Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PELAPORAN KINERJA
2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN AGAM
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah SWT, karena izin dan
hidayahnya kita telah dapat menyelesaikan Pelaporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Agam Tahun 2020.
Pelaporan Kinerja menginformasikan capaian kinerja Dinas Kesehatan terkait dengan
proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian
kinerja dengan Bupati dan Rencana Kinerja Tahun 2020, yang sekaligus merupakan laporan
akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan dan merupakan mata rantai capaian kinerja dari
tahun-tahun sebelumnya.
Pelaporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 ini memberikan informasi dan
gambaran capaian program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat
secara nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak -pihak yang
berkepentingan.
Akhir kata, kami berharap agar Pelaporan Kinerja Tahun 2020 dapat menjadi media
pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi serta pedoman dalam perjanjian kinerja
tahun berikutnya sehingga pelaksanaan pembangunan Kesehatan Kabupaten Agam tetap
sesuai dengan koridor yang telah ditentukan.
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Pembangunan kesehatan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Undang Undang Dasar 1945
dan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta Undang Undang Nomor 23
tentang kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang
merupakan hak fundamental setiap warga.
Dinas Kesehatan berperan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan
dalam rangka meningkatkan derejat kesehatan masyarakat. Bukti pelaksanaan
pembangunan tersebut dituangkan dalam kerangka laporan kinerja Dinas Kesehatan.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2020 ini disusun berdasarkan
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, di mana pelaporan capaian kinerja
organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.
Pembangunan kesehatan berjalan menuju peningkatan derejat kesehatan masyarakat
yang optimal tentu harus didukung dengan ketersedian sumber daya baik tenaga kesehatan
maupun sarana prasarana yang cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan
kesehatan yang tepat. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang
dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan
visi dan misi Kabupaten Agam terkait dengan tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.
Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke
depan, secara teknis dapat dilihat sebagai sistem lacak kinerja masing-masing program di
Dinas Kesehatan yang merupakan langkah awal pengendalian fungsi manajerial secara
menyeluruh. Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian
sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil
yang ingin dicapai / diwujudkan dalam kurun waktu 1 tahun.
1.2.Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Agam terdiri dari: 1 orang Kepala
Dinas dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang Sekretaris dibantu 3
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 2
Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang dibantu masing-masing 3 Seksi. Adapun
susunan organisasi DinasKesehatan Kabupaten Agam terdiri dari:
Pelaporan Kinerja Tahun 2020
3
Bagan 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
Kepala Dinas
Sekretariat
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian Sub Bagian
Keuangan Sub Bagian Perencanaan
dan Pelaporan
Bidang Kesehatan
Masyarakat
Bidang Sumber
Daya Kesehatan
Bidang Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
Bidang Pelayanan
Kesehatan
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
Masyarakat
Seksi Kefarmasian Seksi Surveilans dan Imunisasi
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
Seksi Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Seksi Sarana dan
Peralatan Kesehatan
Seksi Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Menular
Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Seksi Kesehatan
Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan
Kesehatan Olahraga
Seksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Seksi Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular dan
Kesehatan Jiwa
Seksi Jaminan
Kesehatan, Batra dan
POM
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 4
1.3.Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Agam No. 11 Tahun 2016 Dinas
Kesehatan Kabupaten Agam mempunyai tugas pokok yaitu Dinas Kesehatan melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang
kesehatan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
mempunyai fungsi, sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan dibidang kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan perumusan
kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang
kesehatan.
2. Sekretariat
a. Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum dan
kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan pelaporan.
b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
c. Sekretariat mempunyai fungsi:
1) pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
2) pelaksanaan urusan keuangan; dan
3) pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan;
d. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan; dan
3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 5
e. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
a. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
b. Bidang kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
1) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga,
gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga,
gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi
masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olah raga;
4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi
masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olah raga;
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
d. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
e. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
a. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 6
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
b. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
c. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakitmempunyai fungsi:
1) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakitmembawahi 3 (tiga) Seksi terdiri
dari :
1) Seksi Surveilans dan imunisasi;
2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan
a. Bidang Pelayanan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan
pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan
kesehatan tradisional.
b. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
c. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 7
1) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan
primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya,
serta pelayanan kesehatan tradisional;
2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan
primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya,
serta pelayanan kesehatan tradisional;
3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan
primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya,
serta pelayanan kesehatan tradisional;
4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer
dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta
pelayanan kesehatan tradisional; dan
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
3) Seksi Jaminan Kesehatan, Batra dan POM.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
a. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas Melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan
dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
b. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
c. Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
1) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian dan
POM, Sarana dan Peralatan Kesehatan serta sumber daya manusia
kesehatan;
2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian dan
POM, Sarana dan Peralatan Kesehatan serta sumber daya manusia
kesehatan;
3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian dan POM,
Sarana dan Peralatan Kesehatan;
4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian dan POM,
Sarana dan Peralatan Kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 8
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
d. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
1) Seksi Kefarmasian;
2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
e. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilan.
d. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
e. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan
beban kerja.
f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 9
1.4.Data Sumber Daya
a. Sumber daya manusia di Puskesmas
Tabel 1
Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas
No Jenis Pendidikan Jumlah
1 Dokter Umum 60
2 Dokter Gigi 26
3 Perawat 118
4 Bidan 378
5 Tenaga Kesehatan Masyarakat 14
6 Sanitasi Lingkungan 19
7 Ahli Teknologi LAboratorium Medik 26
8 Nutrisionis 26
9 Apoteker 5
10 TenagaTeknis Kefarmasian 25
11 Pekarya 14
12 Rekam medis 6
13 Terapis Gigi dan Mulut 15
14 Asisten tenaga Kesehatan 15
b. Sarana dan prasrana
Tabel 2
Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana di Puskesmas
No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah
1 Puskesmas 23
2 Puskesmas yang melaksanakan pelayanan
one the care
18
3 Pustu 131
4 Mobil Puskesmas Keliling 23
5 Posyandu 867
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 10
1.5.Isu Strategis
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Agam tidak
terlepas dari berbagai isu strategis yang mempengaruhi jalanya organisasi tersebut dapat
dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 3
Isu Strategis Dinas Kesehatan Kab. Agam
Aspek kajian
Capaian/Ko
ndisi Saat
ini
Standar
yang
digunakan
Isu Strategis Permasalahan Pelayanan
Internal Eksternal
1 2 3 4 5 6
Angka Kematian
Ibu 124,7 SDG/SPM Ketersedian dan
pemerataan Petugas
Kesehatan
Peran serta masyarakat
dalam kemandirian
kesehatan
Kurang terdeteksinya
penyebab tidak langsung
kematian Ibu
Angka Kematian
Bayi 9,7 SDG/SPM
Ketersedian sarana dan
prasarana kesehatan
Akses ke pelayanan
kesehatan
Tidak semua pelayanan
kesehatan memiliki sarana
yang lengkap untuk
pelayanan bayi
Angka balita
pendek 10,91 SDG/SPM
Peningkatan pelayanan
kesehatan dan pola
makan anak
Belum tingginya
kepedulian ibu balita
tentang asupan makan
anak
Belum semua balita
terpantau di Posyandu
Belum seluruh
masyarakat
mempunyai
jaminan kesehatan
83,8 SDG/SPM
Belum semua
masyarakat memliki
jaminan kesehatan
Masih rendahnya
tingkap kepesertaan
JKN masyarakat
mandiri
Belum semua masyarakat
yang paham pentingnya
jaminan kesehatan
Belum seluruh
masyakat menerapkan PHBS
78,9 SDG/SPM
Promosi kesehatan oleh
petugas kesehatan
Rendahnya kesadaran
masyarakat tentang kesehatan
Perlunya peningkatan
kapsitas petugas dalam memberikan penyuluhan
tentang PHBS
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 11
Selanjutnya, isu strategis Dinas Kesehatan Kab. Agam disandingkan dengan isu-isu
strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Kesehatan dari faktor-faktor
eksternal lainnya sesuai dengan tabel dibawah ini:
Tabel 4
Identifikasi Isu-Isu Strategis ( Lingkungan Eksternal)
No
Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal
Lain-
lain
1 2 3 4 5
Tujuan I : Memberantas
Kemiskinan dan Kelaparan
1 Balita Kekurangan gizi Balita Gizi Kurang Balita gizi kurang
2 Balita Gizi Buruk Balita Gizi Buruk Perawatan balita gizi buruk
3 Balita Pendek Balita Pendek Balita pendek
Tujuan 4 : Menurunkan
Angka Kematian Bayi
1 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Bayi
per 1.000 Kelahiran Hidup
Angka kematian bayi
2 Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup - Pelayanan kesehatan anak balita
Tujuan 5 : Meningkatkan
Kesehatan Ibu
1 Angka Kematian Ibu per 1.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Ibu per 1.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Ibu
2 Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan
Proporsi kelahiran di fasilitas kesehatan
Kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan di tempat pelayanan kesehatan
3 Proporsi wanita menikah usia 15-49 yang menggunakan alat KB - -
Tujuan 6 : Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit
Menular lainnya
1 Penemuan kasus baru AIDS Penemuan kasus baru
AIDS Penemuan kasus baru AIDS
2 Penemuan kasus baru HIV
Penemuan kasus baru HIV Penemuan kasus baru HIV
3 Angka penemuan kasus malaria (Annual Malaria Incidence)
Angka penemuan kasus malaria (Annual Malaria Incidence)
Angka penemuan kasus malaria (Annual Malaria Incidence)
3 Proporsi penemuan pasien Tuberculosis (CDR)
Proporsi penemuan pasien Tuberculosis (CDR)
Proporsi penemuan pasien Tuberculosis (CDR)
4 Proporsi keberhasilan penyembuhan tuberculosis (SR)
Proporsi keberhasilan penyembuhan tuberculosis (SR)
Proporsi keberhasilan penyembuhan tuberculosis (SR)
Tujuan 7 : Menjamin
Kelestarian Lingkungan
Hidup
1 Proporsi keluarga akses terhadap
air minum layak
Proporsi keluarga akses terhadap air minum layak
Proporsi keluarga terhadap air minum layak
2 Proporsi keluarga terhadap air minum perpipaan - -
3 Proporsi keluarga terhadap sumber air minum non perpipaan terlindung - -
4 Proporsi Rumah Tangga dengan sanitasi yang layak (Total)
Proporsi Rumah Tangga dengan sanitasi yang layak (Total)
Proporsi Rumah Tangga dengan sanitasi yang layak (Total)
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
II.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan
cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Agam
:Terwujudnya Kabupaten Agam Yang Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamais, dan
Beradat Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani”.
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. (Lembaga Administrasi
Negara, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
Misi yang tepat berfungsi sebagai penyaring untuk memisahkan apa yang penting dan
apa yang tidak, menyatakan dengan jelas pasar manakah yang dituju dan bagaimana cara
menyediakan jasa, serta mengkomunikasikan orientasi atau arah organisasi tersebut
menuju. Misi Kabupaten Agam adalah :
a. Meningkatkan Kehidupan Beragama dan Norma Adat Berlandaskan Prinsip Adat
Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
b. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih (good and clean governance) dan
profesional
c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat beriman dan
berkarakter
d. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan
e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah
berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif
f. Pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, tata ruang, mitigasi bencana
dan menjadikan Agam sebagai destinasi pariwisata unggulan
g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi
dan sosial
II.2.Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan
permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar
dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 13
pilihan tersebut. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Tujuan dan sasaran
Dinas Kesehatan Kab. Agam adalah sebagai berikut:
Tujuan 1 : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
Indikator : Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)
Sasaran :
c. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak
d. Terjangkaunya akses layanan kesehatan yang bermutu
e. Meningkatnya status gizi balita
f. Meningkatnya kesadaran pola hidup bersih dan sehat masyarakat
Tujuan 2 : Menjamin layanan kesehatan masyarakat miskin
Indikator : Universal Health Coverage (UHC) Kab. Agam
Sasaran :
1. Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki jaminan pelayanan
kesehatan
2. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan pada penduduk miskin
Tujuan 3 : Meningkatkan mitigasi bencana kesehatan masyarakat
Indikator : Persentase penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
Sasaran :
1. Meningkatkan pencegahan dan penaggulangan krisis kesehatan akibat
bencana
Tujuan 4 : Mewujudkan lingkungan sehat menuju agam madani
Indikator : Persentase lingkungan sehat di Kabupaten Agam
Sasaran :
1. Meningkatkan lingkungan sehat
Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati diuraikan diatas dapat
dihubungkan pada tabel berikut ini:
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 14
Tabel 5
Program Pembangunan daerah dalam Mewujudkan Misi 3 Misi 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat beriman dan berkarakter
Prioritas : Pembangunan Sumber Daya Manusia 2.
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Baseline
(2015)
Target
Strategi
Arah Kebijakan
Program Urusan OPD Penanggung
Jawab 2016
2021
Meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat
(IKM)
1 Meningkatnya
kesehatan ibu
dan bayi
1 Angka kematian
Ibu
(AKI)
65,9 110 65 Meningkatkan
akses pelayanan
kesehatan ibu
dan anak
1 Meningkatkan peran serta fungsi
posyandu dan Bina keluarga Balita
berbasis masyarakat melalui peran aktif
nagari
Program Peningkatan
Keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Meningkatkan kesejahteraan Kader
Posyandu
Program Promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat.
Kesehatan Dinas Kesehatan
3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas
tenaga kebidanan
Program kemitraan
peningkatan
pelayanan kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Angka kematian
bayi
14,6 16 11 1 Meningkatan layanan PONED bagi
Puskesmas rawatan
Program Peningkatan
Keselamatan ibu
melahirkan dan anak.
Kesehatan Dinas Kesehatan
2
Terjangkauny
a akses
layanan
kesehatan
yang bermutu
1.Persentase
penduduk yang
memiliki
jaminan
kesehatan
masyarakat
67,5 70 80 Memperluas
jaminan
kesehatan bagi
masyarakat
1 Meningkatkan cakupan peserta
jaminan kesehatan non PBI di
kalangan swasta dan masyarakat
Program Perlindungan
dan pengembangan
lembaga ketenagakerjaan
Kesehatan DPMPTSP Naker
2.Persentase
sarana
kesehaatan
dasar dan
rujukan yang
terakreditasi
0 17 60 Meningkatkan akses
layanan kesehatan
dasar dan rujukan
sesuai standar
akreditasi
1 Peningkatan ketersediaan sarana dan
prasarana kesehatan dasar dan rujukan
sesuai standart serta pembangunan RSUD
baru di wilayah Timur
Program Upaya
kesehatan masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Upaya
kesehatan masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Peningkatan
sarana dan prasarana
kesehatan Rumah Sakit
Kesehatan RSUD
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 15
Program obat dan
perbekalan
kesehatan
Kesehatan RSUD
Peningkatan kuantitas dan kualitas
tenaga kesehatan mengikuti
perkembangan ilmu kesehatan
Program
peningkatan
pelayanan BLUD
Kesehatan RSUD
Program Kemitraan
peningkatan
pelayanan kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan
Meningkatkan manajemen
pengelolaan rumah sakit dan
puskesmas
Program
peningkatan
pelayanan BLUD
Kesehatan RSUD
Program
standarisasi
pelayanan kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 16
3. Tujua
n Sasara
n Indikator Sasaran Baselin
e
(2015)
Target
Strategi
Arah Kebijakan
Program Urusan OPD Penanggung
Jawa
b
2016 2021 3 Meningkatnya
Status Gizi
Balita
1 Persentase balita gizi
Buruk
0,16 0,15 0,10 Upaya pemantauan tumbuh
kembang balita
Penanganan kasus balita gizi buruk
Meningkatkan kualitas
pelaksanaan posyandu
Program Perbaikan gizi
Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Kesehatan Dinas
Kesehatan
4 Meningkatnya
kesadaran pola
hidup bersih
dan sehat
masyarakat
1 Persentse
Rumah
Tangga ber-
PHBS
65,60 70 79 Meningkatkan promosi
kesehatan sebagai ujung
tombak upaya peningkatan
PHBS masyarakat
Menyediakan sarana prasarana
dan SDM untuk promosi
kesehatan
Program Promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Kesehatan Dinas
Kesehatan
2 Prevalensi
penyakit menular
(per 100.000
penduduk)
1,873 1,836 1,686 Program Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
Kesehatan Dinas
Kesehatan
3 Prevalensi
penyakit tidak
menular (per 100.000 penduduk)
1,185 1,161 1,066 Program pengembangan
lingkungan sehat
Kesehatan Dinas
Kesehatan
Program Penyakit Tidak Menular
Kesehatan Dinas
Kesehatan Program Pengawasan obat dan
makanan.
Kesehatan Dinas
Kesehatan Pengendalian
pertumbuhan
Penduduk
1 Menurunkan
laju
petumbuhan
penduduk
1 Angka kelahiran
(TFR)
3,06 2,7 2,51 Meningkatkan Akses
pelayanan KB Penyediaan layanan KB dan
alat kontrasepsi gratis
khususnya bagi keluarga
miskin
Program pelayanan
kontrasepsi
Pengendalia
n Penduduk
dan
keluarga
Berencana
DPPKBPPPA
, Dinas
Kesehatan
Program Keluarga Berencana Pengendalia
n Penduduk
dan
keluarga
Berencana
DPPKBPPPA
, Dinas
Kesehatan
Meningkatkan kuantitas dan
kualitas tenaga lini lapangan
KB.
Program Keluarga Berencana Pengendalia
n Penduduk
dan
keluarga
Berencana
DPPKBPPPA
, Dinas
Kesehatan
Program Pembinaan peran
serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang
mandiri
Pengendalia
n Penduduk
dan
keluarga
Berencana
DPPKBPA
Meningkatkan manajemen dan
pola koordinasi sektor Keluarga
Berencana
Program Keluarga Berencana Pengendalia
n Penduduk
dan
keluarga
Berencana
DPPKBPA
Program Pembinaan peran
serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang
mandiri
Pengendalia
n Penduduk
dan
keluarga
Berencana
DPPKBPA
Meningkatkan kualitas
KIE bagi seluruh
masyarakat
Menggalakan KIE di kalangan
remaja/pelajar dan
mewajibkan KIE bagi calon
pengantin
Program kesehatan
Reproduksi Remaja
Pengendalia
n Penduduk
dan
keluarga
Berencana
DPPKBPA
Program keluarga Berencana Pengendalia
n Penduduk
dan
keluarga
Berencana
DPPKBPA
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 17
II.3. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kinerja (performance plan) yang
ingin diraih pada tahun berjalan. Dalam menentukan kinerja tersebut perlu ditetapkan
indicator kinerja yaitu sebagai berikut :
Tabel 6
Rencana Kinerja Tahunan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET 2021
1 Meningkatnya kesehatan ibu dan anak 1 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH 65 2 Angka kematian bayi per 1000 KH <11
2 Terjangkaunya akses layanan kesehatan yang
bermutu
3 Jumlah Puskesmas yang telah teraktreditasi madya 23
3 Meningkatnya status gizi balita 4 Menurunkan prevalensi gizi kurang pada balita <10.5 4 Meningkatnyakesadaran pola hidup bersih
dan sehat
5 Persentase rumah tangga ber-PHBS 79% 6 Persentase penderita penyakit menular berobat sesuai
standar
100%
7 Persentase penderita penyakit tidak menular berobat
sesuai standar
100%
5 Meningkatnya jumlah penduduk yang
memiliki jaminan pelayanan kesehatan
8 Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
masyarakat
80%
6 Meningkatnya pelayanan kesehatan pada
penduduk miskin
9 Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan layanan
operasi katarak
22 mata
7 Meningkatnya pencegahan dan
penanggulangan krisis kesehatan akibat
bencana
10
Terlaksananya pemulihan pasca bencana
100%
8 Meningkatnya lingkungan sehat 11 Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan 91% 12 Persentase TPU (Tempat Pelayanan Umum) yang
memenuhi syarat kesehatan
82%
13 Persentase TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang
memenuhi syarat kesehatan
82%
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis
melalui perumusan program-program prioritas Dinas Kesehatan. Adapun program-program
yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut :
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 18
Tabel 7
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021
No Sasaran Strategis Didukung Jumlah Program
1 Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
2 Terjangkaunya Akses Layanan
Kesehatan yang Bermutu
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
3 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
4 Meningkatnya Kesadaran Pola Hidup
Bersih dan Sehat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
5 Meningkatnya Jumlah Penduduk yang
Memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
6 Meningkatnya pelayanan kesehatan pada
penduduk miskin
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
7 Meningkatnya Pencegahan dan
Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat
Bencana
Program Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Kesehatan
8 Meningkatnya Lingkungan Sehat Program Penanggulangan Lingkauan
Sehat
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 19
II.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
D I N A S K E S E H A T A N Jl. DR. Moh. Hatta Lubuk Basung
Telp. 0752–76655 Fax. 0752–76422 www.kabupaten agam.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : dr. Indra, MPPM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Indra Catri
Jabatan : Bupati Agam
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
BUPATI AGAM,
INDRA CATRI
Lubuk Basung, Januari 2020 Pihak Pertama
Kepala,
Dr. INDRA, MPPM Pembina Utama Muda
NIP : 19630821 199011 1 001
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 20
II.5. Penganggaran Tahun 2020
Tabel 8
Penganggaran Tahun 2020
NO PROGRAM ANGGARAN KET
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp
13.569.095.016 APBD
2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp
19.902.564.000 DAK
3 Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp 25.980.680.176
APBD/APBN
4 Program Pengawasan Obat dan Makanan Rp
55.839.000 DAK
5 Pengembangan Lingkungan Sehat Rp
2.435.359.000
DAK
6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp
1.337.135.000 DAK
8 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp
50.256.138.997 APBD
9 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Rp
3.552.359.000
DAK
10 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Rp
3.023.567.902
APBD
Belanja Tidak Langsung Rp 58.476.390.275 APBD
JUMLAH Rp 178.586.583.366
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil kinerja serta
evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai
akuntabilitas OPD dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik sehingga uang
public terbukti dibelanjakan secara ekonomi, efisien dan efektif. Penyusunan Laporan
Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola
pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam
memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari
skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas
kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.
Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan
dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai
peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.
Tabel 9
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja
1 ≥ 90,1 Sangat Tinggi
2 75,1 ≤ 90 Tinggi
3 65,1 ≤ 75 Sedang
4 50,1 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah
Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017
Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala
dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil Dinas
Kesehatan Kabupaten Agam untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dimasa
yang akan datang.
III.1. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian
kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 22
diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai. Selanjutnya
dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (performance gap) yang
terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Rincian analisis
capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kinerja yang dapat diuraikan
sebagai berikut :
III.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja menggambarkan keberhasilan atau
kegagalan kinerja, adapun rincian pencapaian kinerja Dinas Kesehatan sebagai berikut:
1. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak
Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi walaupun cakupan bersalinan
oleh cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sudah mencapai lebih dari 80%.
Berdasarkan survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka
kematian ibu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu di Indonesia tetap
didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu pendarahan, Hipertensi dalam
Kehamilan (HDK) dan infeksi.
Tabel 10
Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak
N
o
Indikator Kinerja
Target
Tahun 2020
Capaian
Persentase
1 Angka Kematian Ibu (AKI) per
100.000 KH
<80 124,7 55,8
2 Angka kematian bayi per 1000
KH
<12 9,7 119,2
Sumber : Bidang Kesmas Dinkes Agam
Dari tabel diatas dapat digambarkan pencapaian kinerja terbaik pada indicator kinerja
angka kematian bayi (119,2%) sedangkan pencapaian kinerja terendah pada indicator
kematian ibu (55,8%). Adapun identitas kematian ibu sebagai berikut:
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 23
Tabel 11
Identitas Kematian Ibu
No Nama Ibu Umur Alamat Sebab Kematian Tempat Meninggal
1 Misrawati 37 Koto Alam HPP RSIA Rizki Bunda
2 Masriyanti 37 M. Putuih Oedema Paru Dirumah
3 Elna devi 48 Tiku HPP RSUD Lb. Basung
4 Murniati 41 Biaro Eklamsi Puskesmas
5 Rika Angrina 25 Magek Kegagalan Organ RSAM
6 Rini Ridayanti 37 Malalak Placenta Previa RST Bkt
7 Cici Arisandi 34 Lb. Basung Retentio Placenta RSUD Lb. Basung
8 Elisa Rahmadani 26 Tiku Tyroid RSUP.M.Jamil
9 Eka Yanti 40 Tiku Tyroid RSIA Rizki Bunda
Dari data diatas dapat diketahui bahwa penyebab kematian ibu lebih banyak
disebabkan oleh kondisi kesehatan terkait kehamilan ibu. Sehingga perlunya ibu
hamil melakukan skrinig kesehatan secara berkala dan kontiniu.
Program/ kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai indicator kinerja pada
sasaran I adalah:
Deteksi dini ibu hamil melalui kegiatan P4K dengan Stiker dan Buku KIA, dengan
melibatkan Kader & Perangkat Desa
Peningkatan kemampuan penjaringan ibu hamil melalui kegiatan Kemitraan Bidan
dan Dukun
Peningkatan akses ke pelayanan dengan Kunjungan Rumah
Perubahan perilaku melalui Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
Peningkatan kualitas pelayanan melalui Pelayanan Antenatal Terpadu
Skring kesehatan bagi usia produktif
2. Terjangkaunya akses layanan yang bermutu
Akses layanan yang bermutu diakomodir melalui penyedian sarana prasarana
kesehatan yang mampu mendukung pelayanan prima pada masyarakat.
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 24
Tabel 12
Pencapaian Kinerja Terjangkaunya Akses Layanan yang Bermutu
No
Indikator Kinerja
Target
Tahun 2020
Capaian
Persentase
1 Jumlah Puskesmas yang telah
teraktreditasi madya
19 15 78,9
Sumber : Bidang Yankes Dinkes Agam
Dari tabel diatas dapat dilihat, jumlah Puskesmas yang telah terakreditasi madya keatas
sebanyak 15 Puskesmas (Tahun 2019). Pada Tahun 2020 tidak dilaksankan re-
akreditasi yang terkendala kejadian pandemic covid-19.
3. Meningkatnya Status Gizi Balita
Berat badan salah satu parameter yang memberikan gambaran massa tubuh. Idealnya
berat badan berkembang mengikuti pertumbuhan umur. Status gizi balita yang baik
modal pembentukan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas. Status balita
diukur melalui berat badan per umur, tinggi badan per umur dan berat badan per tinggi
badan Prevalensi gizi kurang merupakan salah satu hasil perhitungan status gizi melalui
berat badan per umur.
Tabel 13
Pencapaian Kinerja Meningkatnya Status Gizi Balita
No
Indikator Kinerja
Target
Tahun 2020
Capaian
Persentase
1 Menurunkan prevalensi gizi
kurang pada balita
<11.5 7,17 137.6
Sumber : Bidang Yankes Dinkes Agam
Dari tabel diatas, persentase indicator kinerja menurunnya prevalensi gizi kurang
pada balita mencapai 137,6 %. Data tersebut mengambarkan bahwa status gizi
balita gizi kurang semakin menurun dari 8,8 (Tahun 2019) menjadi 7,17 (Tahun
2020). Beberapa langkah yang telah dilakukan yaitu:
a. Penyuluhan MPASI
b. Penyuluhan PMBA
c. Penyuluhan kelompok peduli ASI (KPASI)
4. Meningkatnya Kesadaran Pola Hidup Bersih dan Sehat
PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga
anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 25
berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Adapun indikator
yang berkaitan dengan kesadaran pola hidup bersih dan sehat sebagai berikut:
Tabel 14
Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kesadaran Pola Hidup Bersih dan Sehat
No
Indikator Kinerja
Target
Tahun 2020
Capaian
Persentase
1 Persentase rumah tangga ber-
PHBS
77 78,9 102,4
2 Persentase penderita penyakit
menular berobat sesuai standar
100 100 100
3 Persentase penderita penyakit
tidak menular berobat sesuai
standar
100 100 100
Sumber : Bidang Kesmas dan P2P Dinkes Agam
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase rumah tangga ber-PHBS
lebih tinggi (78,9%) dibandingkan dengan target (77%), sehingga persentase
keberhasilan indicator kinerja menjadi 102,4%. Untuk capaian persentase penerita
penyakit menular dan tidak menular berobat sesuai standar 100% . Pencapaian
indicator kinerja pada sasaran meningkatkan upaya pengendalian penyakit menular
dan tidak menular berobat sesuai standar menunjukan hasil yang mengembirakan
dengan realisasi pencapaian 100%. Hal ini berbanding lurus dengan keberhasilan
penyuluhan kesehatan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terkait bahaya
penyakit menular.
Beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan yang perlu dilakukan untuk
meningkatkan pola hidup sehat di masyarakat:
a. Perlunya peningkatan penyuluhan dan sosialisasi prilaku hidup bersih dan sehat
b. Masih perlu himbauan dan sosialisasi pentingnya PSN ( pemberantasan sarang
nyamuk) untuk membrantas penyakit DBD dibandingkan tingkat
ketergantungan masyarakat pada kegiatan fogging.
c. Memberikan himbauan dan sosialisasi peningkatan kepedulian dan kesadaran
masyarakat tentang bahaya napza dan HIV/AIDS
d. Kerjasama lintas sector untuk pengalakkan penerapan Germas atau suatu
tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama
oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan
berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup ditengah masyarakat
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 26
5. Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi
kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Berikut capaian persentase
penduduk yang memiliki jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Agam yaitu:
Tabel 15
Pencapaian Kinerja Jumlah Penduduk yang
Memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan
No
Indikator Kinerja
Target
Tahun 2020
Capaian
Persentase
1 Persentase penduduk yang
memiliki jaminan kesehatan
masyarakat
80 83,8 104,7
Sumber : Bidang Yankes Dinkes Agam
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase penduduk yang memiliki
jaminan kesehatan masyarakat lebih tinggi (83,8%) dibandingkan target 80%,
sehingga persentase keberhasilan indicator kinerja menjadi 104,7%. Kedepan
diharapkan seluruh penduduk sudah terlindungi kesehatannnya (Universal health
coverage) sehingga masyarakat terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan yang layak.
Jumlah penduduk PBI APBD (Jamkesda) dengan dana Pemda sebanyak 89.537 jiwa.
6. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Penduduk Miskin
Pelayanan Kesehatan ialah usaha yang melangsungkan individu atau berbarengan
dalam komposisi untuk menghindari dan mengembangkan kesehatan, menjaga serta
mengobati penyakit dan juga mengobati kesehatan setiap masyarakat.
Tabel 16
Pencapaian Kinerja Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan pada Penduduk Miskin
No
Indikator Kinerja
Target
Tahun 2020
Capaian
Persentase
1 Jumlah penduduk miskin yang
mendapatkan layanan operasi
katarak
18 mata 0 0
Sumber : Bidang P2P Dinkes Agam
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 27
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian persenntase penduduk miskin yang
mendapatkan layanan operasi katarak Tahun 2020 sebesar 0%, hal ini disebabkan
terjadinya recofusing anggaran terkait pandemic covid-19.
7. Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat
Bencana
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis (Undang Undang 24 Tahun 2007). Sesuai tupoksi, Dinas Kesehatan berada
dalam zona pemulihan kesehatan pasca bencana, baik bencana yang disebabkan factor
alam dan non alam. Tahun 2020, sesuai regualasi, pandemic covid-19 termasuk bencana
yang harus ditangani secara komprehensif. Peran Dinas Kesehatan dalam
penanggulangan covid-19 yang dilaksankan dimulai sejak proses :
a. Preventing
Promosi kegiatan 3 M plus (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak
dan Makan makanan bergizi . Kegiatan promosi pencegahan dan
penanggulangan covid-19 yang dilakukan berupa halo-halo Pusling, penyuluhan
via media, cetak baliho, spanduk, leafleat.
b. Testing
Kegiatan yang dilakukan berupa pemeriksaan PCR Swab pada sasaran
rentan/wajib. Kegiatan ini membutuhkan bahan habis pakai VTM untuk PCR
swap. Petugas dilengkapi APD level 3.
c. Tracing
Tracing adalah pemeriksaan PCR Swab pada kontak erat lingkar pertama dan
lingkar kedua. Sampel kontak erat serumah atau satu ruang kerja dianjurkan
dilakukan pemeriksaan PCR swab 2 kali untuk memperkecil resiko positif palsu.
d. Isolasi dan treatment
Pasien covid-19 dirawat dan diisolasi sesuai aturan. Pasien dengan gejala ringan
diisolasi di BLK . Tempat isolasi dilengkapi dengan tenaga medis dan paramedis
(kontrak), obat, peralatan habis pakai , makanan dan minuman.
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 28
Tabel 17
Pencapaian Kinerja Meningkatnya Pencegahan dan
Penanggulang Krisis Kesehatan Akibat Bencana
No
Indikator Kinerja
Target
Tahun 2020
Capaian
Persentase
1 Terlaksananya pemulihan pasca
bencana
100 100 100
Sumber : Bidang P2P Dinkes Agam
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase terlaksananya pemulihan
pasca bencana Tahun 2020 sebesar 100%.
8. Meningkatnya Lingkungan Sehat
Pengertian sehat menurut WHO adalah “Keadaan yg meliputi kesehatan fisik, mental,
dan sosial yg tidak hanya berarti suatu keadaan yg bebas dari penyakit dan kecacatan”.
Sedangkan menurut UU No 23 / 1992 Tentang kesehatan “Keadaan sejahtera dari
badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial
dan ekonomis”. Adapun beberapa indicator kinerja meningkatkan lingkungan sehat
sebagai berikut:
Tabel 18
Pencapaian Kinerja Meningkatnya Lingkungan Sehat
No
Indikator Kinerja
Target
Tahun 2019
Capaian
Persentase
1 Persentase rumah yang
memenuhi syarat kesehatan
89% 90,5% 101,6
2 Persentase TTU (Tempat
Tempat Umum) yang
memenuhi syarat kesehatan
79% 87% 110.1
3 Persentase TPM (Tempat
Pengolahan Makanan) yang
memenuhi syarat kesehatan
79% 85,5% 108.2
Sumber : Bidang Kesmas Dinkes Agam
Dari tabel diatas, indicator kinerja meningkatnya lingkungan sehat telah melebihi
target yang ditetapkan. Adapun program kegiatan yang telah dilakukan dalam
mendukung pencapaian indicator kinerja diatas antara lain:
a. Pendataan, pengaasan dan pembinaan sanitasi dasar (SAB, jamban, sampah dan
limbah)
b. Pengawasan dan pembinaan TP2M
c. Pengawasan dan pembinaan TP2 Pestisida
d. Pengawasan dan pembinaan TTU
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 29
e. Pengawasan dan pembinaan Damiu
f. Pengawasan dan pembinaan UKK
g. Pengawasan dan pembinaan kantin sekolah
h. Pengambilan dan pemeriksaan sampel air
i. Pengawasan dan pembinaan pasar
j. Klinik sanitasi
k. STBM sesuai dengan Kemenkes Nomor 3 Tahun 2014
l. Kunjungan rumah kasus berbasis lingkungan
m. Pamsimas
n. Sanimas
III.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
Perbandingan kinerja tahun sebelumnya menggambarkan tren keberhasilan
pelaksanaan kinerja bidang kesehatan. Adapun perbandingan kinerja tahun sebelumnya
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak
Tabel 19
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
N
o
Indikator Kinerja Tahun
2016 Tahun
2017 Tahun
2018 Tahun
2019
Tahun
2020
1 Angka Kematian Ibu (AKI)
per 100.000 KH
93,4 133,4 167,4 93,6 124,7
2 Angka kematian bayi per
1000 KH
11,2 8,5 9,6 10,03 9,7
Trend realisasi indicator kinerja pada sasaran 1 pada indicator kinerja yang
menunjukan terjadinya meningkatnya angka kematian ibu tahun 2020 (124,7)
dibandingkan angka kematian ibu 2019 (93,6 ). Terjadinya penurunan angka kemtian
bayi tahun 2020 (9,7) dibandingkan kematian bayi tahun 2019 (10,03). Masih
terjadinya tren capaian yang zig zag tahun pertahun, hal ini bepengaruhi oleh
beberapa hal yaitu:
a. Masih adanya kasus Bayi BBLR yang merupakan indikator penting kesehatan
bayi, faktor determinan kelangsungan hidup dan faktor untuk pertumbuhan fisik
dan mental bayi di masa yang akan datang. Menurut UNICEF and WHO (2004),
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 30
penurunan kejadian BBLR merupakan salah satu kontribusi penting dalam
Millennium Development Goal (MDGs) untuk menurunkan kematian anak.
b. Perlunya peningkatan pelayanan medis yang dapat dilakukan di puskesmas
mampu PONED termasuk peningkatan alat medis dan SDM yang melaksanakan
tindakan di Puskesmas.
c. Perlunya digalakkan kembali peran lintas sector di UKBM ( Upaya Kesehatan
Berbasis Masyarakat) termasuk di Posyandu. Tujuh kegiatan Posyandu (sapta
krida posyandu) meliputi kesehatan ibu anak, Keluarga Berencana, Imunisasi,
Peningkatan Gizi, Penanggulangan diare, Sanitasi Dasar dan Penyedian obat
esensial. Ibu balita yang aktif membawa anak ke Posyandu dapat memantau
tumbuh kembang anak secara teratur.
d. Perlunya ditingkatkan kemauan dan kesadaran masyarakat untuk memiliki
jaminan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Hal ini tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.
2. Terjangkaunya Akses Layanan Kesehatan yang Bermutu
Akses merupakan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Akses bisa digunakan untuk mengidentifikasi
kebutuhan, mencari dan mendapatkan sumber daya dan menawarkan pelayanan
yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pelayanan kesehatan yang dinikmati
oleh masyarakat sebenarnya merupakan cerminan karakteristik demografi, sosial
dan ekonomi maupun karakteristik sistem kesehatan dan lingkungan dimana mereka
tinggal. Bermutunya suatu layanan yang bisa diakses masyarakat dapat
tergambarkan dengan terakreditasinya sarana layanan kesehatan.
Tabel 20
Perbandingan Realisasi kinerja Terjangkaunya Akses Layanan
Kesehatan Yang Bermutu
N
o
Indikator Kinerja Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahau
2020 3 Jumlah Puskesmas yang telah
teraktreditasi madya
3 7 10 15 15
Tren tahunan mengalami peningkatan pada indicator kinerja jumlah Puskesmas yang
telah terakreditasi madya dari 3 Puskesmas tahun 2016 menjadi 15 Puskesmas
(Tahun 2019). Jika dibandingkan target renstra Kemenkes, Kabupaten Agam sudah
mengalami peningkatan yang signifikan dalam kegiatan akreditasi Puskesmas. Target
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 31
renstra Kemenkes hanya menetapkan satu kecamatan memiliki minimal satu
Puskesmas yang terakreditasi, sedangkan Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten
Agam sudah terakreditasi. Terakreditasinya Puskesmas baik grade dasar,
madya,utama dan paripurna dapat dinyatakan bahwa pelayanan yang diberikan di
Puskesmas sudah terstandar. Di Kabupaten Agam sebanyak 15 Puskesmas sudah
terakreditasi di atas/ sama dengan grade madya artinya semakin baik grade akreditasi
Puskesmas tentu saja semakin baik mutu pelayanan kesehatan yang diterima
masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakat semakin baik. Pada Tahun 2020 tidak
dilaksanakan penilaian akreditasi Puskesmas yang terkendala dengan pandemic
covid-19.
3. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi
perseorangan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam
kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi.
Adapun perbandingan realisasi kinerja meningkatnya status gizi pertahun sebagai
berikut:
Tabel 21
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
N
o
Indikator Kinerja Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
1 Menurunkan prevalensi gizi
kurang pada balita
7,32 8,24 10,27 8.8 7,17
Trend realisasi indicator kinerja pada sasaran pada indicator kinerja yang menunjukan
terjadinya penurunan pada tahun 2020 yaitu 7,17 dibanding tahun 2019 (8,8).
Bberapa langkah yang terus berkelanjutan dilakukan adalah:
1. Perlunya ditingkatkan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan
masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan
pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan
sehingga teratasinya masalah gizi pada balita
2. Perlunya digalakkan kembali peran lintas sector di UKBM ( Upaya Kesehatan
Berbasis Masyarakat) termasuk di Posyandu. Tujuh kegiatan Posyandu (sapta
krida posyandu) meliputi kesehatan ibu anak, Keluarga Berencana, Imunisasi,
Peningkatan Gizi, Penanggulangan diare, Sanitasi Dasar dan Penyedian obat
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 32
esensial. Ibu balita yang aktif membawa anak ke Posyandu dapat memantau
tumbuh kembang anak secara teratur.
4. Meningkatnya Kesadaran Pola Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk
menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok
ataupun masyarakat luas dengan jalur – jalur komunikasi sebagai media berbagi
informasi. Perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga
keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang
kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
Tabel 22
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya
Kesadaran Pola Hidup Bersih dan Sehat
N
o
Indikator Kinerja Tahun
2016 Tahun
2017 Tahun
2018 Tahun
2019
Tahun
2020
1 Persentase rumah tangga ber-
PHBS
67,6% 77,02% 80,6% 80,6% 78,9%
2 Persentase penderita penyakit
menular berobat sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100%
3 Persentase penderita penyakit
tidak menular berobat sesuai
standar
100% 100% 100% 100% 100%
Adapun upaya yang telah dilakukan tenaga kesehatan dalam meningkatkan
persentase rumah tanggan ber-PHBS di Kabupaten Agam adalah:
a. Merancang draff kawasan bebas rokok tingkat Kabupaten Agam
b. Meningkatnya promotif melalui promosi kesehatan yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan baik secara langsung (penyuluhan) maupun tidak langsung/media
promosi (baliho/spanduk, akrilit, leafleat, pin dan radio).
c. Diteksi dini kesehatan masyarakat melalui kegiatan Keluarga Sehat (KS)
d. Meningkatnya gebyar Germas secara lintas sector baik dipemerintahan maupun
dimasyarakat untuk melakukan pola hidup sehat.
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 33
5. Meningkatkan Jumlah Penduduk Yang Memiliki Jaminan Pelayanan
Kesehatan
Jaminan Kesehatan merupakan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak
yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh Pemerintah. Adapun persentase realisasi penduduk yang memiliki
jaminan pelayanan kesehatan sebagai berikut:
Tabel 23
Perbandingan Realisasi Meningkatnya Jumlah
Penduduk Yang Memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan
No Indikator Kinerja Tahun
2016 Tahun
2017 Tahun
2018 Tahun
2019
Tahun
2020
1 Persentase penduduk yang
memiliki jaminan kesehatan
masyarakat
68,69 72,56 82,9% 84,4 83,8
Jika dirunut pencapain persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dapat
dipaparkan peningkatan capaiannya setiap tahun. Hal ini dukung oleh:
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat menjadi peserta Jaminan Kesehatan
Nasional.
2. Dukungan Pemda Kabupaten Agam untuk membayarkan kepesertaan (PBI)
Jamkesda untuk masyarakat miskin dan kurang mampu
6. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin
Katarak merupakan penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan, katarak
berkembang perlahan, katarak akan mengganggu penglihatan dan membuat
pengidap merasa seperti melihat jendela berkabut, sulit menyetir, membaca, serta
melakukan aktivitas sehari-hari, pengobatan katarak hanyalah dengan prosedur
operasi.
Tabel 24
Perbandingan Realisasi Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan Pada Masyarakat Miskin
No Indikator Kinerja Tahun
2016 Tahun
2017 Tahun
2018 Tahun
2019
Tahun
2020
1 Jumlah penduduk miskin
yang mendapatkan layanan
operasi katarak
16 Mata 16 Mata 18 Mata 18 Mata 0
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 34
Operasi katarak tidak kita laksnakan Tahun 2020 disebabkan:
a. Recofusing anggaran terkait focus penaganan covid-19
b. Tidak dianjurkan ada kerumunan dalam kegiatan screening katarak dalam
kondisi pandemic covid-19
7. Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat
Bencana
Frekuensi kejadian bencana bervariasi, penanganan bencana secara serius dan
terkoordinasi perlu dijalin lintas sektor sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Adapun pemulihan pasca bencana bidang
kesehatan setiap tahun sebagai berikut:
Tabel 25
Perbandingan Realisasi Meningkatnya Pencegahan dan
Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana
N
o
Indikator Kinerja Tahun
2016 Tahun
2017 Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
1 Terlaksananya pemulihan
pasca bencana
100% 100% 100% 100% 100%
Upaya yang telah dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan pemulihan pasca
bencana adalah:
a. Melakukan pelatihan penaganan pasca bencana terhadap kesehatan masyarakat
b. Melakukan koordinasi penaganan pasca bencana lintas sektoral
8. Meningkatnya Lingkungan Sehat
Lingkungan sehat merupakam lingkungan yang terhindar dari hal yang
menyebabkan gangguan kesehatan. Adapun realisasi indicator kinerja lingkungan
sehat sebagai berikut:
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 35
Tabel 26
Pencapaian Realisasi Meningkatnya Lingkungan Sehat
N
o
Indikator Kinerja Tahun 2016
Tahun
2017 Tahun
2018 Tahun
2019
Tahun
2020 1 Persentase rumah yang
memenuhi syarat kesehatan
84% 88,04% 89% 90% 90,5%
2 Persentase TTU (Tempat
Tempat Umum) yang
memenuhi syarat kesehatan
80.53% 85,26% 86,4% 86,7 87
3 Persentase TPM (Tempat
Pengolahan Makanan)
yang memenuhi syarat
kesehatan
77,6% 83,12% 84,4% 85,2 85,5
Tren lima tahunan masing masing indikatro kinerja pada sasaran 2 menunjukan
peningkatan. Sehingga diharapka kedepan Kabupaten Agam menjadi Kabupaten
sehat dengan kategori Swasta Saba Wistara dapat terwujud dengan sesegera mungkin.
III.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah berguna untuk mengukur
tingkat keberhasilan kinerja secara nasional sesuai target Kementerian Kesehatan. Adapun
perbandingan per indicator sebagai berikut:
1. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak
Adapun persandingan realisasi dengan target Renstra Kemenkes untuk kinerja
meningkatnya kesehatan ibu dan anak sebagai berikut:
Tabel 27
Persandingan Realisasi dengan Target Kemenkes untuk
Kinerja Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak
No
Indikator Sasaran
Realisasi
Tahun
2020
Target
Kemenkes
2020 1 Angka Kematian Ibu (AKI) per
100.000 KH
124,7 305
2 Angka kematian bayi per 1000 KH 9,7 24
Perbandingan realisasi indicator kinerja pada sasaran satu dengan target masih
menunjukkan realisasi indicator masih diatas target renstra. Secara nasioal
pencapaian kinerja Dinas Kesehatan berada dalam zona aman, namun secara
kemanusian kita berharap dan berupaya terus menghindari kematian ibu dan bayi.
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 36
Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan adalah sebagia berikut:
Melakukan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan kelas bumil terkait kehamilan dan
melahirkan serta nifas, kelas ibu balita terkait pola asuh dan pola makan bayi dan
balita (PMBA)
Meningkatkan sumber daya kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan sesuai
dengan profesi yang diembannya.
Melakukan sosialisasi adanya jaminan persalinan bagi ibu hamil yang tidak
memiliki jaminan pelayanan kesehatan di nagari/kecamatan dan Puskesmas secara
kontiniu dan berkelanjutan.
2. Terjangkaunya Akses Layanan Kesehatan Yang Bermutu
Adapun persandingan realisasi dengan target Renstra Kemenkes untuk kinerja
terjangkaunya akses layanan kesehatan yang bermutu sebagai berikut:
Tabel 28
Persandingan Realisasi dengan Target Kemenkes untuk Kinerja
Terjangkaunya Akses Layanan Kesehatan Yang Bermutu
No
Indikator Sasaran
Realisasi
Tahun
2020
Target Kemenkes
2020
1 Jumlah Puskesmas yang telah
terakreditasi madya
100% 1 Pusk/Kecamatan
Secara Kementerian Kesehatan kewajiban akreditasi hanya 1 Puskesmas per
Kecamatan, sedangkan di Kabupaten Agam semua Puskesmas telah terakreditasi dan
saat ini yang terakreditasi dengan grade madya dan utama sebanyak 15 Puskesmas
3. Meningkatnya Status Gizi Balita
Adapun perbandingan indicator kinerja Dinas Kesehatan dibandingkan dengan renstra
kemenkes sebagai berikut:
Tabel 29
Persandingan Realisasi dengan Target Kemenkes untuk
Sasaran Meningkatnya Status Gizi Balita
No
Indikator Sasaran
Realisasi
Tahun
2020
Target
Kemenkes
2020
1 Menurunkan prevalensi gizi kurang
pada balita
7,17 n/a
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 37
Secara Kementerian Kesehatan, untuk indicator prevalensi gizi kurang pada balita
tidak merupakan indicator starategis Kementerian pada tahun ini, indicator gizi lebih
focus terhadap stunting dan wasting. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan
Dinas Kesehatan dalam mengatasi masalah gizi kurang sebagia berikut:
Menambah wawasan dan pengetahuan ibu hamil dan ibu balita melalui kegiatan
penyuluhan, pelatihan kelas ibu balita terkait pola asuh dan pola makan bayi dan
balita (PMBA)
Melakukan swipiing ke rumah balita, yang 2 kali penimbangan (2T) tidak
membawa anak ke Posyandu
4. Meningkatnya Kesadaran Pola Hidup Bersih dan Sehat
Adapun persandingan realisasi dengan target Renstra Kemenkes untuk kinerja
meningkatnya kesadaran pola hidup bersih dan sehat sebagai berikut:
Tabel 30
Persandingan Realisasi dengan Target Kemenkes untuk
Sasaran Meningkatnya Kesadaran Pola Hidup Bersih dan Sehat
No
Indikator Sasaran
Realisasi
Tahun
2020
Target
Kemenkes
2020
1 Persentase rumah tangga ber-PHBS 80,6 n/a
Secara Kementerian Kesehatan persentase rumah tangga ber-PHBS tidak merupakan
indicator kinerja, namun secara kementerian yang lebih di prioritaskan adalah
kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan PHBS.
5. Meningkatnya Jumlah Penduduk Yang Memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan
Adapun persandingan realisasi dengan target Renstra Kemenkes untuk kinerja
meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan sebagai
berikut:
Tabel 31
Persandingan Realisasi dengan Target Kemenkes untuk Sasaran Meningkatnya
Jumlah Penduduk Yang Memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan
No
Indikator Sasaran
Realisasi
Tahun
2020
Target
Kemenkes
2020
1 Persentase penduduk yang memiliki
jaminan kesehatan masyarakat
83,8 95%
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 38
Secara Kementerian Kesehatan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
masyarakat 95%, namun seuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Agam
dan ekonomi masyarakat telah mampu mencapai angka 83,8%.
6. Meiningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Penduduk Miskin
Adapun persandingan realisasi dengan target Renstra Kemenkes untuk kinerja
meningkatnya pelayanan kesehatan pada penduduk miskin sebagai berikut:
Tabel 32
Persandingan Realisasi dengan Target Kemenkes untuk
Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Penduduk Miskin
No
Indikator Sasaran
Realisasi
Tahun
2020
Target
Kemenkes
2020
1 Jumlah penduduk miskin yang
mendapatkan yang mendapatkan
layanan operasi katarak
0 n/a
Secara Kementerian Kesehatan indkator jumlah penduduk miskin yang mendapatkan
yang mendapatkan layanan operasi katarak tidak merupakan indicator kinerja, sehingga
indicator ini tidak memiliki data pembanding.
7. Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat
Bencana
Adapun persandingan realisasi dengan target Renstra Kemenkes untuk kinerja
meningkatnya pencegahan dan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana sebagai
berikut:
Tabel 33
Persandingan Realisasi dengan Target Kemenkes untuk
Sasaran Meningkatnya Pencegahan dan Penaggulangan
Krisis Kesehatan Akibat Bencana
No
Indikator Sasaran
Realisasi
Tahun
2020
Target
Kemenkes
2020
1 Terlaksananya pemulihan pasca
bencana
100% n/a
Secara Kementerian Kesehatan indicator terlaksananya pemulihan pasca bencana tidak
merupakan indicator kinerja, sehingga indicator ini tidak memiliki data pembanding.
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 39
8. Meningkatnya Lingkungan Sehat
Adapun persandingan realisasi dengan target Renstra Kemenkes untuk kinerja
meningkatnya lingkungan sehat sebagai berikut:
Tabel 34
Pencapaian indikator kinerja pada sasaran 2
No
Indikator Sasaran
Realisasi
Tahun 2020
Target Kemenkes
2020 1 Persentase rumah yang
memenuhi syarat kesehatan
90,5% n/a
2 Persentase TTU (Tempat
Tempat Umum) yang
memenuhi syarat kesehatan
87 60%
3 Persentase TPM (Tempat
Pengolahan Makanan) yang
memenuhi syarat kesehatan
85,5 38%
Realisasi indicator sasaran diatas dibandingkan dengan target kemenkes sudah
menunjukkan hasil yang mengembirakan, dimana persentase tempat tempat umum
yang memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten Agam sebesar 87% sedangkan target
kemenkes sebesar 60%. Demikian juga dengan indicator persentase tempat
pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 85,5 % lebih tinggi
dibandingkan dengan target kementerian kesehatan sebesar 38%.
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 40
III.1.4. Peluang dan Tantangan Pencapaian Kinerja
Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan dapat digambarkan
dalam matrik SWOT (Strenghness - Weakness- Opportunities – Threats) sebagai
berikut:
Tabel 35
Peluang dan Tantangan Dinas Kesehatan
Internal/ Eksternal Kekuatan / Strenghness (S)
1. Jumlah Sarana kesehatan yang
cukup
2. Adanya sumber pembiayaan
kesehatan
3. Jumlah sumber daya kesehatan
yang cukup
4. Regulasi yg mendukung
pelayanan kesehatan
Kelemahan / Weakness (W)
1.Kurangnya peningkatan
kualitas SDM
2.Kurangnya pemberdayaan
masyarakat & kemitraan
3.Kurang anggaran APBD
untuk kesehatan
4.Sistim Informasi Manajemen
Kesehatan belum optimal
5.Kurang optimalnya pelayanan
kesehatan
Peluang / Opportunities (O)
1.Sarana UKBM
2.Sarana kesehatan dan penunjang
kesehatan swasta
3.Kemitraan
4. Jumlah peserta JKN yang terus
meningkat
5.Aksesibilitas mudah
6.IPTEK
7.Tingkat pendidikan masyarakat
meningkat
8.Dukungan politis
SO / Strategi
1.Meningkatkan akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan
2.Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan pada
masyarakat
WO / Strategi
1.Meningkatkan pemberdayaan
masyarakat & kemitraan
2.Meningkatkan sistim
informasi dan manajemen
kesehatan Terpadu
3.Mengoptimalkan &
meningkatkan kualitas SDM
4.Memanfaatkan sarana
kesehatan pememerintah dan
swasta
Tantangan / Threats (T)
1.Meningkatnya jml penduduk
miskin
2.Beban ganda penyakit
3.Kurangnya PSM dlm PHBS
4.Pembiayaan kesehatan yg out of
5.Tuntutan masyarakat akan
pelayanan kesehatan
6.Transisi epidemiologi
7.Kualitas lingkungan menurun
8.Kurannya peran lintas sector
ST / Strategi 1.Menggerakkan dan
memberdayakan masyarakat,
swasta dan LS dalam
pembangunan kesehatan
WT / Strategi
1.Meningkatkan sistim
surveilans
2.Meningkatkan advokasi
penganggaran kesehatan
3.Meningkatkan peran institusi
kesehatan pemerintah untuk
mendorong PHBS
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 41
Dari matrik tersebut dapat diuraikan peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas
Kesehatan, antara lain :
1. Peluang / Opportunities (O)
e. Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di
masyarakat. Sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat di Kabupaten
Agam antara lain : Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa
(Poskesdes), Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Dengan adanya UKBM tersebut
diharapkan dapat membantu pencapaian program-program kesehatan.
f. Sarana Kesehatan dan Penunjang Swasta
Sarana Kesehatan swasta terdiri dari : Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit
Bersalin, Rumah Sakit Anak dan Bersalin, Balai Pengobatan, Klinik dan Apotek.
Dalam sudut pandang analisis ini, sarana kesehatan swasta bagi Dinas Kesehatan
Kabupaten Agam merupakan perwujudan peran swasta dalam kontribusi
meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan dapat ikut meningkatkan cakupan
program kesehatan.
g. Kemitraan
Prinsip kemitraan dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang
didasari semangat, kebersamaan dan gotong royong dengan melibatkan lintas sektor,
organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta.
h. Aksesibilitas
Wilayah – wilayah di Kabupaten Agam secara umum relatif terjangkau terhadap
pelayanan kesehatan yang didukung sarana dan prasarana transportasi yang memadai.
i. Adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dapat
dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan kesehatan.
j. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin meningkat secara tidak langsung akan
berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan karena semakin tinggi
tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan semakin baik derajat kesehatannya.
k. Komitmen politis dari legislatif terhadap pembangunan kesehatan diharapkan mampu
mendukung percepatan pembangunan di bidang kesehatan.
9. Tantangan / Threats (T)
d. Jumlah Penduduk, masyarakat miskin menjadi kelompok rentan karena kurangnya
pengetahuan dan akses masyarakat miskin pada sarana pelayanan kesehatan.
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 42
e. Adanya Beban Ganda Penyakit di Masyarakat (double burden), dimana mayoritas
penyakit di masyarakat adalah penyakit infeksi menular, akan tetapi pada saat yang
bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit degeneratif
(diabetes mellitus, hipertensi, jantung, stroke,dll).
f. Kurangnya Peran Serta Masyarakat dalam rangka mewujudkan PHBS . Belum
semua masyarakat menjalankan pola hidup bersih, hal ini dapat dilihat dari masih
tingginya persentase masyarakat yang merokok dalam rumah, rendahnya cakupan
pemberian ASI eksklusif dan cakupan penimbangan bayi dan balita setiap bulan.
g. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Pembiayaan kesehatan masyarakat sebagian
besar masih menggunakan sistem out of pocket , masih tingginya ketergantungan
masyarakat pada pemerintah. Belum seluruh masyarakat mengikuti kepesertaaan
Jaminan Kesehatan Nasional.
h. Kualitas Lingkungan yang menurun karena pemanasan global yang berdampak pada
kesehatan masyarakat.
i. Perlunya peningkatan peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan.
III.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan
kesehatan(preventif, promotif, kuratif dan reabilitatif) pada masyarakat masih perlu
mendapat perhatian serius.
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 43
Tabel 36
Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan
No Jenis Pendidikan Jumlah Dibutuhkan
1 Dokter Umum 60 87
2 Dokter Gigi 26 31
3 Perawat 118 187
4 Bidan 378 421
5 Tenaga Kesehatan Masyarakat 14 63
6 Sanitasi Lingkungan 19 35
7 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 26 40
8 Nutrisionis 26 46
9 Apoteker 5 23
10 TenagaTeknis Kefarmasian 25 39
11 Pekarya 14 0
12 Rekam medis 6 42
13 Terapis Gigi dan Mulut 15 38
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 44
III.1.6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan
Adapun analisa program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indicator
kinerja Dinas Kesehatan sebagai berikut:
Tabel 37
Analisis Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020
No Sasaran Strategis Didukung Jumlah Program Analisis
1 Meningkatnya Kesehatan Ibu
dan Anak
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Sesuai
2 Terjangkaunya Akses
Layanan Kesehatan yang
Bermutu
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Sesuai
3 Meningkatnya Status Gizi
Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Sesuai
4 Meningkatnya Kesadaran
Pola Hidup Bersih dan Sehat
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
5 Meningkatnya Jumlah
Penduduk yang Memiliki
Jaminan Pelayanan
Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Sesuai
6 Meningkatnya pelayanan
kesehatan pada penduduk
miskin
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Sesuai
7 Meningkatnya Pencegahan
dan Penanggulangan Krisis
Kesehatan Akibat Bencana
Program Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Kesehatan
Sesuai
8 Meningkatnya Lingkungan
Sehat
Program Penanggulangan Lingkauan
Sehat
Sesuai
III.2. Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas
keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 45
adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku
yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah
Konsep Bloom dan Paradigma Sehat mempengaruhi prioritas upaya kesehatan yang
berpengaruh pada masalah pembiayaan kesehatan. Berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2009
Pasal 171 dijelaskan sumber pembiayaan kesehatan dapat berasal dari Pemerintah,
Pemerintah daerah, Masyarakat dan swasta. Anggaran DPA Dinas Kesehatan Kabupaten
Agam Tahun 2019 yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran strategis
akuntabiitas kinerja dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis adalah
sebagai berikut:
Tabel 38
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Agam Tahun 2020
No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Meningkatnya kesehatan ibu dan
anak 3.552.359.000
3.458.876.237 97,36
2 Terjangkaunya akses layanan
kesehatan yang bermutu
47.276.218.176 42.839.225.317 90.6
3 Meningkatkan status gizi balita 147.317.500 144.719.600
99.18
4 Meningkatnya kesadaran pola
hidup bersih dan sehat
91.189.000
91.092.300
99.89
5 MeningkatnyaJumlah Penduduk
yang memiliki jaminan pelayanan
kesehatan
50.256.138.997
47.750.339.361
95,01
6 Meningkatnya pelayanan
kesehatan pada penduduk miskin
0
0
0
7 Meningkatnya pencegahan dan
penanggulangan krisis kesehatan
akibat bencana
0
0
0
8 Meningkatnya lingkungan sehat
2.761.729.000
1.043.481.673
37,78
Rincian akuntabilitas keuangan per indicator kinerja Dinas Kesehatan sebagai berikut:
1. Meningkatnya kesehatn ibu dan anak
Adapun akuntabilitas keuangan untuk kinerja meningkatnya kesehatan ibu dan anak
sebagai berikut:
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 46
Tabel 39
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak
No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Meningkatnya kesehatan ibu
dan anak 3.552.359.000
3.458.876.237 97,36
Kegiatan yang dilakukan terkait monev program KIA dan lomba balita sehat tingkat
Kabupaten (LBSI),pengadaan alat poned untuk 10 Puskesmas, menyediakan rumah tunggu
kelahiran yang memenuhi syarat kesehatan, penyediaan biaya pertolongan persalinan untuk
bumil dari keluarga miskin yang belum memilik jaminan, penyediaan rujukan kasus ibu
hamil resiko tinggi dan penyedian layanan transportasi rujukan.
Kegiatan yang realisasinya rendah adalah rumah tunggu, sewa mobilitas darat,
biaya listrik dan belanja air. Hal ini disebabkan karena calon ibu melahirkan tidak mau
menempati rumah tunggu kelahiran selagi masih ada akses kendaraan untuk antar jemput
calon ibu ke Puskesmas, hal ini terkait dengan kebiasaan dan social budaya masyarakat.
2. Terjangkaunya Akses Layanan Kesehatan Yang Bermutu
Adapun akuntabilitas keuangan untuk kinerja terjangkaunya akses layanan kesehatan
yang bermutu sebagai berikut:
Tabel 40
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis
Terjangkaunya Akses Layanan Kesehatan Yang Bermutu
No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Terjangkaunya akses layanan
kesehatan yang bermutu
47.276.218.176 42.839.225.317 90.6
Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan Puskesmas dan Pustu, IPAL, Alkes,
Obat, BMHP, katarak bagi masyarakat miskin, pengawasan obat dan pangan
masyarakat,serta akreditasi masyarakat. Indikator untuk meningktkan mutu pelayanan
kesehatan masyarakat terindentifikasi dengan Puskesmas yang terakreditasi madya
sebanyak 15 Puskesmas.
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 47
3. Meningkatnya Status Gizi Balita
Adapun akuntabilitas keuangan untuk kinerja meningkatnya status gizi balita sebagai
berikut:
Tabel 40
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis
Meningkatnya Status Gizi Balita
No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
3 Meningkatkan status gizi balita 147.317.500 144.719.600
99.18
Kegiatan yang dilakukan adalah pembelian obat gizi dan penanganan balita gizi
buruk yang dirawat di TFC/ RSUD Lubuk Basung/Rumah Sakit rujukan serta kontribusi
konsultasi rujukan dengan dokter spesialis terkait.
4. Meningkatnya Kesadaran Pola Hidup Bersih dan Sehat
Adapun akuntabilitas keuangan untuk kinerja meningkatnya kesadaran pola hidup
bersih dan sehat sebagai berikut:
Tabel 41
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis
Meningkatnya Kesadaran Pola Hidup Bersih dan Sehat
No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
4 Meningkatnya kesadaran pola
hidup bersih dan sehat
91.189.000
91.092.300
99.89
Kegiatan yang dilakukan adalah lomba dokter kecil, kader posyandu dan pelatihan
SIP berbasis web. Indikator meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat adalah
persentase rumah tangga ber-PHBS sebesar 78,9%.
5. Meningkatnya Jumlah Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Adapun akuntabilitas keuangan untuk kinerja meningkatnya jumlah penduduk yang
memiliki jaminan kesehatan sebagai berikut:
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 48
Tabel 42
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis
Meningkatnya Jumlah Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan
No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
5 Meningkatnya Jumlah Penduduk
yang memiliki jaminan pelayanan
kesehatan
50.256.138.997
47.750.339.361
95,01
Kegiatan yang dilakukan adalah pembayaran premi Jamkesda dan Pemanfaatan
kapitasi JKN untuk Puskesmas. Efisiensi anggaran terkait dengan masih belum adanya
surat boleh menggunakan dana sisa JKN tahun 2018. Dan persentase penduduk memiliki
jaminan kesehatan masyarakat sebesar 83,8%
6. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Penduduk Miskin
Adapun akuntabilitas keuangan untuk kinerja meningkatnya pelayanan kesehatan
pada penduduk miskin sebagai berikut:
Tabel 43
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Penduduk Miskin
No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
6 Meningkatnya pelayanan
kesehatan pada penduduk miskin
0
0
0
Kegiatan yang direncanakan akan dilakukan adalah melakukan skrining pemeriksaan
mata dan operasi katarak, namun kegiatan tersebut batal dilaksankan terkait recofusing
anggaran dan larangan berkumpul dalam kondisi pandemic covid-19.
7. Meningkatnya pencegahan dan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat
Bencana
Adapun akuntabilitas keuangan untuk kinerja meningkatnya pencegahan dan
ppenanggulangan krisis kesehatan akibat bencana sebagai berikut:
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 49
Tabel 44
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis
Meningkatnya Pencegahan dan Penaggulangan Krisis Kesehatan Akibat
Bencana
No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
7 Meningkatnya pencegahan dan
penanggulangan krisis kesehatan
akibat bencana
0
0
0
Kegiatan yang direncanakan akan melakukan pelatihan petugas dalam melakukan
pencegahan dan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana serta pemantauan ke
daerah bencana yang terkoordinir antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas, namun terkait
recofusing anggaran untuk penaganan covid-19, anggaran kegiatan ini dialihkan dalam
bentuk penaganan bencana covid-19 dari dana BTT.
8. Meningkatnya Lingkungan Sehat
Adapun akuntabilitas keuangan untuk kinerja meningkatnya lingkungan sehat sebagai
berikut:
Tabel 45
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Lingkungan Sehat
No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Meningkatnya lingkungan
sehat 2.761.729.000
1.043.481.673
37,78
Kegiatan yang dilakukan berupa pengadaan wadah/kemasan penyimpanan limbah B3,
Limbah label kemasan limbah B3 dan pembelian catrige TCM. Indikator sasaran strategis
meningkatnya lingkungan sehat adalah persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan
sebesar 90.5%, Tempat pelayanan umum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 87%
dan Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 85.5%
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 50
III.3 Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan
Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai
program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:
Tabel 26
Efisiensi Anggaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Agam Tahun 2020
No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi
1 Meningkatnya kesehatan ibu
dan anak 3.552.359.000
3.458.876.237 2.64
2 Terjangkaunya akses layanan
kesehatan yang bermutu
47.276.218.176 42.839.225.317 9.4
3 Meningkatkan status gizi balita 147.317.500 144.719.600
0,82
4 Meningkatnya kesadaran pola
hidup bersih dan sehat
91.189.000
91.092.300
0,11
5 Meningkatnya Jumlah
Penduduk yang memiliki
jaminan pelayanan kesehatan
50.256.138.997
47.750.339.361
4,9
6 Meningkatnya pelayanan
kesehatan pada penduduk
miskin
0
0
0
7 Meningkatnya pencegahan dan
penanggulangan krisis
kesehatan akibat bencana
0
0
0
8 Meningkatnya lingkungan sehat
2.761.729.000
1.043.481.673
62,22
Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 10,13 %, dari total anggaran
belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan
akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan
akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Adapun efisiensi anggran per sasaran strategis
sebagai berikut:
1. Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan anak terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,64
namun secara penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Efisensi terjadi pada rumah
tunggu beserta air dan listriknya, namun tidak mempengaruhi pelayanan terhadap ibu
yang akan bersalin.
2. Terjangkaunya akses layanan kesehatan yang bermutu terjadi efisiensi anggaran
sebesar 9,4. Efisiensi terjadi pada kegiatan akreditasi yang berjalan sesuai
perencanaan, namun ada efisiensi anggaran pada kegiatan survey re-akreditasi yang
batal dilaksanakan terkait kondisi pandemic covid-19
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 51
3. Meningkatnya status gizi balita terjadi efisiensi BBM operasioanl kegiatan sebesar
0,82%.
4. Meningkatnya pola hidup sehat terjadi efisiensi BBM operasional kegiatan sebesar
0,11%.
5. Meningkatnya Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan terjadi
efisiensi pada kegiatan pemanfaatan kapitasi jaminan kesehatan dalam pemanfaatan
sisa dana Tahun 2018 sebesar 4,7%.
6. Meningkatnya lingkungan sehat terjadi efisiensi anggaran pada kegiatan pengadaan
sanitarian kit untuk Puskesmas yang mengalami wan prestasi dengan penyedia sebesar
62,2%.
Pelaporan Kinerja Tahun 2020 52
BAB IV
PENUTUP
Pelaporan Kinerja merupakan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam
pelaksanaan program. Indicator sasaran strategis yang menjadi pembahasan akuntabilitas
kinerja telah mencapai target kinerja tahun 2020 dengan penilaian realisasi kinerja sangat
baik namun perlu usaha yang berkelanjutan dan berkesinambungan unutuk mencapai
derejat kesehatan yang optimal. Dengan adanya perbandingan antara pencapaian indikator
kinerja per tahun dan antar tahun disandingkan Renstra Kemenkes akan memberikan
alternatif langkah sejauh mana capaian kinerja lima tahunan dapat dicapai secara efisian
dan efektif dari segi anggaran dan sumber daya yang ada.
Keberhasilan pencapaian akuntabilitas menggambarkan keberhasilan pelaksanaan
pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dengan
dukungan lintas sektor baik pihak swasta dan masyarakat. Dan perlunya ditingkatkan kerja
sama Dinas Kesehatan dengan lintas sektor terutama terkait pemberdayaan masyarakat
peduli dan mandiri dengan kesehatan diri dan keluarganya. Sehingga kedepannya
masyarakat memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.