Embed Size (px)
Citation preview
PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR OLEH
PT ASURANSI AXA INDONESIA
(Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah)
(Skripsi)
FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG2018
THERESIA ENDAH ASRIATI
ABSTRAK
PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR OLEH
PT ASURANSI AXA INDONESIA
(Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah)
Oleh
THERESIA ENDAH ASRIATI
Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat diduga kapan
terjadinya, serta akibat dari peristiwa itu ada pihak yang dirugikan baik pemilik
kendaraan maupun orang lain yang menjadi korban dalam kecelakaan itu.
Kerugian akibat kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir dengan cara, seseorang
dalam hal ini ialah tertanggung melakukan pengalihan risiko kepada suatu
perusahan asuransi (PT Asuransi AXA Indonesia) terhadap kendaraan yang
diasuransikan melalui pengajuan klaim. Permasalahan dalam penelitian ini ialah
syarat dan prosedur pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor dalam kasus
kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
dan akibat hukum bagi para pihak termasuk pihak ketiga setelah terjadinya
pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi AXA Indonesia
pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis pendekatan masalah
dalam penelitian ini adalah normatif terapan. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara
kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan merujuk pada syarat dan prosedur yang harus
dilakukan dalam pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor dalam kasus
kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
dan akibat hukum bagi para pihak setelah pengajuan klaim terlaksana. Dimana
syarat pengajuan klaim meliputi kronologi kecelakaan, tuntutan dari pihak ketiga
dan laporan dari kepolisian Sektor setempat serta beberapa dokumen lain yang
diperlukan, lalu prosedur yang harus ditempuh diawali dengan pemberitahuan
tertanggung kepada penanggung terhadap terjadinya evenemen disertakan dengan
pengisian formulir klaim dan menyerahkan beberapa dokumen tertentu yang ada
kaitannya dengan tertanggung dan pihak ketiga yang mengalami kerugian dari
kecelakaan lalu lintas. Akibat hukum bagi tertanggung, pihak ketiga serta
penanggung setelah terjadinya pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor
yaitu: a) Tertanggung setelah membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga
kemudian membuat surat permohonan penggantian pembayaran klaim atas
kerugian yang dialaminya kepada PT Asuransi AXA Indonesia, setelah
tertanggung menerima pembayaran ganti rugi dari penanggung maka tertanggung
meminta pemulihan harga pertanggungan untuk melanjutkan pembayaran premi
untuk sisa jangka waktu yang masih belum dijalani. b) Pihak ketiga setelah
pembayaran ganti kerugian dari tertanggung membuat surat pernyataan damai
yang isinya para pihak telah sepakat untuk menganggap kasus telah selesai karena
telah ada tindakan pertanggungjawaban sehingga pihak ketiga tidak dapat
menuntut lagi dikemudian hari. c) Penanggung setelah menerima laporan
pengajuan klaim dan surat permohonan penggantian pembayaran klaim atas
kerugian yang dialami tertanggung berkewajiban membayar kerugian yang
dialami oleh tertanggung sesuai dengan ketentuan dalam polis.
Kata Kunci: Asuransi Kerugian, Klaim Asuransi, Pihak Ketiga
PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR OLEH PT
ASURANSI AXA INDONESIA
(Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah)
Oleh
THERESIA ENDAH ASRIATI
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai GelarSARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum KeperdataanFakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG2018
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 10
Desember 1995, sebagai anak kedua dari empat bersaudara
dari pasangan Bapak Bernardus Dwipuspo .R. dan Ibu Antonia
Endang .S.
Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK
Fransiskus Tanjung Karang Bandar Lampung pada Tahun 2000-2002, Sekolah
Dasar di SD Fransiskus Tanjung Karang Bandar Lampung pada Tahun 2002-
2008, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Fransiskus Tanjung Karang
Bandar Lampung pada Tahun 2008-2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMA
Xaverius Bandar Lampung pada Tahun 2011-2014.
Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada
Tahun 2014. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik)
Unila pada periode I selama 40 hari di Desa Kesumadadi, Kecamatan Bekri,
Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2017.
Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi UKMF FH PSBH
(Pusat Studi Bantuan Hukum).
MOTO
“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan
permohonan dengan ucapan syukur”
(Filipi 4:6)
“Janganlah berputus asa. Tetapi jika anda sampai berputus asa, berjuanglah
terus meskipun dalam keadaan putus asa”
(Aristoteles)
PERSEMBAHAN
Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Kecilku kepada:
Kedua Orang Tuaku
Bapak Bernardus Dwipuspo .R. dan Ibu Antonia Endang .S.
Terimakasih untuk Kasih Sayang, Dukungan, Pengorbanan serta Doa yang tiada
hentinya untuk anakmu dalam menantikan keberhasilanku
SANWACANA
Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan
kasih-Nya yang tiada berkesudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan
penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Klaim Asuransi Kendaraan
Bermotor oleh PT Asuransi AXA Indonesia (Studi Kasus Kecelakaan Lalu
Lintas di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah) ” sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas
bantuan dari berbagai pihak lain.
Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari
berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Bapak Alm. Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H. Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung,
3. Bapak Dr. Hamzah, S.H,, M.H. Wakil Dekan II Bidang Umum dan
Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung,
4. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan
Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung,
5. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum
Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan
kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukkannya, mencurahkan
segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam
proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan
kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukkannya, mencurahkan
segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam
proses penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan
kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
9. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah
memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap
skripsi ini;
10. Ibu Desy Churul Aini, S.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah
membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas
Lampung;
11. Kepada Kakekku Yustinus Wage Sumaryo untuk motivasi, dukungan serta
mendoakan dan menyemangatiku untuk meraih kesuksesanku. Semoga saya
bisa menjadi cucu yang berbakti sampai akhir hayat;
12. Kepada kakakku Francisca Paramitha Sekar Endarwati, S.H., serta adik-
adik Elizabeth Hardini .P. dan Steffanus Adrian Wibowo .W.untuk
motivasi, dukungan serta mendoakan dan menyemangatiku untuk meraih
kesuksesanku. Semoga kita bisa menjadi anak yang membahagiakan papa
dan mama sampai akhir hayat;
13. Untuk segenap pimpinan dan staf di PT Sinar Selaras Perkasa, yang telah
membantu dalam mendapatkan data dan arahan sehingga penulis mendapat
kemudahan dalam penelitian ini;
14. Sahabat-sahabatku tersayang Melva Christien Manurung, Verena Lestari,
Maria Clara Toruan C, Elsaday Abigail Sinaga, Mery Farida, Made Atma
Gebi, Tio Riyanaji, Wendra, Yoga Catur, Tasya Ul-Ulya Hz, Teta Anisah
AR, terimakasih karena selama ini senantiasa memberikan nasihat,
semangat dan dukungannya,
15. Keluarga besar UKMF PSBH, Alumni, Pengurus, Anggota Muda dan
Anggota Tetap. Kalian keluarga yang luar biasa, terima kasih untuk
kebersamaan, pengalaman serta ilmu yang berharga yang tidak saya
temukan dalam perkuliahan dan hanya saya temukan di PSBH;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu
dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan
dukungannya.
17. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung
Semoga Tuhan YME memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah
diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih
jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang
sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis
dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.
Bandar Lampung,09 Oktober 2018
Penulis,
Theresia Endah Asriati
DAFTAR ISI
ABSTRAK ........................................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................. iii
HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iv
HALAMAN PERNYATAAN ..............................................................................v
RIWAYAT HIDUP ..............................................................................................vi
MOTO...................................................................................................................vii
PERSEMBAHAN
...............................................................................................................................
viii
SANWACANA
...............................................................................................................................
ix
DAFTAR ISI
...............................................................................................................................
xiii
I. PENDAHULUAN ............................................................................................1
A.Latar Belakang..............................................................................................1
B.Permasalahan ................................................................................................7
C.Ruang Lingkup .............................................................................................8
D.Tujuan Penelitian..........................................................................................8
E.Kegunaan Penelitian .....................................................................................9
II.TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................10
A.Ketentuan Tentang Perjanjian Asuransi Kerugian .......................................10
1.Perjanjian Asuransi ..............................................................................10
2.Asuransi Kerugian ...............................................................................13
3.Polis .....................................................................................................19
4.Subjek Asuransi Kerugian ...................................................................20
5.Objek Asuransi Kerugian.....................................................................22
6.Risiko-Risiko Dalam Asuransi Kerugian ............................................23
III.METODE PENELITIAN ............................................................................37
A.Jenis Penelitian .............................................................................................37
B.Tipe Penelitian ..............................................................................................38
C.Pendekatan Masalah .....................................................................................39
D.Data dan Sumber Data .................................................................................40
1.Bahan Hukum Primer .........................................................................40
2.Bahan HukumSekunder .......................................................................41
3.Bahan Hukum Tersier ..........................................................................41
E.Metode Pengumpulan Data ..........................................................................41
F.MetodePengolahan Data ..............................................................................42
G.Analisis Data ...............................................................................................43
IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...........................................44
B.Akibat Hukum Bagi Para Pihak Termasuk Pihak Ketiga Setelah
Terjadinya Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT.
Asuransi AXA Indonesia.............................................................................64
V.PENUTUP .......................................................................................................70
A.Kesimpulan...................................................................................................70
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................72
LAMPIRAN.........................................................................................................75
A.Syarat dan Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor
Pada PT Asuransi AXA Indonesia
........................................................................................................44
1.Syarat Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor.....................46
2. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor................54
B.Prinsip-Prinsip Dalam Kegiatan Asuransi ....................................................24
C.Tujuan Asuransi Kerugian ............................................................................30
D.Berakhirnya Asuransi Kerugian ..................................................................32
E.Kerangka Pikir .............................................................................................35
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kehidupan masyarakat yang semakin maju baik dari aspek ekonomi, sosial, dan
lain sebagainya. Mendorong para individu untuk semakin maju dalam
memperoleh informasi yang berguna bagi setiap orang sebagai upaya proteksi
atau perlindungan diri. Perlindungan yang dimaksud dalam konteks ini yaitu
setiap individu berhak memperoleh jaminan maupun penggantian kerugian atas
suatu hal yang dialami oleh individu yang mengakibatkan kerugian bagi individu
tersebut sebagai akibat dari terjadinya suatu peristiwa yang tidak terduga ataupun
tidak di harapkan. Dilatarbelakangi oleh hal teresebut maka perlu bagi setiap
individu memperoleh perlindungan hukum dan keadilan terkait dengan dirinya
sendiri sebagai individu, maupun hal-hal yang melekat pada individu itu sendiri
dimana hal tersebut harus termuat dalam suatu aturan hukum maupun perjanjian
tertentu yang mengikat para pihak, misalnya perjanjian asuransi.
Suatu perjanjian asuransi tidak dapat terlaksana apabila tidak ada pendukung atau
pelaksana dari perjanjian asuransi itu sendiri. Dalam hal ini yang berperan dalam
mendukung dan menjalankan hak dan kewajiban yang termuat dalam suatu
perjanjian asuransi disebut subjek hukum. Subjek hukum ialah manusia atau
individu dan juga badan hukum.
2
Suatu perjanjian asuransi dapat terlaksana bila di dalam perjanjian tersebut
terdapat suatu objek yang dijadikan bahan untuk terjadinya suatu hubungan
hukum. Objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan
menjadi sasaran atau objek dari hubungan hukum karena dapat dikuasai. Objek
hukum, umumnya berupa benda (zaak) yang dalam hukum dibedakan atas; benda
bergerak dan benda tak bergerak, benda berwujud dan tak berwujud.1
Berkaitan dengan pengertian tentang objek hukum sedikit disinggung mengenai
hubungan hukum. Dimana yang dimaksud hubungan hukum ialah hubungan
antara subjek hukum menurut ketentuan hukum yang dapat berupa ikatan hak dan
kewajiban. Hubungan antara subjek hukum dapat terjadi apabila adanya suatu
peristiwa hukum sebagai contoh yaitu perjanjian antara penanggung dan
tertanggung atau pemegang polis dalam suatu perjanjian asuransi berkaitan
dengan hak dan tanggung jawab penanggung dan tertanggung terhadap terjadinya
suatu risiko sebagai akibat dari terjadinya suatu evenemen yang dianggap dapat
mengancam jiwa tertanggung.
Risiko dimasa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang. Risiko yang
dimaksud dalam konteks ini misalnya kematian, sakit, tertimpa musibah maupun
kecelakaan yang mengakibatkan rusak atau musnahnya harta benda, bahkan
sampai mengakibatkan adanya korban jiwa akibat dari peristiwa tersebut. Risiko
yang tidak kita inginkan dimasa yang akan datang dapat kita kurangi dampak
maupun kerugian yang dialami dari risiko tersebut. Hal yang dapat dilakukan
ialah dengan pengalihan ganti kerugian. hal ini memerlukan suatu badan hukum
1 Wahyu Sasongko, 2010, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Bandar Lampung: UniversitasLampung, hlm.51
3
yang mau menanggung risiko tersebut. Badan hukum tersebut salah satunya ialah
perusahaan asuransi.2 Hal ini disebabkan karena perusahaan asuransi merupakan
perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap risiko yang akan
dihadapi oleh klien dengan cara melakukan pengalihan risiko. Perusahaan
asuransi merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan asuransi yaitu
melakukan pembayaran ganti rugi.
Suatu perusahaan asuransi dapat melakukan pertanggungan terhadap suatu risiko
yang diderita kliennya apabila telah mengadakan kesepakatan terlebih dahulu
dalam bentuk suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak yang
menjadi subjek hukum dari perjanjian asuransi, yaitu perusahaan asuransi atau
penanggung dan pemegang polis atau tertanggung, dalam hal ini para pihak
memperjanjikan suatu objek untuk diasuransikan baik berupa benda, maupun hal-
hal yang terkait dengan benda yang dijadikan objek asuransi.
Tujuan dari diasuransikan suatu benda yaitu agar tertanggung tidak mengalami
kerugian yang lebih besar karena terjadinya suatu risiko yang mengakibatkan
rusaknya suatu objek asuransi. Kemudian perjanjian mengenai objek asuransi,
risiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi serta langkah yang perlu
ditempuh agar petanggungan terhadap objek asuransi dapat terjadi secara rinci
tertuang dalam polis asuransi kendaraan bermotor.
Ketika perjanjian asuransi telah disepakati dan telah tertuang pula dalam polis,
maka para pihak akan saling memenuhi hak dan kewajiban dari perjanjian
asuransi tersebut. Dimana mengenai kewajiban tersebut dikemukakan dalam
2 Kasmir, 2003, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,Jakarta: Raja Grafindo Persada,hlm. 260.
4
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana pada pasal
1 ayat 1 dalam peraturan ini berbunyi:
“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan
pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan
asuransi sebagai imbalan untuk:
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita
tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak
pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung
atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat
yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan
dana”.3
Pasal tersebut memberikan sedikit pemahaman bahwa ada suatu kewajiban yang
harus dipenuhi ketika telah terjadi kesepakatan antara perusahaan asuransi dan
pemegang polis. Pemenuhan kewajiban tersebut dapat dikatakan telah terlaksana
bila telah mengikuti ketentuan dan prosedur yang ada serta mengenai hal-hal
terkait termuat dalam perjanjian asuransi tersebut.
Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD
dan KUHPdt. Suatu perjanjian khusus harus memenuhi syarat sah perjanjian.
Dalam KUHPdt tepatnya pada pasal 1320 mengatur tentang syarat sah asuransi
3 Undang – Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi. hlm.2
5
yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertantu, dan kausa yang
halal. Sementara dalam KUHD pasal 251 mengatur tentang kewajiban
pemberitahuan.
Kewajiban pemberitahuan di sini yaitu kewajiban pemberitahuan dari
tertanggung, tertanggung wajib mengusahakan segala upaya guna mencegah atau
mengurangi kerugian, dan setelah terjadi kerugian tersebut tertanggung segera
memberitahukan kepada penanggung, agar pertanggungan selanjutnya dapat
dialihkan mengenai penggantian kerugian yang dialami tertanggung jika ada
alasan untuk itu. Sehingga segala biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung guna
mencegah atau megurangi kerugian menjadi beban penanggung.
Kerugian yang akhirnya dibebankan pada penanggung mengenai pembayaran
kerugiannya merupakan bagian dari usaha asuransi pada umumnya seperti yang
tertuang dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69
/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah,
yang berbunyi:
“Usaha asuransi umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan
penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan,
biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada
pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena
6
terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam
UndangUndang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.”4
Pemaparan mengenai pasal dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69
/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
menjelaskan bahwa apabila tertanggung telah melakukan pemberitahuan
mengenai suatu evenemen dan kerugian yang diderita oleh tertanggung, maka
secara otomatis penanggung mengganti jumlah kerugian yang dibebankan pada
tertanggung sebelumnya, dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa adanya
pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.
Salah satu peristiwa yang berkaitan dengan usaha tertanggung sebagai upaya
pengalihan risiko kepada penanggung ialah sebagai berikut:
Tuan A memiliki mobil yang di asuransikan dalam suatu perusahaan asuransi
kendaraan bermotor. Suatu ketika terjadi peristiwa kecelakaan antara mobil
dengan kendaraan motor, akibat dari hal ini penumpang motor yaitu seorang ibu
dan seorang anak menjadi korban jiwa dalam peristiwa ini. Kemudian pihak
keluarga dalam hal ini ayah yang merupakan pengendara motor meminta
pertanggung jawaban terhadap kerugian yang diderita kepada pemilik mobil yaitu
tuan A. Di dalam polis yang dipegang oleh tuan A terdapat perjanjian mengenai
pertanggungjawaban kepada pihak ke-tiga. Karena terdapat dalam polis mengenai
pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga. Berkaitan dengan hal yang dialami
4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69 /POJK.05/2016 tentang PenyelenggaraanUsaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, danPerusahaan Reasuransi Syariah, hlm.2
7
pihak ketiga tersebut maka pihak tertanggung dapat mengalihkan risiko tersebut
pada perusahaan asuransi selaku penanggung.
Melihat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai
bagaimana syarat ataupun prosedur yang ditempuh oleh tertanggung dalam upaya
melaksanakan ganti kerugian terhadap pihak ketiga karena terjadinya suatu
evenemen yang tertuang dalam suatu perjanjian asuransi dalam hal ini yaitu polis
serta bagaimana akibat hukum bagi para pihak yaitu penanggung, tertanggung,
dan pihak ketiga setelah ganti kerugian dilaksanakan. Dimana penulis memilih
judul “Pelaksanaan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Oleh PT Asuransi
AXA Indonesia (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kecamatan Gunung
Sugih Kabupaten Lampung Tengah)” untuk karya ilmiahnya tersebut.
B. Rumusan Masalah
Permasalahan yang hendak dibahas dalam tulisan ini meliputi:
1. Bagaimana Syarat dan Prosedur pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor
pada PT. Asuransi AXA Indonesia pada kasus kecelakaan lalu lintas di
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tersebut?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi para pihak termasuk pihak ketiga setelah
terjadinya pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi
AXA Indonesia pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah tersebut?
8
C. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah ruang lingkup kajian materi
penelitian ini adalah pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor kepada PT
Asuransi AXA Indonesia terhadap kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Gunung
Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi syarat- syarat, dan prosedur
harus di tempuh dalam pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT.
Asuransi AXA Indonesia pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Gunung
Sugih Kabupaten Lampung Tengah tersebut. Bidang ilmu ini adalah hukum
keperdataan, khususnya Hukum Perdata ekonomi.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut:
1. Syarat dan prosedur pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT.
Asuransi AXA Indonesia pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tersebut.
2. Akibat hukum bagi para pihak termasuk pihak ketiga setelah terjadinya
pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi AXA
Indonesia pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah tersebut.
9
E. Kegunaan Penelitian
Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni:
1. Manfaat secara teoritis
Adalah untuk memperkaya dan menambah wawasan dalam menerapkan ilmu
pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah. Selain itu juga dapat
menambah pengetahuan dalam bidang hukum Asuransi khususnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan ganti kerugian oleh suatu perusahaan asuransi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Manfaat secara praktis
a) Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum penulis khususnya
mengenai pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi
AXA Indonesia pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah.
b) Menganalisis isi polis asuransi PT Asuransi AXA Indonesia mengenai
pelaksanaan pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi
AXA Indonesia pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah
c) Bahan informasi bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum
Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
d) Syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Ketentuan Tentang Perjanjian Asuransi Kerugian
1. Perjanjian Asuransi
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan ini hendak
memperlihatkan kepada kita semua, bahwa suatu perjanjian adalah:
a. Suatu perbuatan
b. Antara sekurang-kurangnya dua orang
c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji
tersebut5
Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan ini, hendak menjelaskan pada kita
semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata,
baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam
bentuk pikiran semata-mata. Atas dasar inilah kemudian dikenal adanya perjanjian
konsensuil, perjanjian formil.
Dalam perjanjian konsensuil, kesepakatan yang dicapai para pihak secara lisan,
melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Ini berarti bahwa segera setelah
para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang hal-hal yang
5 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,2010, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, hlm.7
11
mereka bicarakan, dan akan dilaksanakan, maka kewajiban telah lahir pada pihak
terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau
berbuat sesuatu.6
Agak berbeda dengan perjanjian konsesuil, dalam perjanjian formil, kesepakatan
atau perjanjian lisan semata-mata antara para pihak yang berjanji belum
melahirkan kewajiban pada pihak yang berjanji untuk menyerahkan sesuatu,
melakukan atau berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan atau tidak berbuat
sesuatu.7
Suatu perjanjian dapat dilaksanakan dan mengikat para pihak yang terkait apabila
telah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian. Syarat-syarat sah suatu
perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum
perdata yang berbunyi:
“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:
1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3) Suatu pokok persoalan tertentu
4) Suatu sebab yang tidak terlarang
6 Ibid, hlm 87 Ibid, hlm. 10
12
Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktin ilmu hukum yang berkembang,
digolongkan ke dalam:
1) Dua unsur yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian
(unsur subyektif), dan
2) Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian
(unsur obyektif)8
Berakhirnya suatu kontrak digolongkan menjadi dua belas macam, yaitu:
1) Pembayaran
2) Novasi (pembaruan utang)
3) Kompensasi
4) Konfusio (pencampuran utang)
5) Pembebasan utang
6) Kebatalan atau pembatalan
7) Berlaku syarat batal
8) Jangka waktu kontrak telah berakhir
9) Dilaksanakan objek perjanjian
10) Kesepakatan kedua belah pihak
11) Pemutusan kontrak secara sepihak
12) Adanya putusan pengadilan.9
Berdasarkan dari perjanjian pada umumnya dapat dikatakan bahwa Asuransi atau
pertanggungan merupakan suatu perjanjian. Karena Dalam Kitab Undang-Undang
8Ibid, hlm. 939 Salim H.S, 2017,Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar
Grafika, cet. Ke-12, hlm.165
13
Hukum dagang istilah untuk asuransi itu sendiri dalam kitab ini yaitu
pertanggungan. Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang
dimaksud dengan pertanggungan adalah:
“Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung
mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi,
untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan
yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang
tidak tentu”.10
2. Asuransi Kerugian
Sebelum lebih mendalami mengenai asuransi kerugian, ada baiknya mengetahui
terlebih dahulu pengertian tentang asuransi sebagai pengantar. Kata asuransi,
dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut Assurantie yang terdiri dari kata
“assuradeur” yang berarti penanggungan dan “geassureerde” yang berarti
tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut “Assurance” yang berarti
menganggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut
“Assecurare” yang berarti menyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kata
asuransi disebut ”Insurance” yang berarti menaggung sesuatu yang mungkin atau
tidak mungkin terjadi dan “Assurance” yang berarti menganggung sesuatu yang
pasti terjadi.11
10 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Jakarta: PTPradnya Paramita, Cet. Ke-30, 2006,hal.77
11 Kasmir, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Depok: Perusahaan Asuransi, ,hlm. 261
14
Kata “asuransi” merupakan asal kata dari istilah perasuransian. Dimana asuransi
tersebut berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman
bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-
an, maka muncul istilah “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang
berkenaan dengan asuransi.
Berikut ini adalah usaha yang berkenaan dengan asuransi yang terbagi atas dua
jenis yaitu:
1) Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (Insurance business).
Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi
(Insurance Company).
2) Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang
usaha asuransi (Complementary Insurance Business). Perusahaan yang
menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang
asuransi (Complementary Insurance Company).12
Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang
Perasuransian, pada pasal 1 ayat 1 dalam peraturan ini berbunyi:
“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan
pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan
asuransi sebagai imbalan untuk:
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung
12 Abdulkadir Muhammad, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, cet. Ke-5, hlm.6
15
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau
pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung
atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat
yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan
dana”.13
Berdasarkan dari beberapa penjabaran di atas mengenai definisi dari asuransi itu
sendiri. Maka yang dmaksud dengan asuransi ialah perjanjian antara dua pihak
atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung
dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada
tertanggung karena kerugian.
Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :
1) Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada
pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
2) Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang
(santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur
apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
3) Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
4) Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena
peristiwa yang tak tertentu.
Melihat dari pemaparan mengenai pengertian asuransi tersebut maka dapat dilihat
yang dimaksud asuransi kerugian yang merupakan salah satu dari jenis-jenis
13 Undang – Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi. hlm.2
16
asuransi yang difokuskan dalam konteks ini. Asuransi kerugian adalah asuransi
yang memberikan jasa kepada tertanggung dalam penanggulangan risiko atas
kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
Pengertian tentang asuransi kerugian ini juga disesuaikan dengan pengertian dari
perusahaan asuransi kerugian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pada
pasal 1 angka 12 yang berbunyi:
“Asuransi kerugian adalah perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam
penanggulangan risiko kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa dari tak pasti.”14
Berikut ini adalah jenis-jenis asuransi kerugian yang meliputi:
a. Asuransi Kebakaran
Obyek asuransinya berupa benda tetap, seperti bangunan, rumah, pabrik, dan
benda bergerak seperti; motor,kapal, atau benda bergerak yang terdapat
didalam atau sebagai bagian dari benda tetap yang bersangkutan.15 Bahaya-
bahaya penyebab terjadinya kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung
diatur dalam pasal 290 KUHD, yaitu:
1) Petir, api yang timbul sendiri, kurang hati-hati, dan kecelakaan lain.
2) Kesalahan atau itikad jahat dari pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok.
14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan, hlm.3
15Abdulkadir Muhammad, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, cet. Ke-5, hlm.160
17
3) Sebab-sebab lain, dengan cara apa saja dengan cara bagaimanapun terjadi,
direncanakan atau tidak, biasa atau luar biasa, dengan tiada kecualinya.
b. Asuransi Laut
Unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi laut meliputi:
1) Objek asuransi yang diancam bahaya, selalu terdiri dari kapal dan barang
muatan.
2) Jenis bahaya yang mengancam benda asuransi, yang bersumber dari alam dan
dari manusia seperti perompakan bajak laut, pemberontakan awak kapal,
penahanan atau perampasan oleh penguasa Negara.
3) Bermacam jenis benda asuransi, yaitu tubuh kapal, muatan kapal, alat
perlengkapan kapal, bahan keperluan hidup dan biaya angkutan.16
Dalam asuransi laut terdapat janji-janji khusus mengenai asuransi barang-barang
cair yang dapat meleleh, asuransi barang-barang yang dapat rusak atau busuk.
Agar salah satu dari janji-janji khusus ini dapat terlaksana, maka mengenai
asuransi barang-barang tersebut perlu dicantumkan dalam perjanjian agar barang
tersebut tidak dapat dibebankan ganti kerugian kepada pihak penanggung.
c. Asuransi Tanggung Jawab
Objek asuransi taggung jawab adalah benda asuransi dan kepentingan yang
melekat atas benda asuransi. Kepentingan yang dimaksud ialah tanggung jawab
tertanggung akibat perbuatannya kepada pihak ketiga, misalnya perbuatan yang
merugikan orang lain, atau perbuatan tidak mampu membayar pada pihak
16 Ibid,hlm.168
18
kreditur. Risiko tanggung jawab terhadap pihak ketiga inilah yang dialihkan
kepada penanggung.
Dalam asuransi ini evenemennya adalah perbuatan melawan hukum. Akibat yang
timbul dari perbuatan tersebut adalah kerugian bagi orang lain. Sesuai dengan
sifat evenemennya maka perbuatan melawan hukum harus tidak diduga atau tidak
diharapkan terjadi.17
d. Asuransi Kendaraaan Bermotor
Merupakan produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko
kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian
kendaraan bermotor.
Dalam hal ini, penanggung memberikan penggantian kepada tertanggung
terhadap:
1) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang diasuransikan
2) Tanggung gugat tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak
ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang
diasuransikan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah atau pengadilan.
3) Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung
gugat.18
17 Ibid, hlm.17918 Ibid, hlm182
19
3. Polis
Berbicara tentang asuransi pasti tidak lepas dari istilah polis asuransi. Dalam
perjanjian asuransi polis asuransi sebagai bukti tertulis atau surat perjanjian antara
pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis memegang peranan
penting untuk menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung
maupun tertanggung. Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah
pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Dengan memiliki polis asuransi
tersebut maka pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan
mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang
tidak terduga.
Polis tersebut merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung
untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tanggung
jawabnya. Penggantian finansial dari penanggung akan sangat bermanfaat untuk
mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami
kerugian dan menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan. Polis Asuransi juga
berfungsi sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung.19 Isi dalam suatu
polis asuransi terdapat dalam pasal 256 KUHD yang berbunyi:
“Bahwa surat polis bagi segala macam asuransi harus memuat:
1) Hari ditutupnya asuransi
2) Nama orang yang menutup asuransi atas tanggungannya sendiri atau atas nama
tanggungan orang ketiga
3) Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang diasuransikan
19 Kasmir, 2003, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada,hlm.275
20
4) Jumlah uang untuk diadakan asuransi
5) Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung
6) Saat pada saat mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung
dan saat berakhirnya itu
7) Premi pertanggungan tersebut, dan
8) Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung
untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak”.20
4. Subjek Asuransi Kerugian
Ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam Asuransi, yaitu pihak penanggung sebagai
pihak yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat
suatu penggantian kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat
dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi dan pihak tertanggung akan
menerima ganti kerugian, yang mana pihak tertanggung diwajibkan membayar
sejumlah uang kepada pihak penanggung.21
Berikut ini akan di jelaskan mengenai para pihak dalam suatu perjanjian asuransi:
1) Tertanggung:
Dalam Pasal 1 ayat (22) dan (23) Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang
Perasuransian membagi istilah tertanggung menjadi dua yaitu pemegang polis dan
tertanggung. Dimana tiap-tiap ayatnya berbunyi:
Pasal 1 ayat (22)
20 Prakoso Djoko, 2000, Hukum Asuransi Indonesia,Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. Ke-2,hlm.69
21 Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, hlm.217
21
“ Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian
dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan pelindungan
atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain”.
Pasal 1 ayat (23)
“Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur
dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.Ialah pihak yang wajib
membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas
harta miliknya yang di asuransikan”.22
kemudian yang dapat menjadi tertanggung dalam suatu polis asuransi ialah
perseorangan, persekutuan atau badan hukum baik sebagai pemilik atau pihak
yang memiliki kepentingan atas harta yang di asuransikan. Artinya harta yang
telah di daftarkan asuransi oleh pemiliknya, apabila terjadi sesuatu yang
mengakibatkan kerusakan atau hal-hal yang dianggap merugikan bagi pihak
tertanggung maka penggantian atas kerugian tersebut dapat dibebankan kepada
penanggung dalam hal ini pihak asuransi
2) Penanggung:
Ialah Pihak yang wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak
memperoleh pembayaran premi. Status dari penanggung itu sendiri ialah sebagai
perusahaan badan hukum, dapat berbentuk perseroan terbatas (PT), perusahaan
perseroan (Persero) atau koperasi.23
22 Undang – Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi. hlm.2423 Abdulkadir Muhammad, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, cet. Ke-5, hlm.8
22
Berikut ini yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi
sebagai imbalan untuk:
a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis kerena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung
jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh pihak tertanggung
atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
b) Memberikan pembayaran atas dasar meninggalnya tertanggung atau
pembayaran atas dasar pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang
besarnya telah di tetapkan atau di dasarkan pada hasil pengelolaan dana.24
5. Objek Asuransi Kerugian
Objek risiko yang dapat dilekatkan pada asuransi kerugian meliputi:
1) Risiko harta kekayaan (Property Risk) dalam arti risiko yang terjadi akibat
suatu secara tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya, seperti terbakarnya pabrik atau
perusahaan milik seseorang.
2) Risiko tanggung jawab (Liability Risk) dalam arti risiko yang memiliki
hubungan dengan kerugian yang menimpa pihak ketiga akibat perbuatan
seseorang, seperti perusahaan asuransi yang mengganti biaya perbaikan atas
kerusakan mobil dari pihak klientnya.25
24 ILham Fatkur Rohman, 2015, Skripsi :Pertanggung Jawaban Hukum Atas PerusahaanAsuransi Terhadap Tindakan Wanprestasi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, UniversitasWijaya Putra Surabaya, hlm. 20
25Rr. Dijan Widijowati,2012, Hukum Dagang, Yogyakarta: ANDI, hlm.192
23
6. Risiko-Risiko Dalam Asuransi Kerugian
Risiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya
penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan. Berikut ini adalah
karakteristik risiko yang dapat dilekatkan asuransi di antaranya:
1) Risiko yang mungkin terjadi mengakibatkan kerugian yang dapat diukur
dengan uang
2) Risiko yang mungkin terjadi memiliki persamaan dengan sejumlah besar risiko
yang sama dengan risiko yang diasuransikan, sehingga perusahaan asuransi
dapat menggunakan statistik kerugian yang telah tersedia
3) Risiko yang mungkin terjadi dapat mengakibatkan kerugian secara tiba-tiba
yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh pihak tertanggung.26
Apabila dilakukan survei atas berbagai buku asuransi di perguruan tinggi saat ini
masih terdapat ketidakseragaman tentang pengertian risiko sehingga risiko
memiliki sejumlah definisi antara lain sebagai berikut:
1) Kesempatan timbulnya kerugian
2) Kemungkinan timbulnya kerugian
3) Ketidakpastian
4) Penyebaran dari hasil yang diperkirakan
5) Kemungkinan suatu hasil akhir yang berbeda dengan yang diharapkan27
26Rr. Dijan Widijowati,2012, Hukum Dagang, Yogyakarta: ANDI, hlm.19127 A. Junaedy Ganie, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 40
24
Cara untuk mengatasi risiko dilakukan, anatara lain berupa:
1) Menerima (retention)
2) Menghindari (avoidance)
3) Mencegah (prevention)
4) Mengalihkan atau membagi (transfer or distribution)
Perlu diketahui bahwa suatu peristiwa dapat dijadikan sebagai risiko yang
ditanggung oleh asuransi apabila risiko tersebut terdapat dalam polis asuransi
yang merupakan akta persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan
tertanggung mengenai objek asuransi. Suatu risiko tersebut terjadi karena
peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda Asuransi.
B. Prinsip-Prinsip Dalam Kegiatan Asuransi
Prinsip atau asas hukum merupakan dasar pikiran yang merupakan sesuatu yang
menjadi latar belakang dari peraturan yang sifatnya konkret dan umum. Dalam
hukum atau perjanjian asuransi pun, dikenal beberapa prinsip atau dasar hukum
yang menjadi latar belakang dari peraturan yang bersangkutan.
Ada beberapa prinsip yang harus dipedomani dalam menjalankan kegiatan
asuransi yaitu sebagai berikut :
1. Prinsip Kepentingan Yang Diasuransikan (Insurable Interest)
Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest)
merupakan syarat mutlak untuk mengadakan perjanjian asuransi.
Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hubungan kepentingan
peserta/tertanggung dengan objek pertanggungan yang dipertanggungkan.
25
Apabila pihak tertanggung atau pihak yang dipertanggungkan tidak memiliki
kepentingan pada saat mengadakan perjanjian asuransi, dapat menyebabkan
perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum.28
Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan
bahwa :
“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala bentuk kepentingan yang dapat
dinilaikan dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak
dikecualikan dalam undang-undang”.
Dari rumusan Pasal 268 KUHD di atas dapat disimpulkan kriteria kepentingan
harus :
a) Ada pada setiap asuransi
b) Dapat dinilai dengan uang
c) Dapat diancam oleh bahaya
d) Tidak dikecualikan dalam Undang-Undang
Penanggung hanya dapat menanggung/menutup asuransi harta benda dari
orang/badan hukum yang mempunyai kepentingan atas harta benda tersebut
pada saat penutupan.
2. Prinsip Itikad Baik Sempurna (Utmos Good Faith)
Prinsip itikad baik yang sempurna menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi
oleh para pihak sebelum kontrak ditutup dan bukan dipenuhi dalam rangka
pelaksanaan kontrak yang sudah ditutup seperti itikad baik yang dimaksud
28 Kun Wahyu Wardana, 2009, Hukum Asuransi: Proteksi Kecelakaan Transportasi:
Bandung: Mandar Maju, hlm. 31
26
dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua belah pihak
dalam suatu perjanjian asuransi mengikatkan diri atas dasar itikad baik.
Ketentuan pada Pasal 251 KUHD meletakan tanggung jawab pada tertanggung
untuk memberikan keterangan yang benar merupakan bentuk dari prinsip itikad
baik.29
Prinsip itikad baik (utmos good faith) dalam perjanjian asuransi sangat penting
bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung. Penanggung
percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan sejelas-
jelasnya dengan benar mengenai segala fakta-fakta penting yang berhubungan
dengan obyek yang dipertanggungkan dan tertanggung percaya bahwa
penanggung akan memberikan ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang
diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam kontrak polis.
Menurut Hasan Ali, kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting
mengenai obyek yang dipertanggungkan berlaku :
a) Sejak perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat,
yaitu pada saat para pihak menyetujui kontrak tersebut.
b) Pada saat perpanjangan kontrak tersebut.
c) Pada saat terjadi perubahan kontrak asuransi dan mengenai hal hal yang ada
kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.30
29 Junaedy Ganie, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9730 AM. Hasan Ali, 2004, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan
Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis, Jakarta: Prenada Media, hlm. 20
27
3. Prinsip Subrogasi (Subrogation)
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), prinsip subrogasi ini
diatur dalam Pasal 284 yang bunyi pasalnya menyatakan bahwa :
“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang
dipertanggungkan, menggantikan sitertanggung dalam segala hak yang
diperolehnya terhadap orang-orang ketiga yang telah menimbulkan kerugian
tersebut, dan sitertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap
perbuatan yang dapat merugikan hak sipenanggung terhadap orang-orang
ketiga tersebut.
Subrogasi dalam asuransi merupakan subrogasi menurut undang-undang, oleh
karena itu prinsip subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi dua
syarat sebagai berikut :
a) Apabila tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung masih
mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
b) Hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian. Apabila tertanggung
sudah mendapatkan penggantian atas dasar indemnity, maka si tertanggung
tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada
pihak lain yang bertanggungjawab pula atas kerugian yang dideritanya.31 Pada
dasarnya tujuan asuransi adalah memberikan ganti kerugian, maka menjadi
tidak adil bagi penanggung apabila tertanggung menjadi diuntungkan karena
mendapatkan pembayaran ganti rugi oleh keduanya.
4. Prinsip Indemnitas atau Asas Keseimbangan (Indemnity)
31 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2001, Hukum Perusahaan Indonesia,Jakarta:Pradnya Paramita, hlm. 358
28
Prinsip indemnitas (indemnity) merupakan prinsip yang mendasari mekanisme
kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian
asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi ganti
kerugian oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Prinsip ini
menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian
sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak yaitu tertanggung membayar
premi dan berhak mendapatkan penggantian kerugian, sedangkan penanggung
menerima premi dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita
oleh tertanggung.
Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan tertanggung
menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi
terbatas sampai pada keadaan/posisi awal, artinya hanya mengembalikannya
pada posisi semula.
5. Prinsip Kontribusi
Prinsip Kontribusi terjadi apabila ada asuransi yang berganda (double
insurance) seperti yang tercantum dalam Pasal 278 KUHD. Prinsip ini
mengatur dalam hal suatu obyek pertanggungan dipertanggungkan pada
dua/lebih perusahaan asuransi.
Prinsip kontribusi menyatakan bahwa apabila terdapat beberapa
penanggung dalam satu polis dengan melebihi harga, maka masing-masing
penanggung memberikan imbangan menurut harga yang sebenarnya.
29
6. Prinsip Proximate Cause
Proximate cause adalah peristiwa yang langsung menyebabkan kerugian pada
diri tertanggung yang dapat diberi ganti kerugian oleh penanggung. Menurut
prinsip proximate cause ini, yang dapat ditanggung oleh pihak penanggung
adalah peristiwa utama yang ditanggung dalam polis asuransi yang
menyebabkan rusak atau musnahnya suatu objek pertanggungan yang
mendapat ganti kerugian dari pihak penanggung.32
Penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian apabila tertanggung
menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang diperjanjikan, namun
untuk dapat diberikan ganti kerugian harus dapat dilakukan penelaahan apakah
peristiwa tersebut berada dalam tanggungan penanggung. Jika kerugian
tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang diperjanjikan penanggung
dibebaskan dari kewajibannya.
32 Dwi Endah Ernawati, 2009, “Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi DalamPerjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Raksa Pratikara Di WilayahSurakarta”, Tesis Pascasarjana Undip, (Semarang, 2009), hlm 15
30
C. Tujuan Asuransi Kerugian
Tujuan dari asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut :
1. Teori Pengalihan Risiko
Menurut teori pengalihan risiko, tertanggung menyadari bahwa ada ancaman
bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya
tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian
material atau korban jiwa atau raganya. Untuk mengurangi atau menghilangkan
beban resiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada
pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan
ia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Dengan
membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi, sejak itulah resiko
yang mungkin akan diderita tertanggung akan beralih kepada perusahaan
asuransi.
2. Pembayaran Ganti Kerugian
Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada
masalah terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya
tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini
merupakan kesempatan baik bagi perusahaan asuransi mengumpulkan premi
yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya.
Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang
menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan
dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransi yang
dibayarkannya.
31
Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk
memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh
dideritanya.
3. Pembayaran Santunan Asuransi kerugian dan asuransi jiwa
diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan
tertanggung. Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat
wajib, artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah
undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut
asuransi sosial (social security insurance). Asuransi sosial bertujuan
melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang
mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah
kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan
dari ancaman bahaya.
4. Kesejahteraan Anggota
Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan
membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu
berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan
berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang
mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung),
perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung)
yang bersangkutan.33
33 Abdulkadir Muhammad, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, cet. Ke-5, hlm.12
Suatu perjanjian asuransi dapat berakhir karena berbagai hal yang diantaranya
32
meliputi:
1. Jangka Waktu Berlaku Sudah Habis
Asuransi biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 (satu)
tahun. Jangka waktu ini biasanya terdapat pada asuransi kebakaran dan
asuransi kendaraan bermotor. Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan dalam
polis. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka asuransi
berakhir.34
2. Perjalanan Berakhir
Selain dari jangka waktu tertentu, asuransi dapat diadakan berdasarkan
perjalanan, misalnya asuransi yang diadakan untuk perjalanan kapal dari
Pelabuhan Panjang ke Pelabuhan Tanjung Priok. Apabila perjalanan berakhir
atau kapal tiba di pelabuhan tujuan, maka asuransi berakhir. Asuransi
berdasarkan perjalanan ini umumnya diadakan untuk asuransi pengangkutan,
baik pengangkutan barang maupun penumpang dari tempat pemberangkatan
(embarkasi) ke tempat tujuan (disembarkasi).35
3. Terjadi Evenemen Diikuti Klaim
Dalam polis dinyatakan terhadap evenemen apa saja asuransi itu diadakan.
Apabila sementara asuransi berjalan terjadi evenemen yang ditanggung dan
menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah benar
tertanggung mempunyai kepentingan atas benda yang diasuransikan. Di
samping itu, apakah evenemen yang terjadi itu benar bukan karena kesalahan
34Ibid ,hlm. 13335 Ibid ,hlm. 133
D. Berakhirnya Asuransi Kerugian
33
tertanggung dan sesuai dengan evenemen yang telah ditetepkan dalam polis.
Jika jawabannya benar, maka dilakukan pemberesan berdasarkan klaim
tertanggung. Pembayaran ganti kerugian dipenuhi oleh penanggung bedasarkan
asas keseimbangan. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim
tertanggung, maka asuransi berakhir.36
4. Asuransi Berhenti atau Dibatalkan
Berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antaa tertanggung dan
penanggung, misalnya karena premi tidak dibayar dan hal ini biasanya di
perjanjian dalam polis. Berhentinya asuransi juga dapat terjadi karena faktor
diluar kemauan tertanggung dan penanggung, misalnya terjadi pemberatan
risiko setelah asuransi berjalan. Dalam hal pemberatan risiko setelah asuransi
berjalan, seandainya penanggung mengetahui hal yang demikian itu, dia tidak
akan membuat asuransi dengan syarat-syarat dan janji-janji khusus demikian
itu. Karena dirasakan kurang adil, maka undang-undang menentukan, jika
terjadi pemberatan risiko, asuransi menjadi berhenti. Pengertian berhenti dapat
juga meliputi pengertian dibatalkan.37
5. Asuransi Gugur
Asuransi gugur biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan. Jika barang
yang akan diangkut diasuransikan kemudian tidak jadi diangkut, maka asuransi
gugur. Perbedaan antara asuransi dibatalkan atau batal dengan asuransi gugur
adalah pada bahaya evenemen. Pada asuransi dibatalkan atau batal, bahaya
36 Ibid ,hlm. 13437 Ibid, hlm.134
34
sudah atau sedang dijalani, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya belum
dijalani sama sekali.38
38 Ibid,hlm.135
35
PT Asuransi AXAIndonesia(Penanggung/)
Tertanggung/Pemegang Polis
Terdapat PihakKetiga (korbanjiwa/ meninggaldunia)
Polis asuransikendaraan bermotor
Terjadi evenemen(Kecelakaan lalu lintas)
Prosedur pengajuanklaim asuransikendaraan bermotor
Akibat hukum daripelaksanaan pengajuanklaim asuransikendsraan bermotor
Syarat Pengajuan klaimasuransi kendaraanbermotor
Mengadakan perjanjianasuransi kendaraanbermotor
E.Kerangka Pikir
36
Keterangan:
Secara singkat dijelaskan mengenai pelaksanaan klaim asuransi kendaraan
bermotor oleh PT Asuransi AXA Indonesia (studi kasus kecelakaan lalu lintas di
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah), sebagai berikut: Pihak
tertanggung mengadakan perjanjian asuransi kendaraan dengan PT AXA Asuransi
Indonesia (penanggung) dimana perjanjian tersebut tertuang dalam suatu akta
yang dikenal dengan istilah polis. Dalam perjanjian asuransi tersebut terdapat hal-
hal yang berkaitan dengan terjadinya suatu evenemen yang dialihkan
pertanggungannya. Sehingga ketika terjadi evenemen dimana bersamaan dengan
hal tersebut ada pihak lain (pihak ketiga) yang merasa dirugikan atau menjadi
korban dalam hal ini sampai meninggal dunia, maka pihak tertanggung dapat
mengalihkan pertanggungannya terhadap yang diderita olehnya dan juga pihak
ketiga kepada penanggung dengan cara mengajukan klaim terlebih dahulu. Ketika
hendak mengajukan klaim tertanggung harus memenuhi syarat dan prosedur dari
pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor. Apabila syarat dan prosedur telah
terpenuhi maka akan timbul akibat hukum dari pengalihan risiko yang dilakukan
oleh tertanggung melalui pengajuan klaim.
37
III.METODE PENELITIAN
A. Jenis peneltian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum
normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum
yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif
dengan adanya penambahan berbagai unsur terapan. Penelitian normatif empiris
mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam
aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat
yang berhubungan dengan objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan
perundang-undangan (inabstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum
(inconcreto).39
Dalam hal skripsi ini, penelitian hukum normatif empiris tersebut diaplikasikan
dalam permasalahan peran perusahaan asuransi dalam melaksanakan pertanggung
jawaban terhadap terjadinya suatu kerugian. Penulis akan melakukan pendekatan
secara normatif yang dalam skripsi ini bersumber dari berbagai ketentuan
perundang-undangan dan beberapa dokumen terkait seperti salinan dari polis
asuaransi tersebut. Serta penambahan unsur empiris yang dimaksud adalah
39Abdulkadir Muhammad, 2004,Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT.AdityaBakti, hlm.201
38
dengan melakukan praktek wawancara langsung kepada narasumber yang di nilai
mempunyai keterkaitan terhadap terjadinya klaim asuransi atas ganti kerugian
oleh PT Asuransi AXA Indonesia terhadap kecelakaan lalu lintas di Kecamatan
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah..
B. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu
penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran
(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan
pada saat tertentu, atau mengenai gejala-gejala yuridis yang ada, atau peristiwa
hukum tertentu yang terjadi.40
Dalam skripsi ini, penulis akan memberikan pemaparan meliputi syarat- syarat,
tata cara dan prosedur harus di tempuh dalam pembayaran atas ganti kerugian,
serta akibat hukum yang dialami para pihak dari penggantian kerugian tersebut
oleh PT. Asuransi AXA Indonesia pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Pemaparan dan penjelasan tersebut
diharapkan mampu menggambarkan serta memberikan informasi dan pengetahuan
secara lengkap tentang peran perusahaan asuransi itu sendiri dalam melaksanakan
ganti kerugian oleh PT Asuransi AXA Indonesia terhadap kecelakaan lalu lintas
di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan akibat hukumnya.
40 Ibid, hlm. 50
39
C. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah
melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.
Jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis
pendekatan normatif terapan.
Jadi, yang di maksud dengan pendekatan normatif terapan adalah usaha
mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai
dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Begitu juga dengan skripsi ini,
tahapan pendekatan normatif terapan yang penulis lakukan antara lain:
1. Mengidentifikasi pokok bahasan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah
mengenai Peran perusahaan asuransi PT Asuransi AXA Indonesia yang
meliputi syarat- syarat, tata cara dan prosedur harus di tempuh dalam
pembayaran atas ganti kerugian, serta akibat hukum yang diterima para pihak
dari penggantian kerugian tersebut oleh PT. Asuransi AXA Indonesia pada
kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah.
2. Mengidentifikasi ketentuan hukum normatif mana yang akan di gunakan
terkait pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. Asuransi AXA Indonesia pada
kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah. Yaitu antara lain, Undang – Undang No 1 Tahun 1992 tentang Usaha
Asuransi, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan
himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah
pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor kepada PT. Asuransi AXA yang
40
akan di jelaskan pada poin Data dan Sumber Data.
3. Melihat apakah pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. Asuransi AXA Indonesia
pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah memenuhi syarat-syarat atau prosedur yang sudah di atur
dalam perundang-undangan yang ada.
D. Data dan Sumber Data
Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka
penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data
sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara
mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah
pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor kepada PT. Asuransi AXA
Indonesia pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku
harian dan seterusnya.41Data sekunder terdiri dari:
1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi:
a. Undang – Undang No 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi
b. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
d. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
41 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Pers, 2014, hlm. 12
41
f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69 /POJK.05/2016 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah,
g. Polis Asuransi PT Asuransi AXA Indonesia
2. Penelitian bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, penelusuran
internet, serta berbagai dokumen yang terkait dengan Peran perusahaan
asuransi dalam pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. Asuransi AXA Indonesia
pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah.
3. Penelitian bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah yang sifatnya non
hukum tetapi berkaitan dengan Peran perusahaan asuransi dalam pelaksanaan
ganti kerugian oleh PT. Asuransi AXA Indonesia pada kasus kecelakaan lalu
lintas di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
E. Metode Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data maka tindakan teknis yang akan penulis lakukan
yaitu:
1. Studi Dokumen
Mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa polis asuransi kendaraan
bermotor PT Asuransi AXA Indonesia , literatur-literatur, jurnal- jurnal yang
berkaitan dengan masalah, serta peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Wawancara
Wawancara akan dilakukan dengan berkomunikasi langsung bersama pihak
42
ketiga yang terkait dengan tema dari skripsi ini, yaitu mengenai peran
perusahaan asuransi dalam pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. Asuransi
AXA Indonesia pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah.
F. Metode Pengolahan Data
Metode pengolahan data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui tahapan-
tahapan di antara lain sebagai berikut:
1. Pemeriksaan data (Editing)
Pemeriksaan yang dimaksud adalah memeriksa apakah data yang terkumpul
melalui studi pustaka dan dokumen-dokumen terkait Peran perusahaan
asuransi dalam pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. Asuransi AXA Indonesia
pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah sudah dianggap lengkap, cukup, relevan, jelas, tidak
berlebihan, dan sebisa mungkin tanpa kesalahan.
2. Pengaturan data (Organizing)
Kemudian data-data terkait peran perusahaan asuransi dalam pelaksanaan ganti
kerugian oleh PT. Asuransi AXA Indonesia pada kasus kecelakaan lalu lintas
di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang telah
terkumpul tersebut lalu diatur dan disusun sedemikian rupa. Kemudian dapat
diperoleh gambaran terkait prosedur, tata cara pelaksanan dan syarat-syarat
pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. Asuransi AXA Indonesia pada kasus
kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah, faktor atau alasan di laksanakannya pelaksanaan ganti kerugian oleh
43
PT. Asuransi AXA Indonesia pada kasus kecelakaan lalu lintas serta akibat
hukum yang timbul dari pelaksanaan ganti kerugian tersebut. Data-data yang
telah terkumpul dan pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan kemudian
disatukan secara sistematis untuk menjawab rumusan- rumusan masalah
tersebut.
3. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara
sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang
bersifat umum dari data yang bersifat khusus.
G. Analisis Data
Bahan hukum (data) hasil pengolahan serta isi dari polis asuransi tersebut
dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan dengan cara
menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan
efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis
guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian
ditarik kesimpulan-kesimpulan.
70
V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Apabila tertanggung telah memenuhi persyaratan pengajuan klaim asuransi
kendaraan bermotor PT Asuransi AXA Indonesia dengan menyerahkan
dokumen penting antara lain kronologi kejadian, surat laporan kepolisian
Sektor setempat di tempat kejadian, dan surat tuntutan dari pihak ketiga, serta
dokumen lain yang diperlukan. Prosedur yang harus ditempuh dalam
mengajukan klaim asuransi kendaraan bermotor diawali dengan tertanggung
memberitahukan kepada penanggung tentang adanya suatu evenemen dan
tuntutan dari pihak ketiga, kemudian menyerahkan dokumen yang ada
kaitannya dengan kronologi kejadian dan pihak ketiga yang terlibat, lalu
mengisi formulir pengajuan klaim.
71
2. Akibat hukum bagi tertanggung, pihak ketiga serta penanggung setelah
terjadinya pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi
AXA Indonesia yaitu:
a. Tertanggung setelah membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga kemudian
membuat surat permohonan penggantian pembayaran klaim atas kerugian yang
dialaminya kepada PT Asuransi AXA Indonesia, setelah tertanggung menerima
pembayaran ganti rugi dari penanggung maka tertanggung meminta pemulihan
harga pertanggungan untuk melanjutkan pembayaran premi untuk sisa jangka
waktu yang masih belum dijalani.
b. Pihak ketiga setelah pembayaran ganti kerugian dari tertanggung membuat
surat pernyataan damai yang isinya ialah para pihak telah sepakat untuk
menganggap kasus ini telah selesai karena telah ada tindakan
pertanggungjawaban sehingga pihak ketiga tidak dapat menuntut lagi
dikemudian hari.
c. Penanggung setelah menerima laporan pengajuan klaim dan surat permohonan
penggantian pembayaran klaim atas kerugian yang dialami tertanggung
berkewajiban membayar kerugian yang dialami oleh tertanggung sesuai dengan
ketentuan dalam polis.
72
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku:
Ali, A. Hasyim Dkk. 2002. Kamus Asuransi. Jakarta, Bumi Aksara
Ali, AM. Hasan. 2004. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan
Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis. Jakarta: Prenada Media
Djoko, Prakoso. 2000. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta
Ganie, A. Junaedy. 2011. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
H.S, Salim. 2017. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.
Jakarta: Sinar Grafika.
Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2001. Hukum Perusahaan Indonesia.
Jakarta:Pradnya Paramita
Kasmir. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Depok: Perusahaan
Asuransi.
Muhammad, Abdulkadir. 2011. Hukum Asuransi Indonesi., Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti
------------------------------- . 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung:
PT.Aditya Bakti
Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2010. Perikatan Yang Lahir Dari
Perjanjian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
73
Sasongko, Wahyu. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Bandar Lampung:
Universitas Lampung
Sastrawidjaja, M. Suparman. 1997. Aspek-Aspek Hukum Asuransi, dan Surat
Berharga. Bandung:Alumni
Soekanto, Soerjono. 2014.Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pers.
Subekti. 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa
Wardana, Kun Wahyu. 2009. Hukum Asuransi: Proteksi Kecelakaan
Transportasi. Bandung: Mandar Maju
Widijowati,Rr. Dijan. 2012. Hukum Dagang. Yogyakarta: ANDI
B. Undang-Undang dan Peraturan Terkait:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69 /POJK.05/2016 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
3. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PT Asuransi AXA
Indonesia)
4. R.Subekti, Dkk. 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-
Undang Kepailitan. Jakarta: PT PRADNYA PARAMITA.
5. Undang – Undang No 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi
6. Undang – Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi
74
C. Karya Ilmiah Terkait:
Ernawati, Dwi Endah . 2009. Tesis:Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi
Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Raksa
Pratikara Di Wilayah Surakarta. Semarang: Pascasarjana Undip.
Rohman, Ilham Fatkur. 2015. Skripsi :Pertanggung Jawaban Hukum Atas
Perusahaan Asuransi Terhadap Tindakan Wanprestasi Berdasarkan
Hukum Positif di Indonesia. Surabaya: Universitas Wijaya Putra.
Badiah, Lutvia Anis Watul, Imam Ismanu dan Ratih Dheviana Puru H.T.
2013.Jurnal Ilmiah: PENYELESAIAN KLAIM BAGI PEMEGANG POLIS
ASURANSI KENDARAAN RODA EMPAT (Studi di PT. Asuransi Rama
Satria Wibawa Cabang Malang). Malang: Fakultas Hukum, Universitas
Brawijaya.
