yang mengemuka pada masa lalu adalah Kebijakan

trickle down effect, yang dimaksudkan untuk mengejar dan

mewujudkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan


cara menambah jumlah investasi-investasi baru dengan

membuka akses dan pendanaan secara menyeluruh terhadap

segala aktivistas investasi domestik yang diharapkan akan

berjalan dan berlipat dengan semakin gencarnya fokus pada

sektor bisnis infrastruktur serta pasar keuangan sehingga pada

gilirannya akan menciptakan sebuah struktur kapasitas produksi

yang meningkat. Berdasarkan skema ini, laju produksi yang

menggeliat kemudian akan menggiring harga-harga pada

tingkat yang lebih rendah dan menciptakan lapangan kerja

untuk para kelas menengah dan menengah kebawah, sehingga

kesejahteraan diasumsikan akan menetes sampai kesemua level

sosial ekonomi masyarakat. Pada Tahun 2004 hingga 2013,

pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%, kecuali

pada tahun 2009 (turun menjadi 4,5%) akibat krisis keuangan

global. Sejalan dengan membaiknya perekonomian global,

pertumbuhan ekonomi Indonesia juga membaik dan mencapai

angka 6,49% pada tahun 2011, setelah itu terjadi perlambatan

pertumbuhan ekonomi, meskipun masih pada kisaran 6% atau

masih cukup tinggi (BPS, 2012-2013). Tingkat pertumbuhan

ekonomi yang cukup besar tersebut tentu telah memberikan

dampak kepada seluruh kelompok ekonomi. Namun demikian,

pendekatan yang hanya terpusat pada pertumbuhan ekonomi

ternyata memiliki dampak yang kurang baik. Peningkatan

pendapatan nasional tidak secara otomatis berarti

kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Pada

kenyataannya pendapatan terdistribusi secara tidak merata,

sehingga meskipun secara nasional perhitungan pendapatan


lebih tinggi, mayoritas rumah tangga tetap berada pada

keadaan sosial ekonomi yang buruk. Keadaan ini juga cukup

memprihatinkan pada aspek kelestarian lingkuangan, sebagai

dampak yang sama, lingkungan mengalami degradasi akibat

pengurasan dan eksploitasi yang berlehan karena pengukuran

kualitas lingkungan hidup lebih dikesampingkan dibandingkan

denngan pengukuran kualitas ekonomi. Oleh karena dua

maslah pokok di atas, maka saat ini pengukuran kualitas

pembangunan /kesejahteraan manusia dan lingkungan tidak

hanya bergantung pada nilai PDRB saja, namun telah

dikembangkan beberapa indikator yang lebih mewakili seperti

Indeks Pembangunan Manusia, termasuk didalamnya

pengembangan konsep PDRB Hijau.

2.2. PDRB Hijau

Perencanaan pembangunan daerah hingga saat ini masih

menjadikan PDRB sebagai salah satu landasan prioritas dan

sasaran program, besarnya nilai PDRB sektor selau dijadikan

sebagai ukuran keberhasilan program/kinerja pemerintah.

Namun demikian, penggunaan indikator tersebut bisa saja

keliru karena parameter yang digunakan hanya menampilkan

nilai tambah kegiatan produksi, sementara sumberdaya alam

(lingkkungan hidup) yang menjadi (modal) kegiatan ekonomi

tidak dimasukkan kedalam perhitungan PDRB. Angka PDRB

yang belum memasukkan parameter lingkungan dalam

perhitungannya tersebut, dalam konteks ini deisebut sebagai

PDRB konvensional atau PDRB Coklat. Soeparmoko, (2006),


PDRB Hijau menampilkan indikator kegiatan ekonomi dan

sekaligus menampilkan nilai deplesi dan degradasi lingkungan

sehingga struktur perekonomian dapat dilihat secara lebih

realistis.

Deplesi dan degradasi lingkungan saat ini telah menjadi

perhatian banyak pihak, laju pembangunan yang semakin pesat,

pertumbuhan penduduk, konversi lahan, dan peningkatan

kebutuhan hidup secara akumulatif berkonsekuensi pada

peningkatan penamfaatan sumberdaya alam. Peningkatan

pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya alam baik kualitas

maupun kuantitasnya terutama oleh indsutri juga telah

dirasakan dampak negatifnya bagi lingkungan banhak kepada

manusia sendiri. Untuk menghindari dampak pembangunan

yang semakin parah terhadap sumberdaya alam dan

lingkungan, maka paradigma pembangunan haruslah

berwawasan lingkungan, dengan tidak hanya memperhatikan

aspek ekonomis jangka pendek saja, namun juga pada aspek

ekologis yang akan menjamin keberlanjutan ekonomi itu sendiri

(produksi = ekonomi + ekologi), atau disebut juga dengan

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan

yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa

mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk

memenuhi kebutuhannya.

Tuntuan perubahan paradigma pembangunan

berwawasan lingkungan seyogyanya telah terlihat dari

banyaknya kebijakan-kebijakan nasional maupun daerah dalam


upaya pembatasan pengelolaan sumberdaya alam (terbarukan

dan tidak terbarukan). Pola pembangunan berkelanjutan

mengharuskan pengelolaan sumberdaya alam harus dikelola

secara nasional dan bijaksana, hal ini berarti bahwa pengelolaan

sumberdaya alam harus memadukan antara pembangunan dan

pengelolaan lingkungan hidup (pembangungan berkelanjutan

berwawasan lingkungan hidup). Pembangunan berwasasan

lingkunan merupakan upaya sadar dan terencana yang

memadukan lingkungan hidup/sumberdaya kedalam proses

pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan

mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang. Hal ini

berarti bahwa pembangunan suatu sektor harus memperhatikan

dampaknya bagi sektor yang lain.

Kemajuan pembangunan daerah tentu hanya akan dicapai

apabila pembangunan dilakukan secara lebih menyeluruh di

segala bidang. Proses pengolahan sumberdaya alam dan

pendayagunaan sumberdaya manusia dengan memanfaatkan

tenologi sebagai pola pembangunan, perlu untuk

memperhatikan fungsi sumberdaya alam dan sumberdaya

manusia agar secara terus menerus menunjang keberlanjtan

pembangunan. Sumarwoto (2006) mengemukakan bahwa

pengertian pembanguna berkelanjutan adalah: Perubahan

positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi

dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya,

keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan,

perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu,

viabilitas polotiknya tergantung pada dukungan penuh


masyarakat melalui pemerintahnya, elembagaan sosialnya, dan

kegiatan dunia usahanya. Sebagai perwujudan bentuk

perubahan paradigma pembanngunan berkelanjutan ini maka

seyogyanya, parameter pengukuran keberhasilan pembangunan

harus mengakomodasi aspek keberlanjutan (lingkungan)

tersebut, oleh karena itu maka indikator pembangunan juga

semestinya diubah, tidak lagi menggunakan PDB yang dihitung

atas dasar System of National Account (SNA), tetapi didasarkan

pada PDB Hijau (Green Gross Domestic Product atau Green-

GDP) yang dihitung atas dasar konsep sistem penghitungan

terpadu antara lingkungan dan ekonomi atau System of

Integrated Environmental and Economic Account (United

Nations, 1993).

2.3. Ekonomi Sumberdaya Hutan

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon

yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam

hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan

pemerintah sebagai hutan. Jika pengertian hutan ditinjau dari

sudut pandang sumberdaya ekonomi terdapat sekaligus tiga

sumberdaya ekonomi (Wirakusumah, 2003), yaitu: lahan,

vegetasi bersama semua komponen hayatinya serta lingkungan

itu sendiri sebagai sumberdaya ekonomi yang pada akhir-akhir

ini tidak dapat diabaikan. Sedangkan kehutanan diartikan

sebagai segala pengurusan yang berkaitan dengan hutan,

mengandung sumberdaya ekonomi yang beragam dan sangat

luas pula dari kegiatan-kegiatan yang bersifat biologis seperti


rangkain proses silvikultur sampai dengan berbagai kegiatan

administrasi pengurusan hutan. Hal ini berarti kehutanan sendiri

merupakan sumberdaya yang mampu menciptakan sederetan

jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hasil hutan juga jelas merupakan sumberdaya ekonomi

potensial yang beragam yang didalam areal kawasan hutan

mampu menghasilkan hasil hutan kayu, non kayu dan hasil

hutan tidak kentara (intangible) seperti perlindungan tanah,

pelestarian sumberdaya air dan beragam hasil wisata. Uraian

tersebut di atas terungkap bahwa hutan, kehutanan dan hasil

hutan sesungguhnya menjadi sumberdaya (resources) yang

mempunyai potensi menciptakan barang, jasa serta aktifitas

ekonomi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kajian

ekonomi akan meliputi semberdaya sendiri-sendiri atau secara

majemuk sehingga disebut sumberdaya hutan (Wirakusumah,

2003).

Sumberdaya hutan (SDH) sebagai penggerak ekonomi

dapat teridentifikasi daalam beberapa hal, yaitu: pertama,

penyediaan devisa untuk membangun sektor lain yang

membutuhkan teknologi dari luar negeri; kedua, penyediaan

hutan dan lahan sebagai modal awal untuk pembangunan

berbagai sektor, terutama untuk kegiatan perkebunan, industri

dan sektor ekonomi lainnya; dan yang ketiga, peran kehutanan

dalam pelayanan jasa lingkungan hidup dan lingkungan sosial

masyarakat. Ketiga bentuk peranan tersebut berkaitan dengan

peranan sumberdaya hutan sebagai penggerak ekonomi yang

sangat potensial, sangat kompleks dan saling terkait. Peran SDH


tersebut dikarenakan sifat produk SDH yang multiguna, tingkat

konsumsi produk yang relatif stabil, berpengaruh luas terhadap

keadaan ekonomi, padat karya, dan bersifat industrial.

Kayu merupakan produk multiguna, sehingga diperlukan

banyak jenis industri dan produk kayu hampir selalu berperan

pada setiap tahapan perkembangan teknologi dan

perekonomian. Produk konsumsi hasil hutan (kayu dan bukan

kayu) relatif stabil dan investasi usahanya relatif kecil serta

pengembalian modalnya dapat cepat kembali pada areal hutan

alam. Produk hasil hutan memiliki ”forward lingkage” dan

”backward lingkage” yang kuat terhadap perkembangan sektor

ekonomi lainnya, sehingga dapat mendorong berkembangnya

ekonomi pedesaan, karena sifat produk sumberdaya hutan

tersebar dan volume produksinya besar, biaya angkut tinggi,

dapat menciptakan kegiatan ekonomi di permukiman dekat

kawasan hutan. Industri hasil hutan relatif lebih muda didirikan,

biasanya tidak memerlukan input teknologi tinggi dan skala

usaha tidak terlalu besar.

Peranan sumberdaya hutan sebagai penghasil devisa

sangat penting untuk perbaikan ekonomi makro dan

perdagangan global. Peranan hasil hutan selalu lebih tinggi

untuk menghasilkan devisa, terutama pada negara yang baru

berkembang dan berbasis pada sumberdaya, karena hutan pada

awal perkembangan ekonomi suatu negara sangat mudah

dipanen (biaya eksploitasinya rendah. Sebagai penggerak sektor

ekonomi lainnya, maka hasil hutan memberi dukungan modal

bagi pembangunan infrastruktur industri dalam negeri dan


untuk penyediaan teknologi yang berasal dari impor. Dukungan

lainnya adalah banyak kegiatan yang dibiayai langsung dari

hasil kayu tebangan untuk mendorong kegiatan perkebunan,

sebagai hasil konversi hutan. Sumberdaya hutan juga sangat

penting artinya dalam penyediaan lapangan kerja, karena

kehutanan memiliki banyak alternatif lapangan usaha.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari sektor kehutanan saat ini

mengalami penurunan dibandingkan pada awal pembangunan

Indonesia, disamping itu angka dan konstribusinya sangat kecil

dari seharusnya karena perhitungan PDB (Produk Domestik

Bruto) hanya menghitung nilai uang (nilai pasar), tidak

menghitung intangible benefit seperti fungsi sumberdaya hutan

dalam pengaturan tata air, pencegah erosi dan penyerapan

karbon, dan tidak melihat keterkaitan /dampak positif dari

sektor kehutanan ke sektor lain seperti dampak terhadap

peningkatan sektor industri dan pertanian sawah irigasi.

2.4. Kerangka Pikir

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah

satu indikator penting pembangunan daerah sebagai alat ukur

nilai produksi yang dihasilkan dari suatu kegiatan ekonomi

wilayah. PDRB disusun tiap tahun dan diterapkan untuk tingkat

regional atau daerah, seperti Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Hanya saja PDRB yang selama ini dihitung atau yang disebut

sebagai PDRB Konvensional (Coklat), hanya mengukur hasil

kegiatan ekonomi semata tanpa memasukkan dimensi

lingkungan hidup didalamnya. Oleh karena itu, PDRB harus


dikembangkan dengan memasukan nilai deplesi dan degradasi

lingkungan agar diperoleh nilai PDRB yang baru atau disebut

sebagai PDRB Hijau. Adapun kerangka pikir yang mendasari

perumusan dan penyusunan PDRB Hijau provinsi Sulawesi Barat,

khususnya untuk sektor kehutanan dapat dilihat pada

Gambar 2-1.

Gambar 2-1. Kerangka pikir yang mendasari perumusan dan

penyusunan PDRB Hijau Provinsi Sulawesi Barat.


2.5. Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Ekonomi

Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan kondisi Provinsi Sulawesi Barat saat ini, maka

tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun ke depan dengan

memperhatikan potensi dan faktor strategis yang dimiliki

daerah ini, maka dibuatlah Visi dan Misi Pembangunan Jangka

Panjang Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005-¬2025 yang telah

dituangkan dalam bentuk visi pembangunan. Visi

pembangunan berfungsi untuk mengarahkan aktivitas dari

semua tatanan internal pada satu sasaran yang disepakati

bersama.

Visi Pembangunan Jangka Panjang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sulawesi Barat

2005-2025 merumuskan bahwa Visi Pembangunan Jangka

Panjang Provinsi Sulawesi Barat 2005-2025, adalah:

”Terwujudnya Sulawesi Barat yang Sejahtera, Maju, dan

Malaqbi”

Visi Sulawesi Barat ini mengandung pengertian yang luas

dan menggambarkan aspirasi serta cita-cita masyarakat

Sulawesi Barat dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

Makna yang terkandung dalam Visi diuraikan berikut ini:

Sulawesi Barat yang Sejahtera dapat dimaknakan sebagai

pencapaian kondisi kehidupan yang lebih baik, yang ditandai

oleh terpenuhinya hak-hak dasar dan meningkatnya taraf hidup

masyarakat secara berkelanjutan.

Sulawesi Barat yang Maju dapat diartikan sebagai

kemampuan daerah ini untuk mampu sejajar dengan provinsi


lainnya di Indonesia. Visi ini penting mengingat bahwa Provinsi

Sulawesi Barat merupakan provinsi yang baru terbentuk

(pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan). Dukungan sumberdaya

alam dan akar budaya yang kuat, menjadi pondasi yang kuat

untuk menuju Sulawesi Barat yang Maju.

Sulawesi Barat yang Malaqbi lebih dimaknakan sebagai

kemampuan manusia daerah ini untuk mencapai derajat

sebagai manusia mulia dan bermartabat. Manusia mulia dan

bermartabat dimaksud merupakan manifestasi dari nilai-nilai

budaya dan agama masyarakat Sulawesi Barat. Visi ini sekaligus

ingin menegaskan bahwa manusia merupakan muara dari

seluruh aktivitas pembangunan.

Misi Pembangunan Jangka Panjang

Misi Pembangunan Jangka Panjang Sulawesi Barat tahun

2005-2025 dapat dirumuskan sebagai berikut:

• Mendorong Pemenuhan Hak-hak Dasar Masyarakat

Sulawesi Barat. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat

dapat didorong melalui pertumbuhan ekonomi,

perluasan lapangan kerja, dan peningkatan akses

penduduk terhadap sumberdaya.

• Mendorong Kemajuan Daerah Sulawesi Barat Secara

Merata Kemajuan daerah secara merata dapat didorong

melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan

sumberdaya lokal serta pengembangan kerjasama antar

daerah dan kemitraan antar pelaku dalam pengelolaan

sumberdaya.


• Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi

Barat Meningkatkan kualitas manusia melalui

peningkatan kehidupan beragama, perbaikan kualitas

pendidikan dan kesehatan, pengembangan seni budaya

dan olah raga. Kualitas manusia mengandung arti

memiliki jatidiri dan wawasan yang luas sehingga selain

mampu mengaktualisasikan dirinya secara mandiri juga

mampu bersikap dan melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya sebagai anggota dari tatanan pada berbagai

strata dan sebagai makhluk menyadari bahwa

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan

suatu keniscayaan

Nilai-Nilai Pembangunan Jangka Panjang

Masyarakat Sulawesi Barat yang multi etnik, setidaknya

memiliki nilai-nilai budaya lokal yang diwarnai oleh empat etnik

besar yakni Mandar, Toraja, Bugis, dan Makassar membentuk

nilai universal yang dapat membangun suatu tatanan

masyarakat. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa,

pengaruh nilai luar, juga ikut memberikan nuansa yang makin

menguatkan akar jati diri Masyarakat Sulawesi Barat.

Nilai Budaya Tradisional menjadi kuat karena pengaruh

Nilai-nilai agama yang diterima secara baik, sekalipun terkadang

masih muncul pemahaman berbeda dalam implementasi

kehidupan sosial sehari-hari. Nilai-nilai luhur Budaya Lokal

mampu menyatu dengan nilai-nilai ajaran Agama sehingga

menciptakan masyarakat Sulawesi Barat yang religius.


Inti nilai luhur budaya lokal Sulawesi Barat sesungguhnya

tercermin dalam nilai malaqbi’. Malaqbi' dalam bahasa mandar

dapat diartikan sebagai nilai-nilai luhur, mulia, rendah hati dan

keutamaan dalam sifat-sifat berharkat dan bermartabat. Makna

ini dapat ditemukan dalam budaya mandar yang diungkapkan

diberbagai lontar yaitu:

”pelindo lindo maririo nanacanringngo’ opaqbanua”

(anda diharuskan memiliki sifat yang berharkat dan bermartabat agar dicintai oleh rakyat)

Nilai-nilai dasar masyarakat Sulawesi Barat dalam RPJPD

ini diharapkan menjadi landasan moral dan etika dalam visi, misi

dan arah kebijakan pembangunan daerah. Bahkan diharapkan

dapat dijabarkan dalam prioritas program melalui implementasi

pembangunan Budaya lokal yang dapat membentuk jati diri

Manusia Sulawesi Barat yang malaqbi.

Untuk itu diperlukan identifikasikan nilai-nilai yang

dibutuhkan itu yang dapat ditemukenali melalui berbagai

literature-lontarak-pappaseng-pasanga atau pada semua

rumpun budaya lokal, namun sesuai wacana kemandirian lokal,

setidaknya dibutuhkan nilai yang bersifat universal.

Nilai kemandirian berbasis pada nilai kerja keras yang

berbasis pada makna resopa temmangingi namalomo naletei

pammpase dewata; yang hanya dapat berhasil jika etos kerja

kerja keras yang diridhoi oleh Tuhan yang maha kuasa. Sebagai

semangat kerja, tekad untuk pantang mundur sebelum berhasil

dalam falsafah, kualleangngangi tallangi natowaliya; takkalai

nisombalang dotai ruppu dai natuwali.


Nilai kemitraan dan kebersamaan yang berbasis pada

falsafah sipakatau, sipakalebbi - sipakalabbiri; sirondo-rondoi;

sitaiyyang apiangang tassitaiyyang addaiyyang; abbulo sipappa-

allemo sibatu-tallang sipahua manya siparampe dengan makna

menjalin kerjasama dan kebersamaan berdasarkan penghargaan

sesama manusia atau kelompok manusia. Saling mengingatkan

kepada kebaikan dan saling mencegah pada kejahatan. Nilai

keterbukaan/akuntabilitas dapat ditemukan dalam falsafah,

lempu; getteng; ada tongeng; temmapassilaingeng; tappa;

barani sukaran aluk; mballa asi-asinna jiong mangapagna tana;

membawa makna kehidupan kemasyarakatan dan penegakan

hukum secara jujur, tegas, adil terpercaya, berani karena benar,

tunduk pada hukum, transparan dan bertanggungjawab. Nilai

kesadaran kosmologis, berbasis pada falsafah, parrampunganta;

malilu sipakainge mali siparappe sipatuo sipatokkong; siama

amasei; yang mengandung makna mempersatukan atau

memposisikan secara integral antara alam, manusia dan sang

pencipta. Harus saling melindungi, menyadarkan, tolong

menolong satu dengan lainnya bahkan saling mendukung

untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu harus terjadi

interkoneksitas harmonis agar tetap terlindungi oleh sang

pencipta Falsafah ini sekaligus memberitahu makna

tanggungjawab dalam kelestarian lingkungan baik lingkungan

alam maupun lingkungan sosialnya.

Nilai kebhinekaan yakni menghargai keberagaman untuk

kebersamaan dalam bingkai kesetiakawanan sosial dalam

masyarakat sebagai kekayaan budaya yang menjamin


terselenggaranya pembangunan yang berkesinambungan, basis

falsafah ini dapat ditarik dari makna siri na pacce; pesse; siama

masei; sianaccapamei; yakni memiliki rasa kesetiakawanan

sosial.

Nilai demokrasi dapat dicermati melalui angngaru-

mangngaru, sumpah kesetiaan dan kontak sosial antara

pemerintah dan masyarakat assamaturuseng; passamaturukang;

abbulo sibatang; ademi ripopuang; luka taro arung-telluka taro

ade-luka taro ade-telluka taro anang; tengkona tang diturung-

ajokkana tang dilendokang; persatuan dan kesatuan dengan

makna kebersamaan dalam kemufakatan sebagai kiat untuk

mempertemukan berbagai aspirasi masyarakat menjadi basis

harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Adat lebih

menentukan dari penguasa, bahkan rakyat lebih menentukan

dari adat. Kekuasaan di tangan rakyat karena aturan ade’ yang

dipatuhi bukan karena kehendak sang penguasa.

Nilai profesionalisme/kwalitas SDM sebagai modal dasar

untuk pengembangan tataran modern dapat dipetik makna

budaya lokal dari falsafah sulapa eppa; sulapa appa; toddopuli

temmalara; misa kada sipatuo; pantang kada dipomate; anre

nakulle nigiling nijarrekkija tanirokkai; yakni jika tekad memang

sudah bulat tidak akan bisa diubah oleh siapapun. Nekad

bertindak menurut kesepakatan, dalam pengertian seseorang

akan memiliki tekad keras yang bulat karena dalam pengertian

seseorang akan memiliki kemampuan, keterampilan, dan

pengetahuan yang memadai sehingga bisa bertekad untuk

mengemban amanah/tugas yang dibebankan kepadanya.


Mewujudkan Daerah Sulawesi Barat yang Maju

Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi yang baru

terbentuk, ketimpangan pembangunan dan pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang belum optimal

nampaknya masih cukup terasakan secara signifikan di daerah

ini. Untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah

yang maju, maka arah pembangunan daerah ke depan harus

diorientasikan pada pembangunan yang merata baik antar

sektor maupun antar wilayah dan optimalisasi pengelolaan

sumberdaya alam untuk menuju kepada terciptanya

pembangunan berkelanjutan.

1. Terwujudnya pembangunan yang merata antar sektor

dan antar wilayah

a. Infrastruktur Daerah

Arah kebijakan bidang infrastruktur daerah diarahkan

pada berkurangnya kesenjangan antarwilayah yang tercermin

dari terpenuhinya pelayanan dasar masyarakat sampai ke

wilayah terpencil seperti ketersediaan air, listrik, transportasi

dan telekomunikasi; meningkatnya pertumbuhan ekonomi

daerah dan pemerataan pendapatan sebagai akibat dari

kelancaran distribusi barang dan jasa; meningkatnya arus

informasi IPTEK; dan meningkatnya investasi dari sektor swasta.

Arah pembangunan infrastruktur daerah dijabarkan dalam

bentuk:

1. Perbaikan infrastruktur jalanan dan jembatan provinsi

dan kabupaten melalui pengaspalan dan pelebaran

jalanan, pelebaran jembatan permanent dan perbaikan


jalanan semua desa agar dapat dijangkau kendaraan

roda empat

2. Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih dan

tenaga listrik

3. Peningkatan kerjasama dengan sektor swasta dalam

pembangunan infrastruktur

b. Investasi Daerah

Pengembangan investasi daerah diarahkan pada

terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan sehat untuk

menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi,

penurunan pengangguran, dan tingkat kemiskinan baik di

perkotaan maupun dipedesaan; terciptanya pengembangan

wilayah; dan meningkatnya peran Sulawesi Barat dalam

pembangunan regional Sulawesi. Hal ini dilakukan melalui

upaya:

1. Peningkatan jaminan dan kepastian hukum

termasuk didalamnya jaminan atas keamanan

usaha dan kejelasan peraturan daerah

2. Penciptaan iklim investasi yang kondusif seperti

pemberian insentif bagi dunia bisnis, kemudahan

perijinan usaha (pemangkasan birokrasi)

3. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

seperti penyusunan profil investasi daerah,

pengembangan pameran investasi dan

pengembangan potensi unggulan daerah.

c. Wilayah dan Tata Ruang


Arah pembangunan wilayah dan tata ruang diarahkan

pada terciptanya keserasian pemanfaatan tata ruang dan

terciptanya optimalisasi pengembangan wilayah melalui

pemanfaatan potensi-potensi unggulan wilayah. Arah

pembangunan ini dijabarkan dalam bentuk:

1. Perbaikan percepatan infrastruktur

2. Pemetaan ruang secara optimal seperti perbaikan

lokasi kegiatan dan batasan kemampuan lahan

3. Pemanfaatan ruang wilayah dengan tetap

memperhatikan aspek wilayah lainnya

4. Penguatan kelembagaan daerah

5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar

wilayah

6. Regulasi tata ruang yang mendukung

berkurangnya kerentanan wilayah terhadap

bencana

d. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

diarahkan pada lahirnya teknologi berbasis pengetahuan asli

masyarakat dan tepat guna bagi pengembangan produk

unggulan serta sumberdaya lokal. Arah pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dijabarkan dalam bentuk:

1. Kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi

serta adopsi teknologi dari luar

2. Peningkatan kreativitas masyarakat melalui

pelatihan penerapan teknologi


3. Penyiapan sarana dan prasarana untuk

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

e. Kerja Sama Daerah

Pengembangan kerjasama daerah diarahkan pada

meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat dan

meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan dalam

bentuk:

1. Pengembangan kerjasama dalam keterkaitan

fungsional antar wilayah perencanaan Provinsi

Sulawesi Barat, terutama keterkaitan aktivitas

ekonomi antara kabupatan dalam wilayah Provinsi

Sulawesi Barat

2. Pengembangan kerjasama fungsional dengan

wilayah-wilayah yang berbatasan secara langsung,

khususnya dengan Provinsi Sulawesi Selatan,

Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur,

khususnya yang berkaitan dengan pengembangan

jaringan industri dan distribusi komoditas-

komoditas unggulan

3. Pengembangan pola kemitraan dalam

pembangunan infrastruktur

4. Peningkatan koordinasi antar daerah

5. Penguatan kelembagaan baik pemerintah, swasta

maupun masyarakat

6. Peningkatan investasi melalui perbaikan iklim

investasi yang kondusif; dan (vii) peningkatan

kerjasama di bidang ekonomi.


2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam dan

lingkungan hidup secara berkelanjutan

a. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

diarahkan pada meningkatnya hasil dan nilai tambah

sumberdaya alam, tertekannya tingkat kerusakan sumberdaya

alam secara fisik dan biotik serta meningkatnya daya dukung

lingkungan bagi keberlanjutan pembangunan. Pengembangan

ini dijabarkan dalam bentuk:

1. Penegakan hukum untuk menjamin berkurangnya

kerusakan lingkungan

2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam

dan lingkungan hidup

3. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam

seperti hasil hutan, hasil tambang dan hasil laut

4. Perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam

dan lingkungan hidup

5. Peningkatan nilai tambah hasil sumberdaya alam

6. Peningkatan investasi yang berwawasan

lingkungan yang mendukung pengembangan

pariwisata.

b. Perikanan dan Kelautan

Pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan pada:

1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil

perikanan dan kelautan seperti rumput laut, ikan

tuna, teripang, lobster dan lain-lain


2. Meningkatnya kemampuan petani nelayan dalam

mengelola sumberdaya alam yang selanjutnya

dapat meningkatkan pendapatan petani nelayan

3. Berkurangnya pelanggaran dan perusakan

sumberdaya pesisir dan laut

Arah pembangunan perikanan dan kelautan dapat

dijabarkan dalam bentuk upaya:

1. Penataan dan perbaikan lingkungan perikanan

budidaya

2. Perbaikan dan peningkatan sumberdaya perikanan

tangkap

3. Pengembangan kelembagaan dan pembinaan

petani nelayan

4. Pengembangan pasca panen untuk meningkatkan

nilai tambah

5. Pengembangan budidaya perikanan dan kelautan

6. Peningkatan kemampuan kualitas SDM petani

nelayan

7. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan dan kelautan (hasil tangkap dan

budidaya)

8. Pengelolaan sumberdaya laut yang berbasis

ekosistem

9. Pengurangan pelanggaran dan perusakan

sumberdaya pesisir dan laut.

c. Perkebunan

Arah pengembangan perkebunan diarahkan pada:


1. Meningkatnya daya saing, produksi, produktivitas

dan nilai tambah hasil perkebunan seperti, kakao,

kopi, kelapa sawit, dan kelapa dalam

2. Meningkatnya kesejahteraan petani

3. Meningkatnya volume ekspor komoditas unggulan

hasil perkebunan

Arah pengembangan perkebunan dapat dijabarkan dalam

bentuk upaya:

1. Peningkatan kualitas SDM petani melalui kegiatan

pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, serta

penguatan kelembagaan para petani

2. Peningkatan kesejahteraan petani,melalui

penciptaan kualitas dan nilai tambah hasil

perkebunan

3. Peningkatan pemasaran hasil perkebunan

4. Peningkatan penerapan teknologi

5. Peningkatan volume ekspor komoditas unggulan

hasil perkebunan melalui peningkatan mutu dan

kualitas produk hasil perkebunan.

d. Kehutanan

Arah pembangunan kehutanan diarahkan pada

meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil hutan dan

terpeliharanya hutan secara berkelanjutan, meningkatnya

pendapatan masyarakat disekitar kawasan hutan, dan

terwujudnya keseimbangan fungsi hutan dan alam hayati

lainnya sebagai penopang kelanjutan sistem kehidupan. Arah

pembangunan kehutanan dapat dijabarkan dalam bentuk:


1. Pemanfaatan secara optimal potensi sumberdaya

hutan

2. Pengembangan jenis-jenis tanaman baru yang

memiliki nilai tinggi dan mampu berproduktivitas

tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri

3. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta

masyarakat terhadap reboisasi dan rehabilitasi

hutan serta lahan dan penghijauan di luar kawasan

hutan

4. Perlindungan sumberdaya hutan seperti

penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak

pembakaran hutan, sosialisasi pencegahan

kebakaran hutan dan lahan

5. Pengembangan industri dan pemasaran hasil

hutan

6. Penataan kawasan hutan dan pembuatan tata

batas untuk menjamin terciptanya kepastian

hukum dalam pengelolaan kawasan hutan, baik

oleh masyarakat maupun untuk kepentingan

industri dan perlindungan dalam arti luas

7. Peningkatan koordinasi dan penguatan

kelembagaan dalam wilayah DAS dan diikuti

dengan peningkatan pengawasan dan penegakan

hukum.

e. Pertambangan

Arah pembangunan pertambangan diarahkan pada

terkondisinya pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi


yang dikelola secara efisien dan berkelanjutan, yang dijabarkan

dalam bentuk:

1. Identifikasi potensi-potensi pertambangan yang

potensial dan berdaya saing

2. peningkatan produksi dan nilai tambah hasil

pertambangan

3. pengelolaan potensi sumberdaya tambang secara

efisien dan berkelanjutan, terutama eksplorasi

migas, baik di darat maupun di lepas pantai.

f. Industri

Arah pengembangan perindustrian diarahkan pada

meningkatnya daya saing, produksi, produktivitas dan nilai

tambah hasil industri, terciptanya perluasan lapangan kerja,

berkembangnya industri yang berorientasi ekspor dengan

memanfaatkan potensi sumberdaya lokal. Pengembangan

perindustrian dijabarkan dalam bentuk:

1. Peningkatan daya saing melalui peningkatan mutu

dan kualitas produk

2. Peningkatan pola kemitraan/kerjasama dengan

lembaga-lembaga terkait

3. Penguatan kelembagaan industri kecil dan

menengah

4. Peningkatan pemasaran hasil industri

5. Peningkatan kemudahan aksesibilitas modal bagi

industri kecil kepada perbankan

6. Peningkatan kemampuan penerapan teknologi

industri


7. Pengembangan sentra-sentra industri potensial

8. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana

pendukung.

g. Perdagangan

Arah pengembangan perdagangan diarahkan pada

meningkatnya skala dan volume perdagangan antar daerah,

kawasan, dan pulau serta membaiknya sistem distribusi barang

dan jasa melalui upaya:

1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem pemasaran dan distribusi barang dan jasa antar daerah, kawasan, dan pulau

2. Pengembangan pasar lokal di daerah-daerah perdesaan, terutama daerah terpencil, terisolasi dan tertinggal

3. Peningkatan peran usaha perdagangan skala mikro, kecil dan menengah dalam bidang jasa perdagangan

4. Peningkatan kerjasama perdagangan antar kawasan, pulau, dan negara

5. Penguatan kelembagaan perdagangan seperti kelembagaan perlindungan konsumen dan kelembagaan persaingan usaha yang sehat serta kelembagaan perdagangan lainnya

6. Penyederhanaan prosedur dan perijinan yang menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa.

h. Pariwisata

Pembangunan pariwisata diarahkan pada peningkatan

penerimaan daerah, memperluas kesempatan kerja, pelestarian

dan pengenalan kebudayaan daerah yang sejalan dengan letak

Provinsi Sulawesi Barat yang strategis dalam Lintas Sulawesi.

Sasaran pengembangan pariwisata tersebut dapat dicapai

dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki


Sulawesi Barat, khususnya yang berkaitan dengan kebaharian,

kebudayaan dan sejarah yang dijabarkan dalam bentuk:

1. Pengembangan pemasaran pariwisata melalui pembentukan jaringan kerjasama

2. Pembangunan dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

3. Pengembangan daerah tujuan wisata 4. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan

pariwisata 5. Pembangunan infrastruktur pendukung

kepariwisataan.

3. Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan kehidupan

demokrasi yang sehat dan dinamis

a. Pemerintahan

Arah pembangunan pemerintahan diarahkan pada

terimplementasikannya prinsip-prinsip good governance dan

clean government dalam pelaksanaan pemerintahan dan

pelayanan publik, yang dijabarkan dalam bentuk:

1. Pelaksanaan pemerintahan yang kolaboratif antara

kelembagaan pemerintah, kelembagaan swasta

dan kelembagaan masyarakat yang berlangsung

transparan dan akuntabel

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan

pelayanan dasar masyarakat

3. Penguatan kelembagaan dan kapasitas aparat

pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan

4. Efektifitas koordinasi antar unit kerja dan antar

daerah kabupaten


5. Peluasan jangkauan pelayanan pemerintahan pada

daerah-daerah terisolasi dan terpencil, rawan

bencana, serta daerah tertinggal dan perbatasan.

b. Politik

Arah pembangunan politik diarahkan pada terwujudnya

stabilitas politik dan keamanan serta kematangan berdemokrasi,

yang dijabarkan dalam bentuk:

1. Pengembangan organisasi sosial, budaya, ekonomi

dan politik serta kemasyarakatan lainnya sebagai

wadah penyaluran aspirasi masyarakat

2. Posialisasi nilai-nilai demokrasi melalui kerjasama

dengan instansi terkait

3. Pengembangan organisasi dan profesionalisme

partai politik

4. Peningkatan peran partai politik sebagai sarana

sosialisasi, komunikasi, dan rekruitmen politik

5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses

perumusan dan implementasi kebijakan publik

6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas DPRD

sebagai mitra kerja eksekutif.

c. Hukum & Kesatuan Bangsa

Arah pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya

kehidupan masyarakat yang tertib dan sadar hukum, iklim

investasi yang baik dan hubungan perusahaan dengan pekerja

yang harmonis, melalui upaya perumusan peraturan daerah dan

penegakan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk

menghilangkan kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi dan


nepotisme. Arah pengembangan kesatuan bangsa diarahkan

untuk memantapkan harmoni antar etnis, agama, golongan dan

lapisan serta merestorasi modal sosial melalui dorongan

kerjasama, resolusi konflik, dan saling percaya serta penguatan

organisasi sosial kemasyarakatan.

PDRB-HIJAU| METODE PENYUSUNAN PDRB HIJAU 39

BAB III

3. METODE PENYUSUNAN PDRB HIJAU

3.1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah

pendekatan statistik kuantitatif dengan dasar analisis

parameter-parameter pendapatan (ekonomi) dan kerusakan

(deplesi dan degradasi). Khusus dalam menghitung dampak

negatif yang timbul akibat pengolahan industri hasil hutan,

digunakan berbagai metode yang paling mendekatai angka

degradasi, yakni dengan metode prevention cost. Selain itu,

metode lain yang digunakan adalah metode observasi langsung

dan metode perkiraan dengan menggunakan benefit transfer.

Kemudian valuasi ekonomi dapat menggunakan metode biaya

pengganti (replacement costs) dan metode pendapatan yang

hilang (forgone income).

3.2. Tahapan Pelaksanaan Studi

Untuk mencapai tujuan penelitian (studi), maka secara

sistematis prosedur penelitian yang dilakukan menurut tahapan

sebagai berikkut:

1. Studi/review literatur terhadap konsep PDRB hijua dan

pedoman-pedoman terkait PDRB hijau yang

diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup

maupun oleh kementerian Kehutanan;

2. Studi/review dan pengambilan data laporan-laporan

PDRB provinsi Sulawesi Barat dan beberapa

40 METODE PENYUSUNAN PDRB HIJAU | PDRB-HIJAU

Kabupaten yang masuk dalam ruanglingkup lokasi

studi;

3. Studi/review dan pengambilan data sekunder dari

berbagai data dan informasi statistik yang relevan

dengan pendekatan yang dilakukan seperti publikasi

statistik Daerah dalam Angka baik tingkat provinsi

maupun kabupaten, dan laporan kinerja institusi atau

statistik yang disusun oleh SKPD di Provinsi Sulawesi

Barat terkait bidanng kebuhatan dan lingkungan

hidup, seperti Dinas Kehutanan dan Lingkungan

Hidup, Dinas Perindustrian, Dinas Pendapatan Daerah

dan lain sebagainya yang dianggap relevan dan

mendukung dalam pengayaan informasi dalam

penyusunan PDRB Hijau ini;

4. Mengindentifikasi macam produk sumberdaya hutan

yang ada dalam daerah berdasarkan dokkumen

statistik/publikasi yang telah dikumpulkan sebelumya;

5. Pengambilan data promer melalui survey dan

observasi lapangan pada beberapa kabupaten dalam

lokasi studi;

6. Identifikasi ragam produk kehutanan yang mengalami

deplesi;

7. Menghitung volume deplesi produk (sumberdaya)

kehutanan yang telah diidentifikasi pada poin 6

8. Menghitung valuasi deplesi produk/summberdaya

kebutunan

9. Menghitung konstribusi semi hijau sektor kehutanan


10. Menghitung degradasi lingkungan sektor kehutanan

11. Menghitung konstribusi hijau sektor kehutanan dan

konstribusi sektor kehutanan dalam pembangunan

berkelanjutan.

3.3. Perhitungan PDRB Coklat

Perhitungan PDB atau PDRB apabila dalam lingkup

regional yang terbatas menggunakan dua metode utama, yaitu

metode langsung dan metode tidak langsung. PDRB yang

umum kita dapati adalah hasil perhitungan dengan metode

langsung, dimana perhitungan dilakukan dengan menggunakan

data yang bersumber dan tersedia oleh badan-badan

pemangku kepentingan dari daerah. Dalam implementasinya,

terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam perhitungan

PDRB langsung ini, yaitu 1) Pendekatan Produksi; 2) Pendekatan

Pendapatan; dan 3) Pendekatan Pengeluaran.

Nilai produksi Rp. ……………

Input Perantara (Intermediate Inputs) Rp. …………… (-)

Nilai Tambah (PDRB) Coklat Rp. ……………

Persamaan i

Pendekatan Produksi merupakan pendekatan yang paling

banyak digunakan apabila perhitungan dilakukan terkait

dengan sumberdaya alam. Dalam pendekatan ini perhitungan

nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh

kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara mengurangi output

dari masing-masing sektor atau sub sektor dengan biaya


antaranya olehnya pendekatan ini dikenal juga dengan

pendekatan Nilai Tambah. Konstribusi sektoral terhadap angka

PDRB dihitung dengan Persamaan (i).

3.4. Kinerja Pembangunan Sektoral

Identifikasi terhadap kinerja pembangunan sub-sektor

kehutanan dalam subsektor pertanian (sektor primer) diukur

dengan menggunakan metode Shift Share Analysis (disingkat

SSA). Menurut Setiyanto, dkk (2014), analisis SSA digunakan

untuk mengetahui pergeseran struktur aktivitas perekonomian

suatu wilayah, mengukur kemampuan berkompetansi aktivitas

tertentu (sektor atau sub-sektor), dan mengkur kinerja aktifitas

tertentu dalam suatu wilayah. Bentuk umum dan persamaan

dari analisis Shift-Share dan komponen-komponennya adalah

sebagai berikut:

Dij = Nij + Mij + Cij

Dimana:

i = sektor ekonomi yang dikaji

j = variabel wilayah yang dikaji

Dij = perubahan sektor ke-i didaerah ke-j (daerah bawah)

Nij = pertumbuhan regional sektor ke-i di daerah ke-j (daerah bawah)

Mij = bauran industri/pertumbuhan proporsional sektor ke-i di daerah ke-j (daerah bawah)

Cij = keunggulan kompetitif/pertumbuhan pangsa wilayah sektor ke-i didaerah ke-j (daerah bawah)


Variabel yang digunakan adalah tenaga kerja atau PDRB

yang dinotasikan sebagai (E), maka:

Dij = E*ij – Eij

Nij = Eij x Rn

Mij = Eij (Rin – Rn)

Cij = Eij (Rij – Rin)

Dimana: Eij PDRB sektor ke-i di daerah ke j (daerah bawah)

E*ij PDRB sektor ke-i di daerah ke j akhir tahun analisis (daerah bawah)

Rij Laju pertumbuhan ekonomi sektor ke-i di daerah ke j (daerah bawah)

Rin Laju pertumbuhan ekonomi sektor ke-i di daerah ke j (daerah atas)

Rn Laju pertumbuhan GNP di daerah n (daerah atas)

3.5. Perhitungan PDRB Semi Hijau

Hasil pengembangan konsep PDRB Coklat dengan

memasukkan dimensi lingkungan (deplesi sumberdaya alam

dan kerusakan-kerusakan lingkungan) ke dalam perhitungan

PDRB konvensional (PDRB-Coklat) kemudian desebut dengan

PDRB Semi Hijau. Pada kajian ini, fokus analisis PDRB adalah

pada sektor kehutanan, sehingga nilai tambah produksi yang

digunakan dalam PDRB Coklat adalah nilai tambah dari sektor

kehutanan. PDRB Coklat sektor kehutanan selanjutnya

dikurangi dengan nilai deplesi dari sektor kehutanan, Perhatikan

Persamaan (ii) berikut ini:


Nilai produksi Sek. Kehutanan Rp. ……………

Input Perantara (Intermediate Inputs) Rp. …………… (-)

Nilai Tambah (PDRB) Coklat Sek.

Kehutanan

Rp. ……………

Deplesi Sumberdaya Alam Rp. …………… (-)

PDRB Semi Hijau Rp. ……………

Persamaan ii

3.6. Perhitungan PDRB Hijau

PDRB Hijau merupakan nilai-nilai pada PDRB Semi Hijau

yang dikurangi lagi dengan nilai kerusakan atau degradasi

lingkungan. Jadi pengembangan menjadi PDRB Hijau adalah

sebagaimana pada Persamaan (iii) berikut ini:

PDRB Semi Hijau Rp. ……………

Degradasi Lingkungan Rp. …………… (-)

PDRB Hijau Rp. ……………

Persamaan iii

3.7. Konstribusi Hijau Sektor Kehutanan

Ruang lingkup studi dalam kajian BPRB Hijau Provinsi

Sulawesi Barat ini adalah sektor kehutanan. Selain merupakan

inisiasi pemerintah daerah untuk menggunakan parameter dan

paradigm baru dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi yang

berwawasan lingkungan, provinsi Sulawesi Barat juga masih

memiliki kawasan hutan yang luas dan masih berpengaruh

penting terhadap pendapatan dan pertumbuhan ekonomi


daerah. Karena hutan merupakan bagian dari sistem lingkungan

hidup yang tidak terlepas dari sektor-sektor lain, maka dalam

tahapan penyusunan konstribusi PDRB Hijau Sektor Kehutanan

tetap dilakukan identifikasi sektor-sektor lain yang

berkaitan/relevan. Secara sederhana penyusunan Kontribusi

Hijau Sektor Kehutanan diuraikan sebagai berikut:

1) Identifikasi dan analisis sektor turunan Kehutanan

Identifikasi dan analisis terhadap sektor turunan yang

berkaitan dengan sektor kehutanan (sub sektor kehutanan),

paling tidak industri pengolahan hasil hutan;

2) Identifikasi Produksi Sumberdaya Hutan

Identifikasi produksi hutan adalah upaya untuk

menginfentarisir jenis dan volume sumberdaya hutan

(produk) yang memiliki nilai ekonomi dalam wilayah.

Produk atau sumberdaya ini dapat merupakan kayu

maupun non kayu yang diambil/digunakan baik secara

langsung maupun tidak langsung. Secara teknis, informasi

ini dapat diperoleh dari Dinas Perindustrian, Badan Pusat

Statistik, atau melalui wawancara dengan beberapa

perusahaan dan industri yang ada.

3) Menentukan/Menghitung Valuasi Ekonomi, Deplesi dan Degradasi Sumberdaya Hutan Valuasi ekonomi sumberdaya hutan dilakukan untuk

menyatakan seluruh hasil produk hutan yang digunakan

(diekstrak dari hutan) kemudian menyatakannya dalam satu

nilai moneter. Penentuan valuasi ekonomi, deplesi dan

degradasi sumberdaya hutan mengacu pada Peraturan

Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia


Nomor 15 Tahun 2012, tentang Panduan Valuasi Ekonomi

Ekosistem Hutan. Penetapan nilai ekonomi total maupun

nilai ekonomi kerusakan lingkungan dapat menggunakan

pendekatan harga pasar dan pendekatan non pasar.

Pendekatan harga pasar dapat dilakukan melalui

pendekatan produktivitas, pendekatan modal manusia

(human capital) atau pendekatan nilai yang hilang (foregone

earning), dan pendekatan biaya kesempatan (opportunity

cost). Sedangkan pendekatan harga non pasar dapat

digunakan melalui pendekatan preferensi masyarakat (non-

market method). Beberapa pendekatan non pasar yang

dapat digunakan antara lain adalah metode nilai hedonis

(hedonic pricing), metode biaya perjalanan (travel cost),

metode kesediaan membayar atau kesediaan menerima

ganti rugi (contingent valuation), dan metode benefit

transfer. Data harga diperoleh dari data sekunder ataupun

data primer dari perusahaan yang terlibat dalam proses

produksi dan penggunaan sumberdaya hutan.

4) Menghitung volume kerusakan deplesif

Menghitung volume kerusakan akibat deplesi sumberdaya

hutan dan menghitung dampak negatif yang ditimbulkan

akibat adanya proses produksi industri hasil hutan. Khusus

dalam menghitung dampak negatif yang timbul akibat

pengolahan industri hasil hutan ini maka digunakan

berbagai metode yang paling mendekati angka degradasi,

misalnya dengan metode prevention cost yaitu dengan

menginternalkan biaya pengolahan limbah pada hasil akhir

industri pengolahan. Selain itu metode lain yang digunakan

adalah metode observasi langsung dan metode perkiraan


dengan menggunakan benefits transfer. Kemudian valuasi

ekonominya dapat menggunakan metode biaya pengganti

(replacement costs) dan metode pendapatan yang hilang

(forgone income).

5) Setelah nilai deplesi, degradasi lingkungan dan degradasi

industri pengolahan hasil hutan dapat dihitung, selanjutnya

nilai-nilai tersebut dikurangkan dari kontribusi sektor

kehutanan sehingga akan diperoleh nilai kontribusi hijau

sektor kehutanan pada PDRB.

6) Kontribusi riil sektor kehutanan pada pembangunan

diperoleh dengan jalan menjumlahkan kontribusi sektor

kehutanan dengan depresiasi lingkungan kemudian

dikurangi dengan degradasi industri pengolahan hasil

hutan.

3.8. Perhitungan Deplesi Sumberdaya Kehutanan

3.8.1. Estimasi Volume dan Valuasi Deplesi

(kerusakan) Hutan

Perkiraan nilai deplesi (kerusakan) dan degradasi

lingkungan yang berkaitan dengan sumber daya hutan dapat

dilakukan dengan 3 (tiga) macam metode. Pertama metode

dan nilai yang diberikan oleh Natural Resources Management

(NRM) yang merupakan proyek yang dikelola oleh BAPPENAS

dan USAID; Kedua, pendekatan yang telah dibuat oleh Bintang

Simangunsong yang memberikan nilai yang berbeda terhadap

berbagai fungsi hutan; dan Ketiga, pendekatan yang dibuat oleh

Suparmoko dkk (2006) yang memperkirakan nilai deplesi dan


degradasi atas dasar pungutan dana reboisasi dan Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar 15% dari nilai hutan secara

keseluruhan. Nilai sumber daya hutan atas dasar perkiraan ini

adalah 100/15 x (nilai PSDH dan nilai degradasi).

Pada penelitian ini, perhitungan estimasi volume deplesi

hutan menggunakan pendekatan kedua, yaitu pendekatan yang

digunakan oleh Simangunsong (2003). Apabila hutan ditebang

diperkirakan oleh Simangunsong akan terjadi kerusakan seperti

dalam Tabel 3-1.

Tabel 3-1. Forest Value Of Goods And Services Loss Due To

Timber Cutting (USD/Ha)

Service USD/Ha

Non Timber 8.59

Residual Stand Damage 79.41

Soil and Water Conservation service loss 1.33

Carbon Sink Service 113.01

Food protection service 1.18

The Option value 0.41

The existence value 1,41

Total Loss 205.34

Sumber: Simangunsong, 2003

Perhitungan Simangunsong hanya mencakup degradasi

atau kehilangan nilai barang dan jasa hutan karena penebangan

hutan. Nilai kayu yang ditebang belum diberikan nilai. Untuk

mendapatkan nilai total deplesi dan degradasi hutan, dalam

pendekatan ini akan dijumlahkan antara nilai deplesi atas dasar

perhitungan NRM dan nilai degradasi atas dasar perhitungan


Simangunsong. Luas areal hutan yang ditebang dan yang rusak

atau yang terbakar (A). Luas areal hutan yang ditebang dan

yang terbakar umumnya dapat diketahui dari data yang

disajikan oleh Dinas Kehutanan setempat. Volume kayu yang

ditebang dan terbakar diestimasi dengan menggunakan

Persamaan di bawah ini kecuali bila datanya langsung tersedia

dalam volume kayu.

Qk = A x k ………Persamaan (iv)

Dimana: Qk = volume kayu total A = Luas area hutan ditebang (ha) K = volume kayu perhektar

Volume produk lain (non kayu) yang hilang: rotan, damar,

madu, sarang burung dan sebagaimnya (Qi), dihitung dengan persamaan:

QI = A x I ………Persamaan (v)

Dimana: QI = volume produk non-kayu A = Luas area hutan ditebang (ha) I = volume produk non-kayu perhektar

Perhitungan valuasi ekonomi deplisi sumberdaya hutan

untuk kayu (timber) dengan persamaan (vi) dan non kayu (non timber) dengan persamaan (vii), sebagai berikut:

VK = Qk x Pk ………Persamaan (vi)

Dimana: Vk = nilai deplesi kayu Pk = Unit rent kayu

VI = QI x PI ………Persamaan (vii)

Dimana: VI = nilai deplesi produk non-kayu Pk = Unit rent produk non-kayu


3.8.2. Prakiraan Nilai Degradasi

Perhitungan nilai degradasi lingkungan pada dasarnya

lebih kompleks dibandingkan pada perhitungan nilai deplesi

yang lebih terukur. Sehingga dalam perhitungannya diperlukan

perkiraan-perkiraan sesuai dengan jenis sumberdaya alam dan

lingkungan yang terdegradasi, serta pemahaman hubungan

kausal antara sumber kerusakan dengan dampak yang

ditimbulkan. Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 disebutkan

bahwa kerugian utama yang timbul sebagai akibat kerusakan

hutan dan penebangan hutan dapat berupa:

1. Kehilangan produk kayu dan non kayu;

2. Erosi tanah;

3. Kehilangan unsur hara tanah;

4. Penimbunan tanah di bagian hilir;

5. Pengurangan kesuburan tanah;

6. Penurunan produktifitas pertanian, perikanan dan

transportasi; dan/atau

7. Kehilangan air karena tingkat larian air yang tinggi

(water run-off).

8. Selain beberapa variable kerusakan di atas yang dinilai

juga adalah parameter serapan karbon yang

merupakan salah satu fungsi hutan. Sehingga, dalam

pengukuran degradasi hutan pada kajian ini mengacu

pada letentuan Natural Resources Management (NRM),

yang mengukur nilai-nilai degradasi lingkungan oleh


akibat pengunaan langsung dan penggunaan tidak

langsung. Koefisien yang digunakan dalam perkiraan

nilai ekonomi (valuasi) degradasi sebagai kompensasi

dari nilai-nilai fungsi hutan disajikan pada Tabel 3-2.

Tabel 3-2. Persentase dan Nilai Jasa Hutan

Jenis Nilai Jasa Hutan Persentase

(%)

Nilai

(US$/ha/thn)

Atas dasar penggunaan 95,42 4.071,26

- Nilai penggunaan langsung 52,39 2.235,44

Kayu 29,11 1.242,14

Kayu bakar 0,08 3,2

Produk hutan non kayu 23,00 981,43

Konsumsi air 0,20 8,66

- Nilai penggunaan tak langsung 43,03 1.835,83

Konservasi air dan tanah 19,85 847,12

Penyerap karbon 3,14 133,85

Pencegah banjir 12,33 525,92

Transportasi air 2,90 123,81

Keanekaragaman hayati 4,94 210,79

Atas dasar bukan penggunaan 4,58 195,34

Nilai opsi 1,62 69,28

Nilai keberadaan 2,95 126,05

Nilai Ekonomi Total 100 4.266,60

Sumber: NRM, 2006.

Catatan: Nilai degradasi ditunjukan oleh nilai penggunaan tak langsung dan nilai atas dasar bukan penggunaan. Nilai ekonomi tersebut dengan asumsi bahwa penebangan kayu dihutan berakibat pada rusak atau hilangnya fungsi hutan seperti tersebut diatas.

Nilai degradasi (valuasi degradasi) selanjutnya dikalikan

dengan volume kerusakan yang terjadi. Dengan asumsi 1 hektar


hutan menghasilkan 40 m3 kayu, besarnya dana reboisasi

sebesar US$ 16/m3 kayu, maka dana reboisasi yang terkumpul

per hektar hutan adalah US$ 640/ha; 1 ha hutan primer

menyimpan 283 ton karbon (Brown dan Peaece, 1994). Nilai

karbon adalah $ 5/ton.

3.8.3. Perhitungan Konstribusi Hijau

Perhitungan kontribusi hijau sektor kehutanan pada PDRB

provinsi selanjutnya dilakukan dengan mengurangkan

konstribusi total dalam PDRB Coklat dengan nilai (valuasi)

deplesi dan nilai degradasi, dengan persamaan berikut:

KH = KCkl - (VK + VL) – (VE + VC + VS) – (VK + VP)…..

Persamaan (viii)

Dimana: KH = kontribusi hijau

KCkl = kontribusi coklat

VK = nilai deplisi kayu

VL = nilai deplisi produk non kayu

VE = nilai erosi

VC = nilai penyerapan karbon (CO2)

Vs = nilai sedimentasi

VK = nilai keberadaan

Vo = nilai pilihan

Selanjutnya, nilai ekonomi total dihitung dengan

menjumlahkan semua nilai ekonomi dari sektor kehutanan di

atas (baik deplesi maupun degradasi) termasuk nilai konstribusi

rill dan konstribusi coklat dengan persamaan:


Kpemb = KCkl + (VK+VL) + (VE+VC+VS) +

(VK+VP)…Persamaan (ix)

Dimana: Kpem = kontribusi pembangunan

3.9. Perhitungan Unit Rent

Perhitungan unit rent dilakukan dengan menggunakan

Persamaan (x), sebagai berikut:

Harga per unit Rp. …………… Biaya produksi per unit (bahan, sewa, tenaker,dll)

Rp. …………… (-)

Laba Kotor per Unit Rp. …………… Laba layak (balas jasa investasi) (Suku Bungan SBI x total biaya produksi)

Rp. …………… (-)

Unit Rent Rp. ……………

Sehubungan dengan kebutuhan dalam menentukan nilai

deplesi sumberdaya hutan dibutuhkan nilai unit rent untuk

masing-masing jenis produk sumberdaya hutan. Cara

menghitung unit rent adalah dengan mengurangkan seluruh

biaya produksi dari nilai penerimaan hasil pengambilan

sumberdaya hutan itu. Dari perhitungan ini diperoleh nilai laba

kotor. Untuk sampai pada perhitungan nilai unit rent, terhadap

nilai laba kotor itu harus dikurangkan lagi nilai laba yang layak

diterima oleh si pengusaha. Adapun nilai laba yang layak

diterima pengusaha dianggap sama dengan tingkat bunga

pinjaman di bank sebagai alternative cost dari modal yang

ditanam untuk mengambil atau mengeksploitasi sumberdaya

hutan di kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan.


3.10. Menghitung Degradasi Sektor Kehutanan

Perhitungan nilai degradasi lingkungan lebih kompleks,

karena perlu menggunakan berbagai perkiraan sesuai dengan

jenis sumberdaya alam dan lingkungan yang terdegradasi.

Sebagai misal dengan adanya penebangan hutan, ekan terjadi

erosi sumberdaya tanah, sehingga lapisan tanah yang subur

(stop soil) akan hilang. Dalam hal ini terjadi degradasi

sumberdaya lahan. Selanjutnya kalau tanah yang terbawa erosi

itu terbawa melalui sungai akan terjadi pendangkalan sungai

dan menambah kekeruhan air sungai. Dalam hal ini terjadi

degradasi sumberdaya air, baik dari segi kuantitas maupun

kualitas. Kalau tanah yang terbawa erosi itu diendapkan

dimuara sungai dan pantai, maka akan terjadi degradasi pantai

yang dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan rekreasi

atau wisata pantai di pantai tersebut. Untuk menilai degradasi

tersebut perlu diadakan penelitian pendahuluan mengenai

sumberdaya alam dan komponen lingkungan yang mana yang

mengalami degradasi pada tahun yang bersangkutan. Langkah

ini merupakan langkah identifikasi. Kemudian langkah

berikutnya adalah langkah mengkuantifikasi besaran atau

luasan degradasi yang bersangkutan. Akhirnya terhadap lauasan

degradasi tersebut dapat diperkirakan besarnya nilai degradasi

yang bersangkutan.

Bagaimana cara menilainya? Untuk hal-hal yang ada

kaitannya dengan sumberdaya ekstraktif dapat didekati dengan

menggunakan harga pasar dan unit rent. Selanjutnya untuk hal-

hal yang merupakan jasa lingkungan dan jasa keanekaragaman


hayati penilaiannya harus didekati dengan menggunakan nilai

biaya pengganti, nilai kesenangan (hedonik) atau biaya

perjalanan (travel cost), maupun dengan cara survey (contingent

valuation) dengan meneliti tentang kesediaan membayar

(willingnes to pay) atau kesediaan untuik menerima ganti rugi

(willingnes to accept).

Degradasi lain yang sangat mungkin terjadi adalah

degradasi di sektor industri pengolahan hasil hutan, dimana

kegiatan ini juga menghasilkan limbah yang dapat

mendegradasi fungsi lingkungan. Dalam hal ini, peneliti

menganalisa dengan pendekatan metode prevention cost yaitu

pihak perusahaan melakukan pengolahan limbah sebelum

dibuang ke badan sungai. Sehingga nilai degradasi ini dapat

didekati dengan melihat besarnya biaya pengolahan limbah

termasuk didalamnya tenaga kerja, bahan-bahan kimia yang

dibutuhkan dan harga penyusutan alat pengolah limbah per

tahun. Biaya keseluruhan kegiatan pengolahan limbah inilah

yang nantinya digunakan sebagai angka degradasi pada

industri pengolahan hasil hutan.

3.11. Aplikasi Perhitungan Konstribusi Hijau Sektor

Kehutanan

3.11.1. Konsep Perhitungan

Berikut ini adalah salah satu contoh perhitungan nilai

ekonomi hijau dari beberapa produk kehutanan yang dihitung

dalam dokumen ini. Sebagai ilustrasi, dibawah ini dilakukan


perhitungan nilai tambah (nilai coklat) pada produk kayu

gelondongan yang ditebang di hutan:

Nilai tambah = Nilai Produk Kayu – Nilai bahan

NTK = Hk – Ni

Dimana:

NTk = nilai tambah kayu di hutan

Hk = harga kayu

Ni = nilai input untuk menghasilkan kayu

Harga kayu tegakan (stumpage value) adalah nilai rente

kayu per unit (unit rent) lyang merupakan nilai tambah yang

dihasilkan oleh hutan atau sektor kehutanan. Karena input

perantara (intermediate input) sektor kehutanan tidak perlu

diberikan oleh manusia melalui usaha-usaha tertentu (alam

hutan sendiri yang memberikan/menyediakan intermediate

input-nya), maka nilai intermediate input sama dengan nol. Oleh

karena itu nilai tambah yang diciptakan sama dengan harga

kayu tegakan itu sendiri. Konsep ini berlaku pula untuk semua

jenis sumberdaya alam yang tidak perlu dibudidayakan oleh

manusia.

Contoh perhitungan berikut menunjukan bahwa

sumbangan sektor kehutanan untuk PDRB adalah nilai tambah

yang diciptakan di sektor kehutaan yang terdiri dari laba

perusahaan ditambah dengan nilai rente ekonomi kayu dan

produk ekstraktif kainnya yang sesungguhnya adalah sama

dengan laba kotor. Laba kotor adalah nilai produksi kayu bulat

dan produk ekstraktif lainnya yang dihasilkan dari hutan

ditambah dengan nilai rente ekonomi. Secara teoritis nilai rente

ekonomi harus sama dengan nilai pungutan pemerintah dari


sektor kehutanan seperti PSDH, Dana Reboisasi, IHH, IHPH, dan

sebagainya.

Contoh Perhitungan:

Nilai rente ekonomi kayu bulat (komersil I) tahun 2010

Satuan -----Rupiah (Rp)-----

Nilai Produksi

620.0001

Biaya Produksi: - Biaya Umum 128.000

- Biaya Pemeliharaan 145.000 - Biaya sarana & prasarana 24.000 - Biaya Eksploitasi 70.000 - Biaya pemasaran 18.000 - Biaya penyusutan 8.000 - Biaya lain-lain 5.000 +

Laba Kotor

398.000- Laba perusahaan (balas jasa investasi)

222.000-

(Suku bunga SBI = 11,03% x total biaya produksi)

43.899-

Rente Ekonomi

132.100

Catatan: Untuk sampai pada nilai Unit Rent maka Rente Ekonomi

dibagi dengan volume produksi. Sumber: Suparmoko dan Maria Ratnaningsih, M. Asta, Harlini Kahar,

”Forest Resource Accounting” dalam M Suparmoko, Editor, Neraca Sumberdaya Alam (Natural Resource Accounting), BPFE Yogyakarta, 2005.

1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.68/Menhut-II/2014

tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan


3.11.2. Data yang Diperlukan

Dalam rangka menyusun kontribusi hijau sektor

kehutanan terhadap PDRB suatu daerah, tentunya diperlukan

data atau informasi mengenai:

1. Macam dan jumlah produk kehutanan yang diekstrak

dari hutan (kayu, damar, rotan, dsb) di daerah yang

bersangkutan pada tahun tertentu.

2. Biaya pengambilan atau biaya produksi masing-

masing jenis produk hutan tersebut (kayu, damar,

rotan, dsb)

3. Harga masing-masing jenis produk industri yang

menggunakan bahan mentah produk hutan (kayu

gergajian, kayu lapis, perabot rumah tangga, dan lain

sebagainya)

4. Biaya produksi masing-masing jenis produk industri

berbasis produk hutan (kayu gergajian, kayu lapis,

perabot rumah tangga, dsb).

5. Tingkat bunga bank yang berlaku di daerah

bersangkutan untuk investasi di kehutanan.

6. Data yang berkenaan dengan besarnya biaya

pengolahan limbah oleh perusahaan-perusahaan

pengolahan industri kehutanan;

7. Data lain terkait atau yang diperlukan dalam

pendugaan nilai kerusakan lingkungan (misal debit air,

biaya pengerukan, laju dan besar sedimentasi,

pembuatan tanggul, teknik penanganan pencemaran,

dsb).

PDRB-HIJAU| PEREKONOMIAN DAN SEKTOR KEHUTANAN

59

BAB IV

4. PEREKONOMIAN DAN SEKTOR KEHUTANAN

4.1. Keadaan Umum

4.1.1. Geografi dan Adminsitrasi

Secara geografis, Provinsi Barat terletak anatara 0o12"-

3o38" Lintang Selatan dan antara 118o43"15" – 119o54"3" Bujur

Timur. Sebelah utara, berbatasan dengan provinsi Sulawesi

Tengah, sebelah Timur dan Selatan dengan Sulawesi Selatan

dan sebelah Brat dengan Selat Makassar dan pulau Kalimantan.

Secara administrasi terbagi menjadi 6 Kabupaten (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang

Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi

Barat), 69 Kecamatan dan 649 Desa/Kelurahan (BPS-Sulbar,

2015). Wilayah perairan provinsi Sulawesi Barat masuk dalam

alur pelayaran Selat Makassar, yang menghubungkan Samudera

Hindia dan Laut Cina Selatan. Panjang garis pantai ±752 km,

dengan luas wilayah laut ±7.668,84 km², dan luas daratan

±16.937,16 km2.

Sebagai ibu kota provinsi, Kabupaten Mamuju adalah

daerah dengan persentase wilayah yang paling luas, bahkan

Kabupaten Mamuju Tengah merupakan bagian/pecahan dari

Kabupaten Mamuju. Kabupaten dengan persentase wilayah

yang paling kecil adalah Kabupaten Majene (Tabel 4-1).

60 PEREKONOMIAN DAN SEKTOR KEHUTANAN | PDRB-HIJAU

Tabel 4-1. Luas, Persentase wilayah, banyak kecamatan dan

desa/kelurahan menurut kabupaten di Provinsi

Sulawesi Barat, Tahun 2013

Kabupaten Luas (km2)

Persentase Luas

Wilayah (%)

Jumlah Kecamatan

Desa/ Keluarahan

Majene 947,84 5,60 8 82

Polewali 2.022,30 11,94 16 167

Mamasa 2.909,21 17,18 17 182

Mamuju 4.999,69 29,52 11 99

Mamuju Utara 3.043,75 17,97 12 63

Mamuju Tengah 3.014,37 17,80 5 56

Sulawesi Barat 16.937,16 100,00 69 649

Sumber:BPS-Sulbar, 2014

4.1.2. Demografi

Estimasi jumlah penduduk provinsi Sulawesi Barat pada

Tahun 2013 sebanyak 1.234.251 jiwa dengan distribusi

penduduk terbesar di Kabupaten Polewali Mandar sedangkan

Mamuju Tengah diperkirakan merupakan daerah dengan

jumlah penduduk terendah sebesar 115.118 jiwa. Secara

keseluruhan kepadan penduduk sebesar 72,9 jiwa/km2 dengan

kepadatan tertinggi di kabupaten Polewali Mandar dan

terendah di Kabupaten Mamuju Tengah (Tabel 4-2).

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki relatif lebih

tinggi dibandingakan dengan penduduk perempuan, pada

Tahun 2013, terdapat sebanyak 618.800 jiwa penduduk laki-laki

dan 615.451 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio total laki-

laki berbanding perempuan sebesar 1,01. Kabupaten Majene

dan Polewali Mandar adalah dua kabuapten dengan jumlah


61

perempuan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-

laki (Tabel 4-3).

Tabel 4-2. Jumlah, distribusi dan kepadadatan penduduk

menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat,

Tahun 2013

Kabupaten Penduduk

(jiwa) Distribusi

(%) Kepadatan (jiwa/Km2)

Majene 158.890 12,9 167,6

Polewali 412.122 33,4 203,8

Mamasa 147.660 12,0 50,8

Mamuju 252.262 20,4 50,5

Mamuju Utara 148.129 12,0 48,7

Mamuju Tengah 115.188 9,3 38,2

Sulawesi Barat 1.234.251,00 100,00 72,9

Sumber: Hasil olah BPS-Sulbar, 2014

Tabel 4-3. Jumlah dan rasio penduduk laki-laki dan perempuan

menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat,

Tahun 2013

Kecamatan Laki-Laki

(L) Perempuan

(P) Rasio Sex

( L/P)

Majene 77.521 81.369 0,95

Polewali 201.112 211.010 0,95

Mamasa 74.779 72.881 1,03

Mamuju 128.671 123.591 1,04

Mamuju Utara 77.104 71.025 1,09

Mamuju Tengah 59.613 55.575 1,07

Sulawesi Barat 618.800 615.451 1,01

Sumber: Hasil olah BPS-Sulbar, 2014.

Laju pertumbuhan penduduk di relatif cepat, selama

periode 2010–2013 laju pertumbuhan penduduk mencapai


angka 2,14%/tahun. Pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis

kelamin menunjukkan: penduduk laki-laki tumbuh dengan rata-

rata 2,09%/tahun sementara perempuan sebesar 2,19%/tahun.

Dengan laju pertumbuhan sedemikian, diperkirakan terjadi

pertambahan penduduk rata-rata tahunan yang melebih angka

sepuluh ribu jiwa (Gambar 4-1).

Sumber: Hasil olah BPS-Sulbar, 2014.

Gambar 4-1. Perkembangan jumlah penduduk menurut jenis

kelamin di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2010 –

2013.

Perubahan demografis yang selalu mendapat perhatian

dalam analisis kependudukan adalah perubahan struktur umur.

Perubahan struktur umur ini umumnya akibat dari menurunnya

tingkat fertilitas dan mortalitas. Proporsi penduduk yang

berumur muda akan mengalami penurunan, sedangkan

proporsi penduduk yang berumur tua akan mengalami

peningkatan. Keadaan struktur umur penduduk akan tampak

jelas dengan menggunakan grafik piramida penduduk. Bentuk

1120,0

1140,0

1160,0

1180,0

1200,0

1220,0

1240,0

550,0

560,0

570,0

580,0

590,0

600,0

610,0

620,0

630,0

2010,0 2011 2012 2013

To

tal Ju

mla

h P

en

du

du

k

Jum

lah

Pen

du

du

k L

/ P

Laki-laki

Perempuan

Jumlah


63

piramida penduduk Provinsi Sulawesi Barat di Tahun 2013

disajikan pada Gambar 4-2.

Sumber: Hasil olah BPS-Sulbar, 2014

Gambar 4-2. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di

Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2013

Piramida penduduk menggambarkan perkembangan

penduduk pada setiap kelompok umur yang berbeda. Bentuk

piramida penduduk dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, tingkat

kelangsungan hidup setiap kelompok umur, dan oleh mobilitas

penduduk. Penduduk dengan tingkat kelahiran tinggi biasanya

,0 50000,0 100000,0 150000,0

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

Jumlah Penduduk (jiwa)

Kelo

mp

ok

Um

ur

(tah

un

)


ditandai dengan bentuk piramida penduduk yang alasnya besar

dan berangsur mengecil hingga puncak piramida. Tingkat

kelahiran rendah ditandai oleh bentuk piramida dengan alas

tidak begitu besar dan tidak langsung mengecil hingga

puncaknya. Adapun tingkat kelangsungan hidup dan tingkat

perpindahan penduduk pada setiap kelompok umur akan

mempengaruhi fluktuasi pada piramida. Apabila

memperhatikan proporsi penduduk menurut kelompok umur di

atas, terlihat komposisi penduduk berusia antara 0 hingga 14

tahun sebesar 32,5%, 63,4% berusia antara 15 hingga 64 tahun

dan 4,1% sisanya penduduk berusia 65 tahun keatas

(Gambar 4-2).

Penduduk Sulawesi Barat dapat digolongkan penduduk

muda. Artinya, lebih banyak jumlah penduduk pada kelompok

usia muda dibandingkan dengan penduduk usia tua. Batang

piramid untuk kelompok umur 0-4 tahun dan 5–9 tahun terlihat

relatif panjang dibandingkan kelompok umur lainnya, hal ini

dapat bermakna fertilitas penduduk masih cukup tinggi.

Apabila dibandingkang dengan batang piramida kelompok

umur 10-14 yang hampir sama, maka dapat ditafsirkan paling

tidak dalam 15 tahun terakhir tidak terjadi penurunan kelahiran

yang signifikan, bahkan untuk 20 tahun terakhir. Berkaitan

dengan gambar di atas, Tabel 4-4 menunjukkan rasio jenis

kelamin penduduk usia 65 tahun keatas sebesar 84,16 atau 0,84

yang mengindikasikan bahwa harapan hidup laki-laki lebih

tinggi bdibandingkan dengan perempuan.


65

Tabel 4-4. Rasio kelamin (laki-laki terhadap perempuan)

menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat,

Tahun 2013

Kabupaten Kelompok Umur

Jumlah 0-4 15-16 65+

Majene 104,65 92,29 74,99 95,27

Polewali Mandar 104,91 93,09 71,72 95,31

Mamasa 104,95 102,23 91,43 102,6

Mamuju 106,78 102,93 99,95 104,11

Mamuju Utara 103,98 110,7 118,69 108,56

Mamuju Tengah 105,38 107,73 118,81 107,27

SulBar 105,20 99,36 84,16 100,54

Sumber: BPS-Sulbar, 2014

Dengan memperhatikan komposisi usia penduduk

tersebut, dapat diketahui rasio beban tanggungan (dependency

ratio) sebesar 57,6% yang berarti sebanyak kurang lebih 56

penduduk penduduk usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65

tahun ke atas) di tanggung oleh setiap 100 penduduk usia

produktif (usia 15-64 tahun). Tingginya angka beban tanggung

dapat menyebabkan pembangunan manusia menjadi lebih

lambat, dikarenakan sebagian pendapatan yang diperoleh

golongan penduduk usia produktif harus dikeluarkan untuk

memenuhi kebutuhan penduduk usia non produktif. Gambaran

keadaan diatas menunjukkan rasio beban tanggung yang cukup

ideal, karena jumlah penduduk dalam usia produktif hampir dua

kali libat dibandingkan dengan penduduk yang belm dan sudah

tidak produktif.


4.2. Perekonomian

4.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah

satu ukuran kinerja pembangunan daerah khususnya di bidang

perekonomian. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari laju

pertumbuhan PDRB atas harga konstan, yaitu dengan

menghilangkan faktor perubahan harga (inflasi) dan

menggunakan faktor pengali harga konstan (at constant price

inflation factor) sehingga diperoleh gambaran peningkatan

produksi secara makro. Meskipun instrument ini tidak mutlak

memberi gambaran kemajuan dan kesejahteraan

masyarakatnya, namun paling tidak bisa digunakan sebagai

parameter kuantitatif dalam menghitung pertumbuhan

ekonomi dalam daerah.

Sumber: Hasil olah BPS-Sulbar (PDRB-Sulbar), 2014

Gambar 4-3. Pertumbuhan PDRB (HK) dan ekonomi provinsi

Sulawesi Barat, Tahun 2010 - 2013

,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

30000,0

2010 2011 2012 2013

Pe

rtu

mb

uh

an

Ek

on

om

i (%

)

PD

RB

(R

pM

ily

ar)

PDRB (HK) Ekonomi


67

Selama periode 2010 – 2013 (empat tahun) pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat secara umum menunjukkan

pola perkembangan linier. Pada Tahun 2010 (Gambar 4-3).

Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2010 sebesar

Rp 17.184 milyar secara signifikan telah mengalami peningkatan

menjadi Rp. 22.229 Milyar di tahun 2013. Demikian pula dengan

pendapatan perkapita penduduk, pada tahun 2010 sebesar Rp.

14,76 juta/kapita menjadi Rp 20,46 juta/kapita. Pertumbuhan

PDRB (ADK) diatas tidak selaju dengan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonommi dalam daerah dalam empat tahun

terahir ini tumbuh melambat, pada tahun 2010 capaian

pertumbuhan ekonomi sebesar 11,13 sedangkan pada tahun

2014 mengalami pertumbuhan lebih lambat menjadi 6,94.

Sumber: Hasil olah BPS-Sulbar (PDRB), 2014

Gambar 4-4. Pertumbuhan PDRB Perkapita (Ribu Rp) Atas Dasar

Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar harga

Konstan (ADHK) Provinsi Sulawesi Barat, Tahun

2010 – 2013

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010 2011 2012 2013

Pe

rtu

mb

uh

an

(%

/ta

hu

n)

PD

RB

/Ka

pit

a (

Rib

u R

p)

ADHB ADHK Pertumbuhan


Secara sederhana, Gambar 4-4 menunjukkan

pertumbuhan PDRB provinsi Sulawesi Barata atas dasar harga

konstan (ADHK) dan atas dasar harga berlaku (ADHB) yang

mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2010–

2013. Namun demikian, pertumbuhan perkapita secara rill

terlihat mengalami perlambatan, pada Tahun 2011

pertumbuhan rill PDRB perkapita sebesar 1,97%/tahun,

kemudian terus melambat di tahaun 2012 dan 2013 menjadi

1,96 dan 1,94%/tahun. Gambaran tersebut menunjukkan

indikasi bahwa secara makro, pendapatan masyarakat

mengalami peningkatan, namun besaran peningkatan tidak

bertumbuh secara linier atau lebih rendah dari tahun

sebelumnya, bahkan cenderung menurun.

Apabila nilai PDRB perkapita dianggap sebagai proksi

pendapatan masyarakat, dan nilai pendapatan perkapita

tersebut dikonversi kedalam nilai US dolar (kurs 13 Juni 2013),

maka diketahui bahwa pendapatan rata-rata penduduk provinsi

Sulawesi Barat sebesar USD 2,77. Mengacu pada parameter

prasejahtera oleh UNDP dalam MDGs-2015 (UNDP, 2008), maka

secara sederhana dapat dinyatakan bahwa sebagian besar

penduduk Provinsi Sulawesi Barat telah berpenghasilan di atas

USD 1, atau sudah keluar dari kemiskinan golongan USD 1.

Namun demikian, berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan

Derah (SIPD) tahun 2013 menunjukkan bahwa Indeks Gini

provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,35 atau masuk dalam kategori

“Sedang”, dan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata

nasional 0,38, mengalami peningkatan dari atahun 2012 sebesar


69

0,31 (BI, 2014). Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat

ketimpangan pendapatan yang realatif tinggi di provinsi

Sulawesi Barat.

4.2.2. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian menunjukkan besarnya kontribusi

masing-masing sektor ekonomi dan merupakan indikasi

seberapa besar kekuatan ekonomi dalam suatu daerah.

Indikator makro ini penting bagi evaluasi capaian

pembangunan dan pengambilan keputusan untuk menentukan

arah dan sasaran kebijakan pembangunan di masa yang akan

datang termasuk kebijakan-kebijakan dalam penanggulangan

kemiskinan. Struktur ekonomi tersebut dapat dilihat dari

besarnya nilai pendapatan domestik regional bruto (PDRB) atas

dasar harga konstan.

Struktur perekonomian daerah pada Tahun 2014 di

dominasi oleh sektor primer dengan Pertanian (terdiri dari

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan

kehutanan) sebagai kontributor utama sebesar 47,30%,

kemudian sektor tertier, yaitu Jasa-jasa sebesar 17,47%, dan

yang ketiga adalah pada sektor sekunder yaitu Perdagangan,

Hotel dan Restauran dengan konstribusi sebesar 12,64%. Secara

struktural tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam

perekonomian daerah baik berdasrkan 3 (tiga) sektor

utama/unggulan, maupun berdasarkan 9 (sembilan) sektor

lapangan usaha. Sektor pertanian tetap menjadi leading sektor

sekaligus merupakan tempat bergantung hidup sebagian besar


penduduk, namun dengan proporsi distribusi yang cenderung

menurun. Sektor Jasa-jasa sebagai kontributor terbesar kedua,

dalam perkembangan lima tahun terkhir menunjukkan pola

perkembangan parabolik dengan kecenderungan tumbuh

positif, .sedangkan pada sektor Perdagangan, Hotel dan

Restauran menunjukkan pola perkembangan yang fluktuatif

juga dengan kecendrungan penurunan konstribusi (Tabel 4-5).

Tabel 4-5. Struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Barat menurut

lapangan usaha, Tahun 2010 – 2013

Lapangan Usaha/

Sub-Sektor

Tahun

2010 2011 2012 2013

SEKTOR PRIMER

Pertanian 47,30 46,25 45,38 44,72

Pertambangan dan Penggalian

0,93 0,94 0,96 0,99

SEKTOR SEKUNDER

Indusri Pengolahan 8,79 9,19 8,9 8,87

Listrik, Gas dan Air Bersih 0,47 0,48 0,52 0,56

Bangunan 4,66 4,66 5,64 4,78

Perdagangan, Hotel dan Restauran

12,69 12,65 12,45 12,64

Angkutan dan Komunikasi 3,43 3,5 3,39 3,44

SEKTOR TERSIER

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

6,95 6,51 6,35 6,52

Jasa-jasa 14,79 15,81 17,41 17,47

TOTAL 100 100 100 100

Sumber: Hasl olah BPS-Sulbar, 2014


71

Tabel 4-6. Pertumbuhan rill ekonomi Provinsi Sulawesi Barat

menurut lapangan usaha, Tahun 2010 – 2013

Lapangan Usaha/

Sub-Sektor

Tahun

2010 2011 2012 2013

SEKTOR PRIMER

Pertanian 14,55 7,87 6,94 5,6

Pertambangan dan Penggalian

1,56 11,29 11,77 10,6

SEKTOR SEKUNDER

Indusri Pengolahan 15,47 15,3 5,57 6,84

Listrik, Gas dan Air Bersih 22,01 14,23 16,23 15,58

Bangunan -2,85 10,42 8,62 10,36

Perdagangan, Hotel dan Restauran

13,87 9,93 7,31 8,82

Angkutan dan Komunikasi 21,29 12,74 5,64 8,68

SEKTOR TERSIER

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

5,12 3,41 6,25 10,13

Jasa-jasa 7,22 17,96 20 7,53

TOTAL 11,89 10,32 9,01 7,16

Sumber: Hasl olah BPS-Sulbar, 2014

Berdasarkan pertumbuhan rill ekonomi menurut sektor

(Tabel 4-6), pada Tahun 2013, diketahui bahwa sektor Listrik,

Gas dan Air Bersih menunjukkan capaian peningkatan tertinggi,

sedangkan beberapa sektor lain yang mengalami pertumbuhan

di atas 10% antara lain: Pertambangan dan Penggalian;

Bangunan; dan Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan,

sementara pertanian sebagai sektor andalan menunjukkan

perkembangan yang kurang memuaskan. Sebagaimana laju

pertumbuhan ekonomi, konstribusi sektor pertanian mengalami

penurunan secara konsisten selama periode 2010 – 2013 (Tabel


4-5), bahkan pada tahun 2013, pertumbuhan rill sektor

pertanian hanya mampu meningkat sebanyak 5,6%; bahkan

sektor ini merupakan sektor dengan laju pertumbuhan yang

paling rendah dianatara sembilan sektor yang ada

(Tabel 4-6).

Selain sektor pertanian, dua sektor dengan konstribusi

tertinggi terhadap PDRB dalam daerah lainnya juga

menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan. Sektor Jasa-jasa

sebagai kontributor terbesar kedua (Tabel 4-5), mengalami

perlambatan yang sangat signifikan, dimana pada tahun 2012

pertumbuhannya sebesar 20% kemudian turun menjadi 7,53%

pada tahun 2013. Selanjutnya pada sektor Perdagangan, Hotel

dan Restauran, sektor ini juga mengalami perlambatan,

walaupun tidak sebesar sektor prioritas kedua, namun di tahun

2013 perumbuhan sektor Perdagangan, Hotel dan Restauran

kembali membaik sebesar 8,82% dibandibbg tahun sebelumnya

7,31%.

4.2.3. Ketenagakerjaan

Perhatian pada sisi ketenagakerjaan setidaknya meliputi

dua hal utama, pertama terkait dengan sumberdaya manusia

dan kedua dengan lapangan kerja. Penelaahan pada

sumberdaya manusia meliputi kajian terhadap distribusi

penduduk usia kerja, pendidikan tenaga kerja (anngkatan kerja),

dan efisiensi tenaga kerja. Berdasarkan gambaran piramida

penduduk (Gambar 4-2) dan Rasio penduduk menurut jenis

kelamin (Tabel 4-4), diketahun bahwa pada Tahun 2013


73

persentase angkatan kerja (penduduk 15+ tahun) di Sulawesi

Barat sebesar 61,95%, dan 38,06% penduduk bukan angkatan

kerja.

Angkatan kerja di provinnsi Sulawesi Barat terutama pada

kelompok usia 25 hingga 44 tahun, tenaga kerja muda

menunjukkan jumlah yang seimbang dengan tenaga kerja yang

berusia 45 tahun keatas. Kira-kira 94 hingga 96% penduduk

usia kerja dalam status bekerja, yang berarti banyak penduduk

yang pengangguran hanya kurang lebih 2%. Pada penduduk

yang berusa lebiih dari 60 tahun terlihat semuanya masih

bekerja (Gambar 4-5).

Sumber: BPS-Sulbar (Keadaan Tenaker), 2014

Gambar 4-5. Jumlah angkatan kerja dan penduduk angkatan

kerja yang bekerja di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun

2013


Gambar 4-6. Persentase penduduk usia +15 tahun yang bekerja

menurut status pekerjaan utama, Tahun 2014.

Gambar 4-6 menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja

dominan berstatus pekerjaan Pekerja Tak Dibayar; kemudian

Pekerja Bebas di Sektor Pertanian; Buruh atau Karyawan; dan

Pengusaha yang dibantu buruh tidak tetap. Status pekerjaan

“Pekerja Tak Dibayar” dengan proporsi 33% tersebut adalah

pekerja yang umumya bekerja di tempat keluarga, seperti miliki

orang tua, namun secara defenisi mereka tidak memperolah

upah/gaji baik berupa barang maupun uang.

4.3. Gambaran Sektor Kehutanan Provinsi Sulawesi

Barat

4.3.1. Luas Kawasan Hutan dan DAS

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu, yang ditunjuk dan

atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan

keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu

ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status

kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang

sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan


75

tetap. Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga

dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan

sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional

serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional

dan global. Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Barat demikain

juga di Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam

bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang

Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi. Peta

penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi Sulawesi Barat

dapat dilihat pada Lampiran 1.

Sumber: BPS-Sulbar, 2011 – 2015

Gambar 4-7. Perkembangan luas wilaya hutan di Provinsi

Sulawesi Batar, Tahun 2010 – 2014

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Sulawesi Barat, pada Publikasi Provinsi Sulawesi Barat dalam

Angka terbitan Tahun 2011 hingga pada Tahun 2015, diperoleh

perkembangan luas hutan sebagaimana disajikan pada Gambar

1119876,0

1178416,0 1180516,0

1105821,01092376,0

2010 2011 2012 2013 2014

Luas Wil. Hutan (ha)


4-7. Secara umum terllihat perkembangan luas wilayah hutan

dalam daerah mengalami pertumbuhan yang cukup dinamis

dengan adanya peningkatan dan penurunan yang cukup

signifikan sejalan dengan perjalanan tahun. Pada tahun 2010

total luas wilayah hutan di provinsi Sulawesi Barat seluas

1.119.876 ha, kemudian mengalami perluasan sekitar 5,25%

menjadi 1.178.416 ha di tahun 2011; selanjutnya di Tahun 2012

luas wilayah hutan mengalami kenaikan 0,18% atau 5,41% dari

luas Tahun 2010 menjadi 1.180.516 ha. Luas wilayah hutan

tersbut kemudian mengalami penurunan secara signifikan

selama tahun 2013-2104 bahkan lebih rendah dari keadaan di

tahun 2010. Di Tahun 2013 luas wilayah hutan menurun 6,3%

menjadi 1.105.821 ha; dan 1,22% di tahun 2014 menjadi

1.092.376 ha.

Tabel 4-7. Luas kawasan hutan berdasarkan fungsi per

Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2013

berdasarkan SK Menteri Kehutanan SK 726/Menhut-

II/2012

Kabupaten Luas Hutan menurut Fungsi (ha)

Jumlah KSA/KPA HL HPT HP HPK

Majene - 45.259 7.564 - - 52.823

Polman 944 55.472 22.660 - - 79.076

Mamasa 63.779 91.732 51.935 - 433 207.879

Mamuju 149.461 153.883 198.589 75.133 18.038 595.104

Matra - 106.041 55.313 2.212 8.610 172.176

Mateng2

SulBar 214.184 452.387 336.061 77.345 27.081 1.107.058

Sumber: Kemenhut, 2013

2 Pemekaran Kab. Mamuju menjadi Kab. Mamuju dan Mamuju

Tengah berlangsung setelah penerbitan SK SK 726/Menhut-II/2012, yaitu pada Tahun 2013.


77

Kawasan hutan provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan

pada Tahun 2012 mencapai 65,6% dari total wilayah daratan

provinsi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK

726/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peraturan Kawasan

Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi

Kawasan Hutan, potensi luas daratan kawasan hutan provinsi

Sulawsi Barat adalah 1.107.058 ha. Kabupaten Mamuju, Mamasa

dan Mamuju Utara adalah tiga kabupaten dengan arahan

pengembangan wilayah hutan yang luas sedangkan daerah

hutan paling sempit ada di Kabupaten Majene (Tabel 4-7).

Gambar 4-8. Persentase kawasan hutan menurut jenisnya di lima

Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat

Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam

(KPA) seluas 214.184 ha ditepakan di kabupaten Mamuju,

Mamasa dan kabupaten Polewali Mandar, dan kabupaten

Mamuju, dengan persentase areal masing-masing 24,9; 21,9;

dan 0,5%. Kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan

hutan produksi konservasi paling luas di Kabupate Mamuju,


dengan proporsi masing-masing kawasan terhadap total luas

wilayah kabupaten masing-masing 25,6; 33,1; 12,5; dan 3,0%

(Gambar 4-7).

Dalam perkembangan selanjutnya, sejalan dengan

pemerkaran wilayah Kabupaten Memuju menjadi Kabupaten

Mamuju dan Mamuju Tengah, pada Tahun 2014, Menteri

Kehutanan mengeluarkan keputusan melalui SK Menteri

Kehutanan SK: 862/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan

Provinsi Sulawesu Barat, sebagaimana disajikan pad Tabel 4-8.

Tabel 4-8. Luas kawasan hutan berdasarkan fungsi per

Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2013

berdasarkan SK Menteri Kehutanan SK 862/Menhut-

II/2014

Kabupaten Luas Hutan menurut Fungsi (ha)

Jumlah KSA/KPA HL HPT HP HPK

Majene - 45.091 7.518 - - 52.609

Polman 989 65.464 22.830 - - 89.283

Mamasa 63.329 89.386 49.499 - 400 202.614

Mamuju 95.504 132.765 85.352 41.057 12.510 367.188

Matra - 103.049 54.855 2.186 8.457 168.547

Mateng 55.368 16.275 110.646 28.616 1.230 212.135

SulBar 215.190 452.030 330.700 71.859 22.597 1.092.376

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat, 2015

Luas kawasan hutan provinsi pada Tabel 4-8 adalah sama

dengan luas wilayah hutan menurut fungsinya seebagaimana

diterbitkan oleh BPS-Sulsel, 2015. Selain perubahan alokasi

wilayah hutan akibat pemekaran wilayah, terlihat bahwa luas

wilayah hutan menurut fungsinya antara tahun 2012 dan 2014

memang mengalami perubahan yang signifikan (lihat juga

Gambar 4-7). Apabila dilakukan perbandingan luas wilayah


79

hutan antara (menurut) SK 726/Menhut-II/2012 dengan SK:

862/Menhut-II/2014 (luas wilayah hutan mamuju dan mamuju

utara dijumlahkan), maka beradasarkan fungsinya, semua

bagian hutan mengalami penurunan luasan wilayah, kecuali

pada fungsi KSA/KPA. Penurunan luas wilayah hutan untuk HL,

HPT, HP dan HPK, secara berturut-turut adalah 0,08; 1,60; 7,09;

dan 16,56%, smentara alokasi wilayah untuk kawasan

pelestarian dan suaka alam mengalami peningkatan 0,47%.

Apabila ditelusuri pada tingkat kabupaten, maka kabupaten

Polewali Manda aadalah satu-satunya kabupaten yang

mengalami peningkatan untuk alokasi wilayah hutan untuk

fungsi pertama hingga ke tiga, sementara kabupaten Mamuju

dan Mamuju Tengah (nilai agregat) menunjukkan peningkatan

alokasi wilayah hutan untuk fungsi KSA/KPA.

Tabel 4-9. Luas penutupan lahan kawasan hutan di Provinsi

Sulawesi Barat

Tutupan

Lahan

Luas Hutan menurut Fungsi (ha)

Jumlah KSA/

KPA HL HPT HP HPK

A. Hutan 0 491,8 286,2 32 12,5 822,5

- Hutan Primer 0 234,7 89,8 12,3 0 336,8

- Hutan Sekunder 0 257,1 196,4 19,6 12,5 485,6

- Hutan Tanaman 0 0 0 0 0 0

B. Non Hutan 1,3 186,1 75,6 33 67,2 363,2

Total 1,3 677,9 361,8 65 79,7 1.185,7

Sumber: Kemenhut, 2013

Rekapitulasi luas penutupan lahan dalam dan luar

kawasan hutan berdasarkan Penafsiran citra satelit s/d 2012 dan

landsat 7 ETM+ 2011 yang dimuat dalam statistik Kementerian


Kehutanan hingga pada tahun 2013 sebagaiman disajikan pada

Tabel 4-9. Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit, total

tutupan daerah hutan di provinsi Sulawesi Barat adalah 1.185,7

ha, hutan lindung merupakan jenis/fungsi hutan yang paling

banyak sekitar 57% dari total luas hutan yang ada. Jensi hutan

kedua adalah hutan produksi konservasi kemudian hutan

produksi terbatas, masing-masing 6,7 dan 5,5% dari total luas

hutan dalam daerah.

Tabel 4-10. Kawasan hutan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) di

Provinsi Sulawesi Barat

Daerah Aliran

Sungai (DAS)

Luas DAS

(ha)

Luas

Kawasan

Hutan (ha)

Luas K.

Hutan

thd Luas

DAS (%)

Budong-Budong 423.225 304.978 72,1

Karama 375.433 309.345 82,4

Lariang 143.457 71.542 49,9

Mamuju 119.496 84.711 70,9

Mapilli 398.401 213.078 53,5

Pasang Kayu 44.098 15.892 36,0

Saddang 157.101 93.244 59,4

Surumana 32.280 14.270 44,2

Pulau-Pulau 153 -

Jumlah 1.693.644 1.107.060 65,4

Sumber: Kemenhut, 2013a

Sisi konservasi juga terutama dilakukan pada daerah-

daerah yang dialiri oleh sungai atau daerah aliran sugai, posisi

sebagian besar kawasaan hutan cukup luas dibandingkan

dengan luas DAS sebagaimana disajikan pada Tabel 4-10. DAS

terluas adalah Budong-budong dan Mapilli, merupakan salah


81

dua aliran sungai yang melalui kabupaten Mamuju dan Polewali

Mandar. Luas DAS Budong-budong mencapai 423.225 ha

dengan panjang seitar 309,5km dan melalui kawasan hutan di

kabupaten Mamuju sekitar 304.978 atau 72,1% dari luas DAS.

Sedangkan di kabupaten Polaman, DAS Mapilli membentang

sepanjang 285,8 km, menutupi areal sekitar 398.401 ha dan

melalui kawasan hutan 213.078 ha atau 53,5% dari laus kawasan

hutan.

4.3.2. Sumberdaya dan Ekonomi

Potensi sumberdaya hutan di Provinsi Sulawesi Barat

meliputi potensi produksi kayu dan non-kayu. Potensi kayu

yang dapat dimanfaatkan dari kawasan hutan negara meliputi

Kayu Eboni, Meranti, Jati, Palapi, Damar, Kemiri, Rotan, Durian,

Getah Pinus dan Kayu, Campuran lainnya, sedangkan Potensi

Kayu di hutan rakyat meliputi Jati Emas, Jati Ambon, Durian,

Sengon dan Kayu Campuran lainnya. Berdasarkan data statistik

kehutanan Nasional Tahun 2013, produksi Kayu Bulat di provinsi

Sulawesi Barat pada tahun 2012 sebesar 21.694,70m3 yang

berasal dari IUPHHK PT. Rante Mario sebesar 14.597,35 m3 dan

yang berasal dari Hutan Rakyat sebesar 7.097,35 m3. Keadaan di

Tahun 2014 berdasarkan data dari dinas Kehutanan Povinsi

Sulawesi Barat, produksi kayu gergajian mencapai 2.654,3 m3

yang merupakan produksi dari enam perusahaan /pengusaha

kayu dari tiga kabupaten, yaitu kabupaten Mamuju, Mamuju

tengah dan Mamuju Utara (Tabel 4-11).


Tabel 4-11. Produksi kayu gergajian menurut perusahaan di

Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2014

Nama

Perusahaan Batang M3

Lokasi/

Kabupaten

UD Ampera 13.680 202,76 Mamuju

UD Sumber Rejeki 1.545 33,17 Mamuju

CV Nur Arif 32.223 1.945,89 Mateng

UD Surya Latibung 4.796 211,60 Mateng

CV. Bukit Harapan 8.253 147,17 Matra

Karya Utama 976 113,72 Matra

61.473,0 2.654,3 SulBar

Sumber: Dishut-Sulbar, 2015

Produksi non kayu yang banyak dikembangkan di Provinsi

Sulawesi Barat adalah rotan dan getah pinus. Menurut data

Statistik Kehutanan Kementerian Kehutanan tahun 2013,

produksi rotan dalam Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2012

yang dikelola oleh 5 perusahaan secara keseluruhan sebesar

697,654 ton. Sedangkan produksi getah pinus mencapai 124

drum atau setara dengan 9.619 kg (Tabel 4-12).

Tabel 4-12. Produksi non-kayu menurut perusahaaan pengelola

di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2012

Nama

Perusahaan

Produksi (ton)

Rotan Getah Pinus

PT Sinar Beru-beru 219.154 0

CV.Sinar Wonomulyo 279.000 0

CV. Sinar Niaga Utama 159.500 0

UD Citra Belang-Belang 40.000 0

PT Milatronika 0 9,62

Total 697.654 9,62

Sumber: Kemenhut, 2013.


83

Secara lebih terperinci, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Sulawesi Barat mencatat perkembangan produksi hasil hutan

non-kayu, adapun perkembangan sejak tahun 2010 hingga

2014 dapat dilihat pada Tabel 4-13 dan Tabel 4-14.

Tabel 4-13. Produksi rotan menurut kabupaten di Provinsi

Sulawesi Barat, tahun 2010-2014

Kabupaten Produksi Rotan (ton)

2010 2011 2012 2013 2014

Majene 530 0 0 0 0

Polman 0 1.040 510.000 254,8 205.963

Mamasa 0 0 0 0 0

Mamuju 110 1.526 25.843 846,9 866.863

Matra 0 0 0 0 0

Mateng 0 0 0 0 0

SulBar 640 2.566 535.843 1.101,7 1.072.826

Sumber: BPS-Sulbar 2011 – 2015

Tabel 4-14. Produksi getah pinus menurut kabupaten di Provinsi

Sulawesi Barat, tahun 2010-2014

Kabupaten Produksi Getah Pinus (ton)

2010 2011 2012 2013 2014

Majene 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Polman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mamasa 0,0 132.359,0 154.789,0 29.038,0 48.612,0

Mamuju 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Matra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mateng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SulBar 0,0 132.359,0 154.789,0 29.038,0 48.612,0

Sumber: BPS-Sulbar 2011 – 2015

Produksi hasil hutan yang paling dominan adalah rotan

dan getah pinus, pada tahun 2014 produksi rotan Provinsi

Sulawesi Barat mencapai 1.072.826 ton, dan produksi getah

pinus sebesar 48.612 ton. Perkembangan dalam kurun waktu


lima tehun terakhir, menunjukkan terdapat tiga daerah

produsen rotan di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten

Majene, Polman dan Mamuju Utara, namun sejak tahun 2011

produksi rotan kabupaten Majene tidak terlihat lagi dalam

berbagai publikasi statistik yang tersedia. Sementara satu-

satunya daerah produsen getah pinus adalah kabupaten

Mamasa. Perkembangan produksi rotan terlihat berfluktuasi

secara signifikan dari tahun-ketahun, produksi rotan yang tinggi

terlihat di Tahun 2012 dan di Tahun 2014. Pola pertumbuhan

yang sama juga ditunjukkan pada komoditi getah pinus, antara

tahun 2011 hingga 2014 produksi getah pinus di Kabupaten

Mamasa terlihat berfluktuasi dari 132.359 ton di tahun 2011,

kemudian meningkat menjadi 154.789 ton di tahun 2012.

Namun, berbeda dengan produksi rotan, pertumbuhan

produksi getah pinus menunjukkan trend penurunan sementara

rotan cenderung mengalami kenaikan. Memasuki tahun 2013

produksi getah ppinus kemudian mengalami penuruna

signifikan menjadi 29.038 ton atau menurun sekitar 64% dari

tahun sebelumnya (Tabel 4-14).

Untuk flora dan fauna, di Prov. Sulawesi Barat mempunyai

spesies unggulan seperti pohon Ebony (kayu hitam), Cempaka

hutan, Palapi, Aren dan Rotan. Cempaka hutan kasar (kadang

disebut juga cempaka hutan) merupakan flora identitas provinsi

Sulawesi Barat. Banyak literatur berbahasa Indonesia yang

memberi nama latin Elmerrillia ovalis kepada tanaman ini

meskipun nama ilmiah resminya adalah Magnolia vrieseana.

Nama yang pertama adalah nama sinonim. Sedangkan pada


85

fauna terdapat jenis Babi Rusa, Burung Maleo, Ayam Hutan

serta Kera, semuanya tersebar dibeberapa Kabupaten di

Sulawesi Barat. Babirusa hanya terdapat di sekitar Sulawesi,

Pulau Togian, Malenge, Sula, Buru dan Maluku. Habitat babirusa

banyak ditemukan di hutan hujan tropis. Hewan ini gemar

melahap buah-buahan dan tumbuhan, seperti mangga, jamur

dan dedaunan. Mereka hanya berburu makanan pada malam

hari untuk menghindari beberapa binatang buas yang sering

menyerang (Kemenhut, 2014).

Selain menyediakan produk dalam bentuk barang, hutan

juga menyediakan jasa-jasa lingkungan yang salah satu

bentuknya adalah wilsata alam. Terdapat beberapa lokasi wisata

alam di provinsi Sulawesi Barat, salah satunya adalah Taman

Nasional Ganda Dewata yang kwasannya meliputi kabupaten

Mamuju dan Kabupaten Mamasa, terdapat juga Taman Hutan

Raya Lampoko yang terletak kabupaten Polewali Mandar.

Kawasan-kawasan tersebut masih menyimpan keindahan

panorama alam hutan yang menarik untuk dikelola untuk

pengembangan ekowisata. sedangkan untuk pemanfaatan jasa

lingkungan lainnya.

4.3.3. Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan di Provinsi Sulawesi Barat dilakukan

melalui kerjasama antara perusahaan swasta maupun

masyarakat (publik) menurut koridor perizinan sesuai peraturan

pernudang-udangan yang berlaku. Kerjasama tersebut

merupakan bentuk Bina Usaha Kehutanan, dengan kegiatan


antara lain mencakup rencana pemanfaatan hutan produksi,

pengembangan hutan alam dan hutan tanaman, pengelolaan

iuran kehutanan, peredaran hasil hutan serta pengolahan dan

pemasaran hasil hutan. Pemanfaatan hasil hutan kayu

merupakan bentuk usaha yang memanfaatkan dan

mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak

lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan. Kegiatan

pemanfaata ini pun dibatasi pada pada areal hutan yang

memilki potensi untuk dilakukan kegiatan pemanfaatan hasil

hutan kayu dan dapat dilaksanakan setelah diperoleh izin usaha.

Beberapa izin pengelolaan yang terdapat di Provinsi Sulawesi

Barat adalah IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, skema HTR, HKm dan

Hutan Desa/Rakyat. Berdasarkan statistik kehutanan Tahun

2013, luas hutan di provinsi Sulawesi Barat dengan izin

penglolaan seluas 189.450,06 ha, yang terdiri atas 163.205 ha

IUPHHK-HA; 20.240 ha IUPHHK-HTI; dan 6.005,06 ha IUPHHK-

HTR.

Tabel 4-15. Perkembangan luas hutan rakyat menurut

kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2010-

2014

Kabupaten Luas Hutan Rakyat (ha)

2010a 2011

a 2012

ab 2013

b 2014

b

Majene 3.032 3.032 30.032 3.032 3.032

Polman 285 100 0 0 100

Mamasa 375 375 375 14.198 14.198

Mamuju 125 50 2.450 2.450 2.450

Matra 0 0 0 0 0

Mateng

SulBar 3.817 3.557 5.857 19.680 19.780

Sumber: aKemenhut, 2014; dan

bDinhut-Sulbar, 2015.


87

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah

yang dibebani hak milik atau hak lainnya dengan luas minimum

0,25 Ha. Pembangunan hutan rakyat diarahkan untuk

mengembalikan produktivitas lahan kritis, konservasi lahan,

perlindungan hutan dan pengentasan kemiskinan melalui

pemberdayaan masyarakat (Kemenhut, 2013). Hutan rakyat di

Sulawesi Barat pada Tahun 2012 mengalami perluasan yang

cukup signifikan dibandingkan perkembangan tahun

sebelumnya, dimana antara tahun 2008 hingga 2010 hutan

rakyat hanya 3.817 ha, meningkat menjadi 5.857 ha di tahun

2012. Perluasan yang paling signifikan adalah di Kabupaten

Mamuju, dari 50 ha di Tahun 2011 meningkat menjadi 2.450 ha

di Tahun 2011. Perkembangan selanjutnya, antara tahun 2012

hingga tahun 2014 menunjukkan perluasan areal hutan rakyat

menjadi 19.780 ha (Tabel 4-15).

Di Sulawesi Barat pengelolaan hutan rakyat dilakukan

masyarakat secara swadaya maupun kerjasama/dukungan dari

instansi pemerintah. Pemerintah dalam hal in imenjadi mitra

masyarakat dalam pengembangan hutan rakyat dan usaha

berbasis hutan dan kebun (agroforestry). Secara kelembagaan

pengembangan hutan rakyat tersebut dilakukan melalui

pembentukan kelompok tani kehutanan dan perkebunan serta

kelompok. Produk jenis kayu yang dikembangkan di hutan

rakyat Sulawesi Barat antara lain jenis tanaman/kayu Sengon,

Jati Ambon (Jabon), Gmelina dan Kemiri sedangkan untuk non

kayu seperti Bambu, Kakao, Durian dan Kelapa Sawit. Relevan

dengan hal tersebut, dalam buku Statistik Kehutanan Provinsi


Sulawesi Barat tahun 2015 menunjukkan produksi kayu dari

kebun masyarakat menurut jenisnya (Tabel 4-16).

Tabel 4-16. Produksi kayu kebun masyarakat menurut jenis kayu

di Provinsi Sulawesi Barat, tahun 2014

Kabupaten

Produksi menurut Jenis Kayu (m3)

Meranti Jati Kayu

Indah

Rimba

Campuran

Majene 0 0 0 0

Polman 245,3 976,0 23,2 647,9

Mamasa 0 0 0 0

Mamuju 0 0 0 0

Matra 0 0 0 150

Mateng

SulBar 245 976 23 798

Sumber: Dishut-Sulbar, 2015

Belum tersedia data yang mendetail tentang produksi,

ragam produksi dan kegiatan produksi apa yang telah dan yang

sedang dikembangkan pada hutan rakyat di Provinsi Sulawesi

Barat. Data yang paling relevan/identik yang diperoleh adalah

data produksi kayu kebun masyarakat sebagaimana disajikan di

atas. Jenis kayu jati perupakan komoditi kayu dengan produksi

tertinggi, kemudian berbagai macam kayu (rimba campuran),

kayu meranti, dan kayu indah.

PDRB-HIJAU| KONSTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN PADA PDRB (COKLAT DAN HIJAU)

89

BAB V

5. KONSTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN PADA PDRB (COKLAT DAN HIJAU)

5.1. PDRB Coklat Sektor Kehutanan

5.1.1. Nilai Tambah Sektor Kehutanan

5.1.1.1. PDRB Sub-Sektor Kehutanan

Di Provinsi Sulawesi Barat, sektor kehutanan cukup

berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap

pembangunan ekonomi dalam daerah baik langsung maupun

tidak langsung. Peranan sektor kehutanan ini dalam melayani

dan menyediakan kebutuhan pembangunan dapat dilihat

bagaimana pengarauhnya kedepan (forward linkages) ataupun

bagaimana pengaruhnya di belakang (backward linkages).

Pengaruh kebelakang bermakna telah sedemikian rupa hutan

berkonstribusi bagi penghidupan masyarakat yang secara

langsung memanfaatkan hasil hutan, dan bagaimana hutan

berperan dalam sistem ekologi kehidupan flora, fauna dan

lingkungan hidup; pengaruh kedepan adalah kesinambungan

potensi hutan untuk memberikan hasil secara ekonomi dan

ekologis bagi manusia dan pembangunan daerah.

Saat ini kontribusi kehutanan hanya dihitung dari nilai

tambah kontribusinya terhadap pembentukan PDRB dan masuk

kedalam kelompok sektor pertanian. Khususnya dalam

kelompok sektor pertanian, nilai tambah sektor kehutanan di

provisi Sulawesi Barat dapat dilihat pada Tabel 5-1.

90 KONSTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN PADA PDRB (COKLAT DAN HIJAU) | PDRB-HIJAU

Tabel 5-1. Nilai tambah (PDRB-ADHB) sektor pertanian

menurut sub sektor di Provinsi Sulawesi Barat,

Tahun 2010-2014

Milyar rupah

Sektor

Pertanian

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

Tan.Pangan 1.758,3 1.793,3 1.960,7 2.129,0 2.340,3

Perkebunan 3.619,5 4.196,1 4.656,8 5.275,2 6.178,4

Peternakan 373,8 413,7 438,1 486,3 536,4

Kehutanan 84,5 87,8 91,9 96,8 103,3

Perikanan 1.650,6 2.146,2 2.336,8 2.688,9 3.150,9

Pertanian 7.486,6 8.637,0 9.484,4 10.676,4 12.309,4

Sumber: BPS-PDRB-Sulbar, 2014

Tabel 5-2. Nilai tambah (PDRB-ADHB) sektor pertanian

menurut sub sektor dan kabupaten di Provinsi


Milyar rupah

Sektor

Pertanian

Tahun 2014

Majenea Polman Mamasa Mamuju Matra

Tan.Pangan 172,1 652,8 245,2 501,6 374,3

Perkebunan 308,3 1.199,2 277,9 984,7 2.444,9

Peternakan 53,3 234,6 56,4 175,2 22,9

Kehutanan 5,9 32,8 20,0 23,3 10,2

Perikanan 584,7 1.077,7 56,0 948,0 247,9

Pertanian 1.124,3 3.197,1 655,6 2.632,8 3.100,2

Sumber: PDRB Polman, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara,

2014; aKab. Majene dalam Angka 2015

Table 5-1 menunjukkan, nilai tambah sektor pertanian

terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Perkebunan

memiliki nila tambah yang paling tinggi dibandingkan dengan

subsektor lainnya, diikuti perikanan, tanaman pangan dan

peternakan. Nilai tambah kehutanan menunjukkan nilai yang

paling kecil, yakni hanya sekitar 84,5 milyar di tahun 2010,


91

namun meningkat menjadi 103,3 milyar di tahun 2014. Pada

tingkat kabupaten, nilai tambah kehutanan dalam struktur PDRB

sektor pertanian terlihat sangat bervariasi. Kabupaten Polman

menunjukkan nilai tambah kehutanan yang paling besar di

Tahun 2014, kemudian kabupaten Mamuju, Mamasa, Mamuju

Utara dan terkecil kabupaten Majene. Sebagaina keadaan

provinsi, besarnya nilai tambah sub-sektor kehutanan adalah

yang paling kecil dibandingkan dengan sub-sektor lain di sekrot

pertanian (Tabel 5-2).

Tabel 5-3. Perkembangan PDRB-ADHB sub-sektor Kehutanan

di Provinsi Sulawesi Barat menurut kabupaten,

Tahun 2011-2014

Kabupaten Perkembangan BDRB Kehutanan (%)

2011 2012 2013 2014

Majene 3,62 1,05 3,33 3,97

Polman 2,58 2,02 3,08 2,39

Mamasa 6,01 11,98 3,93 7,67

Mamuju 3,06 3,17 3,84 10,29

Matra 7,56 10,58 3,28 6,65

SULBAR 3,90 4,65 5,36 6,67


SulBar 2014

Pada tingkat provinsi, perkembangan PDRB kehutanan

terlihat mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2011-2014,

perkembangan yang paling rendah terjadi di tahun 2011 yaitu

sebesar 3,9%; namun memasuki tahun 2014, perkembangan

PDRB kehutanan meningkat menjadi 6,67%. Pada tingkat

kabupaten, berdasarkan Tabel 5-3 diketahui bahwa kabupaten

Polewali Mandar merupakan daerah dengan laju perkembangan

sub-sektor kehutanan yang paling lamban, selama periode


2011-2014, terlihat tidak ada peningkatan yang signifikan,

walaupun di Tahun 2013 sempat mengalami peningkatan dari

angka 2,58% di tahun 2011 menjadi 3,08%, pada tahun 2014

perkembangannya menjadi 2,39. Kabupaten Polewali Mandar

juga merupakan satu-satunya kabupaten yang mengalami

perlambatan petumbuhan di Tahun 2014. Pada tahun 2012,

kabupaten Mamasa dan Mamuju Utara terlihat mengalami

perkembangan yang signifikan, hanya saja setahun kemudian

kembali mengalami penurunan dan kembali menunjukkan

akselerasi pada Tahun 2013. Untuk keadaan di tahun 2014,

kabupaten Mamuju bukan hanya memperlihatkan nilai tambah

yang cukup besar dibandingkan dengan kabupaten lain, namun

juga pada persentase perkembangan yang cukup signifikan dari

angka 3,84% pada tahun 2013 meningkat menjadi 10,29 di

tahun 2014 (Tabel 5-3).

5.1.1.2. Kinerja Pembangunan Sub-Sektor Kehutanan

Pengukuran kinerja pembangunan sub-sektor kehutanan

secara ekonomi dibandingkan dengan sub-sektor lain dalam

sektor pertanian, melalui penggunaan metode analisis Shift

Share, menghasilkan indikasi petumbuhan wilayah (Dij),

pertumbuhan regiona sektor pertanian (Nij), bauran sub-sektor

kehutanan (Mij), dan keunggulan kompetitif sub-sektor

kehutanan (Cij). Hasil analisis pada masing-masing kabupaten di

provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada Tabel 5-4 sampai

Tabel 5-8.


93

Tabel 5-4. Indikator kuantitatif Shift Share Analysis kinerja

pembangunan ekonomi sub-sektor Kehutanan

dalam Sektor Petanian di Kabupaten Majene

Sub-Sektor Nij Mij Cij Dij ΔE =

E*ij - Eij

Tanaman Pangan 56,12 -16,56 -5,25 34,30 34,30

Perkebunan 100,65 8,57 -48,01 61,22 61,22

Peternakan 15,70 -3,34 2,43 14,78 14,78

Kehutanan 2,00 -1,04 0,04 1,00 1,00

Perikanan 174,30 23,22 -40,68 156,84 156,84

Sumber: diolah dari PDRB-Sulsel, 2015



dalam Sektor Petanian di Kabupaten Polman


E*ij - Eij

Tanaman Pangan 194,45 -57,39 38,44 175,50 175,50

Perkebunan 358,43 30,52 -69,65 319,29 319,29

Peternakan 69,61 -14,82 8,89 63,68 63,68

Kehutanan 11,47 -5,96 -0,88 4,63 4,63

Perikanan 300,89 40,09 -1,97 339,01 339,01




dalam Sektor Petanian di Kabupaten Mamasa


E*ij - Eij

Tanaman Pangan 75,08 -22,16 7,99 60,91 60,91

Perkebunan 104,88 8,93 -93,36 20,45 20,45

Peternakan 19,91 -4,24 -8,17 7,50 7,50

Kehutanan 6,51 -3,38 0,93 4,05 4,05

Perikanan 15,06 2,01 2,00 19,07 19,07





dalam Sektor Petanian di Kabupaten Mamuju


E*ij - Eij

Tanaman Pangan 166,44 -49,13 -24,32 93,00 93,00

Perkebunan 267,16 22,75 39,00 328,91 328,91

Peternakan 54,81 -11,67 -2,54 40,60 40,60

Kehutanan 8,02 -4,17 -0,28 3,57 3,57

Perikanan 244,41 32,56 71,08 348,05 348,05




dalam Sektor Petanian di Kabupaten Mamuju Utara


E*ij - Eij

Tanaman Pangan 123,78 -36,54 -16,86 70,39 70,39

Perkebunan 642,05 54,67 172,02 868,74 868,74

Peternakan 7,26 -1,54 -0,60 5,12 5,12

Kehutanan 3,42 -1,78 0,19 1,83 1,83

Perikanan 77,58 10,34 -30,43 57,49 57,49


Pertumbuhan regiona sektor pertanian (N), merupakan

pertumbuhan total wilayah antara tahun 2011 dan 2014 yang

menunjukkan dinamika total wilayah. Perubahan produksi suatu

wilayah disebabkan perubahan produksi diwilayah atasnya,

perubahan kebijakan ekonomi regional atau kebijakan yang

mempengaruhi semua sektor dalam wilayah. Hasil analisis

menujukkan nilai pertumbuhan regional (N) yang bernilai positif

pada semua sub-sektor di semua kabupaten kota. Hal ini

bermakna bahwa sektor pertanian secara umum memberikan

efek positif terhadap konstribusi pendapatan wilayah baik di

tingkat kabupaten maupun provinsi. Sub-sektor perkebunan


95

menunjukkan nilai pertumbuhan regional (N) relatif tertinggi

kecuali di kabupaten Majene dengan sub-sektor perikanan yang

berada pada posisi N tertinggi. Hal ini berarti bahwa sektor

perkebunan cenderung memberikan efek yang paling tinggi

dalam mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian baik di

tingkat provinsi maupun kabupaten, kecuali kabupaten Majene

yang lebih bergantung pada sub-sektor perikanan.

Peran sub-sektor kehutanan dalam mengungkit laju

pertumbuhan sektor pertanian secara regional tertinggi di

Kabupaten Polman, kemudian Mamuju, Mamasa, Mamuju Utara

dan terakhir Kabupaten Majene. Hal ini bermakna dalam kurun

waktu 2011-2014, kabupaten Polman merupakan wilayah yang

memberikan pengaruh paling tinggi terhadap pertumbuhan

sektor kehutanan provinsi.

Bauran sub-sektor kehutanan (M), atau pertumbuhan

proporsional total aktifitas tertentu secara relatif dibandingkan

dengan pertumbuhan secara umum dalam total wilayah yang

menunjukkan dinamika aktifitas total dalam wilayah. Pengaruh

bauran sub-sektor akan bernilai positif jika sektor tertentu

tumbuh lebih cepat daripada sektor keseluaruhan dalam suatu

wilayah. Dari lima subsektor penyusun sektor pertanian, hanya

sub-sektor perkebunan dan sub-sektor perikanan yang

menunjukkan bauran (M) yang bernilai positif di seluruh

kabupaten. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan

sektor perkebunan dan perikanan dalam kurun waktu tahun

2011-2014 di seluruh wilayah kabupaten merupakan sub-sektor

yang bertumbuh paling cepat. Dibandingkan dengan sektor


lainnya yang bernilai negatif, hal ini mengindikasikan bahwa

akselerasi pertumbhan sub-sektor tersebut tidak secara

signifikan dalam mengungkit laju pertumbuhan sub-sektor dan

sektor baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi.

Khsusunya apda sub-sektor kehutanan, nilai bauran sub-

sektor kehutanan (M) bernilai negatif di seluruh kabupaten. Nilai

terendah secara berturut-turut adalah di Kabupaten Polman,

Mamuju, Mamasa, Mamuju Utara dan kabupaten Majene.

Memperhatikan kembali nilai pertumbuhan regional (N) sub-

sektor kehutanan sebelumnya, nila bauran masing-masing

kabupaten menunjukkan nilai urutan yang sama dengan sifat

perbandingan terbalik. Hal ini berarti, bahwa tingkat pengaruh

pertumbuhan sub-sektor kehutanan pada masing-masing

kabupaten terhadap pertumbuhan sub-sektor kehutanan di

tingkat provinsi memang masih berperan, namun laju

pertumbuhan sub-sektor kehutanan masih lebih rendah

dibandingkan dengan laju pertumbuhan keseluruhan sektor

pertanian.

Keunggulan kompetitif sub-sektor kehutanan (C)

merupaan tingkat kompetensi sub-sektor dibandingkan dengan

sub-sektor lainnya dalam suatu wilayah, atau nilai share suatu

sub-sektor dalam sektornya. Nilai share sub-sektor yang negatif

mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan sub-sektor atau

sektor tersebut mengalami penurunan, sedangkan nilai share

positif menunjukkan adanya peningkatan konstribusi sub-sektor

secara relatif, dalam kurun waktu analisis. Sub-sektor

perkebunan yang pada analisis sebelumnya menunjukkan


97

pengaruh atau efek yang paling tinggi terhadap laju

pertumbuhan sektor pertanian regional, ternyata tidak serta

merta diikuti dengan kenaikan nilai share pada secra regional

maupun pada tiap-tiap kabupaten. Selama periode tahun 2011-

2014, terlihat adanya penurunan proporsi konstribusi (share) di

kabupaten Majene, Polman, dan kabupaten Mamasa. Berbeda

dengan sub-sektor perikanan, yang sebelumnya memiliki nilai

pertumbuhan regional (N) kedua terbesar setelah sub-sektor

perebunan, menunjukkan nilai share yang berbeda-beda pada

masing-masing kabupaten. Kabupaten Majene yang produk

regionalnya paling besar dipengaruhi oleh sub-sektor

perikanan, senyatanya tidak identik dengan knaikan alokasi

konstribusi sektor perikanan sepanjang tahun, keadaan yang

sama juga terlihat di kabupaten Mamuju Utara dimana sektor

perikanan berada pada urutan ketiga konstributor produk

regional kabupaten.

Khususnya pada sub-sektor kehutanan, kabupaten

Polman dan kabupaten Mamuju menunjukkan nilai share yang

negatif, sementara kabupaten lainnya menunjukkan nilai share

yang positif. Hal ini berarti bahwa perkembangan share sub-

sektor kehutanan di kabuapten Polman dan Mamuju cenderung

mengalami penurunan dibandinngkan dengn alokasi sub-sektor

lainnya dalam menyusun pendapatan dalam kabupaten dan

regional. Pertumbuhan nilai share sektor kehutanan yang paling

tinggi adalah di kabupaten Mamasa, kemudian Mamuju Utara,

Majene, Mamuju dan Kabupaten Polman.


Perubahan sektoral (D) secara keseluruhan menunjukkan

angka positif baik pada nilai-nilai menurut sub-sektor maupun

pada tiap-tiap kabupaten kota. Hal ini berarti bahwa perubahan

atau pertumbuhan sektor pertanian masih bernilai positif dalam

kurun waktu tahun 2011-2014. Suatu hal yang menjadi catatan,

adalah bahwa pada semua indikator yang ada, apabila

perbandinan dilakukan diantara sub-sektor, sektor kehutanan

adalah sub-sektor yang selalu memperoleh nilai terendah. Hal

ini berarti bahwa konstribusi sektor kehutanan menurut nilai

produksi regional adalah yang terendah dibandingkan dengan

sub-sektor lain dalam sektor pertanian.

5.1.2. Konstribusi Coklat Sektor Kehutanan

Besar konstribusi sektor kehutanan dalam perekonomian

daerah, dalam sudut pandang coklat tercermin dari

perbandingan nilai tambah sub-sektor kehutanan terhadap

sektor pertanian dan terhadap total nilai tambah daerah.

Konstribusi kehutanan terhadap sektor pertanian merupakan

yang paling kecil diantara 5 (lima) sub-sektor dalam kelompok

pertanian, walaupun dengan nilai tambah yang terus

mengalami peningkatan darti tahun-ketahun (Tabel 5-9),

terlihat adanya penurunan besar konstribusi kehutanan dalam

lima tahun terahir. Terhadap sektor pertanian, kehutanan

berkonstribusi sebesar 1,13% pada tahun 2010, namun

kemudian mengalami perlambatan hingga pada tahun 2014,

besar konstriusi hanya sebesar 0,84%. Terhadap total nilai PDRB

provinsi, sektor kehutanan secara coklat hanya berkonstribusi


99

0,49% di tahun 2010 dan 0,35% di tahun 2014 (Gambar 5-1).

Besar konstribusi sub-sektor kehutanan diduga kerena adanya

sektor lain atau sub-sektor lain yang semakin mendominasi

ruang PDRB, hal ini terindikasi dari perkembangan yang

menurun pada konstribusi sektor pertanian secara umum,

dalam tiga tahun terakhir konstribusi sektor pertanian hanya

bisa bertahan pada angka 41,9%, setelah mengalami penurunan

dari angka 43,6% pada tahun 2010 dan 42,8% pada tahun 2011.

Sumber: Diolah dari BPS-Sulbar, 2014

Gambar 5-1. Konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah,

kehutanan terhadap pertanian, dan kehutanan

terhadap PDRB total, Provinsi Sulawesi Barat, Tahun

2010-2014

Konstribusi sub-sektor kehutanan di Kabupaten Mamuju

Utara dan Majene adalah yang terendah dibandingkan dengan

kabupaten lainnya, selain itu, dalam tiga tahun terakhir terlihat

penurnan dari angka 0,20 menjadi 0,15%. Perkembangan

001

001

001

001

001

000

000

000

000

000

43,5678

42,7801

41,9178

42,2836

41,8808

40

41

42

43

44

45

00

00

00

01

01

01

01

01

2010 2011 2012 2013 2015

Kehutanan thd Pertanian

Kehutanan thd Total

Pertanian thp Total (aksis kanan)


konstribusi yang hampir sama di Kebupaten Mamuju dan

Polewali Mandar. Peranan sub-sektor kehutanan yang paling

tinggi terlihat di kabupaten Mamasa, namun demikian nilai

konstribusi tersebt juga menunjukkan penurunan dalam kurun

waktu tiga tahun terakhir (Tabel 5-9). Secara umum, konstribusi

sektor kehutanan memang cukup rendah sebagaimana terlihat

pada keadaan konstribusinya di tingkat provinsi (Gambar 5-1).

Tabel 5-9. Perkembangan distribusi PDRB-ADHB kehutanan

terhadap total PDRB daerah menurut kabupaten di

Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2011-2014

Kabupaten Konstribusi BDRB Kehutanan (%)

2011 2012 2013 2014

Majene 0,21 0,20 0,19 0,19

Polman 0,49 0,45 0,43 0,4

Mamasa 1,09 1,1 1,06 1,05

Mamuju 0,4 0,36 0,33 0,32

Matra 0,2 0,2 0,18 0,15

SULBAR 0,46 0,42 0,41 0,38


SulBar 2014

Sebagaimana keadaan pada sub sektor pertanian lainnya

atau sektor-sektor yang mengelola sumberdaya alam, dalam

pengukuran nilai tambahnya (PDRB), terutama pada sub-sektor

kehutanan, tidak semua hasil hutan diperhitunngakn sebagai

nilai tambah (value added) dalam proses perhitungan, padahal

terdapat banyak pemanfaatkan secara langsung oleh

masyarakat sekitar hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-

hari (misalnya untuk kayu bakar, tanaman obat, madu, dll). Nilai

tambah tersebut, pada dasarnya memiliki nilai yang sama


101

dengan jumlah penghasilan dari faktor produksi (upah/gaji,

sewa, bunga modal dan laba) yang diciptakan dalam kegiatan

ekonomi. Demikian pula dengan nilai bahan atau sumberdaya

alam yang mealami deplesi tidak diperhitungakn atau tidak

muncul dalam bentuk nilai tambah, hal ini sehingga nilai

tambah sub-sektor kehutanan selalu berada pada posisi terkecil

dibandingkan dengan sub sektor lain dalam sektor pertanian

atau sektor lainya dalam perhitungan PDRB.

Karena itu jika penghitungan untuk PDRB bagi sektor-

sektor yang mengelola sumberdaya alam sebenarnya kurang

tepat dan bersifat misleading dalam penghitungan

kontribusinya bagi pembangunan daerah. Salah satu dampak

tidak diperhitungkannya nilai-nilai deplesi lingkungan tersebut

adalah nilai konstribusi yang relatif kecil jika dibandingkan

dengan sektor lainnya, walaupun pada kenyataanya, terdapat

banyak penduduk yang bergantung dan memenuhi kebutuhan

hidupnya dari sektor tersebut.

5.2. PDRB Hijau Sektor Kehutanan

5.2.1. Deplesi Sumberdaya Hutan

Secara umum deplesi (depletion) merupakan katalain

penyusutan atau amortisasi yang terjadi pada suatu benda ayng

bersifat alami dan tidak dapat diperbaharui, istilah ini umumnya

digunakan pada ekonomi geografi yang digunakan dalam dunia

pertambangan untuk menyatakan penyusutan pada SDA yang

tidak dapat diperbaharui. Dalam konteks biologi, penggunaan

istilah deplesi digunakan untuk penyusutan yang tidak bersifat


merugikan tetapi mempunyai manfaat bagi bagian-bagian yang

menerima hasil dari penyusutan tersebut (www.kamusq.com).

Dalam konteks deplesi sumberdaya hutan, maka pendekatan

defenisi secara biologis lebih mengena dibandingkan dengan

defenisi sebelumnya. Sehingga term deplesi yang dimaksud

pada konteks ini adalah hilangnya sumberdaya hutan terutama

kayu. Hal ini didasarkan pada Kartodiharjo (1996) yang

mengemukakan bahwa hutan merupakan salah satu sumbedaya

alam yang pada dasarnya memiliki atau bernilai fungsi untuk

dimanfaatkan bagi hidup dan kehidupan mahluk sehingga perlu

disertakan dengan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja,

modal, alat, infrastruktur dan lainnya, untuk itu setiap kegiatan

penggunaan sumberdaya hutan selalu diperhitungkan sebagai

deplesi. Dalam Manual Kehutanan Tahun 1992, deplesi

didefenisikan sebagai biaya asli (intrinsik) suatu sumberdaya

alam seperti hutan bila ditebang, atau sama dengan depresiasi

pada hutan, sehingga deplesi sumberdaya hutan diartikan

secara bebas sebagai penguranngan atau pengambilan

sumberdaya huhtan dari persediaan yang ada.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka dapat

diidentifikasi beberapa hal utama yang menjadi penyebab

deplesi hutan, yaitu pengambilan hasil hutan, konversi hutan,

dan kerusakan hutan. Oleh karena itu, dalam perhitungan nilai

deplesi sumberdaya hutan pada perhitungan PDRB HIjau

Provinsi Sulawesi Barat ini, khususnya pada komoditi kayu yang

akan dihitung nilai deplesinya akan menggunakan data hasil


103

produksi kayu dan nilai dari data kebakaran/kerusakan hutan

yang terjadi.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam analisis deplesi

sumberdaya hutan, khususnya produk kayu, baik gergajian

maupun kayu bulat adalah, tidak tersedianya data series terkait

dengan produksi kayu baik dari BPS-Provinsi dan Kabupaten

maupun dari Dinas Kehutanan Setempat. Data produksi kayu

terakhir ditemukan pada Publikasi Sulawesi Barat Dalam Angka

Tahun 2011, pada publikasi selanjutnya hingga saat ini, produksi

hutan yang tersedia hanya untuk kategori Non Kayu. Sementara

buku statistik kehutanan provinsi Sulawesi Barat, baru

dipublikasi di Tahun 2015 untuk statistik tahun 2014.

Selain keterbatasan data prduksi kayu, keterbatasan Data

juga ditemukan pada kuantitas penebangan hutan. Sehingga

untuk kebutuhan anallisis deplesi nilai penebangan hutan dapat

menggunakan nilai konfersi dari luas kebakaran hutan dan data

pencurian kayu. Informasi tentang pencurian kayu, secara resmi

tidak ada publikasi yang menerbitkan, namun untuk informasi

kebakaran hutan, publikasi Statistik Kehutanan Provinsi Sulawesi

Barat telah menerbitkan data tersebut. Adapun tambahan

informasi luas kebakaran hutan yang telah digali dari berbagai

referensi dengan maksud untuk menyusun data series

perkembangan luasan kebakaran hutan di Provinsi Sulawesi

Barat, yang kami temaukan bahwa tidak pernanah ada laporan

baik pada Statistik Kehutanan Kementerian Kehutanan RI dari

Tahun 2011 hingga 2013, maupun data agregat kejadian

kebakaran hutan yang tersdia dlam SiPongi3.

3 Aplikasi sistem deteksi kebakaran hutan yang diluncurkan oleh

kementerian kehutanan dan lingkungan hidup RI, lunch pada 12 Maret 2015 pada laman http://sipongi.menlhk.go.id/


Dalam perhitungan Unit Rent atau Rente Ekonomi hasil

hutan digunakan estimasi perhitungan unit rent berdasarkan

nilai inflate menggunakan indeks implisit4 sektor kehutanan

provinsi Sulawesi Barat (Lampiran 3) dikalikan dengan

perhitungan unit rent pada tahun 2014 menurut harga kayu

per-unit, pada masing-masing kabupaten dengan nilai SBI (BI

Rate) sebesar 7,54% (Lampiran 4). Adapun nilai rente ekonomi

kayu hutan hasil analisis disajikan pada Tabel 5-10.

Tabel 5-10. Nilai rente ekonomi kayu hutan menurut kebupaten

di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2010-2014

Kabupate

n

Rente Ekonomi Kayu Hutan (Rp/m3)

2010 2011 2012 2013 2014

Majene 294.814,8 306.619,4 337.178,7 379.574,8 447.437,5

Polman 282.219,4 285.344,6 291.626,8 309.116,6 340.904,8

Mamasa 301.511,3 302.079,5 317.313,5 337.289,7 374.995,3

Mamuju 338.424,4 342.114,4 357.148,4 377.535,3 426.131,0

Matra 287.507,0 299.211,5 340.429,2 397.633,6 497.152,8

SulBar 327.588,0 328.112,1 344.572,7 369.604,3 417.324,3

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Nilai rente ekonomi tersebut di atas selanjutnya

digunakan sebagai pengali untuk menghitung nilai produksi

kayu menurut konversi luas hutan yang terbakar dan produksi

kayu gergajian (sesuai data tersedia). Nilai perkiraan produksi

kayu untuk kawasan hutan primer dan sekunder sesuai dengan

nilai asumsi kementerian kehutanan adalah 40 m3/ha untuk

dalam kawasan hutan primer, dan dari hutan sekunder

diperkirakan volume kayunya adalah setengahnya yaitu 20

m3/ha, maka atas dasar perkiraan ini dapat diperoleh angka

4 Rasio PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga

konstan dikali 100%


105

produksi/volume sumber daya kayu hutan yang hilang di

provinsi Sulawesi Barat yang diakibatkan oleh kebakaran hutan

sebagaimana disajikan pada Tabel 5-11. Kejadian kebakaran

hutan dalam kawasan hutan primer terlihat lebih besar

dibandingkan diluar kawasan hutan primer. Total luas kawasan

hutan yang terbakar pada tahun 2014 seluas 273,25 ha dengan

kejadian paling tinggi di kabupaten Polewali Mandar, kemudian

Mamasan dan seterusnya. Total estimasi produksi kayu yang

hilang (terdeplesi) berdasarkan hasil konversi sebesar 7.510 m3.

Tabel 5-11. Estimasi volume produksi kayu yang hilang akibat

kebakaran hutan di Provinsi Sulawesi Barat, tahun

2014

Kabu-

paten

Luas Kebakaran Hutan

Rakyat (ha)

Estimasi Volume kayu

(m3)

Dalam

Kawas

an

Luar

Kawas

an

Total

Dalam

Kawas

an

Luar

Kawa

san

Total

Majene 2 10 12 80 200 280

Polman 21 77 98 840 1.540 2.380

Mamasa 25 27 52 1.000 540 1.540

Mamuju 20 31 51 800 620 1.420

Matra 15 16 31 600 320 920

Mateng 19,25 10 29,25 770 200 970

SulBar 102,25 171,00 273,25 4.090 3.420 7.510

Sumber: Diolah dari data Dinas Kehutanan-Sumbar, 2015

Berdasarkan hasil estimasi nilai produk kayu yang hilang

akibat kebakaran hutan pada Tabel 5-11, dan volume kayu

gergajian yang diproduksi pada tiga kabupaten seperti

ditunjukkan pada Tebel 4-11 (Bagian 4) maka dapat

diperkirakan nilai deplesi sumberdaya kayu untuk tahun 2014

sebagaimana pada Tabel 5-12.


Tabel 5-12. Nilai deplesi produk kayu akibat kebakaran hutan di

provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2014

Kabupaten

Unit

Rent

Deplesi

Kayu

Kebakaran

Deplesi

Kayu

Gergajian

Total

-----Rp. X 1000-----

Majene 447,4 125.282,5 0,0 125.282,5

Polman 340,9 811.353,4 0,0 811.353,4

Mamasa 375,0 577.492,7 0,0 577.492,7

Mamuju 426,1 605.106,0 100.540,3 705.646,3

Matra 497,2 457.380,6 129.706,0 587.086,5

Mateng 426,1 413.347,0 919.370,7 1.332.717,7

SulBar 417,3 3.134.105,2 1.107.711,8 4.241.817,0

Keterangan: Unit rent yang digunakan untuk kabuaten Mamuju

Tengah mengacu pada nilai kabupaten Mamuju

Dari hasil perhitungan yang diperoleh terlihat bahwa nilai

deplesi sumberdaya kayu dari akibat kebakaran hutan lebih

tinggi dibandingkan dengan deplesi akibat aktifitas produksi

kayu gergajian. Total nila deplesi dari kedua parameter di atas

sebesar Rp 4,2 milyar lebih, nilai deplesi akibat kebakaran hutan

tertinggi di kabupaten polewali Mandar diikuti kabupaten

Mamuju, untuk deplesi nilai kayu gergajian hanya ditemuakn di

tiga kabupaten, dan terbesar di kabupaten Mamuju Tengah.

Total nilai deplesi kayu tertinggi di kabupaten Mamuju Tengah

dan Kabupaten mamuju, atau dalam nilai agregat di Kabupaten

Mamuju.

5.2.2. Degradasi Sumberdaya Hutan

Setelah menghitung nilai deplesi sumberdaya hutan

sebagaimana yang teah dilakukan di atas, selanjutnya akan

dihitung nilai degradasi hutan, atau nilai-nilai jasa secara


107

ekonomi yang timbul sebagai dampak aktifitas kegiatan

pengelolaan hutan, terutama penebangan hutan. Sebagaiman

dikemukakan sebelumnya, bahwa tidak terdapat data arela

penebangan hutan secara terperinci dan valid yang terpublikasi

secara resmi. Namun demikian, dengan menggunakan asumsi-

asumsi nilai konversi kayu/hektar hutan yang sama pada

perhitungan nilai deplesi, maka dapat diperkirakan luas area

hutan yang terdegradasi seperi disajikan pada Tabel 5-13.

Tabel 5-13. Estimasi luas hutan yang mengalami degradasi

menurut luas kebakaran hutan dan estimmasi luas

penebangan hutan, Tahun 2014

Kabupaten

Luas Area

Terbakar

Konversi Nilai

Produksi

Estimasi Luas

Tebangan

----- ha -----

Majene 12,0 0,00 12,00

Polman 98,0 0,00 98,00

Mamasa 52,0 0,00 52,00

Mamuju 51,0 5,90 56,90

Matra 31,0 6,52 37,52

Mateng 29,3 53,94 83,19

SulBar 273,3 66,4 339,6

Sumber: Hasil olah Dinhut-Sulbar, 2015

Sebagai cacatan bahwa metode estimasi di atas tentu

tidak begitu akurat, apabila dibandingkan dengan keadaan

dimana data penebangan hutan tersedia secara jelas. Belum

lagi, belum terdapat metode untuk mengestimasi besaran

penebangan liar mengingat data tersebut juga tidak tersedia

atau belum terpublikasi, dengan demikian maka nilai degradasi

yang terhitung nantinya belum termasuk nilai yang berasal dari

aktifitas penebangan liar.


Nilai jasa hutan yang dihitung pada peniaian degradasi

hutan adalah nilai penggunaan tidak langusng dan nilai atas

dasar bukan penggunaan, seperti yang disajikan pada Tabel 3-

2 (Bagian 2). Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka konversi

kedalam rupiah per 30 September 2014 sebesar Rp. 12.202,-

diperoleh koefisien nilai jasa hutan sebagaimana disasjikan pada

Tabel 5-14.

Tabel 5-14. Koefisien nilai jasa hutan dalam USD dan nilai

konversi dalam rupiah per 30 September 2014

Jenis Nilai

Jasa Hutan

Nilai

(US$/ha/thn) (Rp/ha/thn)

Nilai penggunaan tak

langsung

Konservasi air dan tanah 847,12 10.336.558,24

Penyerap karbon 133,85 1.633.237,70

Pencegah banjir 525,92 6.417.275,84

Transportasi air 123,81 1.510.729,62

Keanekaragaman hayati 210,79 2.572.059,58

Atas dasar bukan

penggunaan

Nilai opsi 69,28 845.354,56

Nilai keberadaan 126,05 1.538.062,10

Nilai Ekonomi Total 2.036,82 24.853.277,64

Berdasar koefisien nilai jasa hutan di atas selanjutnya

diperoleh nilai jasa hutan menurut penggunaan untuk provinisi

Sulawesi Barat sebagaimana pada Tabel 5-15. Hasil

perhitungan nilai jasa hutan untuk enam kabupaten dalam

provinsi Sulawesi Barat yang dikelompokkan menjadi tiap dua

kabupaten, dapat dilihat pada Tabel 5-16 sampai Tabel 5-18.


109

Tabel 5-15. Nilai jasa hutan atas dasar penggunaan tidak

langsung dan bukan penggunaan di Provinsi


Paramater Nilai

Jasa Hutan

Nilai US$ x 1000/

thn

Rp x 1000/

thn


langsung

Konservasi air dan tanah 287,7 3.510.377,6

Penyerap karbon 45,5 554.660,6

Pencegah banjir 178,6 2.179.358,1

Transportasi air 42,0 513.055,8

Keanekaragaman hayati 71,6 873.492,0

Atas dasar bukan

penggunaan

Nilai opsi 23,5 287.089,2

Nilai keberadaan 42,8 522.338,2

Nilai Ekonomi Total 691,7 8.440.371,4


langsung dan bukan penggunaan untuk kabupaten

Mejene dan Kabupaten Polman, Tahun 2014

Paramater Nilai

Jasa Hutan

Nilai Jasa Hutan

(Rp. X 1000)

Majene Polman


langsung

Konservasi air dan tanah 124.038,7 1.012.982,7

Penyerap karbon 19.598,9 160.057,3

Pencegah banjir 77.007,3 628.893,0

Transportasi air 18.128,8 148.051,5

Keanekaragaman hayati 30.864,7 252.061,8

Atas dasar bukan

penggunaan

Nilai opsi 10.144,3 82.844,7

Nilai keberadaan 18.456,7 150.730,1





Mamasa dan Kabupaten Mamuju, Tahun 2014

Paramater Nilai

Jasa Hutan

Nilai Jasa Hutan

(Rp. X 1000)

Mamasa Mamuju


langsung

Konservasi air dan tanah 537.501,0 588.134,0





Atas dasar bukan

penggunaan

Nilai opsi 43.958,4 48.099,4


Nilai Ekonomi Total 1.292.370,4 1.414.112,7



Matra dan Kabupaten Mateng, Tahun 2014

Paramater Nilai Jasa Hutan

Nilai Jasa Hutan

(Rp. X 1000)

Mamuju

Utara

Mamuju

Tengah


langsung

Konservasi air dan tanah 387.852,9 859.868,3





Atas dasar bukan

penggunaan

Nilai opsi 31.719,8 70.322,6




111

Gambar 5-2. Posisi repatif nilai degradasi sumberdaya hutan

kabupaten terhadap nilai rata-rata provinsi Sulawesi

Barat, tahun 2014

Nilai jasa hutan yang merupakan wujud dari nilai

degradasi hutan, atau bentuk-bentuk nilai hutan yang berasal

dari nilai penggunaan tidak langsung dan atas dasar bukan

penggunaan ternyata cukup besar untuk provinsi Sulawesi

Barat. Pada Tahun 2014, nilai jasa hutan hasil analisis lebih dari 2

kali lipat dari nilai jasa menurut penggunaan langusng

sebagaiman hasil hitungan nila deplesi. Total nilai jasa hutan di

provinsi Sulawesi Barat adala 8,4 trilyun lebih atau sekitar 691,7

ribu dolar/tahun. Pada tingkat provinsi, nilai penggunaan tak

langsung dari konservasi air dan tanah menunjukkan nilai

terbesar mencapai Rp. 3,5 trilyun kemudian nilai jasa untuk

fungsi pencegahan banjir yang mencapai Rp. 2,2 trilyun lebih

(Tabel 5-15).

,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

Majene PolewaliMandar

Mamasa Mamuju MamujuUtara

MamujuTengah

Nil

ai D

eg

rad

asi

Hu

tan

(R

p.J

uta

) Kabupaten


Berdasarkan perhitungan pada tingkat kabupaten, nilai

degradasri atau nilai pengurangan jasa hutan yang tertinggi

adalah di Kabupaten Polewali Mandar yang mencapai 2,44

milyar rupiah, selanjutnya kabupaten Mamuju Tengah sebesar

2,07 milyar rupiah, kabupaten Mamuju sebesar 1,4 milyar

rupiah, kabupaten Mamasa sebesar 1,3 milyar rupiah dan

kabupaten Majene sebesar 298 juta rupiah (Tabel 5-16 sampai

Tabel 5-18). Apabila memperhatikan posisi relatif masing-

masing kabupaten terhadap nilai rata-rata provinsi, maka tiga

kabupaten, yaitu kabupaten Polma, mamuju Tengah dan

Mamuju berada di atas rata-rata sementara tiga kabupaten

lainya berada dibawah rata-rata provnsi (Gambar 5-2). Secara

umum, urutan dari nilai terbesar ke terendah pada parameter

nilai penggunaan tidak langsung, paling tinggi adalah pada

perameter konservasi air dan tanah; kemudian pencegah banjir,

keanekaragaman hayati, penyerap karbon dan jasa hutan untuk

transportasi air. Sementara atas dasar bukan penggunaan, nilai

keberadaan hutan lebiih tinggi dibandingkan dengan nila

opsi/pilihan.

Nilai keberadaan menurut Widada (2004) adalah nilai

yang diberikan oleh masyarakat, baik oleh penduduk setempat

maupun pengunjung terhadap suatu kawasan, seperti manfaat

spiritual, estetika, dan kultural. Keberadaan Hutan memberikan

manfaat spiritual dapat ditunjukkan antara lain: a) kekayaan dan

keindahan alam hutan yang dapat membangkitkan naluri rasa

syukur manusia akan kebesaran Sang Pencipta atas ciptaan-

Nya, b) keharmonisan hubungan unsur ekosistem hutan dapat


113

melahirkan keakraban manusia dengan manusia, alam seisinya

serta Penciptanya, dan c) tingginya keanekaragaman hayati dan

keaslian ekosistem hutan yang dapat mengilhami manusia

untuk terus menerus menggali misteri tentang ilmu biologi

konservasi, disamping dapat mengilhami manusia dalam

berbagai bidang karya seni. Adapun nilai pilihan adalah nilai-

nilai asumsi dimana terdapat keterbatasan peneliti untuk

mengakomodir semua nilai degradasi yang terambil akibat

kegiatan eksploitasi hutan. Misalnya dalam analisis ini, kita

belum mengukur nilai madu, buah-buahan, tumbuhan obat,

tanaman hias dan lain sebagainya.

Perhitungan series (menurut) perjalanan tahun sulit untuk

dilakukan mengingat keterbatasan data mentah untuk analisis

di atas. Namun demikian, sebagai bentuk permulaan dalam

upaya menghasilkan analisis PDRB Hijau untuk prvinsi Sulawei

Barat, maka inisiasi yang memang baru dilakukan pada Tahun

2014 ini sekiranya dapat menjadi stimulant untuk terus

mengembangankan perhituang PDRB hijua, khususnya bagi

sub-sektor kehutanan dan tentunya untuk sektor lain yang

identik memiliki pengaruh terhadap lingkungan.

5.2.3. Konstribusi Hijau Sektor Kehutanan

Besarnya PDRB Hijau sub-sektor kehutanan atau nilai

tambah hijau adalah nilai PDRB Coklat dikurangi dengan total

nilai Deplesi, dan dikurangi lagi dengan nilai Degradasi atau

nilai jasa hutan. Adapun nilai PDRB Semi Hiaua dan PDRB Hijau

tersebut disajikan pada Tabel 5-19 dan 5-20.


Tabel 5-19. PDRB Semi Hiajau dan PDRB Hijau Provinsi Sulawesi

Barat, Tahun 2014

Uraian Nilai

(Rp. M)

PDRB Coklat 103,30

Deplesi 4,24

PDRB Semi Hijau 99,06

Degradasi 8,44

PDRB Hijau 90,62

Nilai PDRB semi hijau dan PDRB Hijau Provinsi Sulawei

Barat setelah melalui prosedur analisis yang telah dilakukan

menunjukkan nilai PDRB Semi Hijaua sebesar Rp. 99,06 M dan

PDRB Hijau sebesar Rp, 90,62 M, dengan isaran perbedaan

sebesar 12,28%. Nilai PDRB Hijau yang dipoerleh menunjukan

nilai yang lebih kecil sebagai akibat dari pengurangan nilai

Deplesi dan Degradasi hutan, dengan kata lain maka nilai

tambah sesuangguhnya apabila besar konstribusi sektor

kehutanan dikurangi dengan nilai kerusakan yang timbul dalam

hutan selama setahun adalah sebesar Rp. 90,06 M. Nilai PDRB

Semi Hijau dan PDRB Hijau yang bernilai positif (tidak hingga

minus) berarti bahwa aktifitas penggunaan langsung terhadap

sumberdaya hutan di provinsi Sulawesi Barat masih memberikan

konstribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah (nilai

tambah) demikian pula dengan dampak kerusakan lingkungan

secara tidak langsung yang timbl dari penggunaan-penggunaan

secara tidak langsung. Dengan kata lain karena nilainya yang

positif maka nilai ekonomi yang dihasilkan oleh penggunaan

melebihi nilai kerusakan yang ditimbulkannya (Tabel 5-19).


115

Tabel 5-20. PDRB Semi Hijau dan PDRB Hijau menurut

kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, tahun 2014

Kabupaten

PDRB Coklat

Nilai Deplesi

PDRB

Semi

Hijau

Nilai Degradasi

PDRB

Hijau

---- Rp. Juta ----

Majene 5.906,1 125,3 5.780,8 298,2 5.482,5

Polman 32.781,0 811,4 31.969,6 2.435,6 29.534,0

Mamasa 20.030,0 577,5 19.452,5 1.292,4 18.160,1

Mamuju 23.250,0 705,6 22.544,4 1.414,1 21.130,2

Matra 10.231,4 587,1 9.644,3 932,6 8.711,8

Keadaan provinsi terseebut di atas sama dengan keadaan

di tingkat kabupaten. Tabel 5-20 menunjukkan semua nila

PDRB semi Hijau maupun PDRB Semi Hijau menunjukkan angka

positif yang berarti bahwa nilai ekonomi aktifitas penggunaan

sumberdaya hutan masih lebih tinggi dibandingkan dengan

nilai ekonomi kerusakan yang ditimbulkan. Namun demikian,

sebagai bentuk evaluasi dari keseluruhan nilai analisis yang

diperoleh diatas, bahwa persentase nilai ekonomi keusakan

yang timbul akibat aktifitas penggunaan hutan aling tinggi di

Kabupaten Mamuju Utara, yaitu sebesar 14,85% dari total nilai

tambah sub-sektor kehutanan, selanjutnya adalah Kabupaten

Polewali mandar, sebesar 9,9% atau hampir mencapai 10%,

kemudian kabupaten Mamasa dan Mamuju sebesar 9,3 dan

9,1% dan terkecil di Kabupaten Majene yang hanya sebesar

7,2%.

5.3. Implikasi Hasil Analisis

Pendapatan nasional yang terus mengalami peningkatan

hampir di semua negara di planet bumi ini telah mendorong


pengurasan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan. Hal

ini kemudian menjadi perhatian Club of Rome pada tahun 1972

(Kuncoro, 2003) termasuk para pemimpin negara-negara di

dunia dalam KTT BUMI di Rio de Janeiro pada tahun 1991. Guna

mencegah semakin memburuknya dampak pembangunan

terhadap lingkungan, perlu dianut suatu paradigma baru, yaitu

bahwa pembangunan harus berwawasan lingkungan, sehingga

pembangunan itu dapat bersifat berkelanjutan (sustainable

development). Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai

pembangunan dengan pengelolaan sumberdaya alam

sedemikian rupa sehingga ketersediaan dan kualitasnya

terjamin untuk generasi mendatang (Callan, 2002). Oleh karena

paradigma pembangunan akan berubah ke arah pembangunan

yang berkelanjutan, maka indikator pembangunan juga

semestinya diubah, tidak lagi menggunakan PDB yang dihitung

atas dasar System of National Account (SNA), tetapi didasarkan

pada PDB Hijau (Green Gross Domestic Product atau Green GDP)

yang dihitung atas dasar konsep sistem penghitungan terpadu

antara lingkungan dan ekonomi atau System of Integrated

Environmental and Economic Account (United Nations, 1993).

Apresiasi terhadap lingkungan sebagai faktor produksi

perekonomian, juga dikemukakan oleh Pearce dan Worford

(1993). Modal lingkungan hidup (enveronmental capital),

misalnya hutan, kualitas tanah, dan sebagainya tidak boleh

susut, dan harus terjaga dari waktu ke waktu. Atas dasar itu

kalkulasi GDP konvesional harus dikoreksi menjadi SGDP

(sustainable gross domestik product).


117

Hasil perhitungan PDRB Hijau yang diperoleh di atas

banyak berbeda dengan beberapa hasil perhitungan yang telah

dilaporkan dari beberapa hasil penelitian. Setyarko (2006), hasil

pengukuran PDRB Hijau Kabupaten Batang Hari pada tahun

2004 dan tahun 2005, masing-masing negatif Rp 89,27 M; dan

negatif Rp 72,64 M. hal yang sama juga ditemukan oleh Utama

(2009) menemukan hasil dimana konstribusi sektor kehutanan

dengan nilai total deplesi dan degradasi antara tahun 2004 –

2006 sebesar Rp.54,83 juta; Rp. 75,86 juta ; dan negatif Rp.46,64

Juta. yang bermakna bahwa nilai manfaat kehutanan yang

diciptakan oleh sektor kehutanan sebagaimana dilaporkan pada

PDRB coklat Kabupaten Karangasem lebh kecil daripada modal

alami yang dikorbankan karena terdeplesi dan terdegradasi.

Berbeda dengan keadaan tersebut, hasil ujicoba yang dilakukan

pada sektor pertanian oleh Waluyati, dkk (2010) menunjukkan

bahwa pada sektor pertanian di kabupaten Jayapura dan

Merauke selama periode 2006 hingga 2008 mengindikasikan

adanya peningkatan PRDB Hijau, pada tahun 2006 naik sebesar

Rp 181.791,46 juta rupiah (45,43 persen), tahun 2007 naik

sebesar 153.495,13 juta rupiah (34,98 persen) dan tahun 2008

naik sebesar 176.664,89 juta rupiah (36,96 persen).

Besar kecilnya ukuran PDRB Hijau, tentu sangat

bergantung pada luasnya kerusakan yang ditimbulkan oleh

segama bentuk pemanfaatan dan ekstraksi sumberdaya hutan.

Demikian dengan hasil analisis sementara (permulaan) yang

telah dilakukan untuk provinsi Sulawesi Barat. Namun demikian,


sebagai catatan penting dari hasil analisis yang telah diuraikan

di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Belum tersedianya data terkait dengan daya guna hutan secara lebih meluas, produk-produk hutan, serta keadaan lingkungan masyarakat di sekitar hutan. Beberapa komponen penggunaan langsung hutan kemungkinan besar dapat diidentifikasi melalui observasi pasar. Madu, tanaman obat dan beberapa produk lainnya dapat dijumpai dipasaran, sehingga kedepan diperlukan metode sampling yang efektif untuk mengakomodir semua bentuk ekstraksi sumberdaya hutan tersebut.

2. Produk kayu sebagai produk utama hutan tingkat produksinya dilaporkan setiap tahunnya melalui publikasi resmi BPS atau Dinas Kehutanan, namun demikian data porduksi kayu sudah tidak muncul sejak publikasi Tahun 2012;

3. Kita mendengar adanya kasusu pencurian kayu, namun tidak menemukan data resminya;

4. Nilai-nailai jasa hutan yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditingkatkan keragamannya agar menjadi lebih detail apabila semua data dan informasi bentuk-bentuk penggunaan jasa hutan disatukan dan difenisikan secara terpadu lintas sektoral.

Berdasarkan beberapa catatan di atas maka sudah tentu

nilai PDRB Hijau yang akan dianalisis akan semakin menurun,

walaupun kemungkinan besar belum mengeser nila konstribusi

hijau kebawah nilai minus. Namun demikian dukungan dari

semua pihak guna menginisiasi program penyusunan Dokumen

PRDB-Hijau per-institusi/ bidang/ sektor/ sub-sektor/ level

pemerintahan/ publik dan swasta sangat diperlukan, demi untuk

pembangunan provinsi Sulawesi Barat yang berwawasan

lingkungan secara terpadu berkesinambungan.

PDRB-HIJAU| KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 119

BAB VI 6. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil analis yang teah dilakukan maka dapat

ditarik bebebrapa kesimpulan sebagai berikut:

• Sumberdaya hutan bukan hanya sebatas memberikan

nilai tambah melalui produksi kayu dan non-kayu

yang selama ini menjadi salah satu sumber

pendapatan bagi daerah maupun sebagai devisa

negara, namun hutan juga memiliki berbagai nilai jasa

lingkungan yang dapat dikuantifikasi sesuai dengan

kondisi dan kemungkinan di masing-masing wilayah;

• Kabupaten dengan wilayah hutan terluas adala di

kabupaten Mamuju dan Mamasa sedangkan yang

paling sempit adalah di kabupaten Majene.

• Produk hutan utama berupa barang yang banyak

dimanfaatkan oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi

Barat adalah kayu, rotan dan getah pinus. Informasi

penebangan kayu dan produksi kayu bulat tidak

ditemukan sejak tahun 2011, namun untuk produksi

damar dan getah pinus masih tersedia.

• Daerah penghasil rotan tertinggi adalah di kabupaten

Mamuju dan Polewali Mandar, sedangkan getah pinus

hanya diproduksi di Kabupaten Mamasa.

• Besarnya konstribusi PDRB Coklat sub-sektor

kehutanan sebsar 0,46 di tahun 2011 kemudian

menurun menjadi 0,38 di athun 2014. Dalam struktur

120 KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN | PDRB-HIJAU

sektor pertanian, sub-sektor kehutanan merupakan

konstributor produk daerah yang paling kecil.

Perkembangan dalam kurun waktu tahun 2011 hingga

2014 menunjukkan besar nilai konstribusi yang positif

namun belum mempengaruhi dinamika peningkatan

sektor secara nyata. Dibandingkan dengan sub-sektor

lainnya, laju petumbuhan sektor kehutanan masih

lebih rendah; dan kecuali di kabupaten Polewali

Mandar dan kabupaten Mamuju menunjukkan nila

share yang positif yangn berarti bahwa besaran

konstribusi khsusunya dari sektor kehutanan secara

relatif semakin besar di empat Kabupaten lainnya;

• Nilai deplesi sumberdaya hutan di provinsi Sulawesi

Barat pada Tahun 2014 sebesar Rp 4,2 Milyar, yang

terdiri dari Rp 3,1 M nilai deplesi akibat kebakaran

hutan dan Rp 1,11 M akkibat kegiatan penggarjian

kayu. Berdasarkna nilai tersebut, mana PDRB semi

hijau provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 99,06 M dari

nilai Rp. 103,30 M.

• Nilai degradasi sumberdaya hutan atau penguranngan

nilai jasa-jasa hutan akibat kegiatan tidak langsung

dan akibat bukan kegiatan sebesar Rp. 8,44 M, dengan

demikian maka besar nila PDRB Hijau Provinsi

Sulawesi Barat sebesar Rp. 90,62 M dari nilai Rp. 99,06

M.

• Nilai PDRB Semi Hijau dan PDRB Hijau Provinsi

Sulawesi Barat dan lima kabupaten (termasuk Mamuju

PDRB-HIJAU| KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 121

Tengah yang diagregat kedalam kabupaten Mamuju

dalam analisis ini) mengindikasikan bahwa konstribusi

nilai ekonomi kegiatan kehutanan masih lebih tinggi

dibandingkan dengan nilai-nilai kerusakan secara

ekonomi yang ditimbulkan dari aktifitas sub-sektor.

6.2. Rekomendasi

• Perlunya penyediaan data terkait dengan daya guna

hutan, produksi hutan dan keadaan lingkungan

masuarakat di sekitar hutan;

• Dinas kehutanan sebaiknya menyajikan data laporan

kasus pencurian kayu yang terjadi; dan

mengkuantifikasi aktifitas perladangan perpindah

yang masih ada;

• Nilai-nailai jasa hutan yang digunakan dalam

penelitian ini dapat ditingkatkan agar menjadi dlebih

detail apabila semua data dan informasi bentuk-

bentuk penggunaan jasa hutan disatukan dan

difenisikan secara terpadu oleh lintas sektoral;

• Penggunaan indikator PDRB Hijau sebagai salah satu

indikator pembangunan secara nyata menunjukkan

konstribusi sub-sektor atau sektor setelah dikurang

dengan nilai kerusakan dan hutang terhadap

lingkuangan. Nilai selisih antara PDRB Coklat dan

PDRB Hijau dapat menjadi bahan rujukan dalam

perumusan kebijakan penganggaran khususnya pada

bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

122 Referensi: | PDRB-HIJAU

Referensi:

BPS-Majene, 2015. Kabupaten Majene dalam Angka Tahun 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, Majene.

BPS-Majene, 2015. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Majene Tahun 2014, Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, Majene.

BPS-Mamasa, 2015. Kabupaten Mamasa dalam Angka Tahun 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa, Mamasa.

BPS-Mamasa, 2015. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mamasa Tahun 2014, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa, Mamasa.

BPS-Mamuju, 2015. Kabupaten Mamuju dalam Angka Tahun 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, Mamuju.

BPS-Mamuju, 2015. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mamuju Tahun 2014, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, Mamuju.

BPS-Matra, 2015. Kabupaten Mamuju Utara dalam Angka Tahun 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Utara, Mamuju.

BPS-Matra, 2015. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Utara, Mamuju Utara.

BPS-Nasinoal, 2012-2013. Data Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2012 hingga 2013. Badan Pusat Statistik Nasional (www.bps.go.id).

BPS-Polman, 2015. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, Polman.

PDRB-HIJAU| Referensi: 123

BPS-Polman, 2015.Kabupaten Polewali Mandar dalam Angka Tahun 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, Polman.

BPS-Sulbar, 2011. Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka Tahun 2010. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawsi Barat, Mamuju.




BPS-Sulbar, 2015. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2014. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawsi Barat, Mamuju.


Callan, Scott J. And Jennets M. Thomas. 2002. Ekonomika dan Manajemen Lingkungan: Teori, Kebijakan, dan Aplikasi. Alih bahasa: I Ketut Nehen. Program Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia.

Dishut-Sulbar. 2015. Statistik Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju.

Kartodihardjo, H. 1996. Restrukturisasi industri kehutanan dalam pembangunan kehutanan secara lestari. Makalah disampaikan dalam Seminar Mahasiswa Kehutanan (SMKI) VI tanggal 26 Desember 1996, Bogor.

124 Referensi: | PDRB-HIJAU

Kuncoro, Mudrajad. 2003. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Setiyanto, A. Irawan, B., Tafakresnanto, C.,Diyanti, F., Sativa, M., Widiasih, SCL., Suwandi, dan Adji, T.S. 2014. Metode Analisis Perencanaan Kawasan Pertanian. Lumintu, Yogyakarta.

Setyarko, Y. 2006. Kontribusi hijau sektor kehutanan pada PDRB dan pembangunan regional Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Jurnal Ekonomi Lingkungan Vol.12, No.2, 2008: 1 – 20.

Soemarwoto, O. 2006. Pembangunan Berkelanjutan: Antara Konsep dan Realitas. Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Universitas Padjadjaran, Bandung.

United Nations. 1993. Handbook of Integrated Environmental

and Economic Accounting, Statistical Devision of United Nations, New York.

Utama, M. S., 2009. Integrasi antara aspek lingkungan dan ekonomi dalam penghitungan PDRB Hijau pada sektor kehutanan di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Jurnal Bumi Lestari, Vol. 9 No. 2, Agustus 2009: 129 – 137.

Waluyati, LR., Suryantini, A., Masbaitubun, H, Herkulen, L. dan Irawan NC. 2010. Penyusunan model produk domestic regional bruto hijau (PDRB-Hijau) sektor pertanian di Kabupten Jayapura serta Kabupaten Marauke. Ringakasan Eksekutif: Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian dengan Perguruan Tinggi (KKP3T).

Widada, 2004. Valuasi Ekonomi Taman Nasional Gunung Halimun. Desertasi Doktor Program Studi Ilmu Kehutanan. IPB, Bogor. Tidak Diterbitkan.

Wirakusumah, S. 2003. Mendambakan Kelestarian Sumberdaya Hutan bagi Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

PDRB-HIJAU| LAMPIRAN 125

LAMPIRAN

126 LAMPIRAN | PDRB-HIJAU

Lampiran 1. Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan

provinsi Sulawesi Barat


Lampiran 2. Nilai Tambah (PDRB-ADHB) Semua Sektor di

Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2010-2014

Sumber: BDPR-Sulbar, 2015

128 LAMPIRAN | PDRB-HIJAU

Lampiran 3. NIlai PDRB sub-sektor kehutanana atas dasar harga

berlaku dan atas dasar harga konstan dan nilai

indeks implisitnya

PDRB ADHB dan ADHK

Kabupaten PDRB Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

Majene ADHB 1,03 4,91 5,21 5,48 5,91

ADHK 0,83 4,72 4,77 4,93 5,13

Polewali Mandar

ADHB 27,15 28,15 29,02 30,94 32,78

ADHK 27,15 27,85 28,41 29,29 29,99

Mamasa ADHB 15,08 15,98 17,90 18,60 20,03

ADHK 15,08 15,95 17,08 17,56 18,20

Mamuju ADHB 19,09 19,68 20,30 21,08 23,25

ADHK 19,09 19,47 19,48 20,00 20,87

Mamuju Utara

ADHB 7,81 8,40 9,29 9,59 10,23

ADHK 7,81 8,08 8,28 8,39 8,52

SulBar

ADHB 84,5 87,8 91,9 96,8 103,3

ADHK 84,54 87,66 87,71 90,66 92,7

INDEKS IMPLISIT

Kabupaten Indeks Implisit

2010 2011 2012 2013 2014

Majene 100,0 103,8 109,1 111,2 115,2

Polman 100,0 101,1 102,2 105,7 109,3

Mamasa 100,0 100,2 104,8 105,9 110,1

Mamuju 100,0 101,1 104,2 105,4 111,4

Mamuju Utara 100,0 103,9 112,1 114,4 120,0

SulBar 100,0 100,2 104,8 106,8 111,4


Lampiran 4. Perkembangan dan Nilai Rerata Suku Bunga SBI

Selama tahun 2014

Period BI Rate 17-Nov-15 7,50% 15-Oct-15 7,50% 17-Sep-15 7,50% 18-Aug-15 7,50% 14-Jul-15 7,50% 18-Jun-15 7,50% 19-May-15 7,50% 14-Apr-15 7,50% 17-Mar-15 7,50% 17-Feb-15 7,50% 15-Jan-15 7,75% 11-Dec-14 7,75% 18-Nov-14 7,75% 13-Nov-14 7,50% 07-Oct-14 7,50% 11-Sep-14 7,50% 14-Aug-14 7,50% 10-Jul-14 7,50% 12-Jun-14 7,50% 08-May-14 7,50% 08-Apr-14 7,50% 13-Mar-14 7,50% 13-Feb-14 7,50% 09-Jan-14 7,50%

Rata-rata 2014 7,54% Sumber: http://www.bi.go.id/en/moneter/bi-

rate/data/Default.aspx

Documents

PDRB Hijau Prov Sulawesi Barat - 16 x 24 A - Timbal Baliklh.sulbarprov.go.id/images/Umum/PDRB Hijau Prov Sulawesi Barat.pdf · HPK Hutan Produksi Konservasi ... Berikut ini beberapa