Pembagian Kewenangan (Dirjen Sumber Daya Air, 2003)

Pembagian Kewenangan (Dirjen Sumber Daya Air, 2003)

No. Kegiatan Utama

Tugas Umum

Pemerintahan

Pusat Provinsi Kabupaten

A. PENGATURAN

1 Legalisasi Penetapan perundang-undangan

nasional dalam kegiatan:

konservasi sumber daya ai,

pendayagunaan sumber daya air,

pengendalian daya rusak air,

system informasi sumber daya air

dan pemberdayaan masyarakat

Penetapan peraturan daerah provinsi

dalam kegiatan-kegiatan: konservasi

sumber daya air, pendayagunaan

sumber daya air, pengendalian daya

rusak air, sistem informasi sumber

daya air dan pemberdayaan

masyarakat

Penetapan peraturan daerah

kabupaten/kota dalam kegiatan-

kegiatan: konservasi sumber daya

air, pendayagunaan sumber daya

air, pengendalian daya rusak air,

sistem informasi sumber daya air


2 Kebijakan dan

Strategi

Penetapan kebijakan dan strategi

nasional dalam kegiatan-kegiatan:

konservasi sumber daya air,


pengendalian daya rusak air, sistem

informasi sumber daya air dan

pemberdayaan masyarakat


daerah provinsi dalam kegiatan-

kegiatan: konservasi sumber daya air,












3 Rencana Makro Penyusunan rencana makro Penyusunan rencana makro provinsi Penyusunan rencana makro

nasional (penentuan prioritas dan

pengaturan) dalam kegiatan-






(penentuan prioritas dan pengaturan)

dalam kegiatan-kegiatan: konservasi





masyarakat

kabupaten/kota (penentuan

prioritas dan pengaturan) dalam

kegiatan-kegiatan: konservasi


sumber daya air, pengendalian

daya rusak air, sistem informasi

sumber daya air dan


4 Program Anggaran Penyusunan pedoman program

dan anggaran nasional dalam





sumber daya air dan


Penyusunan pedoman program dan

anggaran daerah provinsi dalam






masyarakat

Penyusunan pedoman program

dan anggaran daerah


kegiatan: konservasi sumber

daya air, pendayagunaan sumber

daya air, pengendalian daya

rusak air, sistem informasi

sumber daya air dan


Pengaturan bagian daerah ari

penerimaan iuran air dan iuran

pembuangan air limbah

Penyediaan anggaran yang tidak

mampu dilaksnakan kabupaten/kota

setelah ada pernyataan dari

kabupaten/kota yang bersangkutan

Pengaturan dana block grant dan

subsidi daerah

5 Standarisasi Penetapan standart nasional

program, sarana dan prasarana

untuk perlindungan (konservasi),

pengembangan,

pemanfaatan.pengelolaan air dan

sumber air serta pengendalian daya

rusak air

Penetapan standart pengelolaan air

dan sumber air lintas kabupaten/kota

Penetapan dan pengaturan

standarisasi nasional untuk jas

konstruksi dan konsultasi untuk

pembangunan air dan sumber air

Penetapan standart pelayanan minimal

di bidang air dan sumber air yang

wajib dilaksanakan oleh

kabupaten/kota

Pembinaan pedoman tatalaksana

dan standart teknis dalam kegiatan-






6 Koordinasi Penetapan mekanisme dan

pelaksanaan koordinasi nasional

Penetapan mekanisme dan

pelaksanaan koordinasi daerah

Penetapan mekanisme dan

pelaksanaan koordinasi daerah

dalam kegiatan-kegiatan:






provinsi dalam kegiatan-kegiatan:












7 Pembinaan dan

Pemberdayaan

Pemberdayaan SDM meliputi

aparatur masyarakat termasuk mitra

kerja melalui bimbingan pelatihan.

Penyuluhan, arahan, supervise,

kualifikasi, dan sertifikasi

Alokasi SDM dan peberdayaan SDM

yang meliputi aparatur, masyarakat,

dan mitra kerja

Alokasi SDM dan peberdayaan

SDM yang meliputi aparatur,

masyarakat, dan mitra kerja

Pemberdayaan kelembagaan

pengembangan jasa konstruksi

nasional

Pelatihan bidang tertentu dalam

kegiatan-kegiatan: konservasi sumber

daya air, pendayagunaan sumber daya


sistem informasi sumber daya air dan


Pelatihan bidang tertentu dalam





sumber daya air dan


Pengaturan, pembinaan,

pemberdayaan, dan pengawasan

urusan irigasi, pengelolaan sungai,

waduk, situ, dan embung,

reklamasi rawa dan pantai

kabupaten/kota dan desa

8 Pembinaan

Kelembagaan

Pengawasan dan fasilitasi

penyelenggaraan otonomi daerah

untuk urusan bidang pengairan

Pemberdayaan lembaga pengelola air

dan sumber air lintas kabupaten/kota

Pemberdayaan lembaga pengelola

air dan sumber air dalam satu

kabupaten/kota

Perijinan usaha jasa konstruksi Perijinan usaha jasa konstruksi Perijinan usaha jasa konstruksi

System Pembinaan Gabungan P3A

dan P3A

System Pembinaan Gabungan P3A

dan P3A

System Pembinaan Gabungan

P3A dan P3A

9 Penyuluhan Sistem Diklat dan pendidikan non

formal nasional di bidang SDA

Sistem Diklat dan pendidikan non

formal daerah di bidang SDA

Sistem Diklat dan pendidikan non

formal nasional di bidang SDA

B. PELAYANAN

10 Data dan informasi

Publik

Pengembangan jaringan telematika

untuk system informasi dan data

hidrologi air dan sumber air

nasional

Pengembangan jaringan telematika

untuk system informasi dan data

hidrologi air dan sumber air daerah

provinsi

Pengembangan jaringan

telematika untuk system informasi

dan data hidrologi air dan sumber

air darah kabupaten/kota

Menyelenggarakan penelitian dan

penyelidikan air dan sumber air

11 Hak Guna Air dan

Perijinan

Kebijakan nasional pelayanan

masyarakat termasuk perijinan

dan pendayagunaan sumber daya

air wilayah sungai lintas Negara,

lintas provinsi dan strategis

Pemberian ijin pendayagunaan

sumber daya air wilayah sungai

lintas kabupaten/kota

Perijinan perubahan dan atau

pembongkaran jaringan irigasi

Pemberian ijin pendayagunaan

sumber daya air wilayah sungai




nasional



dengan luas Daerah Irigasi

>3000ha dan bangunan

perlengkapnya

dengan luas Daerah Irigasi 1000 –

3000ha dan bangunan

perlengkapnya

dengan luas Daerah Irigasi

<1000ha dan bangunan

perlengkapnya

System perijinan dan hak guna air Penetapan dan pelaksanaan

pemberian hak guna air pada

pengelolaan air dan sumber air lintas

kabupaten/kota dengan kesepakatan

kabupaten/kota

Perijinan mendirikan,

mengubah, membongkar, yang

berada di dalam, di dalam

maupun yang melintasi saluran

irigasi

Penyelenggaraan dan pemberian

ijinpengelolaan sumber daya air

lintas provinsi

Penetapan dan pelaksanaan

pemberian hak guna air pada

pengelolaan sumber daya air lintas

kabupaten/kota

Penetapan persyaratan

pemberian ijin yang terkait

dengan sumber daya air WS

dalam kabupaten/kota

Pemberian ijin untuk

membangun, memenfaatkan,

mengadakan perubahan dan atau

perubahan dan atau

pembongkaran bangunan yang

berada di dalam WS dalam

kabupaten/kota

Pemberian ijin perbaikan

infrastruktur keairan di dalam

WS dalam kabupaten/kota

Rekomendasi pemberian ijin

penambangan bahan galian

golongan C di sungai, danau,

waduk, situ dan embung

Penetapan persyaratan

pemberian ijin reklamasi rawa

dan reklamasi pantai

Pengusahaan/

Korporatisasi

Pembinaan BUMN/korporatisasi

air dan sumber air lintas provinsi

Pembinaan BUMD/korporatisasi

WS

Pembinaan BUMD/korporatisasi

WS dalam kabupaten/kota

Kebijakan dan sistem

korporatisasi air dan sumber

air/wilayah sungai

Kebijkaan dan sistem operasi dan

pemeliharaan prasarana dan sarana

pengairan

Penyediaan dukungan/bantuan untuk

operasi dan pemeliharaan jaringan

pengairan lintas kabupaten/kota

Pelaksanaan operasi dan

pemeliharaan jaringan irigasi

dan drainasi air sungai, danau,

waduk, situ, dan embung serta

jaringan reklamasi rawa

Penyusunan rencana penyediaan

airsungai irigasi lintas

kabupaten/kota

Irigasi:

Penyusunan dan penetapan air

irigasi

Penyediaan air irigasi

berdasarkan perencanaan yang

telah ditetapkan

Penetapan masa irigasi untuk

setiap daerah irigasi dalam

rangka pembagian dan

pemberian air secara tepat guna

Penetapan prioritas air irigasi

sesuai dengan situasi dan kondisi

setempat

Pengendalian kualitas air irigasi

dan buangan air irigasi

Penyediaan dukungan/bantuan

dalam rangka pengembangan

dan OdanP jaringan irigasi desa

Penyerahan kewenangan

pengelolaan jaringan irigasi dan

reklamasi rawa kepada

masyarakat/kelompok pengelola

secara demokratis

Penanggulangan bencana alam

yang berpengaruh pada jaringan

irigasi kabupaten/kota dan atau

desa

Sungai, danau, waduk, situ, dan

embung

Penetapan prioritas dan rencana

penyediaan/penggunaan air pada

air sungai, danau, waduk, situ,

dan embung

Perlindungan (konservasi)

kualitas air

Pengendalian pencemaran air

Penyerahan kewenangan

jaringan irigasi kepada

masyarakat/kelompok pengelola

secara demokratis

Pengndalian banjir/daya rusak

air

Penanggulangan kekeringan

Penanggulangan bencana alam

yang berpengaruh pada sungai,

danau, waduk, situ dan embung

beserta prasarana dan sarananya

C. PENGAWASAN

&

PENGENDALI

AN

14 Konstruksi Penetapan standar, kriteria dan

pedoman untuk monitoring

evaluasi kinerja konstruksi

prasarana dan sarana pengairan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

kinerja konstruksi prasarana dan

sarana pengairan daerah provinsi

Pelaksanaan monitoring dan

evaluasi kinerja konstruksi

prasarana dan sarana pengairan

daerah kabupaten/kota

15 Fungsi Penetapan standar, kriteria dan


evaluasi kinerja fungsi prasarana

dan sarana pengairan

Penetapan standar, kriteria dan

pedoman untuk monitoring evaluasi

kinerja fungsi prasarana dan sarana

pengairan daerah provinsi



evaluasi kinerja fungsi prasarana

dan sarana pengairan daerah

kabupaten/kota

16 Manfaat Penetapan standar, kriteria dan


evaluasi kinerja manfaat prasarana


pedoman untuk monitoring evaluasi

kinerja manfaat prasarana dan sarana



evaluasi kinerja manfaat prasarana

dan sarana pengairan pengairan daerah provinsi dan sarana pengairan daerah

kabupeten/kota

17 Lingkungan air dan

sumber air

Kebijakan konservasi pengaturan

dan pengendalian air dan daerah

tangkapa air DAS lintas provinsi

Penyelenggaraan konservasi

pengaturan dan pegendalian

konservasi air dan daerah tangkapan

air DAS lintas provinsi dan lintas

kabupaten/kota

Penyelenggaraan pengaturan dan

pegendalian konservasi air dan

daerah tangkapan air DAS dalam

kabupaten/kota

D. TUGAS

PEMBANGUN

AN SURVAI &

INVESTIGASI

DAN DESSAIN

18 Survai dan

Investigasi

Penetapan standar, kriteria, dan

pedoman survai dan investigasi

irigasi, jaringan irigasi, bendungan,

dan prasarana pengairan lainnya

Pelaksanaan survey dan investigasi

jaringan irigasi dengan luas 1000ha

s/d 3000ha dan jaringan pengairan


Pelaksanaan survei dan investigasi

jaringan irigasi dengan luas

<1000ha dan jaringan pengairan


Pelaksanaan survei dan investigasi

jaringan irigasi dengan luas

>3000ha dan jaringan pengairan

lintas provinsi/strategis nasional

19 Rencana Induk

Pengembangan

Koordinasi rencana induk

pengembangan wilayah sungai

Koordinasi/pelaksanaan rencana

induk pengembangan wilayah sungai

Pelaksanaan rencana induk

pengembangan wilayah sungai

lintas provinsi/strategis nasional lintas kabupaten/kota dan atau lintas

strategis regional


Koordinasi/pelaksanaan rencana

induk pengembangan wilayah

sungai lintas kabupaten/kota dan

atau lintas strategis regional

20 Studi

Kelayakan/Detail

Design

Studi kalayakan, detail design dan

dokumen tender: pengembangan

jaringan irigasi >3000ha; waduk

(H>15 dan V>10 juta m³); waduk

pantai; jaringan pengairan (al.

prasarana air baku, pengendalian

banjir) yang bersifat lintas Negara /

lintas provinsi/strategis nasional;

dan jaringan reklamasi rawa

>3000ha



jaringan irigasi >3000ha;

waduk/embung (H: 10-15m dan V:

0,15-10 juta m³); waduk pantai;

jaringan pengairan (al. prasarana air

baku, pengendalian banjir) yang

bersifat lintas kabupaten/kota; dan

jaringan reklamasi rawa 1000ha s/d

3000ha



jaringan irigasi <1000ha;

waduk/embung (H: <10m dan V:

<0,15 m³); waduk pantai; jaringan

pengairan (al. prasarana air baku,

pengendalian banjir) yang bersifat

lintas kabupaten/kota; dan

jaringan reklamasi rawa >3000ha

E. AMDAL

21 Studi AMDAL: pengembangan

jaringan irigasi >3000ha; waduk

(H>15 dan V>10 juta m³); waduk



Studi AMDAL: pengembangan

jaringan irigasi 1000ha s/d 3000ha;

waduk/embung (H:10-15m dan

V:0,15-10 juta m³); waduk pantai;


Studi AMDAL: pengembangan

jaringan irigasi <1000ha; waduk

(H:<10m dan V:<0,15 m³); waduk



banjir) yang bersifat lintas

negara/strategis nasional; dan

jaringan reklamasi rawa > 3000ha


bersifat lintas kabupaten/kota dan

jaringan reklamasi rawa 1000 s/d

3000ha

banjir) yang bersifat lintas

kabupaten/kota dan jaringan

reklamasi rawa <1000ha

F. KONSTRUKSI

22 Pembebasan Tanah Penetapan standart, kriteria dan

pedoman pembebasan tanah untuk

sarana dan prasarana pengairan.

Pelaksanaan pembebasan tanah untuk

sarana dan prasarana pengairan yang

bersifat lintas provinsi dan lintas

kabupaten

Pelaksanaan pembebasan tanah

untuk sarana dan prasarana

pengairan yang bersifat dalam satu

kabupaten

23 Pembangunan Pelaksanaan pembangunan

jaringan irigasi (bendung dan

saluran) dengan luas lebih besar

3000ha

Pelaksanaan pembangunan jaringan

irigasi (bendung dan saluran) dengan

luas 1000ha s/d 3000ha

Pelaksanaan pembangunan

jaringan irigasi (bendung dan

saluran) dengan luas dibawah

1000ha


waduk (H>15 dan V>10 juta m³);

waduk pantai; jaringan pengairan

(al. prasarana air baku,

pengendalian banjir) yang

bersifat lintas Negara/strategis

nasional; dan jaringan reklamasi

rawa >3000ha


waduk/embung (H:10-15m dan

V:0,15-10 juta m³); waduk pantai;



bersifat lintas kabupaten/kota; dan

jaringan reklamasi rawa 1000ha s/d

3000ha


waduk/embung (H:<10m dan

V:0,15m³); waduk pantai;

jaringan pengairan (al. prasarana

air baku, pengendalian banjir)

yang bersifat lintas

kabupaten/kota; dan jaringan

reklamasi rawa <1000ha

Documents

Pembagian Kewenangan (Dirjen Sumber Daya Air, 2003)