PEDOMAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN …€¦ · Aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang meliputi asas-asas lama yang sudah dikenal dalam

2013, No.201 4

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 85 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SENSUS PERTANIAN 2013

PEDOMAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SENSUS PERTANIAN 2013

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.

Aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang meliputi asas-asas lama yang sudah dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas universalitas dan asas spesialitas, dan asas-asas yang baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan Negara.

Beberapa asas yang perlu diketahui para pengelola anggaran, yaitu sebagai berikut :

a. Asas universalitas yang memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dan pengeluaran negara;

b. Asas kesatuan, yaitu semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu semua anggaran merupakan anggaran bruto, artinya yang dibukukan adalah jumlah brutonya;

c. Asas spesialitas, yaitu jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu dan dilaksanakan secara konsisten, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif artinya penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.201 5

d. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya;

e. Asas profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan Negara ditangani oleh tenaga yang profesional;

f. Asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.

1.2. Dasar Hukum Ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

5) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010.

6) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah.

10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 678);

11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/ 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.



2013, No.201 6

13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2006 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,Penghapusan, Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

14) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 11/PB/2011.

15) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.

16) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 57/PJ/2009.

1.3. Pengertian 1) APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2) DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN.

3) POK adalah Petunjuk Operasional Kegiatan yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang berisi rincian kegiatan yang terdiri atas program, kegiatan, dan subkegiatan.

4) Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian/Lembaga.

5) Satker adalah satuan kerja/instansi atau dinas/badan yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

6) PA/KPA/KPB adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagai pimpinan lembaga/satuan kerja atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran/barang milik negara pada lembaga/satker yang bersangkutan.

7) PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab atas administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional.

8) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang ditunjuk KPA untuk memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP, ketersediaan pagu anggaran, kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja, kebenaran hak tagih, dan pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan, menguji tagihan serta menerbitkan SPM bila seluruh pendukung SPP dinyatakan memenuhi



2013, No.201 7

syarat.

9) Penanggung Jawab Kegiatan adalah pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas aspek teknis pelaksanaan kegiatan ST2013.

10) Staf Pengelola Keuangan adalah staf yang membantu bendahara pengeluaran dalam melakukan penatausahaan berkas-berkas pendukung SPJ.

11) SPM adalah Surat Perintah Membayar yang merupakan dokumen yang diterbitkan oleh KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain.

12) SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran yang merupakan dokumen yang dibuat oleh PPK dan disampaikan kepada KPA selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM.

13) KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai instansi vertikal Departemen Keuangan yang berada di bawah Kanwil DJPB yang memiliki kewenangan dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.

14) SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan KPPN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

15) Kanwil DJPB adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan di tingkat Provinsi yang memiliki kewenangan dalam melakukan revisi DIPA sampai level tertentu.

16) Rekening Pengeluaran adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang berasal dari pencairan anggaran dari SP2D dari KPPN yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA/POK.

17) UP adalah Uang Persediaan sebagai uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

18) TUP adalah Tambahan Uang Persediaan sebagai uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.

19) SPTB adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang merupakan pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PPK atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.

20) SKTJM adalah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.

21) Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang



2013, No.201 8

dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

22) SKPA adalah Surat Kuasa Penggunaan Anggaran merupakan surat kuasa yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) unit, eselon yang lebih tinggi (selaku KPA Asal) kepada KPA unit eselon yang lebih rendah (selaku KPA Penerima) dalam unit eselon I yang sama pada suatu departemen/kementerian negara/lembaga untuk menggunakan bagian tertentu dari pagu anggaran yang dimilikinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.

23) Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa.

24) Narasumber adalah orang yang memiliki keahlian dibidang tertentu dan dapat memberikan keterangan dan/atau penjelasan kepada orang lain tentang keahlian yang dimilikinya untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tertentu.

25) Wajib Pajak adalah orang yang menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 wajib dikenakan pajak. Dalam kegiatan ST2013 ini yang disebut wajib pajak adalah para penerima honor/upah kegiatan yang memenuhi kriteria untuk dikenakan pajak atas honor/upah kegiatan yang diterima.



2013, No.201 9

BAB II PENGELOLA ANGGARAN DAN KEGIATAN

Pengelolaan anggaran ST2013 perlu dilakukan secara tertib dan akuntabel. Uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengelola anggaran dalam pelaksanaan ST2013 di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota adalah:

2.1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. KPA adalah Kepala Satuan Kerja.

b. KPA mendapatkan delegasi dari Pengguna Anggaran (PA) untuk menunjuk dan menetapkan:

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

2) Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM);

3) Bendahara Pengeluaran;

4) Bendahara Penerimaan;

5) Bendahara Pengeluaran Pembantu;

6) Staf Pengelola Keuangan.

c. Tugas KPA adalah:

1) Menyusun POK, Anak POK, dan dokumen pelaksanaan anggaran lainnya;

2) Menerbitkan surat keputusan pengelola anggaran (SK Penetapan PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Staf Pengelola Keuangan), surat keputusan tim pelaksana kegiatan (SK Penanggung Jawab Kegiatan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan surat keputusan pelaksanaan kegiatan lainnya;

3) Melakukan pemantauan tahapan pelaksanaan kegiatan ST2013 dan melakukan koordinasi dalam pemecahan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan;

4) Menguji, membebankan pada akun yang tersedia, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN (dilaksanakan oleh PPSPM);

5) Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran;

6) Menyusunan dan menyampaikan laporan keuangan satker secara berkala (bulanan)

7) Melakukan tugas lainnya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.



2013, No.201 10

2.2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. PPK harus sudah mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan

Jasa. Apabila pada satker berkenaan belum ada yang memiliki sertifikat tersebut, maka tugas dan tanggungjawab PPK dirangkap oleh KPA.

b. Tugas PPK adalah:

1) Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa dan menetapkan paket-paket pekerjaan;

2) Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan barang/jasa;

3) Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pengadaan barang/jasa;

4) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa yang menjadi hak penyedia barang/jasa;

5) Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;

6) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada KPA;

7) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

8) Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa kepada KPA dengan Berita Acara;

9) Menandatangani pakta integritas sebelum kegiatan pengadaan barang/jasa dimulai;

10) Menandatangani perjanjian kerja/kontrak dengan petugas/mitra statistik;


2.3. Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) a. PJK ST2013 di BPS Provinsi ditetapkan sesuai dengan tupoksi

Bagian/Bidang yaitu:

1) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab terkait perencanaan, penyelesaian, dan pelaporan seluruh kegiatan administrasi;

2) Kepala Bidang Statistik Produksi bertanggung jawab terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan seluruh kegiatan pencacahan lapangan;

3) Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) bertanggung jawab terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengolahan, PES, publisitas ST2013, dan workshop.



2013, No.201 11

b. PJK ST2013 di BPS Kabupaten/Kota adalah:

1) Kasub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab terkait perencanaan, penyelesaian, dan pelaporan seluruh kegiatan administrasi;

2) Kepala Seksi Statistik Produksi bertanggung jawab terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan seluruh kegiatan pencacahan lapangan;

3) Kepala Seksi IPDS bertanggung jawab terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengolahan, PES, dan publisitas ST2013.

2.4. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) a. PPSPM di BPS Provinsi adalah Kepala Bagian Tata Usaha di BPS

Kabupaten/Kota adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.

b. Tugas PPSPM adalah:

1) Menguji kebenaran material surat-surat atau bukti-bukti tagihan;

2) Meneliti tersedianya pagu dana dalam DIPA atau POK;

3) Membebankan pengeluaran sesuai dengan akun yang sesuai;

4) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN dengan menerbitkan SPM.


2.5. Bendahara Pengeluaran (BP) a. BP adalah staf yang ditunjuk oleh KPA untuk melaksanakan tugas

perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja.

b. Tugas BP adalah:

1) Memeriksa kelengkapan berkas SPP/SPM, menguji kebenaran perhitungan tagihan SPP/SPM, dan meneliti ketersediaan dana;

2) Melakukan pengurusan SPM sampai dengan diterbitkannya SP2D oleh KPPN;

3) Menerima dan menyimpan UP/TUP, membayar honor dan tagihan, menyetor pajak, dan menatatausahakan BKU;

4) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;


2.6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) a. BPP adalah staf yang ditunjuk oleh KPA untuk melaksanakan tugas

perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja terbatas pada program atau kegiatan tertentu.



2013, No.201 12

b. Tugas BPP adalah:

1) Memeriksa kelengkapan berkas SPP/SPM, menguji kebenaran perhitungan tagihan SPP/SPM, dan meneliti ketersediaan dana;

2) Melakukan pengurusan SPM sampai dengan diterbitkannya SP2D oleh KPPN;

3) Menerima dan menyimpan uang muka kegiatan, membayar honor dan tagihan, menyetor pajak, dan menatatausahakan BKU;

4) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;


2.7. Staf Pengelola Keuangan (SPK) a. SPK adalah staf yang ditunjuk oleh KPA untuk membantu pelaksanaan

anggaran belanja.

b. KPA dapat menunjuk paling banyak 5 (lima) orang SPK apabila KPA bertugas merangkap sebagai PPK.

c. Apabila KPA dibantu oleh satu atau beberapa PPK, maka jumlah SPK yang dapat ditunjuk pada masing-masing PPK paling banyak 2 (orang).

d. Tugas SPK adalah membantu BP/BPP dalam:

1) memeriksa kelengkapan berkas SPP/SPM;

2) pengurusan SPM ke KPPN;

3) penatausahaan kelengkapan berkas pendukung SPJ;

4) penyetoran pajak;

5) melakukan tugas lainnya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

2.8. Petugas Penyimpan Barang Milik Negara (PPBMN)

a. PPBMN adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik negara.

b. Tugas PPBMN adalah:

1) menerima kiriman barang milik negara;

2) memeriksa kelengkapan sesuai surat pengantar/surat pesanan barang milik negara;

3) menyimpan tanda bukti penerimaan barang milik negara;

4) mengeluarkan barang milik negara sesuai alokasi yang ditentukan.

2.9. Petugas Receiving Batching (PRB) a. PRB adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, memeriksa kelengkapan,

melakukan batching, menyalurkan, dan menyimpan kuesioner ST2013.



2013, No.201 13

b. Tugas PAK adalah:

1) menerima kiriman kuesioner siap olah;

2) memeriksa kelengkapan kiriman;

3) melakukan batching sesuai klasifikasi tertentu;

4) menyalurkan ke unit terkait;

5) menyimpan kuesioner pasca pengolahan.

Catatan :

1. KPA, PPK, BP dan PPSPM dilarang merangkap jabatan sebagai Panitia/Pejabat Pengadaan.

2. Apabila satker BPS Kabupaten/Kota tidak dimungkinkan menunjuk staf sebagai PPK, PPSPM, dan BPP secara lengkap karena keterbatasan pegawai, maka :

a. Fungsi PPK atau PPSPM dapat dirangkap oleh KPA.

b. KPA tidak boleh merangkap sekaligus fungsi sebagai PPK dan PPSPM.

3. Jumlah alokasi dana untuk honor KPA, PPK, PPSPM, BP, dan SPK dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% dari pagu DIPA satker.



2013, No.201 14

BAB III STRUKTUR ANGGARAN

3.1. DIPA Kegiatan ST2013 dianggarkan dalam DIPA 054 pada program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, output Sensus Pertanian 2013, dengan jenis belanja sebagai berikut:

a. Belanja Barang dan Jasa (Akun 52)

b. Belanja Modal (Akun 53) khusuS untuk satker Sekretariat Utama BPS.

3.2. POK POK merupakan penjabaran dari DIPA. POK ST2013 dijabarkan dalam akun dan rincian sebagai berikut:

3.3. POK BPS Provinsi a. Belanja Bahan (521211), meliputi:

1) Pengadaan ATK dan Komputer Supplies

2) Perlengkapan Ratekda

3) Konsumsi Seminar dan Rapat Persiapan Publisitas

4) Pengadaan Materi Publisitas

5) Seminar Kit Publisitas

b. Honor Yang Terkait Output Kegiatan (521213), meliputi:

1) Honor Penanggung Jawab BPS Provinsi

2) Pengolahan Dokumen Pencacahan Lengkap (Ruta)

3) Upah Pencacahan SPP

4) Upah Pengawasan SPP

c. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), meliputi:

1) Penyelenggaraan Pelatihan Inda Pencacahan Lengkap

2) Penyelenggaraan Pelatihan Petugas SPP

3) Penyelenggaraan Pelatihan Petugas Pengolah

4) Asuransi Petugas Pencacahan Lengkap

5) Operasional Propinsi

6) Cadangan Operasional Kabupaten/Kota

7) Ratekda Pembinaan Teknis dan Administrasi



2013, No.201 15

8) Pengiriman Dokumen

9) Operasional Pengolahan

10) Penayangan Televisi dan Radio

d. Belanja Jasa Profesi (522151), meliputi:

1) Honor Nara Sumber

e. Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (524119), meliputi :

1) Perjalanan Pelatihan Inda Pencacahan Lengkap

2) Perjalanan Pelatihan Petugas SPP

3) Perjalanan Peserta Ratekda Pembinaan Teknis dan Administrasi

4) Perjalanan Monitoring Kualitas BPS Provinsi

3.4. POK BPS Kabupaten/Kota a. Belanja Bahan (521211), meliputi:

1) Pengadaan ATK dan Komputer Supplies

2) Penggandaan Bahan dan Materi

3) Seminat Kit

4) Konsumsi Seminar

5) Konsumsi Rapat Persiapan Pertemuan

b. Honor Yang Terkait Output Kegiatan (521213), meliputi:

1) Honor Penanggung Jawab BPS Kabupaten/Kota

2) Honor Instruktur Daerah Mengajar

3) Honor Camat

4) Honor Lurah/Kepala Desa

5) Honor Pencacahan Listing

6) Honor Kotim Listing

7) Upah Pengolahan Dokumen Pencacahan Lengkap

c. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), meliputi:

1) Penyelenggaraan Pelatihan Petugas Listing

2) Koordinasi Petugas di Lapangan

3) Operasional Daerah Sulit

4) Operasional BPS Kabupaten/Kota

5) Penayangan Televisi dan Radio



2013, No.201 16

d. Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (524119), meliputi:

1) Transpor Petugas Pelatihan Petugas Listing

2) Transpor Instruktur Daerah Mengajar

3) Transpor Monitoring Kualitas BPS Kabupaten/Kota

4) Transpor Petugas Pencacahan Lengkap ke Lapangan

5) Transpor Kortim ke Lapangan



2013, No.201 17

BAB IV PENGADAAN BARANG/JASA DAN TATA CARA PEMBAYARANNYA

Proses pengadaan barang/jasa kegiatan ST2013 tetap mengacu pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan peraturan-peraturan perubahannya. PPK bertugas membuat paket-paket kegiatan pengadaan barang/jasa. Agar tugas ini dapat terkoordinasi dengan baik, KPA, PPK, dan Pejabat atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa harus menyusun matriks Pengadaan Barang/Jasa terlebih dahulu.

Paket-paket atau matriks pengadaan barang/jasa dan tata cara pengadaannya tetap mengacu pada nilai paket pengadaan sebagai berikut :

Nilai Pengadaan

(Rp) Bukti Perjanjian Metode

Pengadaan Eksekutor

Sampai dengan 10.000.000,-

Bukti/Bon Pembelian

Pengadaan Langsung

Pejabat Pengadaan

Sampai dengan 50.000.000,-

Kuitansi Pengadaan Langsung

Pejabat Pengadaan

Sampai dengan 200.000.000

Surat Perintah Kerja Pengadaan Langsung

Pejabat Pengadaan

Lebih dari 200.000.000

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Pelelangan Sederhana

Panitia Pengadaan barang/Jasa

Catatan : Metode pengadaan untuk jasa akomodasi/hotel adalah penunjukan langsung

Tata cara pengadaan barang/jasa dan prosedur pencairan anggarannya adalah sebagai berikut :

4.1. Tata Cara Pengadaan Langsung a. Unit Kerja mengajukan Form Permintaan (OPS, CTK, dan Lain Lain)

sebagai Nota Dinas ditujukan ke KPA dengan tembusan PPK dan Pejabat Pengadaan;



2013, No.201 18

b. PPK melakukan survei harga untuk mendapatkan HPS dari barang/jasa dengan spesifikasi sesuai dengan Form Permintaan (OPS, CTK, dan Lain Lain);

c. PPK memerintahkan Pejabat Pengadaan melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan HPS yang telah ditetapkan;

d. Pejabat Pengadaan meminta Penyedia Barang/Jasa untuk menyampaikan Surat Permintaan Menawarkan Harga (SPMH);

e. Penyedia Barang/Jasa mengajukan Surat Penawaran Harga disertai dengan Isian Kualifikasi dan Pakta Integritas;

f. Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi Surat Penawaran Harga, Isian Kualifikasi, dan Pakta Integritas;

g. Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi harga apabila Surat Penawaran Harga, Isian Kualifikasi, dan Pakta Integritas tersebut memenuhi kriteria;

h. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi, dan Negosiasi Harga;

i. Pejabat Pengadaan menetapkan calon Penyedia Barang/Jasa dan mengusulkan kepada PPK untuk diterbitkan Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);

j. PPK menerbitkan SPPBJ; k. PPK dan Penyedia Barang/Jasa membuat Surat Perintah Kerja (untuk

kepentingan pembayaran) apabila nilai pengadaan diatas Rp 20.000.000; l. Penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa dibuktikan dengan Berita

Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp 50.000.000 cukup dibuktikan dengan Kuitansi.

4.2. Penunjukan Langsung (khusus untuk pengadaan jasa akomodasi/hotel) a. Form Permintaan (OPS, CTK, dan Lain Lain) sebagai Nota Dinas b. Surat Permintaan Pemilihan PBJ dari PPK ke Pejabat Pengadaan dengan

Lampiran HPS c. Surat Permintaan Dokumen Kualifikasi d. Berita Acara Penilaian Kualifikasi e. Surat Undangan Menyampaikan Dokumen Pengadaan f. Berita Acara Aanwijzing g. Surat Penawaran Harga (SPH) dari PBJ : Harga, Kualifikasi (Meterai),

Pakta Integritas, NPWP, Rekening Bank h. Surat Kuasa dari Direktur (Akta Notaris)bila Penanda tangan Berkas

Administrasi Bukan Direktur i. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran j. Berita Acara Evaluasi Administrasi , Teknis, dan Harga k. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga l. Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa m. Pengumuman Penetapan Penyedia Barang dan Jasa n. Surat Pernyataan Sahnya Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (Setelah 5

hari kerja tanggal Pengumuman atau Masa Sanggah) o. Surat Usul Penerbitan SPPBJ p. Surat Perjanjian /Kontrak q. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) untuk Pengadaan Jasa r. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) s. Surat Permintaan Pembayaran kepada KPA dari PBJ



2013, No.201 19

t. Invoice dan/atau Faktur u. Kuitansi v. Faktur Pajak w. SSP

4.3. Tata Cara Pelelangan Sederhana (lebih dari Rp 200.000.000,-) a. Unit Kerja mengajukan Form Permintaan (OPS, CTK, dan Lain Lain)

sebagai Nota Dinas ditujukan ke KPA dengan tembusan PPK dan Panitia Pengadaan;

b. PPK melakukan survei harga untuk mendapatkan HPS dari barang/jasa dengan spesifikasi sesuai dengan Form Permintaan (OPS, CTK, dan Lain Lain);

c. PPK memerintahkan Panitia Pengadaan melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan HPS yang telah ditetapkan;

d. Panitia Pengadaan mengumumkan Pelelangan Sederhana; e. Calon Penyedia Barang/Jasa mendaftar dan mengambil/mengunduh

Dokumen Pengadaan; f. Panitia Pengadaan melakukan aanwijzing/pemberian penjelasan kepada

calon Penyedia Barang/Jasa; g. Calon Penyedia Barang/Jasa memasukkan/mengunggah Dokumen

Penawaran; h. Panitia Pengadaan membuka Dokumen Penawaran; i. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi penawaran; j. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi; k. Panitia Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi; l. Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan; m. Panitia Pengadaan menetapkan pemenang pelelangan; n. Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang pelelangan; o. Masa sanggah diberlakukan; p. Jika tidak ada sanggahan atau sanggahan telah terjawab, Panitia

Pengadaan memberitahukan mengenai sahnya pemenang pelelangan kepada PPK;

q. PPK menerbitkan SPPBJ; r. Penyedia barang/jasa membuat dan menyampaikan Jaminan

Pelaksanaan kepada PPK; s. PPK dan Penyedia Barang/Jasa membuat Surat Perintah Kerja dan Surat

Pesanan; t. Penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa dibuktikan dengan Berita

Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). 4.4. Prosedur Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa

a. KPA/PPK membuat SPP dengan melampirkan bukti-bukti pendukung pembayaran dan mengajukannya kepada Pejabat Penguji/Penerbit SPM;

b. Kelengkapan SPP Belanja Bahan, meliputi ringkasan kontrak, kuitansi/ bukti pembayaran, faktur (invoice), SPTB, Faktur Pajak, dan Surat Setoran Pajak (SSP). Kelengkatan SPP ini disesuaikan dengan nilai pengadaannya;

c. Pejabat Penguji/Penerbit SPM menerbitkan SPM-GUP atau SPM-LS setelah meneliti SPP dan bukti-bukti pendukungnya. Jenis SPM yang



2013, No.201 20

diterbitkan disesuaikan dengan nilai pengadaan atau uang persediaan tunai di kas BP;

d. Bendahara menyerahkan SPM kepada KPPN dengan melampirkan SPTB, Faktur Pajak, dan SSP;

e. BP dapat langsung membayar kuitansi tersebut dengan uang persediaan atau tambahan uang persediaan yang ada di Kas bila nilai pengadaan paling tinggi Rp 20.000.000,- termasuk penyetoran pajaknya;

f. KPPN akan menerbitkan SP2D-LS atau SP2D-GUP. 4.5. Standar Berkas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Silakan mengakses isi CD penyerta yang merepresentasikan Standar Berkas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa mencakup standar berkas dokumen masing-masing untuk Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung (khusus untuk pengadaan jasa akomodasi/hotel), dan Pelelangan Sederhana.



2013, No.201 21

BAB V PENG-SPJ-AN BELANJA/HONOR DAN CARA PEMBAYARANNYA

5.1. Belanja Bahan Belanja bahan dengan nilai transaksi dibawah Rp 20.000.000,- dapat dibayar secara tunai oleh bendahara dengan menggunakan dana UP/TUP yang ada. Cara peng-spj-an pengadaan barang/jasa (belanja bahan) dengan nilai dibawah Rp 20.000.000,- dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pengadaan ATK, Komputer Supplies, atau Perlengkapan Ratekda

1. Kelengkapan SPJ Pengadaan ATK, Komputer Supplies, atau Perlengkapan Ratekda adalah sebagai berikut :

a) Kuitansi Pembelian.

b) Faktur Pembelian.

c) Faktur Pajak (apabila nilai transaksi Rp 1.000.000 ke atas).

d) SSP PPN (apabila nilai transaksi Rp 1.000.000 ke atas).

e) SSP PPh Pasal 22 (apabila nilai transaksi Rp 2.000.000 ke atas).

f) SPT Masa PPh Pasal 22.

g) SPT Masa PPN.

2. Contoh Kuitansi Pembelian ATK, Komputer Supplies, atau Perlengkapan Ratekda:

CV. Bumi Hijau Sentosa

Jl. Tuk Kalinongko no. 36

Jambi

NPWP . 01.775.869.9-009.000

KWITANSI

Nomor : 3405/BHS/IV/2013

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Jambi

Jl. A. Yani Telanaipura Jambi 36122

Banyaknya uang : Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Pengadaan Komputer Supplies ST2013

BPS Propinsi Jambi

Jambi, 3 Maret 2013

Rp. 9.977.000,-

Perwari G. Noorhidayat

Direktur



2013, No.201 22

3. Contoh Faktur Pembelian ATK, Komputer Supplies, atau Perlengkapan Ratekda:

CV. Bumi Hijau Sentosa Kepada Yang Terhormat :

Jl. Tuk Kalinongko no. 36 Kuasa Pengguna Anggaran

Jambi BPS Provinsi Jambi

NPWP . 01.775.869.9-009.000 Jl. A. Yani Telanaipura

Jambi 36122

FAKTUR


No Jenis/Spesifikasi Barang Volume Harga Satuan Jumlah Harga

1 Toner HP Q 7553 A 8 buah 915.000 7.320.000

2 Tinta Duplo 5 tube 350.000 1.750.000

Terbilang : Sub Jumlah 9.070.000

Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh PPN 907.000

tujuh ribu rupiah Jumlah 9.977.000

Jakarta, 3 Maret 2013


Direktur



2013, No.201 23

4. Contoh Faktur Pajak Pembelian ATK, Komputer Supplies, atau Perlengkapan Ratekda

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000.12.00000001

Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV. Bumi Hijau Sentosa

Alamat : Jl. Tuk Kalinongko no. 36 Jambi

NPWP : 01.775.869.9-009.000

Tanggal Pengukuhan PKP : -

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Jambi

Alamat : Jalan A. Yani Telanaipura Jambi 36122

NPWP : 00.492.596.2-075.000

No. Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak

Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin

(Rp)

1 Pengadaan Komputer Supplies 9.977.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin 9.977.000

Dikurangi Potongan Harga -

Dikurangi Uang Muka Yang Telah Diterima -

Dasar Pengenaan Pajak 100/110 x Rp 9.977.000 9.070.000

PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak 907.000



2013, No.201 24

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Jambi, 3 Maret 2013

Tarif DPP PPn BM

…….. %

Rp ……………….

Rp ………………

…….. %

Rp ……………….

Rp ………………

…….. %

Rp ……………….

Rp ………………

…….. %

Rp ……………….

Rp ………………


Jumlah Rp ………………

Direktur



2013, No.201 25

5. Contoh SSP PPN Pembelian ATK, Komputer Supplies, atau Perlengkapan Ratekda:



2013, No.201 26

6. Contoh SSP PPh Pasal 22 Pembelian ATK, Komputer Supplies, atau Perlengkapan Ratekda:



2013, No.201 27

7. Contoh SPT Masa PPh Pasal 22

X



2013, No.201 28

8. Contoh SPT Masa PPN

b. Pembelian Konsumsi untuk Rapat-rapat Persiapan



2013, No.201 29

1) Kelengkapan SPJ Pembelian Konsumsi untuk Rapat-rapat Persiapan adalah sebagai berikut:

a) Undangan Rapat

b) Daftar Hadir

c) Risalah Rapat

d) Kuitansi Pembelian Konsumsi dan Makanan Ringan

e) SSP PPh Pasal 22 (apabila nilai transaksi Rp 2.000.000 ke atas)

2) Contoh Undangan Rapat

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara

Jalan Kantor Baru No. 99 Bulungan

Nomor : 1200.035 Bulungan, 14 Pebruari 2013

Perihal : Undangan Rapat

Persiapan ST2013

Kepada Yang Terhormat :

1. Para Kepala Bidang dan Bagian

2. Panitia (terlampir)

di lingkungan BPS

Provinsi Kalimantan Utara

Dalam rangka rapat persiapan penyelenggaraan pelatihan instruktur daerah ST2013

diminta kehadiran saudara pada :



2013, No.201 30

Hari/Tanggal : Senin, 18 Pebruari 2013

Pukul : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Utama

Mengingat pentingnya acara ini, kami mengharapkan agar saudara dapat hadir tepat waktu.

Kepala BPS Propinsi

Kalimantan Utara

Yudha Isverianto

NIP. 19680229 199303 1 002

3) Contoh Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

Rapat Persiapan Pelatihan Instruktur Daerah ST2013 BPS Propisi Kalimantan Utara

Hari/Tanggal : Senin, 18 Pebruari 2013

Jam : 09.00 s.d. selesai

Pimpinan Rapat : Yudha Isverianto

No. Nama Bidang/Bagian Tanda Tangan



2013, No.201 31

4) Contoh Risalah Rapat

RISALAH RAPAT

Rapat Persiapan Pelatihan Instruktur Daerah ST2013 BPS

Propisi Kalimantan Utara

1. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai penanggung jawab umum pelaksanaan pelatihan instruktur daerah terkait penentuan tempat pelatihan, penyediaan uang saku, honor narasumber, dan pemberkasan LS Akomodasi dan Konsumsi Pelatihan.

2. Kepala Bidang Statistik Produksi bertanggung jawab dalam bidang materi teknis pelatihan

3. Kepala Bidang lainnya membantu pemantauan pelaksanaan pelatihan di setiap kelas berdasarkan Kabupaten/Kota binaannya.

5) Contoh Kwitansi Pembelian Konsumsi dan Makanan Ringan



2013, No.201 32

Restoran Antiluwe Lan Ngelak

Jl. Gelatik III No. 147

Bulungan

NPWP . 01.563.732.8-007.000

KWITANSI

Nomor : 103/ALN/3/2013

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Kalimantan Utara

Jl. Kantor Baru No. 99 Bulungan

Banyaknya uang : Delapan ratus dua puluh ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Pembelian paket snak dan makan siang dengan rincian :

- Snack @ Rp. 10.000,- * 20 = Rp 200.000,-

- Makan @ Rp. 31.000,- * 20 = Rp 620.000,-

Jumlah = Rp 820.000,-

Bulungan, 18 Pebruari 2013

Rp. 820.000,-

Nike Ulen Cahya

Direktur

6) Contoh SSP PPh Pasal 22

Nilai transaksi pembelian snak dan makan siang hanya sebesar Rp 820.000,- (masih dibawah Rp 2.000.000,-) maka tidak perlu dilakukan



2013, No.201 33

pemotongan PPh Pasal 22.

Perlu diperhatikan bahwa pembelian makanan dan minuman yang disajikan di restoran/rumah makan tidak perlu dikenakan PPN walaupun transaksinya lebih dari Rp 1.000.000,-

5.2. Honor Terkait Output Kegiatan Pembayaran honor dan upah dapat dilakukan secara LS (melalui rekening bendahara pengeluaran atau rekening penerima honor) dan menggunakan dana UP/TUP. BPS menyarankan agar pembayaran honor dilakukan dengan menggunakan dana UP/TUP.

Tata cara pembuatan SPJ untuk pembayaran honor terkait output kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Honor Penanggung Jawab BPS Provinsi

1) Penanggung Jawab BPS Provinsi adalah Penanggung Jawab Kegiatan Sensus Pertanian 2013 di satker BPS Provinsi, terdiri dari : Kepala BPS Provinsi (Pengarah), Kepala Bagian Tata Usaha (Penanggung Jawab Administrasi), Kepala Bidang Statistik Produksi (Penanggung Jawab Pencacahan), Kepala Bidang IPDS (Penanggung Jawab Pengolahan), Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Tata Usaha (Ketua), Kepala Seksi di lingkungan Bidang Statistik Produksi (Ketua), Kepala Seksi di lingkungan Bidang IPDS (Ketua), Staf Inti di Bagian Tata Usaha (Anggota), di Bidang Statistik Produksi (Anggota), dan Staf Inti di Bidang IPDS (Anggota).

2) Satuan pembayaran orang bulan (OB), dengan rincian pembayaran setiap bulan mulai Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 sebagai berikut :

No. Jabatan dalam Tim Besar honor per

Bulan

(Rp)*)

1. Pengarah 500.000,-

2. Penanggung Jawab 450.000,-

3. Ketua 400.000,-

4. Anggota 300.000,-

*) Rate honor sesuai Standar Biaya Tahun 2012



2013, No.201 34

3) Kelengkapan SPJ sebagai berikut:

a) SK KPA tentang Penanggung Jawab Kegiatan ST2013 di BPS Provinsi;

b) SPJ Honor Penanggung Jawab Kegiatan BPS Provinsi;

c) SSP PPh Pasal 21;

d) Bukti Potong PPh Pasal 21;

e) Bukti SPT Masa PPh Pasal 21.

4) Contoh SK KPA tentang Penanggung Jawab Kegiatan ST2013 di BPS Provinsi


KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 001 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN SENSUS PERTANIAN 2013

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN ANGGARAN 2013

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sensus Pertanian 2013 di Provinsi Kalimantan Utara, perlu menetapkan Penanggung Jawab Kegiatan Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);



2013, No.201 35

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;

8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 11/PB/2011;

10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 999/PA/2012 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013 di BPS Provinsi Kalimantan Utara;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara Nomor 054 tanggal 31 Desember 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Membentuk Penanggung Jawab Kegiatan Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab Kegiatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Kepada Penanggung Jawab dapat diberikan honorarium per-bulan berdasarkan rate bruto sesuai jabatan dalam Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara Nomor 054 tanggal



2013, No.201 36

31 Desember 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulungan

Pada tanggal 2 Januari 2013

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

YUDHA ISVERIANTO



2013, No.201 37

LAMPIRAN I



PROVINSI KALIMANTAN UTARA


TENTANG PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2013



TAHUN ANGGARAN 2013

No. Nama Golongan Jabatan

Dalam Tim

Honor per bulan

(Rp)

1. Yudha IV/d Pengarah 500.000,-

2. Arief IV/b Penanggung Jawab 450.000,-

3. Atok III/d Ketua 400.000,-

4. Puji III/b Anggota 300.000,-

5. Evi II/d Anggota 300.000,-


YUDHA ISVERIANTO



2013, No.201 38

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 001 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB



TAHUN ANGGARAN 2013

No. Nama Jabatan dalam Tim Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Yudha Pengarah

Mengarahkan penanggungjawab tim terhadap kelancaran kegiatan ST2013 secara keseluruhan baik teknis maupun administrasi di Provinsi Kalimantan Utara

2. Arief Penanggung Jawab

Mengarahkan ketua tim terhadap kelancaran kegiatan ST2013 secara keseluruhan baik teknis maupun administrasi di Provinsi Kalimantan Utara

3. Atok Ketua

Bertanggungjawab terhadap koordinasi dengan anggota dalam rangka penyelesaian materi yang menjadi tanggungjawabnya di Provinsi Kalimantan Utara.

4. Puji Anggota

Bertanggungjawab membantu ketua dalam kelancaran pelaksanaan tugas baik bersifat teknis maupun administrasi di Provinsi Kalimantan Utara.

5. Evi Anggota

Bertanggungjawab membantu ketua dalam kelancaran pelaksanaan tugas baik bersifat teknis maupun administrasi di Provinsi Kalimantan Utara.


YUDHA ISVERIANTO



2013, No.201 39

5) Contoh SPJ Honor Penanggung Jawab Kegiatan di BPS Provinsi

Honor Penanggung Jawab Kegiatan Sensus Pertanian 2013

BPS Provinsi Kalimantan Utara

Bulan : Januari s.d. Maret 2013

Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Output : Sensus Pertanian 2013

No. Nama Gol.

Jabatan dalam Tim

Honor per

bulan (Rp)

Banyak

bulan

Jumlah bruto (Rp)

Potongan PPh Pasal

21 (Rp)

Jumlah honor

diterima (Rp)

Tanda tangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Yudha

IV/d

Pengarah 500.000

3 1.500.000

225.000

1.275.000

2. Arief IV/b

Penanggung Jawab

450.000

3 1.350.000

202.500

1.147.500

3. Atok III/d

Ketua 400.000

3 1.200.000

60.000 1.140.000

4. Puji III/b

Anggota 300.000

3 900.000 45.000 855.000

5. Evi II/d Anggota 300.000

3 900.000 900.000

Jumlah 5.850.000

532.500

5.317.500

Lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah

Bulungan, 1 April 2013

Lunas tanggal : 1 April 2013 Setuju dibayar, Pembuat daftar,

Bendahara Pengeluaran,

Pejabat Pembuat Komitmen

BPS Provinsi Kalimantan Utara



2013, No.201 40

Pujiharti Lestari Nuli Wandansari Andi Julia Reviana

NIP. 19781231 200003 1 003

NIP. 19680513 199303 1 002

NIP. 19781120 200003 1 003

Petunjuk Pengisian SPJ

1.

Nama penerima honor (kolom 2) harus sama dengan nama yang tertulis dalam SK KPA;

2.

Golongan (kolom 3) sesuai SK terakhir;

3.

Jabatan dalam Tim (kolom 4) sesuai SK KPA;

4.

Rate honor (kolom 5) sesuai SK KPA;

5.

Rate PPh Pasal 21 (kolom 8) sesuai ketentuan PPh (lihat Bab VII PPN dan PPH)



2013, No.201 41




2013, No.201 42

7) Contoh Bukti Potong PPh Pasal 21



2013, No.201 43

8) Contoh Bukti SPT Masa PPh Pasal 21



2013, No.201 44

b. Honor Penanggung Jawab BPS Kabupaten/Kota

1) Penanggung Jawab BPS Kabupaten/Kota adalah Penanggung Jawab Kegiatan Sensus Pertanian 2013 di satker BPS Kabupaten/Kota, terdiri dari : Kepala BPS Kabupaten/Kota (Pengarah), Kepala Subbagian Bagian Tata Usaha (Penanggung Jawab Administrasi), Kepala Seksi Statistik Produksi (Penanggung Jawab Pencacahan), Kepala Seksi IPDS (Penanggung Jawab Pengolahan), Kepala Seksi Statistik Sosial (Anggota), Kepala Seksi Statistik Distribusi (Anggota) serta Kepala Seksi Neraca dan Analisis Statistik (Anggota).

2) Satuan pembayaran orang bulan (OB), dengan rincian pembayaran setiap bulan mulai Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dengan rate sebagai berikut :



2013, No.201 45

No. Jabatan dalam Tim Besar honor per

Bulan

(Rp)

1. Pengarah 450.000,-

2. Penanggung Jawab 400.000,-

3. Ketua 300.000,-

4. Anggota 250.000,-

3) Kelengkapan SPJ sebagai berikut :

a) SK KPA tentang Penanggung Jawab Kegiatan ST2013 di BPS Kabupaten/Kota;

b) SPJ Honor Penanggung Jawab Kegiatan BPS Kabupaten/Kota;


d) Bukti Potong PPh Pasal 21;

4) Contoh SK KPA tentang Penanggung Jawab Kegiatan ST2013 di BPS Kabupaten/Kota




TENTANG


BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

PROVINSI PAPUA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2013


Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sensus Pertanian 2013 di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat, perlu



2013, No.201 46

menetapkan Penanggung Jawab Kegiatan Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;










10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 999/PA/2012 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013 di BPS Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Nomor 054 tanggal 31 Desember 2012;



2013, No.201 47

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Membentuk Penanggung Jawab Kegiatan Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab Kegiatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Kepada Penanggung Jawab dapat diberikan honorarium per-bulan berdasarkan rate bruto sesuai jabatan dalam Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Nomor 054 tanggal 31 Desember 2012.


Ditetapkan di Momiwaren




KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

PROVINSI PAPUA BARAT,

RIFALDIANSYAH



2013, No.201 48

LAMPIRAN I



KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



TENTANG

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANOKWARI SELATAN


TAHUN ANGGARAN 2013


BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

No. Nama Golongan Jabatan

Dalam Tim

Honor per bulan

(Rp)

1. Rifadliansyah IV/b Pengarah 450.000,-

2. Ismail III/d Penanggung Jawab 400.000,-

3. Raka III/b Ketua 300.000,-

4. Zahra III/a Anggota 250.000,-

5. Alia II/d Anggota 250.000,-


RIFADLIANSYAH



2013, No.201 49

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 001 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

No. Nama Jabatan dalam Tim Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Rifadliansyah Pengarah

Mengarahkan penanggungjawab tim terhadap kelancaran kegiatan ST2013 secara keseluruhan baik teknis maupun administrasi di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat.

2. Ismail Penanggung Jawab

Mengarahkan ketua tim terhadap kelancaran kegiatan ST2013 secara keseluruhan baik teknis maupun administrasi di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat.

3. Raka Ketua

Bertanggungjawab terhadap koordinasi dengan anggota dalam rangka penyelesaian materi yang menjadi tanggungjawabnya di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat.

4. Zahra Anggota

Bertanggungjawab membantu ketua dalam kelancaran pelaksanaan tugas baik bersifat teknis maupun administrasi di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat.

5. Alia Anggota

Bertanggungjawab membantu ketua dalam kelancaran pelaksanaan tugas baik bersifat teknis maupun administrasi di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat.


RIFADLIANSYAH



2013, No.201 50

5) Contoh SPJ Honor Penanggung Jawab Kegiatan di BPS Kabupaten/Kota

6) Contoh SSP PPh Pasal 21 dan Bukti Potong PPh Pasal 21

Contoh dan cara pengisian SSP PPh Pasal 21 dan Bukti Potong PPh Pasal 21 dapat dilihat pada contoh yang telah diuraikan sebelumnya.

c. Honor Pencacahan Lengkap

1) Honor pencacahan dibayarkan kepada PCL. PCL terdiri atas Mitra PNS, atau Mitra Non PNS. Seluruh PCL diikat dengan perjanjian kerja (kontrak) dan diberi honor pada kisaran Rp 2.300.000,- s.d. Rp 2.700.000 per bulan.

2) Tabel Rate Upah Maksimal PCL dan Kortim menurut Provinsi adalah sebagai berikut :



2013, No.201 51


a) Dokumen Perjanjian Kerja Pencacah Lapangan;

b) SPJ Honor Pencacahan Lengkap;


d) Bukti Potong PPh Pasal 21.

4) Contoh Dokumen Perjanjian Pencacahan Lengkap



2013, No.201 52

i. Contoh Dokumen Perjanjian Kerja Pencacah Lengkap

PERJANJIAN KERJA PENCACAH LENGKAP ST2013 BPS KABUPATEN MOROWALI NOMOR: 001/PK-PL/7203/4-II/2013

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Morowali, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUNG BIN KAHAR : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. ALFA VIRA : Guru TK Kuncup Mekar Semerbak, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, RT 005/ RW 03, Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Pencacah Lengkap yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, sebagai Pencacah Lengkap Sensus Pertanian 2013.

Pasal 2 Jangka waktu penyelesaian perjanjian terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal 15 Juni 2013.

Pasal 3 PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, dengan jangka waktu, tugas, dan kewajiban pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Pencacah dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.



2013, No.201 53

Pasal 4 Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PIHAK KEDUA berhak untuk diasuransikan, mendapatkan biaya transpor ke lapangan, dan upah pencacahan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari PIHAK PERTAMA, yang dipotong untuk PPh Pasal 21 dan bea materai.

Pasal 5 Pembayaran upah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sekaligus setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PIHAK PERTAMA, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 6 PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan menerbitkan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja.

Pasal 7 Apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlampaui, maka penyelesaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA tidak dapat dimintai pembayaran untuk kelebihan waktu tersebut.

Pasal 8

(1) Apabila PIHAK KEDUA ingkar janji atau mengundurkan diri dengan tidak menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, maka wajib membayar denda sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Dikecualikan untuk tidak mengembalikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendapatkan upah dari PIHAK PERTAMA dengan diperhitungkan secara proporsional sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan, apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia, mengundurkan diri karena sakit dengan keterangan rawat inap, kecelakaan dengan keterangan kepolisian, pindah domisili ke luar kota/kabupaten dengan keterangan pindah dari kecamatan, atau PIHAK KEDUA telah diberikan surat pemutusan perjanjian kerja dari PIHAK PERTAMA.



2013, No.201 54

Pasal 9

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini berlaku ketentuan dalam Peraturan/Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik yang mengatur hal yang sama.

Pasal 10

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Morowali. Demikian Perjanjian ini dibuat, tanpa paksaan dari PIHAK manapun dan untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ALFA VIRA

PIHAK PERTAMA,

AGUNG BIN KAHAR



2013, No.201 55

ii. Contoh Dokumen Perjanjian Kerja Koordinator Tim Pelaksana Lapangan

PERJANJIAN KERJA KOORDINATOR TIM PELAKSANA LAPANGAN ST2013 BPS KABUPATEN BANDUNG NOMOR: 001/PK-KT/7203/II/2013

Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ENCEP : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. DADI SISWANTO : Mahasiswa, berkedudukan di Jalan Cimanganti Kidul, RT 003/ RW 07, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Pencacah Lengkap yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, sebagai Koordinator Pelaksana Lapangan Sensus Pertanian 2013.

Pasal 2 Jangka waktu penyelesaian perjanjian terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal 15 Juni 2013.

Pasal 3 PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, dengan jangka waktu, tugas, dan kewajiban pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Pencacah dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PIHAK KEDUA berhak untuk diasuransikan, mendapatkan biaya transpor ke lapangan,



2013, No.201 56

dan upah pencacahan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari PIHAK PERTAMA, yang dipotong untuk PPh Pasal 21 dan bea materai.

Pasal 5

Pembayaran upah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sekaligus setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PIHAK PERTAMA, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 6 PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan menerbitkan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja.

Pasal 7 Apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlampaui, maka penyelesaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA tidak dapat dimintai pembayaran untuk kelebihan waktu tersebut.

Pasal 8 (1) Apabila PIHAK KEDUA ingkar janji atau mengundurkan diri dengan tidak

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, maka wajib membayar denda sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Dikecualikan untuk tidak mengembalikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendapatkan upah dari PIHAK PERTAMA dengan diperhitungkan secara proporsional sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan, apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia, mengundurkan diri karena sakit dengan keterangan rawat inap, kecelakaan dengan keterangan kepolisian, pindah domisili ke luar kota/kabupaten dengan keterangan pindah dari kecamatan, atau PIHAK KEDUA telah diberikan surat pemutusan perjanjian kerja dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 9 Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini berlaku ketentuan dalam Peraturan/Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik yang mengatur hal yang sama.



2013, No.201 57

Pasal 10 Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Morowali. Demikian Perjanjian ini dibuat, tanpa paksaan dari PIHAK manapun dan untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

DADI SISWANTO

PIHAK PERTAMA,

ENCEP

Catatan:

Siapkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja.



2013, No.201 58

5) Contoh SPJ Honor Pencacahan Lengkap

Honor Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013

BPS Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Bulan : Mei 2013




No. Nama Gol. Honor per bulan (Rp)

Banyak

bulan

Jumlah bruto (Rp)

Potongan PPh

Pasal 21 (Rp)

Jumlah honor

diterima (Rp)

Tanda tangan

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Alfa Vira

III/a 2.000.000 1 2.000.000 100.000 1.900.000

2. Asep II/d 2.000.000 1 2.000.000 0 2.000.000

3. Purwo - 2.000.000 1 2.000.000 40.800 1.959.200

4. Dewi - 2.000.000 1 2.000.000 40.800 1.959.200

5. Mira - 2.000.000 1 2.000.000 40.800 1.959.200

Jumlah 10.000.000

222.400 9.777.600

Sepuluh juta rupiah

Bungku, 1 April 2013


Bendahara Pengeluaran,


BPS Kabupaten Manokwari Selatan Propinsi Papua Barat



2013, No.201 59

Ahmad Fauji Agung bin Kahar Raditya Pratama

NIP. 19781231 200003 1 003

NIP. 19680513 199303 1 002

NIP. 19781120 200003 1 003

Petunjuk Pengisian SPJ

1. Nama penerima honor (kolom 2) harus sama dengan nama yang tertulis dalam Perjanjian Kerja;

2. Golongan (kolom 3) hanya di isi sesuai SK terakhir apabila mitra berstatus PNS. Bila mitra bukan PNS diisi dengan tanda “-“;

4. Rate honor (kolom 5) sesuai Perjanjian Kerja;

5. Rate PPh Pasal 21 (kolom 8) sesuai ketentuan PPh (lihat Bab VII PPN dan PPH)



d. Upah Pengolahan Dokumen Pencacahan Lengkap

1) Upah pengolahan dokumen dibayarkan kepada petugas pengolah. Petugas pengolah adalah mitra pengolahan. PNS BPS diperbolehkan menjadi petugas pengolah dengan syarat bahwa pekerjaan pengolahan dilakukan di luar jam kerja.

2) Upah petugas pengolah ditetapkan sebesar Rp 30.000,- per blok sensus (BS).


a) SKKPA tentang Petugas Pengolah Dokumen ST2013;

b) Rekap Pengolahan Dokumen ST2013

c) SPJ Upah Pengolahan Dokumen;

d) SSP PPh Pasal 21;

e) Bukti Potong PPh Pasal 21.

4) Contoh SKKPA tentang Petugas Pengolah Dokumen ST2013



2013, No.201 60

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat



TENTANG

PETUGAS PENGOLAH DOKUMEN SENSUS PERTANIAN 2013

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2013


Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengolahan dokumen Sensus Pertanian 2013 di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Petugas Pengolah Dokumen Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

(Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);







8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008



2013, No.201 61

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 11/PB/2011;

10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 999/PA/2012 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013 di BPS Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik

Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Nomor 054 tanggal 31 Desember 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PETUGAS

PENGOLAH DOKUMEN SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Membentuk Petugas Pengolah Dokumen Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya disebut Petugas Pengolah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengolah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan entri data dokumen ST2013-P dengan menggunakan aplikasi yang telah tersedia dengan baik dan benar sesuai waktu yang telah ditetapkan.

KETIGA : Kepada Petugas Pengolah dapat diberikan honorarium bruto sebesar Rp 30.000,- per blok sensus (BS).

KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Nomor 054 tanggal 31 Desember 2012.


Ditetapkan di Parigi




KABUPATEN PANGANDARAN

PROVINSI JAWA BARAT,

DONI FAHLADI



2013, No.201 62

LAMPIRAN I




PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG .......................

PETUGAS PENGOLAH DOKUMEN SENSUS PERTANIAN 2013

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANGANDARAN

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

No. Nama Pekerjaan Utama Keterangan

1. Daddy Doxa Wiraswasta -

2. R. Dewanti PNS III/a

3. Hanum Dewi Wiraswasta -

4. Lukman PNS II/c

5. Narendroyono Carik -



PROVINSI JAWA BARAT,

DONI FAHLADI



2013, No.201 63

5) Contoh Rekap Pengolahan Dokumen ST2013-P

DAFTAR REKAP PENGOLAHAN DOKUMEN

ST2013-P

BPS KABUPATEN PANGANDARAN

PROVINSI JAWA BARAT

No. Nama Petugas Pengolah Jumlah Dokumen

ST2013-P

(Blok Sensus)

(1) (2) (3)

1. Daddy Doxa 3

2. R. Dewanti 7

3. Hanum Dewi 6

4. Lukman 5

5. Narendroyono 8

Jumlah 29



2013, No.201 64

6) Contoh SPJ Upah Pengolahan Dokumen

Upah Pengolahan Dokumen ST2013-P

BPS Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat

Bulan : Agustus 2013




No. Nama Gol. Honor per BS

(Rp)

Banyak BS

Jumlah bruto (Rp)

Potongan PPh Pasal

21 (Rp)

Jumlah honor

diterima (Rp)

Tanda tangan

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Daddy Doxa Mitra 30.000,- 3 90.000,- 0,- 90.000,-

2. R. Dewanti III/a 30.000,- 7 210.000,- 10.500,- 199.500,-

3. Hanum Dewi Mitra 30.000,- 6 180.000,- 0,- 180.000,-

4. Lukman II/c 30.000,- 5 150.000,- 0,- 150.000,-

5. Narendroyono Mitra 30.000,- 8 240.000,- 0,- 240.000,-

Jumlah 870.000,- 10.500,- 859.500,-

Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah

Parigi, 1 April 2013


Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen

BPS Kabupaten Pangandaran

Propinsi Jawa Barat

Lilis Sugelis Aniek Oktavianiek Lukman

NIP. 19781231 200003 1 003 NIP. 19680513 199303 1002 NIP. 19781120 200003 1 003



2013, No.201 65



5.3. Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Pembayaran belanja barang non operasional lainnya dapat dilakukan melalui mekanisme LS atau pembayaran tunai oleh bendahara pengeluaran dengan dana UP/TUP yang ada.

Apabila nilai transaksi pembayaran belanja barang non operasional lainnya dibawah Rp 20.000.000,- bendahara pengeluaran dapat membayarnya secara tunai. Sedangkan bila nilai transaksi pembayaran Rp 20.000.000,- ke atas maka pembayaran dilakukan secara LS Rekanan (pihak ke 3).

Tata cara peng-SPJ-an belanja barang non operasional lainnya adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pelatihan Petugas

1) Kelengkapan SPJ Pelatihan Petugas adalah :

i. Berkas Pengadaan Penyediaan Jasa Akomodasi dan Konsumsi

ii. Surat Perintah Kerja Penyediaan Akomodasi dan Konsumsi (apabila nilai transaksi diatas Rp 200.000.000,- harus dibuatkan Surat Perjanjian Kerja)

iii. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

iv. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

v. Daftar Hadir Peserta Pelatihan Petugas

vi. Surat Permintaan Pembayaran Pekerjaan

vii. Kwitansi

viii. Berita Acara Pembayaran

ix. Faktur/Invoice

x. Faktur Pajak

xi. SSP PPN

xii. SSP PPh Pasal 23

Pembahasan kelengkapan SPJ pelatihan petugas akan kami berikan contoh dari SPJ Pengadaan Paket FullBoard Meeting Pelatihan Innas dalam rangka Updating Direktori Perusahaan ST2013.

Contoh SPJ ini dapat digunakan dalam pengadaan Penyediaan Jasa Akomodasi dan Konsumsi Pelatihan Petugas ST2013 di BPS



2013, No.201 66

Kabupaten/Kota atau Penyediaan Jasa Akomodasi dan Konsumsi Pelatihan Instruktur Daerah ST2013 di BPS Provinsi.

2) Contoh Berkas Pengadaan Penyediaan Jasa Akomodasi dan Konsumsi

Contoh berkas pengadaan penyediaan jasa akomodasi dan konsumsi pelatihan petugas dijelaskan lebih lanjut dalam Bab Pengadaan Barang/Jasa dan Tata Cara Pembayarannya.

3) Contoh Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian Kerja Penyediaan Akomodasi dan Konsumsi

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : P2IS/2910/16.04.03/K/2012

PENGADAAN PAKET FULLBOARD MEETING

PELATIHAN INNAS DALAM RANGKA

UPDATING DIREKTORI PERUSAHAAN ST2013

antara


dengan

PT. PUDJIADI & SONS Tbk – JAYAKARTA TOWER HOTEL

Pada hari ini, Senin tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta antara pihak-pihak :

I. BADAN PUSAT STATISTIK berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo no. 6-8 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili secara sah oleh FIRDAUS, SE., MM, Pejabat Pembuat Komitmen Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik untuk Kode Kegiatan 2910 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 010206/SKKPA/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 110212/SKKPA/2011 tanggal 2 November 2011, untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II. PT. PUDJIADI & SONS Tbk – JAYAKARTA TOWER HOTEL, dengan alamat Jayakarta Tower Hotel berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk no. 126 Jakarta dalam hal ini diwakili secara sah oleh MADE PUDJAYANTI WIDHIA selaku Sales & Marketing Manager PT. PUDJIADI & SONS Tbk – JAYAKARTA



2013, No.201 67

TOWER HOTEL, dari dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT. PUDJIADI & SONS Tbk – JAYAKARTA TOWER HOTEL berdasarkan Surat Kuasa nomor : 064/SK-MKT/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

MENGINGAT BAHWA:

a. PIHAK PERTAMA telah meminta PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Fullboard Meeting Pelatihan Innas dalam rangka Updating Direktori Perusahaan ST2013 sebagaimana diterangkan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Paket Fullboard Meeting Pelatihan Innas dalam rangka Updating Direktori Perusahaan ST2013 nomor : P2IS/2910/16.04.02/SPP/2012 tanggal 16 April 2012;

b. PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK PERTAMA, memiliki keahlian professional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pengadaan Paket Fullboard Meeting Pelatihan Innas dalam rangka Updating Direktori Perusahaan ST2013 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini.

c. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perintah Kerja ini, dengan mengikat pihak yang diwakili.

d. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perintah Kerja ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Perintah Kerja setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perintah Kerja ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Perintah Kerja ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama disebut PARA PIHAK, dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :



2013, No.201 68

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

1. Barang adalah benda berwujud berupa barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku cadang, atau bahan pembantu, yang sesuai dengan spesifikasi, jenis, volume yang ditentukan dalam Perintah Kerja ini.

2. Jasa adalah semua jenis jasa yang diperlukan dan terkait langsung dengan pekerjaan Pengadaan Paket Fullboard Meeting Pelatihan Innas dalam rangka Updating Direktori Perusahaan ST2013.

3. Lokasi Pekerjaan adalah tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai tempat pelaksanaan pekerjaan.

4. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan adalah berita acara yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hasil pekerjaan telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA serta PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

5. Keadaan Memaksa/Kahar atau Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK, sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam Perintah Kerja ini tidak dapat terpenuhi.

6. Dokumen adalah seluruh surat-surat dan tulisan tentang barang dan jasa maupun proses pengadaan barang dan jasa dari obyek barang yang diperjanjikan dalam Pekerjaan ini.

LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 2

(1) PIHAK PERTAMA member tugas kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Paket Fullboard Meeting Pelatihan Innas dalam rangka Updating Direktori Perusahaan ST2013 nomor : P2IS/2910/16.04.02/SPP/2012 tanggal 16 April 2012.

(2) PIHAK KEDUA menyediaan fasilitas yang dapat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA selama 5 (lima) hari sebagaimana tersebut dalam Lampiran Perintah Kerja ini.



2013, No.201 69

JANGKA WAKTU PELAKSAAN PEKERJAAN

Pasal 3

(1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Paket Fullboard Meeting Pelatihan Innas dalam rangka Updating Direktori Perusahaan ST2013 selama 5 (lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 17 April 2012 sampai dengan 21 April 2012.

(2) Waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali adanya keadaan memaksa atau adanya perintah penambahan/pengurangan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA kemudian dinyatakan dalam Adendum Pekerjaan Kerja.

BESARAN BIAYA

Pasal 4

Biaya pekerjaan Pengadaan Paket Fullboard Meeting Pelatihan Innas dalam rangka Updating Direktori Perusahaan ST2013 sebesar Rp 138.040.000,- (seratus tiga puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah), dibebankan pada anggaran DIPA Badan Pusat Statistik.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

(1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA, sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

b. Menerima barang dan jasa dari PIHAK KEDUA secara lengkap dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;

c. Melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat-syarat dan cara pembayaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA, sebagai berikut :



2013, No.201 70

a. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas penyerahan barang dan jasa sesuai dengan cara pembayaran yang telah ditetapkan;

b. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan;

c. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan spesifikasi serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;

d. Tidak mengalihkan tanggung jawab atas seluruh/sebagian pekerjaan kepada pihak lain, kecuali yang telah disepakati PIHAK PERTAMA.

CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

Semua pembayaran dilakukan menurut prosedur yang berlaku, yaitu melalui pembayaran langsung (LS) dari KPPN Jakarta II kepada PIHAK KEDUA melalui Bank Danaman cabang ITC Mangga Dua Jakarta, nomor rekening 000.4242921 atas nama Jayakarta Tower Hotel.

KENAIKAN HARGA

Pasal 7

(1) Kenaikan harga barang/bahan/alat/tenaga kerja selama pekerjaan (masa kontrak) ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA;

(2) PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga barang/bahan/alat/tenaga kerja yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini.

SANKSI DENDA

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi wanprestasi, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1 0/00 (satu perseribu) dengan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan.

BEA MATERAI

Pasal 9

Biaya meterai dari Perintah Kerja ini serta pajak-pajak dan biaya lainnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.



2013, No.201 71

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 10

(1) Perintah Kerja ini dapat diberhentikan oleh PIHAK PERTAMA apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban yang telah ditentukan sebagai akibat terjadinya force majeure, yaitu timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, kekacauan dan huru-hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah.

(2) Dalam hal terjadi force majeure sebagaiman dimaksud ayat (1), maka pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan secara tertulis pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak kejadian.

(3) Bilamana dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan force majeure, pihak yang menerima tidak atau belum memberikan jawaban secara tertulis, maka keadaan tersebut dianggap telah diterima oleh pihak yang lainnya.

(4) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut pada ayat (1) sebagai force majeure sehingga PARA PIHAK tetap harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.

(5) Apabila terjadi penghentian Perintah Kerja ini sebagai akibat force majeure maka PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dan masing-masing pihak bertanggung jawab secara sendiri-sendiri atas kerugian yang disebabkan oleh force majeure dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh pihak lainnya.

(6) Setelah lewat masa force majeure, Perintah Kerja ini yang telah dihentikan dapat dilanjutkan kembali dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

(1) Apabila terjadi perselisihan, antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perintah Kerja ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.

(2) Dalam hal musyawarah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Badan Arbitrase yang keputusannya bersifat mengikat dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ditanggung PARA PIHAK.



2013, No.201 72

LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perintah Kerja ini, diatur kemudian dalam Addendum yang dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perintah Kerja ini.

(2) Perintah Kerja ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 13

Surat Perintah Kerja ini dibuat di Jakarta dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, 2 (dua) rangkap dibuat di atas meterai cukup, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA sisanya untuk pihak-pihak terkait dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

MADE PUDJAYANTI WIDHIA FIRDAUS, S.E., M.M.

Sales dan Marketing Manager NIP. 19580801 198501 1 001



2013, No.201 73

4) Contoh Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET FULLBOARD MEETING PELATIHAN INNAS

DALAM RANGKA UPDATING DIREKTORI PERUSAHAAN ST2013

Nomor : 04.21.01/ST2013/2012

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. Rita Setiawati, MM : Kepala Subdirektorat Statistik Perkebunan Badan Pusat Statistik berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo no. 6 – 8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Made Pudjayanti Widhia : Sales dan Marketing Manager PT. Pudjiadi & Sons Tbk, Jayakarta Tower Hotel berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk no 126 Jakarta, yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Paket Fullboard Meeting Pelatihan Innas dalam rangk Updating Direktori Perusahaan ST2013 sesuai Surat Perintah Kerja nomor : P2IS/2910/16.04.02/SPK/2012 tanggal 16 April 2012 dari PIHAK PERTAMA sebagaimana terlampir:

2. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa pekerjaan tersebut di atas telah diselesaikan PIHAK KEDUA sesuai dengan pesanan PIHAK PERTAMA

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

MADE PUDJAYANTI WIDHIA Ir. RITA SETIAWATI, MM

Sales dan Marketing Manager NIP. 19631005 198601 2 001



2013, No.201 74

5) Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

PENGADAAN PENGADAAN PAKET FULLBOARD MEETING PELATIHAN INNAS

DALAM RANGKA UPDATING DIREKTORI PERUSAHAAN ST2013

Nomor : P2HP/2012/J/21.04.01

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Badan Pusat Statistik Tahun 2012

1. Sjafidryanto, SE Ketua

2. Urip Sugeng Santoso, S.ST Sekretaris

3. Yenny Eviyanty, S.ST Anggota

sesuai tugas dan wewenang yang tertuang dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik nomor : 010205/SKKPA/2012 tanggal 2 Januari 2012, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo no. 6-8 Jakarta, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Made Pudjayanti Widhia, selaku Sales dan Marketing PT. Pudjiadi & Sons Tbk, Jayakarta Tower Hotel berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk nomor 126 Jakarta, dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA.

Memperhatikan : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Paket Fullboard Meeting Pelatihan Innas dalam rangka Updating Direktori Perusahaan ST2013 nomor : 04.21.01/ST2013 tanggal 21 April 2012.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Paket Fullboard Meeting Pelatihan Innas dalam rangka Updating Direktori Perusahaan ST2013, sesuai Surat Perintah Kerja nomor : P2IS/2910/16.04.03/K/2012 tanggal 16 April 2012 kepada PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik dan lengkap pekerjaan tersebut di atas dari PIHAK KEDUA, sesuai dengan pesanan dari PIHAK PERTAMA.



2013, No.201 75

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan rangkap yang cukup untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

1. Sjafidryanto, SE …..

NIP. 19711120 199403 1 001

2. Urip Sugeng Santoso, S.ST …..

NIP. 19710212 199403 1 005

3. Yenny Eviyanty, S.ST ….. Made Pudjayanti Widhia

NIP. 19740112 199403 2 003 Sales dan Marketing Manager

Mengetahui :


Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Untuk Kegiatan 2910

Firdaus, SE., MM

NIP. 19580801 198501 1 001



2013, No.201 76

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN PENGADAAN PAKET FULLBOARD MEETING PELATIHAN INNAS

DALAM RANGKA UPDATING DIREKTORI PERUSAHAAN ST2013 Nomor : P2HP/2012/J/21.04.01

Tanggal 21 April 2012

No. Jenis Barang Volume Satuan Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)

Spesifikas Fullboard Meeting : 238 OH Check in : 17 April 2012

Check out : 21 April 2012

1. Fullboard Meeting Package

a. Konsumsi

a. Lunch & Dinner 1 kali

b. Coffee Break 2 kali

b. Meeting Room

c. Accomodation

2. Peserta : 65 orang

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

1. Sjafidryanto, SE …..

NIP. 19711120 199403 1 001

2. Urip Sugeng Santoso, S.ST …..

NIP. 19710212 199403 1 005

3. Yenny Eviyanty, S.ST ….. Made Pudjayanti Widhia

NIP. 19740112 199403 2 003 Sales dan Marketing Manager

Mengetahui :


Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Untuk Kegiatan 2910

Firdaus, SE., MM

NIP. 19580801 198501 1 001



2013, No.201 77

6) Contoh Daftar Hadir Peserta Pelatihan Petugas

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 April 2012

Acara : Pelatihan Innas Updating Direktori Perusahaan ST2013

No Nama Satker/Daerah Asal Petugas Tanda Tangan

Panitia Kelas

……….



2013, No.201 78

7) Contoh Surat Pemintaan Pembayaran Pekerjaan

The Jayakarta Hotel

Nomor : 158/JHJKT/KW/IV/12 Jakarta, 24 April 2012

Lampiran : -

Perihal : Permintaan Pembayaran Pekerjaan

Pengadaan Paket Fullboard Meeting Pelatihan Innas

dalam rangka Updating Direktori Perusahaan ST2013

Kepada Yang Terhormat : Kuasa Pengguna Anggaran BPS di Badan Pusat Statistik Dengan hormat, Sehubungan dengan telah dilaksanakan pekerjaan Pengadaan Fullboard Meeting Pelatihan Innas dalam ranka Updating Direktori Perusahaan ST2013 sesuai dengan Surat Perintah Kerja nomor : P2IS/2910/16.04.02/SPK/2012 tanggal 16 April 2012, maka dengan ini kami mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp 138.040.000 (seratus tiga puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah). Untuk itu kami mohon agar pembayaran tersebut dapat ditransfer melalui Bank Danamon cabang ITC Mangga Dua dengan nomor rekening 000 4242921 atas nama Jayakarta Tower Hotel. Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. PUDJIADI & SONS, Tbk

JAYAKARTA TOWER HOTEL

Made Pudjayanti Widhia

Sales dan Marketing Manager



2013, No.201 79

8) Contoh Kwitansi

KWITANSI

Nomor : K 034061

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran BPS

Jl. Dr. Sutomo no 6 – 8 Jakarta Pusat

Banyaknya uang : Seratus tiga puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Pengadaan Paket Fullboard Meeting Pelatihan Innas

dalam rangka Updating Direktori Perusahaan ST2013

Sesuai SPK no. P2IS/2910/16.04.03/K/2012

Tanggal 16 April 2012

Jakarta, 24 April 2012

Rp. 138.040.000,-





2013, No.201 80

9) Kedua Contoh Berita Acara Pembayaran

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua belas, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Firdaus, SE., MM

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program PPIS Alamat : Jalan dr. Sutomo no 6 – 8 Jakarta Pusat Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK

PERTAMA 2. Nama : Made Pudjayanti Widhia Jabatan : Sales dan Marketing Manager PT. PUDJIADI & SONS, Tbk JAYAKARTA TOWER HOTEL dengan ini menyatakan : 1. belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa :

a. Pekerjaan : Pengadaan Paket Fullboard Meeting Pelatihan Innas dalam rangka Updating Direktori Perusahaan ST2013

b. Lokasi : Jalan Hayam Wuruk no. 126 Jakarta c. K/L : Badan Pusat Statistik d. DIPA : 0001/054-o1.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember

2011 e. Nomor SPK : P2IS/2910/16.04.03/K/2012 tanggal 16 April 2012 f. Nomor BASTHP : P2HP/2012/J/21.04.01 tanggal 21 April 2012

berdasarkan butir-butir tersebut PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran pekerjaan tersebut di atas dalam kwitansi resmi yang diyakinkan PIHAK KEDUA sebesar Rp 138.040.000,- (seratus tiga puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) 2. Pelaksanaan pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Jakarta II atas beban DIPA Tahun Anggaran 2012 satuan kerja Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA PT. PUDJIADI & SONS Tbk PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN JAYAKARTA TOWER HOTEL PROGRAM P2IS MADE PUDJAYANTI WIDHIA FIRDAUS, SE., MM Sales dan Marketing Manager NIP. 19580801 198501 1 001



2013, No.201 81

10) Contoh Faktur/Invoice

PT. JAYAKARTA TOWER HOTEL Kepada Yang Terhormat :

Jl. Hayam Wuruk no. 126 Jakarta Kuasa Pengguna Anggaran

NPWP . 01.003.181.3-054.000 Badan Pusat Statistik

Jl. Dr. Sutomo no. 6-8

Jakarta

FAKTUR

Nomor : F 034061

No Jenis/Spesifikasi Barang Volume Harga Satuan Jumlah Harga

Spesifikas Fullboard Meeting : 238 OH 580.000,- 138.040.000,-

1. Fullboard Meeting Package

a. Konsumsi

a. Lunch & Dinner 1 kali

b. Coffee Break 2 kali

b. Meeting Room

c. Accomodation

Terbilang : Seratus tiga puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah Jumlah 138.040.000,-

Jakarta, 24 April 2012





2013, No.201 82

11) Contoh Faktur Pajak, SSP PPN, dan SSP PPh Pasal 23 Faktur Pajak, SSP PPN, dan SSP PPh Pasal 23 tidak diperlukan karena penyewaan akomodasi dan konsumsi di hotel tidak dikenakan PPN dan PPh.

b. Uang Saku Peserta Pelatihan Petugas

1) Kelengkapan SPJ Uang Saku Peserta Pelatihan Petugas adalah : i. SK KPA tentang Peserta Pelatihan Petugas ii. SPJ Uang Saku Peserta Pelatihan Petugas iii. Daftar Hadir Peserta Pelatihan Petugas iv. SSP PPh Pasal 21 v. Bukti Potong PPh Pasal 21

2) Contoh SK KPA tentang Peserta Pelatihan Petugas

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo



TENTANG

PESERTA PELATIHAN PETUGAS SENSUS PERTANIAN 2013

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO

TAHUN ANGGARAN 2013


Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan petugas Sensus Pertanian 2013 di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, perlu menetapkan Peserta Pelatihan Petugas Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;





2013, No.201 83








10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 999/PA/2012 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013 di BPS Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Nomor 054 tanggal 31 Desember 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PESERTA PELATIHAN PETUGAS SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Membentuk Peserta Pelatihan Petugas Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya disebut Peserta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.



2013, No.201 84

KEDUA : Peserta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengikuti pelatihan petugas Sensus Pertanian 2013 dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mematuhi seluruh peraturan tata tertib pelatihan petugas.

KETIGA : Kepada Peserta dapat diberikan uang saku bruto sebesar Rp 85.000,- per hari.

KEEMPAT : Kepala Peserta dapat diberikan uang transpor lokal menuju tempat pelatihan sebesar Rp 110.000,- (pp)

KELIMA : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Nomor 054 tanggal 31 Desember 2012.


Ditetapkan di Suwawa




KABUPATEN BONE BOLANGO

PROVINSI GORONTALO,

RASJID MASYHUR



2013, No.201 85

LAMPIRAN I




PROVINSI GORONTALO

TENTANG ....................

PESERTA PELATIHAN PETUGAS SENSUS PERTANIAN 2013

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BONE BOLANGO

PROVINSI GORONTALOTAHUN ANGGARAN 2013

No. Nama Pekerjaan Utama Keterangan

1. Sri Dewi Histianti Mahasiswa -

2. Namsih Kasman PNS II/a

3. Hendri Biga Wiraswasta -

4. Omi Olala Wiraswasta -

5. Ali Karabu Kepala Dusun -



PROVINSI GORONTALO,

RASJID MASYHUR



2013, No.201 86

3) Contoh SPJ Uang Saku Peserta Pelatihan Petugas

Uang Saku Pelatihan Petugas ST2013

BPS Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo

Bulan : April 2013




No. Nama Gol. Uang

Saku per hari (Rp)

Banyak hari

Jumlah bruto (Rp)

Potongan PPh Pasal

21 (Rp)

Jumlah honor

diterima (Rp)

Tanda tangan

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Sri Dewi H Mitra 85.000,- 3 225.000,- 13.500,- 211.500,-

2. Namsi K II/a 85.000,- 3 225.000,- 13.500,- 211.500,-

3. Hendri Biga Mitra 85.000,- 3 225.000,- 13.500,- 211.500,-

4. Omi Olala Mitra 85.000,- 3 225.000,- 13.500,- 211.500,-

5. Ali Karabu Mitra 85.000,- 3 225.000,- 13.500,- 211.500,-

Jumlah 1.125.000,- 67.500,- 1.057.500,-

Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah

Suwawa, 30 April 2013


Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen

BPS Kabupaten Bone Bolango

Propinsi Gorontalo

Sudomo Razak Achmad Usman Ramli K

NIP. 19781231 200003 1 003 NIP. 19680513 199303 1 002 NIP. 19781120 200003 1 003

4) Contoh Daftar Hadir Peserta Pelatihan Petugas



2013, No.201 87

DAFTAR HADIR

PELATIHAN PETUGAS SENSUS PERTANIAN 2013

No Nama

Desa/

Kecamatan

Asal

Tanggal

14/04/12 15/04/12 16/04/12 17/04/12

1 Sri Dewi H

2 Namsi Kasman

3 Hendri Biga

4 Omi Olala

5 Ali Karabu

Panitia Kelas

……….

5) Contoh SSP dan Bukti Potong PPh Pasal 21

Contoh SSP PPh Pasal 21 dan Bukti Potong Pajak PPh Pasal 21 dapat dilihat pada contoh yang telah diuraikan sebelumnya.

5.4. Belanja Jasa Profesi Belanja jasa profesi diberikan dalam bentuk honor narasumber. Honor narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.

Honor narasumber dapat diberikan dengan ketentuan:

- Narasumber berasal dari luar unit eselon I penyelenggara

- Narasumber berasal dari unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi kelompok sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit eselon I penyelenggara.



2013, No.201 88

Rate honor narasumber yang ditetapkan dalam Satuan Biaya Umum 2012 adalah sebagai berikut :

No. Narasumber/Pembahas Satuan Honor Bruto

(Rp)

1. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Negara/yang disetarakan OJ *) 1.500.000,-

2. Pejabat Eselon I/yang disetarakan OJ 1.300.000,-

3. Pejabat Eselon II/yang disetarakan OJ 900.000,-

4. Pejabat Eselon III/yang disetarakan OJ 800.000,-

*) OJ = orang jam

Honor narasumber dapat dibayarkan dari dana UP/TUP yang dikelola bendahara pengeluaran.

Tata cara peng-SPJ-an honor narasumber adalah sebagai berikut:

a. Honor Narasumber

1) Kelengkapan SPJ Honor Narasumber adalah :

a) Kwitansi

b) SSP PPh Pasal 21

c) Bukti Potong Pajak PPh Pasal 21

d) Undangan Rapat/Sosialisasi

e) SK KPA tentang Honor Narasumber



2013, No.201 89

2) Contoh Kwitansi pembayaran honor narasumber

KWITANSI

Nomor : 015/ST2013/4/2013

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Kalimantan Utara

Jl. Kantor Baru No. 99 Bulungan

Banyaknya uang : Satu juta enam ratus ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Honor narasumber dalam rangka sosialisasi pelaksanaan

Sensus Petanian 2013 selama 2 jam @ Rp 800.000,-

Honor Bruto

Rp. 1.600.000,-

PPh Pasal 21

Rp. 240.000,-

Honor Netto Rp. 1.360.000,-

Bulungan, 17 April 2013

Rp. 1.600.000,-

Tjahya Kartika

Camat Bulungan Kidul

3) Contoh SSP PPh Pasal 21 dan Bukti Potong Pajak PPh Pasal 21 dapat dilihat pada contoh yang telah diuraikan sebelumnya.



2013, No.201 90

4) Contoh undangan rapat sosialisasi


Jalan Kantor Baru No. 99 Bulungan

Nomor : 1200.0412 Bulungan, 3 April 2013

Perihal : Undangan Rapat

Persiapan ST2013

Kepada Yang Terhormat :

Ibu Tjahya Kartika

Camat Bulungan Kidul

di

Bulungan Kidul

Dalam rangka rapat sosialisasi penyelenggaraan Sensus Pertanian 2013, kami mohon

Kesediaan Ibu untuk menjadi narasumber dengan topik “Petani Sadar Statistik”

Hari/Tanggal : Rabu, 17 April 2013

Pukul : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Gedung Pertemuan Garuda

Mengingat pentingnya acara ini, kami mengharapkan agar Ibu dapat hadir tepat waktu.

Kepala BPS Propinsi

Kalimantan Utara

Yudha Isverianto

NIP. 19680229 199303 1 002



2013, No.201 91

5) Contoh SKKPA tentang Narasumber Sosialisasi




TENTANG

NARASUMBER DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PELAKSANAAN SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN ANGGARAN 2013


Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Sensus Pertanian 2013 di Provinsi Kalimantan Utara, perlu menetapkan Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksaan Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;








2013, No.201 92





10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 999/PA/2012 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013 di BPS Provinsi Kalimantan Utara;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik

Provinsi Kalimantan Utara Nomor 054 tanggal 31 Desember 2012; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG NARASUMBER DALAM SOSIALISASI PELAKSANAAN SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Menunjuk Tjahya Kartika sebagai narasumber dalam Sosialisasi Pelaksanaan Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya disebut Narasumber.

KEDUA : Narasumber mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan informasi/pengetahuan dengan topik Petani Sadar Statistik..

KETIGA : Kepada narasumber dapat diberikan honorarium per-jam berdasarkan rate bruto sesuai Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara Nomor 054 tanggal 31 Desember 2012.


Ditetapkan di Bulungan Pada tanggal 1 April 2013 KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA, YUDHA ISVERIANTO



2013, No.201 93

5.5. Belanja Sewa

Akun belanja sewa (522114) tidak ada dalam POK BPS Propinsi atau BPS Kabupaten/Kota. Akun ini dapat dibuat apabila rincian Operasional Daerah Sulit dalam POK digunakan untuk belanja sewa dalam rangka menunjang pelaksanaan lapangan.

Biasanya akun sewa digunakan untuk menampung pengeluaran atas sewa kendaraan/alat transportasi dalam rangka menunjang pelaksanaan lapangan.

Pembayaran sewa kendaraan dapat dilakukan secara LS atau menggunakan dana UP/TUP yang dikelola bendahara pengeluaran.

a. Sewa kendaraan (pesawat udara, mobil, perahu, motor, sepeda, dll)

1) Kelengkapan SPJ Sewa Kendaraan

a) Kwitansi

b) SSP PPN (apabila biaya sewa Rp 1.000.000,- ke atas)

c) Faktur Pajak (apabila pemilik kendaraan pengusaha kena pajak)

d) SSP PPh Pasal 23

e) Bukti Potong PPh Pasal 23

f) SPT Masa PPh Pasal 23

g) Foto copy STNK dan/atau KTP Pemilik



2013, No.201 94

2) Contoh Kwitansi Sewa Kendaraan

KWITANSI


Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Papua

Banyaknya uang : Empat juta rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya sewa mobil Logom – Tiom – Pirime dalam rangka

kegiatan pencacahan ST2013

Jayapura, 10 Mei 2013

Rp. 4.000.000,-

Tikno Sihasale

Pengemudi

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak :

1. Harga sewa termasuk Pajak Rp 4.000.000,-

2. Dasar Pengenaan Pajak

(10/11) x Rp 4.000.000 Rp 3.636.350,-

3. PPN Rp 363.650,-

3) Contoh SSP PPN dan Faktur Pajak

a) Apabila kendaraan disewa dari perorangan dan tidak terdaftar sebagai pengusahan kena pajak, maka sewa kendaraan ini tidak dikenakan PPN.



2013, No.201 95

b) Apabila kendaraan disewa dari usaha penyewaan (rental) dan usaha penyewaan tersebut merupakan pengusaha kena pajak, maka sewa kendaraan ini perlu dikenakan PPN dan dibuatkan Faktur Pajaknya.

c) Tata cara pembuatan SSP PPN dan Faktur Pajak dapat dilihat pada contoh yang telah diuraikan sebelumnya.




2013, No.201 96

5) Contoh Bukti Potong PPh Pasal 23



2013, No.201 97

6) Contoh SPT Masa PPh Pasal 23



2013, No.201 98

5.6. Belanja Perjalanan Dinas Lainnya Tata cara pembayaran dan peng-SPJ-an perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan Sensus Pertanian 2013 mengacu pada :

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

b. Peraturan Kepala BPS Nomor 67 Tahun 2012 tanggal 26 September 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

BAB VI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

6.1. Uang Persediaan (UP)

a. KPPN dapat memberikan uang persediaan kepada satker BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota untuk membiayai kebutuhan operasional satker.

b. Untuk mengelola uang persediaan, bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh satu atau beberapa bendahara pengeluaran pembantu. Penanggungjawab uang persediaan adalah bendahara pengeluaran.

c. Apabila uang persediaan didistribusikan kepada bendahara pengeluaran pembantu maka bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab kepada bendahara pengeluaran atas bagian uang persediaan yang dikelolanya.

d. Apabila diantara bendahara pengeluaran pembantu telah merealisasikan penggunaan uang persediaanya sekurang-kurangnya 75%, KPA dapat mengajukan SPM-GUP bagi bendahara pengeluaran pembantu tersebut tanpa menunggu realisasi bendahara pengeluaran pembantu lain yang belum mencapai 75%.

e. Bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali uang persediaan setelah uang persediaan dimaksud digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DIPA.

f. Pada akhir tahun anggaran sisa uang persediaan harus disetor kembali ke rekening Kas Negara.

g. Uang persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya:

1) 1/12 (satu per duabelas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan uang persediaan atau maksimal Rp.50.000.000,- untuk pagu sampai dengan Rp.900.000.000,-.

2) 1/18 (satu per delapanbelas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi



2013, No.201 99

belanja yang diijinkan untuk diberikan uang persediaan atau maksimal Rp.100.000.000,- untuk pagu diatas Rp.900.000.000,- sampai dengan Rp.2.400.000.000,-.

3) 1/24 (satu per duapuluh empat) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan uang persediaan atau maksimal Rp.200.000.000,- untuk pagu Rp.2.400.000.000,- sampai dengan Rp 6.000.000.000,-

6.2. Tambahan Uang Persediaan (TUP) a. Apabila penggunaan uang persediaan belum mencapai 75%, sedangkan

satker BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota memerlukan pendanaan melebihi sisa uang persediaan yang tersedia, maka satker dimaksud dapat mengajukan tambahan uang persediaan.

b. Syarat pengajuan tambahan uang persediaan adalah :

1) Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;

2) Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;

3) Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana tambahan uang persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran, harus disetor kembali ke rekening Kas Negara;

4) Apabila ketentuan butir 3) tidak dipenuhi, maka satker yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan sepanjang sisa anggaran tahun berjalan.

6.3. Kewenangan Pemberian UP dan TUP a. Kepala KPPN setempat dapat memberikan tambahan uang persediaan

sampai dengan jumlah Rp 500.000.000,- untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi uang persediaan bagi satker dalam wilayah pembayaran KPPN yang bersangkutan.

b. Permintaan tambahan uang persediaan diatas Rp 500.000.000,- harus mendapat dispensasi dari Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan setempat.

c. Tata cara pengajuan uang persediaan dan tambahan uang persediaan harus berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : Per-11/PB/2011.

6.4. Penggunaan UP dan TUP dalam ST2013 a. Uang persediaan dapat digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran

belanja barang dengan akun:



2013, No.201 100

5211 Belanja Barang Operasional

5212 Belanja Barang Non Operasional

5221 Belanja Jasa

5231 Belanja Pemeliharaan

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

b. Sehubungan dengan kegiatan ST2013, pengeluaran-pengeluaran belanja barang yang dapat dibiayai dengan menggunakan uang persediaan dan/atau tambahan uang persediaan adalah:

Akun Keterangan

521213 Honor Yang Terkait Output Kegiatan

522151 Belanja Jasa Profesi

524119 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

521211 Belanja Bahan

Untuk transaksi dibawah Rp 20.000.000,-

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

522114 Belanja Sewa

6.5. Keterangan Tambahan

Penjelasan lebih lanjut mengenai uang persediaan dan tambahan uang persediaan dapat mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-66/PB/ 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : Per-11/PB/2011.



2013, No.201 101

BAB VII PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN

Bendahara Pengeluaran adalah salah satu ujung tombak untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan. Tata cara perpajakan berkembang menyesuaikan dengan perubahan peraturan perpajakan nasional. Agar pengenaan pajak atas setiap transaksi keuangan dalam kegiatan ST2013 dapat dilakukan dengan benar maka BP perlu :

a. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

b. menjalin komunikasi secara mandiri kepada Account Representative Kantor Pelayanan Pajak di wilayah masing-masing;

c. bertanya langsung pada Kring Pajak 500200;

d. memastikan bahwa penyedia barang/jasa berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Secara umum pengenaan pajak dalam kegiatan ST2013 dapat di uraikan sebagai berikut :

7.1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pemungutan PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap

transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari penyedia barang/jasa, misalnya pembelian alat tulis kantor, pembelian perlengkapan petugas, perolehan jasa akomodasi dan konsumsi, dan perolehan barang/jasa lainnya.

Setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari penyedia barang/jasa yang dibayar oleh BP harus dipungut PPN. Tarif PPN adalah 10% dari dasar pengenaan pajak.

Namun demikian beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh BP yaitu :

a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

b. pembayaran untuk pembebasan tanah;

c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);

e. pembayaran atas rekening telepon;

f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;



2013, No.201 102

g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

7.2. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Pengenaan PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan

melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. BP yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan/ jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Pembayaran penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 dalam kegiatan ST2013 adalah pembayaran honor, upah, uang saku dan pembayaran lainnya (tidak termasuk pembayaran biaya perjalanan dinas), baik kepada pegawai maupun bukan pegawai.

Matrik Penerapan dan Tarif PPh Pasal 21 dalam Kegiatan ST2013

No. Wajib Pajak Honor/Upah Yang Dipotong Tarif PPh Pasal 21

1. Pegawai BPS (PNS)

Akun 521213 (Honor Output Kegiatan)

Gol IV 15 % x UB

- Penanggung jawab Provinsi Gol III 5 % x UB

- Penanggung jawab Kabupaten Gol II/I 0 % x UB

- Upah Inda

- Upah Pengolahan

Akun 521219 (Belanja Non Operasional)

- Uang Saku Ratekda

- Uang Saku Pelatihan

Akun 522151 (Belanja Jasa Profesi)

- Honor Narasumber

2. Pegawai Tidak Tetap/

Tenaga Kerja Lepas

a. Mitra PNS Akun 521213 (Honor Output Kegiatan)

Gol IV 15 % x UB



2013, No.201 103


- PCL - Honor Pencacahan Listing Gol III 5 % x UB

- Kortim - Honor Kortim Listing Gol II/I 0 % x UB

- Pengolah - Upah Pengolahan Dokumen Listing

- Upah Pencacahan Dokumen SPP

- Upah Pengawasan Dokumen SPP

- Upah Pengolahan Dokumen SPP



b. Mitra Non PNS

Akun 521213 (Honor Output Kegiatan)

NPWP 5 % x (UB-PTKP)

- PCL - Honor Pencacahan Listing TNPWP 6 % x (UB-PTKP)

- Kortim - Honor Kortim Listing

- Pengolah - Upah Pengolahan Dokumen Listing

- Upah Pencacahan Dokumen SPP

- Upah Pengawasan Dokumen SPP

- Upah Pengolahan Dokumen SPP



3. Bukan Pegawai Akun 521213 (Honor Output Kegiatan)

NPWP 5 % x 50 % x UB

(Menerima honor - Honor Camat TNPWP 6 % x 50 % x UB

sehubungan dengan

- Honor Kepala Desa/Lurah



2013, No.201 104


pekerjaan, jasa, atau

Akun 522151 (Belanja Jasa Profesi)

kegiatan) - Honor Narasumber

Seperti : Kepala Desa,

Lurah, Camat, Walikota,

Gubernur, Penunjuk

Jalan, Porter, Ketua

SLS, dll.

4. Peserta kegiatan (menerima uang saku karena keikutsertaan dalam kepanitiaan, pelatihan, rapat, dan lain-lain



NPWP

TNPWP

Gol IV

Gol III

Gol II

5% X UB

6% X UB

15% X UB

5% X UB

0% X UB

Keterangan : 1. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) = Rp. 2.025.000,- /bulan

2. UB : Upah Bruto

3. NPWP : Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

4. TNPWP : Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

7.3. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan adanya transaksi/pembayaran atas pembelian barang seperti : ATK, komputer supplies, perlengkapan Ratekda/Ratek KSK, perlengkapan petugas, dan barang lainnya oleh Pejabat/Panitia Pengadaan.

Tarif PPh Pasal 22 adalah 1,5 % tidak termasuk PPN. Apabila Wajib Pajak penerima penghasilan (penyedia barang/jasa) tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif sebenarnya atau menjadi 3% atau (1,5% x 200%).

Transaksi/pembayaran atas pembelian barang yang tidak dikenakan PPh Pasal 22 adalah:

a. pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp2.000.000,00 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur;



2013, No.201 105

b. pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos; dan

c. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

7.4. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh BP kepada pihak lain disebabkan karena penyerahan jasa.

Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain:

a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah/penghargaan.

b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain. Jasa lain tersebut yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 antara lain antara lain adalah :

1) jasa penilai;

2) jasa aktuaris;

3) jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

4) jasa perancang (design);

5) jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

6) jsa penebangan hutan;

7) jasa pengolahan limbah;

8) jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services);

9) jasa perantara dan/atau keagenan;

10) jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;

11) jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;

12) jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

13) jasa Perawatan/perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/ kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempu-nyai izin dan/atau sertifikasi seba-gai pengusaha konstruksi;

14) jasa maklon;

15) jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;



2013, No.201 106

16) jasa pengepakan;

17) jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;

18) jasa pembasmian hama;

19) jasa kebersihan atau cleaning service;

20) jasa catering atau tata boga.

Tarif PPh Pasal 23 adalah 2 %. Apabila Wajib Pajak penerima penghasilan (penyedia barang/jasa) tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif sebenarnya atau menjadi 4% atau (2% x 200%).

7.5. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu.

Obyek PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagian-bagiannya, rumah kantor, rumah toko, gudang, dan bangunan industri.

Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) adalah 10 % dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan perorangan (wajib pajak orang pribadi) maupun badan (perusahaan).

7.6. Bea Meterai Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang menurut ketentuan menjadi objek Bea Meterai. Dokumen yang dikenai bea meterai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang dapat digunakan di muka pengadilan misalnya dokumen surat perjanjian kerja pengadaan barang/jasa, dokumen kontrak pengadaan jasa akomodasi pelatihan petugas dan dokumen surat perjanjian kerja lainnya.

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, BP sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

a. Rp 3.000,- di setiap bukti pembayaran/kuitansi yang nilai transaksinya di antara Rp 250.000,- s.d. Rp 1.000.000,-

b. Rp 6.000,- di setiap bukti pembayaran/kuitansi yang nilai transaksinya di atas Rp 1.000.000,-

7.7. Simulasi Pengenaan PPN dan PPH a. Belanja Bahan

1) Rahman Sahala staf BPS Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Februari 2011, membeli secara tunai makanan siap saji dan kudapan dari sebuah restoran untuk keperluan rapat persiapan ST2013



2013, No.201 107

seharga Rp 800.000,-

Pembelian makanan siap saji di restoran pada dasarnya harus dipungut PPh Pasal 22 akan tetapi karena nilai pembeliannya di bawah Rp 2.000.000,- maka atas pembelian tersebut tidak dipungut PPh Pasal 22. Sehingga apabila nilai pembeliannnya lebih dari Rp 2.000.000,- harus dikenakan PPh Pasal 22.

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya merupakan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas pembelian tersebut tidak dipungut PPN.

2) Uneng Sumarni membeli secara tunai alat-alat tulis kantor untuk mendukung pelaksanaan ST2013 di BPS Kabupaten Klungkung senilai Rp 1.100.000,- dan block note bergaris senilai Rp1.500.000,00 dari toko buku PERWIRA yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak/Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 06.325.456.3-529.000.

Pembelian alat-alat tulis kantor senilai Rp 1.100.000,- dan block note bergaris senilai Rp 1.500.000,- dari toko PERWIRA dipungut PPh Pasal 22 karena total pembelian tersebut telah melebihi nilai Rp2.000.000,- dan dipungut PPN karena total pembelian telah melebihi Rp 1.000.000,- Sehingga pengenaan pajaknya adalah : PPh Pasal 22 ( 1,5% x Rp2.600.000,- ) = Rp 39.000,-

PPN (10% x Rp 2.600.100,-) = Rp 260.000,- 3) BPS Kota Semarang membeli komputer supplies untuk keperluan

ST2013 seharga Rp. 2.200.000,- (harga sudah termasuk PPN).

Maka PPh Pasal 22 dan PPN yang harus dipotong adalah: - Nilai pembelian sudah termasuk PPN Rp. 2.200.000,-

- PPh Pasal 22 : 1,5% x [(100/110 x Rp 2.200.000)] Rp. 30.000,-

- Nilai pembelian sudah termasuk PPN Rp. 2.200.000,-

- PPN : 10% x [(100/110 x Rp 2.200.000)] Rp. 200.000,-

b. Belanja Honor Terkait Output Kegiatan

1) BPS Kabupaten Bobonaro membentuk Tim Penanggungjawab ST2013 Kabupaten Bobonaro anggotanya terdiri dari :



2013, No.201 108

Nama Golongan Jabatan Honor (ob)

Rp

Rifki Zain IV/b Ketua 1.200.000,-

Dody III/c Wakil Ketua

1.000.000,-

Heri III/d Anggota 900.000,-

Hasrun II/a Anggota 900.000,-

Maka pengenaan PPh Pasal 21 adalah :

Nama Honor Bruto (Rp)

PPh Pasal 21

(Rp)

Honor Netto (Rp)

Rifki Zain

1.200.000,- 15 % x HB

180.000,- 1.020.000,-

Dody 1.000.000,- 5 % x HB

50.000,- 950.000,-

Heri 900.000,- 5 % x HB

45.000,- 855.000,-

Hasrun 900.000,- 0 % x HB

0,- 900.000,-

2) Untuk melaksanakan kegiatan ST2013, BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan publisitas ST2013 dengan mengundang Jason Pasaribu, NPWP: 06.575.248.8-122.000 seorang ahli komunikasi masyarakat bidang pelayanan publik (bukan PNS) dengan honor sebesar Rp 5.000.000,-

Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh Jason Pasaribu sebagai berikut: Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium tersebut yaitu : 5% x 50 % x Rp 5.000.000,- = Rp 125.000,- Bila Jason Pasaribu, S.H.,M.H. tidak mempunyai NPWP maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas honor menjadi 6% x 50% x Rp 5.000.000,- = Rp 150.000,-

3) Pujiharti Mulyani mitra statistik mengikuti kegiatan ST2013 di BPS Provinsi Kalimantan Timur dengan sistem kontrak/borongan dengan upah sebesar Rp 2.000.000,- dan jadwal pencacahan selama 1 (satu) bulan.



2013, No.201 109

Maka PPh Pasal 21 yang dipungut adalah sbb: Upah borongan sebulan (sesuai jadwal) Rp 2.000.000,- PTKP sebulan Rp 1.320.000,- Penghasilan Kena Pajak Rp 680.000,- PPh Pasal 21 yang harus dipungut (tanpa NPWP) 6% x Rp. 680.000 = Rp. 40.800,- PPh Pasal 21 yang harus dipungut (dengan NPWP) 5% x Rp. 680.000 = Rp. 34.000,-

4) BPS Kabupaten Purworejo memberi honor kepala desa sebesar Rp 300.000 kepada Yudha Isverianto, Kepala Desa Buntit Kecamatan Gintungan Kabupaten Purworejo. Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh Yudha Isverianto adalah : 5% x 50 % x Rp 300.000,- = Rp 7.500,- Bila Yudha Isverianto tidak mempunyai NPWP maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas honor menjadi 6% x 50% x Rp 300.000,- = Rp 9.000,-

5) Amelia Mahdali mitra statistik BPS Kota Gorontalo mengikuti pelatihan petugas pencacah ST2013 di Wisma LPMP. Amelia menerima uang saku sebesar Rp 250.000,-. Amelia tidak mempunyai NPWP. Bagaimana pengenaan PPh Pasal 21 atas penerimaan uang saku tersebut ? Pengenaan PPh Pasal 21 atas uang saku Amelia Mahdali adalah sebagai berikut : = 6% x (50% x Rp 250.000,-) = Rp 7.500,-

c. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1) BPS Provinsi Sulawesi Utara menunjuk Hotel Sahid sebagai tempat

pelaksanaan pelatihan petugas ST2013. Nilai SPK kegiatan tersebut adalah Rp 225.000.000,- Bagaimana pengenaan PPh dan PPN-nya ? Sewa ruang sidang, kamar, atau fasilitas hotel lainnya untuk keperluan pelatihan petugas, rapat teknis, atau kegiatan sejenis, tidak dikenakan PPh Pasal 23 dan PPN.

2) BPS Provinsi Sulawesi Barat menunjuk CV. Sedap Mantab yang bergerak di bidang catering untuk menyediakan konsumsi penyelenggaraan rapat reknis daerah. SPK disepakati sebesar Rp 69.000.000,- Bagaimana pengenaan PPh Pasal 23 dan PPN-nya? Terhadap tagihan bruto sebesar Rp 69.000.000 atas jasa catering CV. Sedap Mantab dalam rangka penyediaan konsumsi rapat teknis daerah dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% x Rp 69.000.000,- = Rp 1.380.000,- Bendahara tidak perlu mengenakan PPN karena jasa catering tidak dikenakan PPN.



2013, No.201 110

3) BPS Kabupaten Bandung menyewa gedung pertemuan Saung Sunda untuk menyelenggarakan sosialisasi ST2013. Harga sewa disepakati sebesar Rp 5.000.000. Bagaimana pengenaan PPh dan PPN-nya ?

Atas sewa gedung pertemuan (bukan hotel) ini dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 (final) sebesar : 10% x 5.000.000,- = Rp 500.000,- dan PPN sebesar : 10 % x Rp. 5.000.000 = Rp 500.000,-

d. Belanja Sewa

1) BPS Kabupaten Manokwari harus mencarter pesawat untuk pendataan ST2013 di daerah sulit. Besar biaya sewa carter yang dikeluarkan sebesar Rp 33.000.000,- (harga sudah termasuk PPN). Bagaimanakan pengenaan PPh Pasal 23-nya ?

Pengenaan PPh Pasal 23 biaya carter pesawat sesuai kasus tersebut adalah : 1,8 % x (100/110 x Rp 33.000.000,-) = Rp 540.000,-

Pengenaan PPN adalah : 10 % x (100/110x Rp 33.000.000,-) = Rp. 3.000.000



2013, No.201 111

BAB VIII MANAJEMEN PERLENGKAPAN ST2013

Manajemen perlengkapan ST2013 merupakan proses pengendalian perlengkapan/barang ST2013 melalui sistem pengelolaan mulai dari pengadaan/penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemakaian, sampai dengan penghapusan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Alur perlengkapan ST2013 sebagai berikut:

1. BPS-RI ke BPS Propinsi yaitu:

a. Perlengkapan pelatihan/lapangan: tas, nametag, pensil, peruncing, blocknote, ballpoint, penghapus, rompi, topi

b. Dokumen pelatihan/lapangan: ST2013-L, ST2013-P door to door, ST2013-P snowball, ST2013-KB, ST2013-Kode.

c. Buku pedoman: SP2013-Teknis, ST2013-PAK, ST2013-Innas/Inda, ST2013-Olah, ST2013-Sosialisasi, pedoman kortim (ST2013-Kortim), pedoman PCL (ST2013-PCL).

d. Perlengkapan pengolahan: consumable toner, consumable guillotine, consumable scanner.

e. Belanja modal untuk perlengkapan pengolahan: PC, UPS, Switch, Software.

f. Media kampanye: kaos berkerah, pin, leaflet, poster.

2. BPS-RI ke BPS Kabupaten/Kota yaitu:

a. Perlengkapan pelatihan/petugas lapangan: tas, nametag, pensil, peruncing, blocknote, ballpoint, penghapus, rompi, topi.

b. Dokumen pelatihan/petugas lapangan: ST2013-L, ST2013-P door to door, ST2013-P snowball, ST2013-KB, ST2013-Kode.

c. Buku pedoman: SP2013-Teknis, ST2013-PAK, ST2013-Olah, ST2013-Sosialisasi, pedoman kortim (ST2013-Kortim), pedoman PCL (ST2013-PCL).

d. Belanja modal untuk perlengkapan pengolahan: PC, dibeberapa Kabupaten/ Kota: UPS Server, Switch, Rack Server, Scanner.

3. BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota yaitu:

a. Media Kampanye : kaos berkerah, pin, leaflet, poster

b. Perlengkapan pengolahan: consumable toner

c. Cadangan perlengkapan lapangan ST2013 jika dibutuhkan.

4. Pengadaan di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota yaitu:

a. Alat tulis kantor dan komputer supplies.

b. Seminar kit (blocknote, pulpen, dsb).



2013, No.201 112

Agar perlengkapan/barang ST2013 tersebut diatas dapat dikelola dengan baik, berikut pedoman yang harus dilaksanakan:

8.1. Penerimaan a. Pengurus/penyimpan barang wajib memeriksa jumlah, kualitas,

spesifikasi dan kondisi barang, untuk setiap perlengkapan/barang yang telah diterima. Selanjutnya menandatangani Surat Pengantar Barang/DO dengan mencantumkan Nama dan NIP, stempel, dan tanggal terima barang.

b. Pemeriksaan barang dimaksud didasarkan atas persyaratan yang tercantum dalam Surat Pengantar Barang dan/atau SPK /Kontrak atau dokumen sumber lainnya (pengantar harus dilengkapi dengan data yang sesuai).

c. Barang yang proses pengadaannya dengan SPK/Kontrak harus dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan Pihak Penyedia Barang/Pengirim.

d. Pengurus/Penyimpan barang atau Pejabat /Penerima Hasil Pekerjaan harus menolak barang yang tidak sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Surat Pengantar Barang dan/atau SPK /Kontrak atau dokumen sumber lainnya.

e. Penerimaan barang dicatat dengan tertib (Kartu Kendali, Aplikasi Persediaan/SIMAK BMN), dokumen Surat Pengantar Barang, BAST, SPK, Faktur, Kwitansi harus disimpan dengan baik.

8.2. Pengeluaran (dalam lingkup satuan kerja) a. Setiap barang yang dikeluarkan/dikirim harus didasarkan pada Surat

Permintaan Barang.

b. Barang dapat dikeluarkan setelah ada persetujuan atasan Pengurus/Penyimpan Barang.

c. Penyimpan barang dan penerima barang menandatangani Surat Permintaan Barang.

d. Pengeluaran barang dicatat dengan tertib, dan Surat Permintaan Barang disimpan dengan baik.

e. Untuk Pengeluaran Barang Modal dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pengurus/Penyimpan Barang dengan Penanggung Jawab Ruangan.

f. Pengeluaran barang persediaan harus diperhitungkan dengan cermat agar pada akhir kegiatan tidak ada sisa barang persediaan di gudang, yang tidak dimanfaatkan.

8.3. Pengiriman (antar satuan kerja) a. Pihak pengirim barang menginformasikan akan ada pengiriman barang

kepada pihak penerima, berisi informasi tentang jenis barang, spesifikasi, dan volume.



2013, No.201 113

b. Pengiriman barang harus menyertakan informasi jenis barang, spesifikasi dan volume pada Surat Pengantar Barang/DO.

c. Penerima barang harus menerima barang sesuai dengan jenis barang, spesifikasi dan volume yang tercantum pada Surat Pengantar Barang/DO.

d. Apabila volume yang diterima berbeda dengan Surat Pengantar Barang, penerima barang harus memberikan catatan pada Surat Pengantar Barang (konfirmasi kepada pengirim/Sekretariat ST 2013).

e. Penerimaan barang dicatat dengan tertib, serta Surat Pengantar Barang disimpan dengan baik.

f. Penerimaan barang harus disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja pengirim dan penerima yang memuat informasi jenis barang, spesifikasi, volume dan nilai perolehan/perkiraan.

8.4. Pendistribusian a. Pendistribusian perlengkapan ST2013 kepada personal (PCL, Kortim,

Innas, Inda) dibuatkan daftar penerimaan/tanda terima dengan menuliskan nama, identitas, tanggal penerimaan, dan tanda tangan.

b. Tanda terima perlengkapan ST2013 disimpan dengan baik.

8.5. Penghapusan Perlengkapan/Dokumen (bekas pencacahan dll) a. Seluruh perlengkapan termasuk dokumen hasil pencacahan yang datanya

telah diproses scaning/entry harus di administrasikan dengan baik menurut jenis, jumlah dan asal dokumen.

b. Setelah kegiatan sensus/survei selesai, rekap data dokumen per provinsi dikirimkan ke BPS RI untuk di rekap menjadi data Nasional.

c. Rekap data nasional akan diusulkan pemusnahan oleh BPS RI ke ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) di Jakarta.

d. Persetujuan dari ANRI akan dikirimkan ke seluruh BPS Provinsi untuk dijadikan dasar mengajukan usul persetujuan penghapusan (dengan cara dimusnahkan) ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat.

e. Rekomendasi/persetujuan penghapusan dokumen dari KPKNL segera di tindaklanjuti dengan permohonan SK Penghapusan ke BPS RI.

f. Setelah SK Penghapusan terbit, maka permohonan lelang dapat diajukan ke KPKNL setempat.

g. Copy Risalah Lelang dikirimkan ke BPS RI cq. Biro Umum.



2013, No.201 114

BAB IX REVISI DIPA DAN REVISI POK

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) merupakan penjabaran lebih lanjut Datar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). POK harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan baik yang bersifat teknis maupun administrasi. Dalam perjalanan suatu kegiatan, seringkali ditemukan hambatan, perubahan kebijakan, dan sebagainya, sehingga diperlukan penyesuaian kegiatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sebagai dasar untuk melakukan perubahan atau pergeseran rincian kegiatan dan anggaran, harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 tentang Tatacara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012. PMK Nomor 49 masih tetap berlaku sepanjang belum diterbitkannya peraturan baru yang mengatur tatacara revisi anggaran tahun anggaran 2013.

Revisi anggaran terbagi ke dalam 2 kelompok yaitu:

9.1. Revisi DIPA

Merupakan kewenangan Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPB. Revisi DIPA dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kanwil DJPB setempat. Setelah mendapatkan persetujuan Revisi DIPA, KPA menerbitkan revisi POK sesuai persetujuan revisi DIPA tersebut.

Revisi DIPA yang diajukan ke Kanwil DJPB harus diusulkan oleh KPA masing-masing Satker.

9.2. Revisi POK Merupakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing

Satker. Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang tidak berakibat pada perubahan DIPA (volume keluaran, total biaya per output/kegiatan, total biaya menurut kategori belanja barang dan belanja modal).

Revisi POK diajukan oleh Penanggungjawab Kegiatan kepada KPA. Selanjutnya KPA membuat persetujuan/penolakan usulan revisi tersebut. Jika usulan revisi POK disetujui maka ADK RKAKL harus disesuaikan, dan dikirimkan ke KPPN setempat sebagai acuan penerbitan SP2D.

Khusus BPS Kabupaten/Kota, sebelum menyetujui usulan revisi POK dari penanggungjawab kegiatan, diminta agar melakukan konsultasi terlebih dahulu ke BPS Provinsi, hal ini untuk menghindari adanya perbedaan aktivitas dari setiap BPS Kabupaten/Kota.

Struktur POK ST2013 Daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (054.01.06).

2. Kegiatan Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Statistik Bps Provinsi (2895).



2013, No.201 115

3. Output Publikasi (001).

4. Komponen Sensus Pertanian 2013 (015), kode tiap provinsi bisa berbeda tergantung banyaknya komponen.

5. Kelompok Akun yang digunakan:

a. Belanja Bahan (521211),

b. Honor Yang Terkait Output Kegiatan (521213)

c. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219),

d. Belanja Jasa Profesi (522151),

e. Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (524119)

6. Item aktivitas.

CONTOH STRUKTUR PETUNJUK OPERASIONAL KEGITAN (POK) 2013

Kewenangan KPA untuk meyetujui usulan revisi POK ST2013 Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menambah, menghapus, mengubah redaksional item aktivitas.

2. Melakukan revisi atau pergeseran anggaran antar Kelompok Akun dalam Komponen ST2013, sepanjang tidak mengubah total pagu anggaran Komponen ST2013.

KPA tidak boleh meyetujui usulan revisi POK ST2013 Daerah yang berakibat pada :



2013, No.201 116

1. Pergeseran anggaran antar belanja, misalnya dari belanja barang ke belanja modal.

2. Pergeseran anggaran dari komponen Sensus Pertanian 2013 ke komponen lainnya.

CONTOH REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGITAN (POK) 2013



2013, No.201 117

Penjelasan Revisi POK:

1. Penambahan volume dalam Tim Pelaksana Kegiatan (Pokja)

2. Menambah Akun Belanja Sewa untuk menampung sewa motor boat

3. Mengurangi biaya cadangan operasional daerah sulit.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN



Documents

PEDOMAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN …€¦ · Aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang meliputi asas-asas lama yang sudah dikenal dalam