PE

RATUR

DALP

PRAN DAE

TENTAAM RA

PENDAPDI KAB

I PUTU

PROGRUNIV

i

TES

ELAKSERAH NANG PA

ANGKA MPATAN ABUPAT

AGUS IND

RAM PASVERSITA

DENPA201

SIS

SANAANNOMOR

AJAK HOMENINASLI DAEN BAD

DRA NUG

SCASARAS UDAYA

ASAR 15

N R 15 TAHOTEL GKATKAERAH

DUNG

GRAHA

RJANA ANA

HUN 20

KAN H

11

 

PE

RATUR

DALP

P

PRAN DAE

TENTAAM RA

PENDAPDI KAB

I PUTU

PROPROGRA

PROGRUNIV

i

TES

ELAKSERAH NANG PA

ANGKA MPATAN ABUPAT

AGUS IND

NIM: 139

OGRAM MAM STUDRAM PAS

VERSITADENPA

201

SIS

SANAANNOMOR

AJAK HOMENINASLI DAEN BAD

DRA NUG

90561011

MAGISTDI ILMU HSCASAR

AS UDAYAASAR 15

N R 15 TAHOTEL GKATKAERAH

DUNG

GRAHA

TER HUKUM

RJANA ANA

HUN 20

KAN H

M

11

ii  

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK HOTEL DALAM RANGKA MENINGKATKAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG

Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Studi Magister Program Studi Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Udayana

I PUTU AGUS INDRA NUGRAHA NIM:1390561011

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR

2015

iii  

Lembar Pengesahan

iv  

Tesis Ini Telah Diuji

Pada Tanggal 1-Juli-2015

Panitia Penguji Tesis

Berdasarkan SK Rektor

Universitas Udayana

Nomor 1936/UN 14. 4/HK/2015 Tanggal 30 Juni 2015

Ketua : Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH., MH

Anggota : 1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH., MS

2. Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH., MH

3. Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH., MH.

 

v 

vi  

UCAPAN TERIMA KASIH

Om Swastiastu,

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat

dan anugerah Beliaulah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis dengan judul

“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam

Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Badung” ini disusun

untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum

pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas

Udayana.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat berbagai

dukungan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu dalam kesempatan

yang berbahagia ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih

kepada:

Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD KEMD

beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk

mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Prof. Dr. dr. A. A. Raka

Sudewi, Sp.S(K) beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis

untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Program

Pascasarjana Universitas Udayana.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. I Gusti Ngurah

Wairocana,SH., MH., beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan

vii  

kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di

Universitas Udayana.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Universitas Udayana, Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan,SH., M.Hum., LLM, atas

kesempatan, dukungan, dan doa yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan

menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana.

Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Universitas Udayana sekaligus sebagai dosen pembimbing pertama, Bapak Dr. Putu

Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum atas kesempatan dan dukungan yang diberikan

kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di

Universitas Udayana.

Bapak Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH., MH, sebagai dosen

pembimbing kedua yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam

penyusunan tesis ini dengan penuh perhatian memberikan saran, masukan strategis

dan motivasi.

Dosen-dosen pengajar serta tenaga kependidikan atau administrasi (Bu

Agung, Bu Gung Yun, Pak Made Mustiana dan Dandy) atas berbagai dukungan

administratif dan moral yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan

studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana.

Tercinta dan terkasih kedua orang tua penulis I Komang Sudarsa SE dan Ida

Ayu Ketut Sri Anggreni SE, adik-adik penulis I Kadek Putra Arta Guna dan I

Komang Kusuma Wijaya, Kakek penulis I Nyoman Gandra dan Nenek Nengah

viii  

Windri serta keluarga besar yang penulis kasihi yang telah dengan penuh sabar

memberikan doa, kasih sayang, bantuan materi, semangat dan dukungannya hingga

penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Mantan rekan kerja penulis di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Cabang Gajah Mada Denpasar, Distin, Sandra, Diva, Gek Inten, Olin, Bu Kadek, Pak

Gama, Bu Indra, Pak Gede dll.

Rekan kerja penulis di Prudential Pru Gemilang, Pak Gusti, Bu Sri, Dwi, dll.

Ketua Yayasan Teruna Teruni Bali Duta Wisata Provinsi Bali I Gusti Ayu Sita

Wedastiti W.S. S.E, Anggota Paguyuban Teruna Teruni Bali dan Pengurus beserta

pendukung Yan Mitha, Andre, Eka, Gita, Eva, Widi, Ibu Tudi Joe Joy dll. Rekan

model penulis di LV C&C Model Management. Tenaga Pengajar di Universitas

Mahendradatta.

Rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas

Udayana angkatan 2013 serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan

tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna,

namun harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga

Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan anugerah-Nya kepada kita semua.

ix  

Denpasar, 6 Juli 2015

Penulis

x  

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai hasil dari pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel di Kabupaten Badung dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel di Kabupaten Badung. Jenis penelitian yang digunakan dalam membahas masalah ini adalah yuridis empiris. Data dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, Hotel di Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Kejaksaan Negeri Denpasar, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, sedangkan data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara, dengan teknik pengambilan sampel atas populasi penelitian yang digunakan adalah teknik non probability sampling. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Kabupaten Badung berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Badung dari pajak hotel tahun anggaran 2012 periode bulan desember 2012, tahun anggaran 2013, periode bulan desember 2013, tahun anggaran 2014 periode bulan desember 2014 telah berjalan efektif namun dalam pemungutan pajak tiap bulannya terdapat tunggakan-tunggakan hal tersebut ditunjukkan dari adanya jumlah piutang pajak hotel dalam jumlah besar yang menghambat optimalisasi pendapatan pajak hotel. Adapun faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 15 Tahun 2011 disebabkan oleh (a) faktor hukum yaitu perumusan norma yang mengatur permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak, pengaturan pengurangan atau penghapusan sanksi administrastif pada Perda Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 (b) faktor penegak hukum yaitu kualitas/kemampuan dan kuantitas/ jumlah sumber daya manusia kurang memadai dibandingkan dengan ruang lingkup tugas dan wilayah tugas, mutasi pegawai yang begitu cepat sehingga diperlukan waktu untuk memenuhi kompetensi pada bidang tugas dan tempat kerja yang baru, belum memiliki PPNS pajak daerah. (c) Faktor sarana dan prasarana, kendaraan untuk turun kelapangan sudah berusia tua dan belum terpasangnya web service pada wajib pajak hotel di Kabupaten Badung.(d) Faktor masyarakat, kepatuhan wajib pajak sebagai masyarakat untuk menyetor pajak yang telah dipungut dari konsumen sebagai subjek pajak.(e) Faktor budaya hukum, terkait pemahaman wajib pajak terhadap substansi dari Peraturan Daerah yang mengatur pajak hotel.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah, Peraturan Daerah

xi  

ABSTRACT

The purpose of this research is to assess the results of the implementation of the rule of Regional Regulation No. 15 Year 2011 on Hotel Taxes in Badung and to know, understand and analyze the factors that affect the implementation of the Regional Regulation No. 15 Year 2011 on Hotel Taxes in Badung. The method employed in this research is empirical legal research. Data and sources of data used are primary data derived from the Department of Revenue Badung Regency Hotel in Badung, Badung Tourism Office, Denpasar District Court, Civil Service Police Unit Badung, while secondary data used consisted of primary legal materials, secondary, and tertiary. Data collection technique used are document study technique and interview techniques, with the sampling technique used on the population is non-probability sampling technique. The analysis used in this research is the analysis used in this research is the qualitative data analysis.

From these results it can be seen that the implementation of the Regional Regulation No. 15 Year 2011 on tax Hotel in Badung based on actual revenue receipts from the Badung regency hotel tax year 2012 budget period in December 2012, the fiscal year 2013, the period in December 2013, the fiscal year 2014 period in December 2014 have been effective, but the tax collection each month there are arrears it is shown from the number of hotel tax receivable in bulk which inhibit optimization of hotel tax revenues. The factors inhibiting the implementation of Badung District Regulation No. 15 of 2011 was caused by (a) factors, namely the formulation of legal norms that regulate the petition pengangsuran and postponement of tax payments, setting the reduction or elimination of sanctions administrastif on Regulation No. 15 Year 2011, decree No. 21 of 2012 and decree No. 34 of 2012 (b) law enforcement factor is the quality / capability and quantity / number of human resources is inadequate compared to the scope of duties and tasks area, moving staff is so fast that it takes to fulfill the tasks and competence in the field of the new workplace, investigators do not yet have local taxes. (C) Factors infrastructure, vehicles for down spaciousness are already old and yet its installed web service on taxpayer hotels in Badung. (D) community factors, tax compliance as a society to remit the tax that has been levied on the consumer as subject to tax . (e) factors of law culture, related to the taxpayer understanding of the substance of Regional Regulations governing hotel taxes.

Key Words: Hotel Taxes, Locally-generated revenue, Local Regulation

xii  

RINGKASAN

Tesis ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Badung” ini, terdiri dari 5 bab. Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teoritis, dan metode penelitian. Dalam latar belakang, dijelaskan bahwa penelitian ini didasari oleh besarnya tunggakan pajak hotel di Kabupaten Badung. Data rekapitulasi piutang pajak dan aset lain-lain menunjukkan piutang pajak hotel per 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp. 89.757.743.476,08, per 31 Desember 2013 piutang pajak hotel sebesar Rp. 84.609.330.529,43, per 31 Desember 2014 piutang pajak hotel sebesar Rp.88.031.316.895, 25. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat dua permasalahan yang dibahas yaitu pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Kabupaten Badung dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 di Kabupaten Badung. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan tersebut adalah teori sistem hukum, asas the four maxims, kebijakan penanggulangan kejahatan, dan konsep penegakan hukum.

Bab II dalam tesis ini menguraikan tentang pengertian umum tentang pajak oleh beberapa ahli di bidang perpajakan, pajak hotel sebagai salah satu pajak kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sistem self assessment beserta ciri-cirinya sebagai salah satu sistem pemungutan pajak daerah, teori-teori dan asas-asas yang mendukung pemungutan pajak, pajak hotel sebagai pajak obyektif, tata cara pemungutan dan penyetoran pajak oleh wajib pajak, dan pengawasannya oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Bab III membahas tentang jawaban atas rumusan masalah pertama yang diuraikan dalam bab I tesis ini yaitu tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel yang bermula dari pembahasan potensi yang ada di Kabupaten Badung terkait dengan pajak hotel termasuk perkembangan jumlah hotel bintang dan non bintang empat tahun terakhir, tentang struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, tata cara pemungutan dan penyetoran pajak hotel di Kabupaten Badung, pengawasan oleh Dispenda Kabupaten Badung dan efektivitas pemungutan pajak hotel. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Badung berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Badung dari pajak hotel tahun anggaran 2012 periode bulan desember 2012, tahun anggaran 2013, periode bulan desember 2013, tahun anggaran 2014 periode bulan desember 2014 telah berjalan efektif namun dalam pemungutan pajak tiap bulannya terdapat tunggakan-tunggakan hal tersebut ditunjukkan dari adanya jumlah piutang pajak hotel dalam jumlah besar.

xiii  

Bab IV merupakan pembahasan terhadap rumusan masalah kedua sebagaimana diuraikan dalam bab I yang memberikan jawaban tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Kabupaten Badung antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Bab V merupakan bab penutup dari tesis ini yang menguraikan tentang simpulan dan saran dari tesis yang mana penulis menyarankan agar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung semestinya berani memberikan tindakan pro yustisia, seperti pemberian surat paksa, penyitaan, pelelangan, dan penyidikan bagi wajib pajak yang terindikasi melakukan pelanggaran perpajakan daerah sehingga dapat meminimalkan piutang pajak hotel dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dalam penanganan piutang pajak hotel perlu mengambil tindakan untuk mendukung uraian tugas bidang-bidang tugas yang ada. .

xiv  

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

SAMPUL DALAM

HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER ................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................ iii

PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS..................................................... iv

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT…………. ............................... v

UCAPAN TERIMA KASIH ............................................................................ vi

ABSTRAK………………….. ......................................................................... x

ABSTRACT…………………………… ................................................................ xi

RINGKASAN ……………….. ....................................................................... xiii

DAFTAR ISI……………….. .......................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................. 1

1.2 Rumusan Masalah .......................................................................... 10

1.3 Ruang Lingkup Masalah ................................................................ 10

1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................... 10

1.4.1 Tujuan Umum ....................................................................... 10

1.4.2 Tujuan Khusus ...................................................................... 11

1.5 Manfaat Penelitian ......................................................................... 11

1.5.1 Manfaat Teoritis .................................................................... 11

1.5.2 Manfaat Praktis ..................................................................... 11

xv  

1.6 Orisinalitas Penelitian .................................................................... 12

1.7 Landasan Teoritis ........................................................................... 14

1.8 Kerangka Berpikir……………………………………………… .. 24

1.9 Metode Penelitian .......................................................................... 25

1.9.1 Jenis Penelitian Hukum ......................................................... 25

1.9.2 Sifat Penelitian ...................................................................... 25

1.9.3 Data dan Sumber Data .......................................................... 26

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data .................................................... 28

1.9.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian…………… ................ 29

1.9.5 Pengolahan dan Analisa Data ............................................... 30

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK HOTEL SEBAGAI

PAJAK DAERAH ............................................................................................ 31

2. 1 Tinjauan Umum Tentang Pajak .................................................... 31

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah ................................ 35

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak ..................................................... 40

2.1.3 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak ............... 44

2.1.4 Fungsi Pajak…………………………………… .................. 46

2.2 Penentuan Wajib Pajak Hotel ......................................................... 47

2.2.1 Subjek Pajak, Pengukuhan Wajib Pajak, kewajiban Wajib

Pajak .................................................................................... 47

2.2.3 Pajak Hotel Sebagai Pajak Obyektif .................................... 50

2.2.3Objek Pajak Dan Tarif Pajak Hotel……………………….. . 52

xvi  

2.3 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Oleh Wajib Pajak .. 53

2.3.1 Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah

Pemungutan Pajak…….. ..................................................... 53

2.3.2 Pelaporan Pajak Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD)…………………………………………… ........... 54

2.2.5 Cara Pemungutan Dan Penetapan Pajak Hotel………… .... 55

2.4 Pengawasan Oleh Fiskus (Dispenda)………………….............. . 55

2.4.1 Ketetapan Pajak………………………………………… .... 55

2.4.2 Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)…………………… ... 56

2.4.3 Pembayaran Pajak Hotel………………………………… .. 57

2.4.4 Penagihan Pajak Hotel………………………………… ..... 57

2.4.5 Penyitaan dan Pelelangan……………………………… ..... 58

2.4.6 Keberatan…………………………………………………. 59

2.4.7 Banding…………………………………………………… 60

2.4.8 Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan

Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi. ....... 61

2.4.9 Penyidikan Pajak Hotel……………………………… ........ 62

2.4.10 Ketentuan Pidana……………………………………… ... 63

BAB III PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BADUNG NO 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Badung ........................................... 65

xvii  

3.1.1Objek Pajak Dan Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten

Badung…………………………………………………… .. 68

3.1.2Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Badung .................................................................................. 70

3.2Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Hotel Di

Kabupaten Badung …………………….. .................................... 71

3.3 Pengawasan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

……………………… .................................................................... 74

3.4Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Badung……… 86

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BADUNG NOMOR 15 TAHUN 2011 ........................................... 96

4. 1 Faktor Hukum ............................................................................... 98

4. 2Faktor Penegak Hukum .................................................................. 105

4. 3 Sarana dan Prasarana..................................................................... 110

4. 4Masyarakat………………………………………………………. 112

4. 5Budaya Hukum……………………………………………… ...... 114

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 117

5.1 Kesimpulan .................................................................................... 117

5.2 Saran ............................................................................................... 118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR INFORMAN

xviii  

LAMPIRAN

1  

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditopang oleh sektor pariwisata,

perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan dan lainnya. Indonesia adalah

Negara yang memiliki keadaan alam, flora, fauna, seni, budaya yang berlimpah yang

merupakan aset dalam modal pembangunan kepariwisataan. Pembangunan

kepariwisataan di Indonesia yang dilaksanakan secara sistematis, terencana,

berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan

terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat setempat akan

memberikan pemerataan kesempatan berusaha dalam bentuk banyaknya tercipta

lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

World Tourism Organization dalam perkiraan yang dikeluarkan tahun 1977

mencatat, bahwa kalau pada tahun 1995 arus wisatawan mancanegara mencapai 564

juta orang, maka ditahun 2020 wisatawan mancanegara akan mencapai 1.602 juta

orang. Angka tersebut mencerminkan peningkatan mendekati 3 kali lipat dalam kurun

waktu 25 tahun, atau pertumbuhan rata-rata 4,3% per tahun.1 Pariwisata sudah diakui

sebagai industri terbesar di abad ini dan menjadi sektor andalan di dalam

pembangunan ekonomi berbagai Negara.2

                                                                         1 Andi Mappi Sammeng, 2001, Cakrawala Pariwisata, Balai Pustaka, Jakarta, h. 26 2 I Putu Gelgel, 2009, Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 1.

2  

  

Di Indonesia, daerah yang memiliki potensi besar dalam kepariwisataan

adalah Provinsi Bali. Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat jumlah wisatawan

mancanegara yang paling banyak berkunjung ke Bali selama Januari-Desember 2013

adalah kebangsaan Australia 826.388 orang, Cina sebanyak 387.533 orang, Jepang

208.116 orang, Malaysia 199.232 orang, Singapura 138.388 orang, New Zealand

48.749 orang, Thailand 34.728 orang.3 Selama tahun 2014 hingga bulan agustus

sudah tercatat 2,4 juta orang atau bertambah 15,51 persen jika dibandingkan periode

sama tahun 2013 sebanyak 2,1 juta orang.4 Berdasarkan analisa Bank Indonesia

Wilayah III Bali dan Nusa Tenggara pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III

tahun 2014 diprediksi mencapai 5,9 - 6,5 persen.

Banyaknya wisatawan ke Bali tentunya diimbangi dengan jumlah hotel di

berbagai kabupaten/kota di Bali seperti Kabupaten Badung yang disebut sebagai

pintu gerbang pariwisata Pulau Bali. Berdasarkan data wajib pajak daerah di

Kabupaten Badung hingga bulan September 2014 terdapat 162 hotel bintang dan

1419 hotel non bintang. Banyaknya hotel merupakan contoh dari dampak positif

pariwisata dalam pertumbuhan perekonomian sebagaimana dikemukakan oleh Tjok

Istri Putra Astiti dan I Ketut Sudantra,

The positive impacts of tourism development in Bali can be seen in various aspects of life, that is, the economic, social and cultural, as well as physical aspects.The economic impact of tourism development can clearly be seen in

                                                             3 Parwata; 2014, Pariwisata Bali Minim Anggaran Promosi, Majalah Bali Post, Vol. 33. No. ., Bali. 4 Radar Bali, Sampai September, Turis Asing Capai 2,4 Juta, Tgl. 16 September 2014, h. 16

3  

  

the creasing business. In the services sector various opportunities have arisen such as accommodation, transportation and other.5 Aspek yang mendapat perhatian paling besar dalam pembangunan pariwisata

adalah aspek ekonomi.Terkait dengan aspek ekonomi inilah pariwisata dikatakan

sebagai suatu industri. Bahkan kegiatan pariwisata dikatakan sebagai kegiatan bisnis

yang berorientasi dalam penyediaan jasa yang dibutuhkan wisatawan seperti

accomodation.6

Besarnya industri pariwisata di Provinsi Bali terutama di Kabupaten Badung

harus dimanfaatkan pemerintah daerah (dalam hal ini pemerintah Kabupaten

Badung) untuk mendapatkan sumber pendapatan daerah dari sektor pajak. Hal

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah yakni “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan

dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Daerah”. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten diberikan

kewenangan untuk menggali potensi pajak daerah yang spesifik dan potensial dari

daerahnya. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dominan di Kabupaten

Badung adalah berasal dari pajak daerah khususnya pajak hotel. Pajak daerah diatur

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi

                                                             5 Michael Faure, Ni Ketut Supasti Dharmawan & I Made Budi Arsika (Eds.), 2014, Sustainable Tourism and Law, Eleven International Publishing, The Netherlands, h. 236. 6 Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, Hukum Bisnis Pariwisata, PT Refika Aditama, Bandung, h.17-18.

4  

  

Daerah). Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah dan

penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak daerah.

Lapangan atau obyek pajak daerah berbeda dengan pajak pusat sehingga tidak

menimbulkan pajak ganda nasional yang merugikan wajib pajak. Berdasarkan

ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk

menetapkan pajak daerah tidak lepas dari adanya pembagian kekuasaan berdasarkan

asas desentralisasi yang memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan

mengurus pemerintahannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan tersebut adalah kewenangan dalam menetapkan Peraturan Daerah

sebagai produk hukum yang mencantumkan sanksi pidana.

Kompleksnya industi pariwisata menuntut suatu kebijakan hukum yang

memadai untuk melandasi pertumbuhan pariwisata yang teratur dan terus meningkat.

Peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah yang mengatur pajak yang

dibebankan pada wisatawan dan badan-badan usaha wisata oleh pemerintah dan

penguasa daerah untuk menutup biaya-biaya yang diperlukan dalam persiapan dana

pembangunan prasarana dan sarana-sarananya harus dipertimbangkan dengan hati-

hati. Hasil dari penarikan pajak harus dapat diaplikasikan kearah perbaikan kondisi

serta fasilitas wisata.7

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

jenis pajak dibedakan mejadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak kabupaten/ kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak                                                                            7 Salah Wahab, 2003, Manajemen Kepariwisataan, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 180-182

5  

  

reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak

parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan

pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bahwa dengan

berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan potensi

pariwisata di Kabupaten Badung Pemerintah Kabupaten Badung membentuk

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (selanjutnya disebut

Perda Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011) sebagai landasan pemungutan

pajak hotel.

Sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi dua. Pertama,

pemungutan pajak daerah dengan sistem official assessment yang berarti pemungutan

pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan surat

ketetapan pajak daerah (selanjutnya disingkat SKPD) atau dokumen lain yang

dipersamakan dengan itu8. Kedua, pemungutan menggunakan sistem self assessment.

Sistem ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak yang terutang.9 Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan

sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah surat

pemberitahuan pajak daerah (selanjutnya disingkat SPTPD) untuk menghitung,

memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang.

Perda Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 pada Pasal 11 ayat (1)

menyatakan setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD. Jadi sistem self assessment

                                                             8 Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)-Ed.IV, Andi, Yogyakarta (Selanjutnya disebut Y. Sri Pudyatmoko I), h.81.  

6  

  

digunakan pada Peraturan Daerah Kabupaten tersebut. Besarnya tarif pajak

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten diatas ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh

persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar.

Pendapatan pajak daerah ini akan digunakan pemerintah kabupaten untuk

membiayai kepentingan umum. Landasan filosofis pemungutan pajak didasarkan atas

“Benefit Approach” atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini membenarkan

pemungutan pajak sebagai pungutan yang dapat dipaksakan. Pendekatan manfaat ini

mendasarkan suatu falsafah, oleh karena Negara menciptakan manfaat yang dapat

dinikmati seluruh warga Negara yang berdiam dalam Negara, maka Negara

berwenang memungut pajak dari rakyat dengan cara yang dipaksakan. Bentuk

manfaat yang dapat dinikmati tentunya tidak dapat dibuat sendiri oleh pihak

perorangan maupun swasta seperti, kesejahteraan, pelayanan umum, perlindungan

hukum, kebebasan dan penggunaan fasilitas umum.10

Berhubungan dengan kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola

kepariwisataan sesuai dengan Pasal 23 huruf a, b, c, d Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dapat disimpulkan pendapatan pajak hotel yang

merupakan potensi pendapatan pajak yang besar seperti di Kabupaten Badung dapat

digunakan untuk menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta

keselamatan kepada wisatawan, menciptakan iklim yang kondusif untuk

perkembangan usaha pariwisata, mengembangkan asset yang menjadi daya tarik

                                                             10 H. Bosari, 2004, Pengantar Hukum Pajak-Ed. Revisi, Cet 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 38

7  

  

wisata dan asset potensial yang belum tergali, dan mengendalikan kegiatan

kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi

masyarakat luas.

Peranan pajak untuk pembangunan terlihat pada hampir setiap proyek

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selalu disebutkan bahwa dana untuk

proyek tersebut berasal dari pajak yang telah dikumpulkan masyarakat. Jadi fungsi

budgeter pajak terpenuhi.11 Pemungutan pajak daerah hasil dari perusahaan-

perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang pariwisata seperti hotel yang terdapat

di Kabupaten Badung merupakan pendapatan yang sah untuk dimanfaatkan dalam

memajukan daerah pariwisata tersebut seperti dalam pembangunan kepariwisataan.

Industri pariwisata dengan objek pajak hotel adalah pilar utama pendapatan

asli daerah beberapa pemerintah kabupaten di Bali khususnya Pemerintah Kabupaten

Badung, namun terdapat akumulasi piutang pajak hotel dari tahun pengakuan piutang

pajak hotel dalam jumlah besar di Kabupaten Badung. Data rekapitulasi piutang pajak

dan aset lain-lain menunjukkan piutang pajak hotel per 31 Desember 2012 tercatat

sebesar Rp. 89.757.743.476,08 (delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh

tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah point

nol delapan sen), per 31 Desember 2013 piutang pajak hotel sebesar Rp.

84.609.330.529,43 (delapan puluh empat milyar enam ratus sembilan juta tiga ratus

tiga puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah point empat puluh tiga sen), per

                                                             11 Richard Burton dan Wirawan B Ilyas, 2001, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, h. 7-8.

8  

  

31 Desember 2014 piutang pajak hotel sebesar Rp.88.031.316.895, 25 (delapan puluh

delapan milyar tiga puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan

puluh lima rupiah point dua puluh lima sen)12

Data Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Denpasar

mencatat, beberapa wajib pajak yang mempunyai tunggakan pembayaran pajak atau

piutang pada pemerintah Kabupaten Badung antara lain Sandi Phala Hotel sebesar

Rp. 4.649.087.074,38 ( empat milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan

puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah point tiga puluh delapan sen) SKK-

354/P.1.10/Gs/01/2012 tanggal 4 Januari 2012, Ramada Resor Benoa sebesar Rp.

6.571.647.850,40 (enam milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat

puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah point empat puluh sen) SKK-

3169/P.1.10/Gs/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang penyelesaiannya dilaksanakan

dengan mencicil.

Berdasarkan data piutang pajak hotel diatas, dapat disimpulkan penerimaan

pajak tidak tercapai secara maksimal. Piutang pajak hotel yang tersebut diatas

tentunya disebabkan karena adanya wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dan

kendala-kendala dalam menambah pendapatan asli daerah (selanjutnya disingkat

PAD) dari sektor pajak hotel. Piutang pajak hotel ini muncul dapat dikarenakan

terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran terhadap Perda Nomor 15 Tahun 2011

beserta peraturan turunannya seperti Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2012

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak                                                                           12 Bidang Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung 

9  

  

Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun

2012 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan

Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, dan Peraturan Bupati

Badung Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Dan Penyetoran Pajak Daerah.

Kejahatan di bidang perpajakan terjadi dikarenakan terlanggarnya kaidah

hukum pajak. Terlanggarnya kaidah hukum pajak dapat dilakukan oleh pegawai pajak

atau pun wajib pajak ketika melakukan perbuatan atau tidak berbuat dibidang

perpajakan ketika memenuhi rumusan aturan hukum pajak.13 Contohnya wajib pajak

melakukan perbuatan pemalsuan pembukuan, tidak menyetor pajak yang telah

dipungut, tidak mendaftakan diri atau usahanya, wajib pajak tidak membayar pajak

untuk masa pajak bagi setiap jenis pajak. Perda No 15 Tahun 2011 telah

mencantumkan sanksi pidana, namun sanksi pidana tidak dimanfaatkan sebagai

sarana penegakan Perda No 15 Tahun 2011 di Kabupaten Badung.

Terkait dengan besarnya piutang Pajak Hotel di Kabupaten Badung, yang

menunjukkan penerimaan pajak yang tidak maksimal penulis sangat prihatin dengan

kondisi tersebut sehingga tertarik untuk menulis tesis dengan judul “Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam Rangka

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung”.

                                                             13 Muhamad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2011, Kejahatan di Bidang Perpajakan, Rajawali Pers, Jakarta, h.2.

10  

  

1.2.Rumusan Masalah:

Berkaitan dengan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Pajak Hotel di Kabupaten Badung?

1.2.2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang pajak hotel di

Kabupaten Badung?

1.3.Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari

permasalahan yang dibahas maka perlulah adanya pembatasan dalam ruang lingkup

masalah, adapun pembatasannya adalah sebagai berikut:

1.3.1. Pembahasan pertama mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15

Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel di Kabupaten Badung.

1.3.2. Pembahasan kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya

piutang pajak hotel di Kabupaten Badung.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15

Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel di Kabupaten Badung ada dua, yaitu tujuan umum

dan tujuan khusus. Adapun tujuan tersebut antara lain:

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan science as a process.

Dengan pradigma ini ilmu akan terus berkembang di bidang Pajak Daerah

11  

  

yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Berdasarkan Undang-undang tersebut dan peraturan Perundang-undangan

dibawahnya akan dapat dilihat bagaimana pelaksanaan dari Peraturan

Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel di Kabupaten Badung.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji mengenai hasil dari pelaksanaan penegakan Peraturan

Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel di Kabupaten

Badung.

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi besarnya piutang pajak hotel di Kabupaten Badung.

1.5. Manfaat Penelitian:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penulisan tesis ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran

dalam bidang pendidikan terutama dibidang hukum pajak, khususnya pengaturan

pajak kabupaten/kota yang diatur dengan peraturan daerah.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penulisan tesis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pelaksanaan dan

prakteknya terhadap agenda penegakan Peraturan Daerah Pajak Hotel agar tidak

terjadi akumulasi piutang pajak hotel dalam jumlah besar sebagai penghambat

optimalnya pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah termasuk

untuk pembiayaan kegiatan pariwisata didaerah tersebut. Penulis juga memiliki

harapan besar, tesis ini untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak atas

12  

  

manfaat penting dari pajak dalam pembangunan khususnya dibidang pariwisata,

membuka ruang untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak dan

aparatur pajak, memberikan masukan untuk penanganan piutang pajak hotel.

1.6. Orisinalitas Tesis

Orisinalitas tesis ini dapat dilihat perbedaannya dari tesis lain yang pernah

ditulis, antara lain:

Pertama, menemukan tesis atas nama I Komang Agus Budiyasa, Pasca-

Sarjana Universitas Udayana Program Studi Ilmu Hukum, Judul Tesis “Aspek

Hukum Pemungutan Pajak Hotel Dengan Sistem Online Pada Pemerintah Kota

Denpasar” dengan rumusan masalah:

1.Bagaimanakah pengaturan pemungutan pajak dengan sistem online Pada

Pemerintah Kota Denpasar?

2.Bagaimanakah kedudukan hukum perjanjian kerjasama pemungutan pajak

hotel dengan sistem online?

Tesis ini membahas dasar hukum pemungutan Pajak Hotel dengan sistem

online di Kota Denpasar berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan pembentukan

Peraturan Daerah Kota Denpasar No 5 Tahun 2011, disamping kesepakatan bersama

Pemerintah Kota Denpasar serta Bank Pembangunan Daerah Bali. Kedudukan hukum

perjanjian kerja sama yang dibuat diklasifikasikan sederajat dengan Peraturan

Bersama Kepala daerah.Usulan proposal penulis membahas pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 15 Tahun 2011 di Kabupaten Badung tentang pajak hotel dengan

13  

  

mencari faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Badung tersebut.

Kedua, tesis atas nama Rona Rositawati, mahasiswi program studi Magister

Ilmu Hukum Pasca-Sarjana Universitas Diponogoro, tahun 2009, judul tesis ”Sistem

Pemungutan Pajak Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten

Bogor)” dengan rumusan masalah:

1.Bagaimanakah dasar hukum pemungutan pajak daerah dalam era otonomi

daerah?

2.Bagaimanakah sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah?

3.Bagaimanakah konsistensi peraturan daerah yang mengatur pajak daerah

dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah?

Tesis ini membahas dasar pemungutan pajak yang harus memiliki dasar

hukum yang kuat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, Undang-

Undang 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu untuk

direvisi. Perbedaan usulan proposal tesis penulis dengan tesis ini dapat dilihat dari

pokok permasalahan yang dikaji. Usulan proposal penulis mengkaji pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten yang digunakan sebagai dasar penerimaan pajak hotel

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketiga, tesis atas nama Siti Choiriah, mahasiswi Program Studi Magister

Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro, tahun 2009, dengan

judul tesis ”Upaya Hukum Keberatan Bagi Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak Di

14  

  

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di KPP Pratama Semarang Tengah I)”

dengan rumusan masalah:

1.Bagaimanakah wajib pajak menggunakan upaya hukum keberatan dalam

sengketa pajak di bidang PBB di KPP Pratama Semarang Tengah I?

2.Hambatan-hambatan apa yang dialami oleh wajib pajak di bidang PBB

dalam melakukan upaya hukum keberatan dan bagaimana upaya untuk

mengatasi hambatan tersebut?

Perbedaan usulan proposal penulis dengan tesis ini adalah tesis ini membahas

bahwa wajib pajak memiliki upaya hukum yaitu keberatan pajak sebagai bentuk

perlindungan hukum terhadapnya atas perselisihan antara wajib pajak dengan pejabat

pajak menganai besar atau jumlah pajak yang harus dibayar. Serta membahas

hambatan-hambatan yang dialami wajib pajak dalam mengajukan keberatan seperti

rumitnya prosedur permohonan dan lamanya jangka waktu penyelesaiannya. Usulan

proposal penulis memfokuskan pada pembahasan terhadap faktor-faktor penyebab

tunggakan pajak hotel dan langkah-langkah yang ditempuh Dinas Pendapatan Daerah

untuk penagihan piutang pajak tersebut.

1.7. Landasan Teori

Teori-teori hukum digunakan untuk membahas permasalahan penelitian untuk

mencapai kebenaran ilmu hukum yang diperoleh dari rangkaian upaya penelusuran.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris dalam tesis ini, dibahas dengan

menggunakan teori-teori yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang ada

sehingga diperoleh jawaban yang dapat memperbaiki keadaan yang ada.

15  

  

1.7.1. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence Friedman hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari

tiga komponen yakni,14

‘…substance of law, structure of law, culture of law. Substance of law is another aspect of legal system is its substance of law. By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term.the fact that the speedlimit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that”by law” a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar. Culture of law, by this we mean people’s attitude toward law and the legal system their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that parts of the general culture which concerns the legal system. Legal structure, structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system. The structure of the system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institusional body of the system.’ Lawrence Friedmann mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya

penegakan hukum tergantung Three Elements of Legal System diantaranya:15

a. Struktur hukum

Struktur adalah dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Struktur

dalam sebuah sistem adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh dalam

sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem meliputi lembaga yang

diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi.

                                                                           14 M. Lawrence Friedman, 1984, American Law-An Introduction, Stanford University, W.W. Norton and Company, New York, p.5-6                  15 Soerjono Soekanto, 2004, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet V, Raja Grafindo Persada, Jakarta (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto I), h. 59 

16  

  

b. Substansi hukum

Substansi hukum adalah aturan atau norma hukum. Substansi tersusun dari

peraturan-peraturan mengenai bagaimana institusi-institusi bertindak.

c. Kultur hukum

Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-

kebiasaan cara berfikir, cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari

warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan

dengan hukum.16

Teori ini penulis gunakan untuk membahas permasalahan pertama. Dalam

mewujudkan realisasi penerimaan piutang Pajak Hotel tidak saja diperlukan peraturan

perundang-undangan sebagai substansi hukum (legal substance), lembaga

pelaksananya baik itu Dispenda, Kejaksaan, Satpol PP, sebagai struktur hukum (legal

structure), tetapi juga dibutuhkan nilai-nilai atau sikap sebagai kultur hukum(legal

culture) dari seluruh wajib pajak dan petugas pajak.

Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah sebagai sumber penerimaan

asli daerah Kabupaten Badung terbesar yang perlu ditingkatkan untuk melaksanakan

pembangunan di wilayah Kabupaten Badung dengan kemampuan sendiri berdasarkan

prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran wajib pajak dan subjek pajak di bidang

pajak hotel harus didukung peningkatan peran aktif serta pemahaman hak dan

kewajiban dalam melaksanakan Peraturan Daerah.

                                                             16 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (LegisPrudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 204

17  

  

1.7.2. Asas The Four Maxims

Adam Smiths mengemukakan asas-asas pedoman pemungutan pajak yang

disebut sebagai The four maxims atau four canons taxation sebagai berikut:

a. Penekanan pada asas equality. Negara tidak diperbolehkan mengadakan

diskriminasi terhadap wajib pajak. Dalam keadaan sama wajib pajak harus

dikenakan pajak yang sama pula.

b. Harus ada kepastian atau certain mengenai subjek pajak, objek pajak,

ketentuan mengenai waktu pembayarannya.

c. Teknik convenience of payment menetapkan pajak hendaknya dipungut

pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak.

d. Pemungutan pajak dilaksanakan sehemat-hematnya17

Asas-asas ini penulis gunakan untuk mengkaji rumusan masalah pertama.

Asas equity, berdasarkan asas ini dapat dikaji apakah Dispenda Kabupaten Badung

sebagai pihak yang diberi kewenangan dalam menerima pungutan pajak daerah dari

wajib pajak yang berdasarkan sistem self assesment sudah mendata dan mendaftarkan

setiap calon wajib pajak yang memiliki potensi sebagai wajib pajak hotel tanpa

adanya diskriminasi. Asas certainty akan menjawab apakah sudah ada kepastian

dalam tata cara pemungutan pajak arti pasti apa yang disebut sebagai objek pajak

hotel , siapa yang termasuk subjek hotel, kepastian berapa jumlah tarif pajak hotel,

dan hak-hak serta jaminan hukum yang diperoleh wajib pajak. Penerimaan dari

                                                                        17 R Santoso Brotodihardjo, 2003, Pengantar Hukum Pajak Cet I-Ed IV, PT. Refika Aditama, Bandung , h. 27-28

18  

  

pemungutan pajak di Kabupaten Badung, harus lebih besar daripada biaya-biaya

untuk mendukung pemungutan pajak untuk optimalisasi pendapatan pajak sehingga

terdapat efisiensi. Keempat kaedah Adam Smith ini dapat digunakan untuk menjawab

pelaksanaan Perda Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

1.7.3. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman oleh hukum

pidana. Kejahatan dapat pula diartikan sebagai perbuatan yang secara hukum dilarang

oleh Negara.18 Penentuan suatu perbuatan sebagai kejahatan dalam suatu peraturan

perundang-undangan berkaitan erat dengan proses pembuatan kebijakan dalam

menentukan sebuah perbuatan sebagai delik. Dalam membuat atau merumuskan suatu

kebijakan banyak faktor yang berpengaruh, sehingga harus diantisipasi sehingga

dalam implementasinya dapat berjalan dengan mudah. Kebijakan penggunaan hukum

pidana merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial atau penggunaan

hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial

tertentu dalam mencapai kesejahteraan sosial.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan

kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas

dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari upaya untuk

perlindungan masyarakat dan upaya untuk kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari

kebijakan kriminal dengan sarana hukum pidana.

                                                             18Arief Amrullah, 2006, Kejahatan Korporasi, Malang, Banyumedia, h. 2-3

19  

  

Menurut Sudarto ada tiga arti mengenai kebijakan/politik kriminal, yaitu:19

a. Kebijakan kriminal dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan

yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang

bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat

b. Dalam arti luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari

aparatur penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan

dan polisi

c. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal adalah keseluruhan asas dan metode

yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa

pidana

Ada 2 (dua) bentuk upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan

pidana yaitu upaya “non penal” yang menekankan pada faktor penyebab terjadinya

kejahatan dan upaya “penal” yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-

undangan pidana. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan

pendekatan integral dengan memperhatikan keseimbangan sarana penal dan non

penal. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan

penal enforcement policy yang operasionalisasinya dengan beberapa tahap seperti

formulasi, aplikasi dan eksekusi. Dengan adanya tahap formulasi penanggulangan

kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga aparat legislatif

sebagai pembuat hukum yang memiliki kewenangan strategis dari upaya

                                                             19Marwan Effendy, 2014, Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana, Jakarta, Gaung Persada Press Group, h. 225-226

20  

  

penanggulangan kejahatan melalui penal policy. Kesalahan/kelemahan kebijakan

legislatif merupakan kesalahan strategis yang berdampak pada terhambatnya upaya

pencegahan dan penanggunlangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.20

Kebijakan kriminal dengan penggunaan sarana penal artinya menggunakan hukum

pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan.21 Sanksi pidana merupakan

sarana agar wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sanksi pidana

dapat memberikan ancaman penderitaan kepada wajib pajak yang melanggar dan

diharapkan memberikan efek jera kepada pelanggar Perda.

Hukum pidana memiliki fungsi memerangi kejahatan sebagai suatu gejala

masyarakat. Pidana merupakan alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan

namun pidana bukan satu-satunya alat, sehingga pidana harus diterapkan dalam

kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.22 Kejahatan merupakan fenomena

sosial yang dinamis oleh karenanya penanganannya tidak hanya dengan upaya penal

tetapi juga harus menggunakan upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan

dengan menggunakan jalur non penal bersifat sebagai upaya pencegahan kejahatan

(preventif) yang memiliki sasaran untuk menangani faktor-faktor penyebab terjadinya

kejahatan yang berkaitan dengan langkah upaya teknis pencegahan.

                                                                        20 Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, h. 74. 21Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, h. 149

22 J.M. Van Bemmelen, 1987, Hukum Pidana I, Hukum Materil Bagian Umum, Bina Cipta, Jakarta, h.13-14 

21  

  

Upaya pencegahan ini dianggap sebagai upaya strategis dan memegang peran

penting, dan dianggap lebih menjanjikan keberhasilan daripada merupakan langkah

represif.

‘criminal policy in many countries has turned towards developing preventive measures to prevent and reduce crime, which are much cheaper than the costs of providing police forces, courts and prisons and would appear to hold out more promise of success in combating the broadened to include agencies and individuals outside the criminal justice system. Crime has become a common public concern and its prevention is no longer seen as the exclusive province of the specialists, althought the relationship between crime prevention and the criminal justice system remains complex and diverse’.23

Upaya non penal sebagai upaya pencegahan kejahatan pada intinya untuk

menghapuskan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya kejahatan atau penanganan

masalah-masalah yang secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan

kejahatan. Penulis menggunakan kebijakan penanggulangan ini untuk membahas

rumusan masalah kedua. Dispenda Kabupaten Badung dalam optimalisasi pendapatan

daerah dari sektor pajak termasuk dalam menanggulangi tunggakan pajak

menggunakan sarana nonpenal yang bersifat preventif atau kebijakan penal yang

bersifat represif atau pendekatan integral dengan keseimbangan penal dan non penal.

1.7.4. Konsep Penegakan Hukum

Pajak daerah `merupakan sumber pemasukan atau pendapatan daerah utama

yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.

Namun terdapat hambatan dalam pemungutan pajak seperti sulitnya wajib pajak

untuk membayar pajak yang merupakan suatu permasalahan tersendiri.                                                                           23John Graham, 1990, Crime Prevention, Strategies in Europe and Morth Amerika, Helsimki, Heuni, h.7

22  

  

Penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya, dan tindakan

melalui organisasi berbagai istrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakannoleh

penyusun hukum atau undang-undang tersebut.24Di dalam pengertian penegakan

hukum tersebut juga termasuk sosialisasi, pendidikan, penyuluhan serta bimbingan

agar pembayar pajak dapat mengikuti dan mematuhi undang-undnag perpajakan

sesuai dengan yang dicita-citakan oleh peraturang perundang-undangan di bidang

perpajakan.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan

hukum adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup25

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh fiskus dan peran wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan

sangat diharapkan. Dalam kenyataan yang ditemui dilapangan masih ditemuinya dan

ditargetkannya penerimaan piutang pajak hotel sebagai akibat tidak dilunasinya utang

pajak sebagaimana mestinya. Perkembangannya jumlah tunggakan pajak dari waktu

ke waktu semakin besar jumlahnya karena tidak diimbangi dengan tindakan-tindakan

                                                                         24 Jusuf Anwar, 2005, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, Alumni, Bandung, h.33              25 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II), h. 8

23  

  

pencairannya, meskipun secara umum penerimaan di bidang pajak hotel semakin

meningkat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011

tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa utang pajak atau pajak yang terutang adalah

pajak yang harus dibayar dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu)

bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling

lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,

menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Terhadap tunggakan pajak hotel perlu dilaksanakan penagihan pajak yang

memiliki kekuatan hukum memaksa karena kepatuhan wajib pajak untuk membayar

pajak merupakan potensi utama dalam upaya pencairan tunggakan pajak hotel.

Dengan demikian pengkajian terhadap kelima faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 sangat perlu mendapat

perhatian.

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam hal ini Peraturan

Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Kabupaten Badung tersebut

diatas saling berkaitan, karena merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan

hukum dan esensi dari penegakan hukum.

 

 

1.8. Ke

Gambar 1

erangka Be

PER

: Kerangka

erpikir

RATURAN TEN

DALAM PEND

DI K

Berpikir

PELAKSADAERAH NNTANG PARANGKA M

DAPATAN AKABUPATE

ANAAN NOMOR 15

AJAK HOTEMENINGKAASLI DAEREN BADUN

TAHUN 20EL ATKAN RAH NG

011

24 

25  

  

1.9. Metode Penelitian

Untuk memperoleh, mengumpulkan, serta menganalisa setiap data maupun

informasi yang sifatnya ilmiah, diperlukan metode agar karya tulis ilmiah mempunyai

susunan yang sistematis dan konsisten. Van Peursen menerjemahkan pengertian

metode sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian

berlangsung menurut suatu rencana tertentu.26

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam membahas masalah ini adalah yuridis

empiris. Salah satu ciri penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris beranjak dari

adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori

atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan realita

pelaksanaannya dilapangan.27

1.9.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini lebih mengarah kepada penelitian deskriptif yakni penelitian

secara umum termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan untuk

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam

masyarakat.28 Penulis bermaksud mendeskripsikan dan menggambarkan pelaksanaan

                                                             26 Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Publishing, Malang, h.26. 27 Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis, 2013, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, h. 52. 28 M. Iqbal Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 43.

26  

  

Peraturan Daerah Pajak Hotel terkait dengan penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten

Badung.

1.9.3. Data dan Sumber data

Dalam penulisan tesis pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh

secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer dan diperoleh dari

bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.29 Adapun data yang dipergunakan

dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber, yaitu:

1. Data Primer adalah data yang bersumber dari suatu penelitian

lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh dari informan sebagai

sumber dilapangan.30 Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari

lapangan dalam hal ini penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Badung, Hotel di Kabupaten Badung, Dinas

Pariwisata Kabupaten Badung, Kejaksaan Negeri Denpasar, Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.

2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang bersumber dari

penelitian kepustakaan (library research) yaitu dalam bentuk bahan-

bahan hukum.31 Bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder :

                                                             29 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.   30 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 102 31 Ibid

27  

  

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat

kepada masyarakat, dan terdiri dari 32:

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia:

- Undang-Undang Dasar 1945

-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

-Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011

tentang Pajak Hotel

-Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2012 Tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan

-Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2012 Tentang

Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi

Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan

Pajak Daerah

Bahan atau sumber hukum sekunder yaitu bahan yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku

                                                                                                                                                                           32 Amirudin dan H Zainal Asikin,1994, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 31.

28  

  

buku hukum, termasuk tesis, jurnal-jurnal hukum, pendapat para

sarjana dan para ahli hukum, dan bahan-bahan pendukung lainnya.33

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder seperti kamus hukum, dan artikel-artikel yang terdapat di

internet yang memuat tentang hal-hal yang berhubungan dengan

hukum pajak khususnya.

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini

yaitu :

1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik awal yang digunakan dalam setiap

penelitian ilmu hukum termasuk penelitian dengan aspek empiris karena

penelitian ilmu hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen

dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan

penelitian. Untuk menunjang penulisan penelitian ini pengumpulan bahan-

bahan hukum diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku,

jurnal, surat kabar, berita di internet yang berkaitan dengan masalah yang

dibahas.

                                                             33 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 155

29  

  

2. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu pembicaraan yang diarahkan pada suatu

masalah tertentu atau lebih berhadapan secara fisik dengan mengajukan daftar

pertanyaan yang diajukan secara sistematis.34 Dalam hal ini, penulis

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk berwawancara kepada informan

di tempat terkait dengan penelitian.

1.9.5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Penentuan populasi dan sampel penelitian yang tepat sangat penting artinya

dalam suatu penelitian. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri

yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda, kasus-kasus dengan sifat atau ciri

yang sama.35 Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Teknik

penentuan sampel yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teknik non

probability sampling, yaitu peneliti memiliki peran yang sangat besar untuk

menentukan dan mengambil sampelnya36. Bentuk non probability yang digunakan

dalam penulisan tesis ini yaitu purposive sampling. Penarikan sampel dilakukan

berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti,

yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa

sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang

                                                                         34 Amirudin dan H Zainal Asikin, op.cit., h. 82              35 Bambang Sunggono, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, h.118 36 Burhan Ashshofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Cet. 3, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 87.

30  

  

merupakan ciri utama dari populasinya. Artinya, ciri-ciri sampel dimaksud telah

dikenal sebelumnya.37

1.9.6. Pengolahan dan Analisis Data

Apabila keseluruhan data yang diperoleh dan sudah terkumpul baik melalui

studi kepustakaan ataupun dengan wawancara, kemudian mengolah dan menganalisis

secara kualitatif, yaitu dengan menghubungkan antara data yang ada yang berkaitan

dengan pembahasan dan selanjutnya disajikan secara deskriptif analisis.38 Maksudnya

data yang telah rampung tadi dipaparkan dengan disertai analisis sesuai dengan teori

yang terdapat pada buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penulisan tesis ini.

                                                             37 Ade Saptomo, 2009, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif, Universitas Trisakti, Jakarta, h. 84. 38Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika Offset, Jakarta, h.104.

31  

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK HOTEL SEBAGAI PAJAK DAERAH

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak

Sebelum membahas mengenai pengertian pajak hotel, terlebih dahulu dijelaskan

pengertian pajak. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara

berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak

dengan tidak mendapat kontra prestasi secara langsung yang hasilnya digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.39 Sementara itu

undang-undang perpajakan sendiri tidak memberikan definisi pajak sampai dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Adapun definisi pajak

menurut Undang-Undang tersebut, yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada

Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”40

Berbagai definisi pajak yang dijabarkan para sarjana ahli di bidang perpajakan, antara

lain:

1. PJA. Adriani memberikan definisi pajak adalah iuran pada Negara yang terutang

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk                                                              39 Marihot P. Siahaan, 2004, Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta (Selanjutnya disebut Marihot P. Siahaan I), h. 5                 40Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

32  

  

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas

pemerintah”.41

2. MJH. Smeeths memberikan definisi pajak adalah prestasi pemerintah yang

terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya

kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah

membiayai pengeluaran pemerintah.42

Definisi yang diberikan PJA. Adriani dan MJH. Smeeths dilihat dari fungsi

pajak, pajak lebih ke fungsi budgeter atau mengisi kas Negara untuk membiayai

pengeluaran pemerintah.

3. Soemohamidjojo memberikan definisi pajak sebagai iuran wajib, berupa uang atau

barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna

menutup biaya barang dan jasa yang dikeluarkan dalam mencapai kesejahtraan

umum.43

4. H. Rochmat Soemitro menguraikan pajak sebagai gejala sosial, artinya pajak

hanya ada dalam masyarakat dan sudah ada sejak masyarakat itu ada..44

5. Suparman Sumadwijaya memberikan definisi pajak adalah iuran wajib berupa

barang yang dipungut penguasa berdasarkan perundang-undangan atau norma

                                                             41 H. Bohari, 2012, Pengantar Hukum Pajak-Ed. Revisi-9, Rajawali Pers, Jakarta, h. 23

42 Ibid, h.24 43 Josef Riwu Kaho, 2005, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 144   44 Rochmat Soemitro, 1986, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT. Eresco, Bandung, (Selanjutnya disebut Rochmat Soemitro I), h. 41

33  

  

hukum untuk menutup biaya-biaya yang digunakan untuk menyelenggarakan

kesejahteraan umum.45

6. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., memberikan

definisi pajak sebagai suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor

pemerintah, bukan akibat dari adanya pelanggaran hukum, dilaksanakan

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, tanpa mendapatkan imbalan langsung

yang proporsional, agar tugas pemerintah dapat terselenggara.46

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan terdapat dua hal penting dalam

definisi pajak antara lain:

a. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya rakyat atau badan hukum harus

membayar iuran tersebut. Tidak dibayarnya iuran tersebut akan berakibat

sanksi atau tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

b. Tanpa jasa timbal/kontra prestasi/imbalan langsung, yang mengandung

arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada pemerintah tidak

mendapat atau ditujukkannya imbalan secara langsung oleh pemerintah

atas apa yang dibayarkannya.

7. N.J. Feldmann memberikan definisi pajak adalah prestasi yang dipakasakan

sepihak dan terutang kepada penguasa atas dasar norma-norma yang diterapkan

                                                             45 Sutedi, 2013, Hukum Pajak, -Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3 46 Mohammad Zain, 2003, Manajemen Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta, h. 12  

34  

  

secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan digunakan untuk pemenuhan

pembiayaan pengeluaran pemerintah.47

Para sarjana tersebut diatas banyak menyebutkan istilah iuran wajib dengan

harapan bahwa pemungutan pajak berdasarkan kerja sama wajib pajak bukan karena

paksaan. Istilah kontraprestasi Negara perlu memungut pajak sebagai kontraprestasi

dalam bentuk fasilitas umum, penyelenggaraan keamanan yang telah diberikan

Negara kepada masyarakat sebagai pembayar pajak.

Dengan melihat definisi pakar atau sarjana tersebut dapat diuraikan 5 (lima)

unsur pokok dalam definisi pajak, yaitu:

1. Bahwa pajak merupakan iuran pada Negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan.

2. Pajak dipungut berdasarkan norma hukum. Pemungutan pajak dapat

dilaksanakan oleh Negara apabila telah diatur dengan perundang-

undangan atau peraturan yang dibuat pemerintah dan berlaku umum.

3. Bahwa pemungutan atau perpindahan iuran itu sifatnya wajib dan apabila

tidak dilakasanakan maka dapat dipaksakan karena telah didasarkan pada

Undang-undang atau peraturan.

4. Bahwa pemungutan pajak tidak memberikan kontraprestasi yang langsung

kepada individual yang membayar pajak. Kontraprestasi diberikan Negara

kepada masyarakat umum dalam bentuk penyediaan fasilitas umum

                                                             47 Ibid

35  

  

seperti jembatan, jalan raya, keamanan, kesehatan, penerangan dan

pengairan yang secara langsung dapat dinikmati secara bersama-sama atau

kolektif.

5. Bahwa pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara seperti

macam-macam kontraprestasi oleh Negara seperti tersebut diatas.48

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah membuat hubungan fungsi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

dilaksanakan dengan sistem otonomi, yang meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan

tugas pembantuan tanpa ada saling membawahi.49 Otonomi daerah membagi urusan

pemerintahan menjadi tiga, yakni urusan pemerintah yang dikelola oleh pemerintah

pusat (pemerintah), urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi,

dan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebagai

daerah otonom pemerintah kabupaten/kota berhak membuat Peraturan Daerah untuk

menyelenggarakan urusan otonomi daerah termasuk dalam bidang keuangan meliputi

pajak.

Berdasarkan kewenangan pemungutan pajak dapat dibedakan yaitu pajak

pusat dan pajak daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri

                                                                              48 Amin Widjaja Tunggal, 1991, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perorangan, Rineka Cipta, Jakarta, h. 15

49 H. Siswanto Sunarno, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.5

36  

  

atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Kabupaten Badung bersumber

dari:

a. pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan

pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari dana bagi hasil pajak

dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan

otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah

lainnya, dana insentif daerah.

Berdasarkan hal diatas pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah.

Menurut A. Siagian pajak daerah adalah pajak Negara yang diserahkan kepada daerah

dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasar Undang-Undang.50 Kriteria atau ciri

yang menyertai pajak daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan pada daerah sebagai

pajak daerah berdasarkan Undang-Undang.

b. Pemungutan pajak daerah didasarkan pada Undang-Undang atau peraturan hukum

lainnya.

                                                             50A. Siagian, 1985, Pajak Daerah Sebagai Sumber Keuangan Daerah, Institut Ilmu Pemerintah, Jakarta, h. 64.

37  

  

c. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan

urusan rumah tangga daerah atau membiayai pengeluaran daerah sebagai badan

hukum publik.

d. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan yang

dilaksanakan oleh daerah itu sendiri.51

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan

definisi,“Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait pajak daerah antara lain52:

1. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas daerah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan

oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk membiayai pembangunan daerah dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

                                                             51K.J. Davey, 1988, Pembiayaan Pemerintahan Daerah, UI-Press, Universitas Indonesia, h. 39  52 Mardiasmo, 2009, Perpajakan Edisi Revisi 2009 – Ed.XVI. Andi, Yogyakarta, h. 12.

38  

  

3. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

4. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan

pemungutan atau pemotongan pajak tertentu serta melakukan pembayaran pajak

yang terutang.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 membagi jenis pajak

provinsi terdiri atas:

a. Pajak kendaraan bermotor

b. Bea balik nama kendaraan bermotor

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

d. Pajak air permukaan

e. Pajak rokok

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 membagi jenis pajak

kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

39  

  

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak kabupaten/kota ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Melihat

definisi pajak daerah berdasarkan Undang-Undang, dapat dijabarkan unsur pokok

dalam definisi pajak daerah yaitu:

1. Penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang memiliki kewenangan

mengelola pajak didaerah.

2. Obyek pajak daerah hanya sebatas yang tercantum pada Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak pusat seperti pajak penghasilan, pajak

pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bea

materai, bea masuk, dan cukai tidak dapat digunakan oleh daerah.

3. Pembedaan tersebut diatas untuk mencegah pajak ganda yang dapat

merugikan wajib pajak.

Penggolongan pajak daerah yang terdiri dari pajak provinsi dan pajak

kabupaten/kota sudah bersifat final sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut tidak memperbolehkan daerah memungut

pajak selain jenis pajak daerah yang telah ditentukan, namun jika daerah

mengupayakan pajak daerah yang tidak sesuai atau tidak dikenal dalam Undang-

Undang tersebut berarti daerah melakukan perbuatan hukum yang tidak sah dan

peraturan daerah yang dibuat batal demi hukum.

40  

  

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga):

1. Self Assesment System

Wajib pajak menentukan sendiri besaran pajak yang terutang sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan dikatakan

John Hutagaul bahwa,53

“since the income tax law of 1983 was enacted, there are some basic principles which were followed under taxation in indonesia. On of the basic principles is self assesment, which meant that the taxpayer is given the trust and responsibility to compute, pay and report their tax obligation. In relation to the implimentation of self assesment, the tax officials should establiesh and supervise the accomplishment of the principle”. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak dengan sistem ini antara lain adanya

kepastian hukum, perhitungannya sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak,

lebih mencerminkan asas keadilan dan merata, pelaksanaannya mudah, memperkecil

adanya kemungkinan ketidakmampuan wajib pajak untuk membayar pajak akibat

perhitungan yang terlalu besar.54

Self assessment system memerlukan biaya pemungutan yang lebih kecil

dibandingkan dengan sistem official assessment. Wajib pajak juga diberi kepercayaan

untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang,

Menurut Carl S. Shoup sistem ini adalah tipe ke-6 dari tipe adminsitrasi perpajakan

                                                                          53 PM John L. Hutagaol, 2003, Manual for Taxation of Expatriates Working in Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, Jakarta, h.15  

54 Indra Ismawan, 2001, Memahami Reformasi Perpajakan 2000, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 11

41  

  

yang selanjutnya mengungkapkan pula bahwa tipe administrasi perpajakan banyak

ditentukan oleh bentuk kerja sama atau tingkat partisipasi wajib pajak atau

pemotong/pemungut pajak. Sistem ini memberikan wajib pajak beban yang berat,

karena harus memberikan laporan informasi yang relevan dalam surat

pemberitahuannya, menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah

pajak yang terutang dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak

yang terutang. Disatu sisi wajib pajak memperoleh pula kesempatan yang luas untuk

melakukan penyelundupan dengan cara memberi informasi yang palsu atau menunda

pembayaran. Terbuka juga peluang dengan cara melakukan kolusi dengan petugas

penetapan, pemeriksa dan penagih pajak dari jajaran instansi pajak.

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak self assessment system

adalah55:

- Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak berada pada anggota

masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai

dengan fungsinya berkewajiban melakukan pengawasan pembinaan, penelitian

terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak

- Pemungutan pajak merupakan bentuk dari pengabdian dan peran serta wajib pajak

untuk secara bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk

pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

                                                             55 Mohammad Zain, Op. Cit, h. 111

42  

  

- Diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan ini dapat dilaksanakan dengan

lebih rapi, terkendali, mudah, dan sederhana untuk dipahami oleh anggota

masyarakat wajib pajak. Hal tersebut berdasar pada diberikannya kepercayaan

kepada anggota wajib pajak untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan

nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri

pajak yang terutang.

2. Official Assesment System

Sistem ini memberikan aparatur perpajakan inisiatif untuk menghitung dan

memungut pajak. Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak akan tergantung pada

aparatur perpajakan.56 Penerapan sistem ini akan berhasil apabila didukung kuantitas

dan kualitas sumber daya manusia perpajakan yang mencukupi, aparatur perpajakan

yang terlatih, aparatur perpajakan yang berintegritas, serta didukung perangkat keras

dan lunak yang sanggup memperkirakan jumlah pajak dengan akurat dan cepat.

3. With Holding System

Withholding tax system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan

wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak.57 Pihak ketiga selanjutnya menyetorkan kepada fiskus.

                                                             56 Siti Resmi, 2003, Perpajakan: Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta, h. 10 57 Thomas Sumarsan, 2011, 99 Solusi Perpajakan untuk Anda, PT Indeks Permata Puri Media, Jakarta, h. 6

43  

  

Wajib pajak dan fiskus tidak aktif, dikarenakan fiskus hanya mengawasi saja

pelaksanaan pemotongan oleh pihak ketiga.58

Pemungutan pajak hendaknya tidak menimbulkan perlawanan atau hambatan

dalam pemungutannya, maka pemungutan pajak harus dilakukan dengan syarat

sebagai berikut59:

1. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan dalam perundang-

undangan dan adil dalam pelaksanaannya. Adil dalam perundang-

undangan seperti mengenakan pajak secara umum dan merata. Adil dalam

pelaksanaannya dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan

banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak di Indonesia harus berdasarkan Peraturan Perundang-

Undang.

3. Pemungutan pajak di Indonesia harus memenuhi syarat ekonomis, artinya

tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan

sehingga tidak berdampak pada kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat efisien sehingga biaya

pemungutannya lebih rendah dari pada hasil pemungutannya.

                                                             58 Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, 2007 , Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, h. 22 59 Mardiasmo, Op.Cit, h. 2. 

44  

  

5. Mendorong masyarakat dalam memudahkan memenuhi kewajiban

perpajakannya harus menggunakan sistem pemungutan pajak yang

sederhana.

2.1.3. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

1. Teori wajib bayar pajak mutlak, pendukung teori ini ditokohi antara lain oleh

W.J Polak, Cort Van Der Linden, W.H. Van Den Berg. Teori ini dilandasi

oleh asas Negara, bahwa Negara mempunyai hak mutlak, Negara tidak

memungut berdasarkan apa yang diserahkan rakyat untuk kepentingannya,

melainkan berdasarkan hak sendiri dari Negara. Negara selaku organisasi dari

masyarakat mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan dengan

memperhatikan syarat-syarat keadilan berhak memungut pajak dari orang atau

badan yang ada didalam wilayah Negara.60

2. Teori pembangunan, dana yang terkumpul dari pajak guna pembangunan yang

membuat rakyat menjadi adil, makmur, sejahtera.61

3. Asas administrasi kepastian perpajakan, pemungutan pajak dilakukan secara

pasti atau harus jelas disebutkan siapa apa yang dikenakan pajak, berapa

besarannya, bagaimana prosedur pembayarannya, bukti pembayarannya, dan

sanksi jika terlambat membayarnya.62 Asas ini sama dengan asas kepastian

                                                             60 Chidir Ali, 1993, Hukum Pajak Elementer, PT. Eresco, Bandung, h.113.           61 Adrian Sutedi, 2008, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, (Selanjutnya disebut Adrian Sutedi II), h. 34. 62 Bohari, Op.Cit., h. 43 .

45  

  

atau certainty yang menekankan kepastian hukum mengenai subyek dan

obyek pajak.

4. Asas yuridis, pemungutan pajak harus berdasar Undang-undang63. Hukum

pajak haruslah memberi jaminan hukum terhadap Negara dan rakyatnya.

Setiap pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus haruslah berdasarkan

Undang-Undang sehingga tidak terjadi kerugian pada Negara dan wajib pajak.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang sebagai

konsekuensi Negara hukum. Pidato Willian Pitt dan Karl of Chatham di

Inggris mengatakan “no taxation without representation”.64

Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan bagian dari Negara Republik

Indonesia didalam menjalankan pungutan pajak harus didasarkan pada Peraturan

Perundang-Undangan. Begitu juga dengan pajak hotel, yang merupakan pendapatan

pajak daerah di Kabupaten Badung dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia

2004 Nomor 125), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Nomor 4138) dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15

                                                             63Djoko Muljono, Op. Cit , h. 18.            64 Muhammad Djafar Saidi, 2008, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Rajawali Pers, Jakarta (Selanjutnya disebut Muhammad Djafar Saidi II), h. 2-3. 

46  

  

Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan dan Pajak PeneranganJalan, Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2012

Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan

Penghapusan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, Peraturan Bupati Badung No

28 Tahun 2013 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan

Penyetoran Pajak Daerah

2.1.4 Fungsi Pajak

Mengenai fungsi pajak dapatlah dibedakan dalam tiga hal:

1. Fungsi budgetair

Fungsi budgetair terjadi apabila negara yang masih mengandalkan pungutan

pajak sebagai sumber pendapatan atau penerimaan yang digunakan untuk mengisi kas

Negara atau fisikal untuk menutupi anggaran belanja pemerintah. Fungsi pajak ini

sudah terjadi sejak abad lampau. Perbedaannya pada zaman lampau pajak semata-

mata dipandang sebagai alat pengisi kas Negara tanpa memandang apakah pajak itu

adil atau tidak bagi masyarakat.65

2. Fungsi regulerend

Sejarah perkembangan pajak pada abad ke-19 telah mengenal fungsi

regulerend atau mengatur adalah fungsi pajak yang tidak dimiliki oleh fungsi

retribusi. Berdasarkan fungsi ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat

                                                             65 Chidir Ali, Op. Cit, h.134

47  

  

mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk kemakmuran masyarakat melalui

pajak.66

Pajak disamping digunakan untuk mengisi kas Negara atau tujuan fisikal,

pajak harus pula dapat meratakan pendapatan nasional, dan menjaga keamanan

Negara. Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemerintah melakukan pemungutan

pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif nol persen. Pemerintah

menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu baik dalam bidang

politik, ekonomi, kultural dan sosial.67

3. Fungsi Investasi

Fungsi investasi yang terdapat dalam pajak karena wajib pajak telah

menyisihkan sebagian penghasilan atau kekayaan untuk kepentingan Negara maupun

daerah. Pajak yang dibayar merupakan peran serta wajib pajak menanamkan modal

agar dapat memberantas kemiskinan.68

2.2. Penentuan Wajib Pajak Hotel

2.2.1. Subjek Pajak, Pengukuhan Wajib Pajak, Dan Kewajiban Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar

pelayanan yang diberikan pengusaha hotel. Pengusaha hotel disebut sebagai wajib

pajak hotel karena sebagai orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan

                                                             66 Ibid, h.136-137. 67 H. Bohari, Op. Cit, h. 135   68 M. Djafar Saidi, 2011, Pembaharuan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta (Selanjutnya disebut M. Djafar Saidi III), h. 39

48  

  

diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen atau subjek pajak serta

melakukan kewajiban perpajakan lainnya. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Badung melalui bidang pendaftaran dan pendataan mendaftarkan dan mendata wajib

pajak yang memiliki objek pajak hotel di wilayah Kabupaten Badung. Dengan

mempersiapkan formulir pendaftaran wajib pajak daerah badan atau pemilik usaha.

Wajib pajak wajib mengisi formulir tersebut dengan lengkap dan benar untuk

disampaikan ke Dispenda.69 Wajib pajak yang telah mendaftarkan dan melaporkan

usahanya akan diterbitkan nomor pokok wajib pajak (selanjutnya disingkat

NPWPD)70. NPWPD ini tidak menentukan mulai terutangnya pajak hotel, tetapi

sebagai sarana administratif untuk pengawasan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten.

Wajib pajak hotel dalam melakukan tugas sebagai pemungut pajak hotel dari

subjek pajak berdasarkan pada dasar hukum yang jelas sehingga masyarakat dan para

pihak yang terkait harus mematuhi. Dasar hukum pemungutan pajak hotel disuatu

kabupaten di Kabupaten Badung adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

                                                             69 Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 70 Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012

49  

  

3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Pajak Hotel.

4. Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan

Pajak Penerangan Jalan

5. Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penentuan

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah

6. Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan

atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah.

Pajak Hotel dapat dikenakan dikabupaten/kota apabila pemerintah daerah

telah terlebih dulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel sebagai landasan

hukum pengenaan atau pemungutan pajak hotel dikabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang harus diketahui,

antara lain71:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan untuk orang atau

sekelompok orang menginap, memperoleh pelayan dan fasilitas lainnya

dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu

dimiliki dan dikelola oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan

perkantoran.

                                                             71 Marihot Pahala Siahaan, 2010, Pajak daerah dan Retribusi Daerah-Ed. Revisi-Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta (Selanjutnya disebut Marihot P. Siahaan II), h. 300

50  

  

2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk klasifikasi apa pun

beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk

umum.

3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima pemilik hotel sebagai imbalan

atas pelayan atau penyerahan barang.

4. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun

yang dalam lingkungan pekerjaan atau perusahaannya melakukan usaha

dibidang jasa penginapan.

5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai

bukti pungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak atas jasa pemakaian

kamar beserta fasilitas lainnya yang dibebankan kepada subjek pajak.

2.2.2. Pajak Hotel Sebagai Pajak Obyektif

Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak

ditentukan oleh faktor objektif, yang disebut taatbestand. Istilah tersebut mengacu

kepada keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang

juga disebut dengan objek pajak.72 P.J Andiani sebagai pelopor teori materiil

menyatakan utang pajak timbul bukan karena ketetapan dari aparatur pajak melainkan

karena sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Utang pajak timbul karena telah

memenuhi syarat tatbestand yang terdiri dari peristiwa, keadaan, perbuatan-perbuatan

tertentu sehingga tidak memerlukan campur tangan pejabat pajak untuk menerbitkan

                                                             72 http://www.pajak.go.id/content/mengenal-lebih-dekat-pajak-pertambahan-nilai diakses pada tanggal 4 Juni 2015

51  

  

surat ketetapan pajak. Keberadaan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh

aparatur pajak hanya untuk melakukan penagihan pajak dan tidak menimbulkan utang

pajak. Surat ketetapan pajak tersebut berfungsi memberitahukan besarnya pajak yang

terutang dan menetapkan besarnya utang pajak sehingga sifatnya hanya deklaratur.73

Di Indonesia ajaran materiil ini dianut oleh pajak-pajak dengan sistem pemungutan

self assessment system seperti pajak hotel di Kabupaten Badung yang diatur

berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2011, karena pada sistem ini wajib pajak yang

aktif memenuhi kewajibannya tanpa menunggu surat ketetapan pajak.

Subjek pajak dalam pengertian pajak objektif adalah konsumen yaitu selaku

pihak yang memikul beban pajak. Dalam pajak objektif kondisi subjektif konsumen

tidak dipertimbangkan untuk menentukan suatu peristiwa hukum terutang atau

diwajibkan membayar pajak. Siapapun konsumennya sepanjang peristiwa hukum

tersebut merupakan objek pajak maka terhadap konsumen tersebut diwajibkan

membayar pajak yang sama.

Pajak hotel sebagai pajak objektif dapat diartikan sebagai kewajiban

membayar pajak oleh konsumen yang terdiri atas orang pribadi atau badan, dan tidak

berkorelasi dengan tingkat penghasilan tertentu. Siapapun yang mengonsumsi barang

atau jasa yang termasuk objek pajak hotel, akan diperlakukan sama dan wajib

membayar pajak hotel atas jasa penunjang dan jasa pelayanan yang disediakan hotel

yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada subjek pajak.

                                                             73 Muhammad Djafar Saidi, 2007, Pembaharuan Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, (Selanjutnya disebut Muhammad Djafar Saidi II), h. 156-163

52  

  

Hal tersebut berbeda dengan pajak subjektif, yang kondisi subjektif pihak

yang memikul beban pajak menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pajak

terutang. Untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang obyektif

yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya yang disebut gaya pikul.Sebagai

contoh adalah pajak pendapatan, yang sasarannya adalah pendapatan seseorang.

Hubungan antara pajak dan wajib pajak (subjek) adalah langsung oleh karena

besarnya pajak pendapatan yang harus dibayar tergantung kepada besarnya gaya

pikulnya, jadi pada pajak subjektif keadaan subjek pajak mempengaruhi besarnya

gaya pikul.74

2.2.3. Objek Pajak Dan Tarif Pajak Hotel

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka

20 dan 21 dapat disimpulkan, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh penyedia fasilitas jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa

terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk

wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta

rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pajak Hotel, obyek

pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran jasa

pelayanan dan jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan

kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang

                                                                           74 R. Santoso Brotodihardjo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi 4, Refika Aditama, Bandung, h. 76

53  

  

sebagai kelengkapan hotel antara lain fasilitas telefon, facsimile, teleks, internet, foto

kopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang

disediakan oleh hotel.

Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya

masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (selanjutnya

disingkat SPTPD) dan dilampirkan dokumen atau keterangan pendukungnya75.

Besarnya tarif pajak hotel di Kabupaten Badung adalah 10% (sepuluh persen) dari

jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh konsumen atau subjek pajak.76

2.3. Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Oleh Wajib Pajak

2.3.1. Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel

Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang yang lamanya satu bulan

kalender. Pasal 2 huruf d Perbup Badung Nomor 28 Tahun 2013 mengatur penentuan

tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak hotel adalah 20 (dua puluh)

hari kalender setelah berakhir masa pajak. Pajak hotel yang terutang harus dibayar

oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak. Saat pajak terutang dalam masa

pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadinya pelayanan atau

pembayaran jasa penginapan di hotel. Terkait dengan kewenangan pemerintah

kabupaten yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam

                                                             75 Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 76 Pasal 6 Perda Nomor 15 Tahun 2011

54  

  

lingkup wilayah administrasinya maka pajak hotel dipungut diwilayah kabupaten

tempat hotel itu berlokasi dan beroperasional.

Wajib pajak yang memungut pajak dari subjek pajak wajib menggunakan bon

penjualan atau nota pesananan (bill). Bon penjualan harus mencantumkan nama dan

alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri sebagai nomor urut. Dalam bon

penjualan sekurang-kurangnya mencantumkan jenis kamar yang ditempati, lama

menginap, fasilitas hotel yang digunakan. Bon penjualan yang diterbitkan wajib pajak

harus diserahkan kepada konsumen sebagai subjek pajak sebagai bukti pemungutan

pajak dan untuk memasyaratkan kesadaran pajak hotel. Salinan nota pesanan yang

sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak sebagai bukti dalam pembuatan

SPTPD.

2.3.2. Pelaporan Pajak Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib pajak yang telah memilki NPWPD wajib melaporkan kepada Bupati

tentang perhitungan dan pembayaran pajak hotel yang terutang dengan cara mengisi

SPTPD. SPTPD yang diisi wajib pajak harus disampaikan selambat-lambatnya 20

(dua puluh hari) setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampirkan dokumen-

dokumen pendukung yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD77.

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam waktu yang ditentukan akan

                                                             77 Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012

55  

  

dikenakan sanksi 2% (dua persen) sebulan sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Badung.78

2.3.3. Cara Pemungutan Dan Penetapan Pajak Hotel

Kegiatan penghitungan besaran pajak yang terutang, pengawasan penyetoran

pajak, dan proses penagihan pajak adalah proses pemungutan pajak hotel yang tidak

dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Beberapa kerjasama yang dapat dilakukan

dengan pihak ketiga seperti pencetakan formulir perpajakan, penghimpunan data

obyek dan subjek pajak, pengiriman surat kepada wajib pajak.

Pemungutan pajak hotel berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah menggunakan sistem self assessment yaitu wajib pajak diberikan

kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang. Dengan sistem ini petugas Dispenda yang ditunjuk oleh

Bupati menjadi fiskus, akan melaksanakan pengawasan pemenuhan kewajiban pajak

oleh wajib pajak.

2.4. Pengawasan Oleh Fiskus (Dinas Pendapatan Daerah)

2.4.1. Ketetapan Pajak

Terhadap wajib pajak hotel yang dikenakan sistem self assessment, penerbitan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (selanjutnya disingkat SKPDKB) dan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (selanjutnya disingkat

SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (selanjutnya disingkat SKPDN)

                                                                          78 Lampiran Surat Teguran Untuk Menyampaikan SPTPD dalam Lampiran Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2012

56  

  

dalam waktu lima tahun setelah terutangnya pajak dapat diterbitkan oleh Bupati.

Penerbitan surat-surat diatas kepada wajib pajak untuk memberikan kepastian hukum

terhadap perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam

SPTPD telah memenuhi ketentuan pajak daerah atau tidak.

2.4.2. Surat Tagihan Pajak Daerah

Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan melakukan tagihan pajak

dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.79 Surat tagihan pajak

daerah (selanjutnya disingkat STPD) dapat diterbitkan Bupati jika pajak hotel dalam

tahun berjalan yang terutang tidak atau kurang dibayar, hasil penelitian STPD

terdapat kesalahan penulisan atau salah hitung, dan ketika wajib pajak dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan

kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang.

Keterlambatan atau tidak menyampaikan SPTPD yang merupakan ketentuan formal

akan dikenakan sanksi berupa denda. Terhadap STPD ini wajib pajak harus melunasi

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterbitkan, dan apabila tidak atau

kurang bayar pada jangka waktu tersebut akan dikenakan sanksi administrative

sebesar 2% (dua persen).80

Dispenda Kabupaten Badung telah mempunyai sistem informasi dan

pelaporan SPTPD online (e-SPTPD) untuk pelaporan SPTPD melalui

                                                             79 Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang No 28 Tahun 2007             80 Lampiran Surat Tagihan Pajak Daerah dalam Lampiran Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2012

57  

  

web http://www.sptpd.dispenda.badungkab.go.id/login.php. Untuk menggunakan

SPTPD online wajib pajak harus mengisi formulir registrasi user SPTPD online agar

mendapatkan user dan password untuk masuk ke aplikasi SPTPD online.81

2.4.3. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak Hotel yang terutang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 20

(dua puluh hari) setelah berakhirnya masa pajak dan pembayarannya dilakukan

sekaligus atau lunas. Wajib pajak yang diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD,

surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, pajak hotel harus dilunasi

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.82

Dalam keadaan tertentu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung

tentang Pajak Hotel, Bupati dapat memberikan persetujuan wajib pajak untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan denda 2% (dua

persen). Ketentuan atau persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda

pembayaran pajak hotel diatur dengan Peraturan Bupati.

2.4.4. Penagihan Pajak Hotel

Pajak hotel yang terutang setelah jatuh tempo, Bupati atau pejabat yang

ditunjuk dapat melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan

terhadap pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan

pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan pajak

                                                             81 http://dispenda.badungkab.go.id/sptpd-online/ diakses tanggal 1 Maret 2015             82 Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Badung No 21 Tahun 2012

58  

  

yang harus dibayar bertambah. Sebagai tindakan awal penagihan pajak dikeluarkan

surat teguran 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.83

2.4.5. Penyitaan dan Pelelangan

Penyitaan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang

penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut

peraturan perundang-undangan. Wajib pajak yang tidak melunasi sesuai dengan

waktu yang diatur dalam surat teguran maka setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari

akan dikeluarkan surat paksa yang memberikan waktu kepada wajib pajak 2x24 (dua

dikali dua puluh empat) jam setelah surat paksa diterima wajib pajak untuk

melakukan pelunasan.84 Jika jangka waktu tersebut terlampaui maka Bupati atau

pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (selanjutnya disingkat KPKNL) untuk melaksanakan lelang.

KPKNL menentukan tanggal, jam dan tempat lelang dan juru sita memberitahukan

secara tertulis dengan segera kepada wajib pajak.85

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik wajib pajak atau penanggung

pajak yang meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Penyitaan

dilakukan sampai barang yang disita diperkirakan memiliki nilai cukup untuk                                                                           83 Pasal 17 Ayat (2) Perbup Badung Nomor 21 Tahun 2012 84 Pasal 18 dan Pasal 19 Perbup Badung No 21 Tahun 2012 85 Pasal 20 dan Pasal 21 Perbup Badung No 21 Tahun 2012

59  

  

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pengajuan keberatan oleh wajib

pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

2.4.6. Keberatan

Mengajukan keberatan adalah salah satu hak wajib pajak. Keberatan diatur

dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bentuk

keseimbangan antara kewenangan fiskus untuk menetapkan pajak dan hak wajib

pajak untuk melakukan perlawanan hukum apabila ada kesalahan penetapan pajak

yang dilakukan oleh fiskus. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan kepada

Bupati atau pejabat yang ditunjuk. atas suatu:

- SKPD

- SKPDKB

- SKPDKBT

- SKPDLB

- SKPDN86

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan

alasan yang jelas dengan disertai bukti atau data bahwa jumlah pajak yang terutang

atau lebih bayar yang ditetapkan fiskus adalah tidak benar. Keberatan dapat diajukan

apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui wajib

pajak.87

                                                                          86 Pasal 49 Ayat (1) Perbup Badung No 21 Tahun 2012                             87 Pasal 49 Ayat (2) Perbup Badung No 21 Tahun 2012 

60  

  

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara

jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak

tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan

dikarenakan wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD meskipun telah ditegur secara

tertulis dan akan berimplikasi pada kemungkinan penetapan pajak yang kurang

akurat. Wajib pajak yang tidak dapat membuktikan kebenaran surat ketetapan pajak

secara jabatan, maka keberatannya ditolak.

Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 12 (dua belas) bulan

sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan

yang diajukan. Keputusan kepala daerah terhadap atas keberatan dapat menerima

seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

2.4.7. Banding

Wajib pajak yang tidak puas atas keputusan keberatan yang dikeluarkan

kepala daerah memiliki hak untuk megajukan banding sebagai bentuk hak melakukan

perlawanan hukum kepada lembaga independen berupa peradilan pajak. Wajib pajak

hanya dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap

keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan kepala daerah.

Permohonan banding diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia,

dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan

keberatan diterima dan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan

tersebut.Terhadap satu keputusan banding diajukan satu surat permohonan banding.

Dalam hal banding diajukan terhadap jumlah pajak yang terutang, banding hanya

61  

  

dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar

50% (lima puluh persen). Jumlah pajak yang terutang termasuk sanksi administrasi.

Putusan pengadilan pajak atas permohonan banding yang diajukan wajb pajak

diambil paling lama dua belas bulan sejak surat banding diterima. Seperti halnya

keberatan hak banding merupakan hak wajib pajak yang harus digunakan secara

selektif karena mengandung konsekuensi hukum. Sebelum mengajukan banding

wajib pajak diharapkan melakukan perhitungan pajak dan meyakini kebenaran

perhitungan pajaknya karena dalam hal banding ditolak atau dikabulkan sebagian

wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari

jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurang dengan jumlah pembayaran

pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

2.4.8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau

Pengurangan Sanksi Administratif

Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau

SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan

hitung dan atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah atas permohonan wajib pajak. Selain itu Bupati juga dapat mengurangkan atau

menghapuskan sanksi administratif, mengurangkan atau membatalkan STPD,

membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengan cara yang ditentukan, mengurangkan ketetapan Pajak

terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi

62  

  

tertentu objek pajak, dan mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT,

atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar.88

2.4.9. Penyidikan Pajak Hotel

Penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah dilakukan oleh penyidik

pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten. Penyidikan tindak

pidana dibidang pajak hotel dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang memiliki wewenang khusus

tersebut diatas memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pada pasal 6 ayat (1)

ditentukan “penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh Undang-Undang. Wewenang penyidik di bidang perpajakan

meliputi:

a. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan

b. Melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan tindak

pidana perpajakan.

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan

sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan

                                                                          88 Pasal 23 ayat (1)(2) Perda No 15 Tahun 2011

63  

  

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen-

dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan yang dapat

dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan

e. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di

bidang perpajakan.

2.4.10. Ketentuan Pidana

Ancaman hukuman pidana tidak saja terdapat dalam KUHP, tetapi banyak

juga tercantum dalam undang-undang di luar KUHP. Hal ini disebabkan antara lain,

karena:

a. Pada banyak peraturan hukum yang berupa undang-undang dilapangan

hukum administrasi Negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana

untuk mengawasi peraturan-peraturan itu agar ditaati.

b. Adanya perubahan sosial secara cepat, sehingga perubahan-perubahan itu

perlu disertai dan diikuti peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana

c. Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga disamping adanya

peraturan pidana berupa unifikasi yang bertahan lama (KUHP) diperlukan

pula peraturan-peraturan pidana yang bersifat temporer

Pajak termasuk hukum publik dan ini adalah sebagian dari tata tertib hukum

yang mengatur hubungan hukum antara penguasa dengan rakyat/warganya mengenai

hak dan kewajiban. Hukum pajak berkaitan dengan hukum pidana dapat dilihat pada

pasal 103 KUHP. Perkataan Undang-Undang lain pada pasal 103 KUHP,

menunjukkan juga ketentuan termasuk ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

64  

  

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dapat dipidana sesuai dengan

KUH Pidana. Ancaman Pidana terhadap tindak pidana dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2007 pada pasal 38, 39, 40, 41.

Wajib pajak hotel di Kabupaten Badung yang karena kealpaannya atau

sengaja tidak menyampaikan, mengisi atau melampirkan dengan tidak benar atau

tidak lengkap dapat dipidana dengan pidana kurungan atau denda sesuai dengan Pasal

25 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

65  

BAB III

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR

15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Badung

Gambar 2 Peta Potensi Kabupaten Badung89

Kabupaten Badung merupakan kabupaten terkaya di Bali. Kabupaten Badung

adalah kawasan yang memiliki fungsi dan potensi utama pariwisata yang memiliki

pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. Secara geografis

letak Kabupaten Badung sangat strategis. Luas wilayah Kabupaten Badung adalah

                                                             89 http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/area.php?ia=5103 diakses 23 Februari 2015

66  

  

418.52 km2 terdiri dari enam kecamatan90. Kuta Selatan dengan luas 101.13 km2,

Kuta 17,52 km2, Kuta Utara 33,86 km2, Mengwi 82.00 km2, Abiansemal 69.01 km2,

Petang 115,00 km2.91 Kabupaten Badung memiliki sarana wisata paling mewah dan

paling banyak. Hampir semua jaringan hotel internasional seperti Hyatt, Hilton,

Intercontinental, Bulgari , Ritz Carlton ada di ketiga kawasan tersebut.92 Objek wisata

di Kabupaten Badung seperti tanjung benoa dengan wisata baharinya, pantai kuta

yang sangat popular bagi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, taman

ayun, sangeh dan pura ulawatu. Efek ganda pariwisata memberikan peningkatan pada

pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, pembangunan infastruktur.

Banyaknya kunjungan wisatawan menjadikan pajak hotel penyumbang tertinggi

untuk pendapatan asli daerah Kabupaten Badung.

Table 1: Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Badung93 NO BULAN Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1 Januari 202.660 248.289 207.677 277.123

2 Februari 201.320 219.475 219.379 266.779

                                                                       90 Tim Litbang Kompas,2008, Profil Daerah Kabupaten dan Kota, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, h.333            91 www.badungkab.go.id/bda_2011/Tabel%201.2.pdf, diakses 23 Februari 2015 92 I Wayan Supartha, 2007, Talenta Bali Menuju Otonomi Khusus, Pansus Otsus DPRD Bali, Bali, h. 86           93 Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

 

67  

  

3 Maret 201.833 227.846 224.597 266.574

4 April 221.014 219.984 229.639 270.211

5 Mei 204.489 215.868 242.205 283.327

6 Juni 240.154 238.296 272.548 327.429

7 Juli 278.041 258.781 294.651 356.849

8 Agustus 250.835 254.020 305.620 334.713

9 September 251.737 243.722 305.667 348.619

10 Oktober 241.370 255.709 262.440 337.183

11 November 216.402 241.985 293.826 273.323

12 Desember 246.880 268.044 290.194 3.681.342

Jumlah 2.756.579 2.892.019 3.148.443 3.681.342

Berdasarkan data diatas jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke

Kabupaten Badung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dibandingkan

dengan periode sebelumnya (Tahun 2013) dengan jumlah kunjungan sebanyak

3.148.443 orang sedangkan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2014 sebanyak

3.681.342 orang, maka mengalami kenaikan sebesar 532.899 orang. Peningkatan

68  

  

kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung dapat berpengaruh kepada

tingkat hunian hotel.

3.1.1. Objek Pajak Dan Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Badung

Fasilitas akomodasi khususnya hotel berbintang di Kabupaten Badung

terkonsentrasi di daerah nusa dua, kuta dan jimbaran, sementara hotel non bintang

terbanyak terdapat di Kecamatan Kuta. Jumlah hotel bintang di Kabupaten Badung

pada tahun 2015 sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan), hotel non bintang di

Kabupaten Badung pada tahun 2015 berjumlah 1495 (seribu empat ratus sembilan

puluh lima).Tebaran hotel di Kabupaten Badung meberikan indikasi kuat bahwa

kabupaten ini mengandalkan kegiatan ekonominya dari sana.

Perkembangan jenis akomodasi di Kabupaten Badung pada tahun 2014 seperti

tabel berikut:

Table. 2: Jumlah Wajib Pajak Hotel Tahun 2014 di Kabupaten Badung94

No Bulan Hotel Bintang Hotel Non Bintang

1 Januari 150 1276

2 Februari 150 1296

3 Maret 153 1318

4 April 154 1329

5 Mei 154 1332

                                                             94 Data Base Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung bulan September 2014

69  

  

6 Juni 155 1363

7 Juli 155 1386

8 Agustus 159 1402

9 September 162 1419

10 Oktober 163 1453

11 November 165 1482

12 Desember 168 1495

Berdasarkan data jumlah wajib pajak hotel di Kabupaten Badung pada tahun

2014 terdapat kenaikan jumlah hotel bintang dan non bintang. Tahun 2011 jumlah

hotel bintang 101 dan jumlah hotel non bintang1015. Tahun 2012 jumlah hotel

bintang 121 dan jumlah hotel non bintang 1086. Tahun 2013 jumlah hotel bintang

147 dan jumlah hotel non bintang 1247.

 

 

3.1.2.

Gambar 3

                                  95 di

Str

: Struktur O

                      ispenda.badun

ruktur Orga

Organisasi D

                  ngkab.go.id, di

anisasi Dina

Dinas Penda

iakses 23 Feb

as Pendapata

apatan Daer

bruari 2015 

an Daerah K

rah Kabupat

Kabupaten B

ten Badung9

70 

Badung

95

71  

  

3.2. Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Hotel Di Kabupaten

Badung

Di Kabupaten Badung pelaksanaan tata cara pemungutan pajak hotel adalah

sebagai berikut:

a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung melalui bidang pendaftaran dan

pendataan mendaftarkan dan mendata wajib pajak yang memiliki objek pajak

hotel di wilayah Kabupaten Badung. Dengan mempersiapkan formulir

permohonan nomor pokok wajib pajak daerah (selanjutnya disingkat

NPWPD). Syarat-syarat permohonan NPWPD seperti foto copy KTP

pemilik/pengelola, fotocopy ijin-ijin yang dimiliki, copy sertifikat jika tempat

usaha milik sendiri, foto lokasi usaha tampak depan, denah lokasi /tempat

usaha, fotocopy akta pendirian perusahaan jika kepemilikannya dalam bentuk

CV/PT, fotocopy surat perjanjian kontrak/sewa jika tempat usaha berstatus

sewa/kontrak, foto pendaftaran wajib pajak daerah badan atau pemilik usaha,

brosur perusahaan, dan mengisi form penyetoran SPTPD secara online. Wajib

pajak wajib mengisi formulir tersebut dengan lengkap dan benar untuk

disampaikan ke Dispenda. Wajib pajak yang telah mendaftarkan dan

melaporkan usahanya akan diterbitkan NPWPD sebagai dasar melaksanakan

kewajiban perpajakan. Staf bidang pendaftaran dan pendataan Dispenda

Badung akan mendistribusikan plat NPWPD dan mensosialisasikan NPWPD

baru ke wajib pajak hotel

72  

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan AA. Ngurah Agung Damar

Negara selaku Kepala Seksi Pendaftaran pada tanggal 5 Februari 2015, rumah

sewa dan rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 memenuhi syarat

sebagai objek wajib pajak. Sumber daya manusia bidang pendaftaran dan

pendataan sebagai struktur yang diciptakan oleh sistem hukum untuk

melaksanakan uraian tugasnya dalam melaksanakan pendaftaran dan

pendataan tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dalam hal

mendaftarkan wajib pajak yang berpotensi. Bidang pendataan saat ini memilih

wajib pajak berdasarkan pertimbangan besar kecilnya potensi pajak yang

didapat dan kondisi ekonomi pemilik. Potensi ekonomi pemilik menjadi acuan

untuk mendapatkan jumlah pembayaran pajak yang lebih baik.

b. Sosialisasi yang dilakukan staf bidang pendaftaran dan pendataan antara lain

mengenai dasar hukum pengenaan pajak hotel di Kabupaten Badung

berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak

Hotel, tarif pajak hotel adalah sebesar 10%(sepuluh persen) yang merupakan

titipan dari konsumen dengan dasar pengenaan pajak adalah 10% dari jumlah

pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.

c. Setiap wajib pajak hotel di Kabupaten Badung, wajib membuat laporan

SPTPD dengan melampirkan data pendukung yang lengkap dan benar dan

menyetor pajak hotel paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak

atau tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan SPTPD wajib dilakukan dengan

73  

  

online SPTPD dan wajib pajak melakukan permohonan registrasi user ke

Dispenda Badung dan diberikan password. Selanjutnya bidang pendaftaran

dan pendataan melakukan input data subjek dan objek pajak pada sistem

SPTPD online. Wajib pajak melaporkan SPTPD dengan memanfaatkan

fasilitas SPTPD online wajib diberi tanggapan oleh Dispenda Badung dan

pemberian tanggapan tersebut sebagai tanda terima SPTPD. SPTPD diinput

pada sistem aplikasi mapatda dan divalidasi oleh Bidang pendaftaran dan

pendataan dan disampaikan ke Bidang pembukuan dan pelaporan untuk

dilakukan verifikasi SPTPD. Apabila data input sudah benar maka SPTPD

tersebut disampaikan ke bidang penetapan, sedangkan apabila data input

salah, maka akan dikembalikan ke bidang pendaftaran dan pendataan untuk

dibetulkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ida Bagus Mas Arimbawa

selaku kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Badung pada tanggal 28 Oktober 2014, sebelum bulan April

Tahun 2012 masih digunakan sistem official assesment yang menetapkan

pajak yang terutang adalah Dispenda Badung. Setelah berakhirnya

penggunaan sistem official assesment digunakan sistem self assesment yang

memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk memungut pajak,

menghitung pajak, dan melaporkan SPTPD ke bidang pendaftaran dan

pendataan.Namun, pendapatan pajak hotel di Kabupaten Badung belum

maksimal dikarenakan wajib pajak belum jujur dalam pelaporan SPTPD. Hal

74  

  

tersebut berusaha ditanggulangi Dispenda Badung dengan pengadaan sistem

pemantauan pajak online.

d. Penyetoran pajak oleh wajib pajak dilakukan setiap bulan (paling lambat 20

hari setelah berakhirnya masa pajak, atau tanggal 20 bulan berikutnya)

melalui kas daerah Kabupaten Badung pada kantor BPD Badung di Wilayah

Kabupaten Badung dengan menyebut NPWPD, jenis pajak, jenis penyetoran

(pajak berjalan/masa pajak atau piutang pajak atau bunga atau sanksi

administrative berupa kenaikan 25% atau 100%, besarnya nominal, serta

peruntukan bulan penyetoran pajak daerah.

e. Apabila penyetoran dilakukan dengan menggunakan warkatseperti Bilyet Giro

(BG), atau transfer, atau cek maka akan dianggap sah setelah dilakukan

kliring yang membutuhkan waktu 2(dua) hari sejak diterimanya warkat dan

dibukukan pada rekening kas daerah, dan segera memberikan informasi ke

Dispenda Badunguntuk memudahkan pembukuan.

f. Setiap pembayaran pajak diberikan SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan

oleh bendahara penerimaan. SSPD dicetak dalam rangkap 4 (empat) yaitu

untuk wajib pajak, BPD, bendahara penerimaan, serta bidang pembukuan dan

pelaporan.

3.3. Pengawasan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

a. Pada bulan April 2012 pemungutan pajak hotel mulai menggunakan sistem

self assessment. Wajib pajak juga diberi kepercayaan untuk menghitung,

melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak

75  

  

menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (selanjutnya disingkat

SPTPD) untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek

pajak dan/bukan objek pajak, dan/ harta dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. Terhadap SPTPD yang

dilaporkan dilakukan pemilahan, verifikasi untuk menentukan apakah dapat

diyakini sehingga dapat diterima dengan melampirkan data pendukung.

Terhadap SPTPD yang tidak diyakini terdapat sekala prioritas yang akan

diperiksa yakni yang tidak menyetorkan SPTPD, SPTPD yang tidak lengkap,

SPTPD yang tidak benar atau tidak cocok dengan data pendukung, adanya

kecendrungan penurunan dalam pelaporan SPTPD. Surat tagihan pajak

daerah (selanjutnya disingkat STPD) dicetak berdasarkan potensi yang ada di

kartu data dikarenakan wajib pajak kurang bayar atau tidak bayar tepat waktu.

Terhadap hal tersebut akan menimbulkan potensi piutang pokok dan sanksi

bunga 2% (dua persen).Wajib pajak yang tidak mengirim SPTPD diberikan

surat teguran oleh bidang pendaftaran dan pendataan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Suraada selaku Kepala

Bidang Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung yang

menyatakan bidang penetapan memilah dan melakukan penilaian SPTPD:

- Apabila kewajiban mengisi SPTPD beserta data pendukung yang benar

dan lengkap tidak dipenuhi/dilakukan dan telah ditegur secara tertulis,

maka bidang penetapan menerbitkan SKPDKB secara jabatan dan

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh

76  

  

lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar untuk jangka

waktu paling lama 24 bulan. SKPDKB jabatan dicetak dalam rangkap 3

(untuk wajib pajak, bidang penetapan, serta bidang pembukuan dan

pelaporan).

- SPTPD yang dinilai tidak benar atau tidak lengkap, maka dilakukan

pemeriksaan. Diterbitkan SKPDKB apabila hasilnya fiskus > wp.

Diterbitkan SKPDN apabila fiskus = wp, dan sudah dibayar lunas.

Diterbitkan SKPDLB apabila fiskus < wp, dan sudah dibayar lunas.

SKPDKB/ SKPDN/ SKPDLB dicetak dalam rangkap 3 (untuk wp, bidang

penetapan, serta bidang pembukuan dan pelaporan).

- SPTPD yang dinilai sudah lengkap dan benar tidak diprioritaskan untuk

diperiksa, namun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dapat dilakukan

pemeriksaan.

b. Apabila kewajiban penyetoran pajak tidak dilakukan/dipenuhi sesuai batas

waktu, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu

paling lambat 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak. STPD diterbitkan

tanggal 21 setelah berakhirnya masa pajak, apabila pajak yang terutang

tidak/kurang bayar.

c. Apabila ditemukan data baru dan/data yang semula belum terungkap yang

berasal dari pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah,maka

77  

  

bidang penertiban menerbitkan SKPDKBT dan dikenakan sanksi administrasi

berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi

tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakannya

tindakan pemeriksaan.

d. Bidang pembukuan dan pelaporan melakukan verifikasi SSPD, apabila

terdapat kesalahan, maka disampaikan kepada bendahara penerimaan untuk

dilakukan pembetulan.

e. Bidang pembukuan dan pelaporan melakukan verifikasi ketetapan pajak

(SKPDKB/SKPDN/SKPDLB/SKPDKBT) dan STPD. Apabila terdapat

kesalahan, maka disampaikan ke bidang penetapan untuk dilakukan

pembetulan.

f. Bidang penagihan menyampaikan ketetapan (SKPDKB/ SKPDN/ SKPDLB/

SKPDKBT) dan STPD kepada wajib pajak. Apabila STPD sudah jatuh tempo,

maka dilanjutkan dengan upaya penagihan dengan surat paksa.

Berikut ini jumlah surat tagihan pajak daerah (STPD), surat ketetapan pajak

daerah jabatan (SKPD Jabatan), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPD-

KB), surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPD-N), dan surat teguran dalam tugas

pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak:

Tabel 4: Data STPD, SKPD Jabatan, SKPD-KB dan SKPD-N Tahun 2014 (Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan)

STPD

(Bulan)(Tahun 2014)

Jumlah SKPD Jabatan

(Bulan)(Tahun 2014)

Jumlah

78  

  

Januari 423 Januari 108

Februari 359 Februari 80

Maret 390 Maret 84

April 381 April 84

Mei 377 Mei 71

Juni 336 Juni 87

Juli 342 Juli 74

Agustus 348 Agustus 66

September 288 September 78

Oktober 260 Oktober 71

November 197 November 56

Desember 133 Desember 8

Total 3834 867 Sumber: Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Tabel 5: Data SKPD Tahun 2014 (Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan)

SKPD (Bulan) (Tahun 2014) (Jumlah)

SKPD-N (Jumlah)

SKPD-KB (Jumlah)

1 Januari 108 31 77

2 Februari 80 23 57

3 Maret 84 14 70

4 April 84 18 66

5 Mei 71 13 58

6 Juni 87 21 66

7 Juli 74 18 56

79  

  

8 Agustus 66 15 51

9 September 78 16 62

10 Oktober 71 16 55

11 November 56 22 34

12 Desember 8 2 6

867 209 658 Sumber: Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Tabel 6. Rekap Surat Teguran Tahun 2014 (Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan)

No Bulan Jumlah Teguran

1 Januari 0

2 Februari 23

3 Maret 24

4 April 6

5 Mei 0

6 Juni 10

7 Juli 8

8 Agustus 27

9 September 5

10 Oktober 409

11 November 1150

12 Desember 298

Total 1960 Teguran

Sumber: Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

80  

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Ketut Gede Sudiastha Kepala Bidang

Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung pada tanggal 28 Oktober

2014 yang menyatakan terhadap beberapa wajib pajak hotel yang memiliki tunggakan

pajak bidang penagihan melakukan pembinaan, pengawasan dan penagihan dengan

cara membuat berita acara pembinaan dan pengawasan piutang pajak yang mengatur

tunggakan yang dimiliki wajib pajak, kesanggupan wajib pajak untuk melunasi

kewajibannya dan memantau penyetoran pajaknya. Dispenda Kabupaten Badung baru

sebatas mengeluarkan surat teguran dan belum sampai melaksanakan penagihan pajak

secara aktif atau penagihan dengan surat paksa terhadap wajib pajak yang tidak

memiliki kesadaran untuk melakukan penyetoran pajak yang dipungut dari

konsumen.

Program Kerja Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kabupaten Badung Tahun 2015 untuk mengoptimalkan pendapatan Kabupaten

Badung dari putang pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 7: Kegiatan yang dilaksanakan Bidang Penagihan96

No Kegiatan Pagu Anggaran Target Keterangan

1. Optimalisasi

penagihan

pajak daerah

Rp.

306.572.000,00

600 wajib

pajak

Keluaran : Terlaksananya

optimalisasi penagihan pajak

daerah

Hasil : Optimalnya pendapatan

daerah dari pajak daerah

Manfaat : Mengoptimalkan

                                                                            96 Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

81  

  

realisasi pendapatan daerah

dari pajak daerah

Dampak : meningkatnya PAD

2. Penagihan

dengan surat

paksa

Rp.

3.221.700,00

100 surat

teguran

Keluaran : Terselenggaranya

penagihan piutang pajak daerah

Hasil : optimalnya penerimaan

pendapatan daerah dari piutang

pajak

Manfaat : Mengoptimalkan

pendapatan daerah dari piutang

pajak daerah

Dampak : meningkatnya

pendapatan daerah dari piutang

pajak

4. Pemeriksaan

atas

keberatan

nilai SKPD

oleh wajib

pajak

Rp.

6.451.000,00

100 Wajib

pajak

Keluaran : Tersealisasinya

pemeriksaan permasalahan

keberatan dari wajib pajak

Hasil : Terbitnya surat

tanggapan dan atau surat

keputusan penolakan

/penerimaan keberatan pajak

Manfaat : Menyelesaikan

permasalahan keberatan,

melayani pengaduan dari wajib

pajak dan memberikan solusi

Dampak : Permasalahan

keberatan dari wajib pajak

dapat diselesaikan dengan baik

82  

  

Tabel 8: Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah97

No Kegiatan Sub

Kegiatan

Rencana Aksi Target

1 Optimalisasi

penagihan pajak

daerah

Pemantauan

penyetoran

pajak daerah

Kunjangan

lapangan ke

wajib pajak :

pemantauan

penyetoran

pajak berjalan

oleh wajib

pajak

Kelompok1:

mewilayahi Kecamatan

Mengwi, Petang,

Abiansemal. Target

100 wajib pajak

Kelompok2:

mewilayahi Kecamatan

Kuta Utara target 150

wajib pajak

Kelompok3:

mewilayahi Kecamatan

Kuta target 200 wajib

pajak

Kelompok4:

mewilayahi Kecamatan

Kuta Selatan target

250 wajib pajak

Pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

wajib pajak

Kunjungan

lapangan

melaksanakan

pembinaan

dan

pengawasan

KelompokI:

(mewilayahi

Kecamatan Mengwi,

Petang, Abiansemal)

Target 100 wajib pajak

Kelompok2:

                                                             97 Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

83  

  

terhadap

wajib pajak

mewilayahi Kecamatan

Kuta Utara target 150

wajib pajak

Kelompok3:

mewilayahi Kecamatan

Kuta target 200 wajib

pajak

Kelompok4:

mewilayahi Kecamatan

Kuta Selatan target

250 wajib pajak

Berdasarkan tabel 6, 7 dan tabel 8, bidang penagihan dalam mengoptimalkan

penerimaan pendapatan daerah dari piutang pajak daerah melakukan aksi dengan

memberikan surat teguran, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib

pajak dengan jumlah staf dibidang penagihan sebanyak 18 (delapan belas) orang

berbanding luasnya kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Badung dan jumlah

wajib pajak yang menunggak.

Tabel 9: Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan

Daerah Dari Penerimaan Sumber Lain-Lain98

No Kegiatan Sub Kegiatan Rencana Aksi Target

1 Penagihan

dengan surat

paksa

Pelaksanaan

kegiatan juru

sita pajak

Kunjungan

lapangan:

-Penyampaian

surat teguran

Kelompok I (mewilayahi

Kecamatan Mengwi,

Petang, Abiansemal)

Target 30 wajib pajak

                                                                        

84  

  

daerah -Penyampaian

surat paksa

-Melaksanakan

penyitaan dan

pelelangan

(250 surat teguran)

Kelompok 2 mewilayahi

Kecamatan Kuta Utara

target 50 wajib pajak(370

surat teguran)

Kelompok 3 Mewilayahi

Kecamatan kuta target 50

wajib pajak (370 surat

teguran)

Kelompok 4 mewilayahi

Kecamatan Kuta Selatan

target 70 wajib pajak

(400 surat teguran)

2 Optimalisasi

penerimaan

pendapatan

daerah dari

penerimaan

sumber lain-

lain

Pelaksanaan

evaluasi

penerimaan

pendapatan

daerah dari

sumber lain-

lain

Evaluasi

penerimaan dari

SKPD penghasil

37 jenis penerimaan

Sumber: Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Persiapan Dinas Pendapatan Kabupaten Badung dalam melaksanakan

penagihan pajak secara paksa atau penagihan dengan surat paksa antara lain:

85  

  

-mempersiapkan petugas juru sita pajak daerah yang sudah dilantik pada

Tanggal 6 November 2012

- melakukan update data

-menyusun wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dengan

memprioritaskan wajib pajak yang membandel

-mengecek kelengkapan administrasi

-menerbitkan surat teguran

-menerbitkan surat paksa

-melakukan penyitaan dan pelelangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Suraada Kepala Bidang

Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung tanggal 9 Februari 2015,

tugas pokok juru sita pajak antara lain sebagai pelaksana penagihan pajak seketika

sekaligus, penyampaian surat paksa, pelaksanaan penyitaan barang penanggung

pajak, mengusulkan pencegahan dan penyanderaan. Wewenang juru sita pajak daerah

adalah melaksanakan penyitaan dan memasuki dan memeriksa semua ruangan dan

tempat lainnya untuk menemukan obyek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan,

atau ditempat tinggal penanggung pajak, atau ditempat lain yang dapat diduga

sebagai tempat penyimpanan obyek sita. Petugas juru sita tidak ideal karena diambil

dari masing-masing bidang.

Pelaksanaan kegiatan dibidang penagihan dilaksanakan secara rutin setiap hari

kecuali hari libur. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 melakukan pemantauan

terhadap penyetoran pajak berjalan. Tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 melakukan

86  

  

pembinaan dan pengawasan terhadap piutang pajak daerah. Tanggal 25 sampai

dengan tanggal 31 melakukan tugas-tugas juru sita pajak daerah.

3.4. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Badung

Menelaah efektivitas dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini Perda

Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 sebagai sarana hukum pemungutan pajak

hotel di Kabupaten Badung sebagai penerimaan pendapatan daerah, dapat dilihat dari

data realisasi penerimaan pajak hotel bintang, hotel non bintang dan rekapitulasi

piutang pajak hotel berikut ini:

Tabel 10. Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Dari Pajak

Hotel Tahun Anggaran 2012 Periode Bulan Desember 2012

Jenis

Penerimaan

Target Induk

APBD 2012

Target Perubahan Penerimaan S/D

Desember

Persen

%

Hotel

Bintang

Lima

433.500.000.000,

00

563.200.000.000,00 550.421.278.735,4

0

97,73

Hotel

Bintang

Empat

115.800.000.000,

00

115.800.000.000,00 109.720.305.845,7

6

94,75

Hotel

Bintang

Tiga

77.000.000.000,0

0

119.000.000.000,00 112.776.508.466,0

0

94,77

Hotel

Bintang

Dua

19.800.000.000,0

0

20.000.000.000,00 24.062.466.338,53 120,31

Hotel Non 174.800.000.000, 180.000.000.000,00 214.665.683.690,7 119,26

87  

  

Bintang 00 7

Piutang

Pajak Hotel

32.000.000.000,0

0

32.000.000.000,00 25.604.638.677,08 80,01

Jumlah 852.900.000.000,

00

1.030.000.000.000,

00

1.037.250.881.753,

54

100,70

Sumber: Bidang Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Badung

Tabel 11. Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Dari Pajak

Hotel Tahun Anggaran 2013 Periode Bulan Desember 2013

Jenis

Penerimaan

Target Induk

APBD 2013

Target Perubahan Penerimaan S/D

Desember

Hotel

Bintang

Lima

585.200.000.000,00 585.200.000.000,00 616.383.823.995,16

Hotel

Bintang

Empat

115.800.000.000,00 115.800.000.000,00 106.196.646.372,22

Hotel

Bintang

Tiga

119.000.000.000,00 120.000.000.000,00 121.794.812.608,25

Hotel

Bintang

Dua

20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 21.078.878.473,26

Hotel Non

Bintang

202.000.000.000,00 206.000.000.000,00 227.475.006.207,10

Piutang

Pajak Hotel

32.000.000.000,00 32.000.000.000,00 61.811.579.646,47

88  

  

Jumlah 1.074.000.000.000,

00

1.079.000.000.000,0

0

1.151.740.747.302,46

Sumber: Bidang Pembukan& Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Badung

Tabel 12. Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Dari Pajak

Hotel Tahun Anggaran 2014 Periode Bulan Desember 2014

Jenis

Penerimaan

Target Induk

APBD 2014

Target Perubahan Penerimaan S/D

Desember

Persen

%

Hotel

Bintang

Lima

593.200.000.000,

00

703.200.000.000,00 798.305.627.305,0

0

113,52

Hotel

Bintang

Empat

117.800.000.000,

00

117.800.000.000,00 136.649.005.992,1

8

116,00

Hotel

Bintang

Tiga

112.000.000.000,

00

122.000.000.000,00 141.218.633.466,4

6

115,75

Hotel

Bintang

Dua

22.000.000.000,0

0

22.000.000.000,00 25.825.176.360,96 117,39

Hotel Non

Bintang

215.000.000.000,

00

235.000.000.000,00 296.367.876.186,1

0

126,11

Piutang

Pajak Hotel

32.000.000.000,0

0

60.000.000.000,00 56.204.188.966,15 93,67

Jumlah 1.102.000.000.00

0,00

1.260.000.000.000,

00

1.454.570.508.276,

85

115,44

Sumber: Bidang Pembukan& Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Badung

89  

  

Berdasarkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Badung

dari pajak pajak hotel, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung telah melampaui

target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan, namun di Kabupaten Badung masih

terdapat wajib pajak hotel yang memiliki tunggakan pajak dalam jumlah besar yang

mengakibatkan Dispenda setiap tahunnya menargetkan realisasi penerimaan piutang

pajak hotel. Hal ini bertolak belakang dengan sistem self assessment yang

memberikan wajib pajak untuk memungut pajak hotel dari subjek pajak atau

konsumen, selanjutnya menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak yang

terutang sehingga wajib pajak terhindar dari kemungkinan ketidakmampuan

membayar pajak akibat perhitungan yang terlalu besar oleh fiskus.

Tabel 11: Rekapitulasi Piutang Pajak Hotel Di Kabupaten Badung99

No Jumlah Piutang Per 31

Desember 2012

Jumlah Piutang Per 31

Desember 2013

Jumlah Piutang Per 31

Desember 2014

1 Rp 89,757,743,476.08 Rp 84,609,330,529.43 Rp 88,031,316,895.25

Sumber: Bidang Pembukan& Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Badung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Adi Arnawa Kepala

Dinas Pendapatan Kabupaten Badung dalam dialog Gatra dengan topik

“Optimalisasi Pendapatan Daerah Di Kabupaten Badung” pada tanggal 31 Maret

2015 yang menyatakan, piutang pajak hotel di Kabupaten Badung merupakan

                                                             99 Bidang Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

90  

  

permasalahan namun sekarang dilakukan tindakan tegas melalui kerjasama dengan

Kejaksaan sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak hotel.

Disependa Kabupaten Badung dalam memaksimalkan potensi penerimaan

pajak hotel dan meminimalkan tunggakan pajak hotel baru sebatas menggunakan

penanganan secara administratif, persuasif dengan melakukan pembinaan dan

pengawasan tanpa pernah melakukan penyitaan dan tindakan refresif lainnya

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten

Badung tahun anggaran 2012 periode bulan desember 2012 pemerintah Kabupaten

Badung menargetkan realisasi piutang pajak hotel sebesar Rp.32.000.000.000(tiga

puluh dua milyar), tahun anggaran 2013 periode bulan desember 2013 target realisasi

penerimaan piutang pajak hotel sebesar Rp.32.000.000.000(tiga puluh dua milyar),

tahun anggaran 2014 periode bulan desember 2014 pemerintah Kabupaten Badung

memasang target realisasi piutang pajak hotel sebesar Rp.60.000.000.000 (enam

puluh milyar rupiah). Hal tersebut menunjukkan belum optimalnya pendapatan pajak

daerah dari pajak hotel tersebut.

Tunggakan pajak hotel di kabupaten badung antara lain dilakukan oleh100:

1. Sandhi Phala Hotel

Berdasarkan SKK-354/P.1.10/Gs/01/2012 tanggal 4 Januari 2012, perusahaan

Sandi Phala Hotel mempunyai tunggakan pembayaran pajak atau piutang pada

pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp.4.649.087.074,38 ( empat milyar enam                                                                           100 Kejaksaan Negeri Denpasar 

91  

  

ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah

point tiga puluh delapan sen)

Penyelesaian piutang tersebut dilaksanakan dengan mencicil:

-Tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp.200.000.000,-

-Tanggal 1 Februari 2013 sebesar Rp.60.000.000,-

-Tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp. 38.323.798,-

-Tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp.36.676.202,-

-Tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp.40.000.000,-

-Tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.30.000.000,-

-Tanggal 25 Juli 2013 sebesar Rp.30.000.000,-

-Tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.31.254.350,-

-Tanggal 18 September 2013 sebesar Rp.40.000.000,-

-Tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.40.000.000,-

Telah diundang dengan membuat undangan tanggal 1 September 2014 untuk

kehadiran tanggal 12 September 2014, pihak Sandhi Phala Hotel akan membayar

dengan mencicil. Membuat pernyataan kesanggupan membayar tanggal 15 September

2014. Tanggal 17 September 2014 membayar Rp.44.746.405.00 (pokok pajak) dan

Rp. 1.789.856,20 (bunga pajak). Tanggal 17 September 2014 membayar Rp.

57.546.401,00(pokok pajak) dan Rp.1.150.928,02 (bunga pajak).

2. Ramada Resor Benoa

Berdasarkan SKK-3169/P.1.10/Gs/05/2012 tanggal 16 Mei 2012, Perusahaan

Ramada Resor Benoa mempunyai tunggakan pembayaran pajak atau piutang pada

92  

  

Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp. 6.571.647.850,40 (enam milyar lima ratus

tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh

rupiah point empat puluh sen) yang penyelesaiannya dilaksanakan dengan mencicil.

-Tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp.936.560.024,95

-Tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,-

3. Lalu Village

Berdasarkan SKK-3174/P.1.10/Gs/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 perusahaan

Lalu Village mempunyai tunggakan patak atau piutang pada Pemerintah Kabupaten

Badung sebesar Rp.735.380.443,- yang penyelesaiannya dilaksanakan dengan

mencicil.

-Tanggal 24 April 2012 sebesar Rp.7.000.000,-

Telah diundang dengan membuat undangan tanggal 1 September 2014 untuk

kehadiran tanggal 09 September 2014, namun pihak Lalu village tidak memenuhi

undangan. Tanggal 19 September 2014, Jaksa Pengadilan Negeri menemui pihak

Lalu Village namun pemilik Lalu Village A.A. Ngr. L.A. Ananda tidak berada di

tempat dan Jaksa Pengadilan Negeri telah meminta agar pemilik menghadap pada

hari senin tanggal 22 September 2014.

Data diatas menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di Kabupaten

Badung belum berjalan efektif, terdapat piutang pajak hotel dalam jumlah besar

bahkan meningkat dari jumlah piutang per 31 Desember 2013 sebesar

Rp.84,609,330,529.43 ke Rp.88,031,316,895,25 sebagai piutang per 31 Desember

2014 yang disebabkan oleh tidak optimalnya penagihan piutang pajak kepada wajib

93  

  

pajak yang menunggak. Berdasarkan tabel 9, dalam melaksanakan penagihan pajak

Dinas Pendapatan Daerah Badung baru sebatas mengeluarkan surat teguran sebagai

awal tindakan pelaksanaaan penagihan pajak hotel. Dispenda Badung belum

melaksanakan penagihan secara aktif dengan menerbitkan surat paksa sebagaimana

diatur pada Pasal 18 Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2012 dan Pasal 18

Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, melakukan penyitaan dan

pelelangan terhadap wajib pajak yang menunggak sebagaimana diatur pada Pasal 19

Perbup 21 Tahun 2012 walaupun telah memiliki petugas juru sita, namun belum

memiliki tenaga penilai asset. Hal diatas menunjukkan bahwa terdapat aturan-aturan

penagihan pajak sebagai landasan hukum dalam penagihan pajak secara aktif yang

tidak terlaksana dan ini mempengaruhi efektifitas pemungutan pajak. Lebih lanjut

berdasarkan teori sistem hukum belum efektifnya penerimaan piutang pajak hotel di

Kabupaten Badung dipengaruhi oleh tiga komponen:

- substansi hukum disini membahas norma-norma yang dihasilkan Peraturan

Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Peraturan Bupati Badung

Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, Pajak

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan dan

Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau

Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah sebagai turunan dari Perda No 15 Tahun

2011. Norma hukum dalam peraturan diatas mengarahkan bagaimana

Dispenda sebagai institusi pelaksana yang mengendalikan urusan pemerintah

94  

  

kabupaten pada bidang pajak daerah. Pasal 24 Perda No 15 Tahun 2011

mengatur mengenai ketentuan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah

namun tidak dijelaskan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dari

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, PPNS Satpol PP Kabupaten

Badung, atau dari gabungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di

Kabupaten Badung. Kedua, pengaturan ketentuan permohonan pengangsuran

dan penundaan pembayaran pajak, pengurangan dan penghapusan sanksi

administratif yang merupakan wewenang Bupati dapat berdampak pada

penghindaran penggunaan sanksi pidana.

- sutruktur hukum yaitu kelembagaan yang diciptakan sistem hukum yang

memiliki fungsi pelayanan dan penegakan hukum. Dalam fungsi sebagai

penegak hukum Dispenda Kabupaten Badung sampai saat ini belum memiliki

tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dispenda Kabupaten Badung telah

memiliki juru sita namun belum memiliki tenaga penilai asset untuk

melakukan penilaian terhadap barang milik penanggung pajak. Kualitas staf

Dispenda terkait pemahaman tentang peraturan dan pelaksanaan peraturan

perpajakan daerah. Kuantitas staf di Dispenda Kabupaten Badung yang tidak

sesuai dengan bidang kerja.

- kultur hukum sebagai sikap wajib pajak terhadap hukum seperti kepercayaan,

pemikiran serta harapannya. Pertama, beberapa wajib pajak hotel di

Kabupaten Badung tidak menyetorkan, menunda menyetorkan pajak hotel

yang telah dibayar subjek pajak kepada Dispenda. Kedua, kesadaran orang

95  

  

pribadi atau badan yang mengusahakan hotel untuk mendaftar sebagai wajib

pajak hotel.

96  

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN

`PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 15 TAHUN 2011

Peranan hukum dalam era globalisasi tidak hanya untuk menjaga keamanan

dan ketertiban dalam masyarakat, akan tetapi hukum juga digunakan sebagai sarana

pembangunan nasional. Dalam era globalisasi ini peran hukum sebagai sarana

pembangunan nasional mendapatkan tantangan. Hukum sebagai sarana

pembangunan, hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, hukum sebagai

penegak keadilan, dan sebagai sarana pendidikan masyarakat adalah fungsi hukum

dalam kaitannya dengan pembangunan.101

Penerapan hukum hakikatnya adalah penyelenggaraan pengaturan yang

meliputi aspek penyelesaian sengketa hukum, pencegahan pelanggaran hukum, dan

termasuk pemulihan kondisi akibat pelanggaran itu. Menelaah efektifitas hukum

pada dasarnya membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Hukum

semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh subyek hukum semakin

mendekati apa yang telah ditentukan dalam hukum serta para subjek hukum dapat

menjalankan peranan yang diatur oleh hukum terhadapnya.102 Jika hukum efektif

                                                             101 Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, Hukum dan Kebijakan Publik, Averroes Press, Malang, h.20              102 Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung, (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II) h. 77

97  

  

berarti terjadi dampak hukum yang positif, dengan demikian hukum mencapai

sasarannya dalam membimbing atau mengubah perilaku masyarakat.103

Efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum, tidak hanya bergantung pada

substansi hukumnya, tetapi juga ditentukan unsur struktur hukum dan kultur

hukum.104 Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator

berfungsinya suatu sistem hukum. Dalam ilmu sosiologi hukum, kepatuhan terhadap

kaidah hukum telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya

sesuatu yang ditetapkan dalam hal ini hukum.

Penegakan hukum sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan

dapat dilakukan dengan upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif

menekankan pada pencegahan dengan cara mendorong subjek hukum untuk taat pada

ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak merugikan hak dan kepentingan orang

lain. Penegakan hukum secara refresif berhubungan dengan mekanisme peradilan

maupun mekanisme di luar pengadilan, yang berhubungan dengan penetapan sanksi

hukum bagi subjek hukum yang melakukan pelanggaran hukum yang merugikan

kepentingan umum.105

Keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten sangat ditentukan

kemampuannya dalam merealisasikan penerimaan sumber-sumber pendapatan yang

                                                             103 Soerjono Soekanto dan Heri Tjandrasari, 1993, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni, Bandung, h. 32 104 Achmad Ali, 2002, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 20 105 Budi Santoso, 2005, Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri), Mandar Maju, Bandung, h. 95

98  

  

memberikan kontribusi terhadap total penerimaan sebagai sumber keuangan. Salah

satu sumber pendapatan yang besar dari pendapatan asli daerah Kabupaten Badung

adalah pajak hotel yang sampai saat ini masih terdapat hambatan hambatan karena

terdapat beberapa wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dalam jumlah besar.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang mempengaruhi

penegakan hukum yang merupakan perluasan dan berkaitan erat dengan tiga aspek

sistem hukum yang disebutkan Lawrence Friedman, yaitu

- Faktor hukumnya sendiri

- Faktor penegak hukum

- Faktor sarana atau fasilitas

- Faktor masyarakat

- Faktor kebudayaan

4.1. Faktor Hukum

Penulis akan mengkaji pasal pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011

tentang Pajak Hotel, Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak

Penerangan Jalan, Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau

Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah.

99  

  

Tabel 14: Permohonan Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Dalam

Perda Nomor 15 Tahun 2011 Dan Perbup No 21 Tahun 2012

Perda/Perbup Pasal Keterangan

Perda No 15 Tahun

2011

Pasal 15 ayat

(3)

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, dan Putusan Banding yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah merupakan dasar

penagihan pajak dan harus dilunasi dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal diterbitkan.

Pasal 15 ayat

(4)

Bupati atas permohonan wajib pajak

setelah memenuhi persyaratan yang

ditentukan dapat memberikan persetujuan

kepada wajib pajak untuk mengangsur

atau menunda pembayaran pajak dengan

dikenakan denda sebesar 2%(dua persen)

sebulan.

Pasal 15 ayat

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pembayaran, penyetoran, tempat

pembayaran, angsuran, dan penundaan

100  

  

pembayaran pajak diatur dengan

Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati No

21 Tahun 2012

Pasal 13 ayat

(1)

Pajak yang masih harus dibayar dalam

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat

Keputusan Pembetulan, dan Putusan

Banding, yang menyebabkan jumlah

pajak yang harus dibayar bertambah,

harus dilunasi dalam jangka waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterbitkan.

Pasal 13 ayat

(2)

Wajib pajak dapat mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Bupati

untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak yang masih harus

dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang selanjutnya disebut utang pajak,

dalam hal wajib pajak mengalami

kesulitan likuidasi atau mengalami

keadaan diluar kekuasaannya sehingga

wajib pajak tidak akan mampu memenuhi

kewajiban pajak pada waktunya.

101  

  

Pasal 13 ayat

(3)

Permohonan wajib pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), harus diajukan

secara tertulis paling lama 9 (sembilan)

hari kerja sebelum jatuh tempo

pembayaran, disertai alasan dan bukti

yang mendukung permohonan, serta:

a. Jumlah pembayaran pajak yang

dimohon untuk diangsur, masa

angsuran, dan besarnya

angsuran;atau

b. Jumlah pembayaran pajak yang

dimohon untuk ditunda dan

jangka waktu penundaan

13 ayat(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal

wajib pajak mengalami keadaan diluar

kekuasaan wajib pajak sehingga wajib

pajak tidak mampu melunasi utang pajak

tepat pada waktunya.

Menurut penulis perumusan norma hukum diatas tidak spesifik mengenai

apa yang dimaksud atau indikator yang menentukan “dalam hal wajib pajak

102  

  

mengalami keadaan di luar kekuasaan wajib pajak’’ yang berimplikasi pada

ketidakmampuan wajib pajak untuk melunasi utang pajak yang menyebabkan piutang

pajak hotel jumlahnya semakin bertambah.

Tabel 15: Pengaturan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dalam

Perda No 15 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati No 34 Tahun 2012

Perda/Perbup Pasal Keterangan

Perda No 15 Tahun

2011tentang Pajak

Hotel

Pasal 23

ayat (1)

Atas permohonan wajib pajak atau karena

jabatannya, Bupati dapat membetulkan

SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD,

SKPDN atau SKPDLB yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis

dan/kesalahan hitung dan/kekeliruan

penerapan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

Pasal 23

ayat (2)

Bupati dapat:

a. Mengurangkan atau menghapuskan

sanksi administratif berupa bunga,

denda, dan kenaikan pajak yang

terutang menurut perundang-undangan

perpajakan daerah, dalam hal sanksi

tersebut dikenakan karena kekhilafan

103  

  

wajib pajak atau bukan karena

kesalahannya.

b. Mengurangkan ketetapan pajak

terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar wajib pajak

atau kondisi tertentu objek pajak

Pasal 23

ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati No

34 Tahun 2012

tentang Tata Cara

Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi

Administratif dan

Pengurangan Atau

Pembetulan Ketetapan

Pajak Daerah

Pasal 2 Atas nama Bupati, Kepala Dinas

Pendapatan Daerah karena jabatannya atau

atas permohonan wajib pajak dapat:

a. Mengurangkan atau menghapus

sanksi administratif berupa bunga,

denda dan kenaikan pajak yang

terutang, menurut peraturan

perundang-undangan perpajakan

daerah, dalam hal sanksi tersebut

104  

  

dikenakan karena kekhilafan wajib

pajak atau bukan karena

kesalahannya

b. mengurangkan ketetapan pajak

terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar wajib pajak

atau kondisi tertentu wajib pajak

Berdasarkan norma hukum tersebut diatas, wajib pajak dapat mengajukan

permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dalam hal sanksi

dikenakan karena kekhilafan wajib pajak. Menurut penulis kekhilafan wajib pajak

diatas tidak diatur secara jelas ciri atau indikator apa untuk dikatakan kekhilafan

wajib pajak sehingga Kepala Dispenda atas nama Bupati dapat mengurangkan atau

menghapuskan sanksi administratif, mengabulkan sebagaian atau seluruhnya, atau

menolak permohonan wajib pajak.

Ketentuan-ketentuan diatas menurut penulis adalah upaya untuk

menghindarkan penggunaan sanksi pidana pada tahapan aplikasi hukum dengan

memberikan kewenangan kepada Bupati atau pejabat yang diberi wewenang untuk

melakukan pengurangan bahkan penghapusan terhadap kewajiban pajak wajib pajak.

Disini juga dapat dilihat orientasi Pemerintah Daerah adalah untuk masuknya uang

pajak ke kas daerah karena penggunaan sanksi pidana akan membuat hubungan

105  

  

negatif antara wajib pajak dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang

berkepentingan terhadap masuknya uang pajak ke Kas Daerah. Wewenang diskresi

Bupati yang besar dalam pengurangan atau penghapusan pajak dapat berimplikasi

pada hilangnya unsur delik pajak sehingga menyulitkan penyidikan.

4.2. Faktor Penegak Hukum

4.2.1.Hambatan Pada Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan AA. Ngurah Agung Damar Negara

S.Stp M.Si sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Badung pada tanggal 5 Februari 2015, berdasarkan uraian tugas yang ada jumlah

sumber daya manusia di bidang pendaftaran dan pendataan tidak memadai untuk

ruang lingkup tugas dan wilayah tugas yang luas. Disamping itu bidang pendaftaran

dan pendataan untuk tahun 2015 ditargetkan 400 (empat ratus) wajib pajak baru di

Kabupaten Badung untuk hotel, restoran dan hiburan.

Berdasarkan waawancara dengan Bapak Wayan Musma pemilik Losmen

Rempen di Jalan Popies I Gang Sorga Kuta Bali pada tanggal 23 Januari 2015, yang

menyatakan sejak 3 (tiga) tahun terakhir banyak terdapat rumah kos yang tidak

berizin menerima tamu atau wisatawan. Perlu adanya penertiban apabila tempat untuk

pariwisata diperuntukkan oleh masyarakat lokal kepada wisatawan.

Berdasarkan pertimbangan bidang pendaftaran dan pendataan dalam mendata

potensi pajak tidak terdapat keadilan untuk wajib pajak lainnya. Berdasarkan asas

keadilan wajib pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari

pemerintah dan setiap wajib pajak yang berdasarkan Peraturan Daerah memenuhi

106  

  

unsur sebagai wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama. Ketaatan wajib pajak

dan besaran pajak yang dibayarkan dipengaruhi oleh keadilan yang didapat wajib

pajak.

4.2.2.Hambatan Pada Bidang Penetapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Suraada Kepala Bidang

Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung tanggal 9 Februari 2015,

kendala-kendala yang dihadapi bidang penetapan adalah kompetensi sumber daya

manusia, kuantitas pegawai, mutasi pegawai yang begitu cepat, sarana prasarana

kendaraan yang sudah lama.

4.2.3.Hambatan Pada Bidang Penagihan

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Ketut Gede Sudiastha Kepala Bidang

Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung pada tanggal 28 Oktober

2014, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan penagihan,

pembinaan dan pengawasan piutang pajak hotel antara lain:

1. Belum memiliki tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya

disebut PPNS) .

2. Belum memiliki tenaga penilai asset sehingga penagihan secara aktif

masih belum dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Pemahaman sumber daya manusia terhadap regulasi perpajakan belum

maksimal karena kompetensi petugas belum memadai terhadap

pelaksanaan tugas.

107  

  

4. Staf yang berjumlah 17 (tujuh belas) untuk 578 wajib pajak yang akan

diberikan pembinaan dan pengawasan.

Selain mengkaji prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Badung juga

penting untuk melihat pelaksanaan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan

tunggakan pajak. Sanksi merupakan nestapa yang dijatuhkan kepada siapa saja yang

tidak mematuhi apa yang telah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku.106Sanksi

dalam Perda Kabupaten Badung No 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel terdiri dari

sanksi administratif dan sanksi pidana.

Secara sosiologis setiap penegak hukum sebagai struktur hukum (legal

structure) mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu yang dinamakan pemegang

peranan (role occupant). PPNS diberi wewenang khusus untuk melaksanakan

penyidikan dibidang perpajakan daerah karena sebagai penegak hukum memiliki

expected role sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, yakni berwenang menerima,

mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan

tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut

menjadi lebih lengkap dan jelas sampai dengan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada penuntut umum.

Terhadap penanganan piutang pajak masih dilaksanakan dengan tindakan non

litigasi dengan pemberian sanksi administrasi. Faktor yang menyebabkan sanksi

                                                             106Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah, Malang, Banyumedia Publishing, h. 136

108  

  

pidana tidak dapat dilaksanakan karena Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melakukan proses

penyidikan tidak pidana dibidang perpajakan daerah. Pembentuk Perda tidak

memperhatikan struktur hukum dalam hal ini ketersediaan aparat penegak hukum

Perda yang disebut PPNS. Sehingga sanksi pidana Perda tersebut tidak pernah

difungsionalisasikan ketika Perda tersebut berlaku sebagai hukum positif.

Pelaksanaan penagihan piutang pajak lebih ditekankan pada proses non litigasi

dengan memberikan surat teguran sehingga belum memiliki efek jera terhadap

penunggak pajak dalam jumlah yang besar.

Dispenda Badung melakukan beberapa upaya untuk melaksanakan penagihan

kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan seperti bekerjasama dengan pihak

kejaksaan dengan menyusun naskah kerjasama/MOU terkait penanganan piutang

pajak dan membuat daftar wajib pajak yang membandel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Martinus T. Suluh Kasi Datun

Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 5 November 2014, Bupati Badung

mengajukan surat permohonan kerjasama, dan terbentuklah Naskah Kerjasama

Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara Antara Bupati Badung dengan

Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor: 431 Tahun 2012 Nomor B-

5078/P.1.10/Gs/08/2012 dengan para pihak setuju dan sepakat untuk mengikatkan

diri dalam kesepakatan bersama tentang Pemberian Advokasi dan Bantuan hukum

kepada Pemerintah Kabupaten Badung. Naskah kerja ini bertujuan untuk

menghadapi permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara serta bidang pajak

109  

  

daerah. Bupati Badung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Kabupaten Badung disebut sebagai pihak pertama dapat meminta bantuan hukum,

pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri

Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kejaksaan Negeri Denpasar

yang disebut sebagai pihak kedua.

Di bidang pajak daerah Kejaksaan Negeri Denpasar melakukan penagihan

pajak atas data yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dengan

proses non litigasi yaitu negosiasi. Upaya yang dilakukan sebatas penagihan

tunggakan pajak untuk dilakukan pelunasan sebagai bentuk tindakan membantu

pemerintah daerah. Upaya ini antara lain dilakukan kepada Lalu village, Sandhi Phala

Hotel, dan Ramada Resor Benoa. Tindakan penagihan dan negosiasi yang tidak

berhasil maka akan dikembalikan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Badra Kabid

Penyidikan Satpol PP Kabupaten Badung pada tanggal 7 April 2015 yang

menyatakan, terkait dengan kewenangan Satpol PP dalam penegakan Perda di

Kabupaten Badung maka dibentuklah tim yustisi Kabupaten Badung yang dikoordinir

oleh Kepala Satpol PP, dimana keanggotaannya merupakan gabungan dari unsur

penegak hukum seperti kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Pengadilan. Tugas tim ini

untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati Badung mengenai pelanggaran

Peraturan Daerah yang tidak lagi dapat dilakukan upaya pembinaan, namun sampai

saat ini Satpol PP Kabupaten Badung belum pernah melakukan tindakan yustisi

110  

  

maupun non yustisi terhadap wajib pajak hotel yang memiliki tunggkan pajak di

Kabupaten Badung. Saat ini sedang direncanakan integrasi antara Satpol PP,

Dispenda, Inspektorat, dan satuan kerja pemerintah daerah lainnya terkait dengan

perpajakan dan perizinan.

4.3. Sarana dan Prasarana

Hambatan-hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun

2011 akan dapat diminimalkan apabila terdapat pengadaan sarana dan prasarana yang

membantu keberlangsungan dan kelancaan berperannya hukum. Sarana juga akan

menunjang tingkat profesionalisme dari petugas dan wajib pajak dalam menjalankan

tugasnya.

6 (enam) hal yang berkaitan dengan sarana/fasilitas yang perlu mendapatkan

perhatian serius antara lain:

1. Apa yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan jumlah dan

waktu pengadaan

2. Apa yang kurang perlu dilengkapi

3. Apa yang rusak perlu diganti dan diperbaiki

4. Apa yang sudah ada perlu dipelihara/maintenance agar selalu berfungsi

optimal.

5. Apa yang telah mundur perlu ditingkatkan

6. Apa yang macet perlu dilancarkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Suraada SH Kepala Bidang

Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung tanggal 9 Februari 2014, dan

111  

  

AA. Ngurah Agung Damar Negara S.STP M.Si terdapat beberapa kendala terkait

sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja dalam memperoleh penerimaan pajak

daerah khususnya pajak hotel antara lain:

1. Kendaraan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan tugas

pengekan lapangan seperti verifikasi, validasi, dan pengecekan potensi

wajib pajak ke lapangan mengingat luasnya wilayah kerja.

2. Pada hotel-hotel sebagai wajib pajak di Kabupaten Badung belum

dipasangkan penggunaan alat pemantau transaksi dikarenakan adanya

kesulitan dalam konfigurasi web service dan aplikasi, sehingga berdampak

pada transparansi.

3. Terbatasnya anggaran minyak sepeda motor, 1,5 liter per hari untuk tugas

staf pendaftaran dan pendataan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bayu Anggara Widura SH Staff Bidang

Pendaftaran & Pendataan (saat ini bertugas pada bidang IT) Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Badung pada tanggal 10 Februari 2015, untuk meningkatkan transaksi,

transparansi wajib pajak dan Dispenda, pada tahun 2015 ditargetkan pemasangan 200

alat untuk web service. Saat ini telah dilakukan survey dan akan dilakukan

pemasangan secara bertahap. Pemasangan alat untuk web service merupakan salah

satu inovasi untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Diperlukan juga

sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dibandingkan

jumlah alatnya.

Berdasarkan hal diatas, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

112  

  

a. Pengadaan prasarana alat untuk web service sebagai pemantau transaksi

pada wajib pajak terdaftar di Kapupaten Badung sehingga tercipta online

network sehingga diperoleh data secara cepat, akurat, tepat dan dapat

ditampilkan dalam waktu yang tidak lama.

b. Kendaraan operasional yang telah berumur, terbatasnya jumlah kendaraan

dan anggaran minyak sepeda motor untuk pelaksanaan tugas kelapangan

dibandingkan dengan wilayah tugas dan banyaknya wajib pajak.

4.4. Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga

masyarakat107. Masyarakat yang dimaksud disini adalah wajib pajak yang

menyediakan jasa penginapan dan jasa terkait lainnya dengan memungut pajak dari

subjek pajak yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang

mengusahakan hotel. Berbicara mengenai wajib pajak berarti membicara kepatuhan

dan ketaatan mereka terhadap hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak dalam menyetor pajak.

Berdasarkan wawancara dengan Ihot M Tobing MMsi pekerja pada Puri

Nusantara Hotel pada tanggal 19 Januari 2015 yang memberi tanggapan terhadap

adanya wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dikarenakan wajib pajak tersebut

tidak memiliki tamu (subjek pajak), persaingan harga kamar yang tidak menentu,

jumlah hotel yang semakin banyak.

                                                            107 Zainuddin Ali, 2005, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Ali

Zainuddin II), h. 64 

113  

  

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wayan Sarka sebagai pemilik dan

pengelola guest house di Kecamatan Kuta, menyatakan manfaat pajak belum

dirasakan wajib pajak maupun subjek pajak. Disekitar tempat usahanya banyak

terdapat copet, jambret, dan kekerasan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang

menpengaruhi kepatuhan pembayaran pajak.

Berdasarkan wawancara dengan I Komang Biarsa accounting Hotel Serella

pada tanggal 21 Januari 2015 yang menyatakan adanya wajib pajak hotel yang

memiliki tunggakan pajak dikarenakan kesadaran dari subjek pajak untuk membayar

pajak dan kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan pajak yang telah dipungut dari

subjek pajak.

Lain dengan Vincentius Eka accounting Hotel Sun Royal berdasarkan

wawancara pada tanggal 21 januari 2015 yang memberikan pendapat pajak yang

dititipkan konsumen seharusnya segera dibayarkan kepada dispenda. Wajib pajak

yang menunggak menurutnya dikarenakan personalnya yang ingin mencari

keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Ketut Gede Sudiastha Kepala Bidang

Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung pada tanggal 28 Oktober

2014, ada beberapa wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran untuk melakukan

penyetoran pajak yang dipungut dari konsumen. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Badung bekerja sama dengan Kejaksaan terkait dengan pembinaan dan pengawasan

tujuh wajib pajak dengan membuat daftar wajib pajak yang membandel.

Hal-hal yang diatur dalam rekonsiliasi piutang pajak sebagai berikut:

114  

  

1. Tunggakan yang dimiliki oleh wajib pajak

2. Surat pernyataan sanggup untuk melunasi tunggakan pajak

3. Memantau penyetoran pajaknya

Terhadap wajib pajak yang sudah direkonsiliasi namun tidak melakukan

penyetoran dilanjutkan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak

yang memiliki tunggakan pajak dilakukan dengan cara membuat berita acara

pembinaan dan pengawasan piutang pajak.

4.5. Budaya Hukum

Faktor terkahir yang mempengaruhi adanya piutang pajak adalah faktor

budaya hukum (legal culture). Budaya hukum adalah kebiasaan orang atau

sekelompok orang untuk mentaati dan mematuhi peraturan – peraturan yang berlaku.

Budaya hukum menyangkut aspek hukum positif dan aspek perilaku.108 Aspek

perilaku adalah perilaku wajib pajak, subjek pajak, untuk mematuhi dan mentaati

peraturan hukum dengan proses belajar untuk membiasakan diri mematuhi peraturan

hukum.

Budaya hukum merupakan salah satu dari tiga komponen diluar substansi

hukum (legal substance) dan struktur hukum (legal structur) yang membentuk sistem

hukum. Meneliti budaya hukum memberikan manfaat untuk mengkaji proses

bekerjanya hukum, memberikan informasi apakah kehadiran institusi hukum dalam

                                                             108 Bachsan Mustafa, 2003, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.209

115  

  

masyarakat dibutuhkan, ditaati, dan memberi manfaat dalam menjawab masalah-

masalah yang dihadapi masyarakat.

Budaya hukum terkait dengan pendapat masyarakat mengenai pemahaman

atas substansi hukum dan tindakan dari struktur hukum. Pemahaman atas substansi

hukum terkait obyek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, cara penghitungan

pajak, wilayah pemungutan pajak, masa pajak, penetapan, tata cara pembayaran,

penagihan, kadaluwarsa, sanksi administratif, pembetulan, pembatalan, pengurangan

ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi administrative dan ketentuan pidana.

Budaya hukum juga terkait pemahaman wajib terhadap hak-hak wajib pajak

.Hak- hak wajib pajak yang harus mendapatkan perlindungan dalam suatu sistem

perpajakan seperti, hak memperoleh informasi perpajakan, memperoleh kartu data

untuk mengetahui transaksi pembayaran yang telah dilakukan atau sanksi sanksi yang

mestinya harus dilakukan, melakukan kompensasi apabila terjadi kelebihan

pembayaran pajak atau bunga pajak, mengangsur atau menunda pembayaran pajak

yang masih harus dibayar dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD dalam hal wajib pajak

mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya,

mengajukan keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB dalam bahasa

Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan diterbitkan.

Sikap masyarakat yang percaya ide, nilai-nilai dan harapan dari hukum dan

sistem hukum diperlukan dalam pembangunan hukum di Indonesia, karena:

a. Akan menjamin peraturan perundang-undangan sesuai dengan kenyataan

yang hidup dalam masyarakat.

116  

  

b. Menumbuhkan rasa bertanggungjawab atas perundang-undangan tersebut

c. Menampung pengalaman, pengetahuan dan nilai-nilai yang hidup di

masyarakat sehingga peraturan tersebut memenuhi syarat peraturan

perundang-undangan yang baik.109

Berdasarkan jumlah STPD dan SKPD yang dikeluarkan pada tahun 2014 yang

menunjukkan utang pajak oleh wajib pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan hal

tersebut adalah kesadaran hukum masyarakat dengan sistem self assessment. Wajib

pajak memiliki kesempatan untuk melakukan penundaan pembayaran, melakukan

penyelundupan dengan memberi informasi yang tidak benar dan wajib pajak lalai

dalam memperhatikan tanggal jatuh tempo pembayaran. Hal tersebut terjadi karena

wajib pajak yang menimbulkan piutang pajak tidak memiliki pemahan isi dari

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang pajak hotel dan

belum merasakan manfaat dari pembayaran pajak hotel tesebut.

                                                             109 Sirajuddin, Ibnu Elmi, Go Lisnawati, 2007, Reaktualisasi Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum, Lembaga Studi Untuk Penguatan Masyarakat Transisi, Malang, h. 182

117  

BAB V

PENUTUP

5.5. Kesimpulan

5.5.1. Bahwa pelaksanaan Perda No 15 Tahun 2011 tentang pajak hotel di Kabupaten

Badung berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten

Badung dari pajak hotel tahun anggaran 2012 periode bulan desember 2012,

tahun anggaran 2013, periode bulan desember 2013, tahun anggaran 2014

periode bulan desember 2014 telah berjalan efektif namun dalam pemungutan

pajak tiap bulannya terdapat tunggakan-tunggakan hal tersebut ditunjukkan

dari adanya jumlah piutang pajak hotel dalam jumlah besar. Piutang pajak

hotel di Kabupaten Badung merupakan suatu permasalahan yang menghambat

optimalisasi pendapatan pajak hotel. Permasalahan yang menyebabkan hal

tersebut terjadi dapat dilihat dari kondisi substansi hukumnya, struktur

hukumnya dan kultur hukumnya.

5.5.2. Bahwa adapun faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Nomor 15 Tahun 2011 disebabkan oleh (a) faktor hukum yaitu

perumusan norma yang mengatur permohonan pengangsuran dan penundaan

pembayaran pajak, pengaturan pengurangan atau penghapusan sanksi

administrastif pada Perda Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Bupati Nomor 21

Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 sebagai ketentuan

lebih lanjut dari Perda tidak jelas dan tidak pasti karena tidak dapat

menjelaskan ciri atau indikator yang dapat dijadikan pedoman atau alasan atau

118  

  

dasar untuk melakukan permohonan diatas oleh wajib pajak serta wewenang

yang diberikan kepada Bupati dalam soal pengurangan atau penghapusan pajak

bagi wajib pajak dapat meniadakan unsur tindak pidana pajak sehingga

menyulitkan penyidikan . (b) faktor penegak hukum yaitu kualitas dan

kuantitas sumber daya manusia kurang memadai dibandingkan dengan ruang

lingkup tugas dan wilayah tugas, mutasi pegawai yang begitu cepat, belum

memiliki PPNS pajak daerah. (c) Faktor sarana dan prasarana, kendaraan untuk

turun kelapangan sudah berusia tua dan belum terpasangnya web service pada

wajib pajak hotel (d) Faktor masyarakat, kepatuhan wajib pajak sebagai

masyarakat untuk menyetor pajak yang telah dipungut dari konsumen sebagai

subjek pajak.(e) Faktor budaya hukum, terkait pemahaman wajib pajak

terhadap substansi dari peraturan daerah yang mengatur pajak hotel.

5.6. Saran

5.6.1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung semestinya lebih berani

menggunakan potensi norma-norma dalam Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati sebagai produk hukum untuk memberikan tindakan pro yustisia,

seperti pemberian surat paksa, penyitaan, pelelangan, dan penyidikan bagi

wajib pajak yang terindikasi melakukan pelanggaran perpajakan daerah

sehingga dapat meminimalkan piutang pajak hotel.

5.6.2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dalam penanganan piutang

pajak hotel perlu mengambil tindakan untuk mendukung uraian tugas bidang-

bidang tugas yang ada. Pertama, percepatan pengajuan akan kebutuhan

119  

  

tenaga PPNS pajak dan tenaga penilai asset dengan mempertimbangkan

potensi pelanggaran Perda untuk lebih meminimalkan piutang pajak. Kedua,

perlu diadakan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Badung dengan memperhatikan aspek luas wilayah kerja.

Ketiga, perlu dilakukan pelatihan pemahaman terhadap regulasi dan bidang

kerja secara rutin untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Keempat, perlu

diperhatikan pembaharuan dan kelengkapan sarana dan prasarana penegakan

Perda. Kelima, sosialisasi pajak hotel harus secara berkelanjutan agar wajib

pajak dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda dapat dengan mudah

memahami ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah seperti prosedur

pelaporan SPTPD online, penyetoran pajak, sanksi administrasi, dan hak-hak

yang dimiliki wajib pajak.

120  

  

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

A. Siagian, 1985, Pajak Daerah Sebagai Sumber Keuangan Daerah, Institut Ilmu Pemerintah, Jakarta

Ali, Chidir, 1993, Hukum Pajak Elementer, PT. Eresco, Bandung

Audi, Robert, 1995, The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge

Ali, Ahmad, 2002, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta

Ashshofa, Burhan, 2001, Metode Penelitian Hukum, Cet. 3, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Anwar, Jusuf, 2005, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, Alumni, Bandung

Ali, Zainuddin, 2005, Sosiologi Hukum, SinarGrafika, Jakarta

Amrullah, Arief, 2006, Kejahatan Korporasi, Malang, Banyumedia

Arief, Barda Nawawi, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta

Ali, Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, SinarGrafika Offset, Jakarta.

Ali, Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (LegisPrudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Amirudin dan Asikin, H. Zainal, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Bosari, 2004, Pengantar Hukum Pajak-Ed. Revisi, Cet 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Brotodihardjo, R. Santoso, 2003, Pengantar Hukum Pajak Cet I-Ed IV, PT Refika Aditama, Bandung.

121  

  

B. Boediono, 2000, Perpajakan Indonesia, Diadit Media, Jakarta

Burton, Richard dan B Ilyas, Wirawan, 2001, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta.

Friedman, M. Lawrence , 1984, American Law-An Introduction, Stanford University, W.W. Norton and Company, New York

Faure, Michael, Dharmawan, Ni KetutSupasti & Arsika, I Made Budi (Eds.), 2014, Sustainable Tourism and Law, Eleven International Publishing, The Netherlands

Graham, Jhon, 1990, Crime Prevention, Strategies in Europe and Morth Amerika, Helsimki, Heuni

Gelgel, I Putu, 2009, Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum Dan Antisipasinya, PT. Refika Aditama, Bandung.

Hasan, M. Iqbal, 2002, Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta.

H. Bohari, 2012, Pengantar Hukum Pajak-Ed. Revisi-9, Rajawali Pers, Jakarta

Ibrahim, Johny, 2006, Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Publishing, Malang.

Ismawan, Indra, 2001, Memahami Reformasi Perpajakan 2000, PT Elex Media Komputindo, Jakarta

J.M. Van Bemmelen, 1987, Hukum Pidana I, Hukum Materil Bagian Umum, Bina Cipta, Jakarta

K.J. Davey, 1988, Pembiayaan Pemerintahan Daerah, UI-Press, Universitas Indonesia

Kaho, Josef Riwu, 2005, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kompas, Tim Litbang, 2008, Profil Daerah Kabupaten dan Kota, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta

122  

  

L. Hutagaol, PM John, 2003, Manual for Taxation of Expatriates Working in Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, Jakarta

Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, Hukum dan Kebijakan Publik, Averroes Press, Malang

Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung

Mustafa, Bachsan, 2003, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Citra Aditya Bakti, Bandung

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Mardiasmo, 2009, Perpajakan Edisi Revisi 2009 – Ed. XVI. Andi, Yogyakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muljono, Djoko, 2010, Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis- Ed.1. , Andi, Yogyakarta.

Putra, Ida BagusWyasa, 2003, Hukum Bisnis Pariwisata, PT Refika Aditama, Bandung.

Pudyatmoko, Y. Sri, 2009, Pengantar Hukum Pajak (EdisiRevisi)- Ed. IV, Andi, Yogyakarta.

Resmi, Siti, 2003, Perpajakan: Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta

Brotodihardjo, R. Santoso, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi 4, Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1983, Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung

Soekanto, Soerjono dan Tjandrasari, Heri, 1993, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni, Bandung

Soemitro, Rochmat, 1986, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT. Eresco, Bandung

Suandi, Early, 2000, HukumPajak, Salemba Empat, Jakarta

123  

  

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2001, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sammeng, Andi Mappi, 2001, Cakrawala Pariwisata, Balai Pustaka, Jakarta

Siahaan, Marihot P., 2004, Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Santoso, Budi, 2005, Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri), Mandar Maju, Bandung

Siahaan, Marihot Pahala, 2010, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah-Ed. Revisi-Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta

Soekanto, Soerjano, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CetV, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Supartha, I Wayan , 2007, Talenta Bali Menuju Otonomi Khusus, Pansus Otsus DPRD Bali, Bali

Sirajuddin, Ibnu Elmi, Go Lisnawati, 2007, Reaktualisasi Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum, Lembaga Studi Untuk Penguatan Masyarakat Transisi, Malang

Saptomo. Ade, 2009, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif, Universitas Trisakti, Jakarta.

Sunamo, H. Siswanto, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Sunggono, Bambang, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Saidi, Muhammad Djafar, 2008, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Rajawali Pers, Jakarta

Saidi, M. Djafar, 2011, Pembaharuan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta

Saidi, Muhamad Djafar dan Djafar, Eka Merdekawati, 2011, Kejahatan di Bidang Perpajakan, Rajawali Pers, Jakarta.

124  

  

Sutedi, Adrian, 2008, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan

Sumarsan, Thomas, 2011, 99 Solusi Perpajakan untuk Anda, PT Indeks Permata Puri Media, Jakarta

Sutedi, Adrian, 2013, Hukum Pajak, -Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta

Tunggal, Amin Widjaja, 1991, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perorangan, Rineka Cipta, Jakarta

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2002, Perpajakan Indonesia-Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.

Wahab, Salah, 2003, Manajemen Kepariwisataan, Pradnya Paramita, Jakarta

Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, 2007 ,Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2008, Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah, Malang, Banyumedia Publishing

Zain, Mohammad, 2003, Manajemen Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel

Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan.

Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Penghapusan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah

125  

  

Peraturan Bupati Badung No 28 Tahun 2013 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah

II. TESIS

Budiyasa, I Komang, 2013, “Aspek Hukum Pemungutan Pajak Hotel Dengan Sistem Online Pada Pemerintah Kota Denpasar“, (tesis) Pasca Sarjana Universitas Udayana Program Studi Ilmu Hukum.

Rositawati, Rona,2009,“Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bogor)”, (tesis) Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponogoro

SitiChoiriah, 2009, “Upaya Hukum Keberatan Bagi Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak Di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di KPP Pratama Semarang Tegah I)”, (tesis) Program Studi Magister Kenotariatan Program PascaSarjanaUniversitasDiponogoro.

III. INTERNET

http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=611003&od=11&id=11 diakses tanggal 8 Juni 2014.

http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/area.php?ia=5103diakses 23 Februari 2015

www.badungkab.go.id/bda_2011/Tabel%201.2.pdf, diakses 23 Februari 2015 dispenda.badungkab.go.id, diakses 23 Februari 2015 IV. SURAT KABAR

Anonim; 2014, Piutang PHR tembusRp 15 Miliar. Radar Bali, Tgl11 Juni.

Art/yes; 2014, Orang Asing, PerluLangkahEkstra, Radar Bali, Tanggal 24Agustus

Parwata; 2014, Pariwisata Bali Minim AnggaranPromosi, Majalah Bali Post, Vol. 33. No. ., Bali.

Gek/Rid; 2014, Sampai September Turis Asing Capai 2,4 Juta, Radar Bali, Tgl 16 September

126  

  

DAFTAR INFORMAN

1. Nama: Vincentius Eka , SE

Jabatan :Accounting Hotel Sun Royal

No Telepon: 081999300449

Alamat: Padang Sambian

2. Nama: Martinus T. Suluh, SH., MH

Instansi: Kejaksaan Negeri Denpasar

Jabatan: Kasi Datun Kejaksaan Negeri Denpasar

3. Nama: Wayan Adi Arnawa, SH

Instansi: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Jabatan: Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

4. Nama: I Ketut Gede Sudiartha,

Pendidikan: STPDN

No Telepon: 082144096644

Jabatan: Kabid Penagihan Dispenda Badung

5. Nama: Ida Bagus Mas Arimbawa, SH., MH

Instansi: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Jabatan: Kabid Pendaftaran dan Pendataan Dispenda Badung

6. Nama: Ngurah Agung Damar Negara, S.STP., M.Si

Instansi: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Jabatan: Kepala Seksi Pendaftaran Dispenda Badung

127  

  

7. Nama: I Made Suraada, SH

Instansi: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Jabatan: Kabid Penetapan Dispenda Badung

8. Nama: Nyoman Sudana

Pendidikan: S1

Jabatan: Kasi Pembukuan Penerimaan Dispenda Badung

9. Nama: I Wayan Sudana, SH

Jabatan: Kasi Pembukuan Pelaporan Dispenda Badung

Instansi: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

10. Nama: Bayu Angga Widura, SH

Instansi: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Jabatan: Staff IT Dispenda Badung

11. Nama: Arya Wiranata

Jabatan: Sie Informasi Bidang Informasi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

Instansi: Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

12. Nama: I Nyoman Badra

Jabatan: Kepala Bidang Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Badung

Instansi: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

13. Nama: I Komang Biarsa

Pendidikan: D1 Akuntasi

Jabatan: Accounting Hotel Serella

128  

  

14. Nama: Wayan Sarka

Jabatan: Pemilik Guest House di Kuta

Alamat: Kabupaten Kuta

15. Nama: I Wayan Musma

Pendidikan: SMA

Jabatan: Pemilik Losmen Rempen

Alamat: Gang Sorga Jalan Poppies

16. Nama: Ihot M Tobing M.Msi

Jabatan: pekerja di Puri Nusantara Hotel

Alamat: Jalan Raya Tuban Kuta Bali