Oleh:Sri Wahyuni

Pascasarjana Unand

Latar Belakang adanya PELKeragaman kondisi dan kemajuan daerah, bentang

Indonesia yang luas, serta pelaksanaan pembangunan yg top down dan seragam/ sama= akibatnya tidak efektif.

Keterbatasan pemerintah pusat dalam kendali sumberdaya

Akibat desentralisasi dan otonomi daerah tahun 2001, wewenang antara pemerintah pusat dan daerah terbagi dalam:

Pemerintah pusat = pertahanan, keamanan,politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional, agama,yustisi

Pemerintah daerah= pertanian perkebunan, perikanan,pertambangan.industri, pariwisata dan lainnya.

Konsep pusat-pusat pertumbuhan (growth poles) yang menutup peluang pengembangan potensi ekonomi lokal, sehingga usaha-usaha kecil di daerah pinggiran tidak diperhatikan

Oleh karena itu diperlukan pembangunan yang tidak seragam dan memperhatikan kekhasan lokal, perlu PEL = strategi dalam rangka desentralisasi ekonomi.

Pengertian PEL PEL merupakan bagian dari pembangunan

daerah,fokus pada pembangunan daerah yang memperhatikan kekhasan,keberagaman, keunggulan dan potensi daerah

Menurut World Bank = PEL sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.

Menurut Blakely and Bradshaw = PEL adalah proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan

Menurut. A. H. J. Helming = PEL adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

International Labour Organization (ILO) = PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya local dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.

Menurut Himawan Hariyoga = PEL adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.

“LED is the process by which actors within cities/districts (public, business and civil society partners) work collectively to enhance the quality of life by creating better conditions for economic growth, employment generation and assist local government to provide better services to its residents.” (LGSP-USAID)

("LED adalah proses dimana aktor/pelaku di kota / kabupaten (publik, mitra bisnis dan masyarakat sipil) bekerja secara kolektif/bersama untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan membantu pemerintah daerah untuk menyediakan layanan yang lebih baik bagi para penghuninya “)

PEL pada hakekatnya merupakan proses kemitraan antara pemerintah daerah dengan para stakeholders termasuk sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah dan menciptakan pekerjaan baru.

Ciri utama pengembangan ekonomi lokal adalah pada titik beratnya pada kebijakan “endogenous development" mendayagunakan potensi sumber daya manusia, institutional dan fisik setempat. Orientasi ini mengarahkan kepada fokus dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi. (Blakely, 1989).

Definisi PEL fokuskan pada:

1. Peningkatan kandungan lokal2. Pelibatan stakeholders secara substansial dalam

suatu kemitraan strategis3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi4. Pembangunan berkeberlanjutan5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian

besar masyarakat lokal6. Pengembangan usaha kecil dan menengah 7. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara

inklusif 8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas

sumber daya manusia9. Pengurangan kesenjangan antar golongan

masyarakat, antar sektor dan antar daerah10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan

ekonomi terhadap lingkungan.

Dimensi atau batasan PEL(1) Pengertian lokal yang terdapat dalam definisi PEL tidak

merujuk pada batasan wilayah administratif tetapi lebih pada peningkatan kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal.

(2) PEL sebagai inisiatif daerah yang dilakukan secara partisipatif.

(3) PEL menekankan pada pendekatan pengembangan bisnis, bukan pada pendekatan bantuan sosial yang bersifat karikatif.

(4) PEL bukan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara langsung.

(5) PEL diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, pewilayahan komoditas, tata ruang, atau regionalisasi ekonomi.

Tujuan dan Sasaran PEL1.Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi

lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif.

2.Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder secara sinergis.

3.Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal.

4.Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan.

5.Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB.

6.Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan.

7.Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah.

8.Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

HEKSAGONAL PEL

Faktor

Lokasi

Proses Manajemen

TataKepemerintahan

Pengembangan Ekonomi Wilayah

Berkelanjutan

Kesinergian danFokus Kebijakan

Kelompok Sasaran

Pembangunan Berkelanjutan

Kelompok Sasaran:Investor luar = Peraturan ttg kemudahan investasi, informasi

prospek bisnis, kapasitas berusaha dan hukum, keamanan, kampanye, pusat pelayanan investasi

Pelaku Usaha Lokal= Modal, promosi, peningkatan teknologi, manajemen & kelembagaan

Pelaku Usaha Baru = Pelatihan kewirausahaan, pendampingan & monitoring, insentif, kecepatan ijin

Faktor Lokasi:Faktor lokasi terukur = Akses ke dan dari lokasi, akses ke

pelabuhan laut dan udara, sarana transportasi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur energi, ketersediaan air bersih, tenaga kerja trampil,Jml Lembaga Keuangan lokal,

Faktor lokasi tdk terukur untuk dunia usaha = peluang kerjasama, Lembaga Penelitian

Faktor lokasi tidak terukur individual = Kualitas: pemukiman, lingkungan, fasilitas pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, fasos & fasum, etos kerja SDM

Keterkaitan dan Fokus KebijakanPerluasan Ekonomi = Kebijakan: investasi, promosi,

persaingan usaha, peran Perusahaan Daerah, jaringan usaha, informasi tenaga kerja, pengembangan keahlian

Pemberdayaan Masy. & Pengembangan Komunitas = Kebijakan: Pemberdayaan Masyarakat berbasis kemitraan swasta, pengurangan kemiskinan

Pembangunan Wilayah = Kebijakan: kwsn ind, pusat pertumbuhan, pengemb. Komunitas, kerjasama antar daerah, tata ruang PEL, jaringan usaha antar sentra, sistem industri berkelanjutan

Pembangunan BerkelanjutanEkonomi=Pengembangan Industri pendukung,

perusahaan dgn Business Plan, perusahaan dgn inovasiSosial= Kontribusi thd kesejahteraan, PEL &

adat/kelembagaan lokalLingkungan = Penerapan amdal, daur ulang, kebijakan

Konservasi Sumber Daya Alam

Tata KepemerintahanKemitraan Pemerintah & dunia usaha= Kemitraan:

infrastruktur,promosi & perdagangan, pembiayaanReformasi Sektor Publik= Reformasi: sistem insentif,

restrukturisasi organisasi pemerintahan, prosedur pelayanan publik

Pengembangan Organisasi= Asosiasi industri: status, peran, manfaat

Proses ManajemenDiagnosa secara partisipatif = Analisis & Pemetaan: potensi

ekonomi, daya saing, kondisi politis lokal, serta identifikasi stakeholder

Perencanaan dan Implementasi secara partisipatif = Diagnosis vs perencanaan, jumlah stakeholder, sinkronisasi (sektoral&spasial), implementasi vs perencanaan

Monev secara partisipatif = Keterlibatan stakeholder: indikator & monev, frekuensi: monev & diskusi pemecahan masalah, hasil monev vs perencanaan yg akan datang

Pembangunan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP)

PELP intinya berfokus pada lima kata kunci: Ekspor -Pemasaran – klaster - Kemitraan – Pemberdayaan.

a.Ekspor (ke luar daerah). PELP memprioritaskan untuk pengembangan kegiatan yang berorientasi ekspor ke luar daerah, karena kegiatan ini memberikan: permintaan lebih besar, pasar lebih luas, memberikan tambahan pendapatan (devisa) bagi daerah.

b.Pemasaran. Usaha Kecil dan Menengah sering mengeluh kekurangan permintaan, sementara Usaha Menengah-Besar mengeluh sering permintaan besar, tapi sulit untuk menyediakan produk dalam kuantitas, kualitas dan waktu yang diminta. Maka pendekatan PELP adalah menghubungkan produsen skala kecil dengan yang lebih besar.

c. Klaster, yaitu kelompok dari kegiatan ekonomi sejenis, dari hulu hingga hilir. Tujuannya adalah agar mata-rantai produksi-pasar (supply chain) terbina. Pengembangan cluster diprioritaskan dengan menilai: potensinya untuk diekspor ke luar daerah; luasnya efek-ganda (multipliers) dan nilai tambah, serta jumlah usaha kecil yang terlibat dalam cluster.

d. Kemitraan stakeholders. Forum kemitraan stakeholders yang terkait dengan cluster yang dipilih dibentuk, dengan keanggotaan antara lain: Produser (petani, nelayan, pengolah sekunder); pedagang, pengumpul dan grosir, dinas dan lembaga yang terkait dengan cluster di Pemda, BUMD (kalau ada), lembaga keuangan, pusat pelatihan dan penelitian, KADIN, LSMs, termasuk pembeli besar dari luar daerah.

e. Pemberdayaan forum. Dalam pemberdayaan forum kemitraan, diarahkan agar: kelompok relatif kecil, yang fokus kepada berbagi kepentingan bersama.

Adapun langkah-langkah atau tahapan dari PELP sebagai berikut:

(1) Membentuk Iklim yangKondusif; (2) Menentukan Klaster yang Berdaya Saing; (3) Membentuk Kemitraan Stakeholders;(4) Memperkuat Kemitraan;(5) Mempromosikan Klaster; (6) Mengembangkan/mereplikasi Klaster yang lain.

PEL adalah pembangunan daerah yang mandiri

1. Tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan daerah yang mandiri.

2. Masyarakat dan swasta yang pegang peranan utama, pemerintah memfasilitasi dan mendukung.

3. Terlaksananya kemitraan, jejaring antara masyarakat, swasta (pengusaha, bankir) dalam dan luar negeri merupakan faktor kunci.

Contoh Kasus PELDi Bromo= ada forum LED yang mendorong

pengembangan agribisnis dengan: a. Menyelenggarakan event agro festival

melibatkan desa-desa sekitar dan menarik turisme yang biasanya hanya lewat, langsung ke Bromo

b. Dengan dukungan pemerintah lokal mempromosikan Agro Fest – menjadi percontohan bagi desa-desa sekitar

c. Penciptaan Pasar Induk Agribisnis Kerjasama dgn perusahaan Jepang yg

membantu expor komoditi sayuran bersama petani lokal; pembentukan koperasi / kemitraan dengan swasta Luar Negeri

d. Pemda mendukung rencana utama (masterplan) yang komprehensif

SEKIAN & TERIMA KASIH