PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU

TANAMAN TAHUNAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2013

PEDOMAN TEKNIS REVITALISASI PERKEBUNAN

(KELAPA SAWIT, KAKAO, KARET) TAHUN 2014

KATA PENGANTAR Buku Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan, Operasional Petugas Pendamping (TKP dan PLP-TKP) dan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2014 disusun sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten, serta pelaksanaan kegiatan Penilaian Kebun Program Revitalisasi Perkebunan ditingkat Pusat bersama instansi terkait dalam mendukung tertib administrasi dan teknis. Dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan, Operasional Petugas Pendamping, dan Penilaian Fisik Kebun Rakyat Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2014, pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut telah disediakan dalam APBN 2014. Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini, pelaksanaan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya dapat memfasilitasi percepatan pencapaian Program Revitalisasi perkebunan,

i

pelaksanaan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja TKP/PLP-TKP, dan pelaksanaan Penilaian Kebun Program Revitalisasi Perkebunan dapat dilaksanakan dan kondisi kebun dapat sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1 B. Sasaran Nasional 6 C. Tujuan 7

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 8

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 8

B. Spesifikasi Teknis 9

III. PELAKSANAAN KEGIATAN 10 A. Ruang Lingkup 10 B. Pelaksana kegiatan 12 C. Lokasi, Jenis dan Volume 13 D. Simpul Kritis 13

IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN,

PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN 15

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 16

VI. PEMBIAYAAN 17 VII. PENUTUP 17 LAMPIRAN 19

iii

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN

PENGAWALAN, OPERASIONAL PETUGAS PENDAMPING (TKP DAN PLP-TKP) DAN

PENILAIAN FISIK KEBUN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN

TAHUN 2014 I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung oleh kredit investasi oleh perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dilakukan melalui 2 (dua) pola yaitu pola kemitraan dengan melibatkan perusahaan di bidang perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil dan pola non kemitraan. Landasan hukum pengembangan perkebunan melalui program Revitalisasi Perkebunan adalah:

1

a. Peraturan Menteri Petanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan;

c. Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Menteri Keuangan/Dirjen Perbendaharaan dengan 16 Bank Pelaksana (PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT BUKOPIN, PT BNI, PT BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sumatera Barat/Bank Nagari, BPD Riau, BPD NAD, BPD Papua, PT Bank Niaga, PT Bank Agro, Bank Mega, Bank Artha Graha, PT BII, dan BPD Kalimantan Timur).

Tujuan Program Revitalisasi Perkebunan adalah :

a. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan perkebunan;

b. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri hilir berbasis perkebunan;

c. Meningkatkan penguasaan ekonomi nasional dengan mengikutsertakan

2

masyarakat dan pengusaha lokal; d. Mendukung pengembangan wilayah. Sehubungan telah terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-623/MK.05/2010 tanggal 29 Nopember 2010, yang menyatakan persetujuan perpanjangan Kredit Pengembangan Energi Nabati Program Revitalisasi Perkebunan, maka Program Revitalisasi Perkebunan akan dilanjutkan sampai dengan tahun 2014. Realisasi Persetujuan Bank untuk pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan pada saat ini telah mencapai 109.852 hektar yang tersebar di 69 (enam puluh sembilan) kabupaten, 22 (dua puluh dua) provinsi dengan luas kebun kelapa sawit seluas 217.354 hektar, karet seluas 9.135 hektar, dan kakao seluas 1.492 hektar. Disamping itu pada saat ini masih terdapat usulan yang masih dalam proses persetujuan baik di tingkat perbankan maupun tingkat lapangan untuk menjadi peserta Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 228.935 hektar. Untuk pelaksanaan pembangunan kebun, perlu adanya petugas pendamping yang bertugas khusus untuk mendampingi

3

pelaksanaan program. Penyediaan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP), pada tahun 2007, sebanyak 81 orang. Tahun 2008 direkrut sebanyak 78 orang Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan 246 orang Pembantu Lapang Petugas Petugas Pendamping (PLP-TKP) dan tahun 2009 Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) sebanyak 7 orang dan 229 orang Pembantu Lapang Petugas Petugas Pendamping (PLP-TKP). Untuk tahun 2014 jumlah Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) sebanyak 139 orang dan Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) sebanyak 247 orang. Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) tersebut telah ditugaskan pada wilayah yang merupakan potensi lokasi pengembangan Program Revitalisasi Perkebunan. Keberadaan petugas pendamping sebagai ujung tombak pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan di lapangan, perlu didukung oleh kebijakan dan upaya dari pemerintah guna kesinambungan pendampingan Program Revitalisasi Perkebunan yang telah memasuki tahun ke enam.

4

Kebun-kebun kelapa sawit petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan yang telah ditanam pada tahun 2006 sampai tahun 2008 sebagian sudah waktunya untuk dilaksanakan penilaian kebun. Penilaian kebun dilaksanakan agar petani mendapatkan kebun-kebun yang sesuai dengan standar teknis sekaligus melihat kinerja perusahaan mitra dalam membangun kebun masyarakat. Dalam rangka identifikasi masalah dan penyelesaian masalah pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan maka melalui dana APBN telah dialokasikan dana untuk kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan, operasional petugas pendamping, dan penilaian fisik kebun Program Revitalisasi Perkebunan. Mempertimbangkan hal tersebut, untuk mendukung sinkronisasi dan koordinasi percepatan pelaksanaan, pendampingan Program Revitalisasi Perkebunan, dan penilaian kebun maka pemerintah melalui dana APBN (Dana Dekonsentrasi) mengalokasikan dana pembinaan dan pengawalan, operasional petugas pendamping dan penilaian kebun program revitalisasi perkebunan.

5

B. Sasaran Nasional

Fasilitasi pelaksanaan Program Perkebunan pada tahun 2013 yang direncanakan untuk areal pemeliharaan seluas 173.000 hektar dan penanaman baru dan peremajaan seluas 101.400 hektar, serta penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat Program Revitalisasi Perkebunan pada 10 (sepuluh) provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dann Papua Barat. Sasaran Nasional kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah untuk melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan administrasi, perkreditan, teknis dan kelembagaan bagi kebun-kebun yang telah mendapat kesepakatan untuk pembiayaan kredit maupun untuk kebun-kebun yang kreditnya telah cair, yang pada saat ini telah tersebar di 69 (delapan enam ouluh sembilan) kabupaten, 22 (dua puluh dua) provinsi yang telah disetujui perbankan dengan luas kebun kelapa sawit seluas 217.354 hektar, karet seluas 9.135 hektar, dan kakao seluas 1.492 hektar,

6

serta pelaksanaan identifikasi calon lahan dan calon petani untuk rencana pelaksanaan baru pada tahun 2014. C. Tujuan

Tujuan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan adalah memberi acuan kepada seluruh pelaksana pendukung Program Revitalisasi Perkebunan dalam melaksanakan koordinasi untuk percepatan pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan, Pembinaan dan Pengawalan pelaksanaan pembangunan kebun-kebun yang telah mendapat persetujuan pemanfaatan kredit KPEN-RP maupun yang masih dalam proses persetujuan baik di bank pelaksana maupun di tingkat lapangan. Tujuan kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan adalah memberi acuan kepada petugas pendamping Program Revitalisasi Perkebunan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Tujuan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan adalah memberi acuan kepada seluruh pelaksana

7

dan pendukung Program Revitalisasi Perkebunan dalam melaksanakan penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat yang telah memasuki masa produksi.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan

Kegiatan

Prinsip pendekatan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah dengan melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, Pembinaan dan Pengawalan terhadap Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan bersama instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kehutanan, Bank pelaksana dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten. Prinsip Pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk Operasional Petugas Pendamping program revitalisasi perkebunan adalah berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang perpanjangan kontrak TKP dan PLP-TKP tahun 2014.

8

Prinsip pendekatan pelaksanaan Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah dengan melaksanakan penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat dengan mengacu pada SK Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 141/Kpts/LB.110/06/2010 tentang Sistem Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat Program Revitalisasi Perkebunan. B. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Teknis Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi dukungan percepatan pemberian kredit KPEN-RP oleh bank pelaksana;

2. Fasilitasi percepatan penyelesaian sertifikasi lahan;

3. Fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi di lapangan;

4. Fasilitasi Tim Teknis dalam rangka percepatan pelaksanaan Program KPEN-RP.

Spesifik Teknis Kegiatan Operasional TKP/PLP-TKP terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu 1) Insentif TKP/PLP-TKP 2) Administrasi pelaksanaan pendampingan 3) Perjalanan dalam rangka pendampingan

9

TKP/PLP-TKP. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan oleh TKP/PLP-TKP pada masing-masing wilayah kerjanya. 4) Honor Tim Teknis diberikan kepada Tim dengan jumlah minimal 7 (tujuh) orang dengan besaran honor per bulan mengacu pada Standar Biaya Umum Tahun 2014 dan SK Tim Teknis Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang. Spesifikasi Teknis Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan adalah fasilitasi pelaksanaan penilaian fiksik kebun kelapa sawit yang dibiayai oleh kredit KPEN-RP bersama instansi terkait.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi perkebunan adalah sebagai berikut : 1. Sosialisasi pelaksanaan program

Revitalisasi Perkebunan; 2. Koordinasi pelaksanaan Program

Revitalisasi Perkebunan bersama instansi terkait;

3. Identifikasi permasalahan pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dan upaya pemecahan masalahnya;

10

4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Revitalisasi Perkebunan.

Ruang Lingkup Kegiatan Operasional Petugas Pendamping adalah sebagai berikut :

1. Menginventarisir data potensi agroekosistem, kelompok tani dan gapoktan, produksi dan kelembagaan serta mitra usaha yang bersedia menjadi avalis pengembangan Program Revitalisasi Perkebunan;

2. Mengidentifikasi permasalahan dan upaya pemecahan yang dihadapi oleh petani/mitra usaha dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan;

3. Menyusun rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan;

4. Membantu menyusun program pembinaan kepada petani peserta/ gapoktan/ koperasi peserta Program Revitalisasi Perkebunan;

5. Membantu petani/ kelompok tani/ gapoktan dalam menyusun RDK / RDKK dan usulan permohonan kredit ke Bank Pelaksana (pola non mitra)

6. Melaksanakan sosialisasi Program Revitalisasi Perkebunan kepada calon peserta;

11

7. Membantu pelaksanaan calon lahan dan calon petani (CP/CL) di wilayah kerjanya;

8. Melaksanakan kerjasama dengan penyuluh pertanian setempat dalam melaksanakan penyuluhan khususnya di bidang perkebunan.

Ruang Lingkup Kegiatan Penilaian Kebun Program Revitalisasi perkebunan adalah Penilaian Fisik Kebun kelapa sawit rakyat Program Revitalisasi Perkebunan. Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan, Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan, dan Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat Program Revitalisasi Perkebunan sebagai berikut : a. Penyusunan Kerangka Acuan: Juni 2013 b. Pelaksanaan Kegiatan: Januari

November 2014; c. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan dan

Penggandaan Laporan: November Desember 2014.

B. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi

12

Perkebunan adalah dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten serta instansi terkait. Pelaksana Kegiatan Operasional Petugas Pendamping adalah Satuan Kerja yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi/kabupaten dan TKP/PLPTKP. Pelaksana Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan bersama instansi terkait. C. Lokasi, Jenis dan Volume

Lokasi, jenis dan volume kegiatan adalah sebagaimana terdapat pada lampiran.

D. Simpul Kritis Simpul Kritis Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten tentang potensi pengembangan Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan pengawalan

13

terhadap petani/lahan yang sudah disalurkan kreditnya;

2. Fasilitas dan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN untuk sertifikasi lahan, Bank pelaksanan untuk percepatan realisasi kredit dan dengan Dinas yang membidangi kehutanan untuk klarifikasi status lahan;

3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi, koordinasi, dan sosialisasi Program Revitalisasi Perkebunan;

4. Dukungan instansi terkait untuk memberikan bantuan yang dapat mengurangi beban kredit petani seperti bantuan bibit, bantuan sertifikasi lahan dan bantuan pembangunan infrastruktur khususnya di lahan-lahan basah.

Simpul Kritis Kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Awal tahun dimana kegiatan lapangan tetap berjalan sedangkan TKP belum mengadakan kontrak kerja dan belum mendapat insentif untuk pelaksanaan kegiatannya yang berfungsi sebagai fasilitator petani peserta dengan mitra;

2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN dan Bank Pelaksana.

14

Simpul Kritis Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Yang membidangi Perkebunan Propinsi dan Kabupaten, Bank Pelaksana, Perusahaan Mitra, Koperasi dan Petani Peserta;

2. Koordinasi dengan perusahaan mitra untuk pelaksanaan Pra Penilaian Fisik Kebun Petani Peserta;

3. Penyusunan Jadwal pelaksanaan Penilaian dan penyusunan Tim untuk pelaksanaan penilaian.

IV. PEMBINAAN , PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten bersama-sama dengan instansi terkait lainnya. Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Operasional Petugas Pendamping dilaksanakan oleh Ditjen Perkebunan, Dinas yang membidangi

15

perkebunan tingkat provinsi dan kabupaten. Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten bersama dengan Direktorat Jenderal Perkebundan dan Bank pelaksana.

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat lapangan, kabupaten dan provinsi. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Operasional Petugas Pendamping adalah sebagai mana terdapat pada Pedoman Kerja Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu Petugas Kontrak Pendamping (PLP-TKP) Kegiatan Revitalisasi Perkebunan sesuai SK Dirjen Perkebunan Nomor 141/Kpts/KP.430/10/2008 tanggal 17 Oktober 2008.

16

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Penilaian Kebun Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat lapangan, kabupaten dan provinsi.

VI. PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Pembinaan dan pengawalan, Operasional Petugas Pendamping (selama 11 bulan), dan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2014.

VII. PENUTUP

Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan, Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), dan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2014. Diharapkan dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dapat menjadikan Pedoman Teknis ini menjadi

17

dasar penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan. Hal yang sangat strategis ini akan sangat membantu keberhasilan program. Akhirnya, diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini maka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan dapat meningkatkan capaian pemberian kredit Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), pembangunan kebun dapat dilaksanakan sesuai dengan standar teknis. Petugas pendamping dapat lebih meningkat dalam mendukung percepatan pelaksanaan program Revitalisasi Perkebunan sehingga capaian Program Revitalisasi Perkebunan akan meningkat. Pelaksanaan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Rakyat Program Revitalisasi Perkebunan akan menjadikan kebun petani peserta sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

Jakarta, Desember 2013 Direktorat Jenderal Perkebunan

18

LAMPIRAN

Tabel 1 : Biaya Pembinaan dan Pengawalan Per Propinsi dan Kabupaten Tahun 2014

No Lokasi Vol Biaya (Rp.) 1 ACEH Provinsi 1 Dok 97,102,000 1 Aceh Timur 1 Dok 26,819,100 2 Nagan Raya 1 Dok 27,299,000 2 SUMUT Provinsi 1 Dok 106,975,000 3 Asahan 1 Dok 27,349,500 4 Mandailing Natal 1 Dok 40,865,000 5 Labuhan Batu 1 Dok 21,560,000 6 Nias 1 Dok 24,640,000 3 SUMBAR Provinsi 1 Dok 106,605,000 7 Pasaman Barat 1 Dok 36,685,000 8 Pesisir Selatan 1 Dok 45,045,000 9 Pasaman 1 Dok 36,685,000 4 RIAU Provinsi 1 Dok 48,700,000 10 Rokan Hulu 1 Dok 33,110,000 11 Pelalawan 1 Dok 34,320,000 5 JAMBI Provinsi 1 Dok 89,980,000 12 Muaro Jambi 1 Dok 25,575,000 13 Batanghari 1 Dok 25,399,000

19

No Lokasi Vol Biaya (Rp.) 14 Tebo 1 Dok 25,564,000 15 Bungo 1 Dok 35,189,000 16 Sarolangun 1 Dok 26,499,000 17 Merangin 1 Dok 26,235,000

18 Tanjung Jabung Timur 1 Dok 25,575,000

6 BABEL Provinsi 1 Dok 98,041,900 19 Belitung 1 Dok 22,440,000 20 Bangka 1 Dok 22,440,000 7 SUMSEL Provinsi 1 Dok 116,538,000 21 Musi Banyuasin 1 Dok 40,370,000 22 Banyuasin 1 Dok 35,776,000 23 OKU Timur 1 Dok 29,370,000 24 Prabumulih 1 Dok 35,970,000 25 Ogan Komering Ilir 1 Dok 38,280,000 26 Muara Enim 1 Dok 38,060,000 27 Musi Rawas 1 Dok 38,280,000 28 OKU 1 Dok 39,500,000 8 LAMPUNG Provinsi 1 Dok 78,885,000 29 Tulang Bawang 1 Dok 29,040,000 30 Lampung Utara 1 Dok 32,780,000 9 BENGKULU Provinsi 1 Dok 75,080,000 31 Bengkulu Utara 1 Dok 34,686,000

20

No Lokasi Vol Biaya (Rp.) 10 JABAR Provinsi 1 Dok 38,400,000 11 KALBAR Provinsi 1 Dok 109,015,000 32 Ketapang 1 Dok 67,270,000 33 Sambas 1 Dok 34,155,000 34 Sanggau 1 Dok 41,364,000 35 Kapuas Hulu 1 Dok 52,497,000 36 Sintang 1 Dok 50,904,000 37 Sekadau 1 Dok 56,184,000 38 Landak 1 Dok 29,600,000 12 KALTENG Provinsi 1 Dok 78,840,000 39 Seruyan 1 Dok 32,230,000 40 Lamandau 1 Dok 30,470,000 41 Pulang Pisau 1 Dok 30,470,000 42 Kotim 1 Dok 31,790,000 13 KALSEL Provinsi 1 Dok 68,350,000 43 Balangan 1 Dok 34,980,000 44 Barito Kuala 1 Dok 27,390,000 45 HST 1 Dok 27,170,000 46 Tanah Laut 1 Dok 34,980,000 47 Kota Baru 1 Dok 42,790,000 48 Tapin 1 Dok 42,790,000 14 KALTIM Provinsi 1 Dok 122,850,000 49 Berau 1 Dok 41,322,000 50 Kutai Timur 1 Dok 50,042,000

21

No Lokasi Vol Biaya (Rp.) 51 Nunukan 1 Dok 41,322,000 52 Paser 1 Dok 38,792,000 53 Bulungan 1 Dok 39,122,000 54 Kutai Barat 1 Dok 37,857,000 15 SULUT Provinsi 1 Dok 49,750,000 16 SULTENG Provinsi 1 Dok 111,785,400 55 Buol 1 Dok 57,473,900 17 SULSEL Provinsi 1 Dok 73,180,000 18 SULTRA Provinsi 1 Dok 83,150,000 56 Konawe Utara

1 Dok 25,642,650 57 Buton 58 Buton Utara 59 Kolaka

1 Dok 34,359,000 60 Bombana 61 Konawe 62 Konawe Selatan 1 Dok 37,675,000 63 Kolaka Utara 19 SULBAR Provinsi 1 Dok 74,787,700 64 Mamuju 1 Dok 37,328,500

65 Polewali Mandar 1 Dok 38,648,500 20 MALUKU Provinsi 1 Dok 68,019,800

22

No Lokasi Vol Biaya (Rp.) 21 PAPUA Provinsi 1 Dok 101,283,000 66 Keerom 1 Dok 42,020,000 67 Mimika 1 Dok 42,020,000

22 PAPUA BARAT Provinsi 1 Dok 168,960,000

68 Manokwari 1 Dok 41,800,000 69 Sorong Selatan 1 Dok 43,230,000

TOTAL Rp. 4,263,371,950 23

Tabel 2 : Alokasi Biaya Operasional Petugas

Pendamping Tahun 2014

No Provinsi Volume Biaya (Rp.) 1 ACEH 1 Keg 187,605,000 2 SUMUT 1 Keg 291,225,000 3 SUMBAR 1 Keg 221,100,000 4 RIAU 1 Keg 334,950,000 5 JAMBI 1 Keg 656,588,000 6 SUMSEL 1 Keg 1,200,980,000 7 BABEL 1 Keg 136,785,000 8 BENGKULU 1 Keg 330,000,000 9 LAMPUNG 1 Keg 310,365,000 10 JAWA BARAT 1 Keg 25,630,000 11 KALBAR 1 Keg 1,247,891,000 12 KALTENG 1 Keg 413,800,000 13 KALTIM 1 Keg 797,500,000 14 KALSEL 1 Keg 529,600,000 15 SULUT 1 Keg 70,950,000 16 SULTENG 1 Keg 212,795,000 17 SULSEL 1 Keg 151,360,000 18 SULBAR 1 Keg 113,300,000 19 SULTRA 1 Keg 368,637,000 20 MALUKU 1 Keg 108,262,000 21 PAPUA 1 Keg 155,650,000 22 PAPUA BARAT 1 Keg 246,345,000

Jumlah 22 Keg 8,111,318,000

24

Tabel 3 : Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2014

No Provinsi Vol Biaya 1 SUMUT 2 Unit Rp. 95,480,000 2 SUMBAR 1 Unit Rp. 47,740,000 3 SUMSEL 12 Unit Rp. 572,880,000 4 KALBAR 10 Unit Rp. 156,400,000 5 KALTIM 8 Unit Rp. 381,920,000 6 KALTENG 1 Unit Rp. 47,740,000 7 KALSEL 2 Unit Rp. 95,480,000 8 SULTENG 1 Unit Rp. 47,740,000 9 PAPUA BARAT 1 Unit Rp. 47,740,000 10 SULTRA 1 Unit Rp. 47,740,000

JUMLAH 39 Unit Rp. 1,540,860,000

25

Tabel 4 : Honor Tim Teknis Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2014

No Provinsi Vol Biaya 1. ACEH 10 BLN Rp. 22.000.000 2. SUMUT 10 BLN Rp. 22.000.000 3. JAMBI 10 BLN Rp. 22.000.000 4. BABEL 10 BLN Rp. 22.000.000 5. SUMSEL 10 BLN Rp. 22.000.000 6. LAMPUNG 10 BLN Rp. 20.000.000 7. BENGKULU 10 BLN Rp. 11.000.000 8. JABAR 10 BLN Rp. 4.400.000 9. KALTIM 10 BLN Rp. 11.000.000 10. KALSEL 8 BLN Rp. 22.000.000 11. SULTENG 10 BLN Rp. 22.000.000 12. SULSEL 10 BLN Rp. 22.000.000 13. SULTRA 10 BLN Rp. 22.000.000 14. SULBAR 10 BLN Rp. 22.000.000 15. MALUKU 10 BLN Rp. 11.000.000 16. PAPUA 10 BLN Rp. 22.000.000 17. PAPUA BARAT 10 BLN Rp. 22.000.000

JUMLAH 321.400.000 Cat : Mengacu kepada Satuan Biaya Umum Tahun 2014 dan SK Tim Teknis Program Revitalisasi Perkebunan yang ditandatangani Pejabat yang berwenang.

26

TAHUNAN abu-abu(1)Slide Number 1

KATA PENGANTARDAFTAR ISI revitPEDO-TEKNIS REVIT (271213)-sesuai rekap akhirA. Latar Belakang