Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K)
RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL REGIONAL TIMURMAKASSAR, 9-12 MARET 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
1
PEMBANGUNAN KESEHATAN MENUJU
INDONESIA SEHAT
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA 2010 – 2035
2
BERTAMBAH• Mencapai 305 juta di
2035• Proporsi remaja besar• Proporsi lanjut usia naik
TANTANGAN • Ketahanan Pangan dan
Energi• Penyediaan lapangan
kerja.• Pergeseran pola penyakit
dan komposisi penduduk• Pelestarian Lingkungan
1971
1980
2010Usia
produktif
adalah
Kelompok
‘rentan’
MASUK PADA ERA DIGITAL DAN TEKNOLOGI
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
MDGs yang
belum tercapai
3
+
Tantangan: Agenda
Pembangunan Pasca-2015
1 Mengakhiri Kemiskinan
2Memberdayakan Anak Perempuan, Kaum Perempuan
dan Pencapaian Kesetaraan Gender
3Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Penerapan Belajar
Seumur Hidup
4 Menjamin Hidup Sehat
5Menjamin Ketahanan Pangan dan Gizi
Baik
6Menjamin Tersedianya Akses Air Bersih
dan Sanitasi
7 Membangun Ketahanan Energi Berkelanjutan
8Menciptakan Lapangan Kerja, Penghidupan
Berkelanjutan, dan Pertumbuhan Berkeadilan
9Mengelola Aset Sumber Daya Alam secara
Berkelanjutan
10Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang
baik dan efektif
11Menjamin Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan
Damai
12Menciptakan Lingkungan Global yang Kondusif
sebagai Katalisator Pembiayaan Jangka panjang
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
SITUASI KONDISI INDONESIA
4
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN BEBAN PENYAKIT
1990 –2010 DAN 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
BEBAN PENYAKIT DI INDONESIA
6
56%37%
7%
1990
Cedera Penyakit
menular
Penyakit
tidak
menular
43%
49%
8%
2000
Penyakit tidak menular
Cedera Penyakit menular
33%
58%
9%
2010
CederaPenyakit menular
Penyakit tidak menular
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TANTANGAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
• ↙ angka kematian
• ↙ angka kemiskinan
• ↙ angka kesakitan
Pencapaian MDGs danPost 2015
• ↗ akses pelayanan
• Pelayanan yang terstruktur
• Pelayanan yang efisien & efektif
ImplementasiJKN
7
Derajat kesehatan rakyat yg setinggi-tingginya
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
RAKERKESNAS WILAYAH TIMUR 10 PROVINSI Seluruh Sulawesi, Maluku, Malut, Papua & Papua Barat
• Populasi: 10 % total
penduduk Indonesia
• Penduduk tersebar di
wilayah luas, kepulauan dan
pegunungan
• Akses & informasi kurang
• Nakes belum memadai
dalam segi jumlah, distribusi
dan pendayagunaan
• Masih terdapat disparitas
akses antar provinsi
terhadap pelayanan
kesehatan
Alamat website gis : http://gis.kemkes.go.id
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
9
IPKM PROVINSI 2013
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KELOMPOK INDIKATOR
Kesehatan Balita
Kespro YankesPerilaku
KesehatanPTM
Penyakit Menular
Kesling
Sulut 0.6615 0.4836 0.3670 0.4048 0.5441 0.7572 0.5808
Sulteng 0.6015 0.3847 0.2573 0.3401 0.5618 0.7223 0.5547
Sulsel 0.6210 0.3961 0.4466 0.4018 0.5312 0.7242 0.5498
Sultra 0.5979 0.3927 0.2596 0.3967 0.6454 0.7686 0.5520
Gorontalo 0.6117 0.4750 0.3579 0.3771 0.5810 0.7514 0.4633
Sulbar 0.5781 0.3760 0.3162 0.4107 0.6703 0.7388 0.4486
Maluku 0.5770 0.3272 0.2532 0.3685 0.6617 0.7582 0.5331
Maluku Utara 0.5885 0.3760 0.2421 0.3784 0.6678 0.7995 0.4633
Papua Barat 0.5805 0.3405 0.3189 0.3849 0.6907 0.7794 0.4469
Papua 0.5667 0.3206 0.2780 0.3352 0.7095 0.6602 0.2498
NASIONAL 0,6114 0,4756 0,3808 0,3652 0,6267 0,7507 0,5430
Tantangan Kesehatan di Regional Timur
10
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
CONTOH KERUGIAN EKONOMI AKIBAT PENYAKIT
No Penyakit Perhitungan Kerugian (RP)
1 Filariasis Rata-rata prevelansi : 4,7 % Jumlah penduduk berisiko : 102.279.736
orang Jumlah penduduk terinfeksi : 4.897.148 Asumsi total kerugia per kasus
(berdasarkan UMR 2013) : 2.753.368/ tahun
Rp. 13,2 T / Tahun
2 HIV + Jumlah kasus 2012 : 591.823 Hari produkif hilang : 1,575 Jumlah hari produktif yang hilang dari
semua kasus HIV : 932.121.225 Jumlah hari tidak produktif sebenarnya :
626.484.858 Pendapatan rata rata UMR per hari (Rp) :
79.000
Rp. 51.5 T / Tahun
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
CONTOH KERUGIAN EKONOMI AKIBAT PENYAKIT
No Penyakit Perhitungan Kerugian (RP)
3 AIDS Jumlah kematian ODHA (50%) : 295.911,50
Tahun yg hilang : 35 Total tahun produktif hilang : 10.356.903 Total hari produktif hilang :
3.780.269.413 Pendapatan rata rata UMR per hari (Rp) :
79.000 Kerugian kematian akibat HIV-AIDS (Rp)
: 298.641.283.587.500
Rp. 350 T
4 Malaria Total kasus malaria yg berobat dg ACT (2012) : 417.000
Jumlah kasus malaria dimasyarakat : 1.237.389 Hari produktif yang hilang : 5 Jumlah hari produktif yang hilang : 6.186.944 Jumlah hari tidak produktif sebenarnya : 4.640.208 Pendapatan rata rata UMR per hari (Rp) : 79.000
Rp. 366 M/ Tahun
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM INDONESIA SEHAT
13
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
VISI DAN MISI PRESIDEN
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup
Manusia Indonesia
TRISAKTI:Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik;
Berkepribadian dlm budaya
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA
SEJAHTERA
PENGUATAN YANKES
PARADIGMA SEHAT JKN
3 D
IME
NS
I P
EM
BA
NG
UN
AN
: PE
MB
AN
GU
NA
N M
AN
US
IA, S
EK
TO
R
UN
GG
UL
AN
, PE
ME
RA
TA
AN
DA
N K
EW
ILA
YA
HA
N NO
RM
AP
EM
BA
NG
UN
AN
KA
BIN
ET
KE
RJA
DTPK
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
ParadigmaSehat
Program
• Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan
• Promotif - Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan
• Pemberdayaan masyarakat
PenguatanYankes
Program
• Peningkatan Aksesterutama pd FKTP
• Optimalisasi Sistem Rujukan
• Peningkatan Mutu
JKN
Program• Benefit• Sistem pembiayaan:
asuransi – azas gotong royong
• Kendali Mutu & Kendali Biaya
• Sasaran: PBI & Non PBI
Tanda kepesertaan
KIS
15
PROGRAM INDONESIA SEHAT
Penerapan pendekatan
continuum of care
Intervensi berbasis
risiko kesehatan
(health risk)
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NO INDIKATORSTATUS
AWAL
TARGET
2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 346 (2010) 306
b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013) 24,0
c. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (persen) 19,6 (2013) 17,0
d. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) (persen)
32,9 (2013) 28,0
2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245
b. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,50
c. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria 212 (2013) 300
d. Tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4
e. Prevalensi obesitas penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4 (2013) 15,4
f. Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun 7,2 (2013) 5,4
PEMBANGUNAN KESEHATAN
2015-2019
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NO INDIKATORSTATUS
AWAL
TARGET
2019
3 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas
yang tersertifikasi akreditasi
0 (2014) 5.600
b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD
yang tersertifikasi akreditasi nasional
10 (2014) 481
c. Presentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen
imunisasi dasar lengkap pada bayi
71,2 (2013) 95
4 Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat Serta
Sumber Daya Kesehatan
a. Persentase kepesertaan SJSN kesehatan (persen) 51,8 (Okt. 2014) Min 95
b. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga
kesehatan
1.015 (2013) 5.600
c. Persentase RSU kabupaten/kota kelas C yang memiliki tujuh
dokter spesialis
25 (2013) 60
d. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 75,5 (2014) 90,0
e. Persentase obat yang memenuhi syarat 92 (2014) 94
PEMBANGUNAN KESEHATAN
2015-2019
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PARADIGMA SEHAT
18
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
SASARAN PERUBAHAN
PARADIGMA SEHAT (1)
NO SASARAN BENTUK PERUBAHAN YG
DIHARAPKAN
DAMPAK
1 Penentu
Kebijakan
Lintas
Sektor
Pemangku Kepentingan
memperhatikan dampak
kesehatan dari kebijakan yg
diambil baik di hulu maupun
di hilir
1.Menjadikan kesehatan sebagai
arus utama pembangunan
2.Meningkatkan peran lintas sektor
dalam pembangunan kesehatan
2 Tenaga
kesehatan
Terlaksananya paradigma
sehat di setiap lini
pelayanan kes. dan
mengupayakan agar :
• Orang sehat tetap sehat
dan tidak menjadi sakit
• Orang sakit menjadi sehat
• Orang sakit tidak menjadi
lebih sakit
1. Promotif preventif merupakan
aspek utama dalam setiap upaya
kesehatan (program PHBS,
Kesling, Promkes, KIA, gizi &
lainnya)
2. Meningkatnya kemampuan nakes
dlm hal promotif –preventif
19
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Menkes utk Rakerkeswil Barat 20
NO SASARAN BENTUK PERUBAHAN YG DIHARAPKAN
DAMPAK
3 Institusi Kesehatan
Penerapan standar mutu & standar tarif dlm pelayanan kpd masyarakat
1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
2. Berkompetisi lebih “fair” dlm
soal mutu & tarif di dalam memberikan pelayanan yg terbaik bagi masyarakat
4 Masyarakat Masyarakat harus merasa bahwa kesehatan adalah harta berharga yg harus dijaga
1. Terlaksananya PHBS di keluarga & masyarakat
2. Masyarakat aktif sbg kader & terlaksananya Kegiatan pemberdayaan masyarakat (Posyandu, Poskesdes, Posbindu, Desa Siaga dll)
SASARAN PERUBAHAN PARADIGMA SEHAT (2)
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
21
PENGUATAN PELAYANAN
KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
a) Pemenuhantenaga
b) Peningk saranapelayananprimer
c) Pemenuhanprasaranapendukung
d) Inovasipelayanan di terpencil & sangatTerpencil
PENINGKATAN AKSES
PENINGKATAN MUTU
REGIONALISASI RUJUKAN
PENGUATAN DINKES
KAB/KOTA, PROVINSI
DUKUNGAN LINTAS SEKTOR
a) PenyediaanNSPK/SOP
b) Peningkatankemampuannakes
c) ProgramDokterLayananPrimer
d) ProgramAkreditasiFKTP
a) SistemRujukanRegionaldan Provinsi
b) SistemRujukanNasional
a) Sosialisasi
b) Advokasi
c) CapacityBuilding
a) DukunganRegulasi
b) DukunganInfrastruktur(transportasi, listrik, air, komunikasi)
c) Dukunganpendanaan
22
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Menkes utk Rakerkeswil Barat 23
Jumlah Provinsi : 27
Jumlah kab/kota DTPK : 99
Jumlah Kab/Kota Prioritas Perbatasan : 48
Jumlah Kab/Kota Prioritas MDG's : 64
Jumlah Kab/Kota dengan IPKM Rendah (SD -1) : 51
Jumlah Puskesmas di 149 Kab/Kota terpilih : 3.525
- Puskesmas Rawat Inap : 1.150,
- Puskesmas Non Rawat Inap : 2.375
- Jumlah Puskesmas di daerah prioritas : 124
yang berbatasan dengan negara tetangga
:
LOKASI 149 KAB/KOTA TERPILIH
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
24
Tertinggal, Perbatasan
dan Kepulauan
“Nusantara Sehat”• Intervensi berbasis-tim
di layanan kesehatan primer
• 44 Kabupaten, 120 Puskesmas
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PETA GUGUS PULAU
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Menkes utk Rakerkeswil Barat 26
TahunJml
ProvJml Kab/
KotaJml Puskes-
masJml Nakes
(K)
2015 16 44 120 960
2016 17 54 130 1.040
2017 18 59 140 1.120
2018 19 64 150 1.200
2019 20 69 160 1.280
RENCANA PENEMPATAN “NUSANTARA SEHAT”
(NAKES BERBASIS TIM)
2015 – 2019
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Menkes utk Rakerkeswil Barat 27
RS RUJUKAN REGIONAL (= 110 RS)
RS KELAS A 3 RS
RS KELAS B 48 RS
RS KELAS C 52 RS
RS KELAS D 7 RS
110 RS RUJUKAN REGIONAL
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Menkes utk Rakerkeswil Barat 28
14 RS RUJUKAN NASIONAL DAN 20 RS RUJUKAN PROVINSI
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
STRATEGI UNTUK PEMENUHAN SPESIALIS
4 DASAR DAN 3 PENUNJANG
Program PPDSBK1
2
3
Penugasan melalui PTT
Pengangkatan melalui PNS
Sister Hospital
29
4
3
dan Residen Senior
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KETERSEDIAAN DAN TATAKELOLA
OBAT-PERBEKKES
PEMILIHAN /
SELEKSI
PERENCANAAN
PENGADAANDISTRIBUSI
PENGGUNAAN
MONITORING & EVALUASI
TATA KELOLAOBAT-
PERBEKKESTERPADU
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Kabupate
n/Kota
KESEHATAN: URUSAN WAJIB YG TERKAIT
PELAYANAN DASAR
SDM
KESEH
ATAN
PEM
BER
DA
YAA
N M
ASY.
UPA
YA K
ESEHATA
N
FAR
MA
SI, ALK
ES, M
AK
AN
AN
KETERSEDIAAN OBAT:- Pusat: Obat Program Nasional- Pemda: Obat PKD dan obat program
nasional (dalam kondisi tertentu)
- LP-LPO
- E-logistic
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
2015MDGs Pasca-2015
APA BERIKUTNYA?
“tidak
seorang pun
tertinggal di
belakang”
Terus mempertahankan momentum MDGs hingga tahap terakhir
Pembangunan Berkelanjutan
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
1.Jumlah masih kurang, dari 9.655 Puskesmas:
• 804 puskesmas tanpa dokter
• 2.850 puskesmas tanpa tenaga gizi
• 4.233 puskesmas tanpa tenaga asisten
apoteker
• 5.244 puskesmas tanpa tenaga analis
2.Distribusi tidak merata, daerah-daerah
tertentu akan tetap sulit memenuhi kebutuhan
nakes
3.Mutu belum memadai (November 2013)
32
JenisNakes per 100.000 penduduk
Status Target 2019
Dokter Umum 39,5 45
Dokter Gigi 4,3 13
Perawat 89,9 180
Bidan 49,9 120
NersD3
Keperawatan
D3
Kebidanandr drg
Rata2 48.0 43.0 41.1 65.8
Tertinggi 77.8 73.3 72.2
Terendah 13.3 10.0 7.8
Skor
kelulusan44.0 37.5 40.1 62.0 53.8
Lulus 63.0 % 67.5 % 53.5% 71.3 % 76.0%
4. Sebaran SDM Kesehatan Tahun 2013
ISU TERKAIT SDM KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
RASIO DOKTER PER 100.000 PENDUDUK
TAHUN 2014
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
RASIO TENAGA DOKTER SPESIALIS PER 100.000
PENDUDUK TAHUN 2014
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
RASIO PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK
TAHUN 2014
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
RASIO BIDAN PER 100.000 PENDUDUK
TAHUN 2014
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PENYELENGGARAAN
JKN
37
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
38
*) Sambil proses penggantian kartu berlangsung, Kartu identitas kepesertaan JKN tetap berlaku
38
KARTU TANDA PESERTA JKN
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Askes (PNS, Pens PNS)
Jamsostek
(Pekerja sektor formal)
Jamkesmas
(penduduk miskin)
Jamkesda
TNI/Polri
86,4 Juta
4,5 Juta
8,1 Juta
4,2 Juta
16,3 Juta
INTEGRASI BEBERAPA SKEMA JAMINAN KESEHATAN MENJADI JKN (1 JANUARI 2014)
Pool tunggal, Pembayar tunggal:Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), dikelola oleh BPJS Kesehatan
Semua masyarakat Indonesia berhak mendapat JKN untuk mencapai tujuan Pelayanan Universal pada 2019. Program JKN merupakan loncatan besar untuk penyatuan
(pooling) dana
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
40
NORINCIAN
KEGIATANJUMLAH
1.TAMBAHAN PBI JKN
KIS 20151.831.816 jiwa
a. Bayi baru lahir dari
orang tua peserta
PBI
950.400 jiwa
b.
Narapidana/tahana
n miskin
32.409 jiwa
c. PMKS 849.007 jiwa
2.BESARAN PREMI/
IURAN PER ORANGRp. 19.225,-
3.
ALOKASI ANGGARAN
PBI JKN KIS DARI
APBN-P 2015 (point 1
x point 2 x 12 bln)
Rp. 422.6 milyar
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Penduduk(Jiwa) 252,164,800255,461,700258,705,000261,890,900265,015,300268,074,600
PesertaJKN(Jiwa)128,000,000153,277,020181,093,500209,512,720238,513,770254,670,870
ProyeksiJumlahPendudukdanTargetPesertaJKN2014-2019
Tahun%-peserta
2014 51%
2015 60%
2016 70%
2017 80%
2018 90%
2019 95%SupplySideReadiness
PERLUASAN PESERTA 2015 &
PROYEKSI KEPESERTAAN 2014-2019
PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK & TARGET PESERTA JKN 2014-2019
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PemetaanPotensi
MembangunProgram
Pencegahan
Deteksi,Pengawasan
danEvaluasi
Penindakan
BPJSKesehatan
Kemenkes,Dinkes
Aparathukum
Kemenkes:Itjen(BUK,Itjen,P2JK)
BPJSK:EvaluasiPKS
POTENSI FRAUD DALAM JKN &
UPAYA PENCEGAHAN SERTA PENINDAKAN
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
ARAHAN
42
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
FAKTOR DETERMINAN SOSIAL KESEHATAN
43
Air (air bersih,
sanitasi, irigasi)
Perumahan
dan lingkung-
an sehat
Energi (fosil,
terbarukan)Pangan
( laut,darat)
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PemerintahProv – Kab/Kota
Sektor Swasta
Akademisi &Masy. Madani
Nilai Sosial
Bersama
komunitas
44
SINERGI DAN HARMONISASI
DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMITRAANPengarusutamanKesehatan dalam
Pembangunan
KEMENDAGRI
KEMKOMINFO
KEMEN PU &
PR
KEM DESA,PDTKEMENDIKDASMEN
1. sosialisasi JKN2. Team Base3. Puskesmas bergerak4. Pembangunan puskesmas di 50
wilayah5. PP yg terkait SPM bid kesehatan6. Integrasi data adm kependudukan
1. SIK dgn pemanfaatan Nusantara Internet eXchange (NIX)
2. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (nomor panggil 119)
3. Tenaga IT di Kemkes4. Assessment aplikasi
pendukung pelayanan publik
1. Infrastruktur pendukung (bangunan fisik, jalan, air bersih, sarpras komunikasi)
2. Sistem keamanan secara khusus untuk wilayah perbatasan
3. Bidang usaha kecil yg terjamin & sehat untuk wilayah transmigrasi baru.
1. Akses ke fasyankes Primer2. Saran air bersih dan sanitasi3. Perumahan untuk Nakes4. Pembangunan kawasan kumuh
dengan program Kesehatan
1. Materi PHBS untukguru
2. Revitalisasi UKS3. GERAKAN PMT-AS 4. Paket kegiatan rutin
anak sekolah5. Regulasi pendirian SMK
KEMENDAG
• Promosi Djamoe• Perlindungan produk makanan import• Pengaturan bahan berbahaya untuk
makanan dan minuman• Koordinasi perdagangan barang dan
jasa → MEA
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
> 20 juta anggota Pramuka sebagai agent of change di kalangan kaum muda.
Entry Point pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
SAKA BAKTI HUSADA
46
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIALANGKAH – LANGKAH
1. PAHAMI secara utuh konsep pembangunan nasional dan pembangunan kesehatan
2. SINKRONISASI dan SINERGIKAN sumberdaya pembangunan Nasional dan Daerah sesuai kewenangan yang ada.
3. Cari PELUANG – KESEMPATAN untuk pengembangan INOVASI pendayagunaan sumberdaya yang ada.
4. Semangat MELAYANI dan INTEGRITAS PROFESI Kesehatan; hindari FRAUD dan pastikan TATAKELOLA PROGRAM, TATAKELOLA KEUANGAN dilakukan dengan BAIK dan BENAR.
5. Daerah wajib melaksanakan SPM, tanpa meninggalkan program prioritas nasional.
6. IMPLEMENTASIKAN penguatan layanan kesehatan berdasarkan prinsip continuum of care sesuai dengan program Indonesia Sehat.
47
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
48