Pelaksanaan Akhir Tahun 2018

Terkait Penerimaan Negara,

Retur SP2D, dan Pengelolaan Rekening

Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Yogyakarta, 5 Desember 2018

Pokok Bahasan

Penerimaan Negara

Retur SP2D

Pengelolaan Rekening Satker

Sesi Tambahan

Penerimaan Negara

Pasal 2 sd Pasal 3

Penatausahaan Penerimaan Negara Bank/Pos Persepsidan KPPN Khusus Penerimaan

yang telah memperoleh NTPN maupun yang belummemperoleh NTPN dan

Yang tercatat dalam rekening koran pada Bank/PosPersepsi

Penerimaan tgl 19 s.d 31 Des

2018 stlh pukul 15.00 (H-1)

s.d pukul 15.00 (H-0)

Pelimpahan ke SUBRKUN

2 Januari 2019

Pukul 09.00

Pelimpahan ke SUBRKUN

Pukul 17.30

Pengiriman

LHP Elektronik

Pukul 18.00

Penerimaan tgl 31 Des 18 stlh

pukul 15.00 s.d tgl 31 Des 18

pukul 24.00 dibukukan tanggal

31 Des 2018, meliputi :

Pengiriman

LHP Elektronik

2 Januari 2019

Pukul 09.00

Pengiriman Rekening

Koran Elektronik

Pukul 09.00

Hari kerja berikutnya

Pengiriman Rekening

Koran Elektronik

2 Januari 2019

Pukul 15.00

Bank/Pos Persepsi KPPN Khusus Penerimaan

Pasal 21

Penyetoran Sisa Dana UP/TUP

Kas Negara

KPPN

Bendahara

Pengeluaran

Dapat mencocokan data sebelum

melaksanakan penyetoran

Bukti SetorSalinan Bukti Setor

1

2

3

Catatan:

• Penyetoran sisa dana UP/TUP TA 2018

paling lambat tgl 31 Des 2018.

• Menggunakan akun pengembalian

UP/TUP

Disarankan paling lambat dilaksanakanpada 1 hari kerja sebelum batas akhir

(28 Desember 2018)

Retur SP2D

• Retur SP2D merugikan bagi kepentinganpenerima pembayaran dan tidak memenuhitujuan awal dari fungsi fiskal pemerintah ! Karena sudah membebani anggaranpemerintah tapi aliran dananya belum sampaikepada pihak yang berhak menerima.

Dampak Retur SP2D:

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 9/PB/2018

Informasi Bank ke

SPAN

InformasiRetur ke Satker

Pembayaran Kembali Dana

Retur SP2D

Penyetoran Dana Retur SP2D Ke Kas

Negara

Pengembalian Penerimaan Atas Penyetoran Dana

Retur SP2D

Melewati hari kerja terakhir minggu ke-3 bulan berikutnya

s.d hari kerja terakhir minggu ke-3 bulan berikutnya

hari kerja berikut dari tanggal SP2D

Paling lambat 3 hari hari kerja berikut dari informasi SPAN

Perdirjen Perbendaharaan

Nomor 9/PB/2018

No. Retur Desember

2018

Pengajuan

Tahun 2018

Penerbitan

SP2D T

Pengajuan

Tahun 2019

Surat ralat

retur/SPPK 27 Des 2018 28 Des 2018

S.D 18 Januari

2019

LANGKAH PENCEGAHAN RETUR SP2D

Kantor Pusat DJPb saat ini sedang mengembangkan sistem validasi nomor dan nama rekening sebelum dilakukan pendaftaran data supplier dan pengajuan tagihan melalui OMSPAN (target September 2018)

Monitoring atas pengajuan pengembalian dana retur SP2D dilakukan melalui OMSPAN

Satker memastikan data supplier sama dengan database bank

Satker memastikan keakuratan input data supplier pada tagihan SPM

1

2

3

4

10

PENGATURAN BARU

11

PMK 182/2017

Ijin Rekening KPPN Penambahan

Kategori Rekening

Rekonsiliasi Tk. Daerah

Aplikasi Rekening

Kartu Debit

Virtual Account

Kewenangan Ka.

Satker/BLU

Simplifikasi Permohonan dan Format

Ijin Rekening

Sandi Kategori

Pada Nama Rekening

Prosedur Pindah Bank

Lampiran Modul

Pengelolaan Rekening

JENIS REKENING MILIK SATKER LINGKUP K/LR

ek.

Mili

k Sa

tke

r Li

ngk

up

K/L

Rek. Penerimaan

(Giro)

Rek. Pengeluaran

(Giro)

Rek. Lainnya

Rek. Milik BLURek. Pengelolaan Kas BLU (Giro &

Deposito)

Rek. Operasional BLU (Giro)

Rek. Dana Kelolaan (Giro)Rek. Milik Perwakilan RI (Giro)

Rek. Rutin (Giro USD/mata uang setempat)

Rek. Kas Besi (Giro USD)

Rek. PNBP Rutin (Giro USD/mata uang setempat)

Rek. Antara (Giro USD)

Rek. Dana Titipan Di Luar Negeri(Giro USD/mata uang setempat)

Rek. Penampungan Dana Hibah Langsung (Giro)

Rek. Penyaluran Dana Hibah (Giro)

Rek. Penampungan Dana Kerjasama/Kemitraan (Giro)

Rek. Penyaluran Dana Bantuan (Giro)

Rek. Penampungan Sementara (Giro)

Rek. Penampungan Dana Jaminan (Giro)

Rek. Penampungan Dana Titipan (Giro)R

ek.

Mili

k Sa

tke

r Li

ngk

up

K/L

Rek. Penerimaan

(Giro)

Rek. Pengeluaran

(Giro)

Rek. Lainnya

Rek. Milik BLURek. Pengelolaan Kas BLU (Giro &

Deposito)

Rek. Operasional BLU (Giro)

Rek. Dana Kelolaan (Giro)Rek. Milik Perwakilan RI (Giro)

Rek. Rutin (Giro USD/mata uang setempat)

Rek. Kas Besi (Giro USD)

Rek. PNBP Rutin (Giro USD/mata uang setempat)

Rek. Antara (Giro USD)

Rek. Dana Titipan Di Luar Negeri(Giro USD/mata uang setempat)

Rek. Penampungan Dana Hibah Langsung (Giro)

Rek. Penyaluran Dana Hibah (Giro)

Rek. Penampungan Dana Kerjasama/Kemitraan (Giro)

Rek. Penyaluran Dana Bantuan (Giro)

Rek. Penampungan Sementara (Giro)

Rek. Penampungan Dana Jaminan (Giro)

Rek. Penampungan Dana Titipan (Giro)

Rekening Penerimaan & Pengeluaran

• Rekening Penerimaan:

• Hanya untuk Penerimaan Fungsional

• Boleh lebih dari 1 (satu rekening)

• Rekening Pengeluaran:

• 1 (satu) rekening untuk 1 (satu) DIPA

• Rekening BPP boleh lebih dari 1 (satu rekening)

PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING

Satker K/L

Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

+ Surat Kuasa

Surat Persetujuan Pembukaan Rekening

Pem

buka

an R

eken

ing

+ Su

rat K

uasa

Lapo

ran

Pem

buka

an

Rek

enin

g

Laporan Pembukaan Rekening

1

2

3 4

Masa Berlaku : 15 Hari Kerja 1 Tahun Anggaran

(Khusus Perwakilan RI & Pengelolaan Kas BLU)

PERUBAHAN BANK TEMPAT PEMBUKAAN REKENING

Satker ajukan permohonan

perubahan bank tempat pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN-D

Kuasa BUN-D meneliti dan menyetujui

permohonan perubahan bank

Satker membuka rekening baru pada

Bank Umum

Satker memindahkan saldo dari Rekening

Lama ke Rekening Baru

Satker Menutup Rekening Lama

Satker Melaporkan Penutupan Rekening

Lama dan Pembukaan Rekening Baru kepada

Kuasa BUN-D

PENGOPERASIAN REKENING

BUNGA/NISBAH/ JASA GIRO

TNP

NON –TNP

Bunga/Nisbah/Jasa Giro Disetorkan di akhir bulan

berkenaan

PENDEBITAN REKENING

Layanan Perbankan Secara Elektronik

• Internet Banking

• Kartu Debit (Kecuali Rekening Penerimaan)

Cek/Bilyet Giro

PEMBUKUAN & PENATAUSAHAAN

REKENING

Dilaksanakan oleh Bendahara

KPA/Ka. Satker/ Pemimpin BLU menguji kebenaran pembukuan

Menggunakan aplikasi yang dibangun DJPb

Mengacu pada peraturan pembukuan Bendahara

(PMK 162/2013 jo. 230/2016)

PELAPORAN SALDO REKENING

Satker K/L

Dilaporkan maksimal tanggal 10 setiap bulan kepada Kuasa BUN-D

Dibuat Menggunakan Aplikasi Rekening

Dapat menggantikan Lampiran LPJ dan

disampaikan bersamaan dengan LPJ Bendahara

Kode BA

Kode Satker

Nomor Rekening

Nama Rekening

Jenis Rekening

Nama Bank

18

REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAHDENGAN SATKER MITRA KERJA KPPN

Satuan Kerja

Periode

Bulanan

Paling Lambat

Tanggal 20

BLOKIR REKENING

• Blokir Debit

Rekening dapat menerima dana namun tidak dapat melakukan penarikan dana

• Dilakukan apabila Satker tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening

• Blokir dicabut apabila Satker telah menyampaikan Laporan Saldo Rekening

10 Mei 2018

Batas akhir penyampaian Laporan Posisi Rekening periode April 2018

11 Mei 2018

KPPN terbitkan surat peringatan kepada Satker

10 Juni 2018

Batas akhir surat peringatan penyampaian Laporan Posisi Rekening

11 Juni 2018

Pengenaan Blokir, KPPN terbitkan surat perintah blokir Rekening ke Bank

Contoh Mekanisme

Blokir Rekening

Permasalahan Pelaporan Rekening

20

DatabasePengelolaan Rekening

Database Pertanggungjawaban

Bendahara

21

SKEMA APLIKASI “SPRINT”

AplikasiRekening

KPPN/KANWIL/PKNSatker

K/L

SiLaBI

SiLaBUNInterkoneksi

Bank / Pos

Aplikasi via Upload/

H2H

• Interkoneksi

KPPN/KANWIL/PKN

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara

22

LPJ Bendahara adalah Laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerima/ Pengeluaran atas uang/suratberharga yang dikelolanya sebagaipertanggungjawaban pengelolaanuang

Amanat :UU no 1 Tahun 2004PP no 8 Tahun 2006PMK 162/PMK.05/2013 sebagaimana diganti PMK 230/PMK.05/2016

Peraturan DirjenPerbendaharaan no PER-

3/PB/2014Pasal 10.

Disampaikan dengan Format tertentudengan dilampiri :1. Daftar Rincian Saldo rekening2. Rekening Koran3. BA Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi4. Konfirmasi PN oleh KPPN

23

Tata Kelola Rekening Satker

Penyampaian ADK LPJ Bendahara Satker

24

Cek/Bilyet Giro

1. Cek/Bilyet Giro;2. Internet Banking; atau3. Kartu Debit.

Sarana Pembayaran/Pendebitan Rekening BendaharaSemula

Menjadi

2525

Penyediaan Internet Banking danKartu Debit serta Konsekuensi Biaya

Biaya yang timbul akibat penggunaan internet banking dankartu debit dibebankan pada DIPA Kantor/Satkerberkenaan.

Layanan internet banking dan kartu debit disediakan olehBank Umum.

2

1

Biaya langsung didebit dari rekening yangbersangkutan.

Biaya ditagihkan tersendiri.

atau

26

26

27

Satker pelaksana uji

coba Kartu Kredit

Pemerintah

ditetapkan dengan

Keputusan Direktur

Jenderal

Perbendaharaan.

Langsung diusulkan sebagaiSatker pelaksana Kartu KreditPemerintah ketika mengajukanperubahan besaran UP kepadaKanwil DJPb setempat.

Mengajukan diri untuk diusulkansebagai Satker pelaksana KartuKredit Pemerintah denganmengajukan surat permohonansebagai Satker pelaksana uji cobamelalui Kantor Wilayah DJPb

Melalui Tahapan

Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan – Kesempurnaan

Berdasarkan Usulan Kanwil DJPb

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit

dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan

28

Jenis Kartu Kredit Pemerintah

Penggunaan kartu kredit untuk belanja pemerintah difokuskan pada belanja keperluanoperasional yang merupakan Bagian terbesar dari penggunaan Uang Persediaan.

UangPersediaan

Belanja Keperluan Operasional

Belanja KeperluanPerjalananDinas

ATK Pemeliharaan Jamuan

Tiket Penginapan

dipegang oleh PelaksanaKegiatan(Contoh: PPK, Kasubag TU)

dipegang oleh PelaksanaPerjadin(Contoh: Pegawai/PejabatPelaksana Perjadin)

Atas partisipasi dan kehadirannya