PEERRA ATTUURRANN NRREEKKTTOORR … · 2021. 6. 25. · REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA, Menimbang: a. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan dan pembaharuan di dalam penyelenggaraan

PPEERRAATTUURRAANN RREEKKTTOORR UUNNIIVVEERRSSIITTAASS NNUUSSAA

CCEENNDDAANNAA

NNOOMMOORR 33 //PPPP//22001199

TTEENNTTAANNGG

PPEEDDOOMMAANN PPEENNYYEELLEENNGGGGAARRAAAANN PPEENNDDIIDDIIKKAANN

DDII UUNNIIVVEERRSSIITTAASS NNUUSSAA CCEENNDDAANNAA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PEDIDIKAN TINGGI

U N I V E R S I T A S N U S A C E N D A N A

2019

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nusa Cendana | 1

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

NOMOR 3/PP/2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DI UNIVERSITAS NUSA CENDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA,

Menimbang: a. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan dan

pembaharuan di dalam penyelenggaraan

pendidikan, menuntut adanya pedoman

penyelenggaraan pendidikan;

b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 756/PP/2015

tentang Norma dan Tolok Ukur Penyelenggaraan

Pendidikan di Universitas Nusa Cendana sudah

tidak sesuai lagi, dan karena itu dipandang perlu

untuk diperbaiki dan diperbaharui;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a.

dan b. di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan

Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan di Universitas Nusa Cendana.

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4586);


Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

2 | Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nusa Cendana

lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);


Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 158,


Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 37

Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 76,


Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 4

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 16);

7. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 8

tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2012 Nomor 24;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik lndonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang

Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional lndonesia

Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 831);

9. Peraturan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan

Tinggi tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 14);

10. Peraturan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan

Tinggi Nomor 4412015 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tlnggi (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2015 Nomor 1952);


Republik lndonesia Nomor 8l tahun 2014 tentang

Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi


Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik lndonesia

tahun 2014 nomor 1179);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang

Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing

untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di

Indonesia;


Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 Tentang

Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili

Perguruan Tinggi;


Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di

Perguruan Tinggi;


Republik Indonesia No. 48 Tahun 2013 tentang

Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin

Akademi Komunitas;


Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan

Tinggi;

17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi;


Republik Indonesia No. 154 Tahun 2014 tentang

Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta

Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;


Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di

Perguruan Tinggi;


Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta

Universitas Nusa Cendana;



Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang

Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi

Pendidikan Tinggi;



tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi



tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program

Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;



tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan

Tunjangan Kehormatan Profesor;


Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta

Universitas Nusa Cendana.

27. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 0180/O/1995 tentang

Organisasi Tata Kerja Universitas Nusa Cendana

28. Memo Kebijakan Rektor Universitas Nusa Cendana

Nomor 6178/UN15/PP/2013 tentang Penjabaran

Program Pengembangan dan Pelaksanaan

Tridharma pada Unit-unit di Lingkungan


Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Undana tanggal tentang

peninjauan kembali dan penyempurnaan Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan di Undana.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI

UNIVERSITAS NUSA CENDANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Istilah/Pengertian

Pasal 1

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Akademi Komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan

pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua

dalamsatu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau

teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk

memenuhi kebutuhan khusus.

2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya

disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah

untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi

secara mandiri.

3. Capaian pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah

kemampuan lulusan yang diinginkan setelah mahasiswa

menyelesaikan pembelajaran yang menggambarkan secara spesifik

kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta

kinerja yang realistis dan terukur.

4. Disertasi adalah karya tulis ilmiah akademik hasil studi dan atau

penelitian mendalam yang dilakukan oleh calon doktor (mahasiswa

S-3) dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu

pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah

yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan

pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah

mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

5. Dosen adalah pendidik profesi atau ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat.

6. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya

pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi,

yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik,


vokasi, atau profesi, dan lain-lain dalam 1 (satu) atau lebih rumpun

disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

7. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah

jabatan akademik tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di

lingkungan satuan pendidikan tinggi.

8. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau

penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian

yang diselenggarakan oleh Universitas Nusa Cendana.

9. lndeks Prestasi Semester, yang selanjutnya disingkat lPS, adalah

tingkat capaian pembelajaran mahasiswa dalam satuan semester

yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai

mata kuliah yang ditempuh dengan bobot kredit masing-masing

mata kuliah dibagi keseluruhan atau total kredit yang diambil

dalam satuan semester.

10. lndeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat lPK, adalah

tingkat capaian pembelajaran mahasiswa pada akhir program studi

dinyatakan dalam besaran nilai yang dihitung dengan cara

menjumlahkan perkalian antara nilai setiap mata kuliah yang

ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan

jumlah SKS atau total kredit yang ditempuh pada program sarjana.

11. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang

disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil

pendidikan dan/ atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan

formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.

12. Kalender Akademik adalah kalender kegiatan akademik diterbitkan

oleh universitas yang mengatur keseluruhan aktivitas mahasiswa

dan dosen dalam satu tahun akademik berdasarkan tata urutan

waktu tertentu.

13. Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik (skripsi, tesis, disertasi)

mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan

perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak

maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.

14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka

penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan,

mengintegrasikan, sektor pendidikan dan pelatihan serta

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi

kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor.

15. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak

secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan

keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.


16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

17. Kurikulum Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat K-DIKTI

adalah kurikulum yang berdasarkan pada pencapaian kemampuan

yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya.

18. Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan yang

selanjutnya disingkat LAM PTKES adalah lembaga akreditasi mandiri

bukan milik pemerintah yang terdiri atas Organisasi Profesi dan

Asosiasi Institusi Pendidikan dari 7 bidang ilmu kesehatan, yaitu

antara lain Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Kebidanan,

Kesehatan Masyarakat, Farmasi, dan Gizi

19. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disingkat

LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas

pemerintahan tertentu.

20. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada

perguruan tinggi.

21. Mahasiswa Asing adalah warga negara asing yang mengikuti

pendidikan pada perguruan tinggi di Indonesia.

22. Mata Kuliah Keilmuan yang selanjutnya disingkat MKK adalah

kelompok mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan

kemampuan mahasiswa dalam penguasaan keahlian bidang

studi/bidang ilmu terkait.

23. Mata Kuliah Penciri yang selanjutnya disingkat MKP adalah

kelompok mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan

kemampuan mahasiswa dalam penguasaan keahlian dalam Pola

Ilmiah Pokok penciri Universitas Nusa Cendana.

24. Mata Kuliah Umum yang selanjutnya disingkat MKU adalah

kelompok mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan aspek

kepribadian mahasiswa sebagai individu dan warga masyarakat.

25. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara

penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan

Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

26. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh

dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian, yang menunjukkan

tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu

dengan menggunakan aturan tertentu.


27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

28. Pembelajaran remedial adalah proses perbaikan nilai bagi mahasiswa

yang belum mencapai standar kelulusan mata kuliah, dilakukan

oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, melalui

proses pembelajaran ulang, penugasan, responsi, dan/atau tugas

lain yang relevan, dilaksanakan pada akhir semester sebelum waktu

yudisium.

29. Pembelajaran Aktif untuk Perguruan Tinggi atau Active Learning in

Higher Education (ALIHE) adalah pendekatan pembelajaran aktif

yang menekankan pada keterlibatan mahasiswa secara aktif untuk

mengalami sendiri, menemukan, memecahkan masalah sehingga

potensi mereka berkembang secara optimal.

30. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah pejabat yang memimpin

pengelolaan pendidikan dengan sebutan rektor untuk universitas

atau institut, ketua untuk sekolah tinggi, dan direktur untuk

politeknik/akademi.

31. Penanggulangan plagiat adalah upaya tindakan represif yang

dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan

sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang

bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi

yang bersangkutan.

32. Penasehat akademik, yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen

yang ditunjuk oleh dekan dengan tugas untuk membimbing

mahasiswa dibidang akademik dan bidang lain yang dapat

memperlancar studi mahasiswa.

33. Pencegahan Plagiat adalah upaya tindakan preventif yang dilakukan

oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi

tindakan plagiat di lingkungan perguruan tingginya.

34. Pendidikan Akademik diarahkan untuk menguasai, menerapkan,

dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi,

seni, dan olahraga yang berfokus pada disiplin ilmu, baik murni

maupun terapan, lewat proses pembelajaran matakuliah-matakuliah

yang terdesain dalam kurikulum dan dirinci menurut

semester.Pendidikan akademik mencakup pendidikan sarjana dan

pasca sarjana (magister dan doktor).

35. Pendidikan Diluar Domisili adalah kegiatan pendidikan yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi di luar domisili perguruan

tinggi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian perguruan


tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan

oleh kementerian.

36. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang bertujuan untuk

meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta

meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, yang memiliki

karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas menggunakan

teknologi informasi dan komunikasi pendidikan.

37. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diselenggarakan dalam

jangka waktu relatif singkat yang bertujuan mempersiapkan

mahasiswa jenjang sarjana dengan keahlian dan keterampilan yang

relevan dengan ilmu yang sudah dipelajari, dengan demikian mereka

menjadi profesi dan lebih siap pakai dalam menerapkan ilmu di

masyarakat pengguna. Pendidikan profesi terdiri atas program

sertifikasi umum dan program kekhususan. Program sertifikasi

umum dalam bentuk kursus-kursus atau pelatihan keterampilan

tertentu untuk masyarakat akademik atau masyarakat umum.

Program sertifikasi kekhususandilakukan untuk meningkatkan

keahlian dan ketrampilan yang relevan dalam bidang keilmuan yang

sudah dipelajari.

38. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan

menengah yang mencakup program diploma, program sarjana,

program magister, program doktor, program profesi, program

spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan

kebudayaan Bangsa Indonesia.

39. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi jenjang diploma (D-1, D-

2, D-3) yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan

dengan keahlian terapan tertentu.

40. Pengisian Kartu Rencana Studi adalah proses pendaftaran mata

kuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan.

41. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan tinggi.

42. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan mengenai

perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan

serta pengorganisasian pelaksanaan pendidikan untuk mencapai

tujuan pendidikan di universitas

43. Pengelolaan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan

sumberdaya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di

universitas.

44. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara


aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendaliandiri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa. dan negara.

45. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah pemimpin perguruan tinggi dan

semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh

pemimpin perguruan tinggi atau ditetapkan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

46. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja melawan

hukum dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau

nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau

seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai

karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan

memadai.

47. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang

melakukan plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri,

untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.

48. Pola Ilmiah Pokok atau PIP yang merupakan istilah untuk penciri

Universitas Nusa Cendana adalah pengelolaan kawasan semiringkai

kepulauan plus kepariwisataan atau sering disingkat menjadi

semiringkai kepulauan plus.

49. Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang meliputi kegiatan

laboratorium, kegiatan lapangan, dan kegiatan praktikterstruktur

lainnya, sesuai dengan sifat bidang studi.

50. Program Pascasarjana, selanjutnya disebut PPs, merupakan unit

pelaksana pendidikan akademik yang mengelola dan melaksanakan

satu atau lebih program studi magister dan doktor untuk bidang

ilmu multidisiplin antar fakultas.

51. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran

tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi,

dan/atau pendidikan vokasi.

52. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh

status terdaftar sebagai mahasiswa.

53. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk semester bersangkutan

dengan cara mengisi kartu rencana studi sesuai dengan aturan

yang berlaku;

54. Rencana Kegiatan Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat

RKPS adalah perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata

kuliah yang ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau dalam satu


kelompok keilmuan untuk memenuhi standar proses pembelajaran

sesuai dengan SN Dikti.

55. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP

adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu

pertemuan atau lebih yang dikembangkan secara rinci dari RPS

untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai

kompetensi dasar

56. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah

takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa

per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui

berbagai bentuk pembelajaran.

57. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif minimal

16 (enam belas) minggu; termasuk ujian tengah semester dan ujian

akhir semester.

58. Senat Akademik/organ lain yang sejenis adalah organ yang

menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik baik di tngkat

universitas maupun di tingkat fakultas.

59. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas

prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang

ilmunyadan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

60. Sertifikat Profesi adalah dokumen pengakuan kemampuan praktik

profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis,

subspesialis atau sebutan lain yang sejenis.

61. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan

sistematik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara

berencana dan berkelanjutan.

62. Sivitas Akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada

perguruan tinggi.

63. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat

keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.

64. Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil

penelitian mahasiswa program sarjana (S1) yang membahas suatu

permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan

menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku.

65. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang

pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

66. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SNPT

adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan


ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional

Pengabdian kepada Masyarakat.

67. Standar kompetensi lulusan adalah standar nasional pendidikan

tentang kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan

dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

68. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat

SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian

akademik dan non-akademik yang sifatnya istimewa dari lulusan

pendidikan tinggi bergelar.

69. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang

dihargai sama dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat

Profesi.

70. Tahun Akademik dinyatakan dalam 1 (satu) tahun akademik yang

terdiri atas Semester Gasal dan Semester Genap.

71. Semester antara sebagai satuan waktu yang dapat dilaksanakan

antara akhir semester genap dan awal semester gasal, yaitu bulan

Juli s/d Agustus yang diatur dengan ketentuan khusus.

72. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan diri dan

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi

antara lain, pustakawan tenaga administrasi, laboran dan teknisi,

pranata laboratorium pendidikan, serta pranata teknik informasi.

73. Tesis adalah karya akademik hasil penelitian mahasiswa program

magister (S2) yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

74. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan

pendidikan tinggi seperti yang disebutkan dalam butir (29).

Selanjutnya, Universitas Nusa Cendana, yang seterusnya disebut

Undana, adalah perguruan tinggi negeri dalam lingkungan

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di Kupang

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tujuan Pendidikan

Pasal 2

(1) Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter

kebangsaan, dan berorientasi global untuk memenuhi

kebutuhan lokal, nasional, dan internasional.

(2) Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran


berkualitas.

(3) Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penalaran,

dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk

menjadikan Undana sebagai pusat pendidikan unggul.

(4) Pemberdayaan program studi untuk mencapai tingkat akreditasi A

dan minimal B serta penyiapan standardisasi mutu internasional.

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Undana menyelenggarakan program pendidikan akademik,

pendidikan profesi, pendidikan vokasi dan akademi komunitas.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI LULUSAN

Program Pendidikan

Pasal 4

(1) Undana menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi,

dan akademi komunitas.

(2) Program pendidikan akademik terdiri atas:

a. program sarjana (S-1);

b. program magister (S-2); dan

c. program doktor (S-3).

(3) Program pendidikan profesi terdiri atas:

a. program profesi guru;

b. program profesi notaris; dan

c. program profesi dokter dan Profesi Kedokteran Hewan

(4) Program pendidikan akademi komunitas terdiri atas:

a. program pendidikan diploma satu (D-1);

b. program pendidikan diploma dua (D-2); dan

c. program pendidikan diploma dua (D-3);

Kompotensi Lulusan

Pasal 5

(1) Lulusan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

wajib memenuhi standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap,

pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan

capaian pembelajaran mengacu pada KKNI dan SNPT.


(2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan isi

pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen

dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran,

pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran.

(3) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum Program Studi.

(4) Program Studi wajib merumuskan standar kompetensi lulusan

mengacu pada KKNI dan SNPT sesuai dengan karakteristik Program

Studi yang bersangkutan.

(5) Penyusunan kurikulum dan rumusan standar kompetensi lulusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan

Rektor tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum KKNI.

BAB III

KEDUDUKAN, PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan program pendidikan akademik, pendidikan profesi,

pendidikan vokasi dan akademi komunitas dilaksanakan oleh

fakultas/program studi dan atau lembaga sesuai peraturan yang

berlaku secara nasional maupun di tingkat universitas.

(2) Teknis penyelenggaraan pendidikan menggunakan pendekatan

rambu-rambu disiplin ilmu pada masing-masing program studi

sesuai dengan jenjang pendidikan, baik pada jenjang program

sarjana, profesi, pascasarjana, maupun pendidikan vokasi di

Undana yang diatur secara tersendiri.

(3) Program studi wajib memiliki izin operasional dan mengurus

perpanjangan izin paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa

berlaku berakhir. Program studi yang tidak memiliki legalitas,

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1

dan Pasal 4 wajib memenuhi standar nasional pendidikan dalam

rangka menjamin mutu lulusan.

(5) Dalam melaksanakan penjaminan mutu, PPs/Fakultas/Program

Studi wajib mengacu dan mematuhi dokumen mutu yang terdiri atas

kebijakan mutu, manual mutu dan standar mutu yang telah

disusun dan ditetapkan oleh universitas.


(6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam mendukung pelaksanaan

penjaminan mutu akan diatur dengan peraturan lain.

(7) Program studi wajib berstatus terakreditasi dan mengurus

pembaruan status terakreditasi ke BAN-PT atau ke LAM PTKES bagi

program studi terkait 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku

berakhir. Program studi yang tidak atau belum berstatus

terakreditasi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

(8) PPs/fakultas/program studi wajib memiliki media publikasi

akademik (jurnal, buletin, atau media publikasi akademik lainnya).

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AKADEMIK, PROFESI, VOKASI,

DAN AKADEMI KOMUNITAS

Bagian Kesatu

Tugas, Beban Kerja,Kewenangan Dosen, dan Kompetensi Lulusan

Paragraf 1

Tugas, Beban Kerja dan Kewenangan Dosen

Tugas dan Beban Kerja Dosen

Pasal 7

(1) Tugas utama dosen (termasuk jabatan akademik Profesor) adalah

melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja

paling sedikit setara dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16

(enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi

akademiknya dengan ketentuan:

a. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan

dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi

yang bersangkutan; dan

b. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan

melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau

melalui lembaga lain.

(2) Tugas utama dosen sebagimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta

menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik


keguruan, praktik bengkel/studio/ kebun percobaan/teknologi

pengajaran;

b. membimbing seminar mahasiswa;

c. membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN),

praktik kerja lapangan (PKL);

d. membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk

membimbing, pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;

e. menguji pada ujian akhir;

f. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan

kemahasiswaan;

g. mengembangkan program perkuliahan;

h. mengembangkan bahan pengajaran;

i. menyampaikan orasi ilmiah;

j. membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya; dan

k. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen.

(3) Tugas melakukan penelitian dapat berupa:

a. Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dalam

kurun waktu 3 (tiga) tahun harus menghasilkan:

1. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal

nasional terakreditasi; atau

2. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam

jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain

monumental.

b. Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor dalam kurun

waktu 3 (tiga) tahun harus menghasilkan:

1. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal

internasional; atau

2. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam

jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni

monumental/desain monumental.

Kewenangan Dosen

Pasal 8

Kewenangan dosen berdasarkan jenjang jabatan dalam melaksanakan

tridharma diatur seperti yang terlihat dalam Tabel 1 sebagai berikut:


Tabel 1. Kewenangan Dosen

No Jabatan Pend. Sarjana S-2 S-3

B.a B.b B.c B.a B.b B.c B.a B.b B.c

1 Asisten Ahli

S-2/Sp.I M M M (-) (-) (-) (-) (-) (-)

S-3/SP.II M M M M M M B M M

2 Lektor S-2/Sp.I M M M (-) M M (-) M M

S-3/SP.II M M M M M M D M M

3 Lektor

Kepala

S-2/Sp.I M M M M M M (-) M M

S-3/SP.II M M M M M M M M M

4 Guru

Besar S-3/SP.II M M M M M M M M M

Catatan:

1 S-2/Sp. I = Pendidikan Magister / Spesialis I.

2 S-3/Sp. II = Pendidikan Doktor / Spesialis II.

3 B = Membantu dosen yang lebih senior.

4 D = Ditugaskan atas tanggung jawab dosen yang lebih

senior yang mempunyai wewenang dan tanggung

jawab penuh dalam bidang tugasnya.

5 M = Melaksanakan tugas secara mandiri.

6 B.a = Melaksanakan pendidikan dan pengajaran.

7 B.b = Melaksanakan penelitian.

8 B.c = Melaksanakan pengabdian pada masyarakat

Paragraf 2

Kompetensi Lulusan

Pasal 9

(1) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan

capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama

pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses

pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran,

standar pengelolaan pembelajaran, danstandar pembiayaan

pembelajaran.

(2) Capaian pembelajaran lulusan dalam SNPT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mencakup 4 kompetensi, yaitu: 1) kemampuan kerja,

2) sikap dan tata nilai, 3) penguasaan pengetahuan, dan 4)

kewenangan dan tanggung jawab.

(3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:

a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan

b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.


(4) Semua program studi wajib merumuskan kompetensi lulusannya

dengan mengacu pada KKNI dan pada rumusan kompetensi hasil

kesepakatan forum program studi sejenis yang melibatkan dunia

profesi dan pemangku kepentingan.

(5) Kompetensi lulusan suatu program studi terdiri atas kompetensi

utama, kompetensi khusus dan kompetensi umum. Kompetensi

Utama yaitu penciri program studi berupa rumusan kompetensi

yang berkaitan dengan mata kuliah penciri program studi.

Kompetensi Khusus yaitu penciri universitas berupa rumusan

kompetensi yang selaras dengan visi dan misinya. Kompetensi

Umum yaitu penciri nasional berupa rumusan kompetensi yang

berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila,

Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

(6) Kompetensi lulusan mengandung minimal lima elemen kompetensi

yaitu:

a. landasan kepribadian;

b. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau

olahraga;

c. kemampuan dan ketrampilan berkarya;

d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian

berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai; dan

e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan

pilihan keahlian dalam berkarya.

(7) Kompetensi program pendidikan akademik (sarjana, magister, dan

doktor) adalah sebagai berikut:

a. kompetensi utama yang dikembangkan melalui program sarjana

adalah:

1. menguasai dasar-dasar ilmiah disiplin ilmunya sehingga

mampu mengidentifikasi, memahami, menjelaskan,

mengevaluasi/menganalisis secara kritis dan merumuskan cara

penyelesaian masalah yang ada dalam cakupan disiplin

ilmunya;

2. menerapkan pengetahuan dan keterampilan di masyarakat

sesuai dengan disiplin ilmunya;

3. bersikap dan berperilaku/berkarya dalam karir tertentu sesuai

dengan norma kehidupan masyarakat; dan

4. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan/atau seni.


b. kompetensi utama yang dikembangkan melalui program magister

adalah:

1. menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan/atau seni dengan cara menguasai dan memahami

pendekatan, metode dan kaidah keilmuan disertai

penerapannya sesuai dengan disiplin ilmunya dalam bidang

ilmu tertentu;

2. memecahkan permasalahan di bidang disiplin ilmunya melalui

penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; dan

3. mengembangkan kinerja dalam karir tertentu yang ditunjukkan

dengan ketajaman analisis permasalahan secara komprehensif.

c. kompetensi utama yang dikembangkan melalui Program Doktor

meliputi:

1. mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan/atau seni dalam

bidang disiplin keilmuannya;

2. melaksanakan, mengelola, memimpin, dan mengembangkan

program penelitian;

3. melaksanakan pendekatan interdisipliner dalam berkarya; dan

4. menemukan kebaruan (novelty) dalam teori dan berkarya.

(8) Kompetensi program pendidikan profesi adalah sebagai berikut:

a. mampu mengembangkan perilaku yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian

baik, mandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab, motivasi

altruistik dalam pelayanan profesi dan kehidupan

kemasyarakatan;

b. menguasai landasan keilmuan dan keterampilan keahlian profesi

yang relevan dengan bidang ilmu yang diperoleh pada program

sarjana sebagai landasan keterampilan keahlian khusus dalam

profesi yang dikembangkan;

c. mampu mengembangkan pelayanan keahlian profesi berkenaan

dengan praktik keahlian khusus profesi dengan penguasaan

keterampilan keahlian yang tinggi;

d. mampu mengembangkan perilaku pelayanan profesi berkenaan

dengan berkehidupan dan kegiatan pelayanan profesi

berlandaskan keilmuan dan substansi profesi sesuai profesi yang

dipilih, terutama berkenaan dengan etika profesi, riset dalam

bidang profesi, dan organisasi profesi; dan

e. mampu mengembangkan kehidupan bermasyarakat profesi

berdasarkan kaidah-kaidah kerjasama profesi sesuai dengan karir


profesi yang dipilih, terutama hubungan antar individu dan

hubungan kolaboratif antar anggota profesi sendiri dan profesi

lain;

(9) Kompetensi program pendidikan vokasi adalah sebagai berikut:

a. Program Pendidikan Diploma Satu: kompetensi utama yang

dikembangkan adalah melaksanakan pekerjaan di bidang tertentu

dan mampu memecahkan masalah yang bersifat rutin di bawah

bimbingan;

b. Program Pendidikan Diploma Dua: kompetensi utama yang

dikembangkan adalah melaksanakan pekerjaan dan atau

memecahkan masalah yang bersifat rutin secara mandiri dan

bertanggungjawab; dan

c. Program Pendidikan Diploma Tiga: kompetensi utama yang

dikembangkan adalah melaksanakan pekerjaan yang bersifat

rutin, maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun

kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun

tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan

pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial

yang dimilikinya.

(10) Kompetensi program akademik komunitas adalah meningkatkan

kualitas pelayanan teknis kepada masyarakat umum dalam bidang:

a. industri yang terdiri atas:

1. konstruksi;

2. manufaktur;

3. perikanan;

4. pertanian;

5. peternakan;

6. perkebunan;

7. informasi; dan

8. tenun ikat;

b. kesehatan yang terdiri atas:

1. perawat dan asisten perawat;

2. medical personel;

3. medical record keepers;

4. perawat orang tua;

5. teknisi peralatan kesehatan; dan

6. program kesehatan lainnya.


c. jasa yang terdiri atas:

1. perbankan;

2. transportasi;

3. pariwisata;

4. pendidikan; dan

5. program pasa lainnya.

d. pengembangan potensi kekhasan masyarakat terdiri atas:

1. agama;

2. sosial;

3. sastra daerah;

4. budaya (seni tari, seni bangunan, dll); dan

5. program pengembangan potensi kekhasan masyarakat lainnya,

sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk

masyarakat.

Bagian Kedua

Kurikulum, Pendekatan Pembelajaran,

Dan Penilaian Kemampuan Peserta Didik

Kurikulum

Pasal 10

(1) Kurikulum program pendidikan akademik, pendidikan profesi,

pendidikan vokasi, dan pendidikan akademi komunitas disusun

berdasarkan kompetensi lulusan program studi mengacu pada

KKNI, tuntutan kebutuhan pasar kerja, dan dinamika

perkembangan IPTEKS.

(2) Kurikulum disusun oleh program studi dengan mempertimbangkan

masukan dari sivitas akademika, alumni, pengguna alumni, dan

asosiasi bidang ilmu.

(3) Pedoman penyusunan kurikulum mengacu pada Peraturan Rektor

tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum di Lingkungan Undana.


Pasal 11

(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri

atas:

a. nama program studi;

b. profil lulusan;

c. capaian pembelajaran;

d. bahan kajian/matakuliah;

e. strategi pembelajaran; dan

f. aspek penilaian.

(2) Beban kredit dan komponen kurikulum program studi ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan.

Pasal 12

(1) Profil lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1b)

dijabarkan dalam kompetensi lulusan yang meliputi kompetensi

utama (penciri program studi), kompetensi khusus (penciri

universitas), dan kompetensi umum (penciri nasional).

(2) Kompetensi utama lulusan ditetapkan oleh dekan, kompetensi

khusus ditetapkan oleh Rektor, kompetensi umum (penciri nasional)

ditetapkan oleh Menristekdikti.

(3) Bahan kajian/mata kuliah penciri universitas terdiri atas mata

kuliah: Budaya Lahan Kering Kepulauan dan Pariwisata (2 sks), dan

mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (1 sks). Sedangkan mata

kuliah penciri nasional terdiri atas mata kuliah: Pendidikan Agama

(2 sks), Pendidikan Pancasila (2 sks), Pendidikan Kewarganegaraan

(2 sks), dan Bahasa Indonesia (2 sks).

Pasal 13

(1) Setiap mata kuliah atau bahan kajian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1d) dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran

Semester (RPS), Kontrak Perkuliahan (KP), dan Bahan Ajar (BA).

(2) Rencana Pembelajaran Semester paling sedikit memuat: a) nama

program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama

dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan

pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada


tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran

lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang

akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan

untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g)

pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi

tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;

h) kriteria, indikator, i) bobot penilaian; dan j) daftar referensi yang

digunakan.

Pasal 14

(1) Kurikulum diberlakukan setelah ditetapkan oleh Rektor setelah

mendapat pertimbangan senat.

(2) Kurikulum dievaluasi secara periodik dan berkelanjutan, paling

lama 5 (lima) tahun sekali atau berdasarkan perkembangan

kebutuhan masyarakat dan IPTEK.

(3) Apabila terjadi perubahan kurikulum, maka kurikulum baru mulai

diterapkan pada semester berikutnya terhitung tanggal ditetapkan.

(4) Kurikulum lama tetap diberlakukan sampai dengan mahasiswa yang

menggunakan kurikulum lama selesai atau dilakukan konversi mata

kuliah kurikulum lama ke kurikulum baru dengan Surat Keputusan

Dekan.

Pasal 15

(1) Semua program studi di lingkungan Undana wajib melaksanakan

dan mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi berbasis

kompetensi mengacu pada KKNI.

(2) Dalam mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap program studi wajib

melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, serta

kelompok ahli yang relevan, melalui forum program studi sejenis.

(3) Elemen kompentensi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan (2) terdiri atas: kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan,

sikap dan tata nilai, dan kewenangan dan tanggung jawab.

(4) Komponen kompetensi dalam kurikulum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan (2) terdiri atas:

a. kompetensi utama (penciri program studi) ditetapkan oleh

institusi penyelenggara program studi;

b. kompetensi khusus (penciri universitas) ditetapkan oleh

perguruan tinggi meliputi mata kuliah: Budaya Lahan Kering


Kepulauan dan Pariwisata 2 sks dan Pendidikan Anti Korupsi 1

sks; dan

c. kompetensi umum (penciri nasional) ditetapkan oleh negara

sebesar 8 sks meliputi empat mata kuliah: Pendidikan Agama 2

sks, Pendidikan Pancasila 2 sks, Pendidikan Kewarganegaraan 2

sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks.

(5) Mata kuliah keahlian dalam kompetensi utama dan kompetensi

khusus adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap program

studi dan universitas untuk mencapai kompetensi yang menjadi ciri

lulusan program studi dan kompentensi yang merupakan ciri suatu

perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misinya.

(6) Komponen kompetensi umum dan kompentensi khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c disusun

oleh program studi di tingkat fakultas dan program pascasarjana, di

bawah tanggung jawab dekan masing-masing fakultas dan direktur

pascasarjana, dan ditetapkan oleh surat keputusan Rektor.

(7) Kurikukum berbasis kompetensi mengacu pada KKNI untuk

program pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan

vokasi dan pendidikan akademi komunitas (pendidikan berbasis

masyarakat) diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

Metode Pembelajaran

Pasal 16

(1) Metode pembelajaran dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi

mengacu pada KKNI merupakan pembelajaran aktif di perguruan

tinggi atau dikenal dengan Active Learning in Higher Education

(ALIHE).

(2) Metode (Terminologi dalam Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015)

pembelajaran yang dimaksud pada ayat (1), meliputi: diskusi

kelompok terdiri atas 5-10 orang (small group discussion), bermain

peran dan simulasi (role-play and simulation), studi kasus (case

study), belajar menemukan (discovery learning), belajar mandiri (self-

directed learning), belajar bersama/kelompok (cooperative learning),

pembelajaran kolaborasi (collaborative learning), pembelajaran

kontekstual (contextual instruction), belajar berbasis tugas (project-

based learning), belajar berbasis masalah (problem-based learning).


Penilaian Softskill dan Rubric

Pasal 17

(1) Penilaian kemampuan soft skills (afektif) peserta didik berdasarkan

pendekatan pembelajaran Active Learning in Higher Education

(ALIHE) didasarkan pada model penilaian non tes yaitu secara rubric

(panduan penilaian). Sementara penilaian hard skills (kognitif dan

psikomotor) menggunakan instrumen tes (tes obyektif, uraian, dll).

(2) Secara konseptual rubrik memiliki 3 (tiga) macam bentuk penilaian,

yaitu (a) rubrik deskriptif; (b) rubrik holistik; dan (c) rubrik skala

persepsi. Di dalam pembelajaran sering menggunakan rubrik

deskriptif dan rubrik holistik.

(3) Rubrik deskriptif memiliki empat komponen, yaitu deskripsi tugas,

skala nilai, dimensi, dan deskripsi dimensi. Rubrik holistik memiliki

satu skala nilai, yaitu skala tertinggi dimana isi dari deskripsi

dimensinya adalah kriteria dari suatu kinerja untuk skala tertinggi.

Model penilaian non tes secara rubrik ini disusun dan

dikembangkan oleh masing-masing program studi.

(4) Penilaian kemampuan hard skills (kognitif dan psikomotor) diatur

tersendiri dalam pasal yang terkait dengan perkuliahan dan

penilaian hasil belajar.

Bagian Ketiga

Sistem Kredit Semester, Beban Studi, dan Lama Studi

Sistem Kredit Semester

Pasal 18

(1) Sistem Kredit Semester merupakan penyelenggaraan pendidikan

dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk

menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen,

pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program

pendidikan pada setiap semester.

(2) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan

waktu kegiatan kuliah dan atau kegiatan terjadwal lainnya selama

minimal 14 minggu efektif. Untuk program magister dimungkinkan

untuk menyelenggarakan pembelajaran terjadwal trisemester, yaitu


satu tahun terdiri atas tiga semester dengan beban minimal 14

minggu efektif

(3) Dalam satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu

semester ganjil dan semester genap. Semester ganjil dimulai dari 1

September dan berakhir pada 31 Januari, sedangkan semester

genap dimulai dari 1 Februari dan berakhir pada 30 Juni.

(4) Beban satu sks menurut bentuk kegiatannya berupa:

a. kuliah adalah kegiatan belajar perminggu per semester yang

terdiri atas:

1. tatap muka = 50 menit;

2. tugas terstruktur = 60 menit; dan

3. belajar mandiri = 60 menit;

b. responsi/tutorial/seminar atau bentuk pembelajaran lain yang

sejenis, adalah kegiatan per minggu per semester yang terdiri atas:

1. tatap muka = 100 menit

2. belajar mandiri = 70 menit;

c praktikum yang berupa kegiatan belajar di laboratorium, studio,

bengkel, lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,

dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis selama 170

(seratus enam puluh) menit perminggu per semester;

d praktek Lapangan/Kerja Praktek/Magang yang berupa kegiatan

praktek di lapangan selama 60 jam per semester atau 10 jam (600

menit) per minggu;

e skripsi/tugas/akhir/karya seni atau bentuk lain yang setara,

adalah kegiatan penelitian/pembuatan model/pembuatan dan

atau pergelaran karya seni/perencanaan/perancangan, setara

dengan 4 jam (240 menit) per minggu, per semester; dan

f tesis dan disertasi adalah kegiatan penelitian yang setara dengan

4 jam (240 menit) per minggu, per semester.

Pasal 19

(1) Antara semester ganjil dan semester genap sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (3), program studi dapat menerapkan semester

antara.

(2) Semester antara dapat dilaksanakan dimulai dari 1 Juli sampai

dengan 31 Agustus.

(3) Semester antara diselenggarakan:


a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu efektif;

b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;

c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian

pembelajaran yang telah ditetapkan.

d. dalam bentuk kuliah paling sedikit 14 (empat belas) kali tatap

muka termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir

semester antara.

Beban Belajar dan Lama Studi

Program Sarjana

Pasal 20

(1) Beban belajar mahasiswa program sarjana minimal 144 (seratus

empat puluh empat) sks dan maksimal 148 (seratus empat puluh

delapan) sks.

(2) Beban studi mahasiswa sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. skripsi;

b. mata kuliah keahlian minimal 134 sks;

c. mata kuliah pilihan wajib penciri universitas 3 sks; dan

d. mata kuliah umum 8 sks, yang terdiri dari:

1. mata kuliah Pendidikan Agama 2 sks;

2. mata kuliah Pendidikan Pancasila 2 sks;

3. mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan 2 sks; dan

4. mata kuliah Bahasa Indonesia 2 sks.

(3) Jumlah sks beban belajar maksimal sebagimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing fakultas dengan

memperhatikan batas maksimal 148 sks.

(4) Program studi yang bidang kajian utamanya sama dengan bahan

kajian salah satu mata kuliah umum wajib di atas, mata kuliah

tersebut tidak diwajibkan dan hanya wajib mencantumkan 3 mata

kuliah lainnya dengan jumlah sks minimal 6 sks.

(5) Setiap program studi diwajibkan menyertakan dua mata kuliah

penciri universitas 3 sks terdiri dari :

a. Mata Kuliah Budaya Lahan Kering Kepulauan 2 sks; dan

b. Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi 1 sks.


(6) Bagi program studi yang berkarakterisktik khusus, dapat

diprogramkan pada semester lainnya.

(7) Skripsi/tugas akhir/karya seni/bentuk lain yang setara, diberi bobot

6-8 sks dan merupakan bagian dari mata kuliah keahlian.

(8) Lama studi program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik

(14 semester).

(9) Seorang peserta didik yang berkemampuan istimewa dapat

menyelesaikan studi program sarjana dalam waktu kurang dari 4

tahun.

Program Magister

Pasal 21

(1) Beban studi mahasiswa program magister minimal 36 (tiga puluh

enam) sks, termasuk tesis.

(2) Beban matrikulasi non sks, sesuai dengan kebutuhan pencapaian

kompetensi lulusan, atau diberikan untuk calon peserta didik yang

belum memenuhi standar mutu input.

(3) Beban studi mahasiswa sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. mata kuliah filsafat ilmu dan metode penelitian 4 sks;

b. mata kuliah keahlian minimal 30

c. mata kuliah penciri universitas 2 sks; dan

d. tesis 6-8 sks

(4) Setiap mahasiswa Program Magister wajib: mengikuti kegiatan

matrikulasi non sks, menulis paling sedikit 1 (satu) artikel yang

diolah dari hasil penelitian tesis/karya seni/bentuk lain yang setara,

dari peserta didik yang bersangkutan, yang menurut pembimbing

layak muat dalam jurnal terakreditasi.

(5) Lama studi paling lama 4 (empat) tahun akademik (8 semester).

(6) Seorang peserta didik yang mempunyai kemampuan diatas rata-rata

dapat menyelesaikan studi Program Magister dalam waktu sekurang-

kurangnya satu (1) tahun dengan jumlah tatap muka sama dengan

kelas reguler serta teknis pelaksanaan diatur tersendiri

menggunakan sistem blok.

(7) Mata kuliah penciri merupakan mata kuliah wajib non sks bagi

mahasiswa program magister yang belum pernah

memprogramkannya pada jenjang sebelumnya.


Program Doktor

Pasal 22

(1) Beban belajar mahasiswa program doktor minimal 42 (empat puluh

dua) sks, termasuk disertasi, dan peserta didik tidak sebidang

minimal 54 sks termasuk disertasi dan tidak termasuk matrikulasi.

(2) Komposisi mata kuliah dikembangkan oleh program studi ditambah

mata kuliah penciri universitas 2 sks.

(3) Program Doktor dapat ditempuh melalui:

a. program perkuliahan dan penelitian; dan

b. program penelitian (by research).

(4) Setiap mahasiswa Program Doktor wajib mengikuti kegiatan

matrikulasi non sks.

(5) Disertasi/karya seni/bentuk lain yang setara, diberi bobot 8-10 sks.

Menulis paling sedikit 1 (satu) artikel yang diolah dari hasil

penelitian disertasi/karya seni/bentuk lain yang setara dari peserta

didik yang bersangkutan.

(6) Untuk program perkuliahan dan penelitian, artikel dimuat dalam

jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional. Sementara

untuk program penelitian (by research), artikel telah dimuat dalam

jurnal internasional.

(7) Lama studi paling lama 5 (lima tahun akademik (10 semester).

(8) Bagi yang memiliki prestasi luar biasa yang ditetapkan oleh Senat

Perguruan Tinggi dapat mengikuti Program Doktor bersamaan

dengan penyelesaian Program Magisternya dengan jumlah tatap

muka sama dengan kelas reguler serta teknis pelaksanaan diatur

tersendiri menggunakan sistem blok.

(9) Mata kuliah penciri merupakan mata kuliah wajib non sks bagi

mahasiswa program doktor yang belum pernah memprogramkannya

pada jenjang sebelumnya.

Program Profesi

Pasal 23

(1) Beban belajar program pendidikan profesi umum (dokter, dokter

hewan, guru, notaris, dll) paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks

dan dapat ditambah mata kuliah wajib penciri universitas non sks

dan apabila tidak diprogramkan pada program sarjana.


(2) Mata kuliah penciri merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa

program profesi yang belum pernah memprogramkannya pada

jenjang sebelumnya.

(3) Semua mata kuliah program profesi umum merupakan mata kuliah

keahlian. Komposisi mata kuliah dikembangkan oleh program studi.

(4) Lama studi program profesi paling lama 3 (tiga) tahun akademik (6

semester), setelah menyelesaikan program sarjana, atau program

diploma empat/sarjana terapan,

Program Vokasi

Pasal 24

(1) Beban belajar dan lama studi program vokasi:

a. program diploma satu, beban belajar minimal 36 (tiga puluh

enam) sks dan lama studi 2 (dua) tahun akademik;

b. program diploma dua, beban belajar minimal 72 (tujuh

puluh dua) sks dengan lama studi paling lama 3 (tiga) tahun

akademik;

c. program diploma tiga, beban belajar minimal 108 (seratus

delapan) sks dan lama studi maksimal 5 (lima) tahun

akademik;

d. program diploma empat/sarjana terapan, beban belajar 144

(seratus empat puluh empat) sks dan lama studi paling lama

5 (lima) tahun akademik;

(2) Dalam penyelenggaraan pembelajaran pada program pendidikan

vokasi, program studi diwajibkan menyertakan mata kuliah umum

delapan sks dan dua mata kuliah penciri universitas non sks.

Adapun mata kuliah dimaksud:

a. mata kuliah Budaya Lahan Kering Kepulauan; dan

b. mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

(3) Mata kuliah penciri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan mata kuliah wajib non sks bagi mahasiswa program

vokasi yang belum pernah memprogramkannya pada jenjang

sebelumnya.


Program Akademi Komunitas

Pasal 25

d. Program Akademi Komunitas

1. Beban belajar program pendidikan tinggi komunitas diatur

tersendiri oleh program studi, fakultas, dan universitas,

dengan lama belajar hingga 1 sampai 2 tahun.

2. Mata kuliah penciri untuk program akademi komunitas

adalah mata kuliah wajib non sks bagi mahasiswa yang

belum memprogramkannya pada jenjang sebelumnya.

Kode Mata Kuliah

Pasal 26

(1) Identitas matakuliah yang ditawarkan oleh program

pascasarjana/fakultas/program studi ditandai dengan pemberian

kode yang terdiri atas huruf dan angka (digit), yang sesuai dengan

kurikulum.

(2) Kode huruf ditulis dengan huruf besar (kapital), menunjukkan

bidang ilmu yang diasuh oleh program

pascasarjana/fakultas/program studi.

(3) Dua huruf pertama menunjukkan nama program

pascasarjana/fakultas sedangkan huruf ketiga, dan seterusnya

menunjukkan nama program studi.

(4) Digit menunjukkan strata, urutan semester matakuliah, beban sks

dan sebagai penunjuk nomor kegiatan pendidikan.

(5) Kode angka (digit) pertama di belakang kode huruf menunjukkan

strata, digit kedua menunjukkan perurutan semester sedangkan

digit ketiga menunjukkan beban sks serta digit keempat dan kelima

menunjukkan nomor urut matakuliah.

(6) Kode pascasarjana/fakultas dan program studi di lingkungan

Undana diatur seperti yang terlihat dalam Tabel 2 berikut ini:


Tabel 2. Kode Pascasarjana/Fakultas, Program Studi dan Mata Kuliah

Pascasarjana/ Fakultas

Kode Program Studi (PS) Kode

PS MK

Program Pascasarjana

Program Doktor D Ilmu Administrasi IA DIA

Ilmu Peternakan PET DPET

Program

Magister

M Ilmu Administrasi IA MIA

Ilmu Peternakan PET MPET

Ilmu Kesehatan

Masyarakat

KM MKM

Pend. Bhs. Inggris ING MING

Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial

IPS MIPS

Ilmu Linguistik LING

MLING

Ilmu Hukum IH IH

Ilmu Lingkungan IL MIL

Program Profesi

Program Profesi P

Profesi Dokter

PD PDA, PDKK, PDJ, PDS,

PDPD, PDM, PDOG

Profesi Kedokteran

Hewan

PKH PDKHR,

PDKHMP, PDKHPV

Program Sarjana

Keguruan dan Ilmu

Pendidikan

KP Pend.Bhs. Ind. & SastraDaerah

IND KPIND

Pend. Bhs. Inggris ING KPING

Pend. Matematika MAT KPMAT

Pend. Biologi BIO KPBIO

Pend. Fisika FIS KPFIS

Pend. Kimia KIM KPKIM

Pend. PKn PKN KPPKN

Pend. Ekonomi EKO KPEKO

Pend. Geografi GEO KPGEO

Pend. Sejarah SEJ KPSEJ

Pend. Teknik Bangunan TBG KPTBG

Pend. Teknik Mesin TMN KPTMN

Pend. Teknik Elektro TEL KPTEL

Pend. Guru Sekolah Dasar

GSD KPGSD

Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi

JKR KPJKR

Bimbingan dan

Konseling

BKS KPBKS


Pascasarjana/ Fakultas

Kode Program Studi (PS) Kode

PS MK

Pend. Luar Sekolah PLS KPPLS

Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini

PAUD KPAUD

Hukum HK Ilmu Hukum IHK HKIHK

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

SP Adm. Negara ANA SPANA

Adm. Bisnis BIS SPBIS

Sosiologi SOS SPSOS

Ilmu Komunikasi KMK SPKMK

Ilmu Politik POL SPPOL

Pertanian PN Kehutanan HUT PNHUT

Agroteknologi AGT PNAGT

Agribisnis AGB PNAGB

Peternakan PT Ilmu Peternakan PET PTPET

Sains dan

Teknik

ST Matematika MAT STMAT

Biologi BIO STBIO

Fisika FIS STFIS

Kimia KIM STKIM

Ilmu Komputer KOM STKOM

Teknik Sipil SIP STSIP

Teknik Mesin MES STMES

Teknik Elektro ELK STELK

Teknik Arsitektur ARS STARS

Teknik Pertambangan PTB STPTB

Kesehatan

Masyarakat

KM Ilmu Kesehatan

Masyarakat

IKM KMIKM

Psikologi PSI KMPSI

Kedokteran KD Pendidikan Dokter DOK KDDOK

Kedokteran Hewan

KH Kedokteran Hewan DHN KHDHN

Ekonomi dan

Bisnis

EB Ekonomi Pembangunan EPA EBEPA

Akuntansi AKU EBAKU

Manajemen MAN EBMAN

Kelautan dan Perikanan

KI Budidaya Perairan BDP KIBDP

Manajemen Sumberdaya Perairan

MSA KIMSA

(7) Kode mata kuliah selanjutnya diatur ditingkat program studi dengan

merujuk pada komposisi dan distribusi kelompok mata kuliah.

(8) Kode dan digit matakuliah umum,dan matakuliah penciri di Undana

diatur seperti yang terlihat pada Tabel 3 berikut:


Tabel 3. Kode dan Digit Matakuliah Umum dan Penciri di Undana

No MATA KULIAH UMUM

SKS Kode MK Matakuliah

1 MKU1121 Pendidikan Kewarganegaraan 2

2 MKU1122 Bahasa Indonesia 2

3 MKU1223 Pendidikan Agama 2

4 MKU1224 Pendidikan Pancasila 2

MATA KULIAH PENCIRI SKS

1 MKP 1221 Budaya Lahan Kering Kepulauan dan Pariwisata

2

2 MKP 1612 Pendidikan Anti korupsi 1

Praktik Pengalaman Lapangan/Praktik Kerja Lapangan/Magang

Pasal 27

(1) Setiap mahasiswa program sarjana wajib melaksanakan Praktik

Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

terbimbing dan terpadu antara teori dan praktik dalam kurun waktu

tertentu dengan besaran sks yang diatur tersendiri oleh program

studi.

(3) Tujuan Praktik Pengalaman Lapangan/Praktik Kerja

Lapangan/Magang adalah untuk memperoleh pengalaman praktis

dan memperkuat ketrampilan kerja mahasiswa yang menunjang

pengembangan kompetensi agar menjadi profesi dalam bidang

keahliannya.

(4) Praktik Pengalaman Lapangan/Praktik Kerja Lapangan/Magang

dilakukan di sekolah-sekolah/masyarakat/ dinas/institusi/

laboratorium dan lain-lain yang pelaksanaannya diatur oleh

program studi, fakultas, dan unit terkait.

Kuliah Kerja Nyata

Pasal 28

(1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah matakuliah berbobot 4 sks sebagai

suatu bentuk pengalaman pengabdian seluruh mahasiswa kepada

masyarakat secara terpadu dalam kurun waktu yang ekuivalen

dengan besaran sks tersebut.


(2) Tujuan KKN bagi mahasiswa adalah memperoleh pengalaman

dengan terlibat langsung di masyarakat dalam menemukan,

merumuskan, memecahkan permasalahan yang dimiliki masyarakat

tertentu secara pragmatis, dengan menerapkan IPTEKS dan

keterampilan. Sebagai dampak ikutan dengan pengalaman itu

adalah terbentuknya dan tumbuhnya pribadi yang memiliki

integritas, kepemimpinan, dan sikap profesi.

(3) KKN dilaksanakan pada periode semester antara (Juli dan Agustus)

dan periode bukan semester antara (semester gasal dan genap).

(4) Mahasiswa yang dapat mengikuti KKN pada periode semester antara,

minimal telah mengumpulkan jumlah sks lebih besar dari 100 sks,

dan persyaratan lain sesuai peraturan yang berlaku.

(5) Mahasiswa yang dapat mengikuti KKN pada periode bukan semester

antara, minimal telah mengumpulkan jumlah SKS lebih besar dari

110 sks, dan persyaratan lain sesuai peraturan yang berlaku.

Kuliah Tatap Muka dan Syarat UAS, Tata Tertib/Kode Etik Akademik

Pasal 29

(1) Dosen dan mahasiswa melaksanakan kuliah tatap muka sesuai

kontrak perkuliahan dan jadwal kuliah.

(2) Kuliah tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sebanyak 16 minggu pertemuan termasuk UTS dan

UAS.

(3) Setiap mahasiswa wajib mengikuti kuliah tatap muka minimal 80%

dari 14 minggu kuliah tatap muka. Jika tidak memenuhi batas

minimal kuliah tatap muka, mahasiswa tidak diperkenankan

mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

(4) UTS dapat dilakukan setelah pertemuan/tatap muka ke tujuh, yang

dilaksanakan sesuai jadwal Perkuliahan dan UAS dapat dilakukan

setelah pertemuan/tatap muka ke lima belas (15) dan dijadwalkan

oleh Program Studi.

(5) Dosen yang melaksanakan kuliah tatap muka kurang dari 14

minggu, tidak dapat melakukan UAS.

(6) Mahasiswa wajib memenuhi norma kepatutan dalam mengikuti

kegiatan akademik (di kelas, praktek lapangan atau laboratorium)

yang diatur dengan ketentuan tersendiri.


(7) Fakultas dengan karakteristik penyelenggaraan akademik tertentu

diatur dengan ketentuan tersendiri.

(8) Dosen dan mahasiswa yang tidak mengindahkan tata tertib

akademik, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Dalam penyelenggaraan akademik, Undana mengemban misi untuk

mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi

kebenaran. Untuk memenuhi misi tersebut,

mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang berkarya di

bidang akademik di Undana memiliki otonomi keilmuan dan

kebebasan akademik.

(2) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik,

mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan Undana wajib

menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan

untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah,

sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan

berkembang.

(3) Kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat dan hal-hal yang

terkait dengan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti ditetapkan

dalam peraturan Rektor tersendiri setelah mendapat persetujuan

Senat Undana.

(4) Pimpinan Undana c.q Komisi Etik wajib mendesiminasi dan

mengawasi pelaksanaan kode etik sebagimana dimaksud pada ayat

(3)

(5) Dalam hal telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti, pimpinan

Undana c.q Komisi Etik wajib menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan

peraturan yang berlaku. Apabila plagiat terjadi pada mahasiswa,

pihak yang berhak menjatuhkan sanksi adalah direktur/dekan.

Bagian Keempat

Biaya pendidikan

Pasal 31

(1) Biaya Pendidikan di Undana terdiri dari komponen-komponen

berikut:

a. biaya seleksi masuk mahasiswa jalur mandiri/lokal;


b. biaya pengembangan universitas bagi mahasiswa yang diterima

melalui jalur mandiri; biaya dimaksud dibayarkan sekali pada

awal studi;

c. biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per semester

dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT); dan

d. biaya wisuda pada akhir masa studi.

(2) Biaya SPP sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku tetap

untuk seluruh jenjang pendidikan selama masa studi;

(3) Biaya pendidikan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbeda

untuk:

a. setiap angkatan mahasiswa baru; dan

b. setiap program studi atau kelas program studi yang sama pada

tahun masuk/angktan yang berbeda.

(4) Biaya pendidikan bagi mahasiswa Bidikmisi yang telah melampaui

masa studi normal 8 (delapan) semester dikenakan biaya SPP Rp.

1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),- dan bagi

mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter dan Pendidikan Profesi

Kedokteran Hewan dilayani hingga 12 (dua belas) semester, jika

melampaui 12 (dua belas) semester dikenakan biaya SPP sebesar

Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

(5) Pelunasan pembayaran pendidikan sebagimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dan huruf d dimaksudkan untuk mendapatkan kunci

akses ke sistem aplikasi pengambilan matakuliah, perwalian,

registrasi, dan wisuda.

(6) Biaya pendidikan sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat

dan diumumkan kepada masyarakat luas


BAB V

SUASANA DAN KEGIATAN AKADEMIK

Bagian Pertama

Suasana Akademik

Pasal 32

(1) Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan menghasilkan

kualitas keluaran (lulusan) yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan

institusi maka semua pimpinan universitas, pimpinan fakultas,

ketua program studi, dan dosen bertanggung jawab untuk

menciptakan suasana akademik yang kondusif, yaitu:

a. dosen dan tenaga kependidikan menciptakan lingkungan sosial

yang kondusif demi tercapainya atmosfer akademik yang efisien;

b. dosen dan tenaga kependidikan memberikan lingkungan

psikologis kepada mahasiswa untuk mendukung proses

pembelajaran maksimal;

c. dosen mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku

mahasiswa secara maksimal;

d. kegiatan penelitian yang dilakukan dosen wajib melibatkan

mahasiswa;

e. mahasiswa diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya

ilmiah melalui media ilmiah;

f. mahasiswa diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi

tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui

perpustakaan (jumlah dan judul buku dan jurnal ilmiah yang

memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul

elektronik) maupun melalui media elektronik (internet);

g. mahasiswa diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan

ektrakurikuler yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap

materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah

keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya

ilmiah; dan

h. kegiatan seminar, diskusi kelompok dilakukan secara berkala bagi

dosen dan mahasiswa.

(2) Pimpinan universitas menjamin ketersedian sarana dan prasarana

yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.


(3) Dekan, ketua program studi melakukan koordinasi dengan dosen

dan perwakilan mahasiswa untuk merencanakan, melaksanakan,

dan mengevaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang

kondusif di tingkat fakultas dan program studi.

(4) Kalender akademik memuat jenis dan waktu kegiatan akademik

yang akan dilaksanakan dalam satu tahun akademik.

(5) Kalender akademik ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

(6) Ketua program studi wajib mensosialisasikan kalender akademik

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada mahasiswa.

(7) Mahasiswa wajib memahami dan mentaati kelender akademik

sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Kegiatan Akademik

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 34

(1) Penerimaan mahasiswa baru program pendidikan sarjana terdiri

atas 2 (dua) jalur seleksi yaitu:

a. jalur seleksi nasional; dan

b. jalur seleksi mandiri/lokal

(2) Penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi nasional, dilakukan

melalui:

a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur

undangan;

b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) jalur

ujian tulis; dan

c. program Afirmasi Kemenristekdikti.

(3) Penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri/lokal, dilakukan

melalui:

a. seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri;

b. mahasiswa transfer; dan

c. mahasiswa pindahan.

(4) Jalur masuk mandiri/lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

pelaksanaannya diatur dengan menggunakan POB tersendiri.


Mahasiswa Transfer

Pasal 35

(1) Tamatan program diploma (D-2 dan D-3) dapat melanjutkan studi ke

jenjang program pendidikan sarjana (S-1)

(2) Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa program pendidikan

sarjana, calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi baik syarat umum, maupun syarat khusus.

(3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan

tembusan kepada Dekan fakultas yang dituju;

b. Berijazah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta

terakreditasi atau program studi yang terakreditasi setara dengan

perguruan tinggi tujuan;

c. Menyerahkan foto kopi ijazah dan transkrip nilai yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang;

d. Lulusan program D-3 dengan IPK 3.00 berdasarkan hasil

akreditasi, dapat melanjutkan studi ke jenjang program sarjana;

e. Lulusan D-2 dan D-3 dengan IPK ≥ 2,50 berdasarkan hasil

akreditasi dan telah bekerja minimal 2 tahun, dapat melanjutkan

studi ke program sarjana.

(4) Syarat khusus dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain:

a. Memiliki IPK hasil akreditasi matakuliah ≥ 2,50; dan

b. Memiliki SKSD hasil akreditasi dengan ketentuan:

1. Semester III dengan SKSD hasil akreditasi ≥ 24 sks;

2. Semester V dengan SKSD hasil akreditasi ≥ 48 sks; dan

3. Semester VII dengan SKSD hasil akreditasi ≥ 74 sks.

c. Daya tampung program studi tujuan.

Mahasiswa Pindahan dari Luar Lingkungan Undana

Pasal 36

(1) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar lingkungan Undana,

diatur dengan persyaratan sebagai berikut:

a. calon mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan

kepada Dekan fakultas yang dituju;


b. permohonan perlu disertai lampiran surat pindah dari pimpinan

perguruan tinggi asal disertai transkrip nilai yang telah disyahkan;

c. berasal dari program studi yang relevan dan telah terakreditasi;

d. masih aktif kuliah pada perguruan tinggi asal sampai saat pindah

dan tidak terkena sanksi, terancam drop out, atau tidak aktif

kuliah, terdaftar pada PDPT asal (terdeteksi);

e. mahasiswa pindahan diterima pada :

1. semester III bila memiliki SKSD hasil akreditasi minimal 24

sks; IPK ≥ 2,50;

2. semester V bila memiliki SKSD hasil akreditasi minimal 48

sks; IPK ≥ 2,50;

3. semester VII bila memiliki SKSD hasil akreditasi minimal 74

sks; IPK ≥ 2,50;

f. lama studi dari perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan

sebagai masa studi lanjutan di Undana;

g. penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada herregistrasi

awal semester ganjil;

h. calon mahasiswa pindahan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri;

i. mahasiswa pindahan yang diterima menjadi mahasiswa Undana

ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

j. Undana menerima perpindahan mahasiswa program pascasarjana

dari perguruan tinggi negeri lain yang telah terakreditasi; dan

k. prosedur operasional baku perpindahan mahasiswa ke Undana

sesuai persyaratan yang disusun oleh BAAKPSI.

Perpindahan Mahasiswa dalam Lingkungan Undana

Pasal 37

(1) Perpindahan mahasiswa dalam lingkungan Undana terdiri atas:

a. perpindahan mahasiswa antar fakultas dalam lingkungan Undana

diperkenankan dengan mendapat rekomendasi dari Dekan

fakultas asal dan persetujuan dari Dekan fakultas tujuan;

b. perpindahan mahasiswa antar program studi dalam lingkungan

fakultas dapat diperkenankan dengan syarat-syarat sebagai

berikut:

1. mahasiswa mengajukan permohonan kepada Dekan yang

diketahui oleh dosen wali dan program studi;

2. permohonan pindah wajib dilampiri transkrip nilai sementara;


3. perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan

fakultas dapat dilakukan apabila hasil akreditasi matakuliah

fakultas/program studi tujuan sebagai berikut:

a) memiliki minimal IPK ≥ 2.00;

b) memiliki SKSD minimal 24 SKS apabila berada semester III;

dan

c) memiliki SKSD minimal 48 SKS apabila berada pada

semester V.

4. mahasiswa tidak berada dalam keadaan di bawah hukuman

disiplin;

5. rekomendasi pindah diberikan oleh dekan berdasarkan

pertimbangan dari ketua program studi yang dituju;

6. persetujuan pindah ditujukan kepada Rektor Undana dengan

tembusan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

7. seorang mahasiswa hanya diperkenankan satu kali pindah

selama studi;

8. lama studi di program studi asal tetap diperhitungkan baik

pada jenjang program yang sama maupun pada jenjang

program yang lebih rendah;

9. perpindahan mahasiswa dalam lingkungan Fakultas hanya

diadakan pada awal tahun akademik;

10. mahasiswa reguler pagi dapat pindah ke program reguler sore,

sedangkan mahasiswa reguler sore tidak dapat pindah ke

program reguler pagi;

11. perpindahan antar program studi bagi mahasiswa program

pascasarjana tidak diperkenankan; dan

12. prosedur operasional baku perpindahan mahasiswa antar

program studi di lingkungan fakultas disusun oleh BAAKPSI.

Perpindahan Mahasiswa ke luar Undana

Pasal 38

(1) Perpindahan mahasiswa keluar lingkungan Undana:

a. perpindahan mahasiswa keluar lingkungan Undana

diperkenankan dengan mendapat rekomendasi dari Dekan

fakultas asal setelah mendapat persetujuan dari ketua

jurusan/ketua program studi asal;


b. perpindahan mahasiswa keluar Undana dapat diperkenankan

dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. mahasiswa mengajukan permohonan kepada Dekan yang

diketahui oleh dosen wali dan ketua program studi;

2. permohonan pindah wajib dilampiri transkrip nilai sementara;

3. masih terdaftar sebagai mahasiswa Undana dan aktif kuliah

dan tidak sedang mendapat sanksi akademik/terancam drop

out;

4. telah mengikuti kuliah minimal dua semester;

5. mendapat persetujuan dari Perguruan Tinggi tujuan;

6. permohonan pindah dikirim ke Rektor Undana untuk

mendapatkan persetujuan;

7. surat persetujuan pindah diberikan oleh Rektor disertai

transkrip nilai yang telah dicapai sebagai lampiran; dan

8. prosedur operasional baku perpindahan mahasiswa keluar

Undana disusun oleh BAAKPSI.


Pasal 39

(1) Penerimaan mahasiswa program pascasarjana diatur sebagai

berikut:

a. calon mahasiswa program pascasarjana melakukan pendaftaran

di BAAKPSI Undana pada setiap tahun ajaran baru;

b. persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

1. menyerahkan salinan ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir

oleh Perguruan Tinggi asal atau Kopertis;

2. mengisi formulir pendaftaran;

3. membawa rekomendasi (referensi) kelayakan akademik dari 2

(dua) orang dosen saat kuliah di program sarjana dari

perguruan tinggi asal;

4. dapat menyerahkan surat izin atasan bagi pelamar yang sudah

bekerja (wajib bagi PNS);

5. membayar biaya pendaftaran;

6. mengisi formulir surat jaminan biaya (instansi dan lain-lain);

7. menyerahkan pas foto warna terbaru dengan ukuran 2x3, 3x4,

dan 4x6, masing-masing dua lembar;


c. syarat diterima sebagai mahasiswa baru pasca:

1. lulus seleksi administrasi;

2. mengikuti tes Bahasa Inggris dengan membayar sesuai

ketentuan; dan

3. lulus seleksi tertulis jalur mandiri Undana

Program Studi Di Luar Kampus Utama

Pasal 40

(1) Penerimaan mahasiswa baru Program Studi Di Luar Kampus Utama

diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

(2) Pedoman pelaksanaan Program Studi Di Luar Kampus Utama

disusun oleh LP3M, yang meliputi panduan akademik dan non-

akademik:

a. panduan akademik meliputi: pendidikan dan penelitian

mahasiswa;

b. pedoman pendidikan mahasiswa meliputi: kurikulum, RPS,

rancangan tugas pembelajaran dan penilaian, tutorial tatap muka,

tutorial terpadu, dan belajar jarak jauh (BJJ);

c. pedoman penelitian mahasiswa meliputi: proses dan bentuk

pembelajaran serta arah dan sifat hasil penelitian mahasiswa; dan

d. panduan non-akademik meliputi: manajemen dan tata kelola,

mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia (pendidik dan

tenaga kependidikan), pembiayaan, sarana dan prasarana, serta

kerja sama.

Akademi Komunitas

Pasal 41

(1) Penerimaan mahasiswa baru akademi komunitas diatur tersendiri

dengan Peraturan Rektor.

(2) Pedoman pelaksanaan pendidikan akademi komunitas disusun oleh

LP3M, yang meliputi panduan akademik dan non-akademik:

a. panduan akademik meliputi: pendidikan dan penelitian

mahasiswa;

b. pedoman pendidikan mahasiswa meliputi: kurikulum, RPS,

rancangan tugas pembelajaran dan penilaian, tutorial tatap muka,

tutorial terpadu, dan belajar jarak Jauh (BJJ);


c. pedoman penelitian mahasiswa meliputi: proses dan bentuk

pembelajaran serta arah dan sifat hasil penelitian mahasiswa; dan

d. panduan non-akademik meliputi: manajemen dan tata kelola,

mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia (pendidik dan

tenaga kependidikan), pembiayaan, sarana dan prasarana, serta

kerjasama.

Mahasiswa Asing

Pasal 42

(1) Warga negara asing yang dapat menjadi mahasiswa di perguruan

tinggi terdiri atas warga negara asing yang berada di luar negeri atau

yang berada di Indonesia.

(2) Persyaratan bagi warga negara asing untuk menjadi calon

mahasiswa di Undana meliputi:

a. memenuhi persyaratan akademik;

b. memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan

mengikuti pendidikan;

c. memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi;

d. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia; dan

e. mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan

ketentuan Undana.

(3) Warga negara asing yang berada di luar negeri dan diterima di

Undana, mengurus visa ke Perwakilan Republik Indonesia tempat

yang bersangkutan berdomisili/tinggal dengan menggunakan surat

keterangan atau pernyataan diterima oleh Undana.

(4) Warga negara asing yang sudah berada di wilayah Negara Republik

Indonesia dan diterima di Undana, mengurus izin tinggal sesuai

peraturan perundang-undangan dengan menggunakan izin belajar

dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenritekdikti.

(5) Warga negara asing yang belajar di Undana, wajib memperpanjang

izin belajar dan izin tinggal sesuai dengan lama pendidikan di

perguruan tinggi yang diikuti dan peraturan perundang-undangan,

setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan Undana.

(6) Persyaratan izin belajar mahasiswa asing, meliputi:

a. hasil pindaian surat permohonan izin belajar bagi mahasiswa

asing dari Perguruan Tinggi yang ditujukan kepada Direktur

Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi;

b. informasi terkait program studi dan data pribadi;


c. hasil Pindaian Surat diterima di PerguruanTinggi (LOA);

d. hasil pindaian ijazah atau transkrip akademik;

e. hasil pindaian paspor;

f. hasil pindaian surat pernyataan untuk:

1. tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia;

2. tidak berpartisipasi di dalam aktivitas politik;

3. mematuhi Peraturan perundang-undangan yang ada di

Indonesia;

g. hasil pindaian surat pernyataan dari penjamin atau penanggung

jawab selama belajar;

h. hasil pindaian surat keterangan jaminan pembiayaan;

i. hasil pindaian surat keterangan sehat; dan

j. hasil pindaian foto berwarna ukuran paspor.

(7) Jumlah mahasiswa asing paling banyak 10% (sepuluh persen) pada

Program Studi Ilmu Kedokteran dan paling banyak 20% (duapuluh

persen) pada program studi di luar ilmu kedokteran.

(8) Prosedur operasional baku mahasiswa asing disusun oleh BAAKPSI.

Pendidikan Profesi

Pasal 43

(1) Calon mahasiswa pendidikan profesi Undana adalah sarjana yang

berasal dari program pendidikan sarjana Undana dan/atau luar

Undana.

(2) Calon mahasiswa pendidikan profesi wajib mengikuti ujian masuk

yang ditetapkan oleh Universitas.

(3) Tata cara penerimaan mahasiswa baru pendidikan profesi diatur

oleh Universitas. ( POB diatur oleh BAAKPSI )

Pendidikan Vokasi

Pasal 44

(1) Penerimaan mahasiswa pendidikan vokasi (program diploma

dan/atau akademik komunitas) berdasarkan hasil ujian tertulis

yang dilakukan oleh Undana.

(2) Tata cara penerimaan mahasiswa baru program diploma dan/atau

akademik komunitas diatur lebih lanjut melalui Peraturan Rektor.


Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik

Pasal 45

(1) Setiap mahasiswa program diploma, sarjana dan pascasarjana

Undana wajib melakukan registrasi administrasi (membayar biaya

pendidikan) dan registrasi akademik (pengambilan mata kuliah)

pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

dalam kalender akademik.

(2) Mahasiswa membayar biaya pendidikan dengan melakukan

pembayaran langsung ke bank yang ditunjuk.

(3) Pengambilan mata kuliah pada awal semester berjalan dilakukan

dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara offline dan/atau

online dengan syarat telah:

a. membayar uang kuliah/SPP/ UKT secara online;

b. mengambil KHS semester sebelumnya secara on line;

c. memperhatikan dan mempertimbangkan beban studi mengacu

pada Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh pada akhir

semester sebelumnya seperti pada Tabel 4 berikut;

d. diketahui dan disetujui oleh dosen penasehat akademik (PA)

tentang mata kuliah dan/atau jumlah SKS yang diambil.

Tabel 4. Beban Studi Mahasiswa Menurut Indeks Prestasi Semester

Indeks Prestasi Semester (IPS) Beban Studi

3,00–4,00 22–24 sks

2,50–2,99 19–21 sks

2,00–2,49 16–18 sks

1,51–1,99 12–15 sks

≤ 1,50 12 sks

(4) Beban studi mahasiswa semester 1 (satu) dan 2 (dua) program

sarjana, merupakan satu paket studi dengan jumlah masing-masing

20 sks.

(5) Proses registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan

selesai apabila:

a. mahasiswa mengunduh dan mencetak Kartu Rencana Studi (KRS)

dari SIAKAD Undana.


b. KHS semester sebelumnya dan KRS telah ditantatangani oleh

dosen PA dan ketua program studi dan menyerahkan sesuai

peruntukannya.

(6) Rencana studi mahasiswa yang tidak mendapat pengesahan dosen

PA sampai batas waktu konsultasi rencana studi berakhir

dinyatakan tidak sah (dibatalkan).

(7) Dalam hal terdapat perbedaan antara KRS on-line dengan KRS yang

dimiliki oleh mahasiswa maka yang berlaku secara sah adalah KRS

yang ada pada arsip Sub bagian Pendidikan Fakultas.

(8) Pelanggaran terhadap jadwal registrasi akademik sesuai yang

ditetapkan pada kalender akademik, baik yang disebabkan oleh

karena kelalaian mahasiswa, maupun yang disebabkan oleh dosen

PA, dikenakan sanksi yang diatur tersendiri berdasarkan

kewenangan masing-masing fakultas.

(9) Bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik tidak

diperkenankan untuk mengikuti perkuliahan dan/atau layanan

akademik lainnya.

(10) Registrasi akademik untuk program pascasarjana diatur oleh PPs

UPT Perpustakaan

Pasal 46

(1) Setiap mahasiswa program diploma, sarjana dan pascasarjana

Undana wajib mendaftarkan diri sebagai anggota UPT Perpustakaan

Undana.

(2) Setiap mahasiswa yang sudah sah menjadi anggota perpustakaan

Undana wajib mentaati segala peraturan yang berlaku.

(3) Prosedur dan tata cara peminjaman dan penggunaan buku serta

fasilitas lainnya diatur lebih lanjut oleh UPT Perpustakaan mengacu

pada Peraturan Rektor Nomor 01 tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan UPT Perpustakaan Universitas Nusa Cendana

Pasal 47

(1) Setiap sivitas akademika Undana wajib melakukan serah-simpan

dan unggah karya ilmiah atau karya akademik lainnya melalui

repositori UPT Perpustakaan (http://docrepositori.undana.ac.id) atau

media publikasi online lainnya sesuai aturan yang berlaku.

http://docrepositori.undana.ac.id/


(2) Prosedur dan tata cara serah-simpan dan unggah karya ilmiah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh UPT

Perpustakaan mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 03 tahun

2018 tentang Wajib Serah-simpan dan Unggah Karya Ilmiah Sivitas

Akademika Undana

Semester Antara

Pasal 48

(1) Semester antara sebagai satuan waktu dilaksanakan antara akhir

semester genap dan awal semester gasal, yaitu bulan Juli s/d

Agustus.

(2) Pendaftaran kegiatan akademik pada semester antara dilakukan

secara off-line dan on-line.

(3) Pelaksanaan kegiatan akademik pada semester antara sesuai dengan

sistem kredit semester.

(4) Peserta kegiatan akademik pada semester antara adalah mahasiswa

yang ingin:

a. mempercepat penyelesaian studi; dan

b. memprogram matakuliah yang tidak lulus pada semester

sebelumnya.

(5) Beban studi mahasiswa pada semester antara maksimal 9 sks

termasuk 2-4 sks matakuliah baru untuk mahasiswa program

sarjana dan maksimal 4 sks untuk program pascasarjana.

(6) Perkuliahan semester antara dapat dilaksanakan apabila peserta

setiap matakuliah minimal 5 orang.

(7) Untuk mengikuti semester antara, mahasiswa wajib mendaftar di

BAAKPSI.

(8) Biaya penyelenggaraan semester antara diatur tersendiri dengan SK

Rektor.

(9) Penyelenggaraan semester antara meliputi kegiatan tatap muka,

praktikum, tugas terstruktur, tugas mandiri dan ujian akhir.

(10) Nilai perbaikan matakuliah yang diambil pada semester antara

maksimal B+ sedangkan nilai matakuliah baru sesuai nilai akhir

yang diperoleh mahasiswa.

(11) Hal-hal lain tentang semester antara yang belum diatur dalam

ketentuan ini akan diatur melalui SK Rektor.

(12) Prosedur operasional baku semester antara disusun oleh BAAKPSI.


Matrikulasi Pasal 49

(1) Matrikulasi sebagai kegiatan pembelajaran untuk menyetarakan

kemampuan akademik awal (entry behavior) mahasiswa baru,

khususnya mata kuliah dasar.

(2) Semua mahasiswa baru wajib mengikuti program matrikulasi.

(3) Pelaksanaan matrikulasi dilakukan oleh fakultas/program studi.

(4) Materi matrikulasi terdiri atas materi tingkat universitas (umum)

dan materi dasar fakultas (khusus) atas persetujuan rektor.

(5) Materi dan instrumen penilaian matrikulasi tingkat universitas,

disusun dan dikembangkan oleh lembaga pembinaan dan

pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu (LP3M).

(6) Pelaksanaan program matrikulasi berlangsung dari bulan Juli s/d

Agustus setiap tahun dan lamanya setara 12 s/d 16 minggu

pertemuan efektif termasuk ujian.

(7) Pendaftaran mahasiswa matrikulasi dilaksanakan di BAAKPSI.

(8) Matrikulasi mahasiswa baru program pascasarjana diatur oleh PPs.

(9) Mahasiswa yang tidak mengikuti matrikulasi atau tidak memenuhi

tingkat kehadiran 80% (10-12) tatap muka wajib mengikuti program

matrikulasi tahun berikutnya.

(10) Mahasiswa yang tidak memiliki sertifikat matrikulasi, tidak

diperbolehkan mengikuti wisuda.

(11) Ketentuan lain yang belum diatur dalam pasal ini akan ditetapkan

melalui keputusan rektor.

Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru

Pasal 50

(1) Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru

(PKKMB):

a. pendaftaran mahasiswa program PKKMB dilaksanakan oleh

BAAKPSI, sementara penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh

wakil Rektor bidang kemahasiswaan;

b. pelaksanaan program PKKMB setara 40 jam efektif termasuk

ujian;

c. mahasiswa yang tidak mengikuti PKKMB atau tidak memenuhi

frekuensi kehadiran 80% perkuliahan/tatap muka dinyatakan


TIDAK LULUS dan wajib mengikuti program PPKKBMB tahun

berikutnya.

(2) Pendidikan Karakter/Basic Study Skills:

pendidikan karakter adalah pendidikan yang menanamkan

kebiasaan tentang hal baik sehingga peserta didik menjadi faham

(kognitif) tentang mana yang benar dan yang salah, yang baik dan

buruk, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa

melakukannya (psikomotor).

a. pendaftaran mahasiswa pendidikan karakter/basic study skill

dilaksanakan oleh BAAKPSI, sementara penyelenggaraannya

dikoordinasikan oleh LP3M;

b. pelaksanaan program pendidikan karakter/basic study skill setara

12-14 minggu pertemuan efektif;

(3) Kursus bahasa Inggris Intensif bagi Mahasiswa Baru (IEC):

a. pendaftaran mahasiswa kursus bahasa Inggris oleh BAAKPSI,

sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh UPT Pusat

Bahasa;

b. pelaksanaan kursus bahasa Inggris setara 90 jam efektif termasuk

ujian dengan jumlah tatap mukaminimal 16 kali;

c. mahasiswa yang tidak mengikuti kursus bahasa Inggris atau tidak

memenuhi frekuensi kehadiran 80% perkuliahan/tatap muka

dinyatakan TIDAK LULUS dan wajib mengikuti program IEC

tahun berikutnya.

Cuti Kuliah

Pasal 51

(1) Cuti kuliah adalah penundaan kegiatan akademik maksimum dua

(2) semester selama masa studi dengan seizin Rektor dan tidak

dalam semester berurutan.

(2) Permohonan cuti kuliah dan permohonan aktif kuliah setelah cuti

diajukan oleh mahasiswa kepada Rektor melalui direktur PPs/dekan

setelah disetujui oleh dosen penasehat akademik, dan ketua

program studi.

(3) Prosedur operasional baku cuti kuliah disusun oleh BAAKPSI.

(4) Mahasiswa tidak dapat mengambil cuti pada awal semester

(Semester 1 dan 2) dan menjelang akhir batas studi (Semester 13

dan Semester 14) karena terjadi hal luar biasa.


Modifikasi dan Pembatalan Mata Kuliah

Pasal 52

(1) Perubahan/Modifikasi Rencana Studi:

a. perubahan/modifikasi rencana studi adalah perubahan berupa

penambahan dan/atau penggantian mata kuliah tertentu dari

rencana studi yang telah disusun dan disetujui sebelumnya,

paling lambat setelah dua minggu perkuliahan;

b. penambahan dan/atau penggantian mata kuliah mengacu pada

batas maksimum beban SKS dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

yang diperoleh mahasiswa;

c. prosedur operasional baku perubahan/modifikasi matakuliah

disusun oleh BAAKPSI.

(2) Pembatalan Matakuliah:

a. pembatalan matakuliah merupakan keputusan mahasiswa

dan/atau dosen pembimbing akademik untuk meniadakan satu

atau lebih matakuliah yang telah ditetapkan dalam kartu rencana

studi paling lambat pada minggu ke empat perkuliahan; dan

b. prosedur operasional baku pembatalan matakuliah disusun oleh

BAAKPSI.

(3) Formulir perubahan/modifikasi dan pembatalan matakuliah

disiapkan oleh BAAKPSI.

(4) Penyelesaian proses penambahan dan/atau penggantian mata

kuliah harus ditandai dengan pengunduhan/pencetakan KRS on-line

dan diserahkan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).

(5) Modifikasi dilaksanakan sesuai kalender akademik.

(6) Mahasiswa yang tidak membatalkan dan/atau tidak mengikuti

perkuliahan dari satu atau beberapa mata kuliah setelah melewati

batas waktu pembatalan, tanpa alasan yang dapat dibenarkan,

dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut dan diberi nilai nol

(0).

Dosen Penasehat Akademik

Pasal 53

(1) Kepenasehatan akademik berupa bimbingan diberikan kepada setiap

mahasiswa oleh seorang dosen sebagai Penasehat Akademik (PA)


bertujuan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya sesuai

batas waktu studi, dan meningkatkan mutu lulusan.

(2) Penasehat akademik dilaksanakan oleh tenaga fungsional akademik

tetap yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan fungsi sebagai

berikut:

a. memberikan arahan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana

studi, mengisi Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi (KRS

dan KHS);

b. membantu mahasiswa agar dapat mengatasi masalah belajar yang

dihadapi;

c. membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan

kebiasaan belajar yang baik; dan

d. memberi rekomendasi/memberi pertimbangan tentang jumlah

SKS yang berhak diprogramkan berdasarkan tingkat keberhasilan

ataupun kemunduran belajar mahasiswa untuk kebutuhan yang

relevan.

(3) Tugas Penasihat Akademik mencakup:

a. memberikan pertimbangan dan petunjuk kepada mahasiswa

dalam pengisian kartu rencana studinya (KRS) dan kartu hasil

studi (KHS);

b. memberi persetujuan terhadap rencana studi yang telah disusun

oleh mahasiswa serta hasil yang telah dicapai pada setiap

semester; dan

c. dapat meminta bantuan pada unit kerja lain yang terkait dalam

usaha memberikan bimbingan yang efektif bagi mahasiswa yang

dibimbing.

(4) Pengangkatan dosen penasehat akademik dilakukan oleh dekan.

(5) Kartu monitoring pelaksanaan tugas dosen penasehat akademik

dalam layanan kepanasehatan disusun oleh masing-masing program

studi.

(6) Layanan kepanasehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

meliputi:

a. yudisium dan konsultasi mahasiswa;

b. memberikan pertimbangan topik/judul penelitian mahasiswa; dan

c. memberi pertimbangan untuk mengatasi persoalan akademik/non

akademik mahasiswa.

(7) Dosen yang mengabaikan tugas sebagai penasehat akademik diberi

sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.


BAB VI

PERKULIAHAN, TUTORIAL DAN ASISTENSI

Perkuliahan

Pasal 54

(1) Setiap mahasiswa wajib mendaftarkan diri sebagai peserta suatu

mata kuliah secara offline dan on line.

(2) Jumlah mahasiswa program sarjana per kelas per matakuliah

bidang IPS berkisar dari 5 sampai 45 orang, dan IPA 5 sampai 35

orang; sementara jumlah mahasiswa program pascasarajana per

kelas per matakuliah sebanyak 5 sampai 20 orang.

(3) Peserta matakuliah yang melebihi ketentuan maksimal pada butir 2

wajib dibagi dalam kelas paralel.

(4) Prosedur operasional baku pendaftaran matakuliah disusun oleh

program studi.

Pasal 55

(1) Bentuk perkuliahan mencakup: tatap muka, seminar, simposium,

diskusi, responsi dan tutorial, lokakarya, praktikum, kerja lapangan,

dan/atau kegiatan ilmiah lain yang relevan.

(2) Penyelenggaraan Perkuliahan:

a. penyelenggaraan perkuliahan merupakan tugas dan

tanggungjawab semua unsur pimpinan (dosen dan kependidikan),

unit pelaksana teknis-edukatif baik pada tingkat universitas,

fakultas maupun program studi;

b. kewenangan setiap dosen dalam memberikan kuliah disesuaikan

dengan Bab IV Pasal 8;

c. dosen secara mandiri atau dalam satu tim/kelompok keilmuan

wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Satuan Acara

Perkuliahan (SAP) untuk semua mata kuliah sebelum

perkuliahan;

d. RPS dan RPP/SAP dibuat rangkap 4 (fakultas, program studi,

BAAKPSI, dan dosen yang bersangkutan),dan disahkan oleh ketua

program studi;


e. dosen wajib menyerahkan RPS pada unit terkait paling lambat

seminggu sebelum masa perkuliahan dimulai;

f. RPS dan RPP/SAP wajib diunggah pada SIAKAD dan/atau e-

learning Undana; dan

g. RPS matakuliah tersebut wajib diperbaharui mengikuti

perkembangan IPTEKS dan tuntutan masyarakat.

(3) Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan perkuliahan

sebagimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. penyelenggaraan kuliah diatur oleh program studi di bawah

koordinasi wakil dekan bidang akademik;

b. penyusunan jadwal kuliah layanan lintas fakultas mengikuti

jadwal fakultas yang bersangkutan;

c. penyusunan jadwal kuliah dari kelompok mata kuliah lain

dilakukan oleh pimpinan fakultas dan/atau pimpinanunit

pelaksana teknis (UPT);

d. penyusunan jadwal mata kuliah praktikum dilakukan bersama-

sama oleh ketua program studi dan kepala laboratorium; dan

e. pembebanan mata kuliah bagi para dosen ditetapkan oleh ketua

program studi dan disahkan oleh direktur PPs/dekan.

(4) Tata tertib perkuliahan dan sanksi diatur dalam pedoman tersendiri

oleh ketua program studi dan disahkan oleh direktur PPs/dekan.

Administrasi Perkuliahan

Pasal 56

(1) Administrasi perkuliahan berkaitan dengan pencatatan kehadiran

dosen dan mahasiswa serta pencatatan lainnya yang relevan

dibawah koordinasi ketua program studi dan Subbagian Akademik.

(2) Daftar Hadir perkuliahan mahasiswa diunduh dari SIAKAD atau

e-learning Undana.

(3) Mekanisme administrasi perkuliahan lainnya diatur tersendiri oleh

PPs/fakultas/program studi.


E-learning, Tutorial dan Asistensi

Pasal 57

(1) E-Learning dapat diterapkan pada sebagian atau seluruh mata

kuliah pada Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU/PJJ)

dengan tetap mengacu pada sistem Satuan Kredit Semester;

(2) Fakultas/Program Studi hanya dapat menyelenggarakan pendidikan

jarak jauh melalui penyelenggaraan e-learning setelah mendapat izin

dari Rektor;

(3) Program Studi reguler dapat menerapkan e-learning sebagai

pelengkap kegiatan pembelajaran model konvensional (blended

learning) dan diatur dengan peraturan/surat keputusan dekan;

(4) Proses perkuliahan konvensional pada program studi reguler yang

dapat digantikan dengan e-learning harus merupakan satu bentuk

yang terprogram dalam RPS dan bukan merupakan acara yang

sifatnya insidental.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan e-learning

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur

lebih lanjut dengan Keputusan Rektor Nomor 18/PP/2018 tentang

Penyelenggaraan Pembelajaran Berbasis E-Learning di Universitas

Nusa Cendana.

Pasal 58

(1) Tutorial adalah kegiatan pembelajaran terstruktur yang dibimbing

oleh dosen atau asisten dosen yang bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman materi kuliah melalui latihan soal, diskusi, atau

kegiatan terbimbing lainnya.

(2) Dalam melaksanakan tutorial atau kegiatan pembelajaran lainnya,

dosen dapat dibantu oleh asisten dosen.

(3) Jika dibantu oleh asisten, maka materi dan tugas-tugas untuk

tutorial diberikan atau dikoordinasikan oleh dosen pengampu

matakuliah.

(4) Dalam melaksanakan asistensi, asisten dosen wajib melaporkan

hasilnya kepada dosen pengampu matakuliah sesuai waktu yang

ditetapkan.

(5) Hasil tutorial menjadi bagian penilaian kelulusan matakuliah yang

dikompilasikan dengan hasil penilaian dari kegiatan-kegiatan

lainnya.


(6) Mekanisme penerapan asistensi dalam proses pembelajaran diatur

melalui Peraturan Rektor Nomor 02 tahun 2018 tentang Asistensi

dalam Sistem Pembelajaran di Universitas Nusa Cendana..

BAB VII

PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN, DAN HASIL BELAJAR

Penilaian Proses Pembelajaran

Pasal 59

(4) Penilaian proses pembelajaran dapat berupa kuis, assesment, dan

pekerjaan rumah (PR).

(5) Penilian proses pembelajaran dalam bentuk kuis dimaksudkan

untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa untuk suatu

subbab, bab, modul atau sebagian lingkup perkuliahan yang

dilaksanakan di kelas pada jadwal perkuliahan atau responsi dengan

atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.

(6) Penilian proses pembelajaran dalam bentuk assessment

dimaksudkan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa

untuk untuk suatu subbab, bab, modul atau sebagian lingkup

perkuliahan yang dilaksanakan di kelas atau laboratorium.

(7) Tugas terstruktur dalam bentuk Pekerjaan Rumah (PR) merupakan

tugas yang diberikan kepada mahasiswa, baik secara perorangan

maupun secara berkelompok, untuk diselesaikan di luar kelas dan

di luar jadwal perkuliahan yang dapat:

a. berupa penyelesaian soal-soal, memahami bacaan/textbook,

menyusun makalah, membuat proyek kecil, melatih

ketrampilan tertentu atau tugas lainnya; dan

b. dipresentasikan di kelas pada jadwal responsi atau pada

jadwal kuliah untuk mendapatkan apresiasi, penilaian,

pembahasan dan umpan balik.

(8) Dalam pemberian tugas terstruktur/pekerjaan rumah dalam bentuk

penyusunan makalah, dosen wajib:

a. memberikan sistematika/outline penulisan mengacu pada

rancangan tugas dalam RPS; dan

b. mengarahkan mahasiswa menerapkan keterampilan berpikir

tinggi (higher order thinking) atau metakognisi.

(9) Hasil-hasil penilaian kuis, assessment, dan pekerjaan rumah:


a. dikembalikan kepada mahasiswa dan dievaluasi oleh dosen

sebagai umpan balik bagi mahasiswa maupun dosen selama

perkuliahan berjalan,

b. dosen/tim pengasuh mata kuliah dapat melakukan upaya-upaya

perbaikan pembelajaran dan diharapkan mencegah kegagalan

mahasiswa pada matakuliah yang bersangkutan pada akhir

semester.

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 60

(1) Ruang lingkup penilaian dilakukan sesuai dengan Rencana

Pembelajaran Semester (RPS).

(2) Penilaian hasil belajar dilakukan secara obyektif, menyeluruh dan

berkesinambungan terhadap penguasaan kompetensi keilmuan.

(3) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan

secara berkala dalam bentuk tugas, tes, praktikum dan

pengamatan langsung/tidak langsung.

(4) Bentuk Penilaian berupa:

a. penilaian hasil belajar mahasiswa diadakan dalam bentuk tes dan

non tes;

b. bentuk tes yang digunakan adalah esai dan obyektif atau kedua-

duanya;

c. penilaian dalam bentuk non tes (rubrik penilaian) berupa

penyajian tugas, laporan, seminar, diskusi, kerja lapangan

(praktek lapangan) dan praktikum; dan

d. sistem penilaian menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP).

(5) Jenis-jenis tes meliputi:

a. ujian mata kuliah meliputi yang terdiri atas Ujian Tengah

Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS); dan

b. ujian akhir masa studi berupa ujian

laporan/skripsi/tesis/disertasi.

(6) Bentuk penyelenggaraan ujian berupa:

a. ujian tulis MK umum dikoordinasi oleh wakil Rektor bidang

akademik/kepala UPT MKU; ujian tulis MK Penciri dikoordinasi

oleh wakil Rektor bidang akademik/ketua LP3MM; sedangkan MK

fakultas/program studi diatur oleh wakil dekan bidang akademik

dan ketua program studi sesuai kalender akademik universitas;


b. ujian praktikum diatur tersendiri sesuai karakteristik matakuliah;

dan

c. penilaian tugas dan pengamatan dilaksanakan sesuai dengan

rubrik yang disusun oleh dosen mata kuliah.

(7) Semua jenis ujian dilaksanakan di kampus, kecuali ujian praktik

lapangan dan laboratorium lapangan.

(8) Tata tertib ujian tulis diatur oleh masing-masing unit pelaksana

kegiatan akademik.

(9) Mekanisme dan penanggungjawab penyelenggaraan ujian

matakuliaholehdirektur di tingkat PPs dan dekan di tingkat fakultas.

Sistem penilaian berkenaan dengan

penetapan pengukuran hasil belajar

Pasal 61

(1) Sistem penilaian berkenaan dengan penetapan pengukuran hasil

belajar yang ditempuh mahasiswa, dinyatakan dalam angka pada

skala 0 s/d 100.

(2) Sasaran yang diukur untuk menentukan skor nilai mentah dari hasil

belajar mahasiswa, meliputi:

a. bagian teori yang terdiri atas:

1. Penyelesaian Tugas (PT);

2. Pengamatan/soft skills (NP);

3. Ujian Tengah Semester (UTS); dan

4. Ujian Akhir Semester (UAS).

b. Bagian praktikum (untuk matakuliah berpraktikum).

(3) Komponen-komponen nilai pengamatan/soft skill (NP) pada ayat (2)

huruf (a) butir (2) minimal terdiri atas kemampuan berkomunikasi,

kemampuan berpikir/bernalar dan menyelesaikan masalah,

kerjasama tim, pengelolaan informasi, etika-moral, dan ketrampilan

kepemimpinan.

(4) Komponen-komponen nilai untuk bagian praktikum pada ayat (2)

huruf (b), meliputi kesiapan/pre tes, ketaatan terhadap prosedur,

sikap kerjasama kelompok, hasil kerja dan laporan.

(5) Bobot dari setiap sasaran penilaian pada butir (2), ditetapkan

sebagai berikut :


a. Bobot Bagian Teori (BBT = Beban SKS Teori/Beban SKS

Matakuliah) dengan perinciannya seperti berikut:

1. Nilai Tugas (NT) : 15 % dari BBT

2. Nilai Pengamatan/soft skills (NPs) : 25 % dari BBT

3. Nilai Ujian Tengah Semester (NTS) : 30 % dari BBT

4. Nilai Ujian Akhir Semester (NAS) : 30 % dari BBT

b. Bobot Bagian Praktikum (BBP = Beban SKS Praktikum/Beban

SKS Matakuliah).

(6) Perhitungan nilai akhir mahasiswa berdasarkan pembobotan yang

ditetapkan adalah

NA = BBT (0.15 x NT + 0.25 x NPs + 0.30 x NTS + 0.30 x NAS ) + BBP x NP

dimana: NA = Nilai Akhir dan NP = Nilai Praktikum.

Contoh :

a. Matakuliah Kimia Dasar dengan bobot 4 SKS (3-1). Seorang

mahasiswa memperoleh NT = 80, NPs = 80, NTS = 70, NAS = 60

dan NP = 80 maka sesuai dengan pembobotan diperoleh BBT = ¾

= 0.75 dan BBP = ¼ = 0.25 sehingga Nilai Akhir mahasiswa

dimaksud adalah :

NA = 0,75 (0,15 x 80 + 0,25 x 80 + 0,30 x 70 + 0,30 x 60) + 0,25 x

80

= 0,75 (12+20+21+18) + 20 =73,25

b. Matakuliah Bahasa Indonesia 2 SKS (2-0). Seorang mahasiswa

memperoleh NT = 80, NPs = 80, NTS = 70 dan NAS = 60 maka

pembobotannya seperti berikut: BBT = 2/2 = 1 dan BBP = 0/2 =

0, sehingga:

NA = 0,15 x 80 + 0,25 x 80 + 0,30 x 70 + 0,30 x 60 = 71,0

(7) Penentuan nilai akhir hasil belajar mahasiswa program sarjana dan

pascasarjana dilakukan dengan konversi seperti pada Tabel 5.


Tabel 5. Penentuan nilai akhir hasil belajar mahasiswa dengan

konversinya

No Nilai mentah Nilai akhir Keterangan

Kelulusan Huruf Angka

1 >= 80,0 - 100 A 4.00 Lulus

2 77,5 - < 80,0 A- 3.75 Lulus

3 75,0 - < 77,5 AB 3.50 Lulus

4 72,5 - < 75,0 B+ 3.25 Lulus

5 70,0 - < 72,5 B 3.00 Lulus

6 67,5 - < 70,0 B- 2.75 Lulus

7 65,0 - < 67,5 BC 2.50 Lulus

8 62,5 - < 65,0 C+ 2.25 Lulus

9 60,0 - < 62,5 C 2.00 Lulus

10 57,5 - < 60,0 C- 1.75 Tidak Lulus

11 55,0 - < 57,5 CD 1.50 Tidak Lulus

12 52,5 - < 55,0 D+ 1.25 Tidak Lulus

13 50,0 - < 52,5 D 1.00 Tidak Lulus

14 < 50,0 E 0.00 Tidak Lulus

(8) Penentuan batas lulus ujian menggunakan pendekatan penilaian

acuan patokan (PAP) dengan patokan skor batas kelulusan ialah 60

atau nilai C dengan bobot 2,00.

Perbaikan Nilai dan Program Ulang

Pasal 62

(1) Perbaikan nilai:

a. Program ulang mahasiswa sarjana:

1. mahasiswa yang memperoleh nilai 1 (satu) dengan IPK > 2,00

tidak wajib mengikuti mata kuliah, namun yang memperoleh

nilai 0 wajib mengikuti kuliah;

2. mahasiswa yang gagal setelah tiga kali ujian satu mata kuliah

wajib diuji oleh tim dosen independen dari bidang studi sejenis

yang ditunjuk oleh dekan atas usul ketua program studi

(student appeal);

b. program ulang untuk perbaikan nilai, hanya berlaku untuk

matakuliah bernilai C, dan nilai maksimal yang dicapai adalah B+.

c. Kompensasi nilai (hanya pada akhir studi);

1. nilai 0 atau E tidak dapat dikompensasikan, sehingga nilai 0

atau E tidak diperkenankan ada dalam transkrip nilai akhir

studi mahasiswa;


2. nilai 1 (satu) dapat dikompensasikan apabila:

a) IPK 2,00 dengan maksimum 5 (lima) nilai 1;

b) dari 5 (lima) matakuliah yang bernilai 1 tidak terdapat

matakuliah penciri prodi lebih dari 3 (tiga) matakuliah; dan

c) untuk matakuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan

Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama tidak

diperkenankan dikompensasikan. Nilai minimal untuk ketiga

matakuliah tersebut adalah 2.

(2) Program ulang untuk mahasiswa PPs diatur oleh program studi.

Kemampuan Berbahasa Inggris

Pasal 63

(1) Mahasiswa wajib menguasai bahasa lnggris sebagai sarana untuk

memperlancar dan meningkatkan kualitas studinya

(2) Penguasaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandai dengan pencapaian nilai institusional TOEFL atau TOEFL

equivalence dengan skor minimal 400 untuk program diploma dan

sarjana, 425 untuk program magister, dan 450 untuk program

doktor.

(3) Penguasaan Bahasa lnggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi salah satu syarat pendaftaran bagi calon mahasiswa

pacsasarjana dan syarat untuk dapat mengikuti ujian skripsi atau

tugas akhir bagi mahasiswa program diploma dan sarjana.

(4) Kegiatan pelatihan/kursus Bahasa Inggris dilaksanakan oleh UPT

Pusat Bahasa Undana atau lembaga pelatihan/kursus lainnya.

(5) Kegiatan penilaian penguasaan Bahasa Inggris dilaksanakan oleh

UPT Pusat Bahasa Undana

(6) Mekanisme pelatihan dan penilaian penguasaan Bahasa Inggris

ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

BAB VIII

PENYUSUNAN, PERSYARATAN DAN PENILAIAN KARYA TULIS AKHIR

Pasal 64

(1) Karya tulis akhir bagi mahasiswa pada program diploma disebut

laporan akhir, program sarjana disebut skripsi, sedangkan program

magister disebut tesis, program doktor disebut disertasi.


(2) Skripsi, tesis, dan disertasi merupakan hasil penelitian yang telah

diseminarkan dan diujikan baik proposal maupun laporan hasil.

(3) Bentuk dan sistimatika laporan akhir, skripsi, tesis, dan disertasi

ditetapkan oleh universitas cq LP3M.

(4) Isi tugas laporan akhir, skripsi, tesis, dan disertasi ditetapkan oleh

dekan/direktur PPs.

Pasal 65

(1) Setiap mahasiswa program sarjana, yang menyusun tugas

akhir/skripsi dibimbing oleh dua orang dosen masing-masing

sebagai pembimbing I dan pembimbing II.

(2) Pembimbing skripsi/tugas akhir adalah dosen berjabatan serendah-

rendahnya Lektor atau sudah berpendidikan S-3, kecuali kondisi

tertentu ditetapkan oleh dekan.

(3) Penetapan pembimbing didasarkan kepada kompetensi keilmuan.

(4) Penulisan proposal untuk mahasiswa program sarjana menempuh

prosedur sebagai berikut:

a. setelah mengumpulkan minimal 100 kredit, seorang mahasiswa

boleh mengajukan permohonan melakukan penelitian, dengan

terlebih dahulu mengajukan usulan rencana penelitian/term of

reference (TOR) sesuai format yang berlaku di program studi;

b. usulan penelitian dinilai oleh tim penilai TOR yang dibentuk

program studi;

c. ketua program studi mengajukan calon pembimbing sesuai

kompetensi untuk dipertimbangkan dan diminta persetujuan

sebagai pembimbing;

d. mekanisme pengesahan usulan penelitian mengacu pada

ketentuan/peraturan yang berlaku diprogram studi, yaitu ditanda

tangani oleh ketua dan anggota pembimbing sebagai tanda

persetujuan untuk membimbing, dan disahkan oleh ketua

program studi;

e. seminar usulan penelitian wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa

setelah disetujui oleh pembimbing;

f. kriteria penilaian adalah: isi, metode, pertanggungjawaban, dan

bahasa; dan

g. rentangan skor dan tindak lanjut digambarkan oleh Tabel 6

berikut:


Tabel 6. Rentang Skor Penilaian dan Tindak Lanjut Usulan

Penelitian

Skor/Nilai Tindak Lanjut

A (>= 80) Langsung melakukan penelitian

B (>= 70) Dilakukan perbaikan sebelum turun penelitian

C (>= 60) Dilakukan perbaikan dan seminar ulang

D (< 60) Ditetapkan untuk menulis ulang

h. seminar hasil penelitian merupakan kewajiban bagi setiap

mahasiswa setelah persetujuan pembimbing;

i. jadwal dan pelaksanaannya diatur oleh ketua program studi dan

seksi seminar;

j. penilai wajib memberikan penilaian serta saran-saran perbaikan

untuk dipertimbangkan oleh pembimbing;

k. komponen penilaian adalah: isi, metode, pertanggungjawaban,

dan bahasa;

l. program studi wajib membuat POB tentang pembimbingan

skripsi/tugas akhir.

(5) Khusus bagi mahasiswa program pascasarjana perlu dibentuk

komisi pembimbing yang terdiri atas dua orang yang berfungsi

membimbing tugas akhir (tesis). Ketua komisi pembimbing adalah

yang sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian. Perubahan susunan

komisi pembimbing wajib mendapatkan persetujuan komisi

pembimbing lama, ketua program studi, dan direktur program

pascasarjana. tugas ketua komisi pembimbing bertanggungjawab

atas materi tesis, sedangkan anggota komisi bertanggungjawab atas

metode penelitian dan teknis penulisan. Ketua komisi sekaligus

bertindak sebagai dosen wali. Mekanismenya diatur sesuai

ketentuan yang berlaku (POB akan diatur tersendiri oleh

pascasarjana).

(6) Komisi pembimbing tesis mahasiswa program pascasarjana

disahkan lewat tata-cara pengesahan komisi pembimbing yang

mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di pascasarjana.

Komisi pembimbing disahkan oleh direktur PPs dengan menerbitkan

SK pengangkatan komisi pembimbing. Dalam hal berhalangan tetap

lebih dari 2 bulan (> 2 bulan) komisi pembimbing atau salah satu

anggotanya dapat diganti dengan keputusan direktur atas usul

ketua program studi.

(7) Penulisan proposal khusus untuk mahasiswa program pascasarjana

wajib menempuh prosedur sebagai berikut:


a. setelah mengumpulkan minimal 12 kredit dengan IPK3,00, setiap

mahasiswa boleh mengajukan permohonan melakukan penelitian,

dengan terlebih dahulu mengajukan usulan rencana penelitian

sesuai format yang berlaku di PPs;

b. usulan penelitian dilakukan dengan cara berkonsultasi dan

mendapat persetujuan dari komisi pembimbing;

c. mekanisme pengesahan usulan penelitian mengacu pada

ketentuan/peraturan yang berlaku di program pascasarjana, yaitu

ditanda tangani oleh ketua dan anggota komisi pembimbing

sebaga tanda persetujuan untuk membimbing, dan disyahkan

oleh ketua program studi;

d. seminar usulan penelitian wajib dilakukan setiap mahasiswa

setelah disetujui oleh komisi pembimbing;

e. kriteria penilaian adalah: Isi, Metode, Pertanggungjawaban, dan

Bahasa;

f. rentang skor dan tindak lanjut digambarkan oleh Tabel 7.

Tabel 7. Rentang Skor Penilaian dan Tindak Lanjut Usulan

Penelitian


A (>= 80) Langsung melakukan penelitian

B (>= 70) Dilakukan Perbaikan sebelum turun penelitian

C (>= 60) Dilakukan Perbaikan dan Seminar Ulang

D (< 60) Ditetapkan untuk Menulis Ulang

g. seminar hasil penelitian merupakan kewajiban bagi setiap

mahasiswa setekah persetujuan Komisi Pembimbing;

h. peserta wajib menyerahkan satu hardcopy dan softcopy hasil

penelitian;

i. jadwal dan pelaksanaannya diatur oleh ketua program studi dan

seksi seminar PPs;

j. tim penilai wajib memberikan penilaian, saran-saran dan

persetujuan perbaikan hasil penelitian yang telah diuji untuk

dipertimbangkan oleh Komisi Pembimbing;

k. nilai lulus minimal B; dan

l. Setiap program studi pada program pascasarjana wajib membuat

panduan operasional baku tentang pembimbingan tesis dan

disertasi.


Ujian dan Penentuan Kelulusan Tugas Akhir

Pasal 66

(1) Mahasiswa diperkenankan menempuh ujian Laporan Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi apabila telah melaksanakan seminar

hasil penelitian serta memenuhi persyaratan akademik dan

persyaratan administrasi yang berlaku.

(2) Mahasiswa diperkenankan menempuh ujian laporan tugas

akhir/skripsi/tesis/disertasi apabila telah lulus TOEFL dengan skor

minimal 400 bagi program diploma dan sarjana, 425 bagi program

magister dan 450 bagi program doktor, yang diterbitkan oleh Pusat

Bahasa Undana.

(3) Ketua program studi menetapkan jadwal pelaksanaan ujian

selambat-lambatnya satu minggu setelah pengajuan permohonan

ujian oleh mahasiswa.

(4) Ujian laporan tugas akhir/skripsi diadakan dalam bentuk “sidang

ujian” oleh tim penguji yang ditunjuk. Tim penguji tersebut terdiri

atas 3 (tiga) orang yaitu dua orang pembimbing skripsi dan satu

orang dosen sesuai bidang kajian.

(5) Pelaksanaan ujian laporan tugas akhir/skripsi selambat-lambatnya

satu minggu setelah penetapan jadwal ujian skripsi oleh ketua

program studi.

(6) Penyerahan naskah ujian/skripsi kepada penguji paling lambat 3

(tiga) hari sebelum hari pelaksanaan ujian.

(7) Penentuan nilai kelulusan ujian skripsi (program sarjana) adalah

seperti yang terlihat dalam Tabel 8.

Tabel 8. Rentang Skor/Nilai Ujian Skripsi


A (>= 80) Ditetapkan lulus tanpa perbaikan

B (>= 70) Ditetapkan lulus dengan perbaikan

C (>= 60) Ditetapkan dilakukan perbaikan untuk diuji

Ulang

D (< 60) Ditetapkan untuk Penelitian Ulang

(8) Setiap penguji wajib memberikan nilai kepada ketua tim penguji

segera setelah selesai ujian. Perbedaan nilai antar penguji yang satu

dengan penguji yang lain tidak lebih dari 20 nilai (dalam skala nilai

0-100). Apabila terjadi perbedaan nilai lebih dari 20 nilai, maka nilai-


nilai tersebut wajib ditinjau kembali, dirapatkan di antara penguji

dengan ketua tim penguji.

(9) Batas kelulusan ujian laporan akhir dan skripsi serendah-rendahnya

70 (skala 0–100) = B = 3 yang dihitung dengan formulasi pada

Tabel 9.

Tabel 9. Formulasi Nilai Ujian Laporan Akhir dan Skripsi

Nilai 0,3 x A + 0,2 x B + 0,2 x C + 0,3 x D

A Nilai isi/ materi

B Nilai metodologi

C Nilai bahasa

D Nilai pertanggungjawaban

(10) Pengumuman hasil ujian skripsi/tugas akhir dilaksanakan segera

ujian berakhir.

(11) Mahasiswa yang gagal, diperkenankan ujian ulang sampai dua kali

sepanjang masa studi yang diperkenankan. Ujian ulang

dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan. Mahasiswa yang

gagal dua kali ujian menyusun skripsi/tugas akhir baru untuk

diuji kembali dalam waktu lama studi yang diperkenankan.

(12) Skripsi/tugas akhir dinyatakan sah, apabila sudah ditandatangani

oleh pembimbing, penguji, dan disahkan oleh ketua program studi

dan dekan.

(13) Khusus bagi mahasiswa program pascasarjana, pengujian

tesis/disertasi menempuh prosedur berikut:

a. tesis dapat diuji setelah ada persetujuan komisi pembimbing

sesuai ketentuan yang berlaku di Pascasarjana Undana;

b. peserta wajib menyerahkan satu naskah tertulis tesis dan satu

dalam bentuk CD;

c. jadwal dan pelaksanaannya diatur oleh ketua program studi dan

seksi seminar;

d. tim penguji/penilai terdiri atas empat (4) orang: 2 komisi

pembimbing dan 2 penilai lainnya adalah penguji/penilai utama

yang ditetapkan oleh ketua program studi;

e. tim penilai wajib memberikan penilaian serta saran-saran

perbaikan untuk dipertimbangkan oleh komisi pembimbing;

f. kriteria penilaian adalah: isi, metode, pertanggungjawaban, dan

bahasa;

g. nilai lulus minimal B;

h. rentang pemberian skor terlihat dalam Tabel 10 berikut:


Tabel 10. Rentang Skor Nilai Ujian Tesis/Disertasi

No Nilai mentah Nilai Masak

Keterangan Kelulusan Huruf Angka

1 >= 80 A 4.00 Lulus

2 78,5 - < 80 A- 3.75 Lulus

3 75 - < 78,5 AB 3.50 Lulus dengan perbaikan

4 72,5 - < 75 B+ 3.25 Lulus dengan perbaikan

5 70 - < 72,5 B 3.00 Lulus dengan perbaikan

BAB IX

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI DAN PEMUTUSAN HAK STUDI

PROGRAM SARJANA

Pasal 67

(1) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program sarjana dilakukan

terhadap pencapaian hasil/kompetensi belajar mahasiswa yang

dilakukan periodik.

(2) Evaluasi keberhasilan studi program sarjana sebagaima dimaksud

pada ayat (1) diadakan pada:

a. setiap akhir semester;

b. dua tahun pertama atau pada akhir semester IV sebagai masa

evaluasi tahap pertama;

c. empat tahun pertama atau pada akhir semester VIII sebagai masa

evaluasi tahap kedua; dan

d. evaluasi akhir program.

(3) Tujuan evaluasi keberhasilan studi sebagimana dimaksud pada ayat

(1) dan (2) untuk:

a. mengevaluasi keberhasilan studi pada akhir semester adalah:

1. mengetahui Indeks Prestasi Semester (IPS);

2. mengetahui jumlah sks yang telah dicapai (SKSD);

3. mengetahui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai; dan

4. menetapkan beban belajar mahasiswa untuk semester berikut

sesuai ketentuan yang ada; dan

b. mahasiswa yang mencapai IPK pada semester II (dua) < 2,00

dengan SKSD kurang dari 12 sks wajib diberikan peringatan

tertulis oleh dosen penasehat akademik pada kartu hasil studi

mahasiswa.


Pasal 68

(1) Perhitungan IPK dan SKSD dalam rangka evaluasi keberhasilan

studi mahasiswa dilakukan terhadap semua matakuliah yang

mempunyai nilai ≥ 2,0 atau C

(2) Mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan studi pada program

sarjana pabila:

a. telah lulus ujian semua matakuliah dalam paket kurikulum yang

berlaku;

b. mata kuliah Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan

Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan tidak bernilai 1 (D);

dan

c. telah lulus ujian skripsi.

Pasal 69

(1) Pemutusan hak studi mahasiswa dilakukan:

a. pada akhir semester IV jika seorang mahasiswa mencapai IPK

kurang dari 2,00 dengan SKSD kurang dari 48 SKS;

b. pada akhir semester VIII bila mahasiswa mencapai IPK kurang

dari 2,00 dengan SKSD kurang dari 96 sks; dan

c. melewati batas studi maksimal atau melewati masa studi XIV

semester tanpa mengambil cuti.

(2) Bagi mahasiswa yang telah melampui batas studi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c tetapi pernah mengambil cuti,

mahasiswa tersebut dapat diberikan dispensasi satu semester untuk

1 kali cuti dan dua semester untuk 2 kali cuti yang tidak secara

berurutan.

(3) a. Pemutusan hak studi sementara bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi 1 (satu) semester, dapat

melanjutkan studi pada semester berikutnya dengan membawa surat keterangan aktif kembali kuliah dari Dekan dengan

mendapat persetujuan Ketua Program Studi b. Pemutusan Hak Studi atau Drop Out, dapat diberikan kepada

mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi secara berturut-turut dua semester.

c. Mahasiswa yang telah diputuskan hak studinya dapat

memperoleh transkrip nilai yang dicapai.

d. Pemutusan hak studi mahasiswa ditetapkan dengan Surat

Keputusan Rektor.


(4). Prosedur operasional baku pemutusan hak studi disusun oleh

BAAKPSI.

Pasal 70 Pemutusan Piutang

a. Bagi mahasiswa yang telah diputuskan hak studinya dapat dilakukan penghapusan piutang

b. Penghapusan piutang bagi mahasiswa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor

c. Prosedur Operasional Baku penghapusan piutang akan disusun oleh BAUK.


Pasal 71

(1) Evaluasi keberhasilan studi diadakan melalui peringatan tertulis

oleh direktur kepada mahasiswa yang mencapai IPK ≤ 2,75 dengan

SKSD ≤ 8 sks pada semester I (pertama).

(2) Pemutusan hak studi mahasiswa dilakukan apabila:

a. pada akhir semester IV atau pada akhir tahun kedua mahasiswa

mencapai IPK < 3,0 dengan SKSD <34 SKS; dan

b. mahasiswa yang belum mampu menyelesaikan studi dalam empat

tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

(3) Pemutusan hak studi mahasiswa ditetapkan dengan Surat

Keputusan Rektor.

(4) Prosedur operasional baku pemutusan hak studi disusun oleh

BAAKPSI

Yudisium dan Predikat Kelulusan

Pasal 72

(1) Yudisium ditetapkan berdasarkan indeks prestasi kumulatif (IPK)

yang dicapai.

(2) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus

apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan

memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh

program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar

atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).


(3) Predikat yudisium bagi mahasiswa program diploma dan sarjana

diatur pada Tabel 11.

Tabel 11. Predikat Yudisium bagi Mahasiswa Program Diploma dan

Sarjana

Rentangan I P K Predikat Yudisium

2,76 s/d 3,00 Memuaskan

3,01 s/d 3,50 Sangat memuaskan

> 3,51 (tiga koma lima puluh) Pujian

(4) Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan dengan

memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun plus 1 tahun

untuk program sarjana.

(5) Yudisium program diploma dan sarjana ditetapkan oleh

dekan/kepala UPT akademik dan dikukuhkan oleh Rektor pada

upacara wisuda termasuk pemberian dan penggunaan gelar sesuai

peraturan yang berlaku.

(6) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister,

program magister terapan, program doktor, dan program doktor

terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban

belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan

yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi

kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol

nol).

(7) Predikat kelulusan untuk program pascasarjana dapat dilihat pada

Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12. Predikat Kelulusan untuk Program Pascasarjana

Rentangan IPK Predikat



> 3,75 (tiga koma tujuh lima) Pujian Keterangan: 1. Lulus dengan pujian: IPK > 3,75 tanpa nilai C dan dalam kurun waktu

maksimal 6 (enam) semester.

2. Sangat memuaskan: IPK 3,51 – 3,75 dengan satu nilai C dalam kurun

waktu lebih dari 6 (enam) semester.

3. Memuaskan: IPK < 3,50 dengan beberapa nilai C asal IPK minimal 3,0

(8) Predikat kelulusan untuk program profesi dapat dilihat pada Tabel

13 sebagai berikut:


Table 13. Predikat Kelulusan untuk Profesi

Rentangan IPK Predikat



3,75 s/d 4,00 Pujian

Keterangan: 1. Lulus dengan pujian: IPK > 3,76 tanpa nilai C dan dalam kurun waktu

maksimal 4 (empat) semester.

2. Sangat memuaskan: IPK 3,51 – 3,75 dengan satu nilai C dalam kurun

waktu lebih dari 4 (empat) semester.

3. Memuaskan: IPK < 3,50 dengan beberapa nilai C asal IPK minimal 3,0

Hak Lulusan

Pasal 73

(1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program

magister, program magister terapan, program doktor, dan program

doktor terapan;

b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;

c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai

dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki

prestasi di luar program studinya;

d. gelar; dan

e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh


Gelar

Pasal 74

(1) Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua

persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi

dan dinyatakan lulus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(2) Gelar yang diperoleh dari perguruan tinggi Indonesia harus

menggunakan Bahasa Indonesia.


(3) Penulisan gelar yang diperoleh dari perguruan tinggi Indonesia harus

mengikuti kaidah Bahasa Indonesia.

(4) Penulisan gelar untuk lulusan pendidikan tinggi terdiri atas:

a. sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program studi sarjana

dengan mencantumkan huruf “S.” dan diikuti dengan inisial gelar;

b. magister, ditulis di belakang nama lulusan program studi

magister, dengan mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan

inisial gelar;

c. doktor, ditulis di belakang nama lulusan program studi doktor,

dengan mencantumkan huruf “Dr.” dan dapat diikuti dengan

inisial gelar;

d. gelar untuk lulusan pendidikan profesi atau spesialis ditulis di

depan atau di belakang nama yang berhak dengan

mencantumkan inisial gelar.

(5) Inisial gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b,

huruf c, dan huruf d, tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini

(6) Gelar yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut.

(7) Keabsahan perolehan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan/pelanggaran

akademik.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali keabsahan

perolehan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur oleh

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

(9) Pencantuman dan penggunaan gelar hanya berlaku pada kegiatan

akademik

Ijazah dan SKPI

(1) Ijazah adalah keterangan formal yang merupakan suatu

penghargaan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dan

telah memenuhi semua kewajiban untuk memperoleh

pengakuan/gelar.

(2) Transkrip nilai adalah suatu keterangan formal yang memuat

seluruh matakuliah yang telah ditempuh beserta nilai-nilai yang

telah diperoleh dan IPK yang dicapai.

(3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen

pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan


keahlian dalam cabang ilmunyadan/atau memiliki prestasi di luar

program studinya.

(4) Sertifikat Profesi adalah dokumen pengakuan kemampuan praktik

profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis,

subspesialis atau sebutan lain yang sejenis.

(5) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.

(6) Transkrip ditandatangani oleh Kepala BAAKPSI untuk program

sarjana dan direktur untuk program pascasarjana.

(7) SKPI ditandatangani oleh dekan.

(8) Sertifikat profesi ditandatangani oleh dekan.

(9) Ijazah, transkrip nilai dan SKPI diserahkan kepada lulusan oleh

direktur/dekan pada saat wisuda.

(10) Sertifikat Profesi diserahkan kepada lulusan pada saat

pengukuhan.

(11) Pengambilan ijazah, transkrip akademik, SKPI dan sertifikat

profesi diatur tersendiri oleh BAAKPSI.

(12) Penerbitan ijazah, transkrip akademik dan SKPI bertujuan

memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran.

(13) Penerbitan sertifikat kompetensi bertujuan memberikan bukti

tertulis tentang kompetensi kerja.

(14) Penerbitan sertifikat profesi bertujuan memberikan bukti tertulis

tentang kemampuan menjalankan praktik profesi.


BAB X

IJAZAH, TRANSKRIP, DAN SURAT KETERANGAN

PENDAMPING IJAZAH

Ijazah

Pasal 75

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan disertai paling kurang dengan

Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

(SKPI).

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memuat:

a. nomor seri ijazah;

b. logo perguruan tinggi;

c. nama perguruan tinggi;

d. nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;

e. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan,

doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);

f. nama program studi;

g. nama lengkap pemilik ijazah;

h. nomor induk mahasiswa (NIM);

i. tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;

j. gelar yang diberikan beserta singkatannya;

k. tanggal, bulan dan tahun kelulusan;

l. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah;

m. pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani

ijazah;

n. stempel perguruan tinggi; dan

o. foto mahasiswa.

Transkrip Akademik

Pasal 76

Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)

memuat:

a. nomor Transkrip Akademik;

b. nomor Ijazah;


c. logo perguruan tinggi;

d. nama perguruan tinggi;

e. Program Pendidikan Tinggi;


g. nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;

h. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;

i. nomor pokok mahasiswa;

j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu

Program Pendidikan Tinggi sampai dinyatakan lulus;

1. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip

Akademik;

k. nama dan jabatan pemimpin perguruan tinggi yang berwenang

menandatangani Transkrip Akademik;

l. stempel perguruan tinggi;

m. daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit

semester, dan nilai yang telah diperoleh; dan

n. indeks prestasi dan predikat kelulusan

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 77

(1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 75 ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nomor SKPI;

b. nomor Ijazah nasional;

c. logo perguruan tinggi;

d. nama perguruan tinggi;

e. status akreditasi;


g. nama lengkap pemilik SKPI;

h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;

i. nomor pokok mahasiswa;


j. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;

k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;

l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);

m. Program Pendidikan Tinggi;

n. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi

lulusan secara naratif;

o. peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi asional

Indonesia;

p. bahasa pengantar kuliah;

q. sistem penilaian; dan

r. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.

(2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi

tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi

mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan

nonformal.

Bahasa

Pasal 78

(1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan Transkrip

Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditulis dalam

Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris.

(2) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditulis dalam Bahasa

Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 79

(1) Penandatangan ljazah dan transkrip akademik yang diterbitkan oleh

perguruan tinggi dilakukan oleh Rektor dan dekan fakultas terkait.

(2) Penandatangan SKPI yang diterbitkan oleh perguruan tinggi

dilakukan oleh dekan terkait.


Surat Keterangan Pengganti

Pasal 80

(1) Dalam hal ljazah, transkrip akademik, dan SKPI rusak, hilang, atau

musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari

pihak penyidik, maka dapat diterbitkan surat keterangan pengganti.

(2) Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

paling kurang memuat:

a. Keterangan bahwa ijazah, transkrip akademik, dan/atau SKPI

rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan

pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang

kehilangan tersebut dari pihak penyidik;

b. keterangan tentang muatan ijazah, transkrip akademik, dan/atau

SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75 atau Pasal

76.

c. Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang berupa pengganti:

1. Ijazah dan/ atau transkrip akademik ditulis dalam Bahasa

Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris;

2. SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris.

Pengesahan Fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik,

dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 81

Pengesahan fotokopi ijazah, transkrip akademik, SKPI dan surat

keterangan pengganti dilakukan oleh dekan/wakil dekan bidang

akademik.

BAB XI

SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 82

(1) Sertifikat kompetensi diberikan kepada lulusan yang lulus uji

kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga

pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan



(2) Undana dapat menerbitkan sertifikat kompetensi yang pelaksanaan

uji kompetensinya bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga

pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Pasal 83

(1) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat

(2) paling kurang memuat:

a. nomor seri sertifikat kompetensi;

b. nama perguruan tinggi ;

c. nama program studi;

d. jenis dan nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;

e. nama lengkap pemilik sertifikat kompetensi;

f. tempat dan tanggal lahir pemilik sertifikat kompetensi;

g. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;

b. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);

c. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan,

doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);

d. sistem pengujian; dan

e. kompetensi kerja pemilik sertifikat kompetensi sesuai kerangka

kualifikasi nasional indonesia secara naratif.

(2) Kompetensi kerja pemilik sertifikat kompetensi sesuai Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dimuat pada halaman belakang sertifikat kompetensi.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat

(2) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa

Inggris.

Pasal 84

(1) Penandatanganan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81 ayat (2) dilakukan oleh Rektor dan lembaga

pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

(2) Dalam hal sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

81 ayat (2) rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan

dengan keterangan tertulis dari pihak penyidik, maka dapat

diterbitkan surat keterangan pengganti.

(3) Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit memuat:


a. keterangan bahwa sertifikat kompetensi rusak, hilang, atau

musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor

dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari

pihak penyidik; dan

b. keterangan tentang muatan sertifikat kompetensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).

(4) Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang berupa pengganti sertifikat kompetensi ditulis dalam Bahasa

Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris.

Pasal 85

Pengesahan fotokopi sertifikat kompetensi dan surat keterangan

pengganti dilakukan oleh dekan.

BAB XII

SERTIFIKAT PROFESI

Pasal 86

(1) Sertifikat profesi diberikan kepada lulusan pendidikan profesi.

(2) Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama

kementerian, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi

yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

(1) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)

paling kurang memuat:

a. nomor seri sertifikat profesi;

b. nama perguruan tinggi ;

c. nama program studi;

d. jenis dan nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;

e. nama lengkap pemilik sertifikat profesi;

f. tempat dan tanggal lahir pemilik sertifikat profesi;

g. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;

h. jenis pendidikan profesi;


i. program pendidikan profesi atau spesialis;

j. sistem pengujian; dan

k. kompetensi kerja pemilik sertifikat profesi sesuai kerangka

kualifikasi nasional indonesia secara naratif.

(2) Kompetensi kerja pemilik sertifikat profesi sesuai kerangka

kualifikasi nasional indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf „k‟ dimuat pada halaman belakang sertifikat profesi.

(3) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2)

ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa

Inggris.

Pasal 88

(1) Penandatangan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

85 ayat (2) dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dan pemimpin

kementerian, kementerian lain, LPNK, atau organisasi profesi yang

bertanggungjawab atas mutu layanan profesi, dan/ atau badan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemimpin kementerian, kementerian lain, LPNK, atau organisasi

profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan

wewenangnya kepada pejabat lain di bawahnya.

Surat keterangan pengganti.

Pasal 89

(1) Dalam hal sertifikat profesi rusak, hilang, atau musnah

sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak

penyidik, maka dapat diterbitkan surat keterangan pengganti.

(2) Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

paling sedikit memuat:

a. keterangan bahwa sertifikat profesi rusak, hilang, atau musnah

sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal

keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak

penyidik; dan

b. keterangan tentang muatan sertifikat profesi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 85 ayat (1).


BAB XIII

W I S U D A

Pasal 90

(1) Wisuda adalah suatu upacara pengukuhan dan sekaligus pelepasan

lulusan yang telah tamat belajar pada semua jenjang pendidikan di


(2) Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Wisuda:

a. wisuda dilaksanakan minimal empat periode setahun yaitu Bulan

Pebruari, Juni, September dan Desember tahun akademik

berjalan;

b. wisuda dapat diselenggarakan apabila calon wisudawan yang

mendaftar pada periode tersebut sekurang-kurangnya berjumlah

200 orang;

c. wisuda dilaksanakan di Kampus Universitas Nusa Cendana;

d. pelaksanaan wisuda dikoordinasi oleh BAAKPSI; dan

e. Prosedur operasi baku (POB) pendaftaran wisuda disusun oleh

BAAKPSI.

Pasal 91

(1) Calon wisudawan yang mengikuti upacara wisuda wajib memenuhi

persyaratan:

a. Lulus Test TOEFL Equivalence dengan skor minimal 425 bagi

program diploma dan sarjana, sementara skor minimal 450 bagi

program magister dan 500 bagi program doktor, yang diterbitkan

oleh Pusat Bahasa Undana;

b. Telah diyudisium dan telah ditetapkan dengan keputusan Rektor;

c. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan akademik;

d. Wajib mentaati semua ketentuan/peraturan tentang

penyelenggaraan upacara wisuda;

e. Menyerahkan hardcopy dan softcopy naskah skripsi, tesis,

disertasi (termasuk abstrak dan artikel dalam Bahasa Indonesia

dan bahasa Inggris) ke perpustakaan Undana;

f. Menyerahkan hardcopy dari artikel skripsi yang telah diterbitkan

dalam jurnal ilmiah, minimal jurnal ilmiah yang memiliki ISSN;

dan atau menyerahkan surat keterangan dari redaktur jurnal

bahwa naskah artikel tesisnya akan diterbitkan;


g. Mahasiswa program pascasarjana wajib memenuhi syarat-syarat

berikut:

1. Menyerahkan hardcopy dari artikel tesis yang telah diterbitkan

dalam jurnal ilmiah terakreditasi, dan atau menyerahkan surat

keterangan dari redaktur jurnal terakreditasi yang

menerangkan bahwa naskah artikel tesisnya akan diterbitkan;

dan

2. Menyerahkan hardcopy naskah yang telah dipresentasikan pada

forum ilmiah tingkat nasional/internasional, dan artikel

disertasi yang telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah

internasional/directory.

Upacara Wisuda dan Lulusan Terbaik

Pasal 92

(1) Upacara wisuda diselenggarakan dalam rapat senat terbuka luar

biasa.

(2) Lulusan terbaik pada upacara wisuda adalah lulusan program

vokasi, program profesi, program sarjana, dan program pascasarjana

dari masing-masing program studi.

(3) Penetapan lulusan terbaik didasarkan pada dua kriteria berikut:

a. Indeks prestasi kumulatif (IPK) ≥ 3,51 untuk program sarjana dan

3,76 untuk program pascasarjana; dan

b. lama studi maksimum 10 semester untuk program sarjana dan 5

semester untuk program pascasarjana.

(4) Kepada lulusan terbaik diberikan penghargaan pada saat upacara

wisuda.

(5) Calon wisudawan yang melakukan hal-hal yang bertentangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c dibatalkan

sebagai peserta wisuda.

(6) Calon wisudawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat

mengikuti wisuda periode berikutnya setelah mengajukan

permohonan tertulis kepada Rektor dan diizinkan oleh Rektor.

(7) Prosedur operasional baku upacara wisuda disusun oleh BAAKPSI.


BAB XIV

DISKRESI

Pasal 93

Rektor atau pejabat yang ditugaskan oleh Rektor, dapat mengambil

kebijakan tertentu yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang

tidak bertentangan dengan tujuan akademik.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 94

(1) Peraturan akademik ini digunakan sebagai dasar penyusunan

peraturan akademik di tingkat fakultas.

(2) Dengan dikeluarkannya peraturan ini maka Peraturan Rektor

Universitas Nusa Cendana Nomor 756 Tahun 2015 dinyatakan tidak

berlaku.

(3) Hal lain yang belum terdapat dalam peraturan ini akan diatur

tersendiri.

(4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan efektif

diterapkan mulai semester gasal tahun akademik 2018.

Ditetapkan di Kupang,

Pada Tanggal 12 Maret 2019

Rektor,

Prof. Ir.Fredrik Lukas Benu, M.Si.,Ph.D.

NIP. 19651119 199003 1 002

Catatan :

Catatan :

Documents

PEERRA ATTUURRANN NRREEKKTTOORR … · 2021. 6. 25. · REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA, Menimbang: a. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan dan pembaharuan di dalam penyelenggaraan