Upload
ngotruc
View
244
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN TANAH JALAN JALUR LINTAS SELATAN (JJLS)
TAHUN 2012 (STUDI KASUS PENGADAAN TANAH DI DESA JETIS
KECAMATAN SAPTOSARI KAB. GUNUNGKIDUL)
Skrispsi
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MENENUHI SEBAGAIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
OLEH:
QODLI ZAKA FATAHILAH
NIM. 09340132
PEMBIMBING:
1. ISWANTORO, S.H., M.H.
2. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., M.A., LL.M.
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016
ii
ABSTRAK
Peraturan Presiden Nomer 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomer 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum dalam pasal 1 menyebutkan “pengadaan tanah adalah setiap
kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang
melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan
dengan tanah”, dalam meningkatkan pembangunan infrasturtur dan fasilitas umum,
pemerintah membangun proyek Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS). Provinsi Yogyakarta
menjadi salah satu wilayah yang dilalui pembangunan JJLS meliputi tiga wilayah, yaitu
Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulonprogo. Wilayah
Kabupaten Gunung Kidul harus membebaskan tanah proyek JJLS itu sepanjang 82,25 Km
dengan lebar 14 hingga 24 meter, Pembangunan ini dilaksanakan di 8 Kecamatan dari total
seluruh 18 Kecamatan yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Meliputi Kecamatan
Panggang, Saptosari, Paliyan, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Girisubo dan Purwosari. Sejak
akhir Tahun 2011 wilayah yang direncanakan adalah Kecamatan Saptosari meliputi Desa
Monggol dan Desa Jetis. Dari perjalanannya proses pengadaan tanah tersebut masih ada
problematika, hingga akhir tahun 2012 wilayah Desa Jetis sepanjang 1 Km belum dapat
bebaskan.
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian ganti rugi dalam
pengadaan tanah JJLS di Desa Jetis dan apa kendala-kendalanya. Penelitian ini bersifat
Normatif Empiris, yaitu penelitian tidak saja mempelajari pasal-pasal Perundang-Undangan,
tetapi juga mengunakan bahan yang bersifat empiris, adapun teknik pengumpulan data
dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terkait sebagai data primer, dan
melakukan studi kepustakaan sebagai data sekunder.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah, bahwa pemberian ganti rugi dalam plaksanaan
pengadaan tanah JJLS di Desa Jetis pada prinsipnya sudah sesuai dengan Perpres Nomer 65
Tahun 2006 Tentang Prubahan Atas Perpres Nomer 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pembangunan ini dapat
mempermudah akses jalan masyarakat setempat, dengan begitu roda perekonomian
masyarakat bisa berjalan dengan baik dan secara tidak langsung dapat meningkatkan harga
tanah disekitar jalan. Proses awal dilakukan dengan terbitnya ijin penetapan lokasi dari
Bupati Gunung Kidul Nomer 209/KPTS/2011 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah
Untuk Kembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Di Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2011, pembentukan panitia berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomer
2/KPTS/PAN/2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Gunungkidul, Penyuluhan,
Identifikasi dan Inventarisasi, Penilaian, Musyawarah, Pembayaran Ganti Rugi, dan
Pelepasan Hak. Masalah-masalah yang muncul yaitu masalah pengukuran, ekspektasi
masyarakat yang tinggi, alas hak tanah, dan ganti rugi yang belum dibayarkan. Upaya
pemerintah yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan dan
memberikan penjelasan-penjelasan tentang pentingnya pembangunan JJLS, dan
menganggarkan anggaran baru untuk pembayaran ganti rugi yang belum diselesaikan.
Kata Kunci : Ganti Rugi Pengadaan Tanah, Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), Desa Jetis
vii
MOTTO
BERHENTILAH MENYALAHKAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN
UNTUK KESALAHAN YANG TERJADI
BUKALAH, LEPASKAN, BEBASKAN, LAKUKAN, DAN TAKLUKKAN
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini dipersembahkan kepada:
1. Kepada Allah SWT
2. Kepada kedua Orang Tua dan Saudara-saudariku
3. Kepada UIN Sunan Kalijaga
ix
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan
karunia dan rahmat-Nya, Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita
Nabi Muhammad SAW. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan
judul “PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN
TANAH JALAN JALUR LINTAS SELATAN (JJLS) TAHUN 2012 (Studi
Kasus Pengadaan Tanah Di Desa Jetis Kecamatan Saptosari Kab. Gunungkidul)”.
Dengan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:
1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak
Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Yogyakarta, Bapak Dr. Syafik Mahmadah Hanafi, M.Ag.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakulatas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Ahmad Bahiej,
S.H., M.Hum.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H.,
M.A., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah melauangkan
waktu, tenaga dan pikirannya membantu dan membimbing dalam
x
penyusunan skirpsi ini
6. Seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Seluruh jajaran Instansi yang terkait Kabupaten Gunungkidul
khususnya Sekda dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul
yang telah menyusun penulisan dalam mempermudah pencarian
informasi dan data, penulis mengucapkan terimakasih.
8. Kedua orang tua tercinta M. Sidik dan Salimah yang telah memberikan
kasih sayang yang tak terhingga, tak pernah henti-hentinya
memberikan support dan doa serta membimbing dan memberi
wejangan bagi penulis untuk selalu menjadi lebih baik dalam
perbaikan diri, penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
atas segala sesuatunya.
9. Saudara-saudariku, muhammad amirul mustaqim (mas Ibenk) yang tak
henti-hentinya memberikan support, dan doa serta bantuan-bantuan
lainya yang sangat besar kepada penyusun, mba kholifatul mar’atus
sholihah (Mba Nufa), mba iin, mba amaida, dan saudara-saudari ku
yang lain, yang tidak mungkin penyusun sebutkan sati persatu,
penyusun ucapkan beribu-ribu terimakasih atas segalanya.
10. Kepada semua teman-temanku Nendi, Surur, jatul, aly sirojudin,
ariefwijaya, akhlis fikri (aril), Alpan, Badrun, Robby, Umam (ngapak),
dan teman-teman yang lain, yang tidak mungkin penyusun sebutkan
satu persatu, penyusun ucakpan banyak terimaksih.
xi
Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga semua telah dilakukan
menjadi amal shaleh serta mendapatkan ridho dari Allah SWT. Semoga skripsi ini
memberikan manfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada
umumnya. Amin.
Yogyakarta, 30 Mei 2016
Penyusun,
Qodli Zaka Fatahilah
NIM: 09340132
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................. i
ABSTRAK ................................................................................................. ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .................................................... iii
SURAT PERSETUJUAN ......................................................................... iv
SURAT PENGESAHAN .......................................................................... vi
MOTTO ..................................................................................................... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................... viii
KATA PENGANTAR ............................................................................... ix
DAFTAR ISI .............................................................................................. xii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................... 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................... 6
D. Telaah Pustaka ................................................................................ 7
E. Kerangka Tori ................................................................................. 11
F. Metode Penelitian............................................................................ 20
G. Sistematika Penulisan ..................................................................... 22
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
A. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ................................ 24
1. Pengertian Pengadaan Tanah .................................................... 24
2. Pengertian Kepentingan Umum ................................................ 26
3. Dasar Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ... 28
4. Asas-asas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ......... 31
5. Prosedur Pengadaan Tanah ....................................................... 34
B. Para Pihak Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .. 39
C. Ganti Rugi ....................................................................................... 41
1. Pengertian Ganti Rugi ............................................................... 41
2. Bentuk dan Penilaian Ganti Rugi .............................................. 45
3. Asas-Asas Ganti Rugi ............................................................... 49
xiii
D. Upaya Hukum Para Pihak Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum ........................................................................ 51
BAB III : TINJAUAN UMUM PENGADAAN TANAH
JALAN JALUR LINTAS SELATAN (JJLS) TAHUN 2012
DI DESA JETIS
A. Profil Kabupaten Gunung Kidul ..................................................... 54
1. Sejarah Singkat.......................................................................... 54
2. Letak Geografis ......................................................................... 56
B. Rencana Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) ...................................... 56
C. Rencana Jalan Jalur Lintas Selatan di Kabupaten Gunung Kidul
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta............................................ 58
D. Proses Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Jalur Lintas
Selatan di Kabupaten Gunung Kidul .............................................. 62
E. Proses Pembenrian Ganti Rugi dalam Pelaksanaan Pengadaan
Tanah Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Tahun 2012 di Desa
Jetis Kecamatan Saptosari ............................................................... 63
BAB IV : ANALISIS PEMBERIAN GANTI RUGI
A. Pemberian Ganti Rugi di Desa Jetis ................................................ 72
1. Prosedur Pemberian Ganti Rugi di Desa Jetis .......................... 74
2. Penghitungan Nilai/Nominal Ganti Rugi .................................. 80
B. Kendala-Kendala Proses Pemberian Ganti Rugi............................. 83
1. Kendala-Kendala Preses Pemberian Ganti Rugi di Desa Jetis.. 83
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ..................................................................................... 87
1. Proses Ganti rugi JJLS di Desa Jetis ......................................... 87
2. Kendala-kendala Proses Pemberian Ganti Rugi ....................... 88
B. Saran ................................................................................................ 90
1. Bagi Pemerintah ........................................................................ 90
2. Bagi Masyarakat........................................................................ 90
xiv
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 92
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Persoalan agaria (tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia,
karena tanah adalah asal dan sumber makanan. Soal tanah adalah soal hidup,
soal darah yang menghidupi segenap manusia.1 Tanah merupakan faktor
pendukung utama kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tanah
tidak hanya terbatas kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga tempat tumbuh
kembang sosial, politik, dan budaya seseorang maupun suatu komunitas
masyarakat.
Salah satu persoalan tanah yang terjadi di indonesia adalah masalah
pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Masalah
pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya
menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan
pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti
bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-
satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik
masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat
maupun hak-hak lainnya menurut Undang-Undang Pokok Agraia (UUPA).2
1 Mochammad Tauchid, Masalah Agaria Sebagai Masalah Penghidupan dan
Kemakmuan Rakyat Indonesia, (Jakarta: Tjakawala, 1962), hlm. 3.
2 Andrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 45.
2
Tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia,
sebagaimana besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah dinilai
sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan
untuk kehidupan pada masa mendatang. Dewasa ini ketersediaan tanah-tanah
Negara yang “bebas” yang sama sekali tidak dimiliki atau diduduki orang
atau pihak-pihak berkepentingan lainnya adalah sangat terbatas.3
Pengambilan tanah-tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan
atau penyelenggaraan kepentingan umum dapat dilakukan dengan 3 (tiga)
cara. 3 (tiga) cara tersebut antara lain meliputi pelepasan atau penyerahan hak
atas tanah (pembebasan tanah), pencabutan hak atas tanah dan perolehan
tanah secara langsung (jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang
disepakati secara sukarela).4 Pengadaan tanah merupakan perbuatan
pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kepentingan
pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya
pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antar pihak yang
memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan
untuk kegiatan pembangunan agar tercapai kesepakatan, salah satu
kesepakatan yang ingin dicapai dalam musyawaah adalah masalah ganti rugi.
Masalah ganti rugi ini menjadi komponen yang paling sensitif dalam
proses pengadaan tanah. Negosiasi mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi
sering kali menjadi proses yang paling panjang dan berlarut-larut, akibatnya
3 Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum,
(Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2004), hlm.1.
4 Ibid., hlm. 14.
3
tidak ada titik temu yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Tim
penilai pertanahan yang ditunjuk sebagai penilai atau penaksir ganti rugi
bertanggung jawab atas taksiran nilai ganti rugi yang ditawarkan.
Seringkali pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum
menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat dengan berbagai alasanya,
sehingga membuat proses pelaksanaannya menjadi berlarurut-larut. Proses
yang berlarut-larut tersebut sangatlah merugikan bagi jalannya pembangunan
itu sendiri. Jika dilihat dalam lingkup luas ternyata hal ini menjadi masalah
umum di indonesia, Bila hal ini tidak diantisipasi maka dengan jelas dapat
mengganggu jalannya pembangunan negara, sementara itu hak atas tanah
oleh individu merupakan hal yang perlu mendapat perhatian secara seimbang
oleh Pemerintah. Dapat dikatakan bahwa pada banyak kasus pengadaan tanah
untuk kepentingan pembangunan maka bentuk dan besaran ganti rugi menjadi
persoalan utama. Seringkali terjadi warga yang tanahnya terkena dalam
rencana pembangunan dalam kenyataannya menolak untuk bentuk dan
besaran ganti rugi bahkan menolak untuk negosiasi apapun juga dengan
berbagai alasan pribadi.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempermudah
masyarakat dalam bermobilisasi, pemerintah telah membangun Jalan Jalur
Lintas Selatan (JJLS). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah
satu daerah yang dilalui pembuatan Jalan Jalur Lintas Selatan, dalam
pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalan Jalur Lintas Selatan, pemerintah
memerlukan tanah yang sudah dimiliki atau di kuasai oleh orang atau badan
4
hukum. Pemerintah tidak bisa melakukan pelepasan tanah secara semena-
mena, karena ada beberapa proses yang harus dijalani.
Pelaksanaan pelepasan tanah guna membangun jalan jalur lintas
selatan meliputi tiga wilayah, yakni Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten
Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Total seluruhnya yang direncanakan
sepanjang 117,6 Km. Wilayah Kabupaten Gunung Kidul harus membebaskan
tanah proyek JJLS itu sepanjang 82,25 Km dengan lebar 14 hingga 24 meter,
dimulai dari perbatasan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri hingga
perbatasan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Estimasi
anggaran sesuai dengan perencanaan Pemkab, harus menyediakan Rp
350.000.000.000,-. 5
Proyek JJLS ini dimulai sejak perencanaan pada 2003, sedangkan
Tahun 2005 proses pelaksanaan dalam pembebasan dan ganti rugi lahan
mulai direalisasikan untuk wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Anggaran yang
digunakan terkait dengan ganti rugi proyek JJLS, melalui sharing antara
APBD Provinsi sebesar 90% sebagian anggarannya di ambil dari danais dan
dari Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui APBD Kabupaten sebesar
10% melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pelaksanaan dan pembebasan tanah dengan memberikan ganti rugi,
melalui berbagai macam proses dimulai dari pendataan, penilaian dan
pelaksanaan. Namun tidak secara serentak dalam pembebasan lahan JJLS
yang wilayah di tiap kecamatan, prosesnya melalui bertahap. Sejak Tahun
5 Wawancara dengan Bapak Jadi Markowat, S. Sos , selaku Kepala Bagian Sarana dan
Fisik, BAPPEDA Kabupaten Gunung Kidul, Hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, Pukul 11.45
WIB.
5
2005 sampai dengan akhir Tahun 2015 ini pembebasan lahan dan
pembangunan fisik JJLS baru mencapai 30 Km (Kecamatan Saptosari,
Paliyan dan Tanjungsari). Pembangunan ini dilaksanakan di 8 Kecamatan
dari total seluruh 18 Kecamatan yang berada di Kabupaten Gunung Kidul.
Meliputi Kecamatan Panggang, Saptosari, Paliyan, Tanjungsari, Tepus,
Rongkop, Girisubo dan Purwosari.
Sejak akhir Tahun 2011 wilayah yang direncanakan adalah
Kecamatan Saptosari meliputi Desa Monggol dan Desa Jetis. Dari
perjalanannya proses pengadaan tanah tersebut masih ada problematika tarik
ulur antara masyarakat dengan pemerintah, hingga akhir tahun 2012 wilayah
Desa Jetis khususnya Dusun Kadisobo, sepanjang 1 Km belum dapat
dibebaskan terkait dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan.6
Berangkat dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul “PEMBERIAN
GANTI RUGI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN
JALUR LINTAS SELATAN (JJLS) TAHUN 2012, (Studi Kasus Pengadaan
Tanah di Kecamatan Saptosari Kab. Gunungkidul)”.
6 Ibid,
6
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun
menyimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah
jalan jalur lintas selatan di Desa Jetis Kecamatan Saptosari Kab.
Gunungkidul?
2. Apa Kendala-Kendala dalam Pelaksaaan pemberian ganti rugi
pengadaan tanah jalan jalur lintas selatan di Kecamatan Saptosari Kab.
Gunungkidul?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai penyusun dalam penulisan ini adalah:
a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam
pengadaan tanah jalan jalur lintas selatan di Kecamatan Saptosari
Kab. Gunungkidul.
b. Mengetahui apa kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian
ganti rugi pengadaan tanah jalan jalur lintas selatan di Kecamatan
Saptosari Kab. Gunungkidul.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang
pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan
jalur lintas selatan dan apa saja yang menjadi kendalanya, atau
7
masukan bagi pengembang ilmu hukum serta dapat menjadi
tambahan referensi dibidang karya ilmiah.
b. Manfaat Praktis
Memberikan pemahaman khususnya kepada penyusun, umumnya
terhadap masyarakat tentang pemberian ganti rugi dalam
pelaksanaan pengadaan tanah jalan jalur lintas selatan.
D. Telaah Pustaka
Menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah
ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-
penelitian yang sudah ada sebelumnya berkaitan dengan pemberian ganti
rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diantaranya
adalaha sebagai berikut:
Skripsi selanjutnya berjudul “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan
Lingkar Pati Selatan dan Implikasinya Terhadap Pemberian Ganti
Kerugian (Studi Kasus Pengadaan Tanah di Desa Sidoharjo, Kecamatan
Pati)” yang disusun oleh Anggit Mulyani. Kesimpulan yang diperoleh
pada skripsi ini adalah bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk
jalan lingkar pati selatan dapa prinsipnya telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.7
Selanjutnya skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengadaan Tanah
untuk Jalan Lingkar Kota oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri” yang
7 Anggit Mulyani, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Pati Selatan dan
Implikasinya Terhadap Pemberian Ganti Kerugian (Studi Kasus Pengadaan Tanah di Desa
Sidoharjo Kecamatan Pati)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, (2014).
8
disusun oleh Citraningtyas Wahyu Adhie. Kesimpulan yang diperoleh
pada skripsi ini adalah alasan prosedur pengadaan tanah untuk jalur
lingkar kota kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, yaitu anggota tim penilai harga tanah kabupaten
Wonogiri tidak sesuai dengan susunan yang seharusnya seperti tercantum
dalam peraturan perundang-undangan.8
Selamjutnya skripsi yang berjudul “Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Terhadap
Pembangunan Fly over Jombor Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta)” yang disusun oleh Purnawanti. Kesimpulan pada skripsi ini
adalah mekanisme pengadaan tanah dalam pembangunan fly over
dilaksanakan secara langsung karena kurang dari 1 (satu) hektar. Adapun
kendala-kendalanya, masih ada 19 bidang tanah yang belum dibebaskan
karena nilai ganti rugi yang diberikan dirasa kurang layak. Sementara itu
untuk mekanisme pembangunan sudah sesuai dengan peratutan
perundang-undangan yang berlaku.9
Selanjutnya skripsi yang berjudul “Tinjauan Tentang Pembebasan
Tanah untuk Keperluan Perluasan Bandara Adi Soemarmo di Kabupaten
Boyolali” yang disusun oleh Nita Novita Sari. Kesimpulan pada sekripsi
8 Citraningtyas Wahyu Adhie, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Kota
oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta, (2010).
9 Purnawanti, “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi
Kasus Terhadap Pembangunan Fly Over Jombor Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, (2015).
9
ini adalah pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi
pengembangan bandara adi soemarmo berpegang pada prinsip menjunjung
tinggi penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yaitu setelah tercapai
kesepakatan mengenai harga ganti kerugian atas tanah.10
Selanjutnya tesis yang berjudul “Konsinyasi Ganti Rugi dalam
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang-Solo di Kabupaten
Semarang)” yang disusun oleh Sonny Djoko Marlijanto. Kesimpulan pada
tesis ini adalah, bahwa mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang
digunakan untuk proyek jalan TOL Semarang – Solo di Kabupaten
Semarang disebabkan tidak adanya titik temu dalam penentuan ganti
rugi.11
Selanjutnya tesis yang berjudul “kajian Terhadap Ganti Rugi Atas
Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan
Keadilan Berdasakan Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 dan
Peratuan Presiden Nomer 65 Tahun 2006” yang disusun oleh Amgasussari
Anugrahni Sangalang. Kesimpulan pada tesis ini adalah ganti rugi yang
dilakukan belum sepenuhnya mewujudkan pekastian hukum, perlindungan
10
Nita Novita Sari, “Tinjauan Tentang Pembebasan Tanah untuk Keperluan Perluasan
Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta, (2011). 11
Sonny Djoko Malijanto, “Konsinyasi Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek TOL Semarang – Solo
di Kabupaten Semarang)”, Tesis, Progam Studi Megister Kenotariatan Paskasarjana Universitas
Diponegoro Semarang, (2010).
10
hukum dan rasa keadilan bagi bekas pemegang hak atas tanah, hal tersebut
telihat dari banyaknya ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi atas tanah
yang masih menimbulkan multitafsir serta bersifat represif.12
Selanjutnya tesis yang bersudul “Analisis Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Jorr
West 2) yang disusun oleh Rini Mulyanti. Kesimpulan pada tesis ini
adalah dasar dikeluarkanya Surat Gubernur Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga kasus tersebut
dimenangkan oleh pengembang perumahan, karena sebenarnya proyek
jalan tol tersebut adalah proyek swasta namun pengadaan tanahnya
mengatasnamakan kepentingan umum.13
Selanjutnya jurnal yang berjudul “Promlematik Yudis Pengadaan
Tanah Untuk Jalan Tol (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jombang
Tentang Konsinyasi Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Ruas Jalan Tol
Kartosono – Mojokerto di Kabupaten Jombang) yang ditulis oleh Feronika
Suhadak. Kesimpulan pada jurnal ini adalah karena tidak adanya titik temu
dalam musyawarah ganti rugi, maka panitian pengadaan tanah mengirim
12
Amgasussari Anugrahni Sangalang, “kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian
Hukum, Perlindungan Hukum, dan Keadilan Berdasakan Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun
2005 dan Peratuan Presiden Nomer 65 Tahun 2006”, Tesis, Progam Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2012).
13 Rini Mulyanti, “Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus
Pembangunan Jalan Tol Jorr West 2)”, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan
Salemba, (2013).
11
surat permohonan penitipan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri
Jombang.14
Selanjutnya jurnal yang berjudul “Landasan Yuridis Terhadap
Aturan Hukum Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”
yang ditulis oleh Baihaqi. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah kebijakan
pernatahan yang berlaku selama ini, adalah sangat sentralistik.
Pelaksanaan pencabutan hak atas tanah cenderung otoriter dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan tidak mengakomidasi kepentingan
warga masyarakat dan hak-hak asasinya.15
Perbedaaan antara skripsi, tesis, dan jurnal di atas dengan
penelitian yang penyusun tulis yaitu, lokasi yang berbeda antara antara
penelitiaan yang penyusun tulis dengan skripsi, tesis, dan jurnal di atas.
Tentu saja dengan lokasi yang berbeda, maka berbeda pula hasil yang
didapat.
E. Kerangka Teori
1. Teori Negara Welfare State (Negara Kesejahteraan)
Negara kesejahteraan (welfare state) adalah negara yang
pemerintahanya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat.
Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti. Pertama, dalam
14
Feronika Suhadak, promlematik Yuridis Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol (Studi
Penetepan Pengadilan Negeri Jombang Tentang Konsinyasi Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Ruas
Jalan Tol Kartosono – Mojokerto di Kabupaten Jombang, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Surabaya.
15 Baihaqi, Landasan Yuridis Tehadap Aturan Hukum Tentang Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum, international Multidisciplinary Journal, Vol. II, No. 02, (May 2014).
12
istilah umum, sejahtera menunjuk kedalam yang baik, kondisi manusia
dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai.
Kedua, dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan
benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikan seperti dalam
istilah fungsi kesejahteraan sosial. Ketiga, dalam kebijakan sosial,
kesejahteraan sosial menunjuk pada jaungkauan pelayanan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan
dalam ide negara sejahtera. Keempat, di Amerika Serikat, sejahtera
menunjuk pada uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang
yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau
keadaan pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan dasar
tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah
garis kemiskinan dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang
mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidak mampuan atau
kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja.
Konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi
mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan atau pelayanan
sosial, melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan
sosial yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh
pelayanan sosial sebagai haknya. Konsep kesejahteraan atau kebahagiaan
ini didasarkan pada prinsip utilitarianisme yang menyatakan bahwa
sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan adalah sesuatu yang baik.
Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.
13
Batasan kesejahteraan masih banyak diperdebatkan. Terlalu banyak
batasan-batasan kesejahteraan yang telah dikemukakan para ahli. Namun
secara umum, kesejahteraan dapat diartikan sebagai tingkat kemempuan
seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya berupa sandang,
pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Konsep kesejahteraan juga
diartikan dalam hubungan penyediaan pelayanan sosial diberbagai bidang
untuk keuntungan masyarakat secara individu.16
Negara Republik Indonesia, sejak awal berdirinya oleh para pendiri
sudah diarahkan untuk menjadi negara kesejahteraan. Hal ini dapat
dilihat dari dasar negara pada sila kelima, secara tegas dinyatakan bahwa
pemerintah harus dapat menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat.
Pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 tentang sistem
perekonimian dan pasal 34 tentang kepedulian negara pada kelompok
lemah, menempatkan negara sebagai pihak yang paling bertanggung
jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial
adalah sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, meterial
maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan
ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga untuk
mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah,
rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta
16
Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta Selatan:
Mergaretha Pustaka, 2011), hlm. 72.
14
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia
sesuai dengan pancasila.17
Dari defisini di atas dapat dikatakan bahwa kesejahteraan sosial
senantiasa menjadi tujuan pembangunan di Indonesia yang diarsitekki
oleh negara (Welfare State). Penting sekali bagi negara dalam
pembangunan-pembangunan untuk kepentingan umum harus didasari
pada kesejahteraan terhadap masyarakatnya.
2. Teori Hak Menguasai Negara Atas Tanah
Indonesia secara konstutusional pengaturan hukum tanah (sebagai
bagian dari sumber daya alam) ditegaskan dalam pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam pasal ini
terdapat dua kata yang menentukan, yaitu perkataan “dikuasai” dan
“dipergumakan”. Perkataan “dikuasai” sebagai dasar wewenang negara.
Negara adalah badan hukum publik yang dapat mempunyai hak dan
kewajiban seperti manusia biasa. Perkataan “dipergunakan” mengandung
suatu perintah pada negaran untuk mempergunakan bagi sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Perintah sebagai mana diamanatkan UUD 1945
berisi keadaan berbuat, berkehendak agar sesuai dengan tujuan.
Pemikiran tentang penguasaan tanah oleh negara berangkat dari
pemahaman atas ketentuan alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu:
17
Lihat UU Nomer 6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan sosial.
15
“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan
negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia, dan
seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan indonesia dan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijak sanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.
Pemerintah memiliki tanggung jawab sekaligus tugas utama untuk
melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah
indonesia. Kata-kata “tumpah darah” memiliki makna “tanah air”. Tanah
air indonesia meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya.18
Hak menguasai tanah oleh negara bersifat mutlak. Tanpa
penguasaan yang bersifat demikian maka kesejahteran secara adil dan
merata tidak akan tercapai. Namun demikian, hak menguasai tanah oleh
negara mustahil akan tercapai manakala negara melalui pemerintah tidak
menciptakan kepastian hukum sebagai dasar dan pedoman penguasaan.
3. Hak-Hak Atas Tanah
Negara sebagai organisasi tertinggi sedah seharusnya memberikan
jaminan kepastian pada setiap rakyatnnya, agar hak-hak setiap rakyatnya
18
Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, (Yogyakarta: Total
Media, 2009), hlm. 81.
16
bisa terjamin. Jaminan kepastian itu bisa terlaksana melalui peratuan
perundang-undanganan, tak lepas pula jaminan kepastian hak atas tanah.
Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional
membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk. Pertama, hak-hak atas
tanah yang bersifat primer. Kedua, hak-hak atas tanah yang bersifat
sekunder. Pengertian hak-hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak-
hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh
seorang atau badan hukum yang menpunyai waktu lama dan dapat
dipindah tangankan kepada orang lain atau ahli warisnya.19
Dalam
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terdapat beberapa hak atas
tanah yang bersifat primer, yaitu:
a. Hak Milik atas tanah (HM).
b. Hak Guna Usaha (HGU).
c. Hak Guna Bangunan (GHB).
d. Hak Pakai (HP).
Selain hak primer atas tanah diatas, terdapat pula hak atas tanah
yang bersifat sekunder. Pengertian hak-hak atas tanah yang bersifat
sekunder adalah hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Dikatakan
bersifat sementara, karena hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu
terbatas, lagi pula hak-hak itu dimiliki orang lain.20
Hak-hak atas tanah
yang bersifat sementara yaitu:
19
Suhardi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 64.
20 Ibit.
17
a. Hak gadai.
b. Hak usaha bagi hasil.
c. Hak menumpang.
d. Hak menyewa atas tanah pertanian.
Untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik
hak-hak atas tanah yang bersifat primer, pemilik hak-hak atas tanah
tersebut harus memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang
didaftarka kepada pemerintah, maka dari itu pemerintah telah
mengeluakan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah.
4. Teori Fungsi Sosial Atas Tanah
Konsep fungsi sosial pertama kali dikembangkan oleh Leon
Duguati pada tahun 1922. Menurtnya, hak adalah fungsi sosial dalam arti
bahwa kekuasaan yang dimiliki seseorang dibatasi oleh kepentingan
masyarakatnya.21
Dapat diambil kesimpulan dari penjelasan tersebut
bahwa setiap hak adalah memiliki peranan untuk masyarakat banyak
karena pada dasarnya hak setiap individu dibatasi oleh individu lainya.
Senada dengan konsep fungsi sosial di atas, Notonagoro
menegaskan bahwa hak milik yang memiliki fungsi sosial itu sebenarnya
mendasarkan diri pada individu, mempunyai dasar yang individualistis,
lalu ditempelkan kepadanya sifat yang sosial, sedangkan jika didasarkan
21
Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung: Mandar
Maju, 2002), hlm. 120.
18
pada pancasila, hukum kita tidak berdasarkan atas corak individualistis,
tetapi bercorak dwitunggal. Kepentingan masyarakat dan kepentingan
perseorangan haruslah saling imbang untuk mengimbangi dwitunggal.
Dengan kata lain, di dalam hak milik tercantum sifat diri dan di samping
itu memiliki sifat kolektif. Jadi, bukan hak milik privat perorangan yang
memiliki sifat kolektif atau melepaskan sifat individunya.22
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar kebijakan
pertanahan di Indonesia, menyantumkan fungsi sosial yang tertara pada
pasal 6. Dasar pemikiran pasal 6 UUPA disebutkan bahwa semua hak
atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ketentuan tersebut mendasari sifat
kebersamaan atau kemasyarakatan dari setiap hak atas tanah. Dengan
fungsi sosial tersebut, hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang
tidak dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu dapat dipergunakan semata-
mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan
kerugian bagi masyarakat.
Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat
haknya sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemilik
sekaligus bagi masyarakat dan negara. Ketentuan tersebut tidak berarti
kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan
umum masyarakat. Kepentingan masyarakat dan kepentingan
perseorangan harus saling mengimbangi hingga tercapainya tujuan
22
Notonegoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, (Jakarta:
Pancuran Tujuh), hlm. 51.
19
pokok, yaitu kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat
seluruhnya.
5. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)
Prinsip-prinsip umum tentang hak asasi manusia yang dicanangkan
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948
dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan HAM
bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi
dunia itu hingga saat ini termaksud di dalamnya juga Indonesia. Prinsip-
prinsip umum tersebut dikenal dengan Universal Declaration of Human
Rights, UDHR (Pernyataan Semesta Tentang Hak-hak Asasi Manusia).23
Sementara di Indonesia sendiri pengertian Hak Asasi Manusia
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan
manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.24
Dapat disimpulkan bahwa
Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia, dan
negara sebagai organisasi tertinggi mempunyai kewajiban untuk menjaga
dan melindungi hak-hak masyarakatnya. Hak-hak ini meliputi hak untuk
hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak
23
Ahmad Kosasih, Ham dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan
Perbedaan Antara Islam dan Barat, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 18.
24 Lihat UU Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
20
keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak
kesejahteraan dan hak perlindungan.25
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian tentang “Pemberian Ganti Rugi dalam Pelaksanaan
Pengadaan Tanah Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Tahun 2012 (Studi
Kasus Pengadaan Tanah di Desa Jetis Kecamatan Saptosari Kab.
Gunungkidul)” merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif
empiris, yaitu penelitian tidak saja mempelajari pasal-pasal Perundang-
Undangan, tetapi juga mengunakan bahan yang bersifat empiris dalam
rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan
sebagai pembahasan. Serta secara empiris dengan turun ke instansi-
instansi terkait dengan cara wawancara.
2. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang dihasilkan dari wawancara
dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan
Pertanahan Nasional (BPN), dan masyarakat yang terkena dampak
pembangunan Jalur Lintas Selatan.
25
https://catatandhila.wordpress.com/2010/03/09/konsep-hak-asasi-manusia, akses 23-
06-2015 pukul 02:01.
21
b. Data Sekunder
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara studi
kepustakaan. Data sekunder terdiri dari beberapa Peraturan
Perundang-Undangan. Yang terdiri:
1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
2) Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang
Pokok Agraria.
3) Undang-undang No 6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan sosial.
4) UU Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
5) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah.
6) Perpres Nomer 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelakanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
7) Perpres Nomer 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 Pengadaan Tanah
Bagi Pelakanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Ka. BPN) Nomer
3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaannya.
3. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber
data kerena dengan pengumpulan data akan dipeoleh data yang
diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga
diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Antara lain:
22
a. Ternik Wawancara atau Interview
Teknik wawancaa ini merupakan teknik pengumpulan data
dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang bersangkutan.
Dengan mengunakan cara interview bebas terpimpin.
b. Studi Kepustakaan
Yaitu, suatu cara untuk memperoleh data dengan cara
mencari dan mengumpulkan data serta mempelajari buku-buku
ilmiah, junal dan lain-lain.
c. Observasi
Yaitu, pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala
subyek yang diteliti dengan maksud untuk meyakini kebenaran
data yang diperoleh dari wawancara.
4. Analisa Data
Dalam penulisan ini penyusun mengunakan analisis campuran
dengan mengunakan teknik deduktif, yaitu mengolah data yang
didapat dari sumber-sumber data primer dan data sekunder dengan
analisis deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang
bersifat khusus.
G. Sistematika Penulisan
Dalam rangka untuk memperbudah pembaca dalam melihat
keseluruhan dari penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan agar
dalam penulisannya lebih teratur dan teliti. Adapun sistematikanya adalah
sebagai berikut:
23
Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang memuat
secaa berurutan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian
dan sistematika pembahasan.
Bab kedua, di dalam bab ke dua ini menyajikan tinjauan umum
tentang pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan
jalur lintas selatan.
Bab ketiga, di dalam bab ini menyajiakan tinjauan umum
tentang lokasi pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah
jalan jalur lintas selatan.
Bab keempat, isi dari bab keempat ini adalah analisa terhadap
pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan jalur lintas
selatan.
Bab kelima, isi dari bab kelima ini adalah penutup yang berisi
tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan melalui
dari bab pertama hingga bab keempat dan yang terakhir saran dan
masukan.
87
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Proses Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah JJLS di Desa Jetis
Pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Jalur Lintas
selatan di Desa Jetis Kecamatan Saptosari menurut peneliti sudah sesuai dengan
peraturan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,
pembangunan ini dapat mempermudah akses jalan bagi masyarakat setempat atau
pun masyarakat secara umum, dengan begitu roda perekonomian masyarakat bisa
berjalan dengan baik dan secara tidak langsung dapat meningkatkan harga tanah
disekitar jalan. Proses pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah pembangunan
JJLS di desa jetis diawali dengan dikeluarkananya Ijin Penentapan Lokasi,
pembentukan panitia, penyuluhan/sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi,
penilaian, musyawarah, pembayaran ganti rugi, dan pelepasan hak.
IPL dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomer
209/KPTS/2011 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk
Kembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Di Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2011.
pembentukan panitia, sturtur keorganisasian dan tugas-tugasnya termuat dalam
Keputusan Bupati Gunungkidul Nomer 2/KPTS/PAN/2012 Tentang Pembentukan
Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Di Kabupaten Gunungkidul.
Penyuluhan/sosialisasi dilakukan lebih dari sekali, pertama dilakukan secara
umum dengan dihadiri masyarakat yang terdampak pembangunan JJLS dan yang
kedua dilakaukan hanya untuk Masyarakat yang Tanah, bangunan dan
88
tanamannya terkenan pembangunan JJLS yang dilakukan pada pertengahan
Februari 2012 sampai akhir meret 2012.
Identifikasi dan inventarisasi dilakukan dengan mengukur luas tanah,
bangunan, dan jumlah tanaman, dan mengidentifikasi terkait bukti-bukti
kepemilikan, siapa yang memiliki atau yang menguasaai tanah, bangunan,
tanaman, dan atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah yang
dilakukan pada Tanggal 25 Mei.
Obyek dan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai yaitu tanah
pekarangan 130.000/m2, tanah tegalan 100.000/m2, bangunan permanen
1.500.000, bangunan semi permanen 1.000.000, bangunan non permanen 500.000,
tanaman kayu-kayuan diameter 20-50 cm 35.000/btg, diameter 50-100 cm
50.000/btg, diameter >100 cm 70.000/btg, tanaman keras belum berbuah
40.000/btg, sudah berbuah 80.000/btg, srikoyo belum berbuah 5000/btg, sudah
berbuah 10.000/btg, pisang belum berbuah 5.000/btg, pisang sudah berbuah
10.000/btg, pepaya 5000/btg, dan bambu 60.000/btg
Musyawarah dilakukan pada tanggal 3 Juli 2012, dengan hasil musyawarah
masyarakat menyetujui pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang. Pembayaran
ganti rugi dilakukan 2 tahap, tahap pertama dilakukan pada tanggal 25 Juli 2012
dan tahap kedua dilakukan pada tanggal 29 November 2012, pembayaran ganti
rugi berbarengan dengan pelepasan hak.
Berdasarkan hasil musyawarah ganti rugi dibayarkan dengan bentuk uang,
dengan bentuk cek yang dapat dicairkan di bank, pembayaran ganti rugi dilakukan
dua tahap, tahap pertama dilakukan pada tanggal 25 Juli 2012 pembayaran untuk
43 orang dengan luas tanah 14373 m2, dan tanah kedua dilakukan pada tanggal 29
November 2012 pembayaran untuk 44 orang dengan luas tanah 10567 m2.
89
Pelepasan hak atas tanah dilakukan berbarengan dengan pembayaran ganti
rugi, bersamaan dengan pembayaran, intstansi pemerintah yang memerlukan tanah
membuat tanda terima pembayaran ganti rugi, dan pemilik tanah membuat surat
pernyataan pelepasan dengan menyerahkan bukti-bukti kepemilikan,
2. Kendala-kendala
Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang muncul di lapangan yaitu,
ekspektasi masyarakat terhadap nilai ganti rugi yang akan ia terima terlalu tinggi,
mereka beranggapan bahwa proyek pemerintah pasti mendapatkan ganti rugi yang
besar, hal ini didukung berita yang dimuat harian jugja.com, masyarakat
sebenernya berat hati dengan ganti rugi yang ditawarkan tapi dari pada dianggap
membangkan dan tidak mendukung pembangunan JJLS, maka masyarakat
menyetujuinya. Upaya pemerintah atau panitia dalam hal ini, dengan cara
melakukan pendekatan-pendekatan sosial dan tidak menggunakan cara-cara yang
anarkis, dengan memberikan penjelasan tentang pentingnya pembangunan JJLS
tersebut.
Kendala lain yang muncul yaitu pada saat identifikasi dan inventarisasi, pada
saat pengukuran ada pihak pemilik tanah yang tidak hadir karena masih di luar
kota sehingga harus dilakukan pengukuran ulang, ada pihak pemilik tanah yang
menginginkan tanahnya dikenakan seluruhnya pada saat tim melakukan
pengukuran, padahal secara teknis hanya diperlukan sebagian, sehingga tim tetap
melakukan pengukuran seperti yang diminta pemilik tanah agar suasana tidak
makin memanas, setelah suasana membaik tim memberikan penjelasan-penjelasan
kepada pemilik tanah agar menerima bahwa tanah yang diperlukan hanya
sebagian, pada saat pembuktian ada kendala seperti bukti kepemilikan yang hanya
sebatas bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja, ahli waris yang
90
belum balik nama, ada juga yang menjadi jaminan utang tetapi tidak mengaku
bahwa itu menjadi jaminan utang. Permasalahan terkait masyarakat yang hanya
memiliki bukti PBB, panitia melakukan kordinasi dengan pihak desa untuk
mencari bukti later C dan melihat nama yang tercantum didalamnya, bila yang
tercantum nama leluhurnya, panitia membuat pernyataan waris dan berkordinasi
dengan ahli waris lainnya.
Kendala lain yang muncul yaitu pada saat pembayaran ganti rugi dana yang
ada di Pemda tidak mencukupi, sehingga tidak semua masyarakat langsung
mendapatkan ganti rugi, yang mendapatkan ganti rugi pada saat itu hanya 43
orang dari total keseluruhan 87, dengan luas tanah 14.373 m2 dari total luas tanah
keseluruhan 24.940 m2. Pemda melakukan perubahan anggaran untuk membayar
kekurangan tersebut, sehingga pembayaran pada saat itu dilakukan 2 tahap, tahap
pertamah dibayar pada tanggal 25 Juli 2012 dan tahap kedua pada tanggal 29
November 2012.
Tanah pengganti untuk kas desa belum juga dibayarkan, tanah kas desa yang
terkenan pembangunan JJLS ada 4 titik lokasi, lokasi pertama seluas 2015 m2,
lokasi yang ke dua seluas 459 m2, lokasi yang ke tiga seluas 665 m2, dan lokasi
ke empat seluas 204 m2. Tanah kas desa tersebut baru di dibayarkan pada tanahun
2014, karena harus menunggu adanya tanah pengganti dan izin dari Gubernur.
B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, pembahaan dan kesimpulan yang telah diuraikan
sebelumnya, maka saran-saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut
1. Bagi Pemerintah
Ganti rugi adalah bentuk penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang
tanahnya terkena proyek pembangunan, diharapkan dalam proses pembayaran
91
pemerintah tidak pemperlambatnya karena masyarakat yang terkena preyek
pembangunan juga memerlukan uang tersebut untuk keperluan lain ataupun untuk
membeli tanah yang baru, karena harga tanah cepak berkembang naik.
2. Bagi Masyarakat
Masyarakat diharapkan agar bisa lebih menanggapi pentingnya kepemilikan
atas tanah secara sah menurut hukum, seperti pendaftaran tanah bagi tanah yang
belum terdaftar atau pun yang sudah terdaftar sebelumnya dengan melakukan
pendaftaran kembali atas namanya, agar budah dalam membuktikan diri sebagai
pemilik yang sah secara hukum.
92
DAFTAR PUSTAKA
A. UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960
UU Nomer 6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan sosial.
UU Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
UU Nomer 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.
Perpres Nomer 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Perpres Nomer 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Ka, BPN Nomer 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomer 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagai Mana Telah Diubah Dengan
Peraturan Presiden Nomer 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomer 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
B. BUKU LITERATUR
Erwiningsih, Winahyu, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, (Yogyakarta: Total
Media, 2009).
Harsono, Budi, Sejarah, Isi, dan Pelaksanaan UUPA, (Jakarta: Djambatan, 2009).
HR, Ridwan, Hukum Administrasi negara , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011).
Kosasih Ahmad, Ham dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan
Perbedaan Antara Islam dan Barat, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003).
Limbong, Bernhard, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta Selatan:
Mergaretha Pustaka, 2011).
Mahendra, A. A. Oke, Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertanahan, Cet. I,
(Jakarta : Sinar Harapan, 1996).
Notonegoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, (Jakarta:
Pancuran Tujuh).
93
Perlindungan, A. P., Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi
Perlindungan, (Bandung: Mandar Maju, 1993).
Rasjidi, Lili dan Rasjidi Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung: Mandar
Maju, 2002).
Selindeho, John, Masalah Tanah dalam Pembangunan, (Jakarta : Sinar Grafika,
1988).
Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan Indonesia, (Bandung : Bina Cipta, Edisi
Revisi, 2007).
Sitorus, Oloan dan Limbong, Dayat, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum,
(Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2004).
Subekti, R., Aneka Perjanjian, (Bandung : Alumni 1985).
Suhardi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
Sutedi, Andrian, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Syahwier, Coki Ahmad, Kemiskinan dan Kesejahteraan Bangsa, ( Jakarta : Prisma
No. 10 Tahun 2006).
Tauchid, Mochammad, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan
Kemakmuran Rakyat Indonesia, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Garfika, 2008).
Tim Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat bahasa, 2008).
Winangun S.J, Wartaya., Tanah Sumber Nilai Hidup, (Yogyakarta: Kanisius, 2004).
C. KARYA ILMIAH
Adhie, Citraningtyas Wahyu, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar
Kota oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri”, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2010).
Baihaqi, Landasan Yuridis Tehadap Aturan Hukum Tentang Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum, international Multidisciplinary Journal, Vol. II, No. 02,
(May 2014).
Edwin, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan di Sematera
Utara”, Desertasi, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan,
(2001).
94
Habibi, Tatit Januar, “Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi dan Bentuk Pengawasan
Panitia Pengadaan Tanah Pada Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu”,
Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, (2007).
Malijanto, Sonny Djoko, “Konsinyasi Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek TOL
Semarang – Solo di Kabupaten Semarang)”, Tesis, Progam Studi Megister
Kenotariatan Paskasarjana Universitas Diponegoro Semarang, (2010).
Ma’moen, Antje M., “Pendaftaran Tanah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang
Pokok Agraria untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak-Hak Atas Tanah di
Kotamadya Bandung”, Disertasi, Universitas Padjajaran Bandung, (1996).
Mulyani, Anggit, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Pati Selatan dan
Implikasinya Terhadap Pemberian Ganti Kerugian (Studi Kasus Pengadaan
Tanah di Desa Sidoharjo Kecamatan Pati)”, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Muria Kudus, (2014).
Mulyanti, Rini, “Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus
Pembangunan Jalan Tol Jorr West 2)”, Tesis, Fakultas Hukum Program
Magister Kenotariatan Salemba, (2013).
Purnawanti, “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi
Kasus Terhadap Pembangunan Fly Over Jombor Kabupaten Sleman Daerah
Istimewa Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).
Sangalang, Amgasussari Anugrahni, “kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna
Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Keadilan
Berdasakan Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 dan Peratuan Presiden
Nomer 65 Tahun 2006”, Tesis, Progam Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2012).
Sari, Nita Novita, “Tinjauan Tentang Pembebasan Tanah untuk Keperluan Perluasan
Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali”, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2011).
Suhadak, Feronika, promlematik Yuridis Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol (Studi
Penetepan Pengadilan Negeri Jombang Tentang Konsinyasi Uang Ganti Rugi
(UGR) Tanah Ruas Jalan Tol Kartosono – Mojokerto di Kabupaten Jombang,
Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya.
D. INTERNET DAN LAIN-LAIN
https://catatandhila.wordpress.com/2010/03/09/konsep-hak-asasi-manusia.
95
http://www.harianjogja.com/baca/2012/11/30/ganti-rugi-lahan-jjls-di-jetis-dinilai-
kurang-pantas-352668.
LAMPIRAN
Wawancara dengan pak Surana, S.E. di Setda Kab. Gunungkidul
LAMPIRAN
Wawancara dengan pak Sumarno di Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul
LAMPIRAN
Foto Ijin Penetapan Lokasi
LAMPIRAN
Foto Penetapan Lokasi
CURICULUM VITAE
Data Pribadi
Nama : Qodli Zaka Fatahilah
Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 19 Maret 1991
Alamat : Bumi Nabung, Lampung Tengah, Lampung
Jenis Kelamin : Laki-Laki
No. Hp : 0878 7030 7122
Email : [email protected]
Nama ayah Kandung : M. Sidik
Nama Ibu : Salimah
Riwayat Pendidikan
1. MI Wali songgo Lampung
2. MTs Minats Cilacap
3. MA Wahid Hasyim Yogyakarta
4. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta