Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBMkkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/...tindakan atau perbuatan yang mengancam keselamatan publik. Perlindungan juga perlu

SINERGI

Manfaat Monev Berkelanjutan dan Aplikasi

Penyaluran Bantuan Pemerintah

Sistem Penanganan PengaduanMasyarakat dan Whistleblower

di Kementerian Kelautan dan Perikanan

Strategi Pencapaian Maturitas Level 3 Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

EDISI II - TAHUN 2016

Media Informasi Itjen Kementerian Kelautan & Perikanan

Pembangunan Zona IntegritasMenuju WBK/WBBM

ISSN : 1412-1298

Bonus Sinergi :

• Permen KP No. 31 Tahun 2016


3Edisi II - Tahun 2016

PelindungInspektur Jenderal

Pembina Sekretaris Itjen, Inspektur I, Inspektur IIInspektur III, Inspektur IV, Inspektur V

Penanggung JawabIr. Ida Kusuma Wardhaningsih

Pemimpin RedaksiIr. Jayeng C. Purewanto, MM

Pemimpin Redaktur Drs. Cipto Hadi Prayitno

Redaktur PelaksanaFarida Farid, S.Pi, M.T, M.P.P

Penyunting (Editor)Tengku Sonya N.H., S.Pi, M.Si

Fredy Haryanto, S.Pi, M.AkIr. Lina Herlina

Setyawati, S.Sos, M.Ak

FotograferAfdi Nurdiansyah, A.Md

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Drs. Agus Budi Pranolo, MMWiwit Roza, S.H, M.H.

Dyah Kusumawardani, SE, MABAri Purwandari, S.PsiSigit Pratama, A.Md

Alamat RedaksiSekretariat Itjen KKP

Gedung Mina Bahari 3 Lt. 4 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16

Jakarta 10110Telp. (021) 3522310, 3520336

Fax : (021) 3520336http: www.itjen.kkp.go.id

SINERGISalam Sinergi

Bak membangun sebuah rumah yang perlu beragam bahan bangunan, terbitnya Sinergi ini juga perlu beragam bahan tulisan sebelum tersaji ke pembaca tercinta. Beragam tulisan itu kemudian dipilah menjadi pilar-pilar pengisi ruang rubrik yang ada di media informasi pengawasan ini.

Pilar utama rubrik kinerja dan sisipan pada edisi ini bertema Bantuan Pemerintah (BP) dan integritas. Pembaca dapat menemukan ragam tulisan tentang BP bidang kelautan dan perikanan di sini, mulai dari Pentingnya Monev Berkelanjutan dan Aplikasi Penyaluran BP; Titik Kritis Pengadaan Kapal Perikanan; Permasalahan Koperasi Perikanan sebagai Calon Penerima BP; hingga PMK Nomor 173 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran BP pada Kementerian Negara/Lembaga. Selain dapat menjadi kriteria pada kegiatan pengawasan di Tahun 2017, tulisan-tulisan tersebut juga dapat menambah wawasan dan update tentang BP yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Saat berkeliling di rubrik kinerja, pembaca juga dapat menemukan ragam tulisan tentang integritas, mulai dari : Pembangunan Zona Integritas; Rembuk Integritas Nasional dan Deklarasi Pembangunan Integritas; Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblower; Awarding LHKPN, Pengendalian Gratifikasi, dan WBK/WBBM Tahun 2016; hingga Permen KP Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP. Tulisan-tulisan integritas ini akan melengkapi tulisan bertema manajerial seperti Peningkatan Level Internal Audit Capability Model (IACM) dan Pencapaian Maturitas Penyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KKP.

Pada akhirnya, kami ucapkan selamat membaca dan bekerja. Selamat menggapai asa dan harapan di tahun 2017. Salam Sinergi !

Misi KKP

KEDAULATAN KEBERLANJUTAN KESEJAHTERAAN

Mewujudkan sektor kelautan & perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional

Visi KKP

Laut adalah Masa Depan BangsaTRISAKTI & NAWACITA

SINERGI

Manfaat Monev Berkelanjutan dan Aplikasi

Penyaluran Bantuan Pemerintah

Sistem Penanganan PengaduanMasyarakat dan Whistleblower


Strategi Pencapaian Maturitas Level 3 Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

EDISI II - TAHUN 2016

Media Informasi Itjen Kementerian Kelautan & Perikanan

Pembangunan Zona IntegritasMenuju WBK/WBBM

ISSN : 1412-1298

Bonus Sinergi :



4 SINERGI 5Edisi II - Tahun 2016

KINERJA

DAFTAR ISI

Sistem Penanganan PengaduanMasyarakat dan Whistleblowerdi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pembangunan Zona IntegritasMenuju WBK/WBBM di LingkunganKementerian Kelautan dan Perikanan

Jejak Inovasi dan Teknologi dalamPenganugerahan WBK/WBBM 2016

Strategi Pencapaian Maturitas Level 3Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

6

12

17

22

Penilaian Persiapan MaturitasPenyelenggaraan SPIP Lingkup KKP

Manfaat Monev Berkelanjutan danAplikasi Penyaluran Bantuan Pemerintah

Permasalahan Koperasi PerikananSebagai Calon Penerima Bantuan Kapal

Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Penggunaan Produksi Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

28

31

35

3828

58

65

68

70

73

74

76

77

77

78

79

79

80

82

83

84

Town Hall Meeting KKP

Korps Profesi ASN sebagai WadahLahirnya Inovasi dan Kemajuan ASN RI

Sertifikasi Qualified InternalAuditor (QIA) untuk Auditor Itjen KKP

Seminar Nasional Kemaritiman

AUDITORIA

Urgensi LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi

Rembuk Integritas Nasional danDeklarasi Pembangunan Integritas

Sosialisasi dan Edukasi Anti Korupsidi Integrity Expo

42

58LIPUTAN

Pengukuran Kapabilitas Inspektorat Jenderal KKP melalui Internal Audit Capability Model

Quality Assurance Pengawasan melalui Penilaian Kendali Mutu

Memahami Tatacara Pengenaan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam

Titik-Titik Kritis dalam Pengadaan Kapal Perikanan Dilihat dari Sisi Pengawasan Internal

42

45

48

53Akhlak Yang TerpujiRELIGI

Assessment Calon Auditor Itjen KKP

Evaluasi Calon Penerima Bantuan Lingkup KKP

Potensi Martitim Nusantara di Lembata

Upacara Hari Pahlawan"Satukan Langkah Untuk Negeri"

KILAS LENSA

In House TrainingUpdating Audit Management System

Pemanfaatan Bantuan PemerintahSecara Berkelanjutan

Layanan Pengaduan dan Perizinan di PTSP KKP

Tetes Darah Anda untuk Sesama

68

77

82

17


KINERJAKINERJA

Kementerian Kelautan dan Per-ikanan telah menyiapkan sarana pengaduan dan pelaporan berupa sistem penanganan pengaduan

masyarakat (Dumas) dan Whisteblower (WBS). Sarana itu disediakan untuk menerima informasi yang dimiliki oleh informan (masyarakat atau intern) yang ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran/kecurangan. Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) juga telah menerbitkan Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Masyarakat di Lingkungan KKP yang ditetapkan dalam

2) Perlindungan kerahasiaan identitas pe-lapor. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.

3) Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor.

4) Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Perlindungan di atas tidak diberikan

kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu atau fitnah.

Selain prosedur dan masalah anonimitas, yang harus dipertimbangkan bahwa para whistleblower ini harus mendapatkan perlindungan yang memadai dari lembaga yang berwenang. Perlindungan ini sebagai timbal balik kewajibannya sebagai warga negara yang mau mengungkap tindakan atau perbuatan yang mengancam keselamatan publik. Perlindungan juga perlu diberikan kepada para pengungkap fakta dari kemungkinan pembalasan dari orang, organisasi, lembaga ataupun perusahaan-perusahaan yang telah dilaporkannya. Dengan demikian, diperlukan adanya mekanisme yang menjamin perlindungan terhadap whistleblower dan keluarganya. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, risiko dari suatu pengungkapan bagi whistleblower mungkin akan sangat besar dibandingkan dengan proses pengungkapan itu sendiri.

Manfaat WBSSurvey yang dilakukan oleh Instituteof

Business Ethics (2007) menyimpulkan bahwa satu dari empat karyawan yang mengetahui kejadian pelanggaran, lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut memilih diam dan tidak berbuat sesuatu. Keengganan untuk melaporkan dapat diatasi melalui penerapan WBS yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Beberapa manfaat dari penyelenggaraan WBS yang efektif, antara lain :

1) Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;

2) Meningkatnya kesediaan untuk melapor-kan terjadinya pelanggaran;

3) Tersedianya mekanisme deteksi dini (earlywarning system);

4) Tersedianya kesempatan untuk me-nangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;

5) Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi;

6) Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran;

7) Meningkatnya reputasi organisasi di mata pemangku kepentingan (stakeholders), regulator, dan masyarakat umum; dan

8) Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

Oleh: Dyah Ika Nugraheni, S.Pi (Auditor Muda Inspektorat II, Itjen KKP)

Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblower


KINERJA

Melalui pengaduan yang disampaikan oleh pegawai atau masyarakat yang kemudian dapat ditindaklanjuti, diharapkan dapat menumbuhkan budaya transparansi dan kepedulian dikalangan pegawai KKP terhadap pola

hidup yang tidak wajar maupun perilaku koruptif. Selain itu, pengaduan memberikan efek jera bagi pegawai KKP yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.

Peraturan Menteri KP Nomor 31/PERMEN-KP/2013 dan membentuk Tim Penanganan Pengaduan KKP melalui Keputusan Menteri KP Nomor 28/KEPMEN-KP/2014.

Perlindungan kepada pelapor Menurut Komite Nasional Kebijakan

Governance (2008), sistem pelaporan pelanggaran yang baik dapat memberikan fasilitas dan perlindungan (whistleblower protection) sebagai berikut:1) Fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat,

email) atau ombudsman yang independen, bebas dan rahasia.

Tatap Muka :Ruang Pengaduan Inspektorat V, Gedung Mina Bahari (GMB) III Lantai 4 Jl. Medan Merdeka Timur No 16, Jakarta 10110

Hubungi Kami :Telephone/SMS: 0811989011FAX: 021-46662111. PO BOX: 111. JKP.10000. E-mail: [email protected] Website: whistleblower.kkp.go.id


KINERJAKINERJA

Implementasi Dumas dan WBS

1. Saluran Pelaporan/PengaduanPengaduan dapat disampaikan melalui

aplikasi WBS KKP (whistleblower.kkp.go.id), kepada Petugas Help Desk di Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan Kementerian (TPPK), surat kepada Tim Penanganan Pengaduan Kementerian, kotak pengaduan di Gedung Mina Bahari III Jakarta, kotak pos pengaduan, lisan atau tertulis melalui layanan telepon/pesan singkat ke nomor 0811989011, surat elektronik ([email protected]), atau layanan faksimili ke nomor: 021-46662111. Hal yang terpenting dalam laporan pengaduan adalah harus memuat 5W+1H (what, when, where, who, why, dan how).

Maksud dari pengajuan laporan harus memuat 5W tersebut adalah : a. What

Informasi memuat apa perbuatan ber-indikasi pelanggaran yang diketahui pelapor. Dalam hal yang meragukan, apakah suatu perbuatan dapat dilaporkan atau tidak, pelapor dapat berkonsultasi dengan petugas yang ditunjuk. Sebutkan

nama dan nomor kontak (email, nomor telepon, dan alamat bila perlu) kepada petugas tersebut.

b. When Informasi memuat kapan perbuatan tersebut dilakukan. Pelapor harus mempunyai alasan yang kuat dalam menyampaikan laporan pelanggaran ataupun potensi pelanggaran. Pelaporan seyogyanya dilakukan segera dan dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan, karena semakin lama ditunda semakin menyulitkan investigasi dan tindak lanjut. Begitu juga bagi pelapor mungkin akan kehilangan alasan untuk melaporkan bila hal tersebut sudah terlanjur dikoreksi sehingga tidak diketemukan bukti lagi

c. where Informasi memuat di mana perbuatan

dilakukan.

d. Who Informasi juga memuat siapa saja yang

terlibat dalam hal pelanggaran yang diadukan.

e. Why Informasi memuat mengapa perbuatan

tugas sebagai pengelola pengaduan di lingkungan KKP yaitu TPPK yang mempunyai tugas menerima pengaduan dari masyarakat, mengumpulkan informasi kebenaran peng-aduan, mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan pengaduan, menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada pengadu, melakukan telaah atas pengaduan, atau menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal atau Kepala Satuan Kerja.

TPPK dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Kementerian yang (TSPPK) yaitu tim yang berada di Inspektorat V Itjen KKP dengan tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TPPK. Selain itu juga terdapat Tim Penanganan Pengaduan pada Eselon I (TPP-E1) yaitu tim yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Eselon I (atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan) dengan tugas menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan di lingkungan unit kerja masing-masing.

5. Pemantauan Tindak Lanjut PengaduanItjen melalui Inspektorat V melakukan

pemantauan atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian laporan pengaduan yang dilakukan oleh Unit Eselon I terkait. Inspektorat V juga melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigasi atau hasil pemeriksaan.

Suatu pengaduan dinyatakan selesai jika pelapor (masyarakat atau whistleblower) mencabut pengaduan, pelapor menyatakan puas atas konfirmasi TPPK kepada pengadu, pelapor tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dari TPPK dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan. Status pengaduan pada aplikasi WBS telah ditetapkan selesai oleh pengelola WBS setelah mendapat persetujuan pejabat yang bertanggungjawab dari Itjen KKP.

Dalam hal pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, yang bersangkutan dapat menghubungi

Tabel 1. Jumlah Laporan Pengaduan Selama Tahun 2014 s.d. 2016

2014

29

0

25 **)

4

**) Terdapat 7 pengaduan yang terbukti tidak benar

Sumber : Laporan Penanganan Pengaduan Tahunan (2014-2016), Itjen KKPKeterangan : *) Data jumlah pengaduan per semester I 2016

Tahun

Jumlah pengaduan

Tidak dapat diproses lebih lanjut

Dapat diproses lebih lanjut untuk pembuktian

Pelimpahan ke pihak terkait lainnya

Keterangan

2015

232

11

162 ***)

59

***) s.d. akhir Tahun 2015 terdapat 7 laporan yang telah selesai diaudit, 50 laporan yg telah dijawab kpd pelapor; dan 93 sedang proses telaah/verifikasi

2016 *)

143

0

143 ****)

0

****) Terdapat 13 laporan pengaduan dalam proses telaah dan/atau audit

perlu dilaporkan.

f. HowBagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).

Perlu ditegaskan bahwa pelapor harus mempunyai iktikad baik dalam menyampaikan laporan pelanggaran ini, karena laporan yang disampaikan tidak dengan iktikad baik akan memperoleh sanksi. Seyogyanya ada kebijakan yang menjelaskan tata cara pelaporan dan saluran komunikasi mana sajakah yang tersedia, serta kepada siapa ia harus melaporkan (nama dan kontak lengkap) petugas tersebut.

2. Jumlah Pengaduan PelanggaranJumlah pengaduan pelanggaran melalui

Dumas dan WBS di lingkungan KKP yang diterima oleh TPPK mulai dari Tahun 2014 s.d. 2016 (semester I) disajikan pada tabel 1.

3. Jenis pelanggaran Menurut jenis pelanggarannya, terdapat

404 pengaduan yang masuk selama Tahun 2014 s.d. 2016. Pada tahun 2016 (sampai dengan semester I) didominasi dengan jenis pelanggaran kategori lainnya, yaitu selain pelanggaran penyalahgunaan wewenang (12,87%); tindak KKN (8,42%); hambatan pelayanan masyarakat (2,72%); kemudian pelanggaran disiplin pegawai (1,73%), dan selebihnya jenis pelanggaran lainnya

(74,26%).

4. Tim Penanganan Pengaduan Menteri KP membentuk tim yang ber-

Sumber : Laporan Penanganan Pengaduan Tahunan (2014-2016), Itjen KKP

Jumlah pengaduan berdasarkan jenis pelanggaran tahun 2014 s.d. 2016

penyalahgunaan wewenang

hambatanpelayanan masy

pelanggaran disiplin

tindak KKN

lainnyaJu

mla

h Pe

ngad

uan

Jenis Pelanggaran

160

140

120

100

80

60

40

20

0

2014 2015 2016


KINERJAKINERJA

TPPK melalui TSPPK dengan menunjukan identifikasi nomor register pelapor yang diperoleh. Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak Pelapor, TPPK c.q. TSPPK menyelenggarakan sistem pemantauan setiap bulan, triwulan dan semester atas pelaksanaan penanganan pengaduan di Unit Eselon I terkait di lingkungan KKP.

6. Rekomendasi atau Jenis Penjatuhan Sanksi Berdasarkan pengaduan yang dapat

diproses lebih lanjut, pada akhir Tahun 2014 terdapat 23 pengaduan yang diberikan sanksi disiplin oleh unit Eselon I terkait (79,31%) dan 6 pengaduan yang diproses audit tujuan tertentu oleh Itjen (20,69%). Pada akhir Tahun 2015, terdapat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin (27,27%); perintah pengembalian uang negara (9,09%); dan penjatuhan sanksi lainnya (63,64%). Adapun untuk pengaduan yang masuk sampai dengan akhir semester I Tahun 2016, belum ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Itjen karena pengaduan masih dalam proses pengkajian/penelaahan dan audit investigasi.

Sistem penanganan Dumas dan WBS di lingkungan KKP pada dasarnya telah dibangun mulai Tahun 2013 dan mulai efektif diimplementasikan pada Tahun 2014 dengan pembuatan pedoman, prosedur, saluran pengaduan, dan pembentukan tim yang menangani pelaporan pengaduan. Penguatan WBS di lingkungan KKP melalui Itjen, memiliki peran yang sangat signifikan, yaitu memperkuat sistem pengawasan intern yang didalamnya terdapat prinsip transparansi sebagai salah satu prinsip corporate governance.

Sebagai fungsi pengawasan yang dilakukan Itjen, WBS KKP dapat menjadi salah satu alat dalam upaya pemberantasan korupsi dan penindakan terhadap tindak kecurangan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau pegawai KKP. Adanya aplikasi WBS untuk publik, diharapkan memberikan dampak besar pada tugas dan kinerja yang dilakukan Itjen dalam rangka membantu KKP

untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan akuntabel. WBS KKP juga diharapkan dapat memberi dampak positif dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja KKP.

Siapa pun dapat berperan menjadi pelapor atau whistleblower, jika dia mau dan mampu menyampaikan dugaan kejahatan dan tindak pidana yang terorganisir. Praktik sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower dapat dilakukan secara lebih maksimal di masa-masa mendatang, sehingga akan sangat diperlukan upaya perbaikan terus-menerus atas implementasi sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower yang sudah ada sekarang.

Daftar Pustaka1. International Professional Practice Framework.

(2012). The Institute of Internal Auditors;2. Keputusan Menteri KP Nomor 65/KEPMEN-KP/

SJ/2015 tentang Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan KKP;

3. Keputusan Menteri KP Nomor 28/KEPMEN-KP/2014 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan KKP;

4. Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran/SPP (Whistleblowing System/WBS). KNKG Jakarta;

5. Pusat Pengembangan Internal Audit. (2015). Modul Corporate Governance. YPIA;

6. Peraturan Menteri KP Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

7. Semendawai, AH, F. Santoso, W. Wagiman, B.I. Omas, Susilaningtias, S.M. Wiryawan. (2011). Memahami Whistleblower. LPSK Jakarta.

Evaluasi Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System Tahun 2016

Dalam rangka memantau tindak-lanjut pengaduan yang diterima masing-

masing Eselon I, dan meng-integrasikan saluran pengaduan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Inspektorat V menyelenggarakan evaluasi pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) di GMB III, Ruang Rapat Lantai IV, tanggal 22 Desember 2016. Acara yang dibuka oleh Cipto Hadi Prayitno (Inspektur V) dan diarahkan oleh Andha Fauzie Miraza (Inspektur Jenderal KKP) ini dihadiri oleh perwakilan masing-masing Eselon I yang menangani pengaduan, dan seluruh Auditor Inspektorat V.

Hasil evaluasi dari Inspektorat V antara lain : pengaduan masyarakat yang dikirimkan melalui email sebanyak 116 pengaduan (56%), SMS sebanyak 59 pengaduan (28%),Surat/Instruksi Menteri sebanyak 17 pengaduan (8%), website WBS sebanyak 13 pengaduan (6%), dan faksimili sebanyak 3 pengaduan (2%). Seluruh pengaduan ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi ataupun menurunkan Tim Audit ke lapangan.

“Saat ini masyarakat melakukan pengawasan langsung atas seluruh pelaksanaan kegiatan KKP. Jika ada penyimpangan di lapangan, maka pengaduan akan masuk langsung ke Menteri KP dengan tembusan ke Itjen. Itjen kemudian akan mengawasi dan membuktikannya”, ujar Inspektur Jenderal membuka acara. Pengaduan yang terjadi dilapangan harus segera ditindaklanjuti. Jika pengaduan diterima dan ditindaklanjuti oleh masing-masing Eselon I maka harus dilaporkan ke Inspektorat Jenderal KKP. Hal ini untuk meningkatkan responsibilitas pengaduan, karena pengaduan yang baik harus ada tindaklanjut dan pemantauan (continues monitoring) setiap bulan. (Sonya / Foto: Afdi)

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Jenis Rekomendasi atas Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2014 s.d. 2016

sanksi lainnya

penyampaian ke APH

pengembalian uang ke Kas Negara/BMN

sanksi disiplin

0 5 10 15 20 25

Jum

lah

Rek

omen

dasi

/ sa

nksi

Jenis Pengaduan

Sumber : Laporan Penanganan Pengaduan Tahunan (2014-2016), Itjen KKP

2014

2015

2016


KINERJAKINERJA

Pelaksanaan Instruksi Presiden (In-pres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Ko-rupsi merupakan salah satu upaya

pencegahan melalui perbaikan sistem yang diakukan oleh Pemerintah. Secara umum Inpres ini menginstruksikan kepada seluruh pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan sistem pemerintahan (birokrasi) melalui pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan norma-norma yang telah ada dasar hukumnya, kecuali Instruksi ke-5 tentang Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi.

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Oleh: Tri Rahayu Kusumaningtyas, SP (Auditor Muda Inspektorat V, Itjen KKP)

Zona IntegritasUpaya lain dalam pencegahan korupsi

adalah melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya

Upaya penindakan kasus korupsi, khususnya di era reformasi telah berjalan secara intensif dan menimbulkan efek jera kepada pelaku, namun upaya tersebut belum disertai dengan upaya pencegahan yang memadai, sehingga upaya pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang optimal. Sejarah membuktikan pemberantasan korupsi yang dilakukan hanya dengan penindakan dan tidak disertai pencegahan berupa perbaikan sistem tidak akan pernah

memberantas korupsi dengan baik. Korupsi malah akan terus tumbuh dan berulang kembali.

KINERJA

Indo

plac

es.c

om

Kantor PPS Nizam Zachman

tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas (ZI).

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM sebagai pengganti Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012. Pedoman tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ZI menuju WBK/WBBM dan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun ZI menuju WBK/WBBM.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen turut serta dalam upaya pencegahan tindakan dan budaya korupsi melalui pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. KKP telah mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2012. Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja

dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi, khususnya pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Peran Itjen KKPDalam mewujudkan pembangunan ZI

menuju WBK/WBBM di lingkungan KKP secara efektif, Itjen KKP pada tahun 2016 telah melakukan pembinaan secara berkelanjutan pada 8 (delapan) unit kerja yang diusulkan oleh masing-masing Unit Eselon I lingkup KKP tahun 2016, yaitu: Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar (BPSPL) Denpasar, Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP), Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung, Balai Penelitian dan Observasi Laut (BPOL) Perancak, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru, dan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKI) Kelas II Manado, dan unit kerja lainnya yang telah mendapat predikat WBK dan/atau telah membangun ZI pada tahun-tahun sebelumnya.

Pembinaan pada unit kerja yang diusulkan tahun 2016 dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis pada tanggal 14-16 April 2016, asistensi pada 24-30 April dan 8-14 Mei 2015, dan evaluasi pada 30 Agustus s.d. 10 September 2016. Sedangkan pembinaan pada unit kerja lainnya yang telah mendapat predikat WBK dan/atau telah membangun ZI pada 2013-2015 dilakukan melalui pemantauan/pendampingan sebelum/saat reviu/evaluasi oleh Tim Penilai Nasional.

Sebelum sampai pada reviu oleh Tim Penilai Nasional, Tim Penilai Internal sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/KEPMEN-KP/SJ/2016 telah me-lakukan penilaian/evaluasi mandiri pada unit kerja yang telah diusulkan oleh masing-masing unit eselon I tahun 2016 pada tanggal 21-24 November 2016 di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal Gedung Mina Bahari III Lantai 4 Jl. Medan Merdeka Timur


KINERJAKINERJAbb

p2hp

jaka

rta.k

kp.g

o.id

Kantor Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP)

Korupsi adalah kejahatan luar biasa, memberantasnyapun membutuhkan semangat yang luar biasa, semangat yang tak pernah berhenti karena berasal dari energi yang tak terbatas, energi yang hadir pada orang-orang yang mampu mengintegrasikan raga, rasio, ruh dan rasa dalam satu fokus pengabdian.

ANTI KORUPSI

Sumber : Anonim, Modul Diklat Mata Ajar “Anti Korupsi,” 2015

No. 16 Jakarta Pusat. Penilaian dilakukan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang memuat komponen pengungkit dan komponen hasil beserta dokumen pendukung ditambah hasil kunjungan ke masing-masing unit kerja. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, unit kerja yang memenuhi syarat, akan diusulkan kepada Tim Penilai Nasional untuk mendapat predikat WBK/WBBM.

Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah memiliki jumlah nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dan memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18, dengan nilai subkomponen Survai Persepsi Korupsi minimal 13,5 dan subkomponen Persentasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan minimal 3,5. Apabila hasil reviu unit kerja tersebut memenuhi syarat WBK, maka Menteri PAN dan RB akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah agar unit kerja tersebut ditetapkan sebagai unit kerja menuju WBK. Apabila hasil reviu menyatakan bahwa nilai unit kerja tidak memenuhi nilai minimal WBK, maka Menteri PAN dan RB merekomendasikan kepada pimpinan instansi pemerintah agar unit kerja tersebut dilakukan pembinaan.

Penetapan unit kerja berpredikat WBK dituangkan dalam Keputusan Menteri. Penetapan predikat WBK berlaku sesuai yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri, dan dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi.

Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah memiliki jumlah nilai (pengungkit dan hasil) minimal 85, memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18, dengan nilai subkomponen Survai Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan subkomponen Persentasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan minimal 3,5, memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 16. Penetapan unit kerja berpredikat WBBM dituangkan dalam Keputusan Menteri PAN dan RB. Penetapan predikat WBBM berlaku sesuai yang tertera dalam Surat Keputusan tersebut, dan dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator birokrasi bersih dan melayani.

Hasil Tim Penilai InternalBerdasarkan penilaian yang dilakukan

oleh Tim Penilai Internal diperoleh hasil, unit kerja yang memenuhi persyaratan mendapat predikat WBK dan diusulkan untuk direviu oleh Tim Penilai Nasional sebanyak 4 (empat) unit kerja, yaitu BPBAT Mandiangin, BPSPL Denpasar, BBP2HP dan PPS Nizam Zachman. Keempatnya telah memenuhi nilai ambang batas yang ditentukan untuk mendapatkan predikat WBK. Namun demikian terdapat unit kerja yang belum memenuhi persyaratan untuk diusulkan mendapat predikat WBK dan perlu dilakukan pembangunan ZI secara berkelanjutan yaitu pada BKI Kelas II Manado, Pangkalan PSDKP Bitung, BPOL Perancak, dan SUPM Waiheru.

Seluruh unit kerja yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan diharapkan dapat direviu oleh Tim Penilai Nasional dan mendapat predikat WBK/WBBM. Pembangu-nan ZI menuju WBK/WBBM pada unit kerja di lingkungan KKP hendaknya dapat dilaku-kan secara intensif dan terus menerus, tidak hanya dalam rangka mendapatkan predikat dari Tim Penilai Nasional semata, namun lebih kepada implementasi atas upaya pencegahan tindakan dan budaya korupsi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada unit-unit kerja lainnya.

KOMPONEN SISTEM INTEGRITAS

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBN selain mampu mengokohkan komponen dana / SDM / infokom dan teknologi, juga mampu mengukuhkan komponen-komponen dalam sistem integritas, antara lain :1. Keterbukaan informasi publik2. Evaluasi eksternal integritas3. Peran pengawasan internal4. Kode etik dan perilaku5. Integrity check6. Post employment7. LHKPN, PPG, WBS

Sum

ber :

KP

K, 2

016


KINERJA

Inovasi dan teknologi ternyata menjadi kunci sukses suatu unit kerja menerima predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) dari Tim Penilai Nasional WBK/WBBM. Kunci sukses itu terkuak tatkala beberapa narasumber penerima anugerah tersebut memberikan paparan pada Workshop Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah yang diselenggarakan di Pendopo Gubernur Riau, awal Desember 2016. Kegiatan ini menjadi satu dari sekian banyak rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2016 yang memang dipusatkan di Bumi Lancang Kuning, Riau.

Aplikasi Yanblik PolriBambang Sunarwibowo (Asisten Pe-

rencanaan / Asrena Kapolri) dan Bernardus Dwita Pradana (Inspektur Pemerolehan

Jejak Inovasi dan Teknologi Dibalik Penganugerahan WBK/WBBM 2016

Oleh: Farida Farid, S.Pi, MT, MPP (Auditor Inspektorat II, Itjen KKP)

Keyakinan Mutu Pemeriksaan / PKMP BPK), mewakili instansinya masing-masing meng-urai benang merah inovasi dan teknologi dalam upayanya meraih anugerah WBK/WBBM di acara workshop itu.

Menurut Bambang, meski Polri baru tahun 2016 ini menerima penghargaan WBK, namun upaya Polri dalam pembangunan zona integritas sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2013 lalu. Bahkan tahun 2014, Polri telah mengajukan empat satuan kerja (satker) untuk penilaian WBK, namun belum ada yang menenuhi syarat. Tak putus asa, di tahun 2015, diajukan kembali empat satker untuk penilaian WBK, namun kembali gagal. Tahun 2016 ini, dari tujuh satker yang diajukan, tiga diantaranya berhasil menggaet anugerah WBK, yaitu: Kepolisian Resor Kabupaten Gresik; Kepolisian Resor Sidoarjo; dan Kepolisian Resor Kabupaten Jember.

Selain melakukan survei internal secara

Dari 223 unit kerja pada 175 K/L, 18 provinsi, 30 Kabupaten/Kota yang mengajukan penilaian WBK/ WBBM tahun 2016 ini, hanya 19 yang lolos dan mendapatkan penghargaan predikat WBK/WBBM.

Siapa saja? Yuk intip kunci suksesnya...


KINERJAKINERJA

berkala dan mengedepankan berbagai program quick wins, Polri melakukan upaya Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya), yang menjadi panduan kerja untuk mengakselerasi capaian terhadap program prioritas dan mendorong pelayanan publik (Yanblik) yang inovatif untuk masyarakat.

Yanblik Polri yang inovatif antara lain layanan SIM online yang mengedepankan teknologi informasi. Pemohon tidak perlu repot kembali ke asal daerah untuk membuat SIM. Cukup dengan mendaftarkan diri secara online, transfer biaya, dan datang ke kota atau lokasi tinggal saat ini, maka proses SIM dapat dilakukan.

Terobosan lainnya yang diluncurkan pada Desember 2016 adalah adanya aplikasi e-Tilang dan e-Samsat untuk memperbaiki kinerja Yanblik Polri. Masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan atau membayar denda atas pelanggaran lalu lintas, bisa langsung ke bank. Inovasi berbasis teknologi seperti ini selain menghemat biaya dan mempermudah masyarakat, juga mampu memperkecil ruang gerak calo atau pungli yang ada di seputar yanblik ini.

Inovasi Rumah BPKJika Polri menuai banyak puji atas inovasi

teknologi, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) juga menuai puji atas rangkaian inovasi bernama Rumah BPK. Dengan Rumah BPK, lembaga tinggi negara yang berwenang dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini selama tiga tahun berturut-turut sukses menuai predikat Wilayah Birokrasi

Bersih Melayani (WBBM) pada unit kerjanya. Tahun ini, unit kerja yang meraih predikat WBK adalah Badan Pemeriksa Keuangan D.I. Yogyakarta, sedang unit kerja yang meraih mendapatkan predikat WBBM adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPK RI. Sebelumnya, Pusdiklat BPK ini telah sukses menuai predikat WBK dari Kementerian PAN dan RB.

"Rumah BPK menggambarkan bagaimana BPK harus membangun atap, yaitu renstra (rencana strategis) atau tujuan strategis, kemudian menyusun dan membuat laporan yang bermanfaat” tambah Bernardus.

Namun, Renstra tidak bisa dicapai tanpa pembangunan pilar. Ada sembilan pilar yang dibutuhkan dalam pembangunan Rumah BPK, yaitu: independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola, sumber daya manusia dan organisasi, tata kerja standar dan pedoman, kualitas sarana prasarana yang memadai, hubungan dengan pemangku kepentingan, pembangunan yg berkelanjutan, hasil yang dicapai, serta kualitas proses dari pemeriksaan.

Selain pembangunan atap dan pilar, perlu pembangunan pondasi yang kuat untuk Rumah BPK. Untuk itu dibutuhkan profesionalisme, independensi, dan inte-gritas sebagai pondasi kinerja. Delapan Area Reformasi Birokrasi (mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik) dan Enam Area Zona Integritas (manajemen perubahan, tata laksana, manajemen sdm aparatur, akuntabilitas kinerja, pengawasan,

dan pelayanan publik) tidak menjadi beban bagi BPK, namun turut memperkokoh bangunan Rumah BPK.

Penghargaan WBK/WBBMUsai paparan tersebut di atas, Asman

Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) memberikan apresiasi langsung atas keberhasilan pencapaian zona integritas dengan penganugerahan secara simbolis Piagam Penghargaan Predikat Unit Kerja Yang Menuju WBK dan WBBM.

Dalam kata sambutannya, pemberian penghargaan kepada 19 unit kerja pelayanan publik dengan predikat WBK dan WBBM tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap upaya pencegahan dan komitmen yang kuat setiap instansi pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi di instansinya. "Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menjadi salah satu alat pemicu bagi seluruh instansi pemerintah dalam melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan," tambah Menteri PAN dan RB.

Pemberian penghargaan atas predikat WBK/WBBM ini juga merupakan tindak lanjut instansi pemerintah yang telah mencanangkan zona integritas (ZI) untuk mencapai tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu pemerintah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Hal tersebut sesuai

dengan tujuan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 dan Tahun 2015-2019, serta Program Nawacita.

M. Yusuf Ateh, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas), Kementerian PAN dan RB, menambahkan bahwa melalui pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang bermuara pada perbaikan kualitas pelayanan publik, maka program reformasi birokrasi akan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat. Dengan demikian, sasaran strategis pemerintah yang menjadi prioritas dalam pembangunan nasional akan terwujud.

WBK untuk Direktorat PPI KKPMeski tidak memaparkan upaya

pencapaian predikat WBK di depan peserta workshop, namun Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan (Dit. PPI), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi salah satu dari 19 penerima predikat WBK dan WBBM sore itu. Ir. Saifuddin, MMA (Direktur PPI) didampingi Andha Fauzie Miraza, Ak, MSIS (Inspektur Jenderal KKP) maju ke depan, menerima penghargaan predikat WBK dari Menteri PAN dan RB.

Alhamdulillah, akhirnya bisa mendapatkan penghargaan WBK. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. Ke depan, akuntabilitas dan integritas akan terus kami tingkatkan ke depan. Mudah-mudahan bisa mempertahankan predikat WBK ini dan bahkan bisa mencapai WBBM” ujar Munawar, SE, MM, Kasubdit Data dan Informasi Usaha Penangkapan Ikan, Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan (PPI), Ditjen Perikanan Tangkap, KKP.

Tak mudah meraih predikat ini, namun tiga kunci sukses berupa profesional, akuntabilitas, dan integritas terus dipegang dan diperbaiki dalam rangka peningkatan kinerja. Ketiga kunci tersebut terintegrasi dengan inovasi penggunaan sistem Informasi


KINERJAKINERJA

Teknologi (IT) melalui www.perizinan.kkp.go.id. Dengan demikian, masyarakat pelaku usaha di bidang perikanan tangkap dapat mengetahui ragam informasi berbasis teknologi secara online dan realtime, saat ini juga, dimana saja, dan kapan aja dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, terdapat sembilan tindak lanjut perbaikan lingkup Dit. PPI yang terus dilakukan, yaitu: pelarangan pungutan liar, suap dan gratifikasi; pelarangan penggunaan perantara/calo; penyederhanaan proses pelayanan perizinan; peningkatan kelayakan fasilitas pelayaran; peningkatan kualitas pelayanan; pelarangan petugas pelayanan melakukan kontak langsung dengan pengguna layanan di luar area loket penerimaan dokumen, ruang pengaduan dan konsultasi; percepatan proses penyelesaian perizinan sesingkat mungkin; pelarangan pengguna jasa pelayanan yang tidak berkepentingan; dan tindak lanjut setiap keluhan dan saran masukan yang disampaikan pengguna jasa pelayanan.

Adanya inovasi dan penggunaan teknologi informasi seperti ini sesuai dengan harapan Menteri PAN dan RB. Menurutnya, jika inovasi teknologi dalam pencegahan korupsi dibangun, maka gerakan-gerakan pemberantasan pungutan liar, seperti Tim Saber Pungli tidak lagi diperlukan. Sistem e-government, e-budget, dan e-catalog misalnya, dapat meningkatkan nilai akuntabilitas, dan mengurangi kebocoran anggaran.

Anugerah Predikat WBK :1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,

Kuningan;2. Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean A, Pasuruan;3. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan,

Kementerian Keuangan;4. Badan Pemeriksa Keuangan D.I.

Yogyakarta;5. Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan,

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

6. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok;

7. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III;

8. Kepolisian Resor Kabupaten Gresik;9. Kepolisian Resor Sidoarjo;10. Kepolisian Resor Kabupaten Jember;11. Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI

Yogyakarta, Kementerian Perindustrian;12. Kantor SAR Surabaya;13. Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya

Purwodadi;14. Balai Laboratorium Kesehatan Dinas

Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta;15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Balikpapan;16. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;17. RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai

Kartanegara

Anugerah Predikat WBBM :1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI;2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Amlapura.

1. Revolusi Mental adalah gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik.

2. Harus didukung oleh tekad politik (political will) Pemerintah3. Harus bersifat lintas sektoral.4. Kolaborasi masyarakat, sektor privat, akademisi dan pemerintah.5. Dilakukan dengan program “gempuran nilai” (value attack) untuk

senantiasa mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai strategis dalam setiap ruang publik.

6. Desain program harus mudah dilaksanakan (user friendly), menyenangkan (popular) bagi seluruh segmen masyarakat.

7. Nilai-nilai yang dikembangkan terutama ditujukan untuk mengatur moralitas publik (sosial) bukan moralitas privat (individual).

8. Dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.

Prinsip Dasar Revolusi Mental8

Gerakan Nasional Revolusi MentalAyo Terlibat dan Berubah

10 November 2016

“Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku hadapi.”

Jenderal Sudirman


KINERJAKINERJA

Semenjak ditetapkannya target indikator kinerja tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Keuangan (BPKP) sebagai instansi pembina

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), telah mulai menyiapkan Pedoman Nomor S-354/SATGASPP SPIP/2014 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2015, BPKP mulai melakukan penilaian awal atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada 2 (dua) Kementerian/Lembaga (K/L) dan 100 Pemerintah Daerah (Pemda). Hasilnya, 2 (dua) K/L yaitu Kementerian Pariwisata dan Badan Pusat Stasitik (BPS) masing-masing mencapai tingkat/level 2, 4 (empat) Pemda mencapai level 3; 36 Pemda berada pada level 2 (Berkembang), 55 Pemda berada pada level 1 (Rintisan), serta 5 Pemda pada level 0 (Belum Ada).

Pada tahun 2016, BPKP kembali melakukan penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP pada 7 K/L dan 186 Pemda dengan menggunakan Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 sebagai pedoman penilaian. Hasil yang diperoleh untuk K/L adalah : hanya 3 K/L yang berhasil memperoleh level 3, yaitu Kementerian Keuangan, BPKP dan Badan

Strategi Pencapaian Maturitas Level 3Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Oleh: Ir. Raymond RM Bako, MA (Auditor Madya Inspektorat III, Itjen KKP)

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI); dan 4 K/L lainnya masih memperoleh level 2. Hasil penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP di tingkat Pemda : 8 Pemda memperoleh 3, yaitu Pemda Prov. DIY (3,39); Pemda Kab. Banyuwangi (3,45); Kab. Sleman (3,26); Kab. Tanah Datar (3,24); Pemda Kota Tangerang (3,56); Kota Yogyakarta (3,33); Kota Lhokseumawe (3,06); dan Kota Sorong (3,04). Selain itu masih terdapat 3 Pemerintah Daerah yang memiliki hasil sementara penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP di level 3, namun masih menunggu pelaksanaan Quality Assurance oleh BPKP, yaitu Pemda Kota Surabaya (3,72); Pemda Kab. Gianyar (3,01); dan Pemda Prov. Bali (3,01).Hasil penilaian BPKP atas maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda pada tahun 2015-2016 menunjukkan masih lemahnya komitmen pimpinan dalam meningkatkan sistem pengendalian internal organisasinya. Hal ini terbukti pada 2 K/L yang telah memperoleh Level 3 di tahun 2015, namun tidak dapat mencapai level serupa di tahun 2016. Untuk itu, perlu keberlanjutan komitmen segenap jajaran dan pimpinan dalam menjalankan

SPIP melalui kegiatan yang efektif dan efisien (operating), keandalan pelaporan keuangan (financial reporting), pengamanan asset negara (safeguarding) dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan (compliance).

Level dan Bobot PenilaianDalam rangka persiapan penilaian dan

pencapaian level maturitas penyelenggaraan SPIP di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menyelenggarakan ragam aktivitas, mulai dari sosialisasi, hingga bimbingan teknis maturitas penyelenggaraan SPIP. Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman atas maturitas penyelenggaraan di lingkungan KKP, kegiatan-kegiatan itu antara lain diisi dengan pemaparan berbagai level

kematangan implementasi SPIP, yang terpola dalam enam tingkatan yaitu: “Belum Ada” untuk Level 0; “Rintisan” untuk Level 1; “Berkembang” untuk Level 2; “Terdefinisi” untuk Level 3; “Terkelola dan Terukur” untuk Level 4; dan “Optimum” untuk Level 5. Adapun karakteristik dari masing-masing tingkatan, tersaji pada Tabel 1.

Selanjutnya dikenalkan pula istilah maturitas, yang berasal dari kata maturity atau kematangan, atau kedewasaan. Maturitas atau kematangan dalam sistem pengendalian intern menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian tersebut di suatu organisasi. Terdapat 5 unsur fokus penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Kelima unsur tersebut adalah Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan.

Tabel 1. Karakteristik dari Tingkat Maturitas SPIP

TINGKAT

Level 0 (Belum Ada)

Level 1 (Rintisan)

Level 2 (Berkembang)

Level 3 (Terdefinisi)

Level 4 (Terkelola dan Terukur)

Level 5 (Optimum)

KARAKTERISTIK SPIP

K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern

Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.

K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.

K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Ada pekerjaan baru bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mulai tahun 2016 lalu. Pekerjaan itu dipicu oleh penetapan target indikator kinerja bidang aparatur

negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Indikator kinerja berupa “tingkat kematangan implementasi SPIP” ditargetkan

mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019.


KINERJAKINERJA

Dalam hal penilaian maturitas ini, masing-masing unsur, memiliki nilai bobot sub unsur yang sangat menentukan pencapaian tingkatan sebagaimana yang telah ditetapkan (Tabel 2). Adapun penetapan skor maturitas SPIP ini, akan menggunakan skor hasil validasi dengan membuat rerata tertimbang dari skor validasi. Skor yang diperoleh akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP.

Guna memperoleh tingkat penilaian Maturitas SPIP, maka akan digunakan skor dari hasil validasi yang diperoleh dari rata-rata tertimbang dari skor validasi. Interval skor tingkat maturitas SPIP tercantum dalam Tabel 3.

Tahapan Penilaian MaturitasPelaksanaan penilaian maturitas SPIP

dilakukan berdasarkan persepsi pihak yang mewakili Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/P) terhadap indikator pada setiap unsur. Terdapat beberapa tahap penilaian maturitas SPIP, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan (Gambar 1).

Tahap pertama, yaitu tahap persiapan meliputi penetapan satuan kerja dan penyiapan tim assessor (Tim Penilai dari Inspektorat Jenderal), pembentukan res-ponden, counterpart, hingga penetapan dan presentasi rencana kerja. Responden yang dimaksud adalah sampel satuan kerja yang akan dinilai. Counterpart adalah Tim Pendamping dari satuan kerja yang akan dinilai, sedang Tim Counterpart adalah Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP pada suatu satuan kerja. Sedang Quality Assurance dalam tahapan penilaian ini adalah Tim Penilai dari BPKP.

Tahapan kedua, yaitu tahap pelaksanaan diisi dengan pengisian kuisioner hingga pemberian skor akhir maturitas. Pengisian kuesioner ini, dapat dilakukan secara panel (bersama-sama) maupun secara sendiri-sendiri (individual). Pengisian kuisioner secara panel yaitu dengan mengumpulkan seluruh atau sebagian besar responden di dalam suatu ruangan. Pengisian seperti ini dapat didampingi oleh tim atau personil yang paham akan substansi penilaian

persepsi maturitas SPIP secara individual tidak lebih baik dari pengsian secara panel. Hal ini dapat terjadi karena tidak dilakukannya sosialisasi terlebih dahulu kepada para responden oleh masing-masing counterpart.

Tahap ketiga, yaitu tahap pelaporan penilaian maturitas dilakukan setelah pemberian skor akhir maturitas. Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh APIP harus disampaikan kepada manajemen dalam bentuk laporan Penilaian Maturitas yang memuat area of improvement atas tiap fokus penilaian, serta rekomendasi bagi Pimpinan Organisasi untuk meningkatkan level maturitas penerapan SPIP.

Strategi Peningkatan SkorDalam rangka meningkatkan skor akhir

maturitas, terdapat 5 (lima) strategi, yaitu: (1) Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis; (2) Pengkomunikasian kebijakan dan prosedur; (3) Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi, (4) Evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi; dan (5) Pemantauan/pengembangan ber-kelanjutan.

1. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis

Strategi peningkatan kebijakan dan prosedur tertulis dimaksudkan untuk meningkatkan level, dari level 0 (belum ada) ke level 1 (rintisan), dengan upaya sebagai berikut: a. Penyusunan peraturan-peraturan ter-

kait dengan penyelenggaraan SPIP; b. Pembentukan Satuan Tugas Penyeleng-

gara SPIP;c. Pelaksanaan Diklat dan Sosialisasi;d. Penyusunan dan penetapan Kebijakan/

SOP secara formal (berbasis Risiko) sebagai dasar penugasan secar rutin.

2. Pengkomunikasian Kebijakan dan Prosedur SPIP K/L/P:

Permasalahan yang terjadi pada tingkatan ini antara lain : pengendalian Internal masih bersifat ad-hoc; dokumentasi pengendalian intern masih sangat lemah dan tidak terorganisasi dengan baik;

Tabel 2. Bobot Fokus Penilaian (Sub Unsur)

Jumlah Bobot Unsur

30

20

25

10

15

Unsur

Lingkungan Pengendalian

Penilaian Risiko

Kegiatan Pengendalian

Informasi & Komunikasi

Pemantauan

Jumlah Sub Unsur

8

2

11

2

2

Bobot Sub Unsur

3.75

10

2.27

5

7.5

No.

1

2

3

4

5

Tabel 3. Interval Skor Tingkat Maturitas SPIP

Interval Skor

0 < Skor <1,0

1,0 < Skor < 2,0

2,0 < Skor < 3,0

3,0 < Skor < 4,0

4,0 < Skor < 4,5

4,5 < Skor < 5,0

Tingkat Maturitas

Belum Ada

Rintisan

Berkembang

Terdefinisi

Terkelola dan Terukur

Optimum

No.

0

1

2

3

4

5

maturitas SPIP untuk mengarahkan atau menyamakan persepsi responden dalam menjawab pertanyaan.

Sedang pengisian survey persepsi secara individu, dapat dilakukan oleh seluruh responden tanpa harus dikoordinir atau didampingi oleh Tim Counterpart atau Tim Asessor. Responden dalam melakukan pengisian secara individual, dapat melakukan pengisian kuisioner berdasarkan petunjuk yang ada (PM-3). Tim BPKP telah menyiapkan satu Aplikasi Penilaian Maturitas SPIP ini dan telah dilakukan sosialisasi atas aplikasi tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan dan pendampingan, sejauh ini pengisian survey

Gambar 1. Tahapan Penilaian Tingkat Maturitas SPIP

TahapanPersiapan

Penetapan SatuanKerja & Penyiapan

Tim Asessor

Pembentukan Tim Counterpart

Penetapan RencanaKegiatan al: Ruang Lingkup, Periode,

Pendanaan, langkah kerja, dll.

Presentasi Awal, Deseminasi,

Rencana Kegiatan, Koreksi jika ada

perubahan

Melakukan Validasi

Konsisten jawaban responden

Skor awal maturitas

Pengisian Kuisioner (representasi sub unsur sesuai karateristik level maturitas)

Panel Individu

Pengujian Bukti Maturitas

Kuisioner lanjutan

Reviu dokumen

Wawancara

Observasi

Pemberian Skor Akhir Maturitas

Pemberian saran perbaikan

Laporan Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP

TahapanPelaksanaan

TahapanPelaporan

Gambar 1. Tahapan Penilaian Tingkat Maturitas SPIP


KINERJAKINERJA

pengendalian belum dikomunikasikan dan dipantau secara memadai; dan masih ada pegawai yang tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing. Strategi pengkomunikasian kebijakan dan prosedur SPIP ini dimaksudkan untuk meningkatkan level 1 ke level 2, antara lain dengan cara:a. Sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai

sehingga diperoleh pemahaman akan pentingnya SPIP serta terbangunnya kepedulian melakukan pengendalian internal;

b. Penyusunan rencana pengembangan pengendalian internal secara disiplin terhadap seluruh kegiatan;

c. Identifikasi personil yang ditugaskan sebagai Satgas SPIP untuk menjadi pionir atau penggerak SPIP, yang diikuti dengan pelaksanaan pelatihan yang memadai;

d. Pemantauan efektivitas pengendalian yang telah dilakukan.

3. Peningkatan Komitmen Implementasi dan Dokumentasi Sistem

Kelemahan utama K/L/P yang berada pada level 2 adalah pelaksanaan pengendalian intern belum didukung dengan dokumentasi yang baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi

kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan level penilaian maturitas SPIP ini adalah:a. Penerapan kebijakan dan SOP

pengendalian intern secara konsisten di semua tingkatan organisasi;

b. Pendokumentasian pengendalian internal secara rapi, tertib dan rutin;

c. Penyiapan SDM yang kompeten dan memadai untuk penyelenggaraan SPIP;

d. Pengikutsertaan staf dalam konferensi, seminar, lokakarya atau kursus, yang terkait dengan penyelenggaraan SPIP;

e. Evaluasi atas efektifitas pengendalian secara berkala.

4. Evaluasi Formal, Berkala, dan Ter-dokumentasi

Kelemahan utama SPIP yang muncul pada level 3, adalah lemahnya sistem pendokumentasian sehingga pelaksanaan evaluasi atas pengendalian intern tanpa dokumentasi memadai. Strategi peningkatan level adalah evaluasi pengendalian intern secara formal, berkala, dan terdokumentasi dengan dukungan hal-hal berikut a. Penyiapan Kebijakan/SOP/Pedoman pe-

ngendalian intern bagi setiap personil pelaksana kegiatan;

b. Penerapkan kebijakan/SOP pengen-dalian intern dalam kegiatan oganisasi secara teratur;

c. Pendokumentasian pelaksanaan Kebi-jakan dan SOP secara rutin;

d. Pemantauan dan evaluasi secara periodik, formal, dan terdokumentasi. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan untuk perbaikan SPI;

e. Pembelajaran efektif dari pengalaman penerapaan SPIP agar dapat memperbarui dan memperkuat proses SPIP;

f. Evaluasi berkala atas penyelenggaraaan SPIP untuk memastikan bahwa SPIP tetap berjalan efektif;

g. Pelaporan penyelenggaraan SPIP sebagai bagian penting bagi reviu pimpinan K/L/P.

5. Pengembangan Berkelanjutan Kelemahan utama penyelenggaraan

SPIP pada level 4 adalah belum adanya pengembangan berkelanjutan dan terintegrasi, termasuk antisipasi per-ubahan yang terjadi dan penggunaan alat otomatis yang masih terbatas. Sehubungan dengan itu, peningkatan penyelenggaraan SPIP ke level yang lebih baik lagi dilakukan dengan strategi pengembangan berkelanjutan (continuous improvement) dengan upaya utama sebagai berikut: a. Pemilik proses (process owner)

melakukan penilaian mandiri atas efektivitas program/kegiatan;

b. Setiap personil dalam organisasi diwajibkan untuk fokus pada antisipasi perbaikan pengendalian intern yang akan datang (prospective risks) bukan hanya berfokus pada pengendalian yang sedang berjalan;

c. Penggunaan alat otomatis untuk mendukung pelaksanaan pengendalian intern;

d. Pelaksanaan benchmarking dan realtime monitoring dan dashboard eksekutif.

Pada akhirnya, Seberapa tinggi level maturitas yang diperoleh tidak akan ada artinya manakala substansi SPIP tidak terimplementasi secara nyata oleh manajemen. Oleh karena itu, penerapan SPIP di suatu K/L/Pemda memerlukan keteladanan pimpinan (tone at the top) dalam mengimplementasikan infrastruktur SPIP yang sudah dibangun. Dengan demikian penggunaan konsep maturitas dalam SPIP akan menunjukkan manfaatnya sebagai built in mechanism, dimana seluruh anggota dan pimpinan secara otomatis bergerak bersama, saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi.

Daftar Pustaka1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang SPIP;2. Pedoman Nomor: S-354/SATGASPP SPIP/2014

tentang Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 tahun 2016, tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP;

4. Buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Ayo makan ikan …

Dukung Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Peningkatan Konsumsi Ikan Indonesia

Selamat Hari Ikan Nasional21 November 2016


KINERJAKINERJA

Penilaian Persiapan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Lingkup KKP

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbit-kan Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian

dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Melalui mekanisme Maturitas ini, penerapan SPIP di semua unit pemerintah bisa terukur, karena dalam maturitas itu sendiri sudah dibentuk sedemikian rupa tata penilaian dan penetapan level maturitas SPIP, dari level 0 hingga level 5. Bagaimana kita dapat mengetahui level maturitas unit pemerintah? Pertama kali yang harus dilakukan adalah instansi pemerintah di survey terlebih dahulu, melalui pengisian kuesioner, pengumpulan dokumen dan wawancara, kemudian diolah sedemikian rupa seperti pendalaman dokumen atau pendalaman melalui wawancara, hingga tercapai suatu nilai kesimpulan yang kemudian dikonversi menjadi angka level maturitas.

Lalu siapa yang berhak menetapkan tingkat maturitas Instansi Pemerintah? Instansi yang menilai atau menetapkan level maturitas adalah BPKP, setelah tim

penilai atau tim asesor internal bekerja menilai dirinya sendiri atau unitnya atau Kementeriannya atau Lembaganya, kemudian dinilai kembali oleh BPKP sebagai Quality Assurance (QA) dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang ada hasil dari pengisian kuesioner.

Dalam rangka persamaan persepsi, peningkatan pemahaman, dan persiapan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP menyelenggarakan beberapa kegiatan terkait hal tersebut.

Pembekalan Teknis dan PKSKegiatan terkait maturitas yang di-

selenggarakan Itjen KKP antara lain Pem-bekalan Teknis Persiapan Penilaian Maturitas yang berlangsung di Ruang Rapat Itjen Lantai 2, Gedung Mina Bahari III, Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 2016, serta kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang berlangsung di Ruang Rapat Arwana Lantai

Maturitas sistem pengendalian intern menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya, semakin baik pula kualitas sistem pengendalian organisasi itu.

Foto

: Afd

i

Oleh: Erwin Trias Narotama, SE, MM (Auditor Muda Inspektorat IV, Itjen KKP)

Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. Format kuesioner, aplikasi hingga bentuk laporan juga telah disiapkan BPKP.

Dalam rangka penggunaan Aplikasi Penilaian Tingkat Maturitas SPIP, Itjen KKP juga menyelenggarakan kegiatan sosialiasi dan Bimbingin Teknis (Bimtek) berlangsung pada tanggal 1 Desember 2016 di Ruang Rapat Itjen KKP, Gedung Mina Bahari III, Jakarta. Kegiatan Bimtek serupa berlangsung pada tanggal 13 Desember 2016. Tim BPKP menjadi narasumber atas pengenalan dan penggunaan aplikasi tersebut.

Sosialisasi AplikasiPer awal Desember 2016 telah ditetapkan

tim assessor (Tim Penilai dari Itjen KKP) dan counterpart. Selanjutnya akan ditetapkan responden minimal 40 orang (Eselon I, II, III, dan IV dan perwakilan staf senior) dan rencana kerja. Penetapan satuan kerja (Satker) sebagai sampel penilaian akan dilakukan sebelum penilaian. BPKP akan memilih 2 (dua) Satker lingkup KKP yang akan dijadikan sampel penilaian.

Hasil penilaian maturitas ini nantinya akan menunjukkan level maturitas suatu organisasi, diantaranya level rintisan,

14, Gedung Mina Bahari II, Jakarta, pada tanggal 31 Oktober 2016.

Kegiatan-kegiatan tersebut dibuka oleh Inspektur I Itjen KKP (Ir. A. Bambang Sutejo, MS) dan dihadiri oleh perwakilan auditor Inspektorat I, II, III, dan IV. Khusus untuk acara Kegiatan Sosialiasi PKS, kegiatan dihadiri pula oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP yang akan ditugaskan sebagai counterpart penyelenggaraan SPIP di Unit Kerja, dan auditor Itjen KKP yang akan ditugaskan sebagai assessor SPIP.

Dalam sambutannya, Inspektur I menyata-kan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka persiapan penilaian maturitas seluruh Eselon I KKP yang rencananya akan dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP Lingkup KKP ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5, sesuai target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2015-2019.

BPKP sebagai instansi pembina pe-nyelenggaraan SPIP telah menyiapkan pedomannya, melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman

Foto

: Afd

i


KINERJAKINERJA

berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, hingga optimum. Tingkat maturitas yang dicapai ini dapat digunakan paling tidak sebagai alat evaluasi penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas SPI. Selain itu, tingkat maturitas dan pencapaian level suatu organisasi dapat digunakan untuk menyusun rencana tindak lanjut (action plan) dalam rangka perbaikan berkelanjutan menuju level yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka :1. Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Level 1

Level Maturitas SPIP

Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Rintisan Berkembang Terdefinisi Terkelola dan Terukur

Optimum

SATU DATA KKP

Manfaat Monev Berkelanjutan dan Aplikasi Penyaluran Bantuan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 70/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam

rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di KKP, Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.

Bantuan Pemerintah (BP) atau dikenal juga dengan sebutan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) telah bergulir ke masyarakat sejak Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) hingga kini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Diantaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang meliputi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Skala Kecil melalui Dana Penguatan Modal, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap melalui Optimalisasi Usaha,

hingga Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan melalui Klusterisasi Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.

Tahun 2016, BP terus bergulir dan didistribusikan ke masyarakat kelautan dan perikanan di 34 Provinsi di Indonesia. BP tersebut berupa : 1. Perikanan Tangkap : kapal, alat tangkap,

dan asuransi nelayan2. Perikanan Budidaya : excavator, benih ikan

untuk Perorangan dan kelompok, Karamba Jaring Apung (KJA), sarana prasarana budidaya, sarana budidaya rumput laut, kebun bibit rumput laut, gerakan pakan Ikan mandiri, kekerangan, minapadi, dan bantuan sarana budidaya bioflok.

3. Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan : Integrated Cold Storage (ICS) skala besar dan kecil, pabrik tepung ikan, sarana pengolahan dan sistem rantai dingin, mobil klinik muti, sarana ICS, revitalisasi sarana pengolahan,

Bantuan Pemerintah (BP) seharusnya diinput/dipetakan dan dimonitor secara berkala dan berkelanjutan dalam suatu database tertentu agar bisa diukur dan dinilai keberhasilan/kegagalannya, peningkatan produksinya, hingga manfaat dan dampaknya. Diharapkan, dalam kurun waktu tertentu, dapat terjadi gerakan dan transformasi masyarakat yang lebih madani dan

mandiri, berkurangnya ketergantungannya terhadap suatu bantuan….

Oleh: Setyawati, S.Sos, M.Ak (Auditor Madya Inspektorat II, Itjen KKP)

http

://ne

ws.

kkp.

go.id


KINERJAKINERJA

revitalisasi sentra kuliner, sentra kuliner, single cold storage, gudang rumput laut, ice flake machine skala besar, kendaraan berpendingin, dan pasar ikan terintegrasi.

4. Pesisir dan Ruang Laut : mesin pompa air dan perlengkapanya untuk tambak garam, gudang penyimpanan garam, peralatan pendukung tambak garam, rehab saluran irigasi tambak garam, jalan produksi, gudang collecting, pembangunan sabuk pantai, pembangunan pusat restorasi dan pembelajaran mangrove, sarana penunjang ekowisata, sarana ekonomi produktif, penanaman vegetasi pantai, hingga pemberdayaan di wilayah pesisir.

5. Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan : dukungan biaya pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Universitas, Politeknik, Sekolah Lapang (Pusat Kegiatan Belajar masyarakat/PKBM).

6. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan : handphone untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).Selanjutnya di Tahun 2017, Program

Prioritas dan BP yang akan didistribusikan ke Kabupaten/Kota di 34 Provinsi diantaranya adalah:1. Perikanan Tangkap : kapal dan alat

penangkapan ikan, pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN), asuransi nelayan kapal angkut, pembangunan SPDN, Tsukiji industry, dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

2. Perikanan Budidaya : berupa benih/bibit, mesin pakan mandiri, biofloc, excavator, minapadi, revitalisasi KJA, asuransi budidaya, sarana produksi, revitalisasi tambak, KJA Offshore terpadu, SKPT.

3. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan : Ice Flake Machine, kendaraan, ICS, revitalisasi PIH, freezer, pasar ikan modern, dan Tjsukiji.

4. Pesisir dan Ruang Laut : antara lain berupa breakwater tripod, mangrove, pugar, sabuk pantai, pembakuan nama pulau, dan SKPT.

5. Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan : penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masyarakat.Pemberian BP tersebut dilaksanakan

berdasarkan usulan dari calon penerima BP atau unit kerja calon penerima BP kepada Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan jenis BP.

Manfaat Monev dan AplikasiKeberhasilan implementasi suatu

BP dapat dilihat dengan berbagai cara, antara lain dengan mengetahui apakah BP benar-benar sesuai dengan pedum dan juklak, apakah BP dapat bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan dan apakah BP sesuai dengan konsep BP Sektor KP, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dalam menjalankan usahanya. Jika jawabannya kebanyakan positif, maka masyarakat kelautan dan perikanan makin sejahtera karena peningkatan pendapatan masyarakat tiap bulannya. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka program BP memerlukan perubahan metode yang lebih sesuai dan lebih baik, atau bahkan bila perlu dihentikan.

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran BP, sesuai dengan kewenangannya Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/ Kepala Badan dan Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala. Berdasarkan amanat Permen KP Nomor 70/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di KKP, Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan perlu mengambil langkah-langkah tindak lanjut atas hasil monev untuk perbaikan penyaluran BP.

keramba jaring apunghttp

://ne

ws.

kkp.

go.id

Selain melakukan monev berkelanjutan, pencapaian target kinerja penyaluran BP juga dapat dilakukan dengan pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis dan terpadu. Teknologi informasi mampu mendukung kemampuan itu lewat suatu aplikasi yang menjembatani ragam database BP, diantaranya ketentuan, persyaratan, persiapan, seleksi, identifikasi kelompok, penetapan kelompok, jenis dan nilai penerimaan bantuan dan serah terima, sampai dengan pelaporan. Selain itu, Monev BP KKP juga dapat dilakukan melalui :1. Penyiapan sistem dan perangkat teknologi

informasi seperti e-BP KKP. Laman e-BP KKP antara lain berisi regulasi, ketentuan, Pedoman Umum (Pedum), dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Selain itu, laman juga dapat berisi substansi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan, antara lain proses identifikasi dan verifikasi calon penerima, penetapan calon penerima, serah terima bantuan dan perkembangan pemanfaatan bantuan, hingga fungsi-fungsi verifikasi, validasi setiap level tingkatan baik di Pusat dan di Daerah. Aplikasi seperti ini layak dikembangkan sebagai bentuk keterbukaan KKP terhadap publik dan juga sebagai bentuk Monev yang cukup efektif dalam penyaluran bantuan ke masyarakat yang tepat sasaran. Data diinput real time pada tiap pelaksanaan tahapan dan transaksi secara berkelanjutan, sehingga diharapkan tidak terjadi KKN, tumpang tindih pemberian bantuan, serta pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran.

2. Penyiapan database BP KKP s.d. 2016 oleh

masing-masing Eselon I yang memiliki Program Kegiatan Bantuan Pemerintah, dengan tahapan sebagai berikut:a. Pusat melakukan koordinasi, kerjasama

dan komunikasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi/Kab/Kota untuk menyusun Profil Bantuan Pemerintah Sektor KP di wilayah Kabupaten/Kota dengan melakukan inventarisasi/kondisi existing sejak tahun pertama DKP menerima BP s.d. Tahun 2016 sebagai database awal (exel).

b. Profil Bantuan Pemerintah Kab/Kota itu kemudian diinput per kecamatan, antara lain untuk data kelompok, jumlah BP, jenis BP dan nilainya, perkembangan kelompok, peningkatan produksi, keberhasilan BP dan kegagalannya, serta informasi jika terdapat BP yang mangkrak. Data-data tersebut kemudian digunakan sebagai bahan yang akan diinput dalam sistem informasi terpadu oleh masing-masing Eselon I sebagai user (sebagai data Eselon I). Apabila nanti e-BP KKP telah siap, data akan diintegrasikan lingkup KKP (sistem 1 data KKP).

3. Dalam rangka percepatan penyaluran BP di lingkungan KKP, dilakukan koordinasi, kerjasama dan komunikasi Pusat dan Derah (DKP Provinsi Kab/Kota) untuk penyiapan dan pelaksanaan regulasi, mekanisme yang mengatur pemantauan pengadaan BP, penyaluran BP, dan pemenuhan persyaratan BP,

4. Secara paralel disiapkan SDM Aparatur untuk melakukan proses inventarisasi dan verifikasi calon penerima bantuan. Input data tahun 2017 harus lebih lengkap dan komprehensip terhadap proses business implementasi BP KKP. Penyiapan data manual juga harus lebih lengkap sebagai persiapan untuk konversi ke sistem aplikasi BP jika telah siap.

5. Selanjutnya dapat dikembangkan metode pendampingan kelompok menuju masya-rakat yang madani dan metode evaluasi yang lebih baik dan sesuai untuk perbaikan BP di tahun selanjutnya.

kaba

rsep

utar

mur

ia.c

om

Bantuan untuk nelayan dan petambak garam di Desa Kedungmalang, Kabupaten Jepara


KINERJAKINERJA

6. Membudayakan pola pikir dan pola tindak Plan – Do – Check – Action, yaitu:a. Tidak ada kegiatan yang tidak dicatat

(didokumentasikan)b. Tidak ada catatan (dokumentasi) yang

tidak dianalisis,c. Tidak ada hasil dianalisis yang tidak

diputuskan (tindaklanjutnya)d. Tidak ada keputusan yang tidak

dieksekusi (tidak dilaksanakan),e. Kembali ke Butir 1 diatasDalam rangka mendukung keberhasilan BP,

masing-masing Eselon I lingkup KKP haruslah sudah membuat Manajemen Resiko (MR) BP sesuai karakteristik teknis masing-masing. MR BP ini diharap mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk risiko secara efektif dan efisien. MR yang terdokumentasi dengan baik pada suatu sistem aplikasi, akan lebih mempermudah proses pengawalan keberhasilan implementasi BP.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP melakukan

kegiatan pengawasan terhadap penyaluran BP tersebut untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa BP bermanfaat (efektif), akuntabel, dan benar-benar efisien serta ekonomis. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman MR dan pemahaman proses business dari BP tersebut dan akan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan kegiatan tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dan stakeholders terhadap keberadaan KKP pun ikut meningkat.

Daftar Pustaka 1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/

PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

2. Permen KP Nomor 70/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di KKP.

Klaim Asuransi Nelayan

Tahun 2016, KKP telah menunjuk BUMN Asuransi Jasindo untuk memberikan jaminan asuransi bagi nelayan Indonesia dalam program Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) untuk nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan premi sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah.Kriteria yang harus dipenuhi oleh nelayan tersebut agar dapat memperoleh Bantuan Premi Asuransi Nelayan adalah memiliki kartu nelayan, berusia paling tinggi 65 tahun, tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi untuk risiko yang sama dan tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang undang-undang. Klaim atas asuransi tersebut hingga akhir tahun 2016 telah diserahkan kepada ahli ahli waris dari nelayan peserta asuransi yang meninggal dunia. Santunan tersebut semoga dapat digunakan sebaik-baiknya untuk pendidikan anak, memulai usaha maupun kegiatan produktif lainnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Bantuan pembayaran premi asuransi seperti ini, berdasarkan Permen KP Nomor 70/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di KKP, kini tidak hanya disalurkan untuk nelayan kecil dan tradisional, namun juga untuk pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil.

Koperasi pada dasarnya merupakan wadah organisasi sosial yang mengutamakan kepentingan sosial dan ekonomi anggota dengan melakukan kegiatan sesuai

dengan kepentingan anggota yang bersifat membina dan memperluas keterampilan mereka yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Hendrojogi 2004).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Jo. No.17/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pasal 7 ayat 2 dan 3 “Bantuan Sarana/Prasarana dimaksudkan kepada kelompok masyarakat yang diutamakan berbadan hukum.” Berdasarkan aturan tersebut kriteria calon penerima bantuan antara lain koperasi. Hal tersebut ditegaskan kembali melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen

Permasalahan Koperasi Perikanan Sebagai Calon Penerima Bantuan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Oleh: Adelaide Siregar, SE (Auditor Muda Inspektorat II, Itjen KKP)

afma.gov.au

Perikanan Tangkap Nomor B.6281/DJPT/PI.220S2/VII/2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan di Ditjen Perikanan Tangkap TA 2016, Bab V Kriteria Calon Penerima Bantuan Kapal Perikanan yaitu Koperasi Primer dengan sektor usaha perikanan.

Koperasi Perikanan adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan.

Saat ini masalah yang masih dihadapi koperasi perikanan yaitu Pengelolaan koperasi perikanan yang kurang efektif, baik dari segi manajemen maupun keuangan. Masalah ini bisa menghambat perkembangan koperasi perikanan di Indonesia. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat ke-mampuan SDM yang terlibat dalam lembaga ekonomi tersebut.

Ilustrasi alat tangkap trawl (pukat harimau) yang dilarang


KINERJAKINERJA

Menurut Rokhmin Dahuri (Juli, 2015), kendala dan permasalahan yang menyebabkan kinerja koperasi perikanan rendah adalah:1. Kualitas Sumberdaya manusia (SDM)

pengurus dan pengelola Koperasi perikanan sebagian besar masih rendah, baik dalam hal manajemen dan organisasi koperasi maupun dalam hal teknis dan bisnis perikanan;

2. Lemahnya manajemen yaitu manajer yang kurang mempunyai kemampuan sebagai wirausaha;

3. Kurangnya permodalan dan terbatasnya modal yang tersedia khususnya dalam bentuk kredit dengan persyaratan lunak untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan anggota, di luar program pemerintah;

4. Ulah para pengusaha sebagai kompetitor, para “pengusaha nakal” menjual seluruh kebutuhan melaut para nelayan (alat tangkap, BBM, beras, rokok, dan lain-lain) lebih murah dari koperasi perikanan. Pada saat yang sama, para pengusaha membeli ikan hasil tangkapan lebih mahal ketimbang yang selama ini dibeli koperasi perikanan.

5. Kurangnya kesadaran masyarakat perikan-an akan arti pentingnya koperasi;

6. Kurangnya keberpihakan pemerintah kepada koperasi perikanan.Pada TA 2016 KKP melalui Ditjen

Perikanan Tangkap merencanakan bantuan

kapal sebanyak 1.719 kapal dari ukuran 5 s.d. 30 GT dan Alat Penangkapan Ikan dengan calon penerima bantuan adalah kelompok masyarakat berbadan hukum koperasi. Data melalui website aplikasi pupi.kkp.go.id menunjukkan bahwa calon penerima koperasi yang telah diajukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota sebanyak ± 484 koperasi perikanan.

Berdasarkan hasil pemantauan Itjen KKP dengan melakukan wawancara serta analisis kelayakan dan pengembangan koperasi, ditemukan berbagai macam permasalahan yaitu:1. Banyak koperasi yang diajukan merupakan

koperasi baru, karena merupakan gabungan dari Kelompok Usaha Bersama (KUB), sehingga belum ada manajemen pengelolaan operasional kapal. Serta adanya pola pikir bantuan menjadi milik KUB, bukan aset milik koperasi yang menjadi unit usaha koperasi tersebut, sehingga dikhawatirkan koperasi hanya dijadikan alat saja untuk menerima bantuan kapal.

2. Belum ada pembukuan koperasi baru (setoran pokok/wajib/iuran anggota koperasi), belum ada rencana mekanisme pengelolaan bantuan kapal antara koperasi dengan anggota koperasi (KUB) dan adanya pola pikir anggota koperasi bahwa bantuan akan dikelola secara pribadi oleh anggota tanpa pembagian hasil dengan koperasi.

PIPnews.co.id

Koperasi Perikanan Serbaguna (Kopersena) Desa Percut, Kab. Deli Serdang

Spanduk ajakan nelayan menjadi anggota Koperasi Kredit Padakauang, TN Komodo

rare.org

3. Adanya penolakan penerimaan bantuan oleh koperasi perikanan (koperasi lama) disebabkan belum ditetapkan mekanisme pengelolaan bantuan kapal antara koperasi dan anggota koperasi (KUB), serta dapat menimbulkan permasalahan aset pada laporan keuangan koperasi, dikarenakan koperasi tidak secara langsung mengusahakan bantuan kapal tersebut.Untuk mengatasi berbagai permasalahan

yang ada pada koperasi perikanan di Indonesia, khususnya yang akan menjadi calon penerima bantan kapal perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (API), sangat di butuhkan campur tangan pemerintah daerah dalam berbagai aspek masalah khususnya

melalui Dinas Kab/Kota yang menangani koperasi dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dinas teknis perikanan. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah peduli dan ikut menggerakkan, membina serta mengawasi koperasi ini misalnya melakukan penyuluhan untuk menimbulkan pemahaman masyarakat tentang manfaat berkoperasi, manajemen pengelolaan bantuan kapal perikanan hingga bantuan modal dan pengawasan terhadap pelaksanaan koperasi perikanan tersebut.

Daftar Pustaka1. Revitalisasi Koperasi Perikanan oleh Prof.Dr.Ir.

Rokhmin Dahuri, MS Tahun 2005;2. Website aplikasi pupi.kkp.go.id;3. Laporan hasil Evaluasi Calon Penerima Bantuan

Tim Itjen KKP TA 2016.

(PIPnews.co.id)TPI Ciparagejaya, KUD Mandiri Mina, Kabupaten Karawang

(www.ropeg.kkp.go.id)

Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritimyang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional


KINERJAKINERJA

Seiring dengan perkembangan jaman serta persaingan di tingkat internasional, negara agraris tidak dapat dipertahankan karena bidang

agraris saja tidak dapat dijadikan modal untuk memajukan kehidupan masyarakat. Untuk itu, perlu dikembangkan industri sebagai salah satu alternatif yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakatnya.

Saat ini pembangunan industri semakin banyak dan kebijakan industri telah dicanangkan, namun berdasarkan data perkembangan industri menunjukan bahwa industri kita masih sangat memprihatinkan. Hal ini dapat terlihat pada indeks daya saing Indonesia masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara lainnya, yang menerapkan tarif bea masuk yang relatif jauh lebih tinggi. Data Kementerian Perindustrian 2014, menunjukkan bahwa perkembangan ekspor industri non migas sejak tahun 2010 sampai

Penggunaan Produksi Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Oleh : Ir. Lutfi (Auditor Madya, Inspektorat V, Itjen KKP)

dengan 2012 mengalami negatif artinya nilai impor lebih tinggi daripada ekspor, bahkan sampai maret tahun 2013 neraca ekspor impor mengalami neraca negatif USD 3,89 miliar. Sedangkan pertumbuhan sektor industri sampai triwulan pertama hanya berkisar pada angka 6,69%. Namun kontribusi industri pengolahan non migas terhadap PDB Nasional mencapai 20,61% tertinggi dibandingkan dengan pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (15,04%); pertambangan, penggalian, dan perdagangan (11,45%); hotel dan restoran (14,11%); serta Bangunan (10,18%).

Berdasarkan data tersebut, industri mempunyai peran sangat vital dalam rangka peningkatan PDB dan memberikan keyakinan bahwa industri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung industri, negara-negara di dunia berupaya meningkatkan penggunaan produksi dalam

Industri mempunyai peran sangat vital dalam rangka peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), dan hal ini memberikan keyakinan bahwa industri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung industri, negara-negara di dunia berupaya meningkatkan penggunaan produksi dalam

negeri melalui berbagai kebijakan. Apakah kebijakan dari Indonesia?

kkp.go.id

Pembangunan kapal berukuran 30 GT di galangan kapal Cilincing Jakarta Utaranegeri melalui berbagai kebijakan. Mulai dari slogan/moto seperti di Amerika Serikat menggunakan buy american always!!!!, Malaysia dengan buatan malaysia pilihan bijak, dan Indonesia dengan 100% Cinta Indonesia.

Pemerintah terus berupaya mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Adapun pengertian Produksi Dalam Negeri (PDN) menurut Perpres 54 Tahun 2010 adalah barang/jasa yang diproduksi/dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia yang dalam proses produksi/pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor. Pemerintah telah mengeluarkan 6 (enam) kebijakan dalam rangka akselerasi industria-lisasi yakni pengamanan industri dan pasar dalam negeri; pembangunan infrastruktur; penyempurnaan dan harmonisasi regulasi; peningkatan kualitas pelayanan birokrasi; kebijakan fiskal; dan pengembangan SDM industri. Kebijakan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) ini adalah sebuah kebijakan mulia dari Pemerintah dimana kebijakan ini sangat berpihak kepada Industri Nasional yang bertujuan agar produk-produk dalam negeri semakin berjaya dan menjadi tuan di negerinya sendiri.

Mendukung Produk Dalam NegeriBerbagai peraturan untuk mendukung

kebijakan tersebut antara lain Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2009 tentang penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, Perpres 54 tahun 2010 jo. Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dan Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian. Semua peraturan tersebut dikeluarkan dalam rangka mendukung penggunaan produksi dalam negeri yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, BUMN maupun sektor swasta tiap tahunnya telah mengalokasikan ratusan triliun untuk belanja barang dan modal. Nilai tersebut sangat strategis untuk menggerakkan industri dalam negeri. Suatu potensi yang sangat besar bila kita punya niat dan kemauan untuk menggerakan produksi dalam negeri. Total belanja barang dan modal dari Pemerintah Pusat pada tahun 2012 lebih kurang 306 Triliun Rupiah, bila belanja tersebut semuanya digunakan untuk membeli produksi dalam negeri maka pertumbuhan industri akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Dengan penjualan yang sangat maksimal, maka produsen akan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan harga yang bersaing.

bepr

oudo

findo

nesi

a.co

m


KINERJAKINERJA

Untuk mendorong penggunaan produksi dalam negeri tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan umum melalui Perpes 54 tahun 2010 jo. Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang jasa pemerintah melalui 5 (lima) pasal untuk mengatur dan menggerakkan penggunaan produksi dalam negeri sebagai berikut :

1. Perpres 54 tahun 2010 perihal Rencana Umum Pengadaan hanya mengamanatkan kepada PA/KPA agar menetapkan pada kebijakan umum mengenai tiga hal yakni pemaketan pekerjaan, cara pelaksanaan pengadaan dan organisasi pengadaan. Namun melalui Perpres 70 tahun 2012 pasal 22 telah menambahkan satu kebijakan umum lagi yakni tentang Penetapan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah menggerakkan penggunaan produksi dalam negeri.

Pasal ini menganjurkan agar PA/KPA pada tahun anggaran berjalan untuk pelaksanaan tahun berikutnya telah menetapkan penggunaan produksi dalam negeri. Sebagai contoh, misalnya pada tahun anggaran 2014 akan dilakukan pengadaan kendaraan roda empat, maka pada tahun 2013 melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP), PA/KPA harus sudah menetapkan kebijakan penggunaan produksi dalam negeri terkait roda empat tersebut. Kebijakan itu berupa kendaraan roda empat yang diadakan dari produksi dalam negeri, tidak boleh diadakan kendaraan dari produksi luar negeri, misalnya dari Thailand dan ataupun negara lain.

Disinilah diperlukan komitmen dan contoh dari Pemimpin dalam penggunaan produksi dalam negeri. Pemimpin yang menjadi pendorong patriotisme dan nasionalisme terhadap cinta, beli dan pakai produk dalam negeri. Mengingat pada saat ini Satker tengah menyusun anggaran tahun 2017, maka diharapkan dalam KAK setiap kegiatan pengadaan harus sudah ditentukan kebijakan penggunaan dalam negeri, tentunya penggunaan produksi

dalam negeri ini dilakukan jika telah terdapat beberapa produk dalam negeri yang memenuhi persyaratan Tingkat Kandungan dalam negeri.

2. Perpres 54 tahun 2010 pasal 96 tentang ketentuan yang bersifat umum yang mewajibkan memaksimalkan peng-gunaan produksi dalam negeri, dan memaksimalkan penggunaan penyedia dalam negeri. Mewajibkan dalam kontrak ataupun perjanjian untuk mempersyaratkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI). Penyedia dalam negeri menjadi pilihan utama, sedangkan penyedia asing dapat berperan sebagai sub penyedia.

Namun demikian dalam pasal ini masih ada ayat yang melemahkan penggunaan produksi dalam negeri yakni memberikan suatu alternatif bahwa pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal barang tersebut belum dapat diproduksi dalam negeri, spesifikasi teknis barang yang diproduksi dalam negeri belum memenuhi persyaratan dan volume produksi dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan. Alasan spesifikasi yang belum memenuhi persyaratan ini merupakan alasan yang dapat dipakai oleh orang-orang yang tidak memiliki rasa nasionalis untuk menggunakan produk impor.

Untuk itu pemerintah melalui LKPP dan Kementerian Perindustrian perlu mempertimbangkan untuk merevisi ayat ini ataupun alasan ini, sehingga penggunaan produksi impor dapat dilakukan dengan dua alasan yakni belum diproduksi dalam negeri dan volume belum memenuhi kebutuhan.

3. Perpres 54 tahun 2010 pasal 97 tentang ketentuan penggunaan produksi dalam negeri wajib digunakan pada barang dengan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah bobot manfaat perusahaan minimal 40%. Penggunaan barang asing dibatasi bila terdapat paling sedikit satu produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% dan paling sedikit dua produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25%. Dengan adanya ketentuan ini, penulis mengharapkan kepada PPK mengkaji kembali Rencana Umum Pengadaan terkait dengan penetapan penggunaan produksi dalam negeri yang dilakukan oleh PA/KPA, sehingga penggunaan produksi dalam negeri benar-benar diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa.

4. Perpres 54 tahun 2010 pasal 98 tentang penggunaan produksi dalam negeri yang diberikan preferensi harga. Sampai dengan 31 Desember 2013 untuk pengadaan barang/jasa yang melebihi lima milyar, maka diperhitungkan preferensi harga. Sedangkan mulai Januari 2014, maka preferensi harga diberlakukan pada pengadaan barang/jasa bernilai diatas satu milyar.

Dengan berlakunya ketentuan ini pada tahun 2014, maka pengadaan yang melebihi satu milyar harus memper-hitungkan preferensi harga. Preferensi harga ini akan memberikan pengaruh terhadap nilai penawaran.

5. Perpres 54 tahun 2010 pasal 99 memberikan amanat kepada Aparat Pengawas Internal seperti Itjen untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri. Bila Aparat Pengawas Internal menemukan ketidaksesuaian dalam peng-gunaan produksi dalam negeri, maka segera melakukan tindakan yang bersifat perbaikan melalui pemberian sanksi kepada Penyedia atau PPK apabila ditemukan terjadinya penyimpangan ketidaksesuaian dalam penggunaan produksi. Anggaran pengadaan barang dan jasa di

KKP atau Kementerian/Lembaga (K/L) lain pada tahun 2017 akan mengalami peningkatan, bila anggaran setiap K/L memiliki komitmen untuk menggunakan produksi dalam negeri, maka industri dalam negeri akan mengalami kemajuan dan akhirnya akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peran APIP sangat dibutuhkan untuk mengawal dan mendorong penggunaan produksi dalam negeri, khususnya Inspektorat Jenderal perlu mempertimbangkan program pengawasan di tahun 2017 untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri terhadap pengadaan barang/jasa. Semoga harapan ini dapat terkabul.

Daftar Pustaka 1. Seminar PDN oleh Kementerian Perindustrian

tahun 2014;2. Perpes 54 tahun 2010 jo. Perpres 70 tahun 2012;3. Laporan kinerja perindustrian tahun 2015.

2017


KINERJAKINERJA

Dalam rangka mewujudkan peran APIP yang efektif dan untuk mencapai target RPJMN sebesar 85% APIP memiliki tingkat

kapabilitas di Level 3 pada tahun 2019, diperlukan kapabilitas yang memadai baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun tata kelola SDM. Tingkat kapabilitas APIP dapat diukur menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM) untuk sektor publik yang telah disahkan oleh The Institute of Internal Auditor (IIA) dan dipraktikkan secara internasional.

Level IACMPeraturan Kepala BPKP RI Nomor 16 Tahun

2015 Tanggal 2 November 2015, tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menjelaskan bahwa pengertian Internal Audit Capabilty Model (IACM), yaitu suatu kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di

Pengukuran Kapabilitas Inspektorat Jenderal KKP melalui Internal Audit Capability Model

Oleh : Muh. Nasrum Azis, S.Pi (Auditor Muda, Inspektorat I, Itjen KKP)

sektor publik. IACM menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IACM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif.

Selain pengertian di atas, IACM juga merupakan:1. Sarana Komunikasi (a communication

vehicles), yaitu sebagai dasar untuk mengomunikasikan peran APIP yang efektif dan bagaimana perannya di dalam organisasi, dan perannya bagi para pemangku kepentingan, dan untuk menunjukkan pentingnya pengawasan intern dalam pengambilan keputusan;

2. Kerangka untuk penilaian (a framework for assessment), yaitu suatu kerangka untuk menilai kemampuan APIP dalam memenuhi standar profesional dan praktik pengawasan intern, baik dengan penilaian

Untuk mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif diperlukan kapabilitas yang memadai baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun tata kelola SDM.

sendiri (self assessment) atau penilaian dari pihak eksternal;

3. Peta jalan untuk peningkatan kapabilitas secara sistematis (a road map for orderly improvement), yaitu suatu peta jalan untuk membangun kapabilitas dengan menetapkan langkah-langkah organisasi yang dapat diterapkan dalam rangka membangun dan memperkuat kegiatan pengawasan intern.IACM dapat digunakan oleh Kementerian/

Lembaga/Pemerintah Daerah untuk: 1. Menentukan pemenuhan kegiatan peng-

awasan intern sesuai dengan sifat, kompleksitas, dan risiko yang terkait operasinya;

2. Menilai kapabilitas pengawasan intern yang dimiliki terhadap kapabilitas yang seharusnya dipenuhi;

3. Mengidentifikasi kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan dan kapabilitas pengawasan intern yang dimiliki serta mengupayakan pengembangan sampai tingkat kapabilitas yang tertinggi.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengem-bangan kapabilitas menurut IACM:1. Pengawasan intern merupakan komponen

yang tidak terpisahkan dari tata kelola yang efektif di sektor publik dan membantu mencapai tujuan organisasi;

2. Tiga variabel yang harus dipertimbangkan saat menilai tingkat kapabilitas suatu APIP adalah kegiatan pengawasan intern itu sendiri, organisasi, dan lingkungan keseluruhan dimana organisasi beroperasi;

3. Sebuah organisasi memiliki kewajiban untuk menentukan tingkat kapabilitas optimal pengawasan intern guna men-dukung tata kelola yang dibutuhkan dan untuk mencapai, serta mempertahankan kemampuan yang diinginkan;

4. Tidak setiap organisasi membutuhkan tingkat kapabilitas yang sama, namun semakin tinggi tingkat kapabilitas adalah semakin baik. Tingkatan (level) yang tepat harus sesuai dengan sifat dan kompleksitas organisasi dan risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi (no one size fits all);

Level 5 Optimizing

Level 4 Managed

Level 3 Integrated

Level 2Infrastructure

Level 1 Initial

Peran dan Layanan APIP

APIP diakuisebagai agenperubahan

Jaminan menyeluruh atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalianorganisasi

Layanan Konsultansi

Audit kinerja /program evaluasi

Audit Ketaatan

Pengelolaan SDM

• Pimpinan APIP berperan aktif dalam organisasi profesi

• Proyeksi tenaga / tim kerja

• APIP berkontribusi terhadap pengembangan manajemen

• APIP mendukung organisasi profesi

• Perencanaan tenaga / tim kerja

Membangun tim dan kompetensinya

• Pegawai yang ber-kualifikasi profesional

• Koordinasi tim

• Pengembangan profesi individu

• Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten

Praktik Profesional

• Praktik profesional dikembangkan secara berkelanjutan

• APIP memiliki Perencanaan strategis

Strategi audit memanfaatkan manajemen risiko organisasi

Kualitas kerangka kerjamanajemen

Perencanaanaudit berbasis risiko

• Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya

• Perencanaan peng-awasan berdasarkan prioritas manajemen / pemangku kepentingan

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Laporan efektivitasAPIP kepada publik

Penggabungan ukuran kinerja kualitatif dankuantitatif

Pengukuran kinerja

• Informasi biaya• Pelaporan manajemen

APIP

• Anggaran operasional kegiatan APIP

• Perencanaan kegiatan APIP

Budaya dan Hubungan Organisasi

Hubungan berjalan efektif dan terus menerus

Pimpinan APIP mampu memberikan saran danmempengaruhi manajemen

Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan

Komponen ManajemenTim yang Integral

Pengelolaan organisasiAPIP

Struktur Tata Kelola

Independensi, kemampuan,dan kewenangan penuh APIP

• Pengawasan independen terhadap kegiatan APIP

• Laporan pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi

Pengawasan manajementerhadap kegiatan APIP

Mekanisme pendanaan

• Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM

• Hubungan pelaporan telah terbangun

Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, output tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional, pendanaan disetujui oleh manajemen sesuai yang diperlukan, tidak adanya infrastruktur, auditor diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun, oleh karena itu tidak memiliki area proses kunci yang spesifik.


KINERJAKINERJA

5. Kapabilitas APIP secara langsung terkait dengan tindakan yang diambil oleh Pimpinan APIP untuk menetapkan proses dan praktik-praktik yang diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan kapabilitas pengawasan intern dan tindakan yang diambil oleh manajemen organisasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pengawasan intern;

6. Pengawasan intern harus diselengarakan dengan cara yang hemat biaya.

Capaian Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal KKP

Berdasarkan Surat Kepala BPKP kepada Inspektur Jenderal KKP Nomor: LAP-7/D1/02/ 2016, tanggal 31 Maret 2016 perihal Laporan Hasil Validasi Penilaian Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Jenderal KKP. Pada Tahun 2016, disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal KKP berada pada Level 3 dengan catatan disebabkan terdapat elemen 3 yang masih berada pada Level 2.

Tim Assessor BPKP merekomendasikan kepada Inspektur Jenderal KKP agar me-nyusun rencana tindak untuk menuju Level 3 pada elemen 3, yaitu melakukan Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) secara periodik terkait dengan pengawasan yang dilakukan dan menyusun laporan hasil pelaksanaannya serta mengembangkan sistem dan prosedur untuk memonitor dan melaporkan pelaksanaan program QAIP.

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, adalah sebagai berikut:a. Menyusun Rencana Tindak (Action Plan)

Peningkatan Mandiri Kapabilitas APIP (Self Improvment) ke Level 3 (Integrated);

b. Telaah sejawat antar Inspektorat di lingkungan KKP tanggal 13 s.d. 17 Juni 2016;

c. Telaah sejawat antar APIP. Pada tanggal 25 Mei s.d. 7 Juni 2016 Inspektorat Jenderal KKP melakukan penilaian atas kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian

Perhubungan. Selanjutnya, pada tanggal 15 s.d. 29 Agustus 2016 Inspektorat Jenderal KKP dinilai oleh Inspektorat Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);

d. Inspektorat Jenderal KKP telah menyusun/menetapkan Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Pengawasan APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal KKP, namun belum dilakukan secara konsisten/periodik sebagai alat untuk melakukan monitoring dan melaporkan QAIP;

e. Survei kepuasan auditee terhadap ke-giatan pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang dilakukan setiap tahun dan self assessment tingkat kapabilitas meng-gunakan IACM;

f. Inspektorat Jenderal KKP juga telah mengembangkan sistem informasi peng-awasan berupa aplikasi Audit Management System yang sampai saat ini masih dalam tahap uji coba.

DAFTAR PUSTAKA 1. Surat Kepala BPKP kepada Inspektur Jenderal

KKP Nomor: LAP-7/D1/02/ 2016, tanggal 31 Maret 2016 perihal Laporan Hasil Validasi Penilaian Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Pada Tahun 2016.

2. Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 16 Tahun 2015 Tanggal 2 November 2015, tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pedoman Kendali Mutu Audit APlP ini hanya mengatur kendali mutu atas kegiatan audit yang dilakukan oleh APlP sehubungan dengan telah

diterbitkannya kode etik APlP dan standar audit APIP. Meskipun demikian, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan APIP, prinsip-prinsip yang ada dalam kendali mutu audit ini sesuai dengan pekerjaan tersebut, maka pedoman kendali mutu audit ini dapat digunakan sebagai rujukan.

Seiring dengan arahan Presiden RI dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019, pada tahun 2019 diharapkan seluruh APIP harus mencapai level III pada Internal Audit

Quality Assurance Pengawasan melalui Penilaian Kendali Mutu

Oleh : Sri Endah Nawadiati, S.Pi (Auditor Muda, Inspektorat IV, Itjen KKP)

Capacity Model (IACM) yaitu telah menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras dengan standar audit. Dengan memiliki kapabilitas pada Level 3 (Integrated) APIP diharapkan mampu melakukan performance audit/value for money audit yang dapat meningkatkan kinerja (ekonomis, efisiensi, dan efektifitas) serta memberikan layanan practice advisory untuk perbaikan governance process, risk control organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dimana APIP berada. Disamping terus memberikan layanan compliance auditing untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan, mampu mencegah, mendeteksi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) menetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP (PKMA-APIP). Pedoman

ini wajib digunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP guna memastikan bahwa audit yang dilaksanakan telah sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit dan memberikan jaminan yang memadai (quality assurance)

terhadap hasil pengawasan yang telah dilaksanakan.

Telaah Sejawat antar APIP, 2016


KINERJAKINERJA

dan menangkal tindak pelanggaran terhadap ketentuan.

Hal mendasar yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana Inspektorat Jenderal KKP melakukan quality assurance terhadap hasil pengawasannya, melalui penilaian internal untuk memberikan keyakinan bahwa kualitas telah dijaga dalam setiap pelaksanaan audit, evaluasi dan reviu serta memberikan saran perbaikan atas kelemahan yang ditemukan?

Jawabannya adalah melalui pengendalian mutu bertujuan memberikan jaminan yang layak bahwa pelaksanaan audit intern dilaksanakan sesuai dengan standar, anggaran organisasi, dan bagian audit intern, serta berbagai standar lainnya yang dapat diterapkan.

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP (PKMA-APIP) selain sebagai acuan bagi seluruh APIP guna memastikan bahwa audit yang dilaksanakan APIP sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP juga berisi prosedur-prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP telah

memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada auditi dan pihak lain.

Disusunnya PKMA-APIP ini dimaksudkan untuk memecahkan berbagai masalah dalam pelaksanaan audit, antara lain :• ketidakefektifan pengawasan intern; • proses audit yang tidak transparan; • kualitas dan integritas pengendali teknis

dan pengendali mutu audit yang kurang memadai;

• pelaksanaan audit yang kurang terjamin mutunya sehingga tidak mencapai tujuan pelaksanaan audit; dan

• belum adanya Pedoman Kendali Mutu Audit APlP yang mendukung agar audit dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Terdapat delapan elemen yang diatur dalam PKMA-APIP berdasarkan tahapan audit yaitu Penyusunan Rencana Strategis, Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP, Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit, Pengendalian Mutu Supervisi Audit, Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit, Pengendalian Mutu Pelaporan Audit, Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit, serta Pengendalian Mutu Tata Usaha Dan Sumber Daya Manusia. Bentuk dari delapan elemen pengendalian tersebut dituangkan dalam formulir Kendali Mutu (KM) yang diberi penomoran mulai KM 1 s.d. KM 30 berdasarkan jenis pengendalian.

Mekanisme Penerapan KMSetiap penugasan audit, evaluasi dan reviu

yang dilaksanakan oleh Tim Auditor harus dilengkapi dengan formulir KM tersebut. Pengisian formulir KM menjadi persyaratan bagi tim sebelum melakukan penugasan. KM dibuat oleh Ketua Tim dan disupervisi oleh Pengendali Teknis (PT). Tim Sekretariat pada masing-masing Inspektorat akan membantu dalam pengumpulan kelengkapan Kendali Mutu dalam setiap penugasan.

Secara berkala, Itjen KKP melakukan penilaian dan evaluasi KM. Fokus penilaian

dan evaluasi adalah pemenuhan KM, substansi KM, dan ketepatan waktu pengumpulan KM. Pemenuhan KM oleh Tim yang akan melaksanakan penugasan, diharapkan bisa menjamin bahwa penugasan pengawasan yang dilaksanakan telah disupervisi dan dinilai secara berjenjang oleh Ketua Tim s.d. Pengendali Mutu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penyelesaian laporan, tindak lanjut dan pengembangan profesi auditor. Sedangkan ketepatan waktu pengumpulan KM oleh Tim yang melaksanakan penugasan, diharapkan bisa menjamin bahwa penugasan pengawasan bisa diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008

tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

4. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPi, 2013);

5. Hasil reviu KM Inspektorat V.

Saatnya berbagi cinta dan kasih sayang kepada sesama, serta mewujudkan harapan.

Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2017

Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2017


KINERJAKINERJA

Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh Kementerian/Lemba-ga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) yang memuat

identitas penyedia barang/jasa yang di-kenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga pemberi hibah/pinjaman pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup peraturan Presiden tentang pengadaaan barang/jasa pemerintah.

Perbuatan yang Dikenakan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam

Pada banyak kasus, pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diberikan pada penyedia barang/jasa yang melakukan wanprestasi. Namun sesungguhnya, sanksi tersebut tidak hanya untuk kasus wanprestasi saja, melainkan untuk banyak alasan lainnya. Sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Memahami Tatacara Pengenaan Sanksi

Pencantuman dalam Daftar Hitam

Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa penyedia barang/jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila:1. berusaha mempengaruhi Kelompok

Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

3. membuat dan/atau menyampaikan

Seringkali kita mendengar istilah Black List atau Daftar Hitam, suatu istilah yang terdengar agak ‘menyeramkan’ bagi para penyedia barang/jasa. Ya, pencantuman dalam Black List atau Daftar Hitam, merupakan suatu sanksi bagi penyedia barang/jasa yang berperilaku menyimpang dari

ketentuan pengadaan barang/jasa.

Oleh : Ir. Ivy Silfia Irani, M.Si (Auditor Madya, Inspektorat IV, Itjen KKP)

dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;

4. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;

5. mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK;

6. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;

7. berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;

8. ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa;

9. dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;

10. tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan;

11. terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan;

12. dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, dan/atau peserta dengan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK;

13. dalam klarifikasi kewajaran harga, Penyedia Barang/Jasa menolak menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah 80% HPS;

14. hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data;

15. menolak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;

16. mengundurkan diri dan masa pe-nawarannya masih berlaku dengan

alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;

17. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

18. tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan;

19. tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara; dan/atau

20. terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Penyedia Barang/jasa yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatas, dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam selama dua (2) tahun. Pengguna Anggaran (PA)/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada penyedia barang/jasa melalui Surat Keputusan. Namun demikian, PA/KPA tidak dapat serta merta menetapkan surat keputusan tersebut, ada tatacara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam. Surat Keputusan Penetapan Sanksi pencantuman Daftar Hitam yang disampaikan kepada LKPP namun tanpa dilengkapi dengan dokumen atau prosedur,


KINERJAKINERJA

akan ditolak dan dikembalikan oleh LKPP. Lalu bagaimanakah tatacara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam?

Tata Cara Pengenaan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam

Tata cara Pengenaan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, diatur dalam Perka LKPP No. 18 Tahun 2014, mulai pasal 6 s/d pasal 15. Tahapan/langkah pencantuman dalam Daftar Hitam, meliputi :

1. Pengusulana. Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/

Pejabat Pengadaan mengetahui/menemu-kan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara melakukan penelitian dokumen; dan melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, yakni penyedia barang/jasa, atau pihak lain yang dianggap perlu. Hasil pemeriksaan sebagaimana diatas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa serta pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.

b. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa pada pelaksanaan Pemeriksaan tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka Berita Acara Pemeriksaan cukup

ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.

c. Berita Acara Pemeriksaan sekurang-kurangnya memuat: hari/tanggal; identitas para pihak; keterangan para pihak; kesimpulan pemeriksaan; dan tanda tangan para pihak.

d. PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani.

2. Pemberitahuana. PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Peng-

adaan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa.

b. Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam. Tembusan dapat dilakukan melalui e-mail, facsimile, jasa pengiriman, atau dantar langsung.

3. Keberatana. Penyedia Barang/Jasa yang merasa

keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diterima.

b. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas, jika pada jangka waktu tersebut APIP telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dalam rangka menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang disampaikan dari PA/KPA.

c. Dalam hal keberatan Penyedia Barang/Jasa diterima oleh PA/KPA pada saat APIP sedang/telah melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi maka keberatan Penyedia Barang/Jasa dimaksud dianggap tidak berlaku.

4. Permintaan Rekomendasi PA/KPA menindaklanjuti usulan penetapan

sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau keberatan Penyedia Barang/Jasa dengan menyampaikan kepada APIP yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak surat usulan penetapan dan/atau surat keberatan diterima.

5. Pemeriksaan Usulana. APIP menindaklanjuti usulan penetapan

dan/atau keberatan diatas, dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan/atau keberatan diterima.

b. Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

c. Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa tidak dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

d. Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi menyatakan bahwa keberatan Penyedia Barang/Jasa ditolak maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

e. Dalam hal hasil pemeriksaan dan

klarifikasi menyatakan bahwa keberatan Penyedia Barang/Jasa diterima maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa tidak dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

6. Penetapana. PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan

Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.

b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ditetapkan. Format Surat Keputusan tersebut tercantum dalam Lampiran II. Adapun format Surat Keputusan Penolakan atas Usulan Penetapan Sanksi, tercantum dalam Lampiran III.

7. Pencantuman/Pemasukan dalam Daftar Hitam

a. PA/KPA mencantumkan/memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

b. PA/KPA menyampaikan surat kepada LKPP


KINERJAKINERJA

untuk mencantumkan/ memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ditetapkan.

c. Format surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA kepada LKPP.

8. Pencantuman/Pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional

a. LKPP mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung.

b. Dokumen pendukung tersebut terdiri atas: a. surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan; b. surat keberatan Penyedia Barang/Jasa (apabila ada keberatan); dan c. surat rekomendasi APIP. Satu hal yang harus diperhatikan adalah,

jangka waktu yang ditetapkan dalam tatacara diatas haruslah dipenuhi, baik oleh PA/KPA, PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, maupun APIP. Bila jangka waktu tersebut terlampaui, maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagaimana Peran APIPParadigma baru peran APIP juga sebagai

consulting partner, dan peran tersebut juga mulai disadari oleh mitra Inspektorat Jenderal KKP, sehingga jika satker mengalami sesuatu masalah, maka APIP yang menjadi tujuan berkonsultasi. Demikian juga, tahapan pengenaan sanksi dalam Daftar Hitam ini belum sepenuhnya dipahami oleh para PPK dan KPA, sehingga beberapa permasalahan yang berkaitan tentang hal ini, akan memerlukan bantuan APIP untuk penyelesaiannya. Sebagai contoh pada suatu

kejadian, KPA menyampaikan surat kepada LKPP untuk mencantumkan/ memasukkan Daftar Hitam atas satu penyedia barang/jasa, dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam. Namun, surat keputusan KPA tersebut belum didasarkan pada tahapan sesuai Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 diatas, antara lain belum didukung dengan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, surat keberatan Penyedia Barang/Jasa, dan surat rekomendasi APIP. Atas hal itu, maka LKPP menolak dan mengembalikan surat usulan pencantuman dalam Daftar Hitam untuk penyedia barang/jasa tersebut. Sebagai consulting partner, Inspektorat Jenderal memberikan saran agar PPK dan KPA tetap melakukan proses dan tahapan pengenaan sanksi dalam Daftar Hitam sesuai ketentuan. Selanjutnya, Inspektorat Jenderal juga mendampingi serta memantau setiap proses yang dilakukan.

Lebih jauh, dari urutan tatacara diatas, tahap pemeriksaan usulan menjadi tahapan yang penting, karena rekomendasi yang dihasilkan oleh APIP sangat menentukan surat keputusan yang akan dibuat oleh PA/KPA. Oleh karena itu, beberapa hal dibawah ini perlu diperhatikan oleh APIP, yaitu:1. Menurunkan Tim yang ditugaskan untuk

melakukan pemeriksaan dan klarifikasi paling lambat 10 hari sejak surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan/atau keberatan dari penyedia barang/jasa diterima.

2. Tim yang ditunjuk harus memahami ketentuan tentang tatacara dan prosedur pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

3. Melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dengan cermat dan teliti, baik terhadap prosedur yang telah dilakukan, maupun alasan atau latar belakang dikenakannya sanksi. Untuk itu perlu untuk menghadirkan pihak-pihak yang dianggap terkait dengan permasalahan tersebut.

Daftar Pustaka Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Latar Belakang Pengadaan Kapal Perikanan 2016-2019

Selama tahun 2014 - 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan malaksanakan kebijakan pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di seluruh perairan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan moratorium dan penghentian untuk selamanya operasi kapal asing/eks asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Dampak yang terjadi dari penghentian operasi kapal ikan asing/eks asing adalah keluarnya kapal asing/eks asing sebanyak 1.132 unit dari perairan Indonesia dan terjadinya peluang armada nasional untuk mengganti kuota tangkapan ikan yang ditinggalkan oleh kapal asing/eks asing tersebut.

Kuota tangkapan ikan yang ditinggalkan kapal asing/eks asing harus diisi Kapal Perikanan Nasional untuk kesejahteraan nelayan. Rata-rata jumlah Gross Tonnage (GT) kapal asing/eks asing per unitnya adalah 100 GT. Dengan demikian, maka jumlah total GT yang ditinggalkan kapal asing/eks asing adalah 113.200 GT, atau jika disetarakan

Titik-Titik Kritis dalam Pengadaan Kapal Perikanan

Dilihat dari Sisi Pengawasan Internal Oleh : Fredy Haryanto (Auditor, Inspektorat II, Itjen KKP)

dengan jumlah kapal sekitar 13.300 unit kapal (<5 GT, 5 GT, 10 GT, 20 GT, 30 GT, dan Kapal Pengangkut 30 GT). Untuk mengganti kuota tangkapan ikan, KKP merencanakan pengadaan kapal selama empat tahun (2016-2019), atau tiap tahun akan mengadakan Kapal Perikanan sebanyak 3.325 unit (Data Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) 2016). Pengadaan tersebut dilakukan sambil menunggu kebangkitan armada dalam negeri untuk pengadaan Kapal Perikanan secara mandiri.

Pelaksanaan Pengadaan Tahun 2016Pada awalnya target pengadaan Kapal

Perikanan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 3.325 unit. Seiring dengan berjalannnya waktu, jumlah pengadaan kapal tersebut dikurangi 1.606 unit menjadi 1.719 unit antara lain disebabkan ketidaksiapan penerima bantuan (Koperasi) dan adanya kebijakan penghematan/pemotongan APBN TA 2016. Pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui pemesanan lewat e-katalog. Sampai dengan artikel ini ditulis (17 November 2016), jumlah kapal yang sedang dalam

djpt.kkp.go.id


KINERJAKINERJA

proses pengadaan melalui e-katalog sebanyak 1.324 unit terdari dari 121 unit tahap purchase, 30 unit tahap deal, dan 1.173 unit tahap kontrak, yang dikerjakan oleh 46 galangan kapal (pabrik kapal) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hasil analisis dokumen kegiatan dan pengamatan di lokasi/galangan menunjukkan terdapat beberapa beberapa Titik-Titik Kritis yang harus diwaspadai oleh Satker /Pengelola Kegiatan Direktorat KAPI/Penyedia Barang/Jasa supaya tujuan kegiatan pengadaan Kapal Perikanan dapat tercapai. Titik-Titik Kritis tersebut bukan harus dihindari, tapi harus dikelola dengan aktivitas pengendalian yang tepat supaya tujuan kegiatan tercapai secara efisien dan efektif.

Titik-Titik Kritis Pelaksanaan Pengadaan Kapal Perikanan TA 2016 dan Solusinya

Titik-Titik Kritis adalah istilah umum untuk menggambarkan risiko teridentifikasi dalam kegiatan. Pada artikel ini, definisi Titik-Titik Kritis sama dengan risiko kegiatan, yaitu kemungkinan kejadian dan pengaruh dari ketidakpastian (uncertainty) yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016). Ada dua faktor yang mempengaruhi risiko, yaitu peluang kejadian dan dampak yang ditimbulkan. Pada penulisan ini, kita tidak membahas mengenai kedua faktor tersebut, kita hanya melakukan identifikasi Titik-Titik Kritis dan solusinya (aktivitas pengendalian yang harus dilakukan). Jika Titik-Titik Kritis tersebut menjadi kenyataan/masalah, maka akibatnya pengadaan kapal bisa terlambat, tidak sesuai spesifikasi, tidak sesuai jumlah, Penyedia Barang/Jasa tidak mampu mengerjakan seluruh pesanan, dan Kapal Perikanan berpotensi tidak dimanfaatkan.

Titik-Titik Kritis yang akan dibahas pada tulisan ini adalah Titik-Titik Kritis pada proses pemesanan lewat e-katalog sampai dengan Kapal Perikanan dikirimkan kepada

penerima bantuan (Koperasi). Titik-Titik Kritis sebelum proses pemesanan tidak dibahas karena rangkaian kegiatan tersebut sudah terlewati. Penulis mencatat setidaknya terdapat sembilan Titik-Titik Kritis yang harus diwaspadai dan dicarikan solusinya melalui aktivitas pengendalian risiko, yaitu:

1. Penghitungan Lama Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dalam Kontrak Tidak Tepat

Penyusunan kontrak pengadaan Kapal Perikanan yang mendekati akhir tahun anggaran harus diperhitungkan dengan cermat, terutama untuk menentukan lama waktu pelaksanaan kontrak. Lama waktu pelaksanaan kontrak ditentukan dengan produktivitas Penyedia Barang/Jasa dalam memproduksi kapal setiap harinya. Jika perhitungan terlalu optimis, tanpa melihat faktor lain sebagai penghambat, maka Penyedia Barang/Jasa akan merasa sanggup mengerjakan walaupun waktu pekerjaan sudah mendekati 31 Desember 2016. Bila tidak diperhitungkan dengan seksama, maka perhitungan Penyedia Barang/Jasa sebenarnya tidak realistis sesuai dengan hari yang tersisisa sehingga pekerjaan berpotensi terlambat atau tidak selesai sesuai kontrak pekerjaan.

Aktivitas pengendalian yang harus dilakukan Satker/Pengelola Kegiatan adalah melakukan analisis kemampuan produksi Penyedia Barang/Jasa secara tepat dengan memperhitungkan faktor keuangan, pasokan material, dan hambatan yang mungkin terjadi sebelum menetapkan jumlah Kapal Perikanan yang akan diadakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

2. Kontrak Pengadaan Belum Dilengkapi Dengan Spesifikasi Teknis dan Surat Penawaran

Sesuai dengan Pokok Perjanjian, sebenarnya kontak pengadaan harus dilengkapi dengan Spesifikais Teknis dan Surat Penawaran Berikut Daftar Kuantitas

dan Harga. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak dicantumkan dalam kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa akan kesulitan melaksanakan pekerjaannya dan berpotensi terjadi perbedaan pemahaman antara Satker dan Penyedia Barang/Jasa mengenai spesifikasi dan kuantitas item pekerjaan yang harus dilaksanakan. Kondisi tersebut dimungkikan karena antara spesifikasi dan daftar kuantitas pada rencana awal dapat berubah setelah adanya penawaran dari Penyedia Barang/Jasa.

Aktivitas pengendalian yang harus dilakukan Satker/Pengelola Kegiatan adalah melakukan penelitian kelengkapan dokumen-dokumen yang harus ada pada setiap kontrak sesuai dengan ketentuan dan melengkapi setiap kontrak Kapal Perikanan dengan Spesifikasi Teknis, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas, dan Harga sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan.

3. Penyedia Barang/Jasa Tidak Mempunyai Anggaran yang Cukup untuk Membiayai Pembangunan

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk melakukan pengadaan/pembangunan Kapal Perikanan diperlukan anggaran yang cukup besar dari Penyedia Barang/Jasa. Faktor kecukupan modal/anggaran merupakan salah satu hal yang penting untuk menyelesaikan pembangunan Kapal Perikanan dengan tepat waktu, tepat kuantitas, dan dan tepat kualitas.

Untuk membantu mengatasi per-masalahan anggaran, pemerintah sebenarnya sudah mengantisipasi dengan pemberian uang muka, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, pada Pasal 88 Ayat (1) dinyatakan bahwa Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa antara lain untuk pembayran uang tanda jadi kepada pemasok barang/

material. Dengan demikian, maka aktivitas pengendalian yang perlu dilakukan adalah PPK menetapkan metode pembayaran yang bersifat termin dengan memberikan uang muka setelah Penyedia Barang/Jasa memberikan jaminan uang muka.

4. Kelangkaan Bahan Baku untuk Membuat Kapal Perikanan

Bahan baku/material fiber glass adalah komponen utama untuk melaksanakan pengadaan/pembangunan Kapal Per-ikanan. Jika permintaan akan material ini meningkat tanpa disertai pasokan yang cukup di pasaran, kemungkinan akan terjadi kelangkaan bahan baku yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan. Penyedia Barang/Jasa harus mewaspadai potensi kelangkaan bahan baku di pasaran dengan membuat strategi pemasokan bahan baku.

Aktivitas pengendalian yang harus dilakukan Satker/Pengelola Kegiatan adalah mengatur jadwal pelaksanaan pengadaan/pembangunan Kapal Per-ikanan di wilayah tertentu disesuaikan dengan jumlah distributor pemasok bahan baku, dan Penyedia Barang/Jasa supaya membuat strategi penggunaan manajemen persediaan bahan baku yang tepat.

5. Penyedia Barang/Jasa Belum Membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan

Pengadaan Kapal Perikanan dapat dikatakan sebagai pengadaan barang

Bahan baku Fiber glass

fiber

boat

indo

nesi

a.bl

ogsp

ot.c

o.id


KINERJAKINERJA

“semi konstruksi”, karena pengadaan barang pada prinsipnya dilaksanakan dengan konstruksi. Pembayaran pekerjaan baik melalui termin maupun turnkey (sekaligus) memerlukan perhitungan realisasi fisik yang tepat yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa itu sendiri. Hal ini karena pada pekerjaan pengadaan barang tidak diperkenankan menggunakan Konsultan Pengawas untuk menyusun laporan realisasi fisik pekerjaan. Jika Penyedia Barang/Jasa belum terbiasa untuk membuat laporan realisasi fisik pekerjaan, tentunya akan menghambat proses pengusulan pembayaran pekerjaan.

Aktivitas pengendalian yang harus dilakukan Satker/Pengelola Kegiatan adalah menyusun format perhitungan realisasi fisik kegiatan yang disepakati antara Satker dan Penyedia Barang/Jasa dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk menyusun Laporan Realisasi Fisik sebagai acuan dalam pengusulan pembayaran.

6. Mesin Kapal Terlambat Sampai di Galangan

Pengadaan Kapal Perikanan dan Mesin Kapal dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang berbeda. Jika tidak ada koordinasi di antara Pengelola Kegiatan dan para Penyedia Barang/Jasa, maka pengadaan mesin berpotensi terlambat sampai di Galangan Kapal yang

menyebabkan seluruh proses pengadaan Kapal Perikanan terlambat.

Aktivitas pengendalian yang harus dilakukan Satker/Pengelola Kegiatan adalah membuat jadwal pengiriman mesin Kapal Perikanan disesuaikan dengan perhitungan penyelesaian pembangunan Kapal Perikanan, pemasangan mesin, dan sea trial supaya tidak melebihi batas akhir kontrak.

7. Kapal 3 GT tidak Dilakukan Sea Trial Titik-Titik Kritis ini berkaitan dengan

kontrak Kapal 3 GT yang mengharuskan setiap kapal dilakukan sea trial, sedangkan pemasangan mesin menjadi kewajiban Penyedia Mesin. Jika mesin terlambat pengadaannya sampai di galangan, maka kemungkinan pihak Penyedia Kapal Perikanan akan meminta supaya pengiriman mesin dilakukan di lokasi tempat penerima bantuan berada, dan kapal tanpa mesin akan segera dikirim ke lokasi penerima bantuan sehingga berpotensi tidak dilakukan sea trial oleh Pihak Penyedia Kapal Perikanan.

Aktivitas pengendalian yang harus dilakukan Satker/Pengelola Kegiatan sama dengan perlakukan terhadap Titik-Titik Kritis mesin kapal yang terlambat sampai di Galangan.

8. Pengiriman Kapal Perikanan ke Penerima Bantuan Terlambat

Pengiriman Kapal Perikanan yang sudah lengkap dapat berpotensi terlambat jika Penyedia Barang/Jasa tidak mempersiapkan dari awal perusahaan ekspedisi pengiriman yang akan mengrimkan kapal kel lokasi penerima bantuan, terutama untuk kapal yang berukuran di bawah 5 GT. Pada akhir tahun anggaran biasanya terjadi puncak pengiriman barang-barang, sehingga Penyedia Barang/Jasa Kapal Perikanan dapat memperkirakan waktu yang

tepat dan ekspedisi yang tepat untuk mengirimkan barang.

Aktivitas pengendalian yang harus dilakukan Penyedia Barang/Jasa adalah dengan membuat perjanjian/pemesanan di awal kepada perusahaan ekpedisi untuk mengirimkan Kapal Perikanan sesuai dengan jadwal sebelum batas akhir kontrak.

9. Dokumen Kapal Terlambat Diterbitkan Sesuai dengan Petunjuk Teknis

Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Di Drektorat Jenderal Perikanan Tangkap TA 2016 disebutkan bahwa sebelum kapal dioperasikan oleh penerima bantuan, maka Kapal Perikanan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu:a. Dokumen Usaha Perikanan Tangkap

berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sesuai kewenangannya.

b. Dokumen Kapal Perikanan:1) Surat Persetujuan Pembangunan

Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh KKP atau dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sesuai kewenangannya;

2) Surat Ukur Kapal (SU) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya;

3) Dokumen Gross Akta (GA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Per-hubungan atau Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya;

4) Sertifikat Kelaikan Kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Per-hubungan atau Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya;

5) Surat Kebangsaan Kapal (Pas Besar/Pas Kecil) yang dikeluarkan oleh

Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya;

6) Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan oleh KKP atau dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sesuai kewenangannya;

7) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang diterbitkan oleh KKP atau dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sesuai kewenangannya.

Jika penerbitan dokumen-dokumen di atas memerlukan waktu lama (lebih dari 1 tahun), maka Kapal Perikanan yang sudah diterima oleh Koperasi berpotensi tidak dimanfaatkan oleh nelayan penerima.

Aktivitas pengendalian yang harus dilakukan Satker/Pengelola Kegiatan adalah membuat memorandum of understanding (MOU) dengan pihak-pihak terkait penerbitan dokumen kapal seperti Kementerian Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan penerbitan dokumen-dokumen Kapal Perikanan dengan tepat waktu.

Daftar Referensi1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: B.6281/DJPT/PI.220S2/VII/2016, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Di Drektorat Jenderal Perikanan Tangkap TA 2016.

4. Paparan Latar Belakang Pengadaan Kapal Perikanan 2016 oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

5. Progres dan Pelaksanaan Bantuan Kapal Perikanan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 17 November 2016.

Proses Pembuatan kapalfiber

boat

indo

nesi

a.bl

ogsp

ot.c

o.id

LIPUTANLIPUTAN


Perhelatan akbar Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau menyisakan banyak pelajaran tentang upaya memberangus

korupsi di muka bumi pertiwi. Diantaranya melalui pengendalian dan pelaporan gratifikasi, serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum ada KPK, penanganan pemeriksaan LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-

Urgensi LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi

Oleh: Farida Farid, S.Pi, MT, MPP (Auditor Inspektorat II, Itjen KKP)

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka LHKPN menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK melalui agenda pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN dan penerimaan laporan gratifikasi.

Kewajiban dan Urgensi LHKPNKewajiban penyelenggara negara dalam

pelaporan LHKPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa penyelenggara negara yang lalai dalam memenuhi kewajiban LHKPN, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara negara yang dimaksudkan disini adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain para Pejabat

Penyelenggara negara berperan penting dalam pen-capaian cita-cita perjuangan bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sayangnya, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme menggurita dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya pelaporan dan pengendalian gratifikasi, serta pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi solusi pencegahannya. Apa urgensi pelaporan dan pengendalian ini? Siapa peraih anugerah pelaporan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik 2016?

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; gubernur; hakim; dan pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi: Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik; hingga panitera pengadilan.

Setiap penyelenggara negara diamanat-kan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 antara lain untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya; bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; serta melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Penyusunan dan pelaporan LHKPN secara jujur, benar, dan lengkap, serta pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK secara obyektif dan independen juga mempunyai arti penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya

Kewajiban dan Urgensi Gratifikasi Selain kewajiban penyusunan dan

pelaporan LHKPN, penyelenggara juga mempunyai kewajiban melaporkan gratifikasi. Berdasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 B, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi dikategorikan sebagai gratifikasi yang wajib dilaporkan

dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Berdasar website resmi KPK (www.kpk.go.id) dan Modul e-Learning Gratifikasi, pengertian gratifikasi tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut :

A. Gratifikasi yang Wajib DilaporkanPenerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima. Penerimaan yang dimaksud antara lain : penerimaan yang terkait proses penyusunan anggaran; terkait proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi; terkait perjalanan dinas (note: di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi); terkait penerimaan/promosi/mutasi pegawai; terkait perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang; terkait ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa. Perlu pengaturan pembatasan nilai untuk

LIPUTANLIPUTAN


mencegah praktik pemberian yang semula merupakan ekspresi nilai-nilai luhur adat-istiadat dan kebiasaan disalahgunakan untuk mempengaruhi jabatan pegawai negeri/ penyelenggara negara baik secara langsung atau tidak langsung.

B. Gratifikasi yang Tidak Wajib DilaporkanPenerimaan dalam bentuk apapun yang tidak terkait dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, antara lain:1. Pemberian karena hubungan keluarga,

yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.

2. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak satu juta rupiah.

3. Pemberian terkait musibah atau bencana yang dialami penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak satu juta rupiah;

4. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak

berbentuk setara uang. paling banyak tiga ratus ribu rupiah per pemberian per orang dengan total pemberian satu juta rupiah dalam satu tahun dari pemberi yang sama;

5. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak dua ratus ribu rupiah per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal satu juta rupiah dalam satu tahun dari pemberi yang sama;

6. Hidangan atau sajian yang berlaku umum;

7. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;

8. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

9. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;

10. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;

11. Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Honorarium yang diterima pegawai di Kementerian X yang tidak berhubungan sama sekali dengan tugas dan fungsinya, seperti: honor menjadi guru mengaji yang kegiatannya dilaksanakan di luar jam kerja di lingkungan rumah; atau honor yang diterima pegawai K/L tertentu saat menjadi panitia 17 Agustus di daerahnya.

Pojok LHKPN KPK di HAKI Expo 2016

Penghargaan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi Terbaik

Pelaporan LHKPN dan pengendalian gratifikasi merupakan salah satu alat pencegahan korupsi yang efektif disamping gratifikasi. Sebagai salah satu bentuk apresiasi dari KPK kepada instansi yang telah melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungannya secara baik, serta mendorong instansi lain untuk meningkatkan pengelolaan LHKPN, KPK menggelar acara penganugerahan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2016.

Penganugerahan yang berlangsung pada saat penutupan kegiatan Rembuk Integritas Nasional (RIN) tanggal 9 Desember 2016 di Ballroom Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Provinsi Riau ini merupakan rangkaian puncak peringatan Hari Anti Korupsi Internasional 2016. Ketua KPK (Agus Rahardjo) memberi anugerah LHKPN kepada instansi yang memiliki tingkat kepatuhan LHKPN di atas 90 persen, tingkat keaktifan pengelola atau koordinator LHKPN yang tinggi dan ketersediaan peraturan internal instansi mengenai LHKPN. Instansi yang memenuhi kriteria tersebut di atas dan mendapat anugerah LHKPN 2016 adalah :1. Kementrian atau lembaga : Bank Indonesia,

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan;

2. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

3. BUMN/BUMD : PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.Sedang penghargaan pengendalian

gratifikasi terbaik 2016 diberikan kepada instansi dengan kriteria : terdapat inovasi dari unit pengendalian gratifikasi, kualitas laporan gratifikasi dan ketersediaan infrastruktur sistem pengendalian gratifikasi instansi. Penghargaan tersebut diberikan kepada tujuh Kementerian, Lembaga,

BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah, yaitu: Kementerian Kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, PT Bank Mandiri (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Jabar Banten, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Satu persatu perwakilan penerima anugerah LHKPN terbaik/tertib maju ke arah panggung utama Ballroom Hotel Aryaduta Pekanbaru, Riau, untuk menerima penghargaan dari Ketua KPK. Gubernur Jateng (Ganjar Pranolo) adalah salah satu dari pejabat yang hadir dan menerima penghargaan LHKPN 2016. Penyerahan penghargaan tersebut disaksikan oleh perwakilan peserta RIN seluruh Indonesia dan awak media lokal maupun nasional untuk menyebarkan semangat anti korupsi di bumi pertiwi.

Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik untuk Pemprov Jateng

Anugerah LHKPN Terbaik untuk Pemda Jaya Wijaya, Merauke

LIPUTANLIPUTAN


LHKPN dan Unit Pengendalian Gratifikasi KKP

Semangat anti korupsi tak hanya menyeruak di ballroom hotel itu, namun juga di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Semangat itu terus dipupuk antara lain melalui layanan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) KKP. Layanan yang bermuara dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Nomor 27/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP ini diharapkan dapat meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan mewujudkan good governance and clean government.

Itjen KKP juga terus meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN kepada auditor yang baru menjabat dan belum memberikan laporannya setelah 2 (dua) tahun menjabat. Inspektorat V Itjen KKP, UPG KKP dan KPK RI juga telah menyelenggarakan kegiatan penguatan integritas, yaitu Workshop Pembangunan Budaya Integritas KKP, pada tanggal 1 s.d. 2 Maret 2016 lalu. Kegiatan tersebut menghasilkan output Keputusan Menteri KP Nomor 11/KEPMEN-KP/2016 tentang Komite Integritas KKP serta draft akhir Rancangan Peraturan Menteri KP

tentang Budaya Integritas KKP. Draft tersebut saat ini telah disahkan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri KP Nomor 31/Permen-KP/2016 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP. Dengan semangat integritas di lingkungan KKP, diharapkan terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Daftar Pustaka 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP

5. www.kpk.go.id per tanggal 9 Desember 2016;6. http://upg.kkp.go.id per per tanggal 9 Desember

2016;7. Modul e-Learning Gratifikasi KPK.

Setiap penyelenggara negara dituntut untuk melaporkan harta kekayaannya melalui formulir LHKPN secara jujur benar dan lengkap. Sebelum mengisinya, kenali dulu yuk formulirnya... 1. Formulir LHKPN Model KPK-A Diisi oleh penyelenggara negara yang baru pertama

kali melaporkan harta kekayaannya. Daftar isi dari formulir ini antara lain : data pribadi; data keluarga; harta kekayaan; penghasilan; dan pengeluaran.

2. Formulir LHKPN Model KPK-B Diisi oleh penyelenggara negara yang telah menduduki jabatannya selama 2 (dua) tahun;

Penyelenggara Negara yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan; Penyelenggara Negara yang mengakhiri jabatan dan atau pensiun; Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.

Yuk… Kenali Formulir LHKPN

Formulir LHKPN Model KPK-A

Studi Banding Inspektorat Lemsaneg

Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) menerima kunjungan dari Inspektorat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk Studi Banding terkait Penerapan Reformasi Birokrasi, Manajemen Risiko, dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan berlangsung tanggal 16 Desember 2016, di ruang Integrity Learning Center (ILC), Lantai IV, Gedung Mina Bahari III Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lemsaneg, fungsi lembaga ini antara lain menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang persandian, serta koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lemsaneg.

Inspekstur IV Itjen KKP

LIPUTAN


Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan PerikananGedung Mina Bahari III Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat, 10110 Telepon: 0811 989 011 (untuk konfirmasi), Fax:(021) 4 666 2 111Email pelaporan: [email protected] Email korespondensi: [email protected] Web: http://upg.kkp.go.id

Sekretariat UPG KKP :

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1Jakarta Selatan 12920Telp: (021) 2557 8396Email : [email protected]

Layanan LHKPN KPK :

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1Jakarta Selatan 12920Telp: (021) 2557 8440Email: [email protected]

Layanan Pelaporan Gratifikasi KPK : Rembuk Intergritas Nasional (RIN) yang digelar oleh KPK RI di Hotel Arya Duta, Jalan Diponegoro Pekanbaru, ini merupakan rangkaian Puncak

Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2016 di Provinsi Riau. Acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Riau, tanggal 7 s.d. 9 Desember 2016 ini mengusung tema “Merajut Nusantara dalam Bingkai Budaya Integritas

Rembuk Integritas Nasional dan Deklarasi Pembangunan Integritas

Oleh: Wiwit Roza, SH, MH / Foto : Afdi Nurdiansyah

Nasional.” Tema ini dilatarbelakangi dengan pemikiran bahwa korupsi adalah masalah terbesar, dan solusi untuk memberangus korupsi di nusantara salah satunya adalah dengan membangun budaya integritas nasional.

Acara pembukaan antara lain dihadiri oleh Ahmad Hijazi (Sekda Provinsi Riau) yang mewakili Gubernur Riau, Agus Rahardjo (Ketua KPK RI), Kapolda Riau dan Sekjen KPK

Pantun di acara Rembuk Integritas Nasional (RIN) begitu kental terasa, baik di acara penutupan dan pembukaan. Sebagai salah satu sentrum adat melayu, pantun Riau telah tumbuh bersama di segala sendi kehidupan masyarakatnya. Semoga rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2016 di Pekanbaru, Riau, juga menumbuhkan budaya integritas yang menggelora...

Saya kumbang mencari makan, Terbang beriring menyusur kaliSelamat datang kami haturkanBila kita berjumpa lagi

LIPUTANLIPUTAN


RI. Sedang, acara penutupan antara lain dihadiri oleh Agus Rahardjo (Ketua KPK), HM. Prasetyo (Jaksa Agung), Saut Situmorang dan Laode M. Syarif (Wakil Ketua KPK), Arsyadjuliandi Rachman (Gubernur Riau), Ridwan Mukti (Gubernur Bengkulu), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Agustin Terang Narang (Gubernur Kalimantan Tengah), serta beberapa perwakilan pemerintah pusat/pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan swasta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut serta dalam kegiatan tersebut yang diwakili oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP, Inspektur V Itjen KKP,

serta beberapa pegawai yang turut serta dalam komite integritas.

Arsyadjuliandi Rachman (Gubernur Riau) dalam sambutannya menyampaikan bahwa RIN diharapkan menjadi cikal bakal munculnya rumusan integritas baru dalam memberangus korupsi di seluruh negeri. Semua elemen diingatkan untuk menjauhi segala bentuk tindak korupsi yang dinilai dapat merusak sendi penopang pembangunan.

Acara RIN ditutup dengan penganugerahan penghargaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi oleh KPK untuk Kementerian, Lembaga, BUMN/BUMD, Pemerintah

DEKLARASI PEMBANGUNAN INTEGRITAS

Meski gegap gempita sambutan dan pembukaan Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2016

telah paripurna, sorotan dan lampu blitz kamera media massa juga telah banyak sirna, namun peserta Rembuk Integritas Nasional (RIN) tetap bertahan dengan semangat menggelora.

Ternyata para peserta RIN masih semangat bertahan di Ballroom Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Provinsi Riau dalam rangka penandatanganan Deklarasi Pembangunan Integritas. Isi dari deklarasi ini adalah lima kesepakatan berdasarkan hasil RIN yang telah dilaksanakan selama

tiga hari sebelumnya, yaitu mulai tanggal 7 s.d. 9 September 2016. Lima kesepakatan dalam Deklarasi Pembangunan Integritas tersebut, yaitu :1. Sepakat menggunakan panduan Tunas Integritas, Sistem Integritas dan Komite Integritas yang sama

dalam pembangunan budaya integritas yang telah diperbaharui dengan hasil RIN II.2. Sepakat setiap Kementerian, Lembaga, Organisasi dan Pemerintah Daerah (KLOP), untuk menetapkan

dan pengelolaan resiko Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) di setiap organisasinya masing-masing. 3. Sepakat menjadi pioner dalam pembangunan

budaya integritas pada sektornya dengan mengajak dan melibatkan stekaholdernya.

4. Sepakat untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya diklat/corpu di masing-masing KLOP yang terintegritas melalui i-corpu dan Dewan Integritas Nasional yang bakal dibentuk untuk mengakselerasi pembangunan budaya integritas.

5. Sepakat untuk mendorong adanya integritas regulasi terkait pembangunan integritas nasional.

Inspektur V Itjen KKP menandatangani Deklarasi Pembangunan Integritas

Peserta RIN semangat bertahan menunggu giliran penandatanganan

Daerah, serta penandatangan secara simbolis Deklarasi Pembangunan Integritas. Saat itu, Inspektur V Itjen KKP menjadi perwakilan kementerian dan lembaga untuk menandatangani deklarasi tersebut, dan diikuti oleh perwakilan formal KLOP lain.

Rombongan Ketua KPK RI, Jaksa Agung, Gubernur Bengkulu, Gubernur Riau, Gubernur Jateng, dan Gubernur Kalsel, kemudian meninggalkan acara untuk menuju peresmian Tugu Tunjuk Ajar Integritas di persimpangan Jalan Riau dan Ahmad Yani, Pekanbaru, Riau. Peserta RIN tetap duduk di tempat untuk peluncuran integritas monitoring system, lanjutan penandatangan Deklarasi Pembangunan Integritas, dan kesepakatan tuan rumah RIN tahun 2017, yaitu Kementerian Keuangan RI.

Sebagaimana amanat Ketua KPK dalam acara penutupan, agar output kegiatan bisa diimplementasikan secara nasional dan menjadi momentum yg baik untuk perbaikan integritas di Indonesia, dan kegiatan tidak hanya dilakukan melalui rembuk dan diskusi saja, namun juga melalui pelaksanaan tindak lanjutnya, maka agenda RIN ini semoga dapat membawa Indonesia ke arah pembangunan yang lebih kuat dan sejahtera, bak pantun berikut:

Suasan Rembuk Integritas Nasional

Ses Itjen KKP dan Inspektur V pada RIN 2016, Pekanbaru

Ketua KPK Menutup Acara RIN

Auditor Itjen KKP aktif dalam RIN 2016, Pekanbaru

Bukan pedang sembarang pedangPedang dari baja yang kuat yang kami punya...Bukan datang sembarang datangKami datang demi Indonesia kuat dan sejahtera...

LIPUTANLIPUTAN


Tak biasanya kemacetan terjadi di depan Kompleks Kediaman Gubernur Riau. Ternyata saat itu tengah berlangsung Integrity Expo

di Bumi Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau. Expo yang digelar mulai tanggal 8 s.d. 10 Desember 2016 ini mampu menjadi magnet kuat, penarik minat ratusan pengunjung saat itu. Tercatat sekitar 150 peserta yang menggelar booth/mini stage di expo itu. Booth dilengkapi beragam aksesoris dan informasi yang digunakan sebagai ajang promosi/sosialisasi/edukasi produk/jasa maupun kegiatan di event akbar ini. Berikut beberapa booth yang menarik minat untuk dikunjungi :

Sosialisasi dan Edukasi Anti Korupsi di Integrity Expo

Oleh: Sigit Pratama / Foto : Afdi Nurdiansyah

1. Booth KKPBooth Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) berlokasi di ujung kiri pintu masuk tenda 1/roder J. Pengunjung dapat dengan mudah menemukan booth ini dari dominasi warna biru lautnya, dan nuansa baharinya. Foto sosok Menteri Kelautan dan Perikanan dan maskot Si Umbu menjadi point of view yang menarik minat pengunjung. Selain berfoto bersama Si Umbu, pengunjung dapat belajar bidang perikanan dan kelautan, atau dapat pula belajar tentang pemberantasan korupsi dari berbagai brosur dan banner yang tersedia di booth ini. Mereka dapat pula membawa pulang buku saku tentang peraturan perundangan terkait perikanan, hingga brosur tentang pengendalian perizinan perikanan. Pengunjung yang berkesempatan mengikuti berbagai atraksi atau games di booth KKP bahkan dapat membawa berbagai souvenir menarik.

2. Booth KPKBooth Komisi Pemberantasan Korupsi

(KKP) berlokasi di bagian depan, pintu masuk tenda 2. Seperti logo resmi KPK, booth ini didominasi warna merah putih dan dipenuhi slogan-slogan anti korupsi.

Mempelajari suatu ilmu tidak hanya melalui guru di bangku sekolah atau kuliah selalu, namun juga dapat dilakukan dengan membaca buku dan kunjungan di suatu expo atau pameran tematik yang diselenggarakan di sekitarmu...

Irjen KKP, Inspektur V dan Kepala BKLPM di HAKI Expo

Di bagian kiri dan kanan depan booth, terdapat meja yang diatasnya dipenuhi beragam pin, tas kain lipat, dan tempat alat tulis berlogo KPK. Pengunjung dapat mengambil aneka souvenir tersebut dengan terlebih dahulu menjawab satu pertanyaan dari punggawa booth. Pertanyaan diambil dari isi brosur KPK yang dibagikan gratis kepada pengunjung. Pertanyaan antara lain tentang siapa saja penyelenggara negara, dan siapa yang disebut whislebowler? Dengan membaca dan mempelajari isi brosur tersebut sekejap, pengunjung dapat menjawab dan membawa pulang souvenir pilihan.

3. Booth Kementerian PAN dan RBBooth Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) berada di samping kanan pintu masuk tenda 2. Tak seperti booth lain yang menyajikan berbagai informasi dan pembelajaran terkait suatu instansi atau pemberantasan korupsi, booth ini memberi kesempatan bagi pengunjung untuk uji coba seleksi pegawai negeri atau Aparat Sipil Negara (ASN) dengan sistem CAT. Sistem Computer Assisted Test (CAT) adalah sistem seleksi menggunakan software dan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar kompetensi dasar pelamar. Hal ini sesuai dengan semangat peringatan HAKI 2016 untuk memberantas KKN di bumi pertiwi dalam seleksi pegawai negeri.

Rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2016 di kota yang terkenal dengan pantun dan adat melayu ini dimeriahkan pula dengan Festival Budaya Nusantara. Beberapa tari tradisional dipersembahkan di panggung utama, di dekat area Integrity Expo, dan menjadi paduan pesta rakyat yang semakin memeriahkan Puncak Peringatan HAKI 2016.

Pelajar di depan pintu masuk expo

Interaksi pengunjung di Booth KKP

Pengunjung dan Si Umbu

Sekretaris Itjen KKP

AUDITORIAAUDITORIA


Dalam rangka evaluasi capaian kerja dan menerima berbagai masukan langsung dari seluruh pegawai, Kementerian Kelautan

dan Perikanan (KKP) menggelar Town Hall Meeting pada tanggal 23 November 2016 di Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta. Menteri KP, Susi Pudjiastuti, Pejabat Eselon I, II, III, dan IV, serta perwakilan pegawai lingkup KKP hadir dalam meeting tersebut.

Menteri KP saat itu menguraikan semangat reformasi mental, kultur dan cara bekerja pegawai, penerapan policy perikanan, serta program restrukturisasi pegawai KKP melalui program Golden Handshake. Menteri KP berharap, KKP dapat menjadi kementerian pelopor (leading department) dalam hal strukturisasi pegawai.

Town Hall Meeting KKP

Menurutnya, program Golden Handshake bukan merupakan program pembuangan pegawai atau program yang menyuruh pensiun dini pegawai. Program ini merupakan program pensiun dini yang ditawarkan kepada pegawai KKP yang bersifat sukarela, serta ke depan diharapkan menjadi solusi bagi pegawai yang ingin membuat usaha skala menengah.

Menteri KP menyatakan bahwa program ini telah dikomunikasikan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (MenPAN & RB), Asmat Abnur. Menteri yang selalu terlihat cekatan dan aktif bekerja ini telah bernegosiasi untuk memberikan insentif penuh dalam program Golden Handshake. Pegawai yang mengajukan pensiun dini secara pribadi bakal diberikan tunjangan 100% dan diharapkan tunjangan

Dalam kegiatan Town Hall Meeting bulan November 2016, Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) mengungkapkan program restrukturisasi yang bertajuk Golden Handshake. Program apa ini?

tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha atau bisnis skala menengah.

Setelah agenda dialog dengan Menteri KP, Town Hall Meeting dilanjutkan dengan paparan Inspektur Jenderal KKP (Irjen), Andha Fauzie Miraza, tentang prestasi-prestasi yang telah diwujudkan KKP. Prestasi yang diwujudkan antara lain perencanaan dan penggunaan anggaran yang sudah efisien, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), perolehan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang meningkat, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertahan A, hingga peningkatan integritas. Di akhir kata, Irjen KKP berharap kepada seluruh peserta Town Hall Meeting agar meningkatkan integritas. “Kerjalah

Leburnya dua Eselon I Lingkup KKP ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang KKP. Dengan lahirnya peraturan ini, maka KKP terdiri atas : Sekretaris Jenderal; Ditjen Pengelolaan Ruang Laut; Ditjen Perikanan Tangkap; Ditjen Perikanan Budidaya; Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; Inspektorat Jenderal; Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan

Leburnya Balitbang KP dan BPSDM KP

dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Selanjutnya untuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) yang baru akan diatur melalui Permen KP.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Balitbang KP dan BPSDM KP lebur menjadi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

dengan baik dan profesional, terutama yang menangani pelayanan publik, jangan sampai ada pungutan liar (Pungli) di KKP,” ujarnya tegas. (Sonya / Foto: Afdee)

AUDITORIAAUDITORIA


Selasa pagi itu, pegawai KKP beserta anggota Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) lainnya, datang ke areal Monas dalam rangka Upacara

Hari Ulang Tahun Korpri ke-45. Mereka mengenakan baju seragam Korpri dengan bawahan warna biru tua, sepatu hitam dan peci hitam. Diantara mereka, terdapat perwakilan peserta yang mendapat tugas mengenakan pakaian adat nusantara. Perwakilan peserta dari Itjen KKP yang mengenakan pakaian adat dari daerah Lampung, yaitu Yudhawijaya I, SE, MBA; Rosari Minar Cahyani, A.Md;

Korps Profesi ASN sebagai Wadah Lahirnya Inovasi dan Kemajuan ASN RI

Ria Novitasari, S.St.Pi; Baseni, S.St.Pi, dan Pramaditio, SE. Warna-warni pakaian adat mereka dan pakaian adat dari daerah lain turut menyumbang semaraknya suasana upacara.

Sekretaris Itjen KKP, Ir. Ida Kusuma Wardhaningsih bersama pejabat Eselon II, III, dan IV lingkup Itjen KKP turut bersemangat dan hadir pada upacara yang bertema "Korpri profesional, netral, berintegritas, pelayanan publik perekat NKRI menjunjung tinggi semangat kebangsaan dan kebhinekaan" tersebut.

Mendung menggayut, namun tak menyurutkan semangat para pegawai KKP untuk bergegas menuju Sayap Selatan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada hari Selasa,

tanggal 29 November 2016. Ada kegiatan apakah?

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo yang berkesempatan hadir pada saat itu memberikan sambutan dan meresmikan Korpri Expo Tahun 2016 dan Toko Online Korpri khusus ASN (Aparat Sipil Negara) yang diberi nama Toktok.id. Toko ini diharap bisa memenuhi kebutuhan belanja harian dan bulanan ASN di seluruh Indonesia. Cara transaksinya bisa dengan tunai, transfer,

debit, atau kredit. Hadirnya Toktok.id ini diharapkan bisa meningkatkan ekonomi para ASN dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

Menurut Presiden RI, Korpri yang akan bertransformasi menjadi Korps Profesi ASN haruslah menjadi pusat lahirnya loncatan kemajuan. Mereka yang memegang status ASN diminta menjaga kode etik profesi dan mewujudkan jiwa korps sebagai pemersatu bangsa. Agar dapat memberikan pelayanan yang prima, inovasi-inovasi dalam pelayanan publik mutlak diperlukan. Segala hambatan yang berpotensi dapat mengurangi efektifitas laju pembangunan nasional harus dihilangkan.

"Jajaran Korpri di manapun bekerja, saya ucapkan selamat menunaikan tugas, lanjutkan pengabdian dan karya terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara. Korpri, maju terus!" tutup Jokowi bersemangat.

Sebelum pamit mundur menghadiri agenda lain, Presiden RI didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Asman Abnur, menyempatkan diri untuk meninjau stand toko online Korpri di sekitar lokasi upacara. Presiden berharap agar ASN terus melakukan inovasi demi kejayaan negeri. (Farida / Foto: Afdi)

AUDITORIAAUDITORIA


Dalam rangka terus meningkatkan kualitas dan kemampuan di bidang pengawasan yang menjadi persyaratan IACM level III perihal

pengelolaan SDM, Itjen KKP pada Tahun 2016 telah mengirimkan Auditor untuk mengikuti Diklat Sertifikasi QIA di YPIA Gedung L’Avenue Lantai 17, Jakarta. Diklat yang terdiri dari 5 (lima) jenjang pendidikan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli s.d. 2 September 2016 untuk jenjang Dasar I, Dasar II dan Lanjutan I. Kemudian diikuti dengan jenjang Lanjutan II dan jenjang Manajerial masing-masing dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 30 September, serta 17 s.d. 28 Oktober 2016.

Materi-materi dalam tiap kelompok tersebut diberikan secara bertahap dalam

Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) untuk Auditor Itjen KKP

Sertifikasi profesi merupakan standar untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu. Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) diberikan oleh suatu Dewan Sertifikasi yang terdiri dari atas pakar maupun praktisi senior dalam bidang internal auditing. Saat ini Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) adalah satu-satunya lembaga yang diberi kepercayaan oleh

Dewan Sertitikasi untuk menyelenggarakan pendidikan dan ujian sertifikasi QIA.

tingkat Dasar I, Dasar II, Lanjutan I, Lanjutan II, dan Manajerial, sesuai dengan sifat ketrampilan dan tingkat kompleksitasnya. Masing-masing materi pada tiap jenjang telah ditetapkan nilai ambang batas kelulusannya, yaitu 65.

Materi diklat pada jenjang Dasar I adalah Fondasi Audit, Standar Profesi Audit, Akuntansi Keuangan, Manajemen Keuangan, Perilaku Organisasi, dan Bisnis Proses Analisis; Materi diklat pada jenjang Dasar II adalah Pengendalian Internal, Manajemen resiko, Perencanaan Penugasan, Teknologi Informasi I, Perpajakan, dan Keterampilan Manajemen; sedangkan materi diklat pada jenjang Lanjutan I adalah Pelaksanaan Penugasan, Perencanaan Audit Tahunan, Teknologi Informasi II, Manajemen Operasi,

Oleh : Tengku Sonya NH, S.Pi, M.Si (Auditor Muda, Inspektorat V, Itjen KKP)

Lingkungan Bisnis Global, dan Audit Sampling. Selanjutnya, terdapat lima materi pada jenjang Lanjutan 2, dan enam materi pada jenjang Manajerial.

Sertifikasi QIA dapat diberikan kepada peserta yang telah lulus dari seluruh materi ujian, telah menyusun makalah yang original sesuai dengan pengalaman dan kondisi organisasi/perusahaan tempat bekerja, serta mampu mempresentasikan makalah tersebut di hadapan Penguji. Berikut nama auditor Itjen KKP yang lulus pada diklat tahap pertama tahun 2016 yaitu: Muh. Nasrum Aziz, S.Pi; Windy Skandiasari, ST; Dyah Ika Nugraheni, S.Pi; Tengku Sonya Nirmala, S.Pi, M.Si; Novi Arief Nugroho, SE; Sri Endah Nawadiati, S.Pi; Beni, S.Pi; Ngali Sumito, S.St.Pi; Srianto, S.Pi; dan Taufik Hidayatullah, S.Sos., M.M. Sedangkan pejabat eselon I dan II lingkup Itjen KKP yang telah lulus pada program khusus diklat QIA ini adalah Irjen Andha Fauzie Miraza, Ak., M.SIS, dan Inspektur IV Ir. Teuku Nilwan, M.M.

Meski telah lulus, penyandang gelar QIA wajib mematuhi standar dan kode etik profesi yang dikeluarkan oleh Dewan Sertifikasi, dan wajib mengembangkan dirinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan

(continuing professional education) paling sedikit selama 180 jam dalam 3 (tiga tahun). Jika tidak menyampaikan hal tersebut, dikenakan sanksi penonaktifan status QIA sementara waktu. Jika selama 2 (dua) tahun tetap dalam status tidak aktif, akan dicabut status QIA nya secara permanen.

"Salam Anti Korupsi!!!"Sukseskan Pencanangan Zona Intergritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan KKPUPAYAMENUJU WBK/WBBM DI LINGKUNGAN KKP

Pakta Integritas & Pencanangan ZI

Sosialisasi, Pembinaan, & Evaluasi Mandiri Pembangunan ZI

Penetapan Unit Kerja Predikat WBK oleh Men PAN & RB (2 Satker)

Penetapan Unit Kerja Predikat WBK oleh Men PAN & RB (1 Satker)

2012

2013

2014

2015

UPAYA MENUJU WBK/WBBM DI LINGKUNGAN KKP

KILAS LENSA


AUDITORIA

76 SINERGI

Potensi kemaritiman Indonesia sangatlah besar dan belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat.

Mengingat besarnya dan luasnya potensi kemaritiman Indonesia, berbagai narasumber hadir membahas berbagai isu krusial dunia kemaritiman dalam Seminar Kemaritiman bertajuk Akselerasi Pembangunan Ekonomi Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat.

Seminar nasional yang merupakan bagian dari Reuni Akbar Universitas Diponegoro (Undip) ini diselenggarakan di Ballroom Hotel Mulia, Senayan pada tanggal 1 Desember 2016. Seminar diawali dengan sambutan pembukaaan oleh Ketua Ikatan Alumni Undip (Maryono) dan dilanjutkan dengan sambutan Rektor Undip (Johan Utama).

Selanjutnya, berturut paparan dari narasumber, mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti), Menko Kemaritiman (Luhut Binsar Panjaitan), Deputi 1 Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman (Arief Havas Oegroseno), Ahli Utama Staf Kepresidenan (Dr. Riza Damanik) hingga paparan dari

Seminar Nasional Kemaritimanakademisi, yaitu Wakil Rektor I Undip (Muhammad Zainuri).

Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) saat itu menyatakan akan mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia. Upaya dalam mengoptimalkan sektor perikanan adalah dengan memberangus illegal fishing di Indonesia yang sudah terjadi sejak tahun 1960-an, dan mulai membabi buta di tahun 2000-an. Pencurian ikan masif yang terjadi pada tahun 2000-an disebabkan antara lain karena pemberian izin penangkapan ikan untuk kapal asing.

Selain itu, untuk melestarikan dan memperbarui kekayaan sumberdaya kelaut-an dan perikanan Indonesia, larangan penggunaaan alat tangkap tak ramah lingkungan juga dilakukan. “Sumber daya ikan harus ada, dan banyak untuk generasi ke generasi,” harap Menteri KP yang sehari usai acara seminar ini mendapat penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Bidang Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan oleh Universitas Diponegoro, di Semarang, Jawa Tengah. (Sonya / Foto: Farida)

Menko Kemaritiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan hadir sebagai keynote speech dalam perhelatan akbar Seminar Kemaritiman bertajuk Akselerasi Pembangunan Ekonomi Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat. Apa saja pokok bahasan mereka?

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi di bidang pengawasan, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP

menyelenggarakan full assessment terhadap Calon Auditor (CA) pada tanggal 24 s.d. 26 November 2016.

Pada hari pertama, kegiatan diisi dengan arahan dan paparan dari Inspektur Jenderal Irjen KKP (Andha Fauzie Miraza, Ak., M.SIS), Sekretaris Itjen KKP (Ir. Ida Kusuma W) dan Perwakilan dari Pusbin Jabatan Fungsional Auditor/JFA (Drs. Khori Setyoso) tentang auditor dan angka kreditnya. Kegiatan pada hari pertama ini berlangsung di Ruang Rapat Itjen KKP Lantai IV, Gedung Mina Bahari III, Jakarta.

Selanjutnya, pada hari kedua, kegiatan berlangsung di Menara Ravindo, Lantai 15, Jl. Kebon Sirih Kav. 75, Jakarta Pusat. Acara full assessment ini dimulai dengan presentasi personal tentang “Karirku Sebagai Auditor”, wawancara, hingga ujian tertulis. Peserta assessment berharap hasil kegiatan ini dapat menjadi pijakan tepat dan pasti dalam meniti karir dan tugas di masa mendatang.(Sigit / Foto: Afdi)

Assessment Calon Auditor Itjen KKP

Dalam rangka evaluasi penetapan calon penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) lingkup

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2016, Itjen melakukan uji petik di beberapa provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Kegiatan yang berlangsung mulai awal November 2016 ini dilakukan terhadap koperasi/kelompok calon penerima bantuan yang telah divalidasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinas KP) Provinsi dan diverifikasi oleh Dinas KP Kabupaten/Kota.

Kesiapan, kemampuan dan kesanggupan untuk menerima, mengelola dan meman-faatkan bantuan menjadi bahan evaluasi

calon penerima bantuan. Kesanggupan untuk tidak memindahtangankan/memper-jualbelikan bantuan yang diterima haruslah sudah dituangkan dalam pakta integritas penerima bantuan. Hasil evaluasi dimasing-masing lokasi kemudian dikompilasi untuk mengetahui bantuan tepat sasaran. (Farida / Foto: Syukri)

Evaluasi Calon Penerima Bantuan Lingkup KKP

KILAS LENSAKILAS LENSA


Peringatan Harnus yang rutin di-selenggarakan tiap tahun dengan ragam kegiatan, mulai dari pameran hingga karnaval ini mengacu pada Deklarasi Juanda yang lahir pada 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda merupakan tonggak bagi penyatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang utuh. Penetapan Hari Nusantara tiap tanggal 13 Desember disahkan melalui SK Presiden RI No 126 Tahun 2001. (Sonya)

Siapa yang tidak mengenal tradisi menangkap ikan paus secara tradisional di Indonesia? Tradisi dari

Kampung Lamalera, kampung nelayan yang terletak di Pantai Selatan Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini sudah mendunia. Selain aneka potensi maritim, Kabupaten Lembata yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Flores Timur ini mempunyai ragam adat istiadat dan potensi sumber daya alam yang berlimpah.

Berbagai potensi yang menarik minat wisatawan itu semakin mencuat tatkala Kabupaten Lembata menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Nusantara (Harnus) pada tanggal 13 Desember 2016. Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) selaku Ketua Panitia Harnus 2016 menyatakan harapannya agar sektor pariwisata di Indonesia, khususnya di daerah yang kurang dijamah masyarakat, dapat dikenal hingga mancanegara.

Potensi Maritim Nusantara di Lembata

In House TrainingUPDATING AUDIT MANAGEMENT SYSTEM (AMS)

Kerja Audit (PKA), Surat Tugas (ST), Kertas Kerja Audit (KKA), dan Laporan Hasil Audit (Draft/Final) untuk ujicoba input data dari tingkat anggota tim, Ketua Tim, Pengendali Teknis (PT), hingga Pengendali Mutu (PM).

Melalui serangkaian penyempurnaan aplikasi yang lebih komprehensif dan terpadu, di masa mendatang, auditor Itjen KKP diharap dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk mendukung penugasan di bidang pengawasan. Dengan demikian, dimanapun dan kapanpun kegiatan dilaksanakan, auditor dapat langsung terkoneksi dengan pustaka pengawasan, pengelolaan data dan informasi pelaksanaan kegiatan, pelaporan, pemantauan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan. (Wiwit / Foto: Tri Y)

Dalam rangka pengenalan dan praktek langsung pembaharuan Sistem Aplikasi Audit Manage-

ment System (AMS), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) menyelenggarakan In House Training Updating Aplikasi AMS pada tanggal 28 s.d. 30 November 2016 di Ruang Rapat Itjen KKP, Lantai 2, Gedung Mina Bahari III, Jakarta.

Kegiatan yang dimotori oleh Bagian Sistem Informasi Pengawasan (SIP) Sekretariat Itjen KKP ini diisi dengan praktek langsung pengisian aplikasi AMS (ams.kkp.go.id). Saat itu, peserta PKS yang terdiri dari perwakilan tim auditor dari Inspektorat I s.d. V membawa dokumen terkait pengawasan, antara lain Program

Dengan mengusung tema “Satukan Langkah Untuk Negeri” Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) menyelenggarakan Upacara Hari Pahlawan, tanggal 10 November 2016 di Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (STP), Pasar Minggu, Jakarta. Inspektur Jenderal KKP (Andha Fauzie Miraza, Ak., M.SIS) dan beberapa pejabat eselon lingkup Itjen KKP hadir dalam upacara yang dilatarbelakangi oleh sejarah Pertempuran Surabaya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengem-bangan Kelautan dan Perikanan (M. Zulficar Mochtar, S.T, M.Sc), selaku Inspektur

Upacara menyatakan bahwa Pertempuran Surabaya 10 November 1945 telah menjadi simbol perlawanan heroik tentara dan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat seutuhnya.

Di penghujung upacara, drum band STP mempersembahkan alunan musik perjuangan yang menggelora. Persembahan akhir dari taruna taruni STP tersebut semakin membangkitkan semangat juang peserta upacara untuk terus berkarya demi kemajuan bangsa. (Sigit / Foto: Afdi)

Upacara Hari Pahlawan:Satukan Langkah Untuk Negeri



Pemantauan Itjen KKP di Galangan Kapal

Pada tahun 2016, Ditjen Perikanan Tangkap telah menetapkan spesifi-kasi teknis beberapa tipe kapal dan Petunjuk

Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sarana penangkapan ikan.

Dalam rangka mengetahui progres bantuan sarana penangkapan ikan, Itjen KKP melakukan uji petik pemantauan di beberapa galangan kapal yang sudah terikat kontrak/perjanjian. Pemantauan yang di-selenggarakan pertengahan November 2016 ini dilaksanakan di beberapa provinsi, antara lain Provinsi Banten, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

Waktu yang terbatas, pemenuhan target, biaya, kualitas dan kuantitas menjadikan potensi kendala realisasi kapal sesuai harapan. Pendampingan dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) diharap mampu menjadi salah satu solusi dalam mengawal mengawal kualitas bahan dan tahapan pembangunan kapal perikanan. (Fredy / Foto: dok.It II)

Pada TA 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyalurkan bantuan pemerintah untuk ke-sejahteraan masyarakat perikanan dan

kelautan. Dalam rangka pemanfaatan bantuan pemerintah yang berkelanjutan, diperlukan perencanaan yang matang dan akurat berupa kesesuaian antara jenis, jumlah, kualitas. Selain itu, juga diperlukan kesiapan calon penerima/pengelola bantuan, baik dari segi kemampuan teknis, kemampuan manajerial serta kelengkapan persyaratan administrasi.

Dalam rangka pemanfaatan bantuan pemerintah secara berkelanjutan, diperlukan beberapa bahan pertimbangan dalam pengalokasian bantuan pemerintah lingkup KKP TA 2016. Selain perencanaan yang matang dan akurat, serta kesiapan calon penerima, ada beberapa pertimbangan lain yang perlu diterapkan, yaitu ketersediaan lahan yang clear dan clean untuk suatu bangunan fisik, kontinuitas suplai listrik dan air bersih dalam jumlah yang memadai, dipenuhinya persyaratan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Unit Pengolahan Limbah (UPL), ketersediaan studi kelayakan, master plan dan detailed engineering design, hingga inventarisasi calon penerima bantuan untuk menghindari terjadinya duplikasi pemberian bantuan yang sama.

Mengawal Bantuan PemerintahPengalokasian bantuan pemerintah juga

hendaknya mengikuti prinsip efektif, efisien, ekonomis, tepat waktu, kualitas, kuantitas dan sasaran. Untuk menjamin dipenuhinya prinsip-prinsip tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanatkan agar tiap Eselon I Lingkup KKP yang menangani bantuan pemerintah TA 2016 melakukan langkah-langkah berikut ini : Pertama, menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berbasis manajemen resiko; Kedua :

Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Secara Berkelanjutan

melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan secara ketat; Ketiga : mengevaluasi dan melaporkan kinerja output dan outcome. Selain itu, diamanatkan pula agar tiap Eselon I Lingkup KKP yang menangani bantuan pemerintah TA 2016 menetapkan persyaratan tambahan untuk mengawal keberhasilan kegiatan, antara lain:a. Ditjen Perikanan Tangkap. Kelompok calon penerima bantuan

membuat rencana pembiayaan untuk operasional bantuan selama setahun yang diketahui oleh petugas penyuluh perikanan setempat. Selain itu, kelompok calon penerima bantuan harus menyampaikan surat keterangan tentang tingkat kemampuan anggotanya dalam mengoperasikan bantuan yang akan diterima. Informasi ini penting untuk mengetahui tingkat kesiapan kelompok dan jika perlu, memberikan pelatihan teknis yang harus diberikan kepada anggota kelompok. Surat pernyataan Kepala Dinas Kab/Kota juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan pemanfaatan bantuan pemerintah di tahun-tahun sebelumnya.

b. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP)

Bantuan pemerintah yang diberikan didukung dengan hasil analisa ekonomi untuk mencapai break-even point (BEP), analisa daya serap pasar dibandingkan dengan kapasitas produksi, surat jaminan pemeliharaan dan pengelolaan, daftar profil pengelola yang berpengalaman, surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan aset dalam batas waktu tertentu, kecukupan bahan baku dalam jumlah yang memadai, serta surat permohonan pendampingan teknis dan manajemen usaha dari Ditjen Teknis selama 6 bulan yang dibuat dari Dinas KP setempat.

c. Ditjen Perikanan Budidaya. Calon penerima KJA merupakan calon

penerima bantuan benih/calon induk ikan dari Ditjen Perikanan Budidaya/Pemerintah Daerah dan sanggup menyediakan pakan ikan minimal untuk satu tahun produksi. Sedang untuk calon penerima mesin pakan/pelet ikan dipastikan kesanggupannya dalam menyediakan bahan bau pakan minimal untuk 1 (satu) tahun berproduksi. Kesanggupan itu dituangkan dalam Surat Pernyataan jaminan supply/kemitraan bahan baku dari supplier setempat. Khusus untuk bantuan pemerintah berupa excavator, hanya dialokasikan bagi kelompok pembudidaya ikan yang merupakan binaan penyuluh perikanan, operator excavator harus merupakan anggota kelompok, dan operator harus terlebih dahulu membuat rencana pengoperasian selama 1 (satu) tahun.

Pemantauan di Galangan KapalDalam rangka mengetahui progres bantuan

sarana penangkapan ikan, Itjen KKP telah melakukan uji petik pemantauan di beberapa galangan kapal yang sudah terikat kontrak/perjanjian. Pemantauan yang diselenggarakan pertengahan November 2018 ini dilaksanakan di beberapa provinsi, antara lain Provinsi Banten, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

Ditjen Perikanan Tangkap telah menetapkan spesifikasi teknis beberapa tipe kapal dan Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sarana penangkapan ikan tersebut. Namun, waktu yang terbatas, pemenuhan target, biaya, kualitas dan kuantitas menjadikan potensi kendala realisasi kapal sesuai harapan. Pendampingan dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) diharap mampu menjadi salah satu solusi dalam mengawal kualitas bahan dan tahapan pembangunan kapal perikanan di galangan.

Oleh : Ir. I Gede Made Sucipta, MM (Pengendali Mutu Itjen KKP)



Ruang tunggu yang modern, sejuk, bersih, tertib, rapi tak hanya bisa anda dapatkan di suatu bank,

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun memiliki ruang seperti itu

Layanan Perizinan Usahadi PTSP KKP

untuk melayani pengaduan dan pelayanan perizinan usaha secara terpadu.

Ruang bernama Pelayanan Terpadu Satu Pindu (PTSP) KKP ini berlokasi di Gedung Mina Bahari IV, Lantai I, Jakarta Pusat. Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan pada awal tahun 2016 telah meresmikannya.

Selain memberikan perlindungan dan kepastikan hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan sehingga efektif, efisien dan transparan. PTSP KKP ini juga mampu menjangkau dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Tidak ada ruang gerak bagi KKN dan pungli. KKN dan pungli, No More! (Sonya / Foto: Tri Y)

dari pengisian formulir biodata dan riwayat kesehatan, pemeriksaan golongan daerah dan haemoglobin (HB) darah, hingga pemeriksaan tekanan darah.

Jika lolos dalam pemeriksaan pendahulu-an tersebut, dan pemeriksaan dokter, maka para pendonor yang telah lebih dari 12 minggu atau 3 bulan sejak donor darah sebelumnya (maksimal 5 kali dalam 1 tahun), dapat terus mengikuti kegiatan sosial ini. Mereka satu persatu dipanggil namanya oleh panitia dan diminta masuk ke ruang pengambilan darah.

Semoga tetes darah yang disumbangkan dapat disalurkan dan bermanfaat bagi sesama. (Tri Y)

Rabu pagi, sekitar pukul 08.00 WIB, tanggal 7 Desember 2016, antrian mengular di meja daftar ulang

kegiatan donor darah di Lantai 1, Gedung Mina Bahari III, Jakarta. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (DWP KKP) bersama Palang Merah Indonesia (PMI) ini berhasil mengetuk hati pegawai KKP.

Tercatat pagi itu lebih dari 100 orang hadir dan mengikuti proses donor darah. Jumlah itu semakin bertambah menjelang siang hingga tengah hari. Pegawai Itjen KKP dan Eselon I Lingkup KKP lainnya dengan tertib menunggu antrian. Mereka secara bertahap mengikuti kegiatan, mulai

Tetes Darah Anda untuk Sesama

Sesejuk embun pagi kasihmuSehangat mentari cintamuTak ada yang mampu menggantikanmu, Ibu …Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu …

22 Desember 2016

84 SINERGI

RELIGI

Akhlak adalah perangai seseorang yang tercermin dalam perkataan dan perbuatan. Selain itu, akhlak adalah instuisi yang bersemayam di hati,

tempat munculnya tindakan-tindakan suka rela, baik tindakan yang baik dan benar (akhlaqul karimah) atau yang tindakan yang buruk atau salah (akhlakus sayyiah). Akhlak yang baik dan terpuji atau akhlaqul karimah merupakan wujud keimanan dan keislaman paripurna seorang muslim. Akhlaqul karimah antara lain diwujudkan dengan tidak menyakiti orang lain, sabar menghadapi musibah dan gangguan, jujur, simpati, hingga rela berkorban. Selain itu, tanda-tanda akhlak yang terpuji, antara lain: 1. Menggunakan kata-kata yang baik saat

berbicara, baik kepada orangtua/keluarga ataupun tetangganya.

2. Melindungi dan menghormati orang tua, senang melakukan silaturrahmi, dan senang membantu orang lain terutama orang tuanya.

3. Menghormati sesama, tidak menyakiti tetangga, tidak mengambil hak orang lain, tidak menyebarkan aib orang lain, mampu memelihara amanat (rahasia) yang menyebabkan orang lain atau dirinya malu.

4. Membina tali persaudaraan, senang tolong menolong (gotong royong), selalu waspada terhadap sesuatu yang merugikan orang lain dan dirinya, berlaku adil dan bijaksana terhadap hukum dan kesenangan, serta berlomba-lomba melakukan perbuatan baik.

5. Memberikan dan mengucapkan salam dengan hormat, tidak berbicara yang bukan mengenai dirinya dengan berlebihan, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Akhlaqul karimah yang dibina dengan penuh

keutamaan, kebenaran, cinta kasih dan sayang, akan menumbuhkan bibit budi pekerti yang baik dan bersahaja. Demi kehidupan yang lebih baik, siapa saja yang paling bertanggung jawab dalam pengembangan akhlaqul karimah itu?

1. Orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam membekali pembinaan akhlaqul karimah untuk anak-anaknya di rumah. Para orangtua harus mampu menciptakan lingkungan yang baik dan tenteram, serta dapat menjaga keluarganya dari kehancuran moral dan akhlaq. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" (QS. At-tahrim: 6).

2. Para pendidik, cendikiawan dan ulama. Mereka adalah pemimpin-pemimpin nonformal di kehidupan bermasyarakat. Khusus para ulama, mereka merupakan panutan serta teladan yang kata maupun perilakunya selalu diperhatikan masyarakat. Ulama harus selalu mengajak melakukan amar ma’ruf nahi munkar (menyeru pada kebaikan dan mencegah kemunkaran). Firman Allah, "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar" (QS. Ali Imran: 104).

3. Para umara’ atau pejabat pemerintah ber-tanggung jawab dalam mengembangkan akhlaqul karimah di lingkungan pemerintahan. Pemerintah (umara’) diperintahkan untuk berbuat adil dah ihsan (QS. An-Nahl: 90), yaitu menegakan moral keadilan dan akhlak pada dirinya. Rusaknya moral dan akhlak para pejabat akan sangat berpengaruh pada kehancuran akhlak bangsa. Kewajiban pemerintah adalah mengusahakan terciptanya ta’awanu ‘alal birri wat-taqwa, kerja sama sesuai golongan atas dasar kebajikan dan taqwa. Jangan sampai di lingkungan pemerintahan (hukuma’ al-umara’) berkembang sebaliknya yaitu tolong menolong dalam kejahatan (ta’awun ‘alal itsmi wal’ udwan). Dalam rangka mendukung pemberantasan

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang menjalar di bumi pertiwi, pembinaan akhlaqul karimah ini harus terus dilakukan sejak dini, dan dimulai dari diri sendiri.

Oleh: H. Irwan, S.Sos (Auditor Madya Inspektorat III, Itjen KKP)

Akhlak Yang TerpujiAkhlak Yang TerpujiNabi Muhammad SAW. berkata, "Orang yang paling kusayangi adalah orang yang memiliki akhlak yang baik". Akhlak yang baik mencerminkan kesempurnaan keimanan seseorang...

RELIGI

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good

governance), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan :a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 27/PERMEN-KP/2014, tanggal 26 Juni 2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan (pungli) Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, dalam rangka me-nindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungli dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor : 201.24.5/ITJ/X/2016 tentang Upaya Pemberantasan Praktik Pungli dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Jenderal KKP. Pejabat struktural dan fungsional lingkup Itjen KKP diamanatkan untuk secara proaktif dan tegas melaksanakan langkah-langkah dibawah ini, sebagai bagian dari upaya konkrit

pelaksanaan pemberantasan praktik pungli, yaitu :

1. Identifikasi area yang berpotensi terjadi-nya pungutan liar dan ambil langkah-langkah yang efektif untuk memberantas praktik-praktik pungutan liar;

2. Tindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan dan/atau terlibat praktik pungutan liar;

3. Tingkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar;

4. Lakukan upaya-upaya peningkatan integritas ASN lingkup unit kerja Eselon II Lingkup Itjen KKP;

5. Khusus kepada Inspektur V:a. Lakukan respon cepat terhadap peng-

aduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat terkait praktik pungutan liar, baik lingkup Itjen maupun lingkup KKP;

b. Terapkan sistem pengaduan internal (whistle blower system) untuk membuka dan/atau mencegah terjadinya praktik pungutan liar;

c. Lakukan investigasi lebih mendalam terhadap pengaduan-pengaduan dari masyarakat terkait pungutan liar, untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum ASN lingkup KKP.

Larangan Menerima GRATIFIKASI dan Melakukan PUNGLI

Selamat atas Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan(Doctor Honoris Causa)

Bidang Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kepada Ibu Susi Pudjiastuti

oleh Universitas Diponegoro (UNDIP)di Gedung Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang

Semarang, Jawa Tengah, tanggal 3 Desember 2016

Selamat atas Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan(Doctor Honoris Causa)

Documents

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBMkkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/...tindakan atau perbuatan yang mengancam keselamatan publik. Perlindungan juga perlu