AMDALDALAM PROSESPELANGGARAN

Bagaimana jika proses partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL/UKL-UPL

dan Izin Lingkungan tidak dilakukan?

Jika tidak ada proses partisipasi publik sama sekali dalam proses AMDAL/UKL-UPL

masyarakat tertentu tidak dilibatkan dalam partisipasi publik sehingga tidak terwakili aspirasinya.

Dapat dilaporkan selama atau setelah proses AMDAL/UKL-UPL dan Izin Lingkungan berlangsung

Masyarakat baru mengetahui pelanggaran ini setelah Izin Lingkungan dikeluarkan, maka langkah yang dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan administrasi untuk membatalkan Izin Lingkungan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Kegagalan mempertimbangkan kajian / bukti-bukti yang tersedia dalam pembuatan keputusan TUN yang bersangkutan;

Kegagalan memperhitungkan dampak penting tertentu dalam lingkup studi AMDAL;

Kegagalan pemberi izin untuk melibatkan masyarakat terdampak dalam SPT, Konsultasi Publik maupun Komisi Penilai AMDAL yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;

Kegagalan untuk memberikan informasi yang bermakna kepada masyarakat terkait dengan rencana kegiatan dan/atau usaha

Substansi keberatan antara lain dapat mencakup:

Terdapat beberapa alternatif kanal pelaporan untuk pelanggaran ini:

Untuk memperkuat advokasi, penyebarluasan berita melalui media massa juga dapat dilakukan.

Indonesian Centerfor Environmental Law

PELANGGARAN PROSEDURAL

PELANGGARAN FORMIL

Laporan ditujukan kepada Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah Kementerian Dalam NegeriMengenai kegagalan kepala daerah yang berwenang memberi izin untuk melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang diatur dalam perundang-undangan. Masyarakat dapat mengajukan laporan dalam bentuk surat terbuka, atau audiensi.

Audiensi dengan DPRD Audiensi ditujukan kepada DPRD di tingkat yang sama dengan pemberi izin. Audiensi dapat dimohonkan ke Komisi atau ke anggota. Yang perlu disasar dari audiensi adalah rekomendasi DPRD atau RDPU dengan memanggil pemberi izin dan pihak terkait lainnya.

Laporan yang masuk ke LAPOR! akan ditindaklanjuti dengan veri�kasi, untuk kemudian didisposisi ke Kementerian/ Lembaga terkait.

Gunakan kanal laporan pengawasan kinerja pemerintah melalui sistem pelaporan terpusat. Contoh kanal pelaporan terpusat adalah LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). www.lapor.go.id