1

PEMBANGUNAN REGIONAL SULUT:

KAPET ATAU DESENTRALISASI PUSAT-PUSAT

PERTUMBUHAN1

Oleh: Noldy Tuerah

Pendahuluan

Strategi pendekatan perencanaan dan pembangunan regional yang telah dan

sedang dilakukan sampai saat ini cenderung lebih mengutamakan atau menekankan

pada pusat-pusat pengembangan pada wilayah kota besar atau menengah sebagai

penggerak utama pembangunan regional. Dimana sekarang pusat-pusat pertumbuhan

tersebut lebih populer dengan pusat kawasan pengembangan ekonomi terpadu

(KAPET). Model pendekatan pembangunan seperti ini lebih mengutamakan pada

pertumbuhan ekonomi (economic growth) sebagai leading sektor dan diasumsikan

sektor-sektor terkait lainnya akan ikut berkembang, serta daerah pinggiran

(periphery) akan terikut berkembang akibat adanya spread effects dari pusat

pertumbuhan. Dengan kata lain model ini relatif mengabaikan atau kurang

menekankan pada aspek pemerataan (distribution) dan pendekatan ini relatif kurang

memperhatikan aspek lingkungan sebagai syarat utama pembangunan berkelanjutan

(sustainable development). Agar ketiga aspek penting dan utama (growth,

distribution, and sustainable) ini dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan,

model pendekatan pembangunan diatas perlu diadakan modifikasi agar supaya dapat

mengakomodasi bagian terbesar kebutuhan pembangunan regional dan dapat

dinikmati lebih banyak orang khususnya mereka yang tinggal di wilayah pinggiran dan

wilayah pedesaan.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang sedang dilaksanakan oleh

pemerintah Orde Baru sejak tahun 1969 melalui Pelita I sampai dengan pelita VI yang

sedang berlangsung, telah mencatat segudang keberhasilan dalam pembangunan yang

dapat diukur antara lain melalui pendapatan perkapita masyarakat telah mencapai

$US 1020 (Bappenas, 1995) yang oleh Bank Dunia diklasifikasikan pada kelompok

berpendapatan menengah ke bawah dan pendapatan perkapita Sulawesi Utara sekitar

1Paper disampaikan pada seminar ISEI cabang Manado, Bappeda Tingkat I, 20 Maret 1997.

2

Rp 1.306 861 tahun 1995 (BPS, 1996). Tahun 1984 Indonesia telah berhasil mencapai

pada titik puncak produksi beras dan disebut telah mampu untuk swasembada pangan,

keberhasilan ini mengantar Bapak Presiden menyampaikan pidato didepan FAO di

Rome, dan Indonesia telah mampu menekan pertumbuhan jumlah penduduk selama

kurun waktu lebih 25 tahun sehingga Indonesia baru mencapai jumlah penduduk 200

juta pada tanggal 4 Februari 1997, yang seharusnya telah dicapai pada 17 tahun yang

lalu sesuai analisa dan proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Prof. Widjojo Nitisastro

pada tahun 1960an (Nitisastro, 1970).

Beberapa indikator keberhasilan pembangunan diatas telah dibarengi pula

dengan terjadinya kesenjangan pembangunan dimana ditunjukkan beberapa

perbedaan yang sangat transparan seperti pembangunan antar wilayah perkotaan

dengan wilayah pedesaan, perbedaan antar pulau seperti Jawa dan luar Jawa.

Kesenjangan ini pada ruang lingkup lebih luas terjadi juga antar wilayah seperti

Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kesenjangan ini

terjadi yang oleh para ahli perencanaan pembangunan dan ekonomi mengatakan

bahwa hal itu diakibatkan oleh sangat tidak seimbangnya penempatan dana investasi

pembangunan baik dari sektor pemerintah maupun swasta—sebagai faktor penyebab

utama. Dalam kenyataan bagian terbesar investasi baik dilakukan oleh sektor

pemerintah dan sektor swasta terjadi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) khususnya di

pulau Jawa yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan saja. Hal ini sangat jelas

dibuktikan oleh jumlah uang yang beredar di Indonesia lebih dari 70 persen hanya

beredar di ‘Ibu Kota’ negara (BPS,1996).

Menyadarinya terjadi kesenjangan seperti dikemukakan diatas setelah kurang

lebih dua puluh lima tahun, oleh pemerintah pusat cepat-cepat mengantisipasi

masalah tersebut dengan memberikan ‘perhatian khusus’ untuk pembangunan

Kawasan Timur Indonesia dengan dibentuknya satu tim khusus yang disebut Dewan

Pengembangan Kawasan Timur Indonesia yang diketuai oleh seorang Menteri Bapak

B.J. Habibie. Dalam pengembangan kawasan andalan oleh pemerintah pusat melalui

struktur tata ruang nasional ini mengusulkan/menawarkan suatu alternatif

pendekatan pembangunan regional yang menitik beratkan pada pengembangan

kawasan-kawasan potensional yang dapat berkembang atau bertumbuh cepat atau

disebut Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dengan memperhatikan

kondisi dan potensi wilayah setempat.

Tulisan ini menjelaskan teori apa yang melatar belakangi model pembangunan

regional dengan mengutamakan pusat-pusat pertumbuhan seperti KAPET. Selanjutnya

akan juga dibahas faktor-faktor apa saja merupakan keunggulan dan kelemahan model

ini. Pada bagian selanjutnya akan dianalisa bagaimana pengalaman dari kota-kota

atau wilayah-willayah yang telah menggunakan pusat pertumbuhan sebagai model

3

pembangunan regional. Dalam bagian ini akan diilustrasikan pengalaman kota Jakarta,

Cilegon, Batam, dan Quangzhou di propinsi Fujian, Cina. Selanjutnya, pada bagian

berikut tulisan ini mengulas tentang bagaimana KAPET Manado Bitung dapat

dikembangkan dengan mempertimbangkan dan mempelajari pengalaman-pengalaman

yang telah dilakukan di kota dan wilayah yang lain. Bertolak dari latar belakang teori

dan pengalaman di kota dan wilayah lain, tulisan ini mengemukakan suatu alternatif

pendekatan pembangunan regional dimana tidak hanya menekankan daerah perkotaan

(centers) tapi juga mengutamakan pengembangan wilayah pedesaan sebagai basis

utama mayoritas penduduk. Diharapkan tulisan ini dapat merupakan masukkan untuk

pemerintah daerah sebagai bahan alternatif untuk perencanaan pembangunan daerah.

Model Pusat Pertumbuhan (Growth Center)

Alternatif pendekatan pembangunan regional seperti KAPET bertolak dari ide

dasar atau suatu teori yang sangat popular dari seorang ahli ekonomi regional berasal

dari Perancis adalah Francois Perroux mengemukakan melalui teorinya yang disebut

‘the theory of development poles’ (Perroux, 1995 dalam Hansen, 1971). Dalam teori

ini Perroux mengemukakan bahwa untuk mempertahankan total pertumbuhan

produksi harus terkonsentrasi pada beberapa proses aktivitas utama yang memiliki

prospek sangat baik, pertumbuhan masing-masing aktivitas sangat diutamakan, dan

kemungkinan beberapa aktivitas tersebut akan tidak mampu bersaing dimasa akan

datang dan kemungkinan bisa hilang. Teori ini juga mengatakan bahwa tingkat

pertumbuhan masing-masing sektor atau kegiatan ekonomi akan bervariasi antara satu

dengan lainnya. Seperti Joseph Schumpeter, Perroux menekankan bahwa inovasi-

inovasi baru para wiraswasta atau entrepreneurs merupakan faktor kunci dalam

mengembangkan proses-proses pertumbuhan melalui dinamika keberhasilan masing-

masing sektor pada pusat-pusat pertumbuhan dalam jangka waktu tertentu. Dalam

kaitan analisa regional, konsep pusat (the pole concept)menekankan bahwa pusat

spasial dan pertumbuhan sebagai tempat terkonsentrasinya beberapa cabang industri-

industri utama.

Konsep pusat pertumbuhan (growth poles or centers) dapat dilihat dalam tiga

aspek utama.Pertama dari aspek ekonomi, pusat pertumbuhan sebagai sekumpulan

perusahaan-perusahaan atau industri-industri. Dalam kumpulan industri seperti ini,

sektor-sektor ekonomi dan kegiatannya dapat ditunjukkan melalui input output

matriks dan efek-efek pertumbuhannya dapat dijelaskan melalui kolom dan baris

dalam matriks tersebut (Darwent, 1975). Pengaruh pusat pertumbuhan dalam

kegiatan ekonomi tergantung pada dominasi kegiatan, ukuran serta interaksi dan

keterkaitan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain atau antar satu industri

4

dengan industri lainnya, dan tingkat pertumbuhan dalam kaitan dengan kegiatan

ekonomi diluar pusat pertumbuhan. Beberapa industri tertentu akan mendominasi

industri lain disaat barang-barang dan jasa-jasa yang mereka produksi lebih banyak

dari yang mereka terima.

Kedua, sebagai pusat dalam kaitan dengan aspek spasial, dimana pusat

pengembangan sebagai wilayah pemukiman. Secara implisit dalam teori spasial pusat

pertumbuhan mencari bentuk ukuran kota yang ideal serta distribusi wilayah

pemukiman. Namun sampai saat ini sulit menemukan ukuran dan ruang yang ideal.

Walaupun biaya marginal (marginal costs) nampaknya meningkat setelah melampaui

tingkat jumlah penduduk tertentu, produktivitas marginal (marginal productivity)akan

meningkat lebih cepat.

Ketiga, konsep pusat pertumbuhan nampaknya perlu diwujudkan—dimana

perubahan-perubahan dalam nilai-nilai sosial tersebar dari pusat utama (central

point) seperti sebuah kota atau sebuah kawasan industri—melalui daerah penyanggah

sekitarnya (hinterland).

Lebih jauh Perroux mengatakan bahwa konsep ekonomi regional dibagi dalam

tiga bagian. Pertama, (economic space as defined by a plan) dimana dijelaskan

melalui suatu keterkaitan yang terjadi antara industri dengan supplier barang-barang

input (bahan baku, tenaga kerja, modal) dan para pembeli barang output

(intermediate and final). Kedua, (economic space as a field of forces) dimana dilihat

ekonomi regional terdiri atas pusat-pusat sebagai pendorong utama (centrifugal

forces) dan pendaya tarik utama (centripetal forces). Masing-masing pusat ini

merupakan pusat yang mempunyai keunikan daya tarik dan kegiatan ekonomi utama

yang jelas serta saling terkait dengan kegiatan ekonomi lainnya pada pusat-pusat

pertumbuhan dan wilayah yang lain. Ketiga, (economic space as a homogeneous

aggregate) indutri di lingkungan pusat pertumbuhan relatif terstruktur dalam suatu

bentuk homogen dengan industri-industri dilokasi sekitarnya yang tercakup dalam satu

wilayah. Sangat jelas ditunjukkan diatas bahwa konsep ekonomi regional dikemukakan

Perroux, khususnya pada bagian kedua sangat erat kaitannya dengan pembahasan

yang terpusat pada kompleksitas hubungan kegiatan ekonomi sementara paper ini

tidak hanya membahas aspek ekonomi saja tapi termasuk didalamnya menganalisa

aspek wilayah atau geografi.

Berangkat dari teori diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pengembangan suatu

wilayah atau region memerlukan pusat-pusat pertumbuhan (growth poles or centers)

sebagai penggerak utama (prime mover) untuk kegiatan ekonomi utama. Dimana

aktivitas-aktivitas ekonomi, terkonsentrasi pada suatu tempat tertentu dan akan

mempunyai dampak atau pengaruh pada aktivitas ekonomi itu sendiri melalui

5

keterkaitan kegiatan-kegiatan utama industri-industri didalam satu lokasi tersebut.

Ataupun terjadi suatu aktivitas industri yang disebut dengan aglomerasi industri,

maupun aktivitas lainnya yang digerakkan oleh pusat kegiatan ekonomi terjadi di luar

pusat kegiatan tersebut seperti permintaan bahan baku (raw materials) dan tenaga

kerja dari daerah sekitar pusat kegiatan tersebut akibat dari adanya aglomerasi

industri tersebut.

Namun untuk berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan (growth centers)

sebagai (prime mover) dalam suatu wilayah oleh Perroux dikatakan bahwa kegiatan-

kegiatan dalam wilayah pusat pertumbuhan tidak akan terjadi dengan sendirinya.

Pusat-pusat kegiatan industri ini lokasinya tidak berjauhan atau relatif dekat dengan

pelabuhan-pelabuhan utama dan lapangan udara utama yang dapat menghubungkan

langsung output hasil industri-industri tersebut dengan lokasi-lokasi daerah pemasaran

diluar daerah tersebut. Selain itu diperlukan faktor-faktor pendukung utama lainnya

seperti infrastruktur dasar (social overhead capital) termasuk jalan utama (highway),

jembatan, jaringan transportasi darat yang mampu mengangkut peralatan berat

seperti mesin-mesin pabrik dan peralatan pendukung lainnya, jaringan pembuangan

limbah industri, tersedianya listrik, air minum, jaringan telepon yang dapat

mensupply permintaan kebutuhan industri-industri yang akan dibangun. Selain itu

suatu wilayah industri memerlukan suatu area tanah luas yang telah dilengkapi

dengan infrastruktur pendukung dan ditunjang oleh pemerintah daerah dengan

management profesional dalam pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan

segala prosedur aturan yang harus diselesaikan dengan pelaku bisnis pada sektor

industri dan jasa di wilayah tersebut. Dari serentetan syarat utama dikemukakan

Perroux diatas masih ada juga syarat lain yang mutlak dituntut oleh para investor

yaitu stabilitas politik yang dapat menjamin investasi mereka.

Karena begitu populer model pusat pertumbuhan (growth center) ini tentunya

disebabkan oleh keunggulan model ini dimana dapat menarik sektor swasta dari luar

daerah tersebut untuk melakukan investasi dalam bentuk membangun industri-industri

pengelola komoditi-komoditi pertanian menjadi produk industri atau agro-industri

atau industri-industri yang mengelola hasil industri lainnya baik output-output dari

industri di lokasi yang sama maupun dari luar lokasi tersebut. Terjadinya keterkaitan

permintaan bahan baku dan keterkaitan permintaan output dari sektor lain dan

daerah sekitar atau dari luar wilayah tersebut merupakan efek keterkaitan antar

sektor yang disebut ‘backward-linkage and forward-linkage effects’ (Hirschman,

1958).

Oleh para industriawan atau entrepreneurs sarana infrastruktur dan lokasi

industri (industrial zone) yang ditawarkan atau disiapkan oleh pemerintah merupakan

daya tarik utama bagi mereka untuk mempertimbangkan dalam pengambilan

6

keputusan melakukan investasi. Keterkaitan ini dari sisi ekonomi disebut bahwa

autonomous investment yang biasanya dilakukan oleh sektor swasta akan selalu

mengikuti induced investment yang dilakukan oleh sektor pemerintah.

Manfaat lain dari model pusat pertumbuhan adalah akibat terjadinya suatu

proses industri, komoditi-komoditi pertanian diproduksi di daerah sekitar pusat

kegiatan industri ini dan bahan baku dari industri lainnya akan memberikan nilai

tambah terhadap barang-barang yang diproduksi. Selain itu pula terkonsentrasinya

industri-industri sejenis dan industri terkait pada suatu lokasi, tersedianya bahan baku

dan tenaga kerja sekitar lokasi industri memungkinkan para pelaku bisnis atau

entrepreneurs dapat mengefiesiensikan penggunaan faktor-faktor produksi untuk

memaksimumkan profit sebagai tujuan utama dari perusahaan ataupun industri.

Adanya serta berkembangnya industri-industri pada wilayah pusat pertumbuhan

mempunyai dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja serta permintaan

tenaga kerja baru untuk terlibat secara langsung dalam proses produksi. Kesempatan

kerja baru ini nantinya berpengaruh positif terhadap para pekerja itu sendiri sebab

akan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan kata lain adanya pusat pertumbuhan

sebagai pusat kegiatan industri akan mengurangi kelompok pengangguran yang ada

disekitar lokasi tersebut. Dampak positif inilah yang merupakan akibat langsung yang

dapat mempengaruhi daerah sekitar industri atau oleh Gunnar Myrdal disebut efek

penetesan kebawah sekitar pusat pertumbuhan (trickle down effect) (Myrdal, 1957).

Pusat kegiatan industri seperti ini berpengaruh positif secara tidak langsung

terhadap wilayah sekitar dan sektor kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini dapat

ditunjukkan melalui meningkatnya aktivitas transportasi dari dan ke daerah pusat

pertumbuhan baik jasa transportasi mengangkut hasil produksi industri, bahan baku,

dan angkutan jasa umum penumpang para pekerja. Berkembangnya kegiatan-kegiatan

jasa lainnya seperti bisnis rumah makan, pemondokan atau tempat kos akibat adanya

permintaan dari para pekerja. Selain kegiatan-kegiatan tersebut tak dapat disangkal

lagi akan munculnya aktivitas-aktivitas pada sektor informal yang menawarkan mulai

dari jasa penjualan makanan, minuman, rokok dan bahan kebutuhan sehari-hari,

buah-buahan, sampai pada jasa pelayanan seks. Sektor ini sering oleh pemerintah

kota dianggap sebagai aktivitas yang mengurangi keindahan kota. Tapi dalam

kenyataan sektor ini dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan

sektor formal.

Disamping beberapa keunggulan yang diakibatkan oleh model pusat

pertumbuhan, pada pendekatan ini pula melekat sejumlah faktor kelemahan seperti;

sebagai konsekuensi dari besarnya jumlah investasi yang dibutuhkan untuk

pembangunan prasarana dan sarana pendukung utama pembangunan dan industri,

7

mengakibatkan terjadinya polarisasi modal pada suatu wilayah tertentu saja. Hal ini

dapat dengan jelas ditunjukkan oleh kota-kota utama pantai utara pulau Jawa seperti

Jakarta, Semarang dan Surabaya dimana bagian terbesar investasi baik dari sektor

pemerintah dan sektor swasta terkonsentrasi pada ketiga kota tersebut walaupun

diantara ketiga kota tersebut masih didominasi oleh ‘Ibu Kota’. Gambaran ini pula

dapat dengan jelas dilihat dari aspek wilayah dimana bagian terbesar investasi

pemerintah dan swasta terkonsentrasi di pulau Jawa.

Konsekuensi dari terpolarisasinya dana investasi pembangunan tersebut

mengakibatkan mengalirnya para pekerja migran atau arus migrasi desa-kota kepusat-

pusat pertumbuhan tersebut sehingga terjadi tingkat urbanisasi yang tinggi pada kota-

kota pusat pertumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk kota tersebut berkaitan

secara langsung terhadap meningkatnya permintaan fasilitas-fasilitas kota seperti

transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan, fasilitas hiburan, air minum, listrik,

fasilitas pemadam kebakaran, dan lain-lain. Dimana kesemua fasilitas ini relatif

sangat terbatas tersedia di wilayah perkotaan.

Akibatnya muncul masalah-masalah perkotaan seperti masalah transportasi

umum yang terbatas mengakibatkan penumpang harus berjejal-jejal didalam bus kota

dan sarana transportasi umum lainnya. Disamping terbatasnya fasilitas jalan yang

tersedia, sedangkan disatu pihak, jumlah kendaraan pribadi meningkat sangat cepat

dan banyaknya pedagang dan penjajah makanan memanfaatkan sebagian trotoar dan

jalan utama menjajakan jualan mereka, menyebabkan terjadinya kemacetan-

kemacetan lalu-lintas diwilayah perkotaan.

Terbatasnya fasilitas perumahan dan tanah untuk wilayah pemukiman yang

tersedia di daerah perkotaan, serta tidak seimbangnya dengan tingkat permintaan

perumahan yang tinggi, menyebabkan muncul daerah-daerah pemukiman kumuh

ditengah kota. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan sangat padatnya lokasi-

lokasi pemukiman, banyaknya daerah pemukiman kumuh, dan sering terjadinya

pencurian-pencurian aliran listrik atau banyak sambungan listrik tidak resmi

menyebabkan sangat sensitifnya terjadinya kebakaran pada lokasi-lokasi pemukiman

penduduk.

Karena terbatasnya sarana pendidikan dan kesehatan menyebabkan banyak

penduduk kota tidak dapat menikmati pendidikan yang cukup dan banyak masyarakat

kota yang belum terjangkau oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua faktor ini

menyebabkan relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selain itu pula bagi

para penduduk yang berpindah dari daerah pedesaan ke wilayah perkotaan (migrants)

pada umumnya memiliki keahlian yang terbatas pada sektor pertanian. Sedangkan

tenaga kerja yang dibutuhkan di kota pada umumnya pada kegiatan-kegiatan sektor

industri dan jasa. Kenyataan ini membuyarkan harapan para migran untuk

8

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di kota. Akibat karena tidak sesuainya

keahlian yang dibutuhkan pada pasar tenaga kerja di kota dengan keahlian yang

dimiliki para migran, merupakan pemicu utama meningkatnya tingkat pengangguran

didaerah perkotaan.

Tingkat pengangguran yang tinggi mempunyai korelasi positif dengan masalah-

masalah sosial di wilayah perkotaan.Hal ini ditunjukkan oleh sering munculnya banyak

pencurian, pencopetan, penodongan, perampokan, pembunuhan, perkelahian masal.

Tingginya tingkat kriminilitas seperti ini sangat mengganggu serta membuat sebagian

masyarakat kota harus hidup dengan penuh kecemasan dan sering merasa tidak aman

tinggal dikota. Dengan kata lain sebagian dari hak hidup masyarakat untuk menikmati

hidup aman dan relatif sangat mahal untuk tinggal di kota yang menjadi pusat

pembangunan.

Pesatnya perkembangan industri pengolahan dan pabrikasi dalam jumlah relatif

besar sebagai penyebab utama tercemarnya saluran-saluran air dan sungai-sungai oleh

limbah buangan industri. Bersamaan dengan itu pula melalui cerobong-cerobong

industri dan tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan umum maupun pribadi

merupakan penyebab utama tingginya polusi udara. Yang menyebabkan lebih sering

ditemukan ‘gray sky’ daripada ‘blue sky’ di kota-kota yang dijadikan pusat

pertumbuhan. Disadarinya tingginya resiko diakibatkan oleh limbah industri buat umat

manusia, pada suatu kesempatan seminar di Jakarta yang diikuti oleh penulis, oleh

Aris Ananta seorang professor dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas

Indonesia mengatakan bahwa kalau saudara kehujanan di Jakarta sebaiknya

secepatnya untuk mandi. Sebab tingginya tingkat polusi udara di Jakarta bukan tidak

mungkin terjadinya ‘acid rain’ dimana air hujan yang mengandung zat beracun dan

sangat berbahaya bukan hanya pada tanaman dan hewan tapi juga bagi umat manusia.

Selain itu, karena untuk mempersiapkan lokasi industri mebutuhkan lokasi

relatif besar, menyebabkan sering terjadinya pemindahan hak milik dari produk asli.

Baik diselesaikan berdasarkan aturan-aturan dibuat oleh pemerintah daerah dan pusat

maupun terjadi pemindahan pemilikan tanah dengan menggusur pemilik-pemilik tanah

secara paksa karena tidak terjadinya kesepakatan ganti rugi antara pemilik tanah

dengan pembeli.Atau dikarenakan masyarakat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti

pemilikan tanah yang sah. Alasan yang tidak populer selalu dikemukakan oleh

‘penguasa’, penggusuran tersebut dilakukan untuk memperlancar pembangunan.

Sangat sering juga terjadi bahwa oleh pemerintah mengatakan bahwa bagi penduduk

yang tergusur akan dilibatkan langsung dalam pembangunan proyek tersebut atau

akan dipekerjakan pada industri yang akan dibangun. Tapi dalam kenyataan tidak

seperti yang diharapkan oleh mereka yang tergusur. Sebab kenyataan keahlian yang

dimiliki mereka dimana pada umumnya petani tidak sesuai dengan kualifikasi tenaga

9

kerja yang dibutuhkan untuk industri. Akibatnya mereka yang telah kehilangan

lapangan pekerjaan utama sebagai petani karena tanah mereka telah berpindah

tangan, lebih banyak menjadi penganggur sementara atau penonton terhadap

pembangunan yang sedang berlangsung. Dari contoh-contoh klasik diatas sangat jelas

dan sering terjadi di Jakarta dan Bangkok, Thailand.

Karena relatif tingginya permintaan dana investasi untuk mewujudkan suatu

pusat pertumbuhan (growth center) menyebabkan model pendekatan pembangunan

ini cenderung hanya menekankan pada aspek pertumbuhan bukan pada aspek

pemerataan atau kedua-duanya. Model ini juga relatif kecil pengaruhnya pada daerah

pinggiran (periphery) atau terjadi ‘trickle down effect’ pada daerah sekitar pusat

pertumbuhan. Hal ini mungkin dapat diilustrasikan dengan contoh: bila anda

melempar sebuah batu kecil pada permukaan air kolam yang tenang, disaat batu

tersebut menyentuh permukaan air akan menciptakan getaran gelombang yang besar

disekitar pusat sumber gelombang dan makin jauh dari pusat, getaran gelombangnya

makin kecil kemudian habis sama sekali. Dengan kata lain pengaruh yang besar akibat

adanya pusat kegiatan hanya pada sekitar pusat pertumbuhan, dan makin jauh dari

pusat pengaruhnya makin kecil. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di beberapa

negara berkembang yang menggunakan pendekatan ini menunjukkan bahwa getaran

gelombang yang digerakkan dari pusat pertumbuhan, radius pengaruhnya tidak

melebihi dari 50 kilometer. Keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada model

pusat pertumbuhan, membuat banyak peneliti mengeritik model pendekatan

pembangunan ini mereka antara lain (Lo dan Salih; NUDS, 1985; Douglass, 1990).

Belajar Dari Pengalaman

Konsep atau model pusat-pusat pertumbuhan (growth centers) telah digunakan

dinegara-negara maju seperti dikawasan Eropa Barat maupun Amerika Utara dan juga

di sejumlah negara-negara berkembang. Model ini di Indonesia telah digunakan sejak

awal pelaksanaan pembangunan regional di tahun 1969, kemudian terjadi beberapa

perubahan nama dan penekanan pembangunan dari pelita ke pelita dan kemudian

saat ini dimunculkan KAPET. Walaupun selama ini terjadi perubahan nama lokasi

pertumbuhan, tapi ide intinya tetap didasarkan pada konsep pusat pertumbuhan.

Sejak awal pemerintahan Orde Baru, Jakarta dikembangkan sebagai pusat

penggerak percepatan pembangunan (accelerated growth) megapolitan area

(Jabodetabek) yang berlangsung sampai saat ini. Disamping itu pula, berkaitan dengan

pengembangan jaringan serta hubungan antar perkotaan secara nasional

dikembangkan beberapa kota besar sepanjang pantai utara pulau Jawa dan sebagian

kota-kota disepanjang pantai timur pulau Sumatera dan beberapa kota di Kalimantan

10

dan Sulawesi. Kota-kota diluar pulau Jawa dikembangkan dengan harapan untuk dapat

menyerap tenaga kerja yang kegiatan utama dikombinasikan antara aktivitas-aktivitas

pengelolaan sumber daya alam serta produksi dan transfer barang-barang konsumsi

yang diimpor dari pulau Jawa (Douglass, 1990).

Pesatnya perkembangan Jakarta megapolitan area—sebagai sumber utama

polarisasi spasial disebabkan oleh mengadopsi strategi pengembangan industri,

dilaksanakan melalui kebijakan substitusi impor yang memproteksi industri domestik

dari persaingan luar negeri. Konsekuensi dari kebijakan ini, sangat menguntungkan

industri-industri berskala besar yang berorientasi pada pasar domestik. Disamping

ditunjang oleh pemerintah pusat dan daerah melalui peraturan dan ijin-ijin usaha

yang sangat menunjang pengembangan para pengusaha. Selain didukung juga oleh

fasilitas-fasilitas infrastruktur jalan dan pelabuhan, memudahkan untuk mengimport

barang-barang modal (capital goods) dan bahan baku (raw materials) (Douglass,

1990). Jakarta yang juga merupakan pusat pasar domestik, pusat kegiatan pemerintah

yang memiliki sarana pelabuhan laut dan lapangan terbang terbesar, tersedianya

fasilitas-fasilitas kota serta fasilitas-fasilitas hiburan, dan terkonsentrasinya aktivitas-

aktivitas industri membuat Jakarta makin menarik untuk kegiatan bisnis. Awal tahun

1980an Jakarta dan wilayah sekitar termasuk Jawa Barat menguasai kurang lebih 41

persen dari total nilai tambah (total value added) dan dua pertiga dari total pekerja

yang terlibat langsung pada kegiatan industri menengah dan berskala besar di

Indonesia (Hill, 1987).

Tak dapat disangka lagi bahwa terpusatnya kegiatan industri yang tersebar

pada beberapa lokasi industri di Jakarta disebabkan sangat menonjolnya partisipasi

langsung para investor luar negeri (foreign investors). Suatu studi menunjukkan

bahwa investasi luar negeri untuk manufaktur di Indonesia terkonsentrasi di wilayah

Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tanggerang-Bekasi) jauh lebih besar dibandingkan

dengan investasi dalam negeri pada tipe industri dan ukuran besar usaha yang sama

(Kelly, 1985). Kebanyakan industri-industri baru seperti perakitan kendaraan

bermotor, industri tekstil, dikuasai oleh investasi asing dan mereka umumnya tersebar

sekitar Jabodetabek. Selain itu, karena adanya investasi asing munculnya bangunan-

bangunan hotel bertaraf internasional, perbankan, serta meningkatnya permintaan

akan fasilitas perumahan, fasilitas hiburan untuk para pekerja yang terlibat langsung

dalam bisnis tersebut. Kesemuanya ini sebagai penyebab utama mentransformasikan

Jakarta dari pusat administrasi relatif kecil menjadi kota metropolitan modern di Asia

yang lengkap dengan bangunan bertingkat, jalan bebas hambatan, dan sistim

telekomunikasi canggih.

Keberhasilan strategi pengembangan pusat pertumbuhan dapat ditunjukkan

pula dikembangkannya kota Cilegon sebagai pusat industri-industri hulu seperti

11

industri baja, serta industri dasar lainnya. Mayoritas yang terlibat langsung dalam

industri-industri hulu tersebut didominasi oleh multi-national cooperation atau

investor luar negeri bekerja sama dengan investor lokal dan sebagian oleh para

konglomerat nasional. Berkembangnya industri-industri raksasa ini yang ditunjang

sarana pelabuhan yang canggih serta prasarana jalan bebas hambatan menghubungkan

dengan Jakarta dan pusat industri lainnya berdampak positif langsung terhadap

cepatnya pertumbuhan real estate pada lokasi-lokasi pemukiman baru disekitar pusat

lokasi industri.Akibat berkembangnya pemukiman perumahan baru, munculnya pusat-

pusat perbelanjaan, fasilitas-fasilitas hiburan, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal

ini disebabkan oleh meningkatnya para pekerja yang terserap pada industri-industri

tersebut dimana mereka umumnya adalah migran yang datang ke lokasi industri

tersebut. Munculnya lokasi-lokasi pemukiman baru ini akhirnya membentuk suatu kota

mandiri yang berbasis pada sektor industri hulu dan industri menengah.

Agak berbeda dengan strategi pengembangan pusat pertumbuhan kota Batam,

dimana kota ini dibangun untuk memanfaatkan posisi strateginya yang relatif

berdekatan dengan Singapura sebagai pusat distribusi barang ke penjuru dunia melalui

pelabuhan dan lapangan internasionalnya, serta sebagai salah satu pusat perdagangan

dan jasa di Asia dan dunia. Batam dikembangkan untuk dapat memanfaatkan peluang-

peluang bisnis yang sudah berkembang lama dan mapan pada wilayah sekitarnya.

Dengan kata lain Batam dibangun untuk dijadikan salah satu pusat bisnis di Kawasan

Barat Indonesia (KBI) untuk menyaingi Singapura. Hal ini sangat jelas ditunjukkan

dengan pembangunan kota Batam oleh pemerintah pusat dibentuk suatu badan

otoritas yang berkuasa penuh untuk pengembangan kota Batam selain disitu juga ada

pemerintah daerah tingkat dua. Batam diarahkan untuk dikembangkan industri-

industri pengolahan dan manufaktur. Saat ini Batam sedang dipersiapkan untuk

menjadi pusat kargo internasional yang didukung oleh lapangan terbang internasional

Hang Nadim konon yang terpanjang di Indonesia dan pusat kargo laut ditunjang oleh

pelabuhan peti kemas di kawasan Kabil, diharapkan dapat menampung 70 persen

ekspor Indonesia dimana sekarang masih transit melalui Singapore (Kompas, 18

November 1996).

Batam dikembangkan sebagai kawasan berikat (bonded zone) yang relatif besar

dan unik sebab kawasan industri dikombinasikan dengan kawasan pemukiman relatif

padat. Kawasan berikat adalah industri dilokasi tersebut semuanya berorientasi

ekspor dan berhak mendapatkan fasilitas kepabeanan atau kemudahan ekspor maupun

impor. Dengan fasilitas-fasilitas utama dan pendukung yang telah tersedia, membuat

Batam memiliki daya tarik bukan hanya para investor asing maupun domestik yang

relatif besar tapi juga para pengusaha kecil dan masyarakat. Konsekuensinya, tidak

mengejutkan pertumbuhan penduduk Batam relatif sangat tinggi sekitar 18 persen dan

permintaan kebutuhan akan perumahan akan langsung meningkat. Karena terbatasnya

12

penyediaan akan perumahan, menyebabkan tidak dapat dihindari berkembangnya

pemukiman-pemukiman liar sebagai jalan pintas mendapatkan perumahan. Karena

bagi masyarakat berpendapatan rendah relatif sulit dapat membeli rumah real estate.

Arus migrasi yang relatif besar jumlahnya serta bagian terbesar para migran tersebut

tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar tenaga kerja, menyebabkan

terjadinya tingkat pengangguran yang tinggi serta daerah tersebut sangat rawan

kejahatan (Kompas, 15 Februari 1997).

Ilustrasi lain yang cukup menarik dikemukakan disini adalah pengalaman

pemerintah Cina mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada sepanjang daerah

pesisir pantai timur mulai dari Shengyang dibagian utara sampai daerah Xiangzhou

yang wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah HongKong. Propinsi Fujian

adalah salah satu wilayah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan seperti kota

QuangZhou. Jaraknya kurang lebih 180 km atau 3 jam dengan bus dari kota Xiamen

sebagai ibu kota propinsi Fujian dan salah satu Zona Ekonomi Khusus (Special

Economic Zone) di propinsi tersebut. Persiapan mewujudkan suatu zona ekonomi

khusus yang telah dilaksankan sejak tahun 1980an yang dilengkapi dengan konsep

perencanaan secara terperinci dan ditunjang dengan konsep stategi perencanaan

wilayah yang relatif lengkap. Disiapkan berbagai macam kemudahan peraturan untuk

pelaku bisnis, tersedianya lokasi industri dilengkapi dengan prasarana-prasarana dasar

penunjang kegiatan industri dan bisnis, serta tersedianya jumlah tenaga kerja

terampil dan sangat kompetitif.

Semua ini merupakan suatu rangkaian paket relatif lengkap yang dibuat untuk

menarik investor dari dalam maupun luar negeri. Kenyataanya serangkaian paket ini

mampu menyerap banyak investor asing menanamkan modal disana termasuk

didalamnya beberapa konglomerat dari Indonesia yang menanamkan modal pada

bidang properti dan real estate. Disamping serangkaian kemudahan yang disiapkan

untuk para pelaku bisnis, suatu hal yang unik ditunjukkan oleh para aparat

pemerintah kota, dimana mereka mengelola kota dan kawasan industri dengan

menerapkan konsep manajemen secara profesional yang dilengkapi dengan budaya

bisnis yang merupakan ciri utama dari birokrat yang berjiwa kewiraswastaan

(entrepreneurship). Ciri khusus ini sangat jelas terlihat pada saat para investor

diperlakukan seperti layaknya konsumen yang dilayani oleh penjual, dimana

memperlakukan konsumen adalah raja. Kenyataan ini adalah pengamatan dan

pengalaman penulis mengadakan penelitian di wilayah tersebut selama kurang lebih 2

bulan di tahun 1995.

Dari beberapa contoh pelaksanaan strategi pusat-pusat pertumbuhan secara

jelas menunjukkan bahwa terwujudnya model pendekatan pusat pertumbuhan

disebabkan oleh beberapa faktor utama antara lain; kebutuhan investasi relatif dalam

13

jumlah besar, perlunya inisiatif dan peran aktif pemerintah daerah dalam menunjang

pengembangan industri, dan adanya keinginan dan keberanian politik pemerintah

pusat untuk menunjang pengembangan pembangunan di daerah, dimana ketiga faktor

ini akan dibahas dibawah ini.

Strategi pendekatan pembangunan ini memerlukan investasi relatif besar untuk

membangun infrastruktur-infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang lainnya. Dalam

analisa ekonomi, sebagai konsekuensi dari jumlah investasi yang relatif besar

digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan industri akan secara langsung

mempengaruhi atau meningkatkan pembangunan regional dalam artian meningkatkan

pertumbuhan ekonomi serta pendapatan regional bukan hanya dalam aspek mikro

yang terbatas pada wilayah pusat pertumbuhan tersebut tapi juga secara makro

dalam ruang lingkup yang lebih luas seperti propinsi atau region. Dengan kata lain

dana investasi pembangunan tersebut akan secara langsung menciptakan kesempatan-

kesempatan kerja baru bagi para pencari kerja dimana nantinya akan meningkatkan

pendapatan masyarakat. Jadi keterkaitan dana investasi, industri dan pekerja secara

nyata akan mempengaruhi kenaikan pendapatan regional.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pengembangan pusat pertumbuhan tidak

terlepas kaitannya dengan peran aktif pemerintah daerah mulai dari menyiapkan

lokasi sebagai pusat pengembangan industri, menyiapkan infrastruktur dasar

penunjang pengembangan industri, menyiapkan aturan-aturan (regulation)

pelaksanaan pengembangan industri dan penunjang untuk menarik investasi baik

dalam maupun luar negeri, serta menyiapkan aparatur dengan suatu sistem

administrasi yang relatif sederhana untuk melayani masyarakat dan para pelaku

bisnis. Suatu sistem birokrasi dengan manajemen terbuka atau manajemen profesional

merupakan suatu kriteria utama bagi investasi untuk masuk ke daerah.Sebab investor

selalu mencari lokasi investasi dengan biaya investasi (costs of investment) relatif

rendah.

Konsep pusat pertumbuhan yang dapat dilaksanakan didaerah sangat erat

kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah pusat. Dalam

kaitan ini keputusan-keputusan politik berkaitan dengan wilayah-wilayah utama yang

diprioritaskan untuk dikembangkan dimana disesuaikan dengan potensi wilayah

bersangkutan dalam arti tersedianya potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia, kesiapan aparatur pemerintah daerah tingkat I dan II, serta pertimbangan

lokasi strategi yang diharapkan dapat menunjang dan pengembangan daerah

sekitarnya. Selain itu pula keputusan-keputusan dilakukan pemerintah pusat berkaitan

dengan konsekuensi dana yang perlu disiapkan dari pusat untuk pembangunan

prasarana-prasarana dasar untuk menunjang pusat pertumbuhan. Dimana jumlah dana

14

investasi untuk prasarana dasar (social overhead capital) yang dibutuhkan relatif

besar jumlahnya.

Bagaimana Kapet Manado-Bitung dan Sekitarnya Dapat Dikembangkan?

Dalam mempercepat pertumbuhan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia

oleh pemerintah pusat ditetapkan untuk dikembangkan 13 Kawasan Pengembangan

Ekonomi Terpadu (KAPET) yang tersebar diseluruh Kawasan Timur Indonesia (KTI). Di

Sulawesi Utara sendiri, dalam struktur tata ruang nasional ditetapkan tiga kawasan

andalan yaitu kawasan andalan Manado-Bitung dan sekitarnya, kawasan andalan

Bolaang Mongondow dan sekitarnya, dan kawasan andalan Gorontalo dan sekitarnya.

Ketiga pusat kawasan ini ditentukan sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah

sekitarnya serta lokasi yang dianggap cukup strategi menjadi pusat penggerak

kegiatan ekonomi utama diketiga wilayah tersebut.

Oleh Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, kawasan andalan

Manado-Bitung dipilih sebagai salah satu pusat pertumbuhan yang mendapat prioritas

utama untuk segera dikembangkan (Pemda Tingkat I Sulut, 1996). Alasannya

ditetapkan kawasan andalan Manado-Bitung, dugaan penulis sangat erat kaitannya

dengan posisi kawasan andalan Manado-Bitung dan sekitarnya dimana dianggap sangat

strategis dalam pengembangan wilayah lokal, Kawasan Timur Indonesia (KTI), maupun

wilayah regional dalam kaitan BIMP-EAGA. Selain itu pula dari ketiga kawasan andalan

di Sulut, kawasan andalan Manado-Bitung dianggap telah memiliki sebagian

infrastruktur-infrastruktur dasar dan fasilitas-fasilitas penunjang pembangunan

lainnya yang dapat mendukung pengembangan pusat pertumbuhan mereka.

Namun sekarang memungkinkan dimunculkan pertanyaan seperti; bagaimana

KAPET Manado Bitung dapat diwujudkan? Untuk membahas pertanyaan tersebut,

dapat diuraikan dengan menjawab kedua pertanyaan dibawah ini; faktor-faktor

kendala apa saja yang kemungkinan terjadi?, serta faktor-faktor penunjang apa saja

dapat dikembangkan mendorong strategi pusat pengembangan tersebut?

Dalam bahasan pada bagian sebelumnya sangat jelas dikemukakan bahwa

konsep pusat pertumbuhan seperti KAPET, membutuhkan dana investasi relatif besar

jumlahnya. Karena dana investasi tersebut dibutuhkan untuk membangun prasarana-

prasarana dasar umum seperti pelabuhan peti kemas, lapangan terbang, jalan yang

mampu menampung kendaraan-kendaraan berat, jembatan, listrik, air minum,

telekomunikasi, saluran pembuangan air (drainage). Tersedianya prasarana-prasarana

dasar ini sebagai syarat utama untuk menarik para penanam modal menginvestasikan

dana mereka pada bidang industri dan manufaktur. Umumnya berlaku prasarana-

15

prasarana dasar umum (social overhead capital) dibiayai oleh pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah. Tapi dalam kenyataan dana pemerintah untuk

pembangunan baik pemerintah pusat maupun daerah relatif semakin terbatas dan

mungkin tidak mampu untuk membiayai keseluruhan prasarana-prasarana dasar yang

dibutuhkan.

Sumber-sumber dana investasi pembangunan dapat diklasifikasikan dalam tiga

bagian; sektor pemerintah (pusat dan daerah), sektor swasta (swasta nasional dan

internasional), dan dana masyarakat umum. Dengan terbatasnya dana investasi

pembangunan yang bersumber dari pemerintah, maka oleh pemerintah pusat maupun

daerah tidak ada pilihan lain untuk mengundang atau mengajak sektor swasta baik

dari dalam maupun luar negeri, serta dana dari masyarakat umum sebagai mitra

pemerintah (public-private-partnership) untuk dapat secara langsung terlibat

membiayai prasarana-prasarana dasar sebagai penunjang utama pengembangan pusat

pertumbuhan. Hubungan kemitraan ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu sistim

buildlease, transfer (BLT) atau sistim build, operate, transfer (BOT). dari kedua

sumber dana tersebut dapat dengan jelas diduga bahwa yang memungkinkan untuk

diikut sertakan untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan

adalah sektor swasta nasional maupun internasional sebagia mitra kerja dalam

membiayai dan melaksanakan pembangunan.

Untuk mengundang serta melibatkan sektor swasta diperlukan kiat-kiat khusus

yang perlu disiapkan baik oleh pemerintah pusat dan lebih khusus lagi adalah

pemerintah daerah. Alasannya sangat jelas bahwa KAPET didaerah yang lain dapat

dikatakan menghadapi permasalahan relatif tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi

KAPET Manado Bitung. Dalam ruang lingkup regional dan nasional, KAPET Manado

Bitung akan bersaing dengan KAPET yang lain baik di kawasan timur sendiri maupun

dikawasan barat untuk mencari sumber dana investasi pembangunan. Jadi para

investor swasta nasional yang jumlahnya relatif terbatas diperhadapkan dengan

banyak pilihan lokasi untuk mengadakan investasi. Demikian pula dalam konteks

internasional Indonesia diperhadapkan dengan pesaing negara Asia lainnya yang sangat

menarik untuk para investor internasional seperti Cina, Vietnam, India, Malaysia,

Filipina, Korea Selatan, dan Thailand. Dengan kata lain baik pemrintah pusat maupun

pemerintah daerah didesak untuk bekerja sama untuk bagaimana merumuskan

kebijakan-kebijakan strategis agar supaya dapat menarik para investor internasional.

Demikian pula dengan pemerintah daerah tidak punya pilihan lain untuk bagaimana

dapat menarik minat para investor asing maupun domestik agar supaya mereka mau

menanamkan modal mereka di wilayah KAPET Manado Bitung. Telah diuraikan diatas

bahwa investasi cenderung mengalir pada daerah-daerah dengan biaya investasi (costs

of investment) relatif rendah. Dengan kata lain para investor sangat ‘alergi’ dengan

16

sistem birokrasi yang berbelit, tidak transparan, dan dibebani dengan banyaknya

pungutan tidak resmi.

Karena investasi sangat sensitive terhadap keamanan (security) dan stabilitas

politik, maka para investor akan selalu sangat selektif dalam memilih lokasi investasi

yang relatif aman dan terjamin untuk jangka panjang. Sebab investasi untuk

prasarana-prasarana dasar relatif memerlukan dana cukup besar, mengandung resiko

cukup tinggi terhadap pengembalian dana investasi itu sendiri serta memerlukan

waktu relatif panjang. Karenanya diperlukan suatu jaminan keamanan pada wilayah

dimana investasi itu digunakan baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun

jangka panjang.

Tak dapat dielakkan lagi bahwa dalam mengelola suatu pusat pertumbuhan

seperti KAPET dibutuhkan suatu dukungan dari birokrat pemerintah daerah

berorientasi pada manajemen yang profesional dan berjiwa wiraswasta

(entrepreneurial government) (Havey, 1989; Osborne dan Gaebler, 1992; Leitner dan

Garner, 1993) bukan berorientasi pada pola tradisional dan tidak popular dimana para

birokrat hanya mau dilayani dan cenderung ‘enggan’ untuk melayani masyarakat.

Namun model menejemen tradisional ini mulai ditinggalkan para penggemarnya. Hal

ini ditunjukkan setelah Pemda Kodia Manado mempelopori mengajak sektor swasta

sebagai mitra kerja untuk beberapa bidang kegiatan-kegiatan yang sangat strategis

untuk meningkatkan pelayanan masyarakat kota. Mengapa entrepreneurial

government mutlak diperlukan, sebab dalam era globalisasi akan diperhadapkan

dalam suatu keadaan sangat kompetitif dan mendorong pemerintah harus bekerja

sama atau menjalin hubungan (partnership) dengan pelaku bisnis atau wiraswasta.

Untuk memudahkan pelayanan pada para pelaku bisnis dan masyarakat umum

yang membutuhkan informasi mengenai keberadaan serta kondisi KAPET Manado

Bitung—mulai dari potensi wilayah berkaitan dengan sumberdaya alam, sumber daya

manusia, kualitas dan struktur penduduk, keadaan ketenaga kerjaan, keadaan lokasi-

lokasi industri, fasilitas penunjang lokasi industri, fasilitas-fasilitas transportasi untuk

darat, laut dan udara, fasilitas-fasilitas jasa perbankan dan asuransi, peraturan-

peraturan, dan lain-lain. Keseluruhan informasi ini perlu disiapkan dalam suatu paket

yang tertata dengan baik. Selain itu yang sangat krusial perlu disiapkan adalah

pelayanan pengurusan semua kewajiban administrasi yang sederhana dan tidak

birokratis. Dengan mempertimbangkan aspek efisiensi yang selalu dituntut para

pelaku bisnis, dalam mendapatkan informasi dan pengurusan administrasinya,

sebaiknya hanya dilayani oleh suatu lembaga saja. Fungsi pelayanan seperti ini sering

disebut one stop shopping dimana semua urusan yang harus diselesaikan oleh para

pelaku bisnis hanya dilakukan dalam satu tempat. Strategi seperti ini sebaiknya

dilakukan sebab untuk menarik para investor, KAPET Manado Bitung akan

17

diperhadapkan dengan banyak pesaing yang relatif menggunakan strategi yang sama.

Oleh sebab itu peningkatan pelayanan mutlak diperlukan.

Selama model perencanaan pembangunan di Indonesia masih relatif didominasi

oleh ‘top down planning’, pelaksanaan pembangunan di daerah yang melibatkan

proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah pusat tidak dapat lepas dari kontrol

bahkan lebih jauh pengaturan dari atas secara langsung melalui petunjuk pelaksanaan

proyek. Oleh sebab itu dana investasi pembangunan untuk proyek-proyek seperti

prasarana-prasarana dasar yang menyerap dana relatif besar selalu ditentukan atau

diputuskan oleh pemerintah pusat untuk dialokasikan di daerah. Seperti halnya dana

yang dibutuhkan untuk pembangunan prasarana-prasarana dasar dan penunjang untuk

KAPET Manado-Bitung, alokasi dana tersebut harus melalui suatu proses birokrasi yang

sangat ketat dan perlu adanya keinginan dan keberanian politik oleh pemerintah pusat

untuk memutuskannya. Bentuk keputusan politik yang sangat strategis ini, pada

tingkat daerah telah ditunjukkan oleh Pemda Sulawesi Utara memutuskan untuk

mengalokasikan sekitar 40 % dana pembangunan Sulut tahun 1997/98 dialokasikan ke

Daerah Tingkat II Sangihe dan Talaud (Manado Post, 18 Februari 1997).

Dengan mempertimbangkan keadaan geografis dan administrasi KAPET Manado

Bitung, sebaiknya pengelolaan KAPET dilakukan oleh suatu badan independen yang

diberikan kuasa dan tanggung jawab penuh oleh pemerintah daerah seperti dalam

bentuk suatu badan pengelola. Karena lokasi KAPET Manado Bitung berada pada tiga

wilayah administrasi tingkat II yaitu Kodia Manado, Kabupaten Minahasa, dan Kodia

Bitung. Adanya suatu badan independen dan profesional akan memudahkan dalam

pengaturan administrasi dan koordinasi antara instansi yang terkait sehingga akan

memudahkakn pelayanan pada pelaku bisnis dan masyarakat.

Pengembangan KAPET Manado Bitung berimplikasi langsung terhadap

pertumbuhan sektor industri, perdagangan, pertanian, transportasi dan akan

meningkatya urbanisasi, serta memungkinkan berkembangnya sektor informal.

Bertumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi dasar ini yang saling terkait dalam suatu

kawasan, tidak mengenal lagi batas-batas administrasi yang umum berlaku. Demikian

juga aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat akan saling berdampingan antara mereka

bekerja disektor formal dan informal serta antara sektor primer dengan sektor non-

primer. Keunikan kegiatan-kegiatan seperti ini yang muncul diwilayah perkotaan oleh

Terry McGee (1987) disebut Kotadesasi. Lebih jauh McGee dan kawan-kawan (1991)

menjelaskan bahwa hal ini akan secara jelas ditunjukkan dengan kota besar menjadi

inti. Kemudian akan muncul wilayah metropolitan yang menggabungkan kota ini

dengan wilayah sekitarnya, yang berada dalam jangkauan para komuter ke kota inti,

dan ketiga, berkembangnya wilayah desa-desa dalam koridor yang berawal dari kota

inti di mana terdapat ciri bercampurnya kegiatan pertanian dan non-pertanian.

18

Keunggulan pendekatan pembangunan seperti KAPET akan memacu dengan

cepat meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada kawasan pusat pembangunan

tersebut dan diharapkan terjadinya spread effect kegiatan ekonomi pada wilayah

sekitarnya. Sebaliknya model ini relatif mengabaikan untuk terjadinya distribusi

pendapatan melalui penyebaran kegiatan-kegiatan ekonomi pada wilayah sekitarnya

(periphery). Akibatnya daerah-daerah pedesaan atau pinggiran akan relatif tertinggal

pembangunannya dibandingkan dengan daerah perkotaan yang menjadi pusat wilayah

pertumbuhan.

Nampaknya pengalaman pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan

pendekatan pusat-pusat pertumbuhan mungkin sudah saatnya untuk ditinjau kembali.

Hal ini disebabkan antara lain seperti dikemukakan oleh Richardson (1978) bahwa

model pusat pertumbuhan asalnya dari negara barat dimana penekanannya pada

pembangunan industri berskala relatif besar dan menggunakan padat modal (capital-

intensive) telah ditiru dan dilaksanakan di negara-negara sedang berkembang tanpa

terlebih dahulu dimodifikasi serta disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi di

negara-negara tersebut. Selain itu pula pusat pertumbuhan sangat sering diasumsikan

sebagai suatu lokasi pembangunan yang telah direncanakan sebagai suatu elemen

yang terintegrasi dengan strategi pembangunan perkotaan nasional. Masalah-masalah

seperti inilah dapat diperbaiki melalui pemahaman yang jelas mengenai proses

pembangunan spasial.

Terkonsentrasinya fasilitas-fasilitas pelayanan umum dan bagian terbesar

kegiatan-kegiatan ekonomi adalah merupakan suatu kenyataan bahwa konsep pusat

pertumbuhan menyebabkan terjadinya ‘urban bias’ dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan. Dari banyak pengalaman pembangunan yang telah

dilakukan dapat memperkuat suatu argumentasi bahwa pendistribusian kembali

(redistributing) investasi dari daerah perkotaan ke daerah pedesaan akan lebih

banyak memberikan kemungkinan untuk mendistribusikan manfaat pembangunan pada

tujuan dari pembangunan untuk masyarakat berpendapatan rendah atau ‘miskin’

(Lipton, 1977).

Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang bagaimana mengkombinasikan spasial

strategi melibatkan wajah perkotaan dan kebijakan pusat pertumbuhan dengan

meminimalkan terjadinya ‘urban bias’. Dalam sistem ekonomi campuran (mixed

economies) yang konon seperti terjadi atau dilakukan di Indonesia (walaupun dalam

kenyataan dalam banyak hal sistim kapitalis sangat dominasi dan kuat) memungkinkan

atau dapat diyakini bahwa hanya dengan strategi pembangunan yang didasarkan pada

perpaduan yang saling melengkapi (complementary) antara pembangunan perkotaan

dan pedesaan mempunyai kemungkinan besar untuk berhasil.Lebih khusus lagi dapat

dikemukakan disini adalah memformulasikan suatu konsep kebijakan pusat

19

pertumbuhan yang dapat memperkuat pembangunan pedesaan daripada hanya

menguras sumber daya alam wilayah pedesaan (periphery).

Mempromosikan pusat-pusat pertumbuhan pada kota-kota kecil dan daerah

pedesaan dimana dapat memberikan sebagai alternatif tujuan daripada arus migrasi

desa kota. Relatif dekatnya tujuan utama daripada migran dengan daerah asal

mereka, membuat mereka tidak akan kehilangan akar kekerabatan dengan keluarga

mereka di wilayah pedesaan. Sebab mereka dapat kembali dengan mudah ke daerah

asal setiap saat mereka butuhkan. Disamping itu pula akan memperkuat pola hirarki

pemukiman penduduk (kota dan desa), dana memberikan serta mengimbangi struktur-

struktur yang relatif stabil di wilayah-wilayah pedesaan.

Pertimbangan-pertimbangan spasial (mengenai ruang/tempat) diatas adalah

strategi growth center yang bijaksana yang hanya dapat direncanakan dan dilakukan

dalam konteks wilayah nasional dan dinamika dari sistem perkotaan nasional. Jadi

pusat pertumbuhan harus dilakukan bukan hanya sebagai instrument kebijakan spasial

nasional tapi juga instrumen kebijakan spasial regional atau pada tingkat propinsi dan

kabupaten. Agar wilayah-wilayah diluar pusat pertumbuhan dapat dikembangkan

dipacu pembangunannya bersamaan dengan pengembangan KAPET, diperlukan suatu

pendekatan pembangunan perpaduan antara pusat pertumbuhan (KAPET) dengan

desentralisasi pusat-pusat pertumbuhan dimana model ini akan diulas pada bagian

berikut dibawah ini.

Desentralisasi Pusat-Pusat Pertumbuhan

Untuk memperkecil kesenjangan antara pembangunan wilayah perkotaan dan

pedesaan, serta mempertimbangkan mayoritas penduduk Sulawesi Utara tinggal

diwilayah pedesaan dengan kegiatan utama bekerja pada sektor pertanian, dan

melihat posisi dan geografis wilayah propinsi Sulawesi Utara sebagian adalah daerah

kepulauan dan sangat strategis sebab berhadapan langsung dengan beberapa negara

tetangga dan negara-negara diwilayah pasifik lainnya. Menunjukkan bahwa

pelaksanaan pembangunan sebaiknya dilaksanakan secara bersamaan antara daerah

perkotaan dan pedesaan agar secara keseluruhan mampu bersaing dengan negara

tetangga di era pasar bebas.Berdasarkan beberapa alasan diatas nampak jelas

diperlukan suatu strategi pembangunan regional yang dapat mengakomodasikan

kebutuhan pelaksanaan pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan secara

bersama-sama dan saling keterkaitan antara satu pusat pengembangan dengan pusat

pengembangan lainnya, antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya.

20

Suatu alternatif pendekatan pembangunan yang akan dibahas dalam tulisan ini

adalah memadukan KAPET dengan desentralisasi pusat-pusat pertumbuhan

(decentralization growth centers). Model ini menekankan pada pendistribusian pusat-

pusat pengembangan pada kota-kota kecil yang berpotensi untuk dikembangkan

seperti ibukota-ibukota kabupaten, ibukota-ibukota kecamatan serta pusat-pusat

diwilayah pedesaan yang memungkinkan untuk dikembangkan dilihat dari potensi

sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya modal (capital). Karena

lokasi-lokasi pusat-pusat pengembangan ini pada kota-kota kecil dan wilayah

pedesaan, orientasinya diarahkan pada industri-industri berbasis pada sektor

pertanian atau agro-industri.

Berkembangnya agribisnis pada pusat-pusat pengembangan tersebut akan

berkorelasi positif terhadap peningkatan produksi sektor pertanian. Jika harga jual

output produksi pertanian meningkat atau setidaknya harga tidak berubah dan harga

faktor-faktor input relatif tetap, berarti terjadinya peningkatan produksi pertanian

akan secara langsung meningkatkan pendapatan petani. Selain itu pula

berkembangnya agro-industri dan sektor pertanian itu sendiri akan menciptakan

lapangan-lapangan kerja baru diwilayah pedesaan. Dengan demikian akan juga

meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Meningkatnya pendapatan petani

akibat kenaikkan produksi dan terciptnya kesempatan kerja baru tersebut merupakan

implikasi langsung dari desentralisasi pusat-pusat pertumbuhan yang tidak hanya

menekankan pada pertumbuhan tapi lebih menekankan terjadinya distribusi dalam

kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat

pedesaan.

Mempromosikan serta mengembangkan pusat-pusat pengembangan pada kota-

kota kecil dan wilayah pedesaan akan memberikan alternatif sebagai daerah-daerah

tujuan untuk migrasi desa-kota, disamping memperkuat hirarki wilayah-wilayah

pemukiman, serta mempunyai dampak terhadap stabilitas jumlah penduduk di

wilayah pedesaan. Para migran dari wilayah pedesaan biasanya mencari pekerjaan

diluar sektor pertanian (off-farm employment). Kegiatan ini erat kaitannya dengan

pekerjaan-pekerjaan pada industri kecil seperti industri pengolahan hasil-hasil

pertanian, industri penunjang sektor pertanian, sektor bangunan, transportasi, dan

perdagangan. Pada umumnya para migran seperti ini disebut sebagai migran

nonpermanent dimana sewaktu-waktu merasa kembali kewilayah pedesaan/desa

asal.Pekerjaan yang dilakukan sebagai off-farm employment kecenderungan hanya

musiman memanfaatkan time-lag selama menunggu panen. Akibat adanya daya tarik

yang baru pada pusat-pusat pertumbuhan seperti ini akan memperlambat atau

mengurangi terjadinya arus urbanisasi yang mengarah pada kota-kota menengah dan

besar.

21

Adanya keterkaitan kegiatan usaha yang saling menguntungkan antara agro-

industri berlokasi di pusat-pusat pengembangan dengan pusat kegiatan produksi

pertanian di wilayah sekitar atau pedesaan, harus didukung dengan pembangunan

jaringan jalan dan transportasi antar region, dan antar kota dan desa. Prasarana dan

sarana ini sangat krusial untuk menopang memperlancar pemasaran hasil-hasil produk

pertanian, mempercepat arus barang-barang input untuk kebutuhan pertanian dan

masyarakat pedesaan, dan komuter. Seluruh kegiatan ini akan menciptakan

kemungkinan-kemungkinan yang substansial terjadinya ‘spread effects’ (Richardson,

1978; Hinderink dan Titus, 1988; Rotge, 1995)

Manfaat lain dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan diwilayah pedesaan juga

akan berkaitan penyediaan pusat-pusat pelayanan yang makin efisien penggunaanya

karena berdekatan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan kesehatan,

keluarga berencana, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, dimana fasilitas-

fasilitas ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Tersedianya dan mudahnya

akses pada pusat-pusat pelayanan seperti ini merupakan faktor kunci sebagai penentu

apakah penduduk daerah pedesaan akan menetap tinggal di wilayah pedesaan atau

migrasi ke kota-kota sedang dan besar. Dengan kata lain adanya dan tersedianya

fasilitas-fasilitas pelayanan umum yang makin banyak dan baik pelayanannya,

merupakan critical point untuk meningkatkan standar hidup masyarakat yang tinggal

di wilayah pedesaan.

Desentralisasi pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah diluar KAPET atau

wilayah pedesaan (periphery) akan memberikan kesempatan lebih besar bagi

masyarakat lokal untuk dapat secara langsung berpartisipasi dalam proses

perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan menikmati hasil-hasil

pembangunan. Selain itu pula pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah

pedesaan mengutamakan pembangunan industri-industri pengelolaan hasil-hasil

produk pertanian dan pembangunan sektor pertanian yang keduanya diarahkan lebih

berorientasi pada pembangunan berwawasan lingkungan. Kedua keunggulan

(partisipasi masyarakat dan orientasi pembangunan berwawasan lingkungan) inilah

adalah sebagai syarat atau modal utama untuk pelaksanaan pembangunan

berkelanjutan (sustainable development).

Kesimpulan

Bahasa diatas secara jelas menunjukkan adanya perbedaan antara penekanan

pembangunan regional didasarkan pada ‘model KAPET’ atau growth center dengan

model pendekatan pembangunan yang menekankan pada pembangunan wilayah

pinggiran atau wilayah pedesaan dengan strategi desentralisasi pusat-pusat

22

pengembangan (decentralization growth centers). Kenyataanya adalah sangat jarang

tejadi dan berhasil dimana satu model pembangunan apakah model pusat

pertumbuhan yang berorientasi pada daerah perkotaan tertentu atau desentralisasi

pusat-pusat pengembangan pada kota-kota kecil dan kecamatan yang tersebar secara

menyeluruh di wilayah pedesaan, dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat

secara keseluruhan. Atau dapat mengatasi masalah kesenjangan pembangunan atau

memperkecil jurang (gap) pembangunan antar region, wilayah, kota dan desa, wilayah

perkotaan dan wilayah pedesaan, memperkecil terjadinya polarisasi pembangunan

dan keuangan yang cenderung terkonsentrasi pada lokasi pusat pertumbuhan itu

sendiri. Seperti contoh klasik saat ini adalah kegiatan pembangunan terpusat di pulau

Jawa lebih khusus lagi di Jakarta.

Perpaduan kedua model ini sebagai suatu instrument yang relatif lengkap untuk

digunakan sebagai pendekatan pembangunan regional secara bersamaan—baik untuk

wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan—serta menunjukkan suatu kombinasi

pendekatan yang berbeda dengan pendekatan pembangunan pernah dilaksanakan

masa lalu. Jadi perpaduan kedua model ini tidak hanya penekanan pada pembangunan

berorientasi padat modal, menciptakan intraregional pusat pinggiran ’core-periphery’

dan menelantarkan pedesaan serta hanya penekanan pada pertumbuhan. Tapi dilain

pihak, kombinasi kedua model ini akan mengutamakan pembangunan berorientasi

padat karya (labor intensive), menciptakan hubungan wilayah perkotaan dan

pedesaan yang saling mennguntungkan, terjadinya spread effects yang dapat

dinikmati masyarakat pinggiran atau pedesaan, mengembangkan pembangunan

agroindustri dan sektor pertanian lebih berorientasi pada wawasan lingkungan. Namun

perpaduan kedua model ini perlu secara terus-menerus diamati dan diperhatikan

secara seksama dalam pelaksanaan dimana sewaktu-waktu perlu adanya penyesuaian

atau modifikasi dan perlu dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian untuk mencapai

tujuan pembangunan.

Kombinasi kedua model diatas (dengan pendistribusian pusat-pusat

pertumbuhan pada wilayah pedesaan sebagai suatu strategi untuk mendesentralisasi

pelaksanaan pembangunan didaerah serta mendorong memperkuat pemerintah daerah

yang otonom) merupakan suatu alternative pendekatan pembangunan regional yang

sangat relevan dan saling melengkapi serta menunjang pelaksanaan pembangunan

otonomi daerah. Karena keberhasilan pelaksanaan model pembangunan ini sangat

ditentukan oleh pelaksanaan administrasi dan birokrat daerah yang otonom dan

berorientasi pada manajemen profesional serta dilengkapi dengan para birokrat

daerah berwawasan serta berjiwa wiraswasta.

Singkatnya, perpaduan model ini tidak hanya menekankan pada aspek

pertumbuhan (growth) tapi juga mengutamakan aspek distribusi (distribution) dan

23

memprioritaskan pembangunan regional berkelanjutan (sustainable development).

Orientasi pembangunan dengan memperhatikan faktor lingkungan mengindikasikan

bahwa para perencana dan pelaksana pembangunan memberikan perhatian serius

untuk generasi masa akan datang, generasi penerus daerah Nyiur Melambai.

Pendekatan perencanaan pembangunan seperti ini disebut ‘Growth Distribution and

Sustainable Approach’ yang sangat diharapkan dan dinanti-nanti oleh umat manusia di

‘Global Village’. Membuat perencanaan dan kebijakan mendasar (great policies)

seperti ini mempunyai pengaruh yang kuat dan besar terhadap masyarakat luas.

24

Kepustakaan

Auty, R. M. 1990. The Impact of Heavy-industry Growth Poles on South Korean Spatial

Structure.Geoforum, Vol. 21, No. 1. Pp,23-33.

Darwent, D. F. 1975. Growth Poles and Growth Centers in Regional Planning: A

Review, dalam Friedman and Alonso (eds.) Regional Policy: Readings in

Theory and Application. MIT Press, Cambrige, MA.

Douglass, M. 1990. Urban and Regional Development Strategis in Indonesia. Nagoya,

Japan: United Nations Center for Regional Development (UNCRD).

Hansen, N. M. 1971.Intermediate-Size Cities as Growth Centers. New York: Praeger

Publishers.

Harvey, D. 1989. “From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in

Urban Governance in Late Capitalism”, Geografiska Annaler, Vol. 71B, pp. 3-

17.

Hill, H. 1987. “Concentration in Indonesia Manufacturing”, Bulletin of Indonesia

Economic Studies, Vol. 23, No. 2, pp. 71-100.

Hinderik, J. and Titus, M. J. 1988.“Paradigms of Regional Development and the Role

of small Centers”, Development and Change, Vol. 19, No. 3, pp. 401-423.

Hirschman, A. O. 1958.The Strategy of Economic Development.New Haven: Yale

University Press.

Kelly, R. 1985. The Regional Impact of Direct Foreign Investment in

Indonesia.Boston: Harvard University, unpublished Ph.D. dissertation.

Kompas, 18 November 1996.

Kompas, 15 Februari 1997.

Lipton, M. 1977. Why Poor People Stay Poor: A Study of Urban Bias in World

Development. Cambridge: Harvard University Press.

Leitner, H. and Garner, M. 1993. “The Limits of Local Initiatives: A Reassessment of

Urban Entrepreneurialism for Urban Developmnet”. Urban Geography, Vol. 4,

No. 1, pp. 57-77.

Lo, Fu-Chen and Salih, K. 1978. Growth Pole Strategies and Regional Development

Policy: Asian Experience and Alternative Approaches. Oxford: Pergamon

Press.

25

Manado Post, 18 Februari 1997.

McGee, T. G. 1987. “Urbanisasi or Kotadesasi?The Emergence of New Regions of

Economic Interaction in Asia”.Working Paper 87-8. Honolulu, Hawaii: East-

West Center.

McGee, T. G., Ginsburg, Norton, Koppel, and Bruce. (eds.). 1991. The Extended

Metropolis Settlement Transition in Asia. Honolulu, Hawaii: University of

Hawaii Press.

Myrdal Gunnar, 1957. Rich Lands and Poor.New York: Harper & Brothers.

NUDS, 1985.National Urban Development Strategy Project, NUDS Final Report.

Jakarta: Directorate of City and Regional Planning, Directorate General of

Human Settlements, UNDP, and UNCHS.

Osborne, D. and Gaebler, T. 1992. Reinventing Government: How the

Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Reading: A Plume

Book.

Pemda Tingkat I. 1996.Mengenal dan Mensukseskan Panca Program Unggulan

Propinsi Sulut.Manado: Biro Humas Setwilda Tingkat I Sulut.

Richardson, H. W.1978. “Growth Centers, Rural Development and National Urban

Policy: A Defense”, International regional Science Review, Vol. 3, No. 2, pp.

133-152.

Rotge.V. (ed.) 1995.Rural Urban Integration in Java, Consequences for Regional

Development and Employment.Nagoya, Japan. United Nation Center for

Regional Development (UNCRD)>

Ryder, A. 1990. Growth Pole Policy in Poland and the Lenin Steel-works. Geoforum,

Vol. 21, No. 2, pp. 229-224.