PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI JAWA BARAT

Dr. Ir. H Dadang Mohamad Masoem, MSCE.Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jawa Barat

Dalam Acara : Seminar Nasional Teknik, Komputer dan Rekayasa (SAINTIKS) 2017, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Univetsitas Komputer Indonesia.

STRUKTUR PAPARAN

Sumber Data: Bank Indonesia, 2017

INDONESIA DAN JAWA BARAT

PERAN DINAS PMPTSP

PERAN SISTEM INFORMASI DALAM PMPTSP

Sumber Data: Bank Indonesia, 2017

INDONESIA DAN JAWA BARAT

GLOBALCOMPETITIVENESS INDEX RANGKINGS

Rank Country Score

1 Switzerland 5.86

2 United States 5.85

3 Singapore 5.71

4 Netherlands 5.66

5 Germany 5.65

6 Hongkong SAR 5.53

7 Sweden 5.52

8 United Kingdom 5.51

9 Japan 5.49

10 Finland 5.49

11 Norway 5.40

12 Denmark 5.39

13 New Zealand 5.37

Indonesia ranked 36 in 2017–2018

Rank Country Score

14 Canada 5.35

15 Taiwan, China 5.33

16 Israel 5.31

17 United Arab Emirates 5.30

18 Austria 5.25

19 Luxembourg 5.23

20 Belgium 5.23

21 Australia 5.19

22 France 5.18

23 Malaysia 5.17

24 Ireland 5.16

25 Qatar 5.11

26 Korea, Rep 5.07

Rank Country Score

27 China 5.00

28 Iceland 4.99

29 Estonia 4.85

30 Saudi Arabia 4.83

31 Czech republic 4.77

32 Thailand 4.72

33 Chile 4.71

34 Spain 4.70

35 Azerbaijan 4.69

36 Indonesia 4.68

137 Yemen 2.87

World Economic Forum, 2017

KEMUDAHAN BERBISNIS DI INDONESIA

2015

106

2016

97

2017

72

Peningkatan sebesar 34 Peringkat

World Bank, 2017

JAWA BARATIndonesia

In The World

Luas Wilayah 35.377,76 km²

Koordinast: 6o45’S 107o30’E

Dataran Rendah, Gunung dan Laut

Populasi : 46.709.569 jiwa (2016)

Kepadatan: 1.256 jiwa/ km2.

Jenis Kelamin : 50,70 % Laki-laki, 49,30%Perempuan

Ibu Kota : BANDUNG

18 Kabupaten dan 9 Kota

West JavaIn Indonesia

6

JAWA BARATPROFIL

Sumber Data: Bank Indonesia, 2017

ADJACENT

ADJACENT

ADJACENT TO

5 Top InvestorBerdasarkan Investasi (USD)

JAWA BARATPENANAMAN MODAL DI JAWA BARAT

Japan

Singapore

Hongkong

South KoreaNetherland

-

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

I II III IV I II III IV

2015 2016

Jawa BaratRealisasi Investasi (USD)

Total Investasi 2015

USD 9,068,429,315

Total Investasi 2016

USD 10,674,976,280

Sumber Data: Dinas PMPTSP Prov. Jabar, 2017

JAWA BARATPENANAMAN MODAL DI JAWA BARAT

Peringkat Realisasi Investasi

Kabkot Investasi Rasio

1Kab. Bekasi

56.605.906.554.42939,57

2Kab Karawang

27.348.913.426.21719,12

3Kab Bogor

16.334.331.273.57311,42

4Kota Bekasi

8.663.566.310.5966,06

5Kota Bandung

7.240.702.070.5185,06

Sektor yang Diminati

Sektor Investasi Rasio

1Perdagangan & reparasi 39.106.216.912.25

227,34

2Industri kendaraan bermotor & alat transportasi

30.704.199.892.390

21,46

3Industri Logam, Mesin &Elektronika

12.376.350.524.670

8,65

4Industri makanan 11.686.284.747.41

58,17

5Perumahan, kawasan industtri& perkantoran

11.018.772.643.537

7,70

Sektor Investasi Rasio

1Perdagangan & reparasi 39.106.216.912.25

227,34

2Industri kendaraan bermotor & alat transportasi

30.704.199.892.390

21,46

3Industri Logam, Mesin &Elektronika

12.376.350.524.670

8,65

4Industri makanan 11.686.284.747.41

58,17

5Perumahan, kawasan industtri& perkantoran

11.018.772.643.537

7,70

Peringkat Jumlah Proyek Peringkat Penyerapan Tenaga Kerja

Kabkot Jumlah Rasio

1Kab. Bekasi 183.407 38,23

2Kab . Bogor 51.634 10,76

3Kab . Karawang 45.056 9,39

4Kota Bekasi 23.315 4,86

5Kab. Subang 21.874 4,56

Sumber Data: Dinas PMPTSP Prov. Jabar, 2017

PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(DINAS PM-PTSP)

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINANDI JAWA BARAT

Kelembagaan

• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

• Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Operasional

• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PelayananPerizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat

• Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (232 Jenis Izin dan Non-Izin);

TUGAS POKOK

• Pengembangan iklim penanaman modal,

• Promosi penanaman modal,

• Pelayanan penanaman modal,

• Pengendalian pelaksanaan penanaman modal,

• Data dan sistem informasi penanaman modal, serta

• Pelayanan terpadu satu pintu

FUNGSI• penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang

menjadi kewenangan Provinsi;

• penyelenggaraan pengelolaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;

• penyelenggaraan administrasi Dinas;

• penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

• penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSP

OUTPUT PTSP

PTSP

232 Jenis Perizinan

> 30.000 dokumen

21 Perangkat

Daerah

24

Urusan Perizinan

Memerlukan Sistem Informasi Yang Terintegrasi

NO SEKTOR/SUBBIDANG IZIN NON IZIN JUMLAH

1 PERKEBUNAN 5 3 8

2 PERIKANAN 8 3 11

3 KEHUTANAN 17 9 26

4 KESEHATAN 7 21 28

5 PERHUBUNGAN 38 13 51

6 KETENAGAKERJAAN 9 9 18

7 PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 1 4 5

8 PENDIDIKAN 2 0 2

9 PETERNAKAN 4 11 15

10 KEBINAMARGAAN 2 0 2

11 PENGAIRAN 2 0 2

Berdasarkan Pergub Jawa Barat No. 31 Tahun 2016

Jumalah Jenis Perizinan Yang Dilayani

NO SEKTOR/SUBBIDANG IZIN NON IZIN JUMLAH

12 ESDM 21 3 24

13 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3 2 5

14 PENANAMAN MODAL 4 0 4

15 PENATAAN RUANG 1 4 5

16 LINGKUNGAN HIDUP 3 1 4

17 PERTANAHAN 1 1 2

18 SOSIAL 1 2 3

19 KOPERASI DAN UMKM 2 0 2

20 PERTANIAN 2 0 2

21 KEPARIWISATAAN & KEBUDAYAAN 6 5 11

JUMLAH 140 92 232Berdasarkan Pergub Jawa Barat No. 31 Tahun 2016

PERAN SISTEM INFORMASI DALAM PMPTSP

Latar Belakang Pemanfaatan Teknologi Informasi

• Perpres 97 thn 2014 ttg Penyelenggaraan PTSP, disebutkan bahwa pelayanan perizinan menggunakan PSE (Pelayanan Secara Elektronik)

• Pergub Jabar No 31 Thn 2016 ttg Juklak Perda Prov Jabar No 7 Thn 2010 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, disebutkan bahwa pelayanan perizinan Jabar dengan SIMPATIK

• Membutuhkan aplikasi berbasis WEB karena memiliki layanan gerai di kota Bogor, Cirebon dan Garut serta layanan mobil keliling (SMS atau Site Mobile Service)

• Transparansi pelayanan perizinan kepada masyarakat

• Kemenkominfo menyediakan model aplikasi perizinan SICANTIK (Aplikasi Cerdas Pelayanan Perizinan Untuk Publik) berbasis web dan Open Source yang diimplementasikan BPPT saat itu sebelum menjadi Dinas PMPTSP.

Tahapan Implementasi SIMPATIK

OPERASIONALISASI DAN PERUBAHAN NAMA SICANTIK MENJADI SIMPATIK (SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN UNTUK PUBLIK) – JANUARI 2014

UJICOBA LAYANAN MULAI DARI GERAI – OKTOBER 2013

USER ACCEPTANCE TEST/REVISI SICANTIK DI KEMENKOMINFO - SEPTEMBER 2013

INSTALASI SERVER DI DINAS KOMINFO JABAR – JULI 2013

CUSTOM PERIZINAN SICANTIK SESUAI KEWENANGAN PROVINSI – MEI 2013

PELATIHAN ToT UNTUK TENAGA IT DI KEMENKOMINFO – APRIL 2013

BIMBINGAN TEKNIS SICANTIK UNTUK PEGAWAI – MARET 2013

SOSIALISASI SICANTIK DI KEMENKOMINFO – PEBRUARI 2013

Fitur SIMPATIK

• PEMOHON DAPAT MENGECEK DAFTAR IZIN, PERSYARATAN, DAN DURASI

DAFTAR PERIZINAN DAN PERSYARATAN

• PEMOHON DAPAT MENDAFTAR PERIZINAN SECARA ONLINE TANPA JARAK, TANPA TATAP MUKA DAN TANPA BATASAN WAKTUPENDAFTARAN ONLINE

• PEMOHON DAPAT MEMANTAU SAMPAI SEJAUH MANA PROSES PERMOHONAN IZINNYA MELALUI CEK STATUS IZIN e-TRACKING STATUS IZIN

• PEMOHON DAPAT MENGADUKAN PERMASALAHAN SECARA ONLINE YANG TERINTEGRASI DENGAN APLIKASI PENGADUAN ONLINE

• APLIKASI TIDAK BERBAYAR DAN DAPAT DIREPLIKASI KEPADA INSTASI PMPTSP SESUAI KEBUTUHANOPEN SOURCE PROGRAM

IMPLEMENTASI INOVASI SIMPATIK

SEMULA INOVASI SIMPATIK HASIL

PendaftaranAntrian di loket gerai layanan

Informasi dan Pengecekan Proses Perizinan Pemohon harus berkonsultasi dengan petugas layanan

PengaduanPenyelesaian permasalahan perizinan tidak transparan

Pengelolaan data arsipArsip dikelola manual dan tidak terstruktur

Pendaftaran OnlinePendaftaran perizinan secara online (kecuali perizinan yang berkaitan dengan Tata Ruang masih manual)

Informasi dan e-TrackingInformasi dan cek status proses perizinan dapat diakses melalui website dan handphone

Pengaduan OnlinePenyelesaian permasalahan perizinan secara online dan transparan

Arsip DigitalPengelolaan data arsip digital dan kemudahan pencarian data

Pendaftaran lebih mudah, tanpa jarak, tanpa tatap muka dan dilakukan dari mana saja secara online.

Informasi persyaratan Izin dan Cek Status Izin lebih mudah diakses melalui website dengan notifikasi SMS dan email

Penyelesaian permasalahan pengaduan masyarakat secara transparan sebagai pengendalian perizinan

Pengelolaan data arsip lebih terstruktur sehingga memudahkan evaluasi dan pelaporan

WORKSHOP OLEH KPK

Workshop KPK – Prov. Jawa Barat yangditindaklanjuti dengan MoU dengan Gubernurdari 17 Provinsi pada tanggal 25 Nopember2016, terdiri dari

1. Prov. Sumatera Utara2. Prov. Bengkulu3. Prov. NTT4. Prov. Papua5. Prov. Sulawesi Tengah6. Prov. Banten7. Prov. Maluku Utara8. Prov. Kalimantan Selatan9. Prov. Sumatera Barat10. Pemerintah Aceh11. Prov. Riau 12. Prov. Papua Barat13. Prov. Lampung14. Prov. Kalimantan Timur15. Prov. Sulawesi Selatan16. Prov. Jawa Tengah17. Prov. Jawa Timur

Workshop KPK – Provinsi Jawa Barat

1• Workshop e-SAMSAT, TPP dan SIMPATIK di Hotel Best Western Premier Le Grande Bandung diikuti peserta

dari 17 Pemerintah Provinsi

2• Workshop Batch 1 tanggal 23-25 Nopember 2016 diikuti oleh Pemprov. Sumatera Utara, Riau, Banten, Aceh,

Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung

3• Workshop Batch 2 tanggal 29 Nopember-1 Desember 2016 diikuti oleh Pemprov. Jawa Tengah, Jawa Timur,

NTT, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan

4

• Tanggal 25 Nopember 2016 ditandatangani Nota Kesepahaman antara KPK, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur dari 17 Provinsi mengenai percepatan implementasi e-government dari tiga aplikasi inovasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Replikasi SIMPATIK oleh 10 Provinsi dengan Nama Baru • PADA AKHIR DESEMBER 2016 DINAS PMPTSP PROV. SUMATERA UTARA MEREPLIKASI DENGAN NAMA

SIMPEL PATEN (SISTEM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU EFEKTIF DAN EFISIEN)REPLIKASI PROVINSI SUMATERA UTARA

• PADA AKHIR JANUARI 2017 DINAS PMPTSP PROV . BENGKULU BERHASIL MEREPLIKASI DENGAN NAMA SIPANSE (SISTEM INFORMASI PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK)REPLIKASI PROVINSI BENGKULU

• PADA PERTENGAHAN PEBRUARI 2017 DINAS PMPTSP PROV. NTT BERHASIL MEREPLIKASI DENGAN NAMA SPESIAL (SISTEM PELAYANAN BERBASIS APLIKASI)REPLIKASI PROVINSI NTT

• PADA AWAL MARET 2017 DINAS PMPTSP PROV. PAPUA BERHASIL MEREPLIKASI DENGAN NAMA BARU PPO (PAPUA PERIZINAN ONLINE)REPLIKASI PROVINSI PAPUA

• PADA PERTENGAHAN APRIL 2017 DINAS PMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH MEREPLIKASI DENGAN NAMA E-SIIDAT (ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI INVESTASI DAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU)

REPLIKASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

• PADA PERTENGAHAN JUNI 2017 DINAS PMPTSP PROVINSI BANTEN MEREPLIKASI DENGAN NAMA SIPEKA (SISTEM PELAYANAN PERIZINAN ELEKTRONIK TERBUKA)REPLIKASI PROVINSI BANTEN

• PADA PERTENGAHAN BULAN JULI 2017 DINAS PMPTSP PROVINSI MALUKU UTARA MEREPLIKASI DENGAN NAMA SISUPERDOKO (SISTEM SEMUA LAYANAN PERIZINAN DAN DOKUMEN ONLINE)REPLIKASI PROVINSI MALUKU UTARA

• PADA AKHIR BULAN JULI 2017 DINAS PMPTSP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MEREPLIKASI DENGAN NAMA SIMAPAN (SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI PERIZINAN ONLINE)REPLIKASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

• PADA AKHIR BULAN AGUSTUS 2017 DINAS PMPTSP PROVINSI SUMATERA BARAT MEREPLIKASI DENGAN NAMA SIP SAKATO (SISTEM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIK)REPLIKASI PROVINSI SUMATERA BARAT

• PADA AKHIR BULAN OKTOEBER 2017 DINAS PMPTSP PEMERINTAH ACEH MEREPLIKASI DENGAN NAMASAPA (SISTEM APLIKASI PERIZINAN ACEH)REPLIKASI PEMERINTAH ACEH

Kebutuhan Replikasi SIMPATIK

HARDWARE - JARINGAN LOCAL AREA NETWORK (LAN) DAN INTERNET- SERVER MILIK SENDIRI (DISKOMINFO) ATAU SEWA HOSTING DILUAR- KOMPUTER DAN PRINTER

SOFTWARE - SISTEM OPERASI SERVER LINUX ATAU WINDOWS SERVER- DATABASE MYSQL DAN PHP VERSI 5- OPEN OFFICE DOCUMENT

BRAINWARE- TENAGA PROGRAMMER UNTUK MENJADI ADMINISTRATOR- TENAGA OPERATOR APLIKASI SIMPATIK

TRANSFER KNOWLEDGE SIMPATIK- PELATIHAN TINGKAT ADMINISTRATOR UNTUK INSTALASI DAN CUSTOM- PELATIHAN TINGKAT OPERASIONAL APLIKASI SIMPATIK

KEUNGGULAN SIMPATIK

DAFTAR JENIS PERIZINANMasyarakat dapat mengecek daftar jenis perizinan, persyaratan , formulir dan durasi waktu penyelesaian

PENDAFTARAN DAN PENGADUAN PERIZINANMasyarakat dapa t mendaftar perizinan dan pengaduan secara online dengan tanpa tatap muka, tanpa jarak dan batasan waktu

E-TRACKINGMasyarakat dapat memantau proses permohonan perizinan yang diajukan secara langsung

OPEN SOURCE PROGRAMAplikasi SIMPATIK tidak berbayar dan dapat direplikasi pada instansi PMPTSP baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota

PENGEMBANGAN

DIGITAL SIGNATUREVolume penandatanganan peirizinan yang tinggi membutuhkan penandatanganan secara elektronik

GIS (GEOGRAFIC INFORMATION SYSTEM)Aplikasi SIMPATIK dikembangkan dengan pemetaan data lokasi sebaran perizinan di Jawa Barat

SUCCESS STORY SIMPATIK

Workshop Aplikasi SIMPATIK oleh KPK dan Pemprov Jawa Barat dengan 17 Pemerintah Provinsi

20172013 20162014

WORKSHOP KPK

Replikasi kepada instansi Dinas PMPTSP pada 17 Provinsi Peserta Workshop KPK

REPLIKASI

- Diklat ToT dan UAT di Kemenkominfo

- Istalasi Server SIMPATIK

- Ujicoba dan Diklat Internal

INOVASI

Operasionalisasi dan Pengembangan Aplikasi secara bertahap dan berkelanjutan

IMPLEMENTASI

SIMPATIK DIJADIKAN MODEL REPLIKASI APLIKASI PTSP OLEH KPK KARENA BERBASIS OPEN SOURCE YANG

MUDAH DAN CEPAT DIIMPLEMENTASIKAN

Terima Kasih

http://dpmptsp.jabarprov.go.id