Upload
luke
View
496
Download
17
Embed Size (px)
DESCRIPTION
PELATIHAN PENERAPAN PEDOMAN SISTEM SERTIFIKASI PEDOMAN BNSP 201-202/ISO 17024 ANGKATAN II. Hotel Bintang Griyawisata 9 Mei s/d 13 Mei 2011. MATERI PELATIHAN. LM.1 : SISTEM LISENSI DAN SERTIFIKASI LM.2 : PERSYARATAN DASAR PEMBENTUKAN LSP BERDASARKAN PEDOMAN BNSP 202 - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
PELATIHAN PENERAPAN PEDOMAN SISTEM SERTIFIKASI
PEDOMAN BNSP 201-202/ISO 17024ANGKATAN II
Hotel Bintang Griyawisata9 Mei s/d 13 Mei 2011
MATERI PELATIHAN
• LM.1 : SISTEM LISENSI DAN SERTIFIKASI• LM.2 : PERSYARATAN DASAR PEMBENTUKAN
LSP BERDASARKAN PEDOMAN BNSP 202• LM.3A : SISTEM PENJAMIN MUTU LSP
BERDASARKAN PBNSP 201• LM.3B : PERSYARATAN UMUM PEMBENTUKAN
LSP PIHAK 1 – PBNSP 215• LM.3C : PERSYARATAN UMUM PEMBENTUKAN
LSP PIHAK 2 – PBNSP 216
• LM.3C : PERSYARATAN UMUM PEMBENTUKAN LSP PIHAK 2 – PBNSP 216
• LM.4 : RENCANA TINDAK LANJUT BERDASARKAN PEDOMAN BNSP 201-202
• LM.5 : DOKUMENTASI QMS
KOMPONEN SERTIFIKASI
• SKKNI BIDANG PERPUSTAKAAN• PEDOMAN MUTU• LSP• MATERI UJI KOMPETENSI• TEMPAT UJI KOMPETENSI• ASESOR LISENSI• ASESOR KOMPETENSI
5
STANDARD & CONFORMANCE
• ISO 17024 • PEDOMAN BNSP 201-2006
( Persyaratan LSP 3) • PEDOMAN BNSP 202-2006
( Panduan Mutu LSP)• PEDOMAN BNSP 206-2007
(TUK)• PEDOMAN BNSP 213-2009
( LSP Proficiensi )• PEDOMAN BNSP 215-2008
( LSP 1 )• PEDOMAN BNSP 216-2008
( LSP 2 )• TECHNICAL REGULATION
Latar belakang
Kesejahteraanrakyat
Pertumbuhan ekonomi
• Produktivitas• Efisiensi• SDM berkualitas
STANDARDISASISTANDARDISASIDAN SERTIFIKASIDAN SERTIFIKASI
KOMPETENSIKOMPETENSI
Daya saing
P r o f e s i ?• Profesi merupakan kelompok lapangan kerja
yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia.
• Pandangan lain menganggap bahwa hingga sekarang tidak ada definisi yang memuaskan tentang profesi yang diperoleh dari regulasi dan buku maka digunakan pendekatan lain dengan menggunakan ciri profesi.
Ciri-ciri Profesi
Terlatih bersertifikatMemberi jasa utk umum
Anggota ogranisasi
profesi
Sertifikasi Profesi1. Sertifikasi terhadap
kompetensi profesi: dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Personil/Profesi, berlaku apabila masih kompeten.
2. Sertifikasi untuk mendapat status profesi: dilakukan organisasi profesi, biasa disebut juga lisensi/registrasi profesi.
3. Sertifikat pelatihan: oleh lembaga pelatihan, biasa disebut juga Certificate of attainment, berlaku selamanya
Pembinaan dan Pengawasan
SKKNISKKNI
SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL
Perumusan Standar
Penerapan Standar
HarmonisasiStandardisasi
Lisensi
Pemberlakuan
Sertifikasi
SDM ProfesionalKompetenKompetitif
Notifikasi
Kerjasama
MRA
PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI
PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI
SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA INDONESIA
PENERAPAN SKEMA
SERTIFIKASI
Lisensi LSP
Registrasi P. ProfisiensiRegistrasi LSP Pihak 1 & 2
Sertifikasi
Harmonisasi Notifikasi
Kerjasama
MRA
Profesional yang
kompeten
Profesional yang
kompeten
Verifikasi Standar
Kompetensi
Perbaikan berlanjut
Regulasi penerapan :•Wajib ,•Dianjurkan,•Sukarela
RUANG LINGKUP SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN KOMPETENSI KERJA
LSP III
Lisensi LSP
LSP PROFICIENSI
Registrasi Provider uji proficiensi tenaga
LSP PIHAK I INDUSTRI
Registrasi 1st certification
LSP PIHAK II
Registrasi 2nd certification
Sertifikasi Kompetensi kerja
Profesi:•Memenuhi bukti kompetensi
•Memenuhi permintaan klien
•Memenuhi regulasi
Sertifikasi Proficiensi
Profesi:•Memenuhi persyaratan surveilance LSP•Menjaga kompetensi
Sertifikasi Kompetensi Industri tertentu
Profesi di perusahaan :•Memastikan kompetensi tenaga kerjanya
Sertifikasi Kompetensi Industri tertentu utk industri tertentu
Profesi di perusahaan :•Memenuhi permintaan asesmen dari klien
Registrasi 1st certification
LSP PIHAK I DIKLAT
Sertifikasi Kompetensi Diklat tertentu
Profesi di Diklat • Memastikan kompetensi Peserta didiknya.
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asessmen kerja nasional Indonesia dan/atau internasional.
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
TEMPAT ASESMEN KOMPETENSI (TAK)
Suatu tempat kerja profesi atau tempat simulasi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi yang diverifikasi oleh LSP untuk menjadi Tempat Asesmen Kompetensi (TAK).
LISENSI
Proses pendelegasian wewenang sertifikasi profesi dari BNSP kepada LSP melalui proses akreditasi.
PROSES SERTIFIKASI
Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LSP untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, survailen dan sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat.
SISTEM SERTIFIKASI
Kumpulan prosedur dan sumberdaya untuk melakukan proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasinya, untuk menerbitkan sertifikat kompetensi termasuk pemeliharaannya.
ASESOR KOMPETENSI
Seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau asesmen/penilaian kompetensi.
ASESOR LISENSI
Seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau asesmen sistem manajemen mutu.
PESERTA ASESMEN (ASESI)
Pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi
PROSES SERTIFIKASI
Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LSP untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, survailen dan sertifikasi ulang.
MAL PRAKTEK
Adalah “ Penyalahgunaan keprofesian, kompetensi, tugas kelembagaan didalam melakukan pelayanan yang menyimpang terhadap regulasi teknis, standar atau pedoman.
L I S E N S I LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESIPengakuan formal dan pemberian lisensi lembaga-lembaga sertifikasi profesi melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi
P
SUBSISTEM SERTIFIKASI DAN SUBSISTEM SERTIFIKASI DAN KETELUSURAN KESESUAIANKETELUSURAN KESESUAIAN
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESIPP, ISO 17011, ISO 17024, PEDOMAN BNSP
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESIPROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESIPEDOMAN BNSP, ISO 17024
Lisensi akreditasi
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESIPROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65PESERTA UJI KOMPETENSISKKNI
Uji kompetensi/ Sertifikasi
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESIPROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65
verifikasi
TEMPAT UJI KOMPETENSIPEDOMAN BNSP, QMS
Asesor LisensiISO 19011, ISO 17024, ISO 17011
Peedoman BNSP 201 & 202
Asesor KompetensiBSZ, SKKNI
Pedoman BNSP
Asesor LisensiISO 19011, ISO 17024,
Standar spesifikPedoman BNSP
Departemen/Instansi Teknis
Pembinaan
Kordinasi
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
KOMITE TEKNIK*
TIM ASSESSOR AKREDITASI
MEMBENTUK 5
ASSESSMEN/RE-ASSESSMEN
3
PEM
BER
IAN
AK
RED
ITA
SI
7
SURVAILEN
8
LAPORAN ASSESSMEN
4MENUNJUK ASSESSOR
2
MENGAJUKAN PERMOHONAN
1
REKOMENDASI 6
PROSES PEMBERIAN AKREDITASI PROSES PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ( LSP )LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ( LSP )
√
LSP
TEMPAT UJI KOMPETENSI
KOMITE TEKNIK*
TIM ASSESSOR AKREDITASI
MEMBENTUK 5
ASSESSMEN/RE-ASSESSMEN
3
PEM
BER
IAN
VE
RIF IK
AS
I
7
SURVAILEN
8
LAPORAN ASSESSMEN
4MENUNJUK ASSESSOR
2
MENGAJUKAN PERMOHONAN
1
REKOMENDASI 6
PROSES VERIFIKASI TUKPROSES VERIFIKASI TUK
Memilih TUK
2
LSP
KOMITE TEKNIKTIM ASSESSOR UJI
KOMPETENSI
MEMBENTUK 6
ASSESSMEN
4
PEM
BER
IAN
SER
TIFI K
AT K
OM
PETE
NS
I
8
SURVAILEN
9
LAPORAN ASSESSMEN
5MENUNJUK ASSESSOR
3
MENGAJUKAN PERMOHONAN
1
REKOMENDASI7
SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI
PESERTA UJI KOMPETENSI
PESERTA DI TUK
HARMONISASI GLOBAL
• Transparansi• Ekivalensi• Harmonisasi
MRAMRA
MRA(Mutual Recognition Arrangement)
• APA ITU ???–Kesepakatan diantara dua pihak atau lebih untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan
• TujuanMemfasilitasi perdagangan dan menstimulir aktifitas ekonomi antar berbagai pihak melalui keberterimaan kompetensi SDM dalam hal satu standar, satu pengujian, satu sertifikasi, dan apabila sesuai, satu penandaan
PROSES PENGEMBANGAN LSP
Asosiasi Industri Asosiasi Profesi
Panitia kerja
Pembentukan LSP
Pembuatan ADPBNSP 202
Pencatatan Notaris
Pengembangan organisasiPBNSP 201 dan 202
Pengajuan Lisensi BNSP
Kerangka Program Menyiapkan Lisensi LSPKerangka Program Menyiapkan Lisensi LSP
Komitmenmanajemen
PembentukanTim QMS
Verifikasi/Validasi
Pra-validasi
Pengembangan Panduan Mutu
Permohonan
Lisensi
PenerapanPanduan mutu
Apresiasi
Pelatihan Penerapan dan dokumentasi
Pelatihan Asesor
Gap Assessment
Pelatihan karyawan
JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM
No Kegiatan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Apresiasi V
2 Komitmen Manajemen V
3 Gap assessment V
4 Pembentukan Tim jaminan mutu
V
5 Pelatihan Pnrp & dok V
6 Pengembangan dokumen mutu
V V
7 Pelatihan Asesor V
8 Pre-validasi V
9 Pelatihan karyawan V V
10 Penerapan V V V V V V
11 Validasi V
12 Pengajuan lisensi V
PANDUAN MUTU LSPBerdasarkan Pedoman BNSP 201 Rev 1. 2006
Penyusunan
• Pedoman BNSP 201/ISO 17024 memberi penekanan Pedoman BNSP 201/ISO 17024 memberi penekanan pada (dan selalu mewajibkan) sebuah pada (dan selalu mewajibkan) sebuah “Sistem “Sistem Manajemen yg terdokumentasi”Manajemen yg terdokumentasi” dan bukan sebuah dan bukan sebuah “sistem dokumentasi”.“sistem dokumentasi”.
• Pedoman BNSP 201/ISO 17024Pedoman BNSP 201/ISO 17024 mensyaratkan organisasi untuk taat azas memberikan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dan PERATURAN YANG BERLAKU
Back to slide-4
Apa yang akan anda pelajari ?Setelah menyelesaikan modul ini, anda diharapkan dapat :
Membedakan ‘sistem terdokumentasi’ dengan ‘sistem dokumentasi’,
Mengenal fungsi dokumentasi,
Mengenal jenis dan struktur dokumen yang dipersyatkan oleh standar,
Membedakan dokumen dan rekaman,
Membuat instruksi kerja (‘prosedur operasi’).
Pengertian dan acuan
Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah kumpulan proses, dokumen, sumberdaya dan sistem pemantauan yang mengarahkan pekerjaan / misi suatu organisasi berkenaan dengan mutu produk dan jasa.
Expl-1
Panduan Mutu LSP ???Panduan Mutu LSP ??? Dokumen berisi kebijakan mutu,sistem mutu, dan
pelaksanaan dalam organisasi (P-BNSP 201)
Dokumen merupakan pusat pengendali yangmenetapkan kebijakan dan prinsip-prinsip dasar fungsi LSP dan memberikan ikatan koordinasi dengan prosedur operasi, sumber information dan dara (NATA, 1087)
Dokumen kerja yang menerangkan kebenaran pengoperasian LSP untuk digunakan oleh manajemen dan staf.
Mengapa Panduan Mutu Diperlukan ?
Berperan untuk meyakinkan mutu kerja personil LSP
Memerlukan dasar yang kuat dimana sistem mutu LSP dapat diterapkan secara efektif disemua tingkatan.
Salah satu persyaratan dalam perolehan lisensi LSP.
Sebagai alat penyebaran informasi dan komunikasi,
Penyebaran pengetahuan,
Bukti kesesuaian (‘conformity’).
Dokumen yang dipersyaratkanDokumentasi SMM hrs mencakup :
• kebijakan mutu dan sasaran mutu,
• pedoman mutu,
• prosedur sistem,
• dokumen yang diperlukan oleh organisasi untuk memastikan perencanaan, operasi dan kendali prosesnya secara efektif, dan
• rekaman.
Expl-3
Pedoman MutuPedoman mutu harus berisi :
• Visi – Misi dan Profil Organisasi,
• Kebijakan dan Sasaran Mutu,
• Organigram serta tanggung-jawab & wewenang utama,
• Prosedur sistem yang dipersyaratkan standar,
• Prosedur operasi atau peraturan lain yg diacu organisasi,
• Rincian penerapan setiap persyaratan standar,
• Uraian dan interaksi antara proses-proses,
• Hal-hal lain yang dianggap perlu,
Ruang Lingkup Dokumentasi Menata dan mengolah informasi
Menyimpan informasi
Mencari kembali informasi
Mendistrbusikan informasi
Mengumpulkan informasi
Memutakhirkan informasi
Fungsi Panduan Mutu
Menjadi acuan dalam penerapan dan pengembangan sistem mutu
menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap konsistensi mutu hasil uji
menjadi pedoman dalam penyediaan bahan
menghindarkan pengertian ganda dan tumpang tindih
Struktur Dokumen SMM
Level I : Kebijakan Mutu / Peta Proses / Sasaran Mutu
Level II : ‘APA’, oleh ‘SIAPA’ dan
‘KAPAN’ sesuatu dilakukan
Level III : BAGAIMANA dilakukan
Level IV :
BUKTI aktifitas
Pedoman Mutu
Prosedur Sistem
Dokumen Penunjang
Contoh : - Instruksi Kerja- Ceklis- Gambar Kerja- Juknis dll.
RekamanExpl-4
Quality Manual
• Jendela/peta sistem mutu• batang tubuh sistem mutu• utk kepentingan sendiri/mendemontrasikan
pada pelanggan
ISI UMUM PM
• Company Profil• Struktur Organisasi• Kebijakan Mutu• Struktur dokumentasi mutu yang diterapkan• Gambaran sistem mutu mulai persyaratan
manajemen sampai persyaratan teknis• Referensi silang dengan prosedur mutu terkait
Profil LSP• Sejarah atau Latar belakang LSP• Jasa yang dihasilkan• Teknologi dan sumberdaya yang ada• Hasil jasa yg penting utk dikemukakan
(selling points)
Kebijakan MutuKebijakan mutu harus :
a) sesuai dengan maksud/tujuan organisasi,
b) mencakup komitmen untuk memenuhi, persyaratan dan selalu memperbaiki SMM
c) menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran mutu,
d) disampaikan ke dan difahami oleh pegawai,
e) ditinjau agar selalu sesuai dengan kebutuhan.
f)f) Tekad dan perhatian Pimpinan Puncak thd Mutu dan Tekad dan perhatian Pimpinan Puncak thd Mutu dan kepuasan pelanggankepuasan pelanggan
g)g) Sasaran Mutu --> SMART (Sasaran Mutu --> SMART (Specifik, Measurable, Specifik, Measurable, Achieveable, Realistic, Time frame)Achieveable, Realistic, Time frame)
Kerangka Prosedur1.Tujuan2. Ruang Lingkup3. Definisi4. Dokumen pendukung (Acuan)5. Lampiran6. Uraian prosedur
Prosedur Mutu• Dokumen mutu TK 2• Uraian proses/aktivitas operasional > 1
fungsi organisasi• kerahasiaan lebih besar• Utk keperluan internal
Contoh:Contoh: Prosedur pengadaanProsedur pengadaan Prosedur pelatihanProsedur pelatihan
Dokumen penunjang
Undang-undang, PP dan SK Menteri terkait,
Statuta dan Organisasi Tata Kerja (OTK),
Rencana Strategis dan Rencana Operasi,
Instruksi Kerja / Prosedur Operasi Standar,
Peraturan Internal dan Surat Keputusan atau Nota Dinas Pimpinan yang harus diacu,
SK pengangkatan (struktural & fungsional) Peraturan Akademik, Kalender Akademik dan Jadwal Perkuliahan,
Dll.Next
Dokumen Pendukung
• Dokumen Mutu Tk 3• Uraian proses lebih rinci• 1 fungsi• Lebih rahasia• Sering disebut SOP/SPO
Instruksi Instruksi KerjaKerja
R e k a m a nNotulen hasil Rapat Tinjauan Manajemen,
Daftar Riwayat pendidikan, pelatihan, ketrampilan & pengalaman seluruh pegawai,
Masukan dari peserta uji kompetensi, asesor,, dunia keja,
Bukti pemeriksaan terhadap Materi uji kompetensi,
Hasil ujian kompetensi,
Daftar Hadir Peserta Uji dan asesor,
Hasil audit internal dan hasil tindakan koreksi,
Dll. Back to slide-7
Bentuk Instruksi Kerja• Gambar-gambar• Foto-foto• Diagram alir• Contoh produk• Uraian kalimat• kombinasi
Kapan diperlukan Instruksi Kerja
Mulai
Tulis Instruksi kerja
Tidak perlu IK
Dokumentasikan sebagai
Prosedur
Identifikasi aktivitas
operasional
Tidak perlu IK
Selesai
Satu fungsi ?
Pengaruh Mutu ?
Personil terlatih ?
Tidak
YaTidak
TidakYa
Ya
Bentuk DokumenBentuk Dokumen
Nomor DokumenNomor Dokumen Judul dokumenJudul dokumen Nomor revisiNomor revisi tanggal terbittanggal terbit Nomor halamanNomor halaman Identitas LSPIdentitas LSP Kolom Penyusun, Kolom Penyusun,
peninjau dan pengesahanpeninjau dan pengesahan Status dokumenStatus dokumen
Tujuan: Untuk pengendalian
dokumen
PENULISAN PANDUAN MUTULEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PANDUAN MUTU No. bagian: PM 5.1.3
Pengendalian Dokumen dan rekaman
Halaman 1 dari 4Revisi/ Tanggal
LSP A mengendalikan semua dokumen (Panduan Mutu, Prosedur Kerja, Instruksi kerja dan dokumen pendukung yang diidentifikasi secara unik
Dokumen yang diterbitkan ditinjau dan disetujui oleh personil yang berwenang sebelum diterbitkan
Dokumen dikaji ulang secara berkala setian tahun sekali Rekaman mutu dikelola sehingga mudah didapat bila diperlukan dalam
fasilitas yang memberikan lingkungan yang sesuai untuk mencegah terjadinya kerusakan atau deteriorasi.
Waktu penyimpanan rekaman ditetapkan sesuai jenis rekaman yang ditetapkan masing-masing pada instruksi kerja ;
Dibuat oleh Diperiksa oleh Disyahkan oleh
PENULISAN PANDUAN MUTULEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PANDUAN MUTU No. bagian: PM 5.1.4
Pelayanan kepada pelanggan dan pengaduan
Halaman 1 dari 4Revisi/ Tanggal
LSP A bekerja sama dengan pelanggan untuk mengklarifikasi permintan pelanggan dan untuk memantau unjuk kerja LSP sehubungan dengan pekerjaan uji kompetensi yang dilaksanakan, dengan tetap menjaga kerahasian terhadap pelanggan lainnya.
LSP A menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan pengaduan yang diterima dari pelanggan atau pihak-pihak lain.
Rekaman semua pengaduan dan penyelidikan serta tindakan perbaikan yang dilakukan oleh LSP dipelihara
Dibuat oleh Diperiksa oleh Disyahkan oleh
PENULISAN PANDUAN MUTUPENULISAN PANDUAN MUTULEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PANDUAN MUTU No. bagian: PM 5.1.5
Pengendalian terhadap peserta yg tidak memenuhi syarat (pencegahan dan tindakan koreksi)
Halaman 1 dari 4Revisi/ Tanggal
LSP A mempunyai suatu kebijakan dan prosedur yang diterapkan bila terdapat aspek apapun dari pekerjaan pengujian kompetensi yang mereka lakukan,yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah disetujui.
Bila evaluasi menunjukkan bahwa pekerjaan pengujian kompetensi yang tidak sesuai dapat terjadi kembali,maka dilakukan kaji ulang manajemen.
Dibuat oleh Diperiksa oleh Disyahkan oleh
Formulir
• Media bukti diterapkannya Sistem Mutu• Setelah diisi disebut Rekaman (Records)
Proses Penyusunan Panduan Mutu
Pembentukan tim penyusun
Penetapan format yang dipakai
Penetapan bentuk fisik dan daftar isi
Penjadwalan penyelesaian
Penulisan unsur-unsur dalam panduan mutu
Penyusunan panduan mutu
Rapat tim penyusun dan staf kunci membahas draft panduan mutu
Pengesahan/persetujuan manajer eksekutif/pimpinan puncak