PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PENYIMPANAN MIGAS · 4 Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /SIUP 5 Surat Keterangan Domisili Perusahaan 8 Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai

Kementerian ESDM Republik Indonesia

1

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

PENYIMPANAN MIGAS

SUBDIT PENYIMPANAN MIGASDIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR MIGAS

2018

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI


2

I. LANDASAN HUKUM

OUTLINE

2

II. KONDISI KEGIATAN USAHA PENYIMPANAN MIGAS

III. PENUTUP

../PLTS Bali/ESDM-EBTKE-PLTS.pptx




3

LANDASAN HUKUM


4

Landasan Hukum

Pasal 1 Butir 22 Pengertian Izin Usaha :

Izin Usaha adalah izin yang diberikankepada Badan Usaha untukmelaksanakan Pengolahan,Pengangkutan, Penyimpanan dan/atauNiaga dengan tujuan memperolehkeuntungan dan / atau laba

Pasal 1 Butir 17 Pengertian Badan Usaha :

Badan Usaha adalah perusahaan berbentukbadan hukum yang menjalankan jenisusaha bersifat tetap, terus menerus dandidirikan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku sertabekerja dan berkedudukan dalamwilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia

Pasal 9 :

Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilirsebagaimana dimaksud dapat dilaksanakanoleh

a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah;

c. Koperasi; usaha kecil;

d. Badan Usaha Swasta.

Pasal 1 butir 13 :

Penyimpanan adalah kegiatanpenerimaan, pengumpulan,penampungan, dan pengeluaranMinyak Bumi dan/atau Gas Bumi

UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi


5

Landasan Hukum

Undang – Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 5 angka 2 :Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :a. Pengolahanb. Pengangkutanc. Penyimpanand. Niaga

Pasal 23 ayat 1 :Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapatdilaksanakan oleh Badan Usaha setelahmendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah

Pasal 23 ayat 2 :Izin Usaha yang diperlukan untukkegiatan usaha minyak bumi dan/ataukegiatan usaha gas bumi sebagaimanayang dimaksud dalam ayat 1, dibedakanatas :a. Izin Usaha Pengolahanb. Izin Usaha Pengangkutanc. Izin Usaha Penyimpanand. Izin Usaha Niaga

Pasal 23 ayat 3 :Setiap Badan Usaha dapat diberi lebihdari 1 Izin Usaha sepanjang tidakbertentangan dengan peraturanperundang – undangan yang berlaku

1


6

Landasan Hukum

Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas

Pasal 2 :Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki IzinUsaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melaluimekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

Pasal 12 :

c. Kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan,pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan BakarMinyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atasdan/atau di abawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuktujuan komersial;

2


7

1. Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;

2. Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

3. Peraturan Menteri ESDM No. 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepala BKPM;

4. Peraturan Menteri ESDM No. 04 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi;

5. Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LiquefiedPetroleum Gas.

Peraturan – Peraturan Terkait Lainnya


8

KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN USAHA PENYIMPANAN MIGAS

Pe

nyi

mp

anan

Mig

as • Penyimpanan Minyak Bumi

Jenis : - darat (tangki darat)

- laut (floating storage)

• Penyimpanan Bahan Bakar Minyak



• Penyimpanan LPG, CNG, LNG atau BBG



• Penyimpanan Hasil Olahan



• Penyimpanan LPG dengan fasilitas bottling plant (SPBE)

Lampiran V Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017


9

Keterkaitan dengan Izin Usaha lainnya

Pasal 19 Butir 1 :

Dalam hal Badan Usaha (BU) melakukan kegiatanusaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan,dan/atau pengangkutan sebagai penunjangkegiatan usaha Niaganya, maka kepada BUdiberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukanIzin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin UsahaPengangkutan.

Pasal 19 Butir 2 :

Dalam hal BU melakukan kegiatan usaha Niagadengan kegiatan penyimpanan, dan/ataupengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatanusaha Niaganya, maka kepada BU wajibmemperoleh Izin Usaha Niaga Umum atau IzinUsaha Niaga Terbatas, Izin Usaha Penyimpanan,dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secaraterpisah.

Pasal 2 :

BU Niaga Migas dalarn menyalurkan BBM, BBG, dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU Niaga Migas melalui seleksi

Pasal 6 :

BU-PIUNU dalam melaksanakan penunjukan Penyalursebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 dilarang menunjukBadan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak danGas Bumi untuk kegiatan usaha pengolahan minyak bumi,Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak danGas Bumi untuk kegiatan usaha penyimpanan BBM dan BadanUsaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumiuntuk kegiatan usaha niaga umum BBM dan kegiatan usahaniaga terbatas BBM.

PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas

Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas

Atas sarana dan fasilitas yang digunakan telah terdaftar dalam saranadan fasilitas Penyalur tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan


10

KONDISI KEGIATAN USAHA PENYIMPANAN MIGAS


11

Kondisi Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas

11

PENYIMPANAN LPG DENGANFASILITAS BOTTLING PLANT

FASILITAS PENGISIAN LPG SPBE/SPEK : 136 SPBE/SPEK

PENYIMPANAN CNG PENYIMPANAN CNGKapasitas 1,005,780 m3

PENYIMPANAN LPG (DEPOT)KAPASITAS PENYIMPANAN LPGPERTAMINA : 161,812 MTNON PERTAMINA : 54,100 MT

PENYIMPANAN LNG DAN FASILITAS REGASIFIKASI

PENYIMPANAN LNGKapasitas 835,626 m3Kapasitas regasifikasi

PENYIMPANAN MINYAK BUMI, BBM,HASIL OLAHAN

KAPSITAS PENYIMPANAN BBMPERTAMINA : 4,947,868 KLNON PERTAMINA : 2,159,458 KL


12

IZIN USAHA

TAHUN

TOTAL

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PENYIMPANAN

MINYAK BUMI,

BBM, HASIL

OLAHAN

2 5 6 9 5 5 2 4 5 4 9 6 3* 42

PENYIMPANAN

LPG - - - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 1 9

PENYIMPANAN

LPG DENGAN

FASILITAS

BOTTLING PLANT

(SPBE)

- - - - - - 11 23 9 15 24 19 35 136

PENYIMPANAN

CNG - - - - - - - - 1 4 - - - 5

PENYIMPANAN

LNG - - - - - - - - - 1 2 1 1 4

Kondisi Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas


13

SOP PENERBITAN IZIN USAHA PENYIMPANAN MIGAS(sesuai Permen ESDM No 29 Tahun 2017)


14

PERSYARATAN ADMINISTRASIPENGAJUAN IZIN USAHA PENYIMPANAN MIGAS

PERSYARATAN ADMINISTRASI Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah medapatkan

pengesahan Profil perusahaan (Company Profile) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Surat Tanda Daftar Perusahan (TDP) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Surat Pernyataan tertulis diatas Materai (sesuai format) Persetujuan Prinsip/Izin gangguan dari Pemda mengenai lokasi untuk

pembangunan fasilitas dan sarana Jaminan kecukupan pendaanaan

PERSYARATAN TAMBAHAN NPWP Komisaris dan Direksi KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) Badan Usaha berstatus VALID


15

PERSYARATAN ADMINISTRASIPENGAJUAN IZIN USAHA PENYIMPANAN MIGAS

PERSYARATAN TEKNIS (IZIN USAHA SEMENTARA)

Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study)

Rencana tata pelaksanaan pembangunan sarfas

Rencana sarana pengelolaan limbah

Rencana Studi Lingkungan

Rencana jenis, jumlah dan Kapasitas serta lokasi sarana penyimpanan

Rencana pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan

Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan

Persyaratan Lainnya Sesuai Jenis Kegiatan Usaha (BBM/LPG/LNG/dsb.)

PERSYARATAN TEKNIS (IZIN USAHA TETAP) Izin Lingkungan Laporan uji coba operasi (berita acara commissioning) yang menerangkan

sarfas layak beroperasi Persyaratan Lainnya Sesuai Jenis Kegiatan Usaha (BBM/LPG/LNG/dsb.)


16

http://migas.esdm.go.id/


17

No. Persyaratan

Ada Tidak Ada

Keterangan

1 Surat Permohonan Izin Usaha Penyimpanan LPG (sesuai format)

2 Lampiran Permohonan Surat Izin Usaha Penyimpanan LPG (sesuai format, diatas materai)

PERSYARATAN ADMINISTRASI

1 Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang

2 Profil Perusahaan (Company Profile)

3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

4 Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/SIUP

5 Surat Keterangan Domisili Perusahaan

8 Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana

9 Surat Pernyataan Tertulis diatas materai (Sesuai Format)

a) Kesanggupan BU memenuhi keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat

b) BU memenuhi ketentuan perundang-undangan

c) Kesediaan BU dilakukan inspeksi lapangan

d) BU bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain

e) Kesanggupan BU menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan BBM Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya

10. Jaminan Kecukupan Pendanaan

PERSYARATAN TEKNIS

1 Rencana standar serta mutu komoditas yang akan disimpan

2 Rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana

3 Izin Lingkungan

4 Berita Acara Commissioning yang menerangkan fasilitas layak operasi

CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA PENYIMPANAN CONTOH SURAT KETERANGAN IZIN LINGKUNGAN


18

SURAT PERNYATAAN (SESUAI FORMAT)

Documents

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PENYIMPANAN MIGAS · 4 Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /SIUP 5 Surat Keterangan Domisili Perusahaan 8 Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai