Upload
vucong
View
264
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
WAKTU PENYELESAIAN
Proses penerbitan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri selama 11 hari kerja sejak
diterimanya berkas pengajuan dan persyaratan
lengkap.
UNIT LAYANAN ADMINISTRASIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Gedung B Lantai 1Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021)3524583, 3521468
PENERBITAN SURAT KEPUTUSANMENTERI DALAM NEGERI
TENTANG PEMBERHENTIAN PENGANGKATANBUPATI/WAKIL BUPATI ATAUWALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
Direktorat JenderalOtonomi Daerah
UNIT LAYANAN ADMINISTRASIKementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
OUTPUT LAYANAN
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang
Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau
Walikota/Wakil Walikota.
email: [email protected]
Berkas persyaratan pada saat pencalonan;
Fotokopi SK Pengangkatan KDH/WKDH
periode sebelumnya;
Fotokopi Berita Acara Pelantikan KDH/
WKDH periode sebelumnya;
Keputusan KPUD tentang Penetapan Hasil
Rekapitulasi Perolehan Suara;
Keputusan KPUD tentang Penetapan
Pasangan Calon Terpilih;
Surat Mahkamah Konstitusi RI mengenai
tidak terdaftarnya perkara terkait
keberatan terhadap hasil perolehan suara;
Putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang
Perselisihan Hasil Pilkada bila terdapat
gugatan dari pasangan calon lainnya;
Surat Penyampaian Penetapan Pasangan
Calon Terpilih oleh KPUD kepada DPRD;
Surat Usulan Pengesahan Pemberhentian
dan Pengangkatan KDH/WKDH oleh DPRD
Kab/Kota kepada Mendagri melalui
Gubernur
Surat Usulan Pengesahan Pemberhentian
dan Pengangkatan KDH/WKDH oleh
Gubernur kepada Mendagri.
2.
6.
8.
9.
Surat Usulan Pengesahan Pemberhentian
dan pengangkatan KDH/WKDH oleh
Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri;
Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah menerima dan
menelaah usulan dari Gubernur, mengenai
pengesahan pengesahan pemberhentian dan
pengangkatan KDH/WKDH;
Proses penelaahan dari aspek hukum di
Biro Hukum, dan jika sudah sesuai maka
akan dilanjutkan untuk permohonan
tanda tangan Menteri Dalam Negeri;
Salinan SK pemberhentian/pengangkatan
Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil
Walikota yang telah ditanda tangani
Menteri Dalam Negeri, disampaikan kepada
Gubernur;
1.
PROSEDUR PENGAJUAN
3.
4.
5.
10.
2.
3.
LATAR BELAKANG
PERSYARATAN
1.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
PP No. 6/2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
PP No. 78/2012;
Permendagri No. 8/2011 tentang Percepatan
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
1.
3.
2.
7.
DASAR HUKUM
Berdasarkan ketentuan UU No. 32/2004
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UU No. 12/2008 junto PP
No. 6/2005 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan PP No. 78/2012,
ditegaskan bahwa pengesahan pengangkatan
pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau
Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan
oleh Mendagri atas nama Presiden.