Upload
ahmad-abdul-haq
View
242
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
1/104
0
0
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA
PEDOMAN TEKNIS AKUNTANSIBARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
JAKARTA 2003
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
2/104
1
DAFTAR ISI
HalamanDAFTAR ISI 1DAFTAR FORMULIR 3
DAFTAR LAMPIRAN 4
BAB I PENDAHULUAN1.1. Tujuan dan Prinsip 51.2. Pengertian Istilah 61.3. Ruang Lingkup Akuntansi Barang Milik Negara 8
BAB II STRUKTUR DAN BAGAN ORGANISASI AKUNTANSI BARANGMILIK NEGARA2.1. Struktur Organisasi 92.2. Bagan Organisasi 10
BAB III TUGAS DAN FU
3.1. Tingkat UPB 293.2. Tingkat PPBI 303.3. Tingkat PBI 303.4. Tingkat PEBIN 31
BAB IV SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA4.1. Akuntansi BMN pada Tingkat UPB
4.1.1 Dokumen Sumber 334.1.2. Jenis Transaksi Akuntansi BMN 33
4.1.3. Klasifikasi dan Kodefikasi BMN 344.1.4. Satuan Barang 354.1.5. Nilai Barang 354.1.6. Kapitalisasi BMN 354.1.7 Persediaan 354.1.8. Kode Lokasi 364.1.9. Kode Barang 364.1.10. Kode Registrasi 374.1.11. Penentuan Kondisi BMN 384.1.12. Inventarisasi 384.1.13. Formulir Akuntansi 39
4.1.14. Prosedur Akuntansi 394.2. Akuntansi BMN tingkat PPBI 404.3. Akuntansi BMN tingkat PBI 414.4. Akuntansi BMN tingkat PEBIN 43
BAB V FORMULIR AKUNTANSI BMN5.1. Buku Inventaris Intrakomptabel UPB 445.2. Buku Inventaris Ekstrakomptabel UPB 465.3. Buku Persediaan 485.4. Kartu Inventaris Barang (KIB) 505.5. Daftar Inventaris Ruangan (DIR) 655.6 Daftar Inventaris Lainnya (DIL) 675.7. Laporan BMN Triwulanan UPB 69
1
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
3/104
2
5.8. Laporan BMN Tahunan UPB 715.9. Laporan Persediaan UPB 735.10. Laporan Kondisi Barang UPB 755.11. Laporan Hasil Inventarisasi 775.12. Buku Inventaris Intrakomptabel PPBI 79
5.13. Laporan BMN Triwulanan PPBI 815.14. Laporan BMN Tahunan PPBI 835.15. Laporan Persediaan PPBI 855.16. Laporan Kondisi Barang PPBI 875.17. Buku Inventaris Intrakomptabel PBI 895.18. Laporan BMN Triwulanan PBI 915.19. Laporan BMN Tahuanan PBI 935.20. Laporan Persediaan PBI 955.21. Laporan Kondisi Barang PBI 975.22. Buku Inventaris Intrakomptabel PEBIN 995.23. Laporan BMN Triwulanan PEBIN 101
5.24. Laporan BMN Tahunan PEBIN 1035.25. Laporan Persediaan PEBIN 1055.26. Laporan Kondisi Barang PEBIN 107
LAMPIRAN
Lampiran 1 109Lampiran 2 111Lampiran 3 112
2
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
4/104
3
DAFTAR FORMULIR
Halaman
1. Form Ak.1.1.01 Buku Inventaris Intrakomptabel UPB 262. Form Ak.1.1.02 Buku Inventaris Ekstrakomptabel UPB 283. Form Ak.1.1.03 Buku Persediaan UPB 304. Form Ak.1.2.01 KIB Tanah 335. Form Ak.1.2.02 KIB Bangunan Gedung 37
6. Form Ak.1.2.03 KIB Alat Angkutan Bermotor 417. Form Ak.1.2.04 KIB Senjata Api 448. Form Ak.1.3.01 Daftar Inventaris Ruangan (DIR) 479. Form Ak.1.3.02 Daftar Inventaris Lainnya (DIL) 4910. Form Ak.1.4.01 Laporan BMN Triwulanan UPB 5111. Form Ak.1.4.02 Laporan BMN Tahunan UPB 5312. Form Ak.1.4.03 Laporan Persediaan UPB 5513. Form Ak.1.4.04 Laporan Kondisi Barang UPB 5714. Form Ak.1.4.05 Laporan Hasil Inventarisasi 5915. Form Ak.2.1.01 Buku Inventaris Intrakomptabel PPBI 6116. Form Ak.2.4.01 Laporan BMN Triwulanan PPBI 6317. Form Ak.2.4.02 Laporan BMN Tahunan PPBI 6518. Form Ak.2.4.03 Laporan Persediaan PPBI 6719. Form Ak.2.4.04 Laporan Kondisi Barang PPBI 6920. Form Ak.3.1.01 Buku Inventaris Intrakomptabel PBI 7121. Form Ak.3.4.01 Laporan BMN Triwulanan PBI 7322. Form Ak.3.4.02 Laporan BMN Tahunan PBI 7523. Form Ak.3.4.03 Laporan Persediaan PBI 7724. Form Ak.3.4.04 Laporan Kondisi Barang PBI 7925. Form Ak.4.1.01 Buku Inventaris Intrakomptabel PEBIN 8126. Form Ak.4.4.01 Laporan BMN Triwulanan PEBIN 83
27. Form Ak.4.4.02 Laporan BMN Tahunan PEBIN 8528. Form Ak.4.4.03 Laporan Persediaan PEBIN 8729. Form Ak.4.4.04 Laporan Kondisi Barang PEBIN 89
3
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
5/104
4
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
1. Lampiran 1 : Berita Acara Serah Terima BMN v2. Lampiran 2 : Mapping klasifikasi BMN ke dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusa3. Lampiran 3 : Arus Laporan Dan Daftar Transaksi BMN viii4. Lampiran 4 : Bagan Arus Akuntansi BMN Pada tingkat UPB ix5. Lampiran 5 : Bagan Arus Akuntansi BMN Pada tingkat PPBI x6. Lampiran 6 : Bagan Arus Akuntansi BMN Pada tingkat PBI xi
7. Lampiran 8 : Bagan Arus Akuntansi BMN Pada tingkat PEBIN xii
4
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
6/104
5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Tujuan dan Prinsip
Pembukuan dan pelaporan Barang Milik Negara untuk selanjutnya disebutAkuntansi Barang Milik Negara (BMN) diselenggarakan dengan tujuan untuk
menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawabanatas pengelolaan dan pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unitorganisasi.
Akuntansi BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN denganmemegang prinsip-prinsip:
1.1.1 Ketaatan yaitu prinsip Akuntansi BMN dilakukan sesuai peraturanperundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum.Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
1.1.2 Konsistensi yaitu akuntansi BMN dilaksanakan secaraberkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1.1.3 Kemampubandingan yaitu akuntansi BMN menggunakan klasifikasistandar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkanantar periode akuntansi.
1.1.4 Materialitas yaitu akuntansi BMN dilaksanakan dengan tertib danteratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan
dapat diungkapkan.
1.1.5 Obyektifyaitu akuntansi BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yangsebenarnya.
1.1.6 Harga Perolehan yaitu pencatatan BMN didasarkan atas hargaperolehan. Apabila harga perolehan tidak dapat diketahui maka dapatditentukan dengan harga taksiran.
1.1.7 Kelengkapan yaitu akuntansi BMN mencakup seluruh transaksi BMNyang terjadi.
5
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
7/104
6
1.2. Pengertian Istilah
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
1.2.1. Akuntansi BMN adalah suatu urutan kegiatan dalam pengelolaanBMN yang mengolah seluruh transaksi BMN untuk menghasilkaninformasi yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban ataspengelolaan BMN.
1.2.2. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli ataudiperoleh atas beban APBN atau berasaldari perolehan lainnya yang
sah.
1.2.3. Buku Inventaris Ekstrakomptabel adalah buku yang digunakanuntuk mencatat BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
1.2.4. Buku Inventaris Intrakomptabel adalah buku yang digunakan untukmencatat BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi.
1.2.5. Buku Persediaan adalah buku yang digunakan untuk mencatat aruskeluar masuknya persediaan di gudang.
1.2.6. Daftar Inventaris Lainnya (DIL) adalah daftar yang digunakan untukmencatat BMN yang tidak dicatat dalam DIR dan KIB.
1.2.7. Daftar Inventaris Ruangan (DIR) adalah daftar yang digunakanuntuk mencatat BMN yang berada dalam ruangan tertentu.
1.2.8. Daftar Transaksi adalah suatu daftar yang berisi transaksi BMNselama satu periode akuntansi.
1.2.9. Dokumen Sumber adalah berkas yang digunakan sebagai dasar
pengakuan dan pencatatan transaksi BMN.
1.2.10. Harga Perolehan adalah nilai seluruh pengeluaran untukmemperoleh BMN hingga siap pakai.
1.2.11. Harga Taksiran adalah nilai BMN yang ditentukan berdasarkanestimasi harga BMN pada suatu saat tertentu.
1.2.12. Inventarisasi adalah suatu kegiatan opname fisik yang meliputipengindentifikasian, perhitungan, penilaian, pencatatan danpelaporan seluruh BMN secara fisik/nyata yang dimiliki dan atau
dikuasai oleh setiap Unit Pengurus Barang (UPB) pada saat tertentu.
6
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
8/104
7
1.2.13. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semuapengeluaran untuk memperoleh BMN hingga siap pakai, untukmeningkatkan kapasitas/efisiensi dan atau memperpanjang umurteknisnya dalam rangka menambah nilai BMN tersebut.
1.2.14. Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah kartu untuk mencatatidentitas BMN tertentu secara lengkap yaitu tanah, bangunangedung, alat angkutan bermotor (darat, apung dan udara) sertasenjata api.
1.2.15. Kode Barang adalah kode yang digunakan untuk mengklasifikasikanBMN berdasarkan golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dansub-sub kelompok dalam sistem akuntansi BMN.
1.2.16. Kode Lokasiadalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasiunit penanggung jawab akuntansi BMN.
1.2.17. Kode Registrasiadalah kode yang terdiri dari Kode Lokasi ditambahdengan tahun perolehan dan Kode Barang ditambah dengan nomorurut pendaftaran BMN.
1.2.18. Laporan BMN Tahunan adalah sarana untuk melaporkan posisiBMN pada awal dan akhir Periode Akuntansi serta mutasi BMN yangmemenuhi kriteria kapitalisasi pada setiap berakhirnya satu PeriodeAkuntansi.
1.2.19. Laporan BMN Triwulanan adalah sarana untuk melaporkan posisiBMN pada awal dan akhir triwulan serta mutasi BMN yang memenuhikriteria kapitalisasi pada setiap berakhirnya suatu triwulan.
1.2.20. Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) adalah sarana untuk melaporkan jumlah/nilai/harga, kondisi dan keberadaan seluruh BMN secarafisik/nyata yang dimiliki dan atau dikuasai oleh UPB.
1.2.21. Laporan Kondisi Barang (LKB) adalah sarana untuk melaporkankondisi BMN pada setiap berakhirnya satu Periode Akuntansi.
1.2.22. Laporan Persediaan adalah sarana untuk melaporkan saldo nilaipersediaan pada akhir periode laporan.
1.2.23. Nomor Urut Pendaftaran adalah nomor yang menunjukkan urutanpendaftaran BMN pada BI per sub-sub kelompok BMN, disusunberdasarkan urutan perolehan.
1.2.24. Organisasi Akuntansi BMN adalah unit organisasi yangmenyelenggarakan akuntansi BMN sesuai ketentuan yang berlaku.
1.2.25. Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI) adalah unit
akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang
7
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
9/104
8
ditetapkan sebagai PPBI, penanggungjawabnya adalah KepalaKantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai PPBI.
1.2.26. Pembina Barang Inventaris (PEBIN) adalah unit akuntansi BMNpada tingkat Kementerian Negara/Lembaga, penanggungjawabnya
adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.
1.2.27. Penguasa Barang Inventaris (PBI) adalah unit akuntansi BMN padatingkat Eselon I penanggungjawabnya adalah pejabat Eselon I.
1.2.28. Persediaan adalah barang pakai habis, barang tak habis pakai danbarang bekas dipakai yang diperoleh guna mendukung kegiatanoperasional.
1.2.29. Saldo Awal adalah nilai dan jumlah BMN pada awal periodeakuntansi.
1.2.30. Saldo Akhir adalah nilai dan jumlah BMN pada akhir periodeakuntansi.
1.2.31. Satuan barang adalah besaran yang digunakan untuk mencatatkuantitas BMN dalam akuntansi BMN.
1.2.32. Sistem Akuntansi BMN adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah formulir, catatandan laporan dalam rangka menghasilkan informasi dan laporan BMNsesuai ketentuan yang berlaku.
1.2.33. Unit Pengurus Barang (UPB) adalah Kantor/Satuan Kerja/Proyek/Bagian Proyek yang memiliki wewenang mengurus dan ataumenggunakan BMN, baik yang menguasai maupun tidak menguasaianggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1.3. Ruang Lingkup Akuntansi BMN
Akuntansi BMN meliputi kegiatan sebagai berikut:
1.3.1. PembukuanSemua transaksi BMN dibukukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:a. BMN diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;b. BMN dicatat dalam Buku Inventaris atau Buku Persediaan berdasarkan
dokumen sumber (Berita Acara Serah Terima dan dokumen pendukunglainnya)
1.3.2. InventarisasiInventarisasi dilaksanakan secara berkala dengan melakukan opname fisikBMN untuk menjaga keakuratan catatan BMN.
1.3.3. Pelaporan
8
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
10/104
9
Pelaporan BMN dilaksanakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengantingkatan organisasi akuntansi BMN
BAB II
STRUKTUR DAN BAGAN ORGANISASIAKUNTANSI BMN
2.1. Struktur Organisasi
Secara umum, struktur organisasi akuntansi BMN ditetapkan sebagai berikut:
a. Pembina Barang Inventaris (PEBIN)PEBIN merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat KementerianNegara/Lembaga, penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan
Lembaga. PEBIN membawahi PBI
b. Penguasa Barang Inventaris (PBI)PBI merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I,penanggungjawabnya adalah pejabat Eselon I. PBI membawahi PPBIatau UPB.
c. Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI)PPBI merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerjalain yang ditetapkan sebagai PPBI, penanggungjawabnya adalah KepalaKantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai PPBI.PPBI membawahi UPB.
d. Unit Pengurus Barang (UPB)UPB adalah Kantor/Satuan Kerja/Proyek/Bagian Proyek yang memilikiwewenang mengurus dan atau menggunakan BMN, baik yang menguasaimaupun tidak menguasai anggaran sesuai dengan ketentuan yangberlaku. Penanggungjawab UPB adalah Kepala Kantor/KepalaSatuan Kerja/Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek
Untuk Kementerian Negara/Lembaga yang tidak memiliki struktur organisasi
akuntansi BMN lengkap seperti tersebut di atas, arus laporan dan dokumenBMN disampaikan langsung ke unit akuntansi BMN di atasnya, atau unitakuntansi BMN yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi akuntansi BMN.Disamping sebagai PPBI atau PBI, unit-unit organisasi ini juga melaksanakanfungsi selaku UPB untuk unit kerjanya.
Unit instansi vertikal yang langsung berada di bawah kantor pusat,digolongkan sebagai UPB di bawah PBI.
9
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
11/104
10
2.2. Bagan Organisasi
PEBIN
PPBIPPBIPPBI
UPBUPBUPBUPB
PBI PBI PBI
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
12/104
2.2.1. Organisasi Akuntansi BMN PEBIN
MENTERI/PIMPINAN
LEMBAGA
ESELON I YANGMEMBIDANGI
KESEKRETARIATAN
KEPALA BIRO YANGMEMBIDANGI
PERLENGKAPAN
KEPALA BAGIAN YANGMEMBIDANGI
PERLENGKAPAN
KEPALA SUB BAGIAN YANGMEMBIDANGI
PERLENGKAPAN
PETUGAS
ADMINISTRASI
PETUGAS
VERIFIKASI
Keterangan
Penanggung Jawab
Petugas Akuntansi BMN
25
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
13/104
26
2.2.2. Organisasi Akuntansi BMN PBI
PEJABAT ESELON I
SEKRETARIS ESELON I(DIRJEN/BADAN/ YANG
SETINGKAT)
PETUGAS
ADMINISTRASI
PETUGAS
VERIFIKASI
KABAG.UMUM/PERLENGKAPAN/
PEJABAT YANG
MENANGANIPERLENGKPAN/PEJABAT
YANG DITUNJUK
Keterangan
Penanggung Jawab
Petugas Akuntansi BMN
26
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
14/104
27
2.2.3. Organisasi Akuntansi BMN PPBI
Y
PERLENGK
KEPALA KANTOR
WILAYAH/PIMPINAN UNIT
ANG DITETAPKAN
KABAG. TU/ PEJABAT
YANG MENANGANI
APAN
PETUGAS
ADMINISTRASIPETUGAS
VERIFIKASI
KASUBAG.PERLENGKAPAN/
PEJABAT DENGAN NAMALAIN/PEJABAT YANG
DITUNJUK
Keterangan
Penanggung Jawab
Petugas Akuntansi BMN
27
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
15/104
28
2.2.4 Organisasi Akuntansi BMN UPB
KEPALA SATUAN
KERJA
PETUGAS
ADMINISTRASI
PETUGAS
VERIFIKASI
Keterangan
Penanggung Jawab
Petugas Akuntansi BMN
28
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
16/104
29
BAB III
TUGAS DAN FUNGSI UNIT AKUNTANSIBARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
3.1. Tingkat UPB
Tugas pokok penanggungjawab UPB adalah menyelenggarakan akuntansiBMN di lingkungan unit kerjanya (Kantor/Satuan Kerja/Proyek/BagianProyek), dengan fungsi sebagai berikut:a. Melaksanakan inventarisasi BMN,b. Menyelenggarakan akuntansi BMN,c. Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara berkala.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UPB melaksanakan kegiatansebagaimana uraian di bawah ini.
3.1.1. Penanggungjawab UPBPenanggungjawab UPB melaksanakan kegiatan sebagai berikut:a. Menunjuk dan menetapkan Petugas Akuntansi BMN,b. Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi BMN,c. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi BMN,d. Membentuk tim inventarisasi,
e. Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luarsehubungan dengan pelaksanaan sistem,f. Mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana,g. Menelaah Buku Inventaris dan Buku Persediaan serta menandatangani
LKB, KIB, DIR, DIL dan Laporan BMN,h. Menyampaikan daftar transaksi BMN ke unit akuntansi keuangan pada
setiap akhir bulan,i. Menyampaikan Laporan BMN pada akhir periode laporan dan LKB pada
akhir tahun anggaran ke PPBI atau PBI untuk UPB Pusat, j. Menyerahkan BMN hasil pengadaan Proyek/Bagian Proyek (untuk UPB
Proyek/Bagian Proyek) kepada unit struktural (UPB Rutin) dengan berita
acara serah terima,k. Menerima BMN hasil pengadaan Proyek/Bagian Proyek (untuk UPB Rutin)
dengan berita acara serah terima.
3.1.2. Petugas akuntansi BMNPetugas akuntansi BMN pada tingkat UPB yang terdiri dari PetugasAdministrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:a. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN,b. Melaksanakan inventarisasi,c. Membukukan BMN ke dalam BI berdasarkan dokumen sumber,d. Memberi tanda registrasi pada BMN,
e. Membuat DIR, KIB, dan DIL,
29
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
17/104
30
f. Menyusun daftar transaksi BMN pada setiap akhir bulan,g. Menyusun Laporan BMN pada akhir periode laporan dan LKB pada akhir
tahun anggaran,
h. Melakukan tutup buku pada setiap akhir tahun anggaran.
3.2. Tingkat PPBI
Tugas pokok penanggungjawab PPBI adalah menyelenggarakan akuntansiBMN pada tingkat Kantor Wilayah atau Unit Kerja lain yang ditetapkansebagai PPBI dengan fungsi sebagai berikut:a. Menyelenggarakan akuntansi BMN,b. Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara berkala.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, PPBI melaksanakan kegiatan
sebagaimana uraian di bawah ini.
3.2.1. Penanggungjawab PPBIPenanggungjawab PPBI melaksanakan kegiatan sebagai berikut:a. Menunjuk dan menetapkan Petugas akuntansi BMN,b. Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem Akuntansi BMN,c. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi BMN,d. Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar
sehubungan dengan pelaksanaan sistem,e. Mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana,f. Menelaah Buku Inventaris , menandatangani LKB dan Laporan BMN,
g. Menyampaikan Laporan BMN pada akhir periode laporan ke KAR,h. Menyampaikan Laporan BMN pada akhir periode laporan dan LKB ke PBI.
3.2.2. Petugas akuntansi BMNPetugas akuntansi BMN pada tingkat PPBI yang terdiri dari PetugasAdministrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:a. Memelihara Laporan BMN dan LKB dari UPB,b. Menyusun Buku Inventaris berdasarkan penggabungan Laporan BMN
UPB,c. Menyusun Laporan BMN tingkat PPBI berdasarkan BI PPBI setiap akhir
periode laporan,d. Menyusun LKB pada akhir tahun anggaran,e. Menyusun Laporan BMN pada akhir periode laporan,f. Melakukan tutup buku pada akhir tahun anggaran.
3.3. Tingkat PBI
Tugas pokok penanggungjawab PBI menyelenggarakan akuntansi BMN padatingkat Eselon I yang ditetapkan sebagai PBI dengan fungsi sebagai berikut:a. Menyelenggarakan akuntansi BMN,b. Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara berkala.
30
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
18/104
31
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, PBI melaksanakan kegiatansebagaimana uraian dibawah ini.
3.3.1. Penanggungjawab PBI
Penanggung jawab PBI melaksanakan kegiatan sebagai berikut:a. Menunjuk dan menetapkan Petugas akuntansi BMN,b. Menyiapkan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi BMN,c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntansi BMN,d. Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar
sehubungan dengan pelaksanaan sistem,e. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana,f. Menelaah Buku Inventaris, menandatangani LKB dan Laporan BMN,g. Menyampaikan Laporan BMN pada akhir periode laporan ke KAR,h. Menyampaikan Laporan BMN pada akhir periode laporan dan LKB pada
akhir tahun anggaran ke PEBIN.
3.3.2. Petugas akuntansi BMNPetugas akuntansi BMN pada tingkat PBI, terdiri dari Petugas Administrasidan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:a. Memelihara Laporan BMN dan LKB dari PPBI dan atau UPB Pusat,b. Menyusun Buku Inventaris berdasarkan penggabungan Laporan BMN
PPBI dan atau UPB Pusat,c. Menyusun Laporan BMN tingkat PBI berdasarkan BI PBI setiap akhir
periode laporan,d. Menyusun LKB berdasarkan penggabungan LKB PPBI dan atau UPB
Pusat,e. Menyusun Laporan BMN pada akhir periode laporan,f. Menyusun LKB pada akhir tahun anggaran,g. Melakukan tutup buku pada akhir tahun anggaran.
3.4. Tingkat PEBIN
Tugas pokok penanggungjawab PEBIN menyelenggarakan akuntansi BMNpada tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan sebagai PEBINdengan fungsi sebagai berikut:a. Menyelenggarakan akuntansi BMN,
b. Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara berkala.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, PEBIN melaksanakankegiatan sebagaimana uraian di bawah ini.
3.4.1. Penanggung jawab PEBINPenanggung jawab PEBIN melaksanakan kegiatan sebagai berikut:a. Menunjuk dan menetapkan Petugas akuntansi BMN,b. Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi BMN,c. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi BMN,d. Menetapkan Penanggungjawab Organisasi Akuntansi BMN pada setiap
tingkat unit organisasi Akuntansi BMN,
31
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
19/104
32
e. Mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana,f. Menelaah Buku Inventaris dan Buku Persediaan serta menandatangani
laporan BMN tingkat PEBIN,g. Menyampaikan Laporan BMN ke Menteri Keuangan up. Kepala BAKUN
pada akhir periode laporan.
3.4.2. Petugas akuntansi BMNPetugas akuntansi BMN pada tingkat PEBIN yang terdiri dari PetugasAdministrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:a. Memelihara Laporan BMN dan LKB dari PBI,b. Menyusun BI berdasarkan penggabungan data BMN PBI,c. Menyusun Laporan BMN tingkat PEBIN berdasarkan BI PEBIN setiap
akhir periode laporan,d. Menyusun LKB berdasarkan penggabungan LKB PBI,e. Menyusun Laporan BMN pada akhir periode laporan,f. Melakukan tutup buku pada akhir tahun anggaran.
32
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
20/104
33
BAB IV
SISTEM AKUNTANSIBARANG MILIK NEGARA
4.1. Akuntansi BMN pada Tingkat UPB
4.1.1. Dokumen Sumber
Dokumen yang digunakan dalam akuntansi BMN dan menjadi dasar dalampencatatan BMN adalah sebagai berikut:
a. Saldo AwalMenggunakan catatan dan atau Laporan BMN periode sebelumnya danapabila diperlukan, dapat dilakukan inventarisasi.
b. Perolehan/Pengembangan/Penghapusan
Berita Acara Serah Terima BMN;
Bukti Kepemilikan BMN;
Surat Perintah Membayar (SPM);
Faktur pembelian;
Kuitansi;
Surat Keputusan Penghapusan; Dokumen lain yang sah.
4.1.2. Jenis Transaksi Akuntansi BMN
Transaksi yang dicatat dalam Akuntansi BMN meliputi tiga jenis, yaituPerolehan, Perubahan dan Penghapusan.
4.1.2.1. Perolehan BMN
Pembelian, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil
pembelian.
Transfer Masuk, merupakan transaksi perolehan BMN darihasil transfer masuk dari UPB yang lain dalam satu PEBIN.
Hibah, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasilpenerimaan dari pihak ketiga diluar KementerianNegara/Lembaga yang bersangkutan.
Rampasan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasilrampasan berdasarkan putusan pengadilan.
33
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
21/104
34
Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi perolehanBMN dari hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan/gedung dan BMN lainnya yang telah diserahterimakan denganBerita Acara Serah Terima.
Pembatalan Penghapusan, merupakan pencatatan BMN darihasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telahdihapuskan/ dikeluarkan dari pembukuan.
Reklasifikasi Masuk, merupakan transaksi BMN yangsebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain.
4.1.2.2. Perubahan BMN
Pengurangan, merupakan transaksi pengurangan kuantitas
BMN.
Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan BMNyang dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan dari BIEkstrakomptabel ke BI Intrakomptabel atau perubahannilai/satuan BMN dalam BI Intrakomptabel.
Perubahan Kondisi, merupakan pencatatan perubahan kondisiBMN.
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas, merupakan koreksi
pencatatan atas nilai/kuantitas BMN yang telah dicatat dan telahdilaporkan sebelumnya.
4.1.2.3. Penghapusan BMN
Penghapusan, merupakan transaksi untuk menghapus BMNdari pembukuan.
Transfer Keluar, merupakan transaksi penyerahan BMN keUPB lain dalam satu PEBIN.
Hibah, merupakan transaksi penyerahan BMN kepada pihakketiga.
Reklasifikasi Keluar, merupakan transaksi BMN ke dalamklasifikasi BMN yang lain. Transaksi ini berkaitan dengantransaksi Reklasifikasi Masuk.
Koreksi Pencatatan, merupakan transaksi untuk mengubahcatatan BMN yang telah dilaporkan sebelumnya.
4.1.3. Klasifikasi dan Kodefikasi BMN
34
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
22/104
35
Klasifikasi dan kodefikasi BMN didasarkan pada Surat Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia No. 18/KMK.018/1999 tanggal 14 Januari 1999tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara.
Apabila terdapat BMN yang belum terdaftar pada surat keputusan tersebut,agar menggunakan klasifikasi dan kode barang yang mendekati jenis danatau fungsinya.
4.1.4. Satuan BarangSatuan barang dalam akuntansi BMN menggunakan satuan yang terukur danbaku.
4.1.5. Nilai BarangNilai barang dicatat berdasarkan harga perolehan (historical cost). Apabilaharga perolehan tidak diketahui, maka dilakukan penaksiran dengan metodetertentu dan jika penentuan harga taksiran tidak dapat dilakukan maka BMNtersebut diberi nilai satu rupiah (Rp1).
4.1.6. Kapitalisasi BMNPenentuan nilai kapitalisasi dalam Akuntansi BMN mengacu pada keputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.12/2001 tanggal 18 Mei2001 tentang Pedoman Kapitalisasi BM/KN dalam Sistem AkuntansiPemerintah.
Penerapan kapitalisasi dalam Akuntansi BMN, mengakibatkan Buku
Inventaris dibagi menjadi dua jenis yaitu:1. BI Intrakomptabel mencakup BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasidan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakankapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi TransferMasuk/Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN yangdipindahbukukan dari BI Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasiharga perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batasminimum kapitalisasi.
2. BI Ekstrakomptabel mencakup BMN yang tidak memenuhi kriteriakapitalisasi.
4.1.7. Persediaan
4.1.7.1. Pencatatan PersediaanPersediaan dicatat dalam Buku Persediaan untuk setiap jenis barang.
4.1.7.2. Pelaporan PersediaanSaldo Persediaan dilaporkan pada setiap akhir semester. Nilai per jenispersediaan dihitung berdasarkan saldo per jenis persediaan dikalikan denganharga pembelian terakhir.
35
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
23/104
36
Penyajian perkiraan persediaan dalam Neraca didasarkan pada hasil prosesmapping klasifikasi BMN sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor18/KMK.018/1999 dengan perkiraan neraca (lihat lampiran pedoman ini).
4.1.8. Kode Lokasi
Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi unitpenanggung jawab akuntansi BMN. Kode ini terdiri dari 14 (empat belas)angka yang memuat kode PEBIN, PBI, PPBI, dan UPB, dengan susunansebagai berikut:
XX . XX . XX . XXXXXX . XX.
UPB Bagian Proyek
UPB
PPBI
PBI
PEBIN
Kode PEBIN, mengacu kepada kode Bagian Anggaran KementerianNegara/Lembaga yang bersangkutan.
Kode PBI, mengacu kepada Kode Anggaran unit eselon I padaKementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
Kode PPBI, mengacu kepada Kode Wilayah Anggaran.Khusus Departemen Keuangan, kode PPBI yang digunakan adalah KodeKantor Wilayah. Unit kerja yang tidak mempunyai PPBI, kode PPBI diisidengan 00.
Kode UPB, mengacu kepada Kode Satuan Kerja yang tercantum padaDIK untuk Kantor atau kode DIP untuk Proyek/Bagian Proyek.
Kode UPB Bagian Proyek, mengacu kepada urutan nomor Bagian Proyekyang tercantum pada kode DIP untuk Bagian Proyek. Kode ini diisi dengan00 untuk UPB Kantor/Proyek
Organisasi akuntansi BMN yang tidak menguasai bagian anggaran atau yangmengelola dana sendiri (swadana), menggunakan kode khusus denganpersetujuan Badan Akuntansi Keuangan Negara.
4.1.9. Kode Barang
36
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
24/104
37
Kode Barangterdiri dari golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok, dengan susunan sebagai berikut:
X. XX . XX . XX . XXX .
Sub-Sub Kelompok
Sub Kelompok
Kelompok
Bidang
Golongan
Pengelompokan/klasifikasi BMN seperti tersebut di atas berhubungan denganSistem Akuntansi BMN pada masing-masing jenjang organisasi Akuntansi
BMN. Pada tingkat UPB, jenis BMN diklasifikasikan ke dalam sub-subkelompok, pada tingkat PPBI diklasifikasi ke dalam sub kelompok, padatingkat PBI dan PEBIN diklasifikasikan ke dalam kelompok.
4.1.10. Kode RegistrasiKode Registrasi adalah kode yang terdiri dari Kode Lokasi ditambah dengantahun perolehan dan Kode Barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran.Kode registrasi merupakan tanda pengenal BMN dengan susunan sebagaiberikut:
PEBIN
PBI
PPBIUPBUPB Bag. Proyek
Tahun Perolehan
XX . XX . XX . XXXXXX. XX XXXX
37
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
25/104
38
X . XX . XX . XX . XXX . XXXXXX
No. Urut PendaftaranSub-Sub Kelompok
Sub Kelompok
Kelompok
Bidang
Golongan
Contoh :Pada Periode Akuntansi 2003 Biro Umum Sekretariat Jenderal Departemen
Keuangan (kode kantor 231421.00) melakukan pembelian Komputer NoteBook. Pada saat perolehan barang tersebut nomor pencatatan terakhir untukNote Book yang dikuasai satuan kerja yang bersangkutan adalah 000037.Berdasarkan hal tersebut UPB dapat memberikan tanda pada Note Booktersebut sbb:
15. 01. 00. 231421.00. 2003
2. 12. 01. 02. 003. 000038
4.1.11. Penentuan Kondisi BMNPenentuan kondisi BMN mengacu kepada Lampiran II keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.12/2001 tanggal 18 Mei 2001tentang Pedoman Kapitalisasi BM/KN dalam Sistem Akuntansi Pemerintah.
4.1.12. Inventarisasi
4.1.12.1. Tujuan Inventarisasi,Inventarisasi bertujuan untuk membandingkan antara catatan BMNdengan jumlah, nilai, harga, kondisi dan keberadaaan seluruhBMN yang dimiliki dan atau dikuasai oleh UPB dalam rangka tertib
administrasi BMN. Inventarisasi dilakukan oleh UPB secaraberkala jika catatan BMN dianggap tidak akurat.
4.1.12.2. Tahapan Dalam Melaksanakan Inventarisasia. Persiapan
1. Membentuk tim inventarisasi.2. Membagi tugas dan menyusun jadwal pelaksanaan
inventarisasi.3. Mengumpulkan dokumen BMN.4. Menyiapkan label sementara.5. Membuat denah ruangan, memberi nomor ruangan dan
menentukan penanggung jawab ruangan.
38
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
26/104
39
6. Menyiapkan kertas kerja inventarisasi.
b. Pelaksanaan1. Menghitung jumlah BMN per sub-sub kelompok barang.
2. Mencatat BMN ke dalam kertas kerja inventarisasi.3. Menempelkan label sementara pada BMN yang telah
dihitung.4. Menentukan kondisi BMN dengan kriteria baik, rusak ringan
atau rusak berat.5. Menyusun LHI.6. Membandingkan LHI dengan dokumen BMN yang ada.7. Membuat daftar BMN yang tidak ditemukan, belum pernah
dicatat dan rusak berat.8. Menyampaikan LHI, Daftar BMN yang tidak ditemukan, belum
pernah dicatat, dan rusak berat ke Penanggungjawab UPB
untuk ditindaklanjuti.
c. Tindak Lanjut1. Menelusuri BMN yang tidak ditemukan2. Membuat usulan penghapusan BMN yang rusak berat.3. Mencatat hasil inventarisasi ke dalam sistem akuntansi BMN.
4.1.13. Formulir AkuntansiSetiap formulir yang dibuat dalam akuntansi BMN harus dapat ditelusuri dandibandingkan dengan formulir akuntansi BMN lainnya. Akuntansi BMN tingkatUPB menggunakan formulir sebagai berikut:a. Buku Inventaris Intrakomptabel - Form Ak.1.01b. Buku Inventaris Ekstrakomptabel - Form Ak.1.02c. Buku Persediaan - Form Ak.1.03d. Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah - Form Ak.1.04.01e. Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan Gedung- Form Ak.1.04.01f. Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor- Form Ak.1.05g. Kartu Inventaris Barang (KIB) Senjata Api- Form Ak.1.05h. Daftar Inventaris Lainnya (DIL) - Form Ak.1.06i. Daftar Inventaris Ruangan (DIR) - Form Ak.1.07 j. Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) - Form Ak.1.01
k. Laporan BMN Triwulanan - Form Ak.1.08l. Laporan BMN Tahunan - Form Ak.1.09m. Laporan Kondisi Barang (LKB) - Form Ak.1.10n. Laporan Persediaan - Form Ak.1.11
4.1.14. Prosedur Akuntansi
1. Proses Triwulanan
Membukukan data transaksi BMN ke dalam sistem Akuntansi BMN,berdasarkan dokumen sumber,
Membuat atau memperbaharui KIB, DIR, dan DIL
Menyampaikan daftar transaksi BMN setiap akhir bulan ke unit
39
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
27/104
40
akuntansi keuangan,
Membuat Laporan BMN pada akhir triwulan,
Meminta pengesahan Penanggung jawab UPB atas Laporan BMN,
Menyampaikan Laporan BMN ke PPBI atau PBI, setelahberakhirnya suatu triwulan, termasuk Persediaan pada akhirtriwulan 2 dan 4,
Mengarsipkan Laporan BMN secara tertib.
2. Proses Akhir Periode Akuntansi
Menginstruksikan kepada setiap Penanggungjawab Ruangan untukmelakukan pengecekan ulang kondisi BMN yang berada di ruanganmasing-masing,
Mencatat perubahan kondisi BMN yang telah disahkan olehPenanggungjawab Ruangan ke dalam Sistem Akuntansi BMN,
Membuat LKB,
Meminta pengesahan Penanggungjawab UPB atas LKB,
Menutup BI Intrakomptabel dan BI Ekstrakomptabel,
Membuat Laporan BMN Tahunan,
Meminta persetujuan Penanggungjawab UPB atas Laporan BMN,
Menyampaikan Laporan BMN Tahunan dan LKB ke PPBI atau PBIuntuk UPB Pusat setelah berakhirnya satu Periode Akuntansi,
Mengarsipkan salinan BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, LKB,dan Laporan BMN secara tertib.
4.2. Akuntansi BMN Tingkat PPBI
4.2.1 Formulir AkuntansiAkuntansi BMN tingkat PPBI menggunakan formulir sebagai berikut :a. Buku Inventaris Intrakomptabelb. Laporan BMN Triwulananc. Laporan BMN Tahunand. Laporan Kondisi Barang
4.2.2. Prosedur Akuntansi
1. Proses Triwulanan
Menerima Laporan BMN dari UPB.
Menggabungkan Laporan BMN yang diterima dari UPB ke dalam BIIntrakomptabel PPBI,
Membuat Laporan BMN Triwulanan,
Meminta pengesahan Penanggung jawab PPBI atas Laporan BMNTriwulanan,
Menyampaikan Laporan BMN ke PBI dan KAR, setelah berakhirnyatriwulan yang bersangkutan,
Mengarsipkan salinan Laporan BMN secara tertib.
40
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
28/104
41
2. Proses Akhir Periode Akuntansi
Membuat dan meminta pengesahan Penanggung jawab PPBI atasLKB,
Menutup BI Intrakomptabel,
Membuat Laporan BMN Tahunan dan meminta pengesahanPenanggung jawab PPBI atas Laporan BMN,
Menyampaikan Laporan BMN dan LKB ke PBI, setelah berakhirnyasatu Periode Akuntansi,
Menyampaikan Laporan BMN ke KAR, setelah berakhirnya satuPeriode Akuntansi,
Mengarsipkan salinan, LKB, BI Intrakomptabel, dan Laporan BMNsecara tertib,
4.3. Akuntansi BMN Tingkat PBI
4.3.1 Formulir Akuntansi
Akuntansi BMN tingkat Penguasa Barang Inventaris (PBI) menggunakanformulir sebagai berikut:a. Buku Inventaris Intrakomptabelb. Laporan BMN Triwulananc. Laporan BMN Tahunand. Laporan Kondisi Barang
4.3.2 Prosedur Akuntansi
1. Proses Triwulan
Menerima Laporan BMN dari PPBI dan atau UPB Pusat,
Menggabungkan Laporan BMN yang diterima dari PPBI dan atauUPB Pusat ke dalam BI Intrakomptabel PBI,
Membuat Laporan BMN Triwulanan,
Meminta pengesahan Penanggung jawab PBI atas Laporan BMNTriwulanan,
Menyampaikan Laporan BMN ke PEBIN dan KAR, setelahberakhirnya triwulan yang bersangkutan,
Mengarsipkan salinan Laporan BMN secara tertib dan teratur.
2. Proses Akhir Periode Akuntansi
Membuat dan meminta pengesahan Penanggung jawab PBI atasLKB,
Menutup BI Intrakomptabel,
Membuat dan meminta pengesahan Penanggung jawab PBI atasLaporan BMN Tahunan,
Menyampaikan Laporan BMN dan LKB ke PEBIN setelah
berakhirnya Periode Akuntansi,
41
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
29/104
42
Menyampaikan Laporan BMN ke KAR setelah berakhirnya PeriodeAkuntansi,
Mengarsipkan salinan BI Intrakomptabel, LKB, dan Laporan BMN
secara tertib dan teratur.
42
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
30/104
43
4.4. Akuntansi BMN Tingkat PEBIN
4.4.1 Formulir Akuntansi
Akuntansi BMN tingkat Pembina Barang Inventaris menggunakan formulirsebagai berikut:a. Buku Inventaris Intrakomptabelb. Laporan BMN Triwulananc. Laporan BMN Tahunan
4.4.2 Prosedur Akuntansi
1. Proses Triwulanan
Menerima Laporan BMN dari PBI,
Menggabungkan Laporan BMN yang diterima dari PBI ke dalam BIIntrakomptabel PEBIN,
Membuat Laporan BMN Triwulanan dan meminta pengesahanPenanggung jawab PEBIN atas Laporan BMN Triwulanan,
Menyampaikan Laporan BMN ke Menteri Keuangan cq. KepalaBAKUN paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnyatriwulan yang bersangkutan,
Mengarsipkan Laporan BMN secara tertib.
2. Proses Akhir Periode Akuntansi,
Mencetak LKB, BI Intrakomptabel dan Laporan BMN Tahunan,
Meminta pengesahan Penanggung jawab PEBIN atas LaporanBMN,
Menyampaikan Laporan BMN ke Menteri Keuangan cq. KepalaBAKUN paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelahberakhirnya Periode Akuntansi,
Mengarsipkan salinan, LKB, BI Intrakomptabel, dan Laporan BMNsecara tertib dan teratur.
43
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
31/104
44
BAB V
FORMULIR AKUNTANSI BMN
5.1 Buku Inventaris Intrakomptabel Form Ak.1.1.01
a. Penjelasan UmumBuku Inventaris Intrakomptabel tingkat UPB dipergunakan untuk mencatatBMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi yang dilakukan secaraberkesinambungan dan disusun dalam klasifikasi sub-sub kelompok barang.Pengisian BI Intrakomptabel adalah sebagai berikut:
b. Cara Pengisian
(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI(3). Diisi dengan nama PPBI(4). Diisi dengan nama UPB(5). Diisi dengan kode UPB(6). Diisi dengan nomor urut halaman(7). Diisi dengan nama sub-sub kelompok(8). Diisi dengan kode sub-sub kelompok(9). Diisi dengan kode perkiraan
(10). Diisi dengan saldo awal Periode Akuntansi berjalan pada kolom 9, 10,12, 13, 14 dan kolom 15(11). Diisi dengan nomor urut pencatatan(12). Diisi dengan tanggal pembukuan(13). Diisi dengan tanggal perolehan(14). Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang(15). Diisi dengan merk/type(16). Diisi dengan T untuk mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkurang(17). Diisi dengan transaksi(18). Diisi dengan dasar mutasi(19). Diisi dengan jumlah barang
(20). Diisi dengan satuan barang(21). Diisi dengan harga barang per satuan(22). Diisi dengan jumlah harga barang(23). Diisi denganjumlah barang dengan kondisi baik(24). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak ringan(25). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak berat(26). Diisi dengan total kolom 9 pada akhir Periode Akuntansi(27). Diisi dengan total kolom 12 pada akhir Periode Akuntansi(28). Diisi dengan total kolom 13 pada akhir Periode Akuntansi(29). Diisi dengan total kolom 14 pada akhir Periode Akuntansi(30). Diisi dengan total kolom 15 pada akhir Periode Akuntansi
44
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
32/104
45
PEBIN : (1)...
PBI : (2)
PPBI : (3)...UPB : (4)...
Kode UPB : (5)...
BUKU INVENTARIS INTRA KOMPTABELS
K
K
Identitas Barang Penambahan/Pengurangan
No
Tanggal
Pembukuan TanggalPerolehan
Nomor UrutPendaftaran
Merk/Type
T/K Transaksi DasarMutasi
Jumlah
Barang
Satuan
Barang S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Saldo Awal Periode
kuntansi (10)
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Posisi per 31 Desember . (26)
45
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
33/104
46
5.2. Buku Inventaris Ekstrakomptabel Form Ak.1.1.02
a. Penjelasan UmumBuku Inventaris Ekstrakomptabel untuk tingkat UPB dipergunakan untuk
mencatat BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi yang dilakukansecara berkesinambungan dan disusun dalam klasifikasi sub-sub kelompokbarang. Pengisian BI Ekstrakomptabel tingkat UPB adalah sebagai berikut:
b. Cara Pengisian(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI(3). Diisi dengan nama PPBI(4). Diisi dengan nomor urut halaman(5). Diisi dengan nama UPB(6). Diisi dengan kode UPB
(7). Diisi dengan nama sub-sub kelompok(8). Diisi dengan kode sub-sub kelompok(9). Diisi dengan kode perkiraan
(10). Diisi dengan saldo awal Periode Akuntansi berjalan pada kolom 9, 10,12, 13, 14 dan kolom 15
(11). Diisi dengan nomor urut pencatatan(12). Diisi dengan tanggal pembukuan(13). Diisi dengan tanggal perolehan(14). Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang(15). Diisi dengan merk/type(16). Diisi dengan T untuk mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkurang(17). Diisi dengan transaksi(18). Diisi dengan dasar mutasi(19). Diisi dengan jumlah barang(20). Diisi dengan satuan barang(21). Diisi dengan harga barang per satuan(22). Diisi dengan jumlah harga barang(23). Diisi denganjumlah barang dengan kondisi baik(24). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak ringan(25). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak berat(26). Diisi dengan total kolom 9 pada akhir Periode Akuntansi
(27). Diisi dengan total kolom 12 pada akhir Periode Akuntansi(28). Diisi dengan total kolom 13 pada akhir Periode Akuntansi(29). Diisi dengan total kolom 14 pada akhir Periode Akuntansi(30). Diisi dengan total kolom 15 pada akhir Periode Akuntansi
46
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
34/104
47
PEBIN : (1)...
PBI : (2)PPBI : (3)...
UPB : (4)...
Kode UPB : (5)...
BUKU INVENTARIS EKSTRA KOMPTABEL
S
K
K
Identitas Barang Penambahan/Pengurangan
NoTanggal
Pembukuan TanggalPerolehan
Nomor UrutPendaftaran
Merk/Type
T/K Transaksi Dasar Mutasi
JumlahBarang
SatuanBarang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Saldo Awal Periode
kuntansi (10)
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah per 31 Desember . (26)
47
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
35/104
48
5.3. Buku Persediaan Form Ak.1.1.03
a. Penjelasan Umum
1. Buku Persediaan dibuat dalam bentuk kartu untuk setiap jenis barang.2. Buku Persediaan dikelola oleh petugas yang menangani persediaan.
b. Cara Pengisian
(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI(3). Diisi dengan nama PPBI(4). Diisi dengan nomor kartu(5). Diisi dengan nomor halaman(6). Diisi dengan nama UPB
(7). Diisi dengan kode UPB(8). Diisi dengan jenis Persediaan(9). Diisi dengan satuan barang(10). Diisi dengan nomor urut pencatatan(11). Diisi dengan tanggal transaksi(12). Diisi dengan Nama Pemasok atau Unit Pemakai(13). Diisi dengan jumlah satuan barang persediaan yang masuk(14). Diisi dengan harga barang persatuan yang masuk(15). Diisi dengan jumlah satuan barang persediaan yang keluar(16). Diisi dengan jumlah saldo barang persediaan(17). Diisi dengan nilai barang persediaan yaitu saldo persediaan dikalikan
dengan harga beli terakhir(18). Diisi dengan paraf dan nama petugas yang mengelola barang
persediaan
48
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
36/104
49
PEBIN :(1) Form Ak.1.1.03PBI :(2) Nomor Kartu : (4)PPBI :(3) Halaman : (5)
BUKU PERSEDIAAN
UPB : (6) Jenis Barang : (8)KODE UPB : (7) Satuan : ...(9)
SaldoNo.Urut
Tgl Uraian MasukHargaBeli
KeluarJumlah Nilai
Paraf
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
49
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
37/104
50
5.4. Kartu Inventaris Barang (KIB)
Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah kartu untuk mencatat identitas BMNtertentu secara lengkap yaitu tanah, bangunan gedung, alat angkutan darat,apung dan udara bermotor serta senjata api.
Kartu Inventaris Barang dibuat oleh Unit Pengurus Barang dan tidakdisampaikan ke jenjang unit akuntansi BMN di atasnya. Mutasi/perubahanBMN dilaporkan pada Catatan Mutasi/Perubahan. Bila terdapat perubahandata BMN yang tidak dapat dicatat pada Catatan Mutasi Perubahan, makadibuat KIB baru dengan tetap melampirkan KIB sebelumnya.
5.4.1 KIB Tanah Form Ak.1.2.01
KIB Tanah dibuat per sertifikat/akte jual beli/girik/bukti perolehan lainnyaberdasarkan perolehan. Pengisian KIB Tanah adalah sebagai berikut:
(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI(3). Diisi dengan nama PPBI(4). Diisi dengan nomor KIB(5). Diisi dengan nomor kode barang per sub-sub kelompok(6). Diisi dengan nama Kelompok(7). Diisi dengan nama Sub Kelompok(8). Diisi dengan nama Sub-sub Kelompok(9). Diisi dengan nama UPB
(10). Diisi dengan kode UPB(11). Diisi dengan luas tanah seluruhnya dalam M2(12). Diisi dengan luas tanah yang digunakan untuk bangunan(13). Diisi dengan luas tanah yang digunakan untuk sarana lingkungan(14). Diisi dengan luas tanah kosong(15). Diisi dengan nama provinsi(16). Diisi dengan nama kotamadya/kabupaten(17). Diisi dengan nama kecamatan(18). Diisi dengan nama kelurahan/desa(19). Diisi dengan nama jalan(20). Diisi dengan nomor RT/RW/RK
(21). Diisi dengan batas tanah sebelah Utara(22). Diisi dengan batas tanah sebelah Timur(23). Diisi dengan batas tanah sebelah Selatan(24). Diisi dengan batas tanah sebelah Barat(25). Diisi dengan nomor dan tgl sertifikat/akte jual beli/girik atau bukti lain(26). Diisi dengan cara perolehan, Pembebasan, Hibah, Pertukaran, atau
Pembelian(27). Diisi dengan nama orang/badan/instansi asal perolehan tanah(28). Diisi dengan tanggal perolehan(29). Diisi dengan harga tanah per M2 pada saat tanah diperoleh(30). Diisi dengan harga tanah seluruhnya pada saat tanah diperoleh
50
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
38/104
51
(31). Diisi dengan Perolehan jika harga didasarkan pada harga perolehan,atau Taksiran jika harga tanah ditentukan berdasarkan hargataksiran.Penaksiran harga tanah dilakukan jika dokumen sumber perolehan
tidak diketahui, dan penaksiran nilai tanah didasarkan pada ketentuanyang berlaku. Penaksiran nilai tanah dilengkapi dengan berita acarapenaksiran.
(32). Diisi dengan APBN, dengan mencantumkan nomor dan tanggalDIK/SKO atau Non APBN sumber dana lainnya, atau diisi denganBerita Acara Penaksiran dengan mencantumkan nomor dan tanggalBerita Acara Penaksiran.
(33). Diisi dengan nama dan alamat unit yang memakai/menggunakan tanahtersebut
(34). Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu(35). Diisi dengan tanggal pembuatan KIB, nama dan jabatan
penanggungjawab UPB, tanda tangan dan stempel dinas(36). Diisi dengan tanggal persetujuan, nama dan jabatan struktural yang
menyetujui KIB, tanda tangan dan stempel dinas(37). Diisi dengan nomor urut pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan(38). Diisi dengan tanggal pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan(39). Diisi dengan jenis transaksi Catatan Mutasi/Perubahan(40). Diisi dengan kuantitas Catatan Mutasi/Perubahan(41). Diisi dengan harga Catatan Mutasi/Perubahan
51
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
39/104
52
PEBIN :(1) Form Ak.1.2.01
PBI :(2) a. No. KIB
PPBI :(3) b. Kode Barang : ...(5)
KARTU INVENTARIS BARANG
TANAH
: TANAH
KELOMPOK : ...(6)
SUB KELOMPOK : ...(7)
SUB-SUB KELOMPOK : ...(8)
UPB : ...(9)
KODE UPB : ...(10)
: ...(4)
BIDANG
I. UNIT BARANG II. PENGADAAN
1. Luas tanah seluruhnya : ...(11) M2 1. Cara Perolehan : ...(26)
2. Luas tanah untuk bangunan : ...(12) M2 2. Dari : ...(27)
3. Luas tanah untuk sarana lingkungan M2 3. Tgl. Perolehan : ...(28)
(jalan, taman dan lain-lain) 4. - Harga per M2 : Rp ...(29)...
4. Luas tanah kosong : ...(14). M2 - Harga seluruhnya : Rp ...(30)
5. Lokasi - Dasar harga : (31)
- Propinsi : ...(15). 5. Sumber Dana : (32)
- Kodya/Kabupaten *) : ...(16). ...
- Kecamatan : ...(17). No. : (32)
- Kelurahan/Desa *) : ...(18). Tgl. : (32)
- Jalan : ...(19). III. UNIT PEMAKAI
- RT/RW/RK : ...(20).
1. Nama Unit : (33)
6. Tanda-tanda Batas Tanah 2. Alamat : (33)
- Utara: ...(21).
- Timur : ...(22).
- Selatan : ...(23).
- Barat : ...(24). IV. CATATAN PENGISI
7. Surat-surat hak atas tanah ..................................................................
a. : ...(25) ....(34)...
b. : ...(25) ..................................................................
c. .... (25) ...................................................................
Disetujui Tgl. : (36) Diisi tgl. : (35)
Nama pejabat : (36) Nama : (35)
Jabatan struktural : (36) Jabatan : (35)
Tanda tangan : (36) Tanda tangan : (35)
dan stempel dan stempel
*) Coret yang tidak perlu
: ...(13)
52
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
40/104
53
CATATAN MUTASI/PERUBAHAN
Nomor
UrutTanggal
Jenis
TransaksiKuantitas Harga
(37) (38) (39) (40) (41)
53
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
41/104
54
5.4.2. KIB Bangunan Gedung Form Ak.1.2.02
KIB Bangunan Gedung dibuat untuk setiap Bangunan Gedung. CaraPengisian KIB Bangunan Gedung sebagai berikut:
(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI(3). Diisi dengan nama PPBI(4). Diisi dengan nomor KIB(5). Diisi dengan nomor kode barang per sub-sub kelompok(6). Diisi dengan nama Kelompok(7). Diisi dengan nama Sub Kelompok(8). Diisi dengan nama Sub-sub Kelompok(9). Diisi dengan nama UPB
(10). Diisi dengan kode UPB(11). Diisi dengan luas lantai banguan dalam M2
(12). Diisi dengan jumlah lantai(13). Diisi dengan type/standar bangunan menurut ketentuan yang berlaku
khusus untuk rumah instansi(14). Diisi dengan tahun berakhir pembuatan bangunan tersebut sesuai
dengan berita acara serah terima pekerjaan atau tahun bangunandigunakan
(15). Diisi dengan nomor IMB(16). Diisi dengan tanggal IMB(17). Diisi dengan nama provinsi
(18). Diisi dengan nama kotamadya/kabupaten(19). Diisi dengan nama kecamatan(20). Diisi dengan nama kelurahan/desa(21). Diisi dengan nama jalan(22). Diisi dengan nomor/nama RT/RW/RK(23). Diisi dengan nomor KIB Tanah tempat bangunan didirikan(24). Diisi dengan nama orang/badan/instansi asal perolehan bangunan(25). Diisi dengan cara perolehan, Pembangunan/Pembelian/Hibah/
Pertukaran(26). Diisi dengan tanggal perolehan(27). Diisi dengan kondisi saat bangunan diperoleh
(28). Diisi dengan harga/nilai bangunan pada saat diperoleh(29). Diisi dengan Perolehan jika harga didasarkan pada harga perolehan,
atau Taksiran jika harga/nilai bangunan ditentukan berdasarkantaksiran.Penaksiran harga bangunan dilakukan jika dokumen sumber perolehantidak diketahui, dan penaksiran nilai bangunan didasarkan padaketentuan yang berlaku. Penaksiran nilai bangunan dilengkapi denganberita acara penaksiran.
(30). Diisi dengan APBN, dengan mencantumkan nomor dan tanggalDIK/SKO atau Non APBN sumber dana lainnya atau diisi dengan BeritaAcara Penaksiran dengan mencantumkan nomor dan tanggal BeritaAcara Penaksiran.
54
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
42/104
55
(31). Diisi dengan nama dan alamat unit yang memakai/menggunakanbangunan tersebut
(32). Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu(33). Diisi dengan tanggal pembuatan KIB, nama dan jabatan
penanggungjawab UPB, tanda tangan dan stempel dinas(34). Diisi dengan tanggal persetujuan, nama dan jabatan struktural yang
menyetujui KIB, tanda tangan dan stempel dinas(35). Diisi dengan nomor urut pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan(36). Diisi dengan tanggal pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan(37). Diisi dengan jenis transaksi Catatan Mutasi/Perubahan(38). Diisi dengan kuantitas Catatan Mutasi/Perubahan(39). Diisi dengan luas Catatan Mutasi/Perubahan(40). Diisi dengan harga Catatan Mutasi/Perubahan
55
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
43/104
56
PEBIN :(1) Form Ak.1.2.02
PBI :(2) a. No. KIB : (4)
PPBI :(3) b. Kode Barang :(5)
KARTU INVENTARIS BARANG
BANGUNAN GEDUNG
BIDANG : BANGUNAN GEDUNG
KELOMPOK : (6)
SUB KELOMPOK : (7)
SUB-SUB KELOMPOK : (8)
UPB : (9)
KODE UPB : (10)
I. UNIT BARANG II. PENGADAAN
1. Luas bangunan : (11) M2 1. Cara Perolehan : (24)
2. Jumlah lantai : (12) lantai 2. Dari : (25)
3. Type : (13) 3. Tgl. Perolehan : (26)
4. Tahun selesai dibangun/digunakan : (14) 4. Kondisi Perolehan : (27)
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) : 5. Harga : (28)
No. (15)... :TGL: ...(16).. 6. Dasar Harga : (29)
6. Letak Bangunan 7. Sumber Dana : (30)
Propinsi : (17)
Kodya/Kabupaten *) : (18)
Kecamatan : (19)
Kelurahan/Desa *) : (20) III. UNIT PEMAKAI
Jalan : (21) 1. Nama Unit : (31)
RT/RW/RK : (22) 2. Alamat : (31)
7. No. KIB Tanah :000004 : (23)
IV. CATATAN PENGISI
(32)...
Disetujui Tgl. : (34) Diisi tgl. : (33)
Nama pejabat : (34) Nama : (33)
Jabatan struktural : (34) Jabatan : (33)
Tanda tangan : (34) Tanda tangan : (33)
dan stempel dan stempel
*) Coret yang tidak perlu
56
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
44/104
57
CATATAN MUTASI/PERUBAHAN
Nomor
UrutTanggal Jenis
TransaksiKuantitas Luas Harga
(35) (36) (37) (38) (39) (40)
57
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
45/104
58
5.4.3. KIB Alat Angkutan Bermotor Form Ak.1.2.03
KIB Alat Angkutan dibuat untuk setiap Alat Angkutan Bermotor (darat, apung
dan udara). Cara Pengisian KIB Alat Angkutan Bermotor sebagai berikut:
(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI(3). Diisi dengan nama PPBI(4). Diisi dengan nomor KIB(5). Diisi dengan nomor kode barang per sub-sub kelompok(6). Diisi dengan nama Kelompok(7). Diisi dengan nama Sub Kelompok(8). Diisi dengan nama Sub-sub Kelompok(9). Diisi dengan nama UPB
(10). Diisi dengan kode UPB(11). Diisi dengan merk(12). Diisi dengan type(13). Diisi dengan tahun pembuatan(14). Diisi dengan nama pabrik pembuat(15). Diisi dengan negara pembuat(16). Diisi dengan tempat perakitan(17). Diisi dengan daya muat orang dan barang(18). Diisi dengan bobot mati kendaraan(19). Diisi dengan daya mesin misalnya untuk kapal dalam PK, atau untuk
angkutan darat bermotor isi silender dalam CC(20). Diisi dengan sistem penggerak kenderaan(21). Diisi dengan jumlah mesin penggerak(22). Diisi dengan jenis bahan bakar yang digunakan(23). Diisi dengan nomor mesin kendaraan(24). Diisi dengan nomor rangka kendaraan(25). Diisi dengan nomor BPKB untuk alat angkutan darat bermotor atau yang
sejenis(26). Diisi dengan nomor polisi untuk alat angkutan darat bermotor, atau
nomor pengenal kendaraan untuk alat angkutan laut dan udara bermotor(27). Diisi dengan kelengkapan yang dimiliki
(28). Diisi dengan cara perolehan, Pembuatan/Pembelian/Hibah/ Pertukaran(29). Diisi dengan nama orang/badan/instansi asal perolehan kendaraan(30). Diisi dengan tanggal perolehan(31). Diisi dengan kondisi saat alat angkutan diperoleh(32). Diisi dengan harga/nilai alat angkutan pada saat diperoleh(33). Diisi dengan Perolehan jika harga didasarkan pada harga perolehan,
atau Taksiran jika harga/nilai alat angkutan tersebut ditentukanberdasarkan penaksiran.
(34). Diisi dengan APBN, dengan mencantumkan nomor dan tanggalDIK/SKO atau Non APBN sumber dana lainnya
(35). Diisi dengan nama dan alamat unit yang memakai/menggunakan
kendaraan tersebut
58
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
46/104
59
(36). Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu(37). Diisi dengan tanggal pembuatan KIB, nama dan jabatan
penanggungjawab UPB, tanda tangan dan stempel dinas(38). Diisi dengan tanggal persetujuan, nama dan jabatan struktural yang
menyetujui KIB, tanda tangan dan stempel dinas(39). Diisi dengan nomor urut pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan(40). Diisi dengan tanggal pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan(41). Diisi dengan jenis transaksi Catatan Mutasi/Perubahan(42). Diisi dengan kuantitas Catatan Mutasi/Perubahan(43). Diisi dengan harga Catatan Mutasi/Perubahan
59
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
47/104
60
PEBIN :(1) Form Ak.1.2.03
PBI :(2) a. Nomor KIB : (4)
PPBI :(3) b. No. Kode Barang : (5)
KARTU INVENTARIS BARANG
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR
BIDANG : ALAT ANGKUTAN
KELOMPOK : (6)
SUB KELOMPOK : (7)
SUB-SUB KELOMPOK : (8)
UPB : (9)
KODE UPB : (10)
I. UNIT BARANG III. PENGADAAN1. a. Merk : (11) 1. Cara Perolehan : (28)
b. Type : (12) 2. Dari : (29)
c. Tahun Pembuatan : (13) Tgl. Perolehan : (30)
2. a. Pabrik : (14) 4. Kondisi Perolehan : (31)
b. Negara : (15) 5. Harga : (32)
c. Perakitan : (16) 6. Dasar Harga : (33)
3. Daya Muat : (17) 7. Sumber Dana : (34)
4. Bobot : (18) .
5. Daya Mesin/Isi Silinder : (19) .
6. Mesin Penggerak : (20)
7. Jumlah Mesin : (21)8. Bahan Bakar : (22) IV. UNIT PEMAKAI
9. No. Mesin : (23) 1. Nama Unit : (35)
10. No. Rangka : (24) 2. Alamat : (35)
11. No. BPKB : (25) .
12. No. Polisi : (26)
II. PERLENGKAPAN V. CATATAN PENGISI
1. .. (36).
2. (27).. .
3. ..
Disetujui Tgl. : (38) Diisi tgl. : (37)
Nama pejabat : (38) Nama : (37)
Jabatan struktural : (38) Jabatan : (37)
Tanda tangan : (38) Tanda tangan : (37)
dan stempel dan stempel
*) Coret yang tidak perlu
60
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
48/104
61
CATATAN MUTASI/PERUBAHAN
Nomor
UrutTanggal Jenis
TransaksiKuantitas Harga
(39) (40) (41) (42) (43)
61
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
49/104
62
5.4.4. KIB Senjata Api Form Ak.1.2.04
KIB Senjata Api dibuat untuk setiap Senjata Api. Cara Pengisian KIB SenjataApi sebagai berikut:
(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI(3). Diisi dengan nama PPBI(4). Diisi dengan nomor KIB(5). Diisi dengan nomor kode barang per sub-sub kelompok(6). Diisi dengan nama Kelompok(7). Diisi dengan nama Sub Kelompok(8). Diisi dengan nama Sub-sub Kelompok(9). Diisi dengan nama UPB(10). Diisi dengan kode UPB
(11). Diisi dengan nama jenis senjata api(12). Diisi dengan merk senjata api(13). Diisi dengan type (nomor prototype) misalnya M16, AK47, FN45 dan
lain-lain(14). Diisi dengan kaliber atau ukuran senjata api(15). Diisi dengan nomor pabrik senjata api(16). Diisi dengan tahun pembuatan(17). Diisi dengan nomor dan tanggal surat bukti kepemilikan senjata api
tersebut(18). Diisi dengan perlengkapan yang dimiliki, misalnya loop, sangkur, dll(19). Diisi dengan cara perolehan, Pembuatan/Pembelian/Hibah/ Pertukaran(20). Diisi dengan nama orang/badan/instansi asal perolehan senjata api(21). Diisi dengan tanggal perolehan(22). Diisi dengan kondisi saat senjata api diperoleh(23). Diisi dengan harga/nilai senjata api pada saat diperoleh(24). Diisi dengan Perolehan jika harga didasarkan pada harga perolehan,
atau Taksiran jika harga/nilai senjata api tersebut ditentukanberdasarkan penaksiran.
(25). Diisi dengan APBN, dengan mencantumkan nomor dan tanggalDIK/SKO atau Non APBN sumber dana lainnya
(26). Diisi dengan nama dan alamat unit yang memakai/menggunakan
senjata api tersebut(27). Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu(28). Diisi dengan tanggal pembuatan KIB, nama dan jabatan
penanggungjawab UPB, tanda tangan dan stempel dinas(29). Diisi dengan tanggal persetujuan, nama dan jabatan struktural yang
menyetujui KIB, tanda tangan dan stempel dinas(30). Diisi dengan nomor urut pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan(31). Diisi dengan tanggal pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan(32). Diisi dengan jenis transaksi Catatan Mutasi/Perubahan(33). Diisi dengan kuantitas Catatan Mutasi/Perubahan(34). Diisi dengan harga Catatan Mutasi/Perubahan
62
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
50/104
63
PEBIN :(1) Form Ak.1.2.04
PBI :(2) a. No. KIB : (4)
PPBI :(3) b. No. Kode Barang : (5)
KARTU INVENTARIS BARANG
SENJATA API
BIDANG : ALAT PERSENJATAAN
KELOMPOK : (6)
SUB KELOMPOK : (7)
SUB-SUB KELOMPOK : (8)
UPB : (9)
KODE UPB : (10)
I. UNIT BARANG III. PENGADAAN
1. N a m a : (11) 1. Cara Perolehan : (19)
2. M e r k : (12) 2. Dari : (20)
3. Type : (13) 3. Tgl. Perolehan : (21)
4. Kaliber : (14) 4. Kondisi Perolehan : (22)
5. Nomor Pabrik : (15) 5. Harga : (23)
6. Tahun Pembuatan : (16) 6. Dasar harga : (24)
7.Surat dan tanggalsurat : (17) 7. Sumber dana : (25)
..
II. PERLENGKAPAN IV. UNIT PEMAKAI
1. Nama Unit : (26)
1. : .. 2. Alamat : (26)
2. : (18)
3. : .. V. CATATAN PENGISI
(27)..
Disetujui Tgl. : (29) Diisi tgl. : (28)
Nama pejabat : (29) Nama : (28)
Jabatan struktural : (29) Jabatan : (28)
Tanda tangan : (29) Tanda tangan : (28)
dan stempel dan stempel : (28)
*) Coret yang tidak perlu
63
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
51/104
64
CATATAN MUTASI/PERUBAHAN
Nomor
Urut Tanggal
Jenis
Transaksi Kuantitas Harga
(30) (31) (32) (33) (34)
64
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
52/104
65
5.5. Daftar Inventaris Ruangan (DIR) Form Ak.1.3.01
DIR dibuat oleh UPB dibuat per sub-sub kelompok barang dalam rangkap 2(dua) dan diperbaharui jika ada perubahan. DIR asli ditempel dalam ruanganbersangkutan sedangkan tembusannya disimpan sebagai arsip untukkeperluan pengendalian dan pengawasan. Perubahan/perpindahan barang,harus dilaporkan kepada Penangungjawab UPB oleh Penanggungjawabruangan dengan sepengetahuan atasan langsung terkait dan petugasAkuntansi BMN memutakhirkan DIR yang bersangkutan.Cara pengisian DIR adalah sebagai berikut:
(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI(3). Diisi dengan nama PPBI
(4). Diisi dengan nama UPB(5). Diisi dengan kode UPB(6). Diisi dengan nama ruangan(7). Diisi dengan nomor ruangan(8). Diisi dengan nomor urut pencatatan(9). Diisi dengan nomor urut pendaftaran BMN(10). Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang(11). Diisi dengan merk/type(12). Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok(13). Diisi dengan tahun perolehan(14). Diisi dengan jumlah barang
(15). Diisi dengan keterangan yang diperlukan(16). Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan DIR(17). Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan tanda tangan penanggungjawab
ruangan(18). Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan penanggungjawab UPB
65
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
53/104
66
PEBIN : (1) Form Ak.1.3.01PBI : (2)PPBI : (3)
DAFTAR INVENTARIS RUANGAN(DIR)
UPB : (4)Kode UPB : (5)Ruangan : (6)Nomor : (7)
Tanda Pengenal BarangNo
Urut
NomorUrut
Pendaftaran
NamaBarang
Merk/Type
KodeBarang
TahunPerolehan
JumlahBarang
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
,. (16)Penanggungjawab Ruangan Penanggung Jawab UPB
Kepala (17)..
Nama : (18) Nama : (17)NIP : (18) NIP : (17)
Catatan:1. Setiap terjadi perubahan/perpindahan barang harus dilaporkan kepada
penanggungjawab UPB oleh penanggungjawab ruangan dengan sepengetahuan atasanlangsung yang bersangkutan dan dicatat pada lembar catatan perubahan dibalik daftar ini
2. Setiap terjadi pergantian penanggungjawab ruangan harus dilaporkan oleh atasanlangsung yang bersangkutan kepada penanggungjawab UPB dengan melampirkan DIRyang lama untuk diterbitkan DIR yang baru.
3. Untuk buku-buku non perpustakaan yang terdapat dalam ruangan supaya dibuat Katalog
66
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
54/104
67
5.6. Daftar Inventaris Lainnya (DIL) Form Ak.1.3.02
Daftar Inventaris Lainnya (DIL) adalah daftar yang digunakan untuk mencatatBMN yang tidak dicatat dalam DIR dan KIB. Cara pengisian DIL adalahsebagai berikut:
(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI(3). Diisi dengan nama PPBI(4). Diisi dengan nomor urut halaman DIL(5). Diisi dengan nama UPB(6). Diisi dengan kode UPB(7). Diisi dengan nomor urut pencatatan(8). Diisi dengan nama barang
(9). Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok(10). Diisi dengan nomor urut pendaftaran(11). Diisi dengan merk/type barang(12). Diisi dengan tahun perolehan(13). Diisi dengan jumlah barang(14). Diisi dengan satuan barang(15). Diisi dengan tempat/lokasi barang berada(16). Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan DIL(17). Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan tanda tangan penanggungjawab
ruangan
67
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
55/104
68
PEBIN : (1) Form Ak.1.14PBI : (2) Halaman : (4)PPBI : (3)
DAFTAR INVENTARIS LAINNYA
UPB : (5)Kode UPB : (6)
Identitas BarangNo.Urut
NamaBarang
KodeBarang
NomorUrut
PendaftaranMerk/Type
TahunPerolehan
JumlahBarang
SatuanBarang
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
, (16).Penanggungjawab UPBKepala (17)
Nama : (17)NIP : (17).
68
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
56/104
69
5.7. Laporan BMN Triwulanan UPB Form Ak.1.4.01
Laporan BMN Triwulanan pada tingkat UPB disusun untuk melaporkan posisiBMN pada awal dan akhir triwulan serta mutasi BMN selama satu triwulan.
Laporan BMN Triwulanan tingkat UPB disusun dalam klasifikasi sub-subkelompok barang dengan cara pengisian sebagai berikut:
(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI(3). Diisi dengan nama PPBI(4). Diisi dengan nomor urut halaman(5). Diisi dengan triwulan yang dilaporkan(6). Diisi dengan Periode Akuntansi yang bersangkutan(7). Diisi dengan nama UPB(8). Diisi dengan kode UPB
(9). Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub-subkelompok barang
(10). Diisi dengan nama perkiraan dan nama barang(11). Diisi dengan satuan barang(12). Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan(13). Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan(14). Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu triwulan(15). Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu triwulan(16). Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu triwulan(17). Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu triwulan(18). Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan(19). Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan(20). Diisi dengan total jumlah kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kolom 11(21). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan(22). Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan ditandatangani penanggung
jawab UPB
69
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
57/104
70
PEBIN ..(1)..
PBI ..(2)
PPBI ..(3).
LAPORAN BARANG MILIK NEGARATRIWULAN : (5)..
PERIODE AKUNTANSI : (6)..
UPB : (7).
Kode UPB : (8)
MutasiPerkiraan Neraca / Sub-sub KelompokBarang
Saldo AwalBertambah Berk
Kode Nama
Satuan
Kuantitas Nilai Kuantitas Nilai Kuantitas
1 2 3 4 5 6 7 8
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Total (20)...
., (21)
Penanggungja
Kepala (22
(22)
NIP (22)
70
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
58/104
7171
5.8. Laporan BMN Tahunan UPB Form Ak.1.4.02
Laporan BMN Tahunan pada tingkat UPB disusun untuk melaporkan posisi
BMN pada awal dan akhir Periode Akuntansi serta mutasi BMN selama satuPeriode Akuntansi. Laporan BMN Tahunan disusun dalam klasifikasi sub-subkelompok barang dengan cara pengisian sebagai berikut:
(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI(3). Diisi dengan nama PPBI
(5). Diisi dengan Periode Akuntansi yang dilaporkan(6). Diisi dengan nama UPB
(8). Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub-subkelompok barang
(9). Diisi dengan nama perkiraan dan nama barang(10). Diisi dengan satuan barang(11). Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan(12). Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan(13). Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu Periode
Akuntansi(14). Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu Periode Akuntansi
(16). Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu PeriodeAkuntansi
(17). Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan(18). Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan(19). Diisi dengan total jumlah kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kolom 11(20). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan(21). Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab UPB
(4). Diisi dengan nomor urut halaman
(7). Diisi dengan kode UPB
(15). Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu PeriodeAkuntansi
71
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
59/104
72
PEBIN
PBI ..(2)PPBI ..(3).
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PERIODE AKUNTANSI : (6)..UPB : (6).
Kode UPB : (7).
MutasiPerkiraan Neraca/Sub-subKelompok Barang
Saldo AwalBertambah Berk
Kode Nama
Satuan
Kuantitas Nilai Kuantitas Nilai Kuantitas
1 2 3 4 5 6 7 8
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Total (19)...
..(1)..
72
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
60/104
7373
5.9. Laporan Persediaan UPB Form Ak.1.4.03
a. Penjelasan Umum1. Laporan Persediaan dibuat setiap akhir semester pada suatu Periode
Akuntansi untuk melaporkan nilai persediaan pada akhir semester.2. Laporan Persediaan dibuat oleh Petugas yang menangani persediaan
dan diketahui oleh penanggungjawab UPB
b. Cara Pengisian(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI(3). Diisi dengan nama PPBI(4). Diisi dengan semester yang dilaporkan,(5). Diisi dengan Periode Akuntansi yang dilaporkan,(6). Diisi dengan nama UPB,
(7). Diisi dengan kode UPB,(8). Diisi dengan kode bidang barang,(9). Diisi dengan uraian bidang barang,
(10). Diisi dengan nilai persediaan.(11). Diisi dengan jumlah pada kolom 3(12). Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan(13). Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pengelola persediaan(14). Diisi dengan jabatan, nama, NIP dan tanda tangan penanggungjawab
UPB.
73
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
61/104
74
PEBIN : (1) Form Ak.1.4.03PBI : (2)PPBI : (3)
LAPORAN PERSEDIAANPer : (4)
Periode Akuntansi : (5)
UPB : (6)KODE UPB : (7)
Bidang Barang
Kode Nama
Nilai
1 2 3
(8) (9) (10)
Jumlah (11)
(12),
Mengetahui, Petugas Pengelola Persediaan
Penanggungjawab UPBKepala ...(14)
Nama : (14) Nama : (13)NIP : (14) NIP : (13)..
74
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
62/104
7575
5.10. Laporan Kondisi Barang UPB Form Ak.1.4.04
a. Penjelasan Umum
1. LKB dibuat setiap akhir Periode Akuntansi berdasarkan hasilpengecekan ulang. Teknis pelaksanaan pengecekan diserahkankepada Penanggungjawab UPB.
2. LKB juga dapat dibuat berdasarkan kebutuhan informasi tentangkondisi barang pada saat-saat tertentu.
b. Cara pengisian
(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI(3). Diisi dengan nama PPBI
(4). Diisi dengan nomor urut halaman(5). Diisi dengan tanggal pelaporan(6). Diisi dengan nama UPB(7). Diisi dengan kode UPB(8). Diisi dengan nomor urut pencatatan(9). Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang
(10). Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok barang(11). Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang(12). Diisi dengan satuan barang(13). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Baik tahun sebelumnya(14). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Ringan tahun
sebelumnya(15). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Berat tahun
sebelumnya(16). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Baik pada saat tanggal
pelaporan(17). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Ringan pada saat
tanggal pelaporan(18). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Berat pada saat
tanggal pelaporan(19). Diisi dengan jumlah Kolom 6, 7, 8, 9, 10 dan 11(20). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan
(21). Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab UPB
75
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
63/104
76
PEBIN : (1) Form - Ak.1.4.04PBI : (2) Halaman: (4)PPBI : (3)
LAPORAN KONDISI BARANGPer : (5).
UPB : (6)KODE UPB : (7)
Sub-Sub KelompokKondisi
SebelumnyaKondisiSaat IniNo
Nama BarangKode
Barang
NomorUrut
PendaftaranSatuan
B RR RB B RR RB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
JUMLAH
(19)
Jakarta, (20)
Penanggungjawab UPB
Kepala (21)...
Nama : (21)...
NIP : (21) ...
76
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
64/104
7777
5.11. Laporan Hasil Inventasiasi (LHI) Form Ak.1.4.05
a. Penjelasan Umum.1). LHI dibuat per sub-sub kelompok BMN dengan jumlah, nilai, harga,
kondisi dan keberadaan seluruh BMN secara nyata yang dimiliki dandikuasai oleh UPB,
2). LHI dibuat oleh Tim Inventarisasi dan diketahui oleh PenanggungjawabUPB.
b. Cara Pengisian
(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI
(3). Diisi dengan nama PPBI(4). Diisi dengan nomor urut halaman LHI(5). Diisi dengan nama UPB(6). Diisi dengan kode UPB(7). Diisi dengan nomor urut(8). Diisi dengan nama ruangan/lokasi barang(9). Diisi dengan kode ruangan
(10). Diisi dengan nama barang(11). Diisi dengan merk/type barang(12). Diisi dengan tahun perolehan(13). Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang
(14). Diisi dengan jumlah barang(15). Diisi dengan harga barang(16). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi baik(17). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak ringan(18). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak berat(19). Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu, misalnya penguasaan
dan atau kepemilikan pihak lain(20). Diisi dengan tempat, tanggal pelaporan,(21). Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan tim inventarisasi(22). Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan tanda tangan penanggungjawab
UPB
77
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
65/104
78
PEBIN : ...(1)PBI : (2)PPBI : (3)
LAPORAN HASIL INVENTARISASI
UPB : (5).Kode UPB : (6).
NoUrut
Ruangan/LokasiBarang
NomorKode
RuanganNamaBarang
Merk/TypeTahun
Perolehan
Nomor UrutPendaftaran
Barang
JumlahBarang
HargaBarang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Mengetahui,Penanggungjawab UPB (20) Kepala (22) Tim Invent
1 (21)...
2 (21)...Nama : (22)NIP : (22)
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
66/104
79
5.12. Buku Inventaris Intrakomptabel PPBI Form Ak.2.1.01
Buku Inventaris Intrakomptabel tingkat PPBI dipergunakan untuk mencatatBMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi yang dilakukan secara
berkesinambungan dan disusun dalam klasfikasi sub kelompok barang.Pengisian BI Intrakomptabel adalah sebagai berikut:
(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI(3). Diisi dengan nama PPBI(4). Diisi dengan kode PPBI(5). Diisi dengan nomor urut halaman BI(6). Diisi dengan nama sub kelompok BMN(7). Diisi dengan kode sub kelompok BMN(8). Diisi dengan kode perkiraan
(9). Diisi dengan saldo awal Periode Akuntansi berjalan pada kolom 6, 7, 8,9, 10 dan kolom 11
(10). Diisi dengan nomor urut pencatatan(11). Diisi dengan tanggal pembukuan(12). Diisi dengan nama-nama UPB(13). Diisi dengan periode triwulan laporan BMN yang diterima(14). Diisi dengan T untuk mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkurang(15). Diisi dengan jumlah BMN(16). Diisi dengan satuan BMN(17). Diisi dengan harga BMN(18). Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Baik(19). Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Ringan(20). Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Berat(21). Diisi dengan total kolom 6 pada akhir Periode Akuntansi(22). Diisi dengan total kolom 8 pada akhir Periode Akuntansi(23). Diisi dengan total kolom 9 pada akhir Periode Akuntansi(24). Diisi dengan total kolom 10 pada akhir Periode Akuntansi(25). Diisi dengan total kolom 11 pada akhir Periode Akuntansi
79
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
67/104
80
PEBIN : ...(1)
PBI : ...(2)PPBI :(3)...
Kode PPBI :(4)...
BUKU INVENTARIS INTRAKOMPTABEL
NAMA SUB KELOMPOK BARA
KODE SUB KELOMPOK BARA
KODE PERKIRAAN
NoTanggal
Pembukuan Nama UPB Triwulan T/K Jumlah BarangSatuanBarang Ha
1 2 3 4 5 6 7
//. Saldo Awal Periode Akuntansi (9)
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Posisi per 31 Desember . .(21).
80
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
68/104
81
5.13. Laporan BMN Triwulanan PPBI Form Ak.2.4.01
Laporan BMN Triwulanan pada tingkat PPBI dipergunakan untuk melaporkanperkembangan BMN selama satu triwulan dan dilaporkan setiap akhir
triwulan. Laporan BMN Triwulanan tingkat PPBI disusun dalam klasifikasi subkelompok barang, dengan cara pengisian sebagai berikut:
(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI(3). Diisi dengan nomor urut halaman(4). Diisi dengan triwulan yang dilaporkan(5). Diisi dengan Periode Akuntansi triwulan yang bersangkutan(6). Diisi dengan nama PPBI(7). Diisi dengan kode PPBI(8). Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub-sub
kelompok barang(9). Diisi dengan nama perkiraan dan nama barang
(10). Diisi dengan satuan barang(11). Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan(12). Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan(13). Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu triwulan(14). Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu triwulan(15). Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu triwulan(16). Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu triwulan(17). Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan(18). Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan(19). Diisi dengan total jumlah kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kolom 11(20). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan(21). Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab PPBI
81
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
69/104
82
PEBIN ..(1)..
PBI ..(2) HalamaLAPORAN BARANG MILIK NEGARA
TRIWULAN : (4)..
PERIODE AKUNTANSI : (5)..
PPBI : (6).
Kode PPBI : (7)
MutasiPerkiraan Neraca/Sub Kelompok Barang
Saldo AwalBertambah Berkura
Kode Nama
Satuan
Kuantitas Nilai Kuantitas Nilai Kuantitas
1 2 3 4 5 6 7 8
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Total (19)...
Pen
Kep
NIP
82
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
70/104
83
5.14. Laporan BMN Tahunan PPBI Form Ak.2.4.02
Laporan BMN Tahunan pada tingkat PPBI dipergunakan untuk melaporkanperkembangan BMN selama satu Periode Akuntansi dan dilaporkan setiap
akhir tahun. Laporan BMN Tahunan tingkat PPBI disusun dalam klasifikasisub kelompok barang dengan cara pengisian sebagai berikut:
(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI(3). Diisi dengan nomor urut halaman(4). Diisi dengan Periode Akuntansi yang dilaporkan(5). Diisi dengan nama PPBI(6). Diisi dengan kode PPBI(7). Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub kelompok.(8). Diisi dengan nama perkiraan dan nama barang
(9). Diisi dengan satuan barang(10). Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan(11). Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan
(14). Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu Periode Akuntansi(15). Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu Periode
Akuntansi(16). Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan(17). Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan(18). Diisi dengan total jumlah kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kolom 11(19). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan(20). Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab PPBI
(12). Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu PeriodeAkuntansi
(13). Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu Periode Akuntansi
83
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
71/104
84
PEBIN
PBI
..(1)..
..(2)..
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PERIODE AKUNTANSI : (4)..
PPBI : (5).
Mutasi
Kode PBI
: (6)
Bertambah
Kode
Satuan
Nama Kuantitas Nilai Kuantitas Nilai Kuantitas
1 2 3 4 5 6 7 8
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Total (18)...
Perkiraan Neraca/KelompokBarang
Saldo AwalBer
84
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
72/104
85
5.15. Laporan Persediaan PPBI Form Ak.2.4.03
Laporan Persediaan PPBI merupakan rekapitulasi dari Laporan PersediaanUPB. Pengisian Laporan Persediaan PPBI adalah sebagai berikut :
(2). Diisi dengan nama PBI(3). Diisi dengan nomor halaman
(5). Diisi dengan Periode Akuntansi pelaporan
(9). Diisi dengan nama UPB
(15). Diisi dengan jumlah nilai barang tak habis pakai pada kolom 4
(17). Diisi dengan jumlah nilai persediaan pada kolom 6
(21). Diisi dengan jumlah UPB yang melaporkan pada periode pelaporan
(1). Diisi dengan nama PEBIN
(4). Diisi dengan periode laporan
(6). Diisi dengan nama PPBI(7). Diisi dengan kode PPBI(8). Diisi dengan nomor urut pencatatan
(10). Diisi dengan nilai barang pakai habis(11). Diisi dengan nilai barang tak habis pakai
(12). Diisi dengan nilai barang bekas dipakai(13). Diisi dengan jumlah nilai persedian (jumlah kolom 3,4 dan 5)(14). Diisi dengan jumlah nilai barang pakai habis pada kolom 3
(16). Diisi dengan jumlah nilai barang bekas dipakai pada kolom 5
(18). Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan(19). Diisi dengan jabatan, nama, NIP dan ditandatangani penanggungjawab
PPBI(20). Diisi dengan jumlah seluruh UPB
(22). Diisi dengan jumlah yang belum melaporkan pada periode pelaporan
85
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
73/104
86
PEBIN : (1) Form Ak.2.4.03PBI : (2)... Halaman (3)
LAPORAN PERSEDIAAN
Periode Akuntansi (5)
PPBI : (6)Kode PPBI : (7)
Per (4)
Nama dan Kode Bidang
Barang TakHabis Pakai
BarangBekasDipakai
4.03
(8) (9) (10) (11) (12) (13)
(16) (17)
Barang PakaiHabis
JumlahNo. Nama UPB
4.01 4.02
1 2 3 4 5 6
Jumlah (14) (15)
(18)Penanggung Jawab PPBIKepala (19)
Nama (19)NIP (19)
Catatan :Jumlah seluruh UPB (20)UPB yang mengirim Laporan (21)UPB yang belum mengirim Laporan (22)
86
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
74/104
87
5.16. Laporan Kondisi Barang PPBI Form Ak.2.4.04Laporan Kondisi Barang PPBI merupakan rekapitulasi Laporan KondisiBarang UPB, yang disusun dalam klasifikasi sub kelompok. Pengisian LKBPPBI adalah sebagai berikut:
(2). Diisi dengan nama PBI
(5). Diisi dengan nama PPBI
(8). Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang
(10). Diisi dengan satuan barang
(11). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Baik tahun sebelumnya
(1). Diisi dengan nama PEBIN
(3). Diisi dengan nomor urut halaman(4). Diisi dengan tanggal pelaporan
(6). Diisi dengan kode PPBI(7). Diisi dengan nomor urut pencatatan
(9). Diisi dengan kode barang per sub kelompok barang
(12). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Ringan tahunsebelumnya
(13). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Berat tahunsebelumnya
(14). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Baik pada saat tanggalpelaporan
(15). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Ringan pada saattanggal pelaporan
(16). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Berat pada saattanggal pelaporan
(17). Diisi dengan jumlah Kolom 5, 6, 7, 8, 9, dan 10(18). Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan(19). Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab
PPBI
87
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
75/104
88
PEBIN : (1) Form - Ak.2.4.04PBI : (2) Halaman: (3)
LAPORAN KONDISI BARANG
Per : (4).
PPBI : (5)KODE PPBI : (6)
Sub KelompokKondisi
SebelumnyaKondisiSaat IniNo
Nama BarangKode
Barang
Satuan
B RR RB B RR RB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
JUMLAH (17)
(18)Penanggungjawab PPBIKepala (19)...
Nama : (19)...NIP : (19) ...
88
8/3/2019 Pedoman Teknis Akuntansi BMN
76/104
89
5.17. Buku Inventaris Intrakomptabel PBI Form Ak.3.1.01
Buku Inventaris Intrakomptabel tingkat PBI dipergunakan untuk mencatatBMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi yang dilakukan secara
berkesinambungan dan disusun dalam klasifikasi kelompok. Pengisian BIIntrakomptabel adalah sebagai berikut:
(1). Diisi dengan nama PEBIN(2). Diisi dengan nama PBI
(14). Diisi dengan jumlah BMN
(16). Diisi dengan harga BMN(17). Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Baik
(3). Diisi dengan kode PBI(4). Diisi dengan nomor urut halaman BI(5). Diisi dengan nama kelompok(6). Diisi dengan kode kelompok(7). Diisi dengan kode perkiraan(8). Diisi dengan saldo awal Periode Akuntansi berjalan pada kolom 6, 7, 8,
9, 10 dan kolom 11(9). Diisi dengan nomor urut pencatatan
(10). Diisi dengan tanggal pembukuan(11). Diisi dengan nama-nama PPBI atau UPB(12). Diisi dengan periode triwulan laporan yang diterima(13). Diisi dengan T untuk mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkurang
(15). Diisi dengan satuan BMN
(18). Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Ringan(19). Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Berat(20). Diisi dengan total kolom 6 pada akhir Periode Akuntansi(21). Diisi dengan total kolom 8 pada akhir Periode Akuntansi(22). Diisi dengan total kolom 9 pada akhir Periode Akuntansi(23). Diisi dengan total kolom 10 pada akhir Periode Akuntansi(24). Diisi dengan total kolom 11 p