PUSAT PENGKAJIAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN PERSPEKTIF - l/olune 2 No. 3 tohun 1997, Edisi Ohlober

Pengaruh Standard Lingkungan InternasionalTerhadap Industri, Implikasi Hukum dan

Penegakannya di Indonesia.Oleh :

' Bambang Prabowo Soedarso *)

Pencipta telonlogi akan berusaha agar hasil ciptaannya tidak dijiplak / ditiru oleh or-ang lain tanpd seijinnya. Dan kewajiban moral bagi orang lain untuk tidak melakukanpenjiplakan. Moral sebagai suan kaidah atau norma yang mengatur tentang atwan dalamsilwp tindak manusia harus dapat mengilwt manusia lainnya. Masalah pengelolaan linghtngandikznal asas-asas.hukum tentanglhntk globally; act locally; polluter pay principle; pollutionprevention pay. ecolabelling; cleaner production; business performance raty; enveromental

^Ait" dan lainJain, yang dalam dunia industri dan perdagangan dikenal dengan istilah

Sertifkasi Intemational Organizationfor Standadization (SO). Sertifikasistandord linghnganinterkastondl sebagai suatu karya yang bermaksud utxuk menghambat tingfut kcmajuanindustri nasional dari negara-negara di dunia.

I. Later Belakang Permasalahan.Terdapat kecenderungan langsa-bangsa di

negara-negara berkembang untuk meniruteknologi yang lebih maju dari bangsa-bangsadi dunia yang mereka anggap lebih maju.Teknologi sebagai hasil pemikiran, cipta, karsadan karya merupakan bagian yang takterpisahkan dari peradaban manusia yangmenciptakahnya. Semakin maju peradabansuatu bangsa maka, akan semakin maju pulatingkat kemajuan teknologinya.

Pada umumnya pencipta teknologi akanberusaha supaya hasil ciptaannya tidak dijiplak/ ditiru oleh orang lain tanpa seijinnya. Dankarenanya, ada kewajiban moral bagi orang lainuntuk tidak melakukan penjiplakan. Moral

* Penalis odalah Pengajar Hukum Lingkungan FH.

Universilas Indonesia

Pengaruh Standar Linghtngan Interndsional 19Terhadap Industri, Implikati Hukum danP ene gal:l<annya di Indone s ia

sebagai suatu kaidah atau norma yangmeNrgatur tentang aturan dalam sikap tindakmanusia harus dapat mengikat manusialainnya. Unn* itu perlu diperlegs menjadinorma hukum yang harus dipaksakankeberlakuannya, sehingga sanksi terhadappelanggarannya dapat terapkan.

Roscoe Pound, seorang pemikir besar,melihat balrwa pada mulanya norma hukummerupakan hasil petkembangan dariperadaban manusia. Adapun tugas hukumkemudian, adalah sebagai alat dalammenjalankan peradaban manusia. Dan bagiperkembangan hukum dikelak kemudianadalah sebagai alat untuk mencapai tujuanmanusia itu sendiri dalam bermasyarakat,yakni sebogai tool for furthering of civili-zation, drlam mengembangkan perada-bannva.

BA MBANG P MBOWO SOE DA RSO

PUSAT' P]'NGKAJIAN HUKUM DAN PEMBANCT.NAN PERSPEKTIF - l/olune 2 No. 3 tuhu'r J992, Edisi Ohober

la

Fungsi hukum yang pertama lazim disebutsebagai suatu social contract, yang keduasebagai s oc ial control, dan yangketiga sebagaisocial engineering. Jadi bermula darikesepakatan bersama, dan kemudian merupa-kan parameter atau ajegan, ataupun kaidahpenuntun dalam interaksi sosialnya, dan yangketiga sebagai alat dalam mengarahkan danmengembangkan tujuan bermasyarakat yangterrnuat dalam tujuan dari hukum, yaitu keda- .maian dalam interaksi sosial masyarakat yangbersangkutan.

Suatu konsep dan asas hukum tentangkedamaian bersifat universal, yang berlakubagi semua bangsa di druria. Namun karena diantara bangsa-bangsa tersebut'dibatasi' olehkarakteristik dari masing-masing bangs4 makaajegan / kaidah / norma hukum yang berlakudi masing-masing bangsa tersebut akanberbeda satu dengan yang lainnya. Yangdimaksud dengan pembatasan dankarakteristik adalah kondisi-kgtrdisi yangsangat kompleks sifatnya, baik mengenaitujuan dari falsafah hidupnya, ciri-ciriperadabannya, kondisi geografi snya, kondisiperekonomiannya, kondisi struktur ketatane-garaannya, liondisi struktur sosialnya, waktuyang membatasinya, dan masih banyak lagi.

Peniahaman tentang konsep dan asashukum yang sifatnya universal tersebutterwadahi dalam norma atau kaidah-kaidahhukum nasional dari setiap.bangsa di dunia.,menjadi ajegan bagi sikap hukum yangmengikat bagi masyarakatnya masing-masing.Tepatlab seperti dikatakan salah seorang ahlihukum internasionaal (Starke) yangmengatakan bahwa sebenamya hukum inter-nasional merupakan bagian dari hukum

Pengaruh Standar Linghtngan Internasional 20Tbrhadap Industri, Implikasi Hukum danPenegakkannya di Indonesia

f

nasional bangsa-bangsa di dunia. Dengandemikian hal ini berarti pula terciptanya suatunorma hukum internasional tidak lebih dari'kesepakatan' dari bangsa-bangsa di dunia ini,yang mendasarkan pada konsep dan asas hukumyang sifatnya universal tersebut. Atau denganperkataan lain bahwa norma-norma hukumintemasional merupakan ajegan atau patokanuntuk bersikap tindak masyarakat intemasionaldi dalam percafurannya.

Standart lingkungan intemasiona | (lnterna-tional Organatization for Standardization)merupakan kesepakatan secara intemasionalyang diciptakan bangsa-bangsa (sebahagianterbesar) yang sadar akan pentingnya mema-sukkan unsur pengelolaan lingkungan. Dengandimasukkannya wrsur pengelolaan lingkurganke dalam standar lingkungan internasional,maka sebagai kaidah hukum baru yang bersifatdan mengikat secara intemasional, perlu adapersiapan bagi hukum nasional dari setiaptiongsa dalam mcngantisipasi percaturan golbalterscbtrt.

Di bawah ini akan dibahas bagaimanahubungannya dengan manajemen perusahaandan audit lingkungan, bagaimana implikasinyaterhadap perkembangan industri nasional, danimplikasinya terhadap hukum nasional kitadalam bidang - bidang pengelolaan lingkungandalam percaturan global.

II. Pengelolaan Lingkungana danStendardisasi

Mula pertama ditetapkannya standardisasibelum mengkaitkan dengan sistem pengelolaanlingkungan. Pengelolaan lingkungan menurutsejarahnya telah dilakukan orang berabad-abad

BA M8.1,\ G P R4 BOWO SOEDARSO

+;1|

PUSAT PENGK4JTAN HUKUM DAN PEMB.4NGL|NAN PERSPEKTIF - folune 2 No. 3 tohun 1997. EdB Otloher

sebelum abad modern sekarang ini. Dalammasyarakat yang sederhana (tradisional) telahdikenal sistem pengelolaan sumberdaya alamsecara serasi dan seimbang, karena konseplrubungan antara manusia dengan pencipta-nya,hubungan antar manusia yang satu denganses4manya dan hubUngan antara manusiadengan alamnya (imanen).

Disini manusia menganggap dirinya sebagaiciptaan Tuhan bersama-sama dengan alamternpat hidupnya, dan manusia menganggapdirinya sebagai bagian dari alam semesta inisebagai ciptaan Tuhan. Individualisme dankeserakahan manusia sebagai sifat yang melekatpada dirinya merubah konsep imanen tersebutmenjadi transenden, bahwa manusia kemudianmerasakan dirinya berhak untuk "menguasai"alam, dan berada di luar alam tempat hidupnya.Alam sebagai karunia Sang Pencipta harusdimanfaatkan semaksimal mungkin, tanpamenyadari bahwa telah menlingkarinya secarakodrati.

Kesadaran mengenai perl indunganperlindungan mengenai lingkungan sebenamyatelah lama terjadi, jauh sebelum KonferensiStockholm 1972. Akar dari gerakanperlindungan lingkungan seperti disebut di atas,sebagai the root of environmentalism telahdilakukan oleh masyarakat bangsa-bangsa sejakberabad-abad yang lampau. Ada yanag sifatnyaterbatas berlaku pada kelompok-kelompokkecil, sampai dengan sifatnya global. Sebagaicontoh, tentang Hukum Perang dan Damai(de jure telli act pacry', sebuah karya besar dariBapak Hukum lntemasional, Hugo de Grootetelah mengikat bangsa-bangsa di dunia sejak

abad pertengahan.Begitu pula halnya tentang kebiasaan-

kebiasaan intemasional tentang kedudukandan wewenang perwakilan negara asing.Hak asasi manusia, perdagangan intema-sional, transportasi yang bersifatinternasional, sampai dengan masalahkesepakatan tentang pembuangan limbah83 (Basel Convention) yang telah banyakdiratifikasi oleh negara-negara di dunia.Dalam dunia perdagangan dikenal pulatentang WTO, GATT dan seterusnya,dalama mengatur lalu lintas perdaganganintemasional, yang dalanr pertumbuhannyadimulai secara terbatas oleh negara-negiuayang sudah maju (negara-negara besar didunia), yang kemudian semakin lamasemakin banyak negara-negara di duniaysng merasa terpanggil untuk mengikatkandiri ke dalam percaturan internasionalkarena menyadari bahwa negaranya tidakakan mungkin mengisolasikan dirinya daripercahran yang global sifatnya tenebut. Disini memperl ihatkan adanya gejalainterdependensi antar negara-negara didunia ini.

Tepatlah kiranya dalam masalahpengelolaan lingkungan dikenal asas-asashukum tentang think globally, act locally;polluter pays principle; cleaner production;bus ines s performance rat ing ; e nvironmen-tal audit; environmental impact assessment/ management, dan masih banyak lagi.Sedangkan kaitannya dengaan duniaindustr i dan perdagangan kita kenalsekarang istilah Sertrllas ki International

Pen garuh St anclar Lingkungan Intema.ri onallerhadap Industri, hnplikasi Hukum danP e ne ga kkannya di In d one s ia

BA MBANG P M BO'YO SOEDARSO2l

PI ]SA7' PENGK,4JIAN HI.IKUM DAN PEMEANGWAN PERSPEKTIF - Volune 2 No. 3 rahun 1997. Edisi Oktober

Organisation for Standardization (ISO).

III. Sertifitaski International for Stan-dardization,

Sebelum membahas tentang implikasi ISOke dalam analisis kebutuhan manajemen danaudit lingkungan, pengaruh terhadappertumbuhan industri nasional, danimplikasinya terhadap hukum nasional danhukum intemasional, kiranya perlu diulas apa,siapa dan bagaimana ISO itu secara garisbesamya.

Perkembangan yang pesat mengenaisistem pengelolaan lingkrmgan dimulai tahun1960 an, dan sejalan dengana dikaemukannyapencemaran l ingkungan yang semakinmeningkat di dunia. Berbagai tindakan telahdilakukan orang dalam meminimasi limbahsebagai "suatu hasil produksi yang tidakdikehendaki oleh produser" sejak tahun-tahun1980 an dan awal tahun 1990 an. Sepertidiuraikan sebelumnya, pengelolaanl ingkungan masih merupakan suatumanajemen yang terpisah dari pengelolaanhasiil produksi yang satu di antaranya berupasistem standardisasi. Jadi, meskipun sistemstandardisasi telah diupayakan dikembmgkansedemikian rupa dan mengikat banyak negara,ternyata belum ada benang biru yangmengkaitkan standardisasi tersebut dengansistem pengelolaan lingkungan pada tahun-tahun tersebut di atas.

Pada awalnya, standardisasi hanyamemperhatikan tentang mutu hasil produksisemata-mata, dan dengan perkembangan hasilpercobaan sejak tahun 1980 telah melibatkanbanyak organisasi internasional. Sebagai

Pengaruh Standqr Lingtungan IntemasionalTerhodap Indrctri Implikasi Huhrm danPenegakkannya di Indonesia

contoh, antara lain British Standard Institute(BSI) Inter national Organizat ion for Standard-ization (ISO), American National StandardIlnstitute (ANSD, United Nations Conferenceon the Environment and Development(LINCED) - 1 992 , Straategic Advisory Goup Forthe Environment (SAGE)-1991, Chemical In-dustry Association(ClA), European Union(EU), Eco-Management and Audit Scheme(EMAS), SaFO Healt and Environmental Man-dgement Systems (SHEMS), InternationalElectrotechnical Commission (IEC), adalahbeberapa organisasi yang mempunyai andilbesar dalam mengkaitkan antara sistem standartmutu dengan pengelolaan lingkugan. Beberapahasil karya organisasi-organisaSi tersebr.rt di atas,antara lain berupa lSO TC 207 (SAGE), ISO9000 dm Wsi 2000 (lSO TC 1'16), BS 7750(BSl),ISO 9000 dan ISO - SHEMS (CIA; CEN;dan EU), yang kesemuanya kemudianmenghasilkan kesepakatan secara intemasionalsebagai ISO 14001, suatu Strndar SistemPengelolaan Lingkungan yang telahmemasukkan sistem pengelolaan lingkungan kedalam standart mutu.

IV. Pengaruh Sertifikat Standar Lingkun-gan Internasional Terhadap IndustriNasional

Sert i f ikasi Standard LingkunganInternasional sebagai suatu karya yangbermaksud untuk melindungi lingkungan bukansemata-mata bertujuan untuk menghambattingkat kemajuan industri nasional dari negara-negara di dunia. Ia bahkan dapat dipergunakansebagai suatu alat yang efektif dalammelindungi dan mengembangkan kinerja usaha

BAMBANG P MBOIIO SO EDARSO

t,

PI ]SAt PENGKAJ]AN HIIKUM DAN PEMB/4NGLNAN PERSPEKTIF - yohme 2 No. 3 tahun 1997. Ed'si Oktober

industri yang bersangkutan dari gugatan-gugatan tentang keselamatan kerja, peningkatansekaligus penghematan penggunaan bahan bakuproduksi dan program meminimasi limbah, danmemungkinkan pembentukan sistem penge-lolaan yang efekti f , perl indungan danpeningkatan kepercayaan serta kepuasankonsumen, peningkatan hubungan masyarakatserta meletakkan dasar persaniaan yangkornpetitif untuk kegiatan sejenis.

Memang tak dapat dipungkir i , bahwadengan ditetapkannya Sert i f ikat StandarLingkungan Intemasional mempunyai dampakyang sangat luas terhadap tingkat pertumbuhanadan atau perkembangan industri nasional darinegara-negara di dunia, terutama bagi negara-negara sedang membangun yang pada umunnyamasih mempunyai standar lingkungan yangrendah atau lemah. Bersamaan dengankepercayaan bangsa-bangsa di negara sedangberkembang / sedang membangun (developingcountries), pertumbuhan dan peningkatanbidang industri telah dianggap sebagai param-eter kunci keberhasi lan pengembanganperekonomian suatu bangsa, di sisi lain, masyar-akat dunia telaah pula menyadari bahwa betapakegiatan industri dianggap sebagai sektorkegiatan yang mempunyai peranan pentingdalam kontribusinya sebagai penghasil'sampahdunia' yang paling besar. Adagium tentang'thebiggist polluter in the world ini mulai dipi-kirkan tentang bagaimana menciptakan 'cleanindustry' di banyak negara-negara pioner sepertiInggris, Amerika Serikat, Jerman, Perancis,Belanda, Australia, bahkan di beberapa negaraasia seperti Jepang dan Korea Selatan.

Kebijakan tentang pengalihan industri darinegara-negara industri maju ke negara-negara

l'engaruh Standar Linghtngan Intemas ionallbrhadap Industri, Inplikasi Hukun danI'ene gakkannya di Indonesia

yang pertumbuhannya masih lambat(relokasi industri), kiranya dapat dipandangsebagai usaha negara-negara industri majuuntuk menghindari diri dari resikol ingkungan yang t inggi akibat dariteknologi industri yang terdahulu, yangbanyak diantaranya dianggapa sebagai'dirthy industry' oleh kalangan 'environ-mentalisf . Sedangkan bagi negara-negarayang laju pertumbuhan industrinya lambat(karena t ingkat kemajuan i lmu danteknologi masih rendah, yang ditunjangpula dengan t ingkat perekonomiannegaranya masih rendah), relokasi industridianggap sebagai satu-satunya jalan dalammeningkatkan tingkat pertumbuhanperekonomian n€gara dalam percaturanperekonomian dunia yang sudah mengglo-bal.

Disamping kecenderungan-kecende-rungan di atas, negara-negara maju jugatelah memperhitungkan tentang tingkatpengupahan yang rendah dari negara yangmengambil kebijakan relokasi industrlnegara-negara industri maju. Tingkatperlindungan keselamatan dan kesehatankerja buruh, daya beli dan perlindungankonsumen, kekayaan sumberdaaya alamhayati yang melimpah, dan jumlahpenduduk sebagai konsumen hasi lproduksi, telah pula menjadi dasarpertimbangaan.

Dengan demikian, disamping usaha-usaha mengembangkan ilmu dan teknologiindustri yang ramah dengan lingkungan;maka sudah seharusnya bagi negara -negara yang masih lemah pertumbuhan danperkembangan industrinya, untuk lebih

BAMBA A'G P MBOWO SOEDARSO

PI|SAT' PT:NCK4JIAN, HUKUM DAN PEMBANGLNAN PER: 'EK1IF - Yolune 2 No 3 tahun 1997 Ethst Okrober

selektif terhadap jenis dan ragam industri yangcocok bagi pengembangan di dalam negeri,yang secara cermat pula mempertimbangkanuntuk tidak merekolasi industri yang bersifat'dirthy industry'.

Perlu pula diingatkan bahwa penerapanStandar Lingkrmgan intemasional diprakarsaioleh sebahagian terbesar negara-negaraindustri maju yang sebahagian terbesar telahmerelokasikan industrinya ke negara-negaraberkembang. Dengan demikian, secara politisStandar Lingkungan Internasional telahmemaksa negara-negara sedang berkembangwrtuk mematuhi ketentuan tersebut, agar dapatikut di dalam peraturan secara global.Mungkinkah hal itu akan dapat dilaksanakanoleh negara-negara sedang berkembang dalamwaktu yang sangat singkat ? Sementara itut ingkat pemahaman mengenai StandarLingkungan Intemasional masih belum meratadi kalangan pengusaha nasional.

Memahami betapa pentingya StandarLingkungan Intemasional yang tertuang dalamISO 14001 tersebut di atas, tak pelak lagibahwa Standar Lingkungan Internasionalmemusatkan diri pada sistem manajemenlingkrmgan atat Environmental ManagementSysten (EMS), karcna ISO 14001 antara lainterdiri dari seperangkat standar, mulai darisistem manajemen, audit ing, label l ing,evaluasi kinet'a, dan life cycle assessm€nt.Namun karena penerapan standart ini sifatryaselt regulation, aftinya didasarkan kesadaranpengusaha industri mau atau tidak maumelaksanakannya, atau dengan kata lain tidakada paksaan dari pemerintah, apakah tujuanyang dicita-citakan dengan penetapan standartersebut akan tercapai dalam waaktu dekat?

V. Penegakan Hukum

Telah disinggung sebelumnya bahwapenetapan SLI yang tertuang dalam ISO I 4001sebagai suatu Environmental Management Sys-ten (EMS) berslfat self regulation, sebagaisesuatu yang sifatnya sukarela atau tidakmemaksa (voluntory). Dengan mengingatsifatnya yang sukarela, namun di lain pihaksituasi sistem perdagangan intemasional tidakmenguntungkan bagi hasil-hail yang prosesnyabelum 'bersih lingkungan', perlu dipikirkan'nasib' hasil produksi yang akan diekspor kepasar internasional.

Dengan mengkaji secara hati-hatipenetapan SLI tersebut di ata6, masih banyakkelemahan ditinjau dari penegakan hukumnyabaik secara nasional maupun secaraintemasional. SLI sebagai suatu gagasan masihmerupakan norma nroral semata-mata., akantetapi dalam praklik masyarakat perdaganganinternasional telah dianggap sebagai normahukum.

Sebagai suatu norma moral, keberlakuan(dalam masyarakat perdagangan intemasional),tidak dapat dipaksakan, karena itu tidak dapatditerapkan dan dipaksakan dengan pemberiansanksi hukum kepada si pelanggar (yang tidakmematuhi). Untuk dapat menjadi suatu normahukum, suatu norma moral harus dipaksakandalam penerapannya di masyarakaat (baikdalam lingkup nasional maupun intemasional).

Dengana demikian, meskipun secarainternasional norma tentang SLI dipandangsebagai suatu norma moral, yangpelaksanaannya tidak dipaksakan (s elf ass ess-ment; voluntary), namun secara praktis,mungkinkah hasil produksi nasional suatu

B AMB ANG P M BOIYO SOEDA RSOPengqruh Stondar Linglangan Intemqsional 24Terhadap Industri, Implilasi Huhum danP ene ga kkrrh nya di lrl d on es i a

P(JSAT PENGK.4JIAN HUKUM DAN PEMB'4NG(NAN PERSPEKTIF - Yohne 2 No. 3 tahun 1997, F,Ari Ohob.r

bangsa yang tidak menerapkan nonna moral itukarena dapat ikut serta dalam percaturanperdagangan global? Suatu hasil produksi adayang hanya dikhususkan bagi pangsa pasardalam negeri semata-mata. Tetapi ada pula yangdikhususkan bagi pangsa pasaar global' bahkanke dua-duanya secara simultan.

Untuk masa sekarang, bagi hasil produksibagi pangsa pasar nasional mungkin masihdapat bertahan. Bagaimana pada tahm 2000 danseterusnya ? Bukankah kesadaran masyarakatdalam negeri tentang perlindungaan sudahsemakin meningkat? Ditambah lagi bahwasistem perdagangan bebas (fee trade) yangsebentar lagi telah diikuti oleh sebahagianterbesar negara-negara di dunia, lalu hendakdikemanakan hasil produksi negara-negara yangbelum menerapkan SLI? Dapatkan hasilproduksi daalam negeri akan tetap diminati olehkonsumen dalam negeri, yang sementara ituhasi l produksi negara luar yang telahmenerapkan SLI telah membanjiri pasar dalamnegeri.

Penerapan SIJ benifat transparan, baik bagikepentingan pemerintah, terlebih lagi bagimasyarakat. Banyak keuntungan yang diperolehdari sistem transparan mengenai manajemenlingkungan suatu kegiatan yang diperkirakanmempunyai dampak penting, yang umumnyatelah terungkap dalam dokumen analisismengenai dampak lingkrmgannya (AMDAL).Namun tak dapat disangkal, bahwa penerapanAMDAL bagi rencana kegiatan yangberdampak penting masih dianggap kurangtransparan oleh warga masyarakat. Antara lain,sulitnya akses informasi untuk mengetahuikeberadaan dari dokumen AMDAL yangdibutuhkan. AMDAL juga masih dianggap

Pengaruh Standar Lingkungan Inlernastonal tsTerhadap Industri, Inpliftasi Hukun JanP ene gal:*nnnya di Indone s i a

sebagai kepanjangan tangan birokrasidalam sistem peri j inan semata-mata.Padahal begitu banyak manfaat atau fungsiAMDAL dalam menyaring dan mencegahterjadinya pencemaran atau perusakanlingkungan. AMDAL sebagai salah satupiranti pengolahan lingkungan tidak dapatdilepaskan dengan audit lingkungan,produksi bersih, usaha-usaha untukmeminimasi limbah, sebagai usaha awaldali Environmental Management System.

Sesuai fungsinya sebagai pirantipengolahan lingkungan, AMDALselayaknyajangan hanya dipandang sebagaimasukan dalam pembeiian ijin suaturencana usaha yang diperkirakanmempunyai dampak penting. Laludikemanakan pula fungsi-fungsi yanglainnya, antara lain, sebagai suatu prosesdalam pengambilan keputusan, sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari suatustudi kelayakan, dan sebagai bahanmasukan dalam proses penataan ruang,serta rencana pengembangan wilayah?

Tentang bagaimana pula kaitan antaraAMDAL dengan audit l ingkunganmempunyai peranan sebagai pirantipengelolaan lingkungan pasca AMDAL,audit lingkungan penerapannya jugas masihbenifat selfassessment alias voluntory. Selfassessment aadinya suka rela atau bersifatvoluntary. Untuk melaksanakannya adalahberkaitan dengan nilai moral dari yangmelaksanakannya, tanpa adanya sanksihukum baginya apabila tidak melak-sanakannya. Perlukan dalam kondisiperusahaan nasional sekarang ini nilaimoral tentang self aassessmen tersebut

BA MBAN G P M BOWO SO E DA R,SO

P(ISAT PI'NGKAJIAN HUKUM DAN PEMBANGWAN PEn.\PEKTII'- Volune 2 No 3 tahun 1997. Edtst Ohlober

dipaksakan untuk diubah menjadi normahukum yang harus ditetapkan sanksinyaapabila dilanggar?

Kiranya pemaksaan di atas tanpa dibarengidengan penyuluhan dan penyebaran informasiyang efekt i f , justru akan menimbulkananggapan bahwa pemerintaah telahmemutuskan hal itu secara seoihak dan bersifatanarkhi. Meskioun Indonesia adalah nesarayang berdasarliana atas hukum. penerapanhukum mengenai hal itu perlu dilakukan secarahat i -hat i dan melalui pentahapan yarrgsedemikian rupa, sehingga tetap memberikanhak hidup bagi pengusaha yang belum mampuagar supaya hasil produksi mereka akan tetapdiminati oleh konsumen, terutama konsumendalam negerinya sendiri. Berkaitan denganpangsa pasar intemasional, kiranya perlu kebi-jaksanaan pengaturan secara bertahap sampaidengan tahun 2000, dimana secara benagswrg-angsur pengusaha belum mampu mempr.uryaiSLI dapat ditingkatkan tingkat kesadaran dankepatuhannya terhadap persyaratan SLI.Peninskatan kesadaran dan keoatuhanterhadip persyaratan SLI harus pula di ikut idengan kemungkinan pemberian subsididalarn peningkatan t ingkat manajemennya.baik manajemen perusahaan. manajemenaKuntansr, manaJemen pemasaran, maupunmanajemen lingkungannya. Apabila hal itumemungkinkan untuk dilaksanakan, kiranyaperlu di lakukan secara selekt i f , yangterkoordinasi sedemikian rupa antara seklor-sektor atau instansi - instansi yang bertanggungjawab dan yang terkait di bidang itu.

Dengan demikian, regulasi yangdikeluarkan oleh oemerintah berkenaandengan hal in i haius dibarengi denganpembinaan yang nyata, dan bukan hanyasekedar menerapkan sanksi hukum semata-mata. Penghukuman memang diperlukan,tetapi seringkali penghukum bukan satu-satunya jalan untuk mencapai kedamaiandalam masyarakat, dan karena itu diperlukankesebandingan dalam menangani masalah ini

antara pelaku-pelaku hukum di bidang ini.Kepastian hukum memang diperlukan dalampenegakan hukum, namun kedamaian sebagaitujuan hukum yang sangat hakiki sifatnya tetapmenempati urutan yang diutamakan dalammasyarakat.

Sedangkan bagi kalangan pengusaha,dengan mengingat ancaman masuknya barang-barang dari luar negeri, hendaknya dapatdipahami bahwa waktu kita tidak banyak lagi.Oleh karena i tu, mari lah kita melakukantindakan yang nyata demi keselamatan hasilproduksi dalam negeri, sehingga slogan tentangaku cinta produk nasional yang selama ini selaluterpampang dalam pameran-pameran produksinasional benar-benar tertanam di hati konsumendalam negeri.

VI. Kesimpulan

Standar seri ISO 14000 adalah standarmanajemen lingkungan yang bertujuaan antaralain agar perusahaan yang produksinyamengeluarkan limbah dapat mendaur ulanglimbahnya hingga dapat dikembalikan ke alam.Standardisasi ini mencakup sistem pengelolaanlingkungan, investasi dan auditing, pengkajiansiklus hidup daan pendefinisian.

ISO 14000 meruoakan imolementasikeinginan negara di duiia untuk mendapatkanlingkungan yang bersih, aman dan sehat.Staandar manajemen lingkungan yang baruditerapkan pada tahun 1996 ini ditetapkanberdasarkan konsensus I l3 negara anggota ISO.Pembahasaan standar manajemen lingkLrnganISO 14000 dilakukan oleh sebuah komite yangbemamaa Komite Teknis 207, yang diantaranyaberanggotakan lndonesia.

Diresmikan pada tahun 1987, ISO(l nte r nat ionaal Organ izat i o n for S tandardiza-/iorr) beranggotakan berbagai negara, termasukIndonesia yang dirvaki l i o leh DewanStandardisasi Nasional (DSN).

(Sumber Kompas 29 Juli 1995,)

Pengaruh Standar Lingkungan IntemasionalTerhadap Industri, Implikasi Hukum danl'e ne gakkannya di hulones ia

B A M 8,4 I\' G P R.4 BOIIO SO E D A R,SO