TUGAS MANAJEMEN PERSONALIA

“PEMBERHENTIAN DAN PENSIUNAN”

Oleh:

DEDDY SETIADI KADIR MADJID

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

UNIVERSITAS UDAYANA

2008

PEMBERHENTIAN

JAYAPURA – Undang-Undang (UU) menjamin pemberhentian sementara terhadap

seorang pegawai negeri sipil (PNS) apabila yang bersangkutan ditahan karena melakukan tindak

pidana umum/korupsi. Selain memberhentikan sementara, UU juga menyatakan pemberian gaji

kepada yang bersangkutan hanya sebesar 50 persen dari pendapatan yang diterima sebelumnya.

Hal demikian sebagaimana dikatakan Kepala Bidang Pengolahan Sekertariat Badan

Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), Supardianto saat memberikan materi dalam Rapat

Koordinasi Teknis Kepegawaian Provinsi Papua, di Sasana Krida, Selasa (23/9).

Menurut Supardianto, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1966 tentang

Pemberhentian Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemberhentian sementara ini perlu

didasari oleh adanya surat penahanan dari kepolisian atau dari kejaksaan terhadap pegawai yang

bersangkutan. Sebab dengan dasar surat penahanan itu, akan dijadikan sebagai dasar untuk

memberikan gaji hanya sebesar 50%. Dikatakan, jika dalam persidangan kemudian pegawai

yang bersangkutan dinyatakan bebas atau tidak bersalah, maka yang bersangkutan bisa ditarik

lagi sebagai PNS dan gajinya diberikan 100%, termasuk gaji sisa 50% yang tidak diberikan

selama menjalani masa  tahanan juga akan diberikan kepada pegawai tersebut. Namun, jika

dalam persidangan itu pegawai yang bersangkutan dinyatakan bersalah maka dapat diberhentikan

dan gajinya sama sekali tidak diberikan. Kendati begitu, proses pemberhentian terhadap pegawai

ini, tentu harus didasarkan kepada adanya putusan pengadilan yang bersifat inkrah (tidak ada

upaya banding lagi setelah adanya putusan itu). Akan tetapi, jika pegawai itu masih melakukan

upaya banding, maka proses pemberhentiannya belum bisa dilakukan.

PENSIUNAN

Telah dikemukakan tadi bahwa banyak perusaan di indonesia terutama

perusahaan kecil belum mampu memberikan pensiun kepadaa pegawainya kareana keuangannya

yang lemah. Namun disadari oleh perusahaan-perusahaan tersebut bahwa pemberian pensiun,

merupakan suatu daya perangsang pula. Dengaan demikian jelas, sallah satu masalah penting

dalam pemeniunan adalah masalah baaimana pembiayaan pensiun.

Dalam perusahaan yang sudah menganut sistem pemmberian pensiun umumnya

pembiayaan pensiun dilakukan dengan memilih salah satu dari tiga cara. Ketiga cara tersebut

adalah sebagai berikut:

1. dibiayai oleh pegawai

2. dibiayai oleh perusahaan

3. dibiayai secara bersama oleh kedua belah pihak