Upload
duongnhan
View
244
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
PEMBINAAN TERITORIAL DALAM MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL
Oleh: Prof. Ir. Mansur Ma’shum, Ph.D.
Rektor Universitas Mataram
Pendahuluan
Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago country) di dunia yang
amat luas dengan ± 13.662 pulau, memiliki masalah teritorial yang sifatnya
spesifik, sehingga memerlukan penanganan yang juga sifatnya spesifik.
Berbabagai faktor yang terindikasi berpengaruh terhadap kekhasan masalah
teritorial Indonesia tersebut, diantaranya adalah faktor geografi, demografi,
sosial, ekonomi dan politik masyarakat Indonesia. Secara geografi, Indonesia
terletak diantara posisi silang strategik dua benoa Asia dan Australia yang dihuni
oleh bangsa-bangsa dengan karakteristiknya masing-masing; demikian juga
Indonesia berada di antara dua samudra (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia)
yang menjadi jalur lintas penghubung berbagai negara di dunia. Hal ini tentu
akan berpengaruh terhadap masalah dan penanganan teritorial laut dan udara
Indonesia. Saat ini penduduk Indonesia jumlahnya sudah lebih dari 212 juta jiwa
dengan indeks pembangunan manusia (Human Decvelopment Index)-nya yang
masih berposisi pada urutan ke-110 dari 175 negara pada tahun 2002, posisi
112 di tahun 2003, dan posisi 111 dari 177 negara di tahun 2004. Tahun 2005,
posisi Indonesia naik ke urutan 110, namun posisi ini masih cukup jauh
2
dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Malaysia (urutan 59 tahun 2004
dan 61 tahun 2005), Thailand (urutan 76 tahun 2004 dan 73 tahun 2005),
Filipina (urutan 58 tahun 2004 dan 84 tahun 2005), dan Vietnam (urutan 111
tahun 2004 dan 108 tahun 2005). Pada tahun 2006 Indonesia mengalami
kemajuan dengan angka IPM mencapai 0,711 dan berada urutan ke-108,
mengalahkan Vietnam yang mempunyai nilai 0,709 (urutan 109). Pertumbuhan
ekonomi Indonesia meskipun terus membaik, namun angka kemiskinan masih
cukup tinggi, yakni 34% pada tahun 1998, 17% tahun 2005 dan sekitar 18%
tahun 2006. Dalam APBN 2009, laju inflasi ditargetkan 6,2% dan pertumbuhan
ekonomi sekitar 6%. Pada posisi ini, jumlah penduduk Indonesia yang
miskin mencapai 27,755 – 32,382 juta orang atau tingkat kemiskinan setara
dengan 12 – 14%. Masih besarnya angka kemiskinan ini akan mewarnai
masalah teritorial Indonesia1. Permasalahan teritorial Indonesia juga dicirikan
oleh keadaan iklim, kekayaan sumberdaya alamnya, dan sosial politik
masyarakat Indonesia. Kekhasan tersebut menyebabkan Indonesia merupakan
daerah penyangga (bufferzone) dari beberapa gatra, diantaranya:
1. Politik.-- Indonesia berada diantara dua sistem politik yang berbeda, yakni
sistem demokrasi Australia dan sistem demokrasi Asia Selatan;
2. Ekonomi.-- Indonesia berada di antara sistem ekonomi liberal Australia dan
sistem ekonomi sentral Asia;
3. Ideologi.-- Indonesia berada diantara ideologi kapitalisme di Selatan dan
ideologi komunis di sebelah utara;
4. Sistem Pertahanan.-- Indonesia berada diantara sistem pertahanan maritim
di selatan dan sistem pertahanan kontinental di sebelah utara.
Untuk itulah maka masalah teritorial dan penanganannya di Indonesia
membutuhkan sesuatu pendekatan yang spesifik melalui suatu prosedur
‘geostrategi’ yang baik, agar diperoleh: (a). pembinaan wilayah yang dapat
menciptakan ketahanan nasional yang maksimal dan efektif di berbagai bidang
(ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, kehidupan beragama dan
keberlanjutan pembangunan nasional), (b). faktor kesejahteraan dan keamanan
bangsa, dan (c). Pembinaan teritorial yang menitikberatkan pada penyusunan
potensi pertahanan dan keamanan (Hankam). 1 Kompas (13 Februari 2009) - “Kemiskinan Bertambah”.
Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Ketahanan Nasional, MansurMa’shum (2009)
3
Ditinjau dari perspektif kritik isu aktual tersebut, topik kajian yang
diberikan kepada penulis memang menarik dan gayut untuk dikaji secara
mendalam guna mencari titik temu yang menguntungkan bagi terselenggaranya
Ketahanan Nasional
Pembinaan Teritorial bagi TNI adalah upaya, pekerjaan dan tindakan,
baik secara berdiri sendiri maupun bersama dengan aparat terkait dan komponen
bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan
pertahanan matra darat, laut dan udara; yang meliputi wilayah pertahanan dan
kekuatan pendukungnya, serta terwujudnya kemanunggalan TNI dan Rakyat,
yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan
dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI. Apabila dikaitkan dengan Undang –
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat (2) butir b angka 8,
disebutkan bahwa tugas TNI adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan
kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Rakyat
Semesta.
Dasar Hukum Dasar hukum yang berkait dengan pembinaan teritorial dalam mendukung
ketahanan nasional tersebut, adalah:
a. UUD 1945 Pasal 30 Ayat (2) tentang Pertahanan dan Keamanan Negara:
“Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem
Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Polri, sebagai
kekuatan Utama, dan rakyat sebagai Kekuatan Pendukung”.
b. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 7 ayat (2):
“Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer
menempatkan TNI sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh
cadangan dan Komponen Pendukung”.
c. UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 8d, tentang tugas TNI AD :
“Angkatan Darat bertugas melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan
di darat”.
Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Ketahanan Nasional, MansurMa’shum (2009)
4
Maksud dan Tujuan : a. Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang Pemberdayaan Wilayah
Pertahanan di darat dan Binter TNI AD pasca keluarnya UU RI Nomor 34
Tahun 2004 tentang TNI.
b. Mewujudkan pemahaman yang sama tentang Pemberdayaan Wilayah
Pertahanan di darat dan penyelenggaraan Binter TNI AD pasca UU RI Nomor
34 Tahun 2004 bagi para prajurit TNI AD, sehingga pelaksanaan Binter TNI
AD sebagai pelaksanaan tugas Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat
dapat diimplementasikan sesuai Perundang-undangan, dan tidak
menimbulkan keragu-raguan bagi prajurit TNI AD dalam pelaksanaan tugas di
lapangan.
Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Darat dilaksanakan secara terus
menerus dan berkesinambungan sesuai ketatalaksanaan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. Tugas Angkatan Darat ada 4 (empat) sesuai Pasal 8
UU RI No. 34 tahun 2004 :
a. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan
b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat
dengan negara lain.
c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan
matra darat.
d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.
Dalam melaksanakan sistem pertahanan negara melibatkan seluruh
komponen pertahanan negara terdiri atas komponen utama, komponen
cadangan dan komponen pendukung agar pelaksanaan penyelenggaraan
pertahanan negara sesuai aturan hukum internasional yang berkaitan dengan
prinsip pemberdayaan wilayah pertahanan sesuai dengan UU RI. (UU RI No. 34
Tahun 2004) tentang TNI pasal 1 menjelaskan Sistem pertahanan negara adalah
sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara,
wilayah dan sumber daya nasional lainnya, dipersiapkan secara dini oleh
pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah,
berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara,
Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Ketahanan Nasional, MansurMa’shum (2009)
5
mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap
bangsa dan negara
UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal
10 ayat (3): “Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah
sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional serta agama”.
Upaya untuk melaksanakan pembinaan teritorial yang berhubungan
dengan perundang-undangan, adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah
pertahanan diseluruh wilayah NKRI, sehingga mampu disiapkan sebelum,
selama dan sesudah dengan melibatkan instansi terkait dalam rangka
kepentingan pertahanan negara.
Tinjauan Sishanta
Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) diadopsi dari pengalaman perang
kemerdekaan, dimana pada saat itu secara konsepsional seluruh rakyat
dikerahkan untuk melakukan perlawanan bersenjata. Namun pada situasi
sekarang, pemahaman tersebut tidak relevan lagi karena tuntutan situasi kondisi
di era dewasa sudah berbeda, sehingga secara fundamental konsepsi sishanta
adalah membangun kesemestaan dalam rangka pertahanan sedemikian rupa
sehingga sinergi dalam suatu sistem sederhana tetapi komperehensif, efektif dan
efisien.
Mencermati perkembangan kawasan dan analisa kajian lingkungan
strategis baik global, regional dan nasional, maka ancaman yang paling mungkin
terhadap integritas nasional adalah Gerakan Separatis, Pemberontakan
bersenjata, aksi teror, bencana alam, isu pelanggaran HAM, demokratisasi yang
berujungpada intervensi asing, pencurian sumber daya alam, sektarianisme dan
fanatisme golongan.
Bagi TNI pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan dengan cara
pembinaan teritorial. Adapun dalam Implementasi, kita masih mendapatkan
hambatan/kendala :
Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Ketahanan Nasional, MansurMa’shum (2009)
6
a. Konsepsi Sishanta masih bergerak pada tataran filosofis, belum
implementatif.
b. Keterbatasan anggota untuk melengkapi alut sista dan keterbatasan dana,
khususnya minimnya gaji prajurit dan anggaran untuk latihan, pendidikan dan
lain-lainnya.
c. Tingkat kedewasaan sebagian politisi sipil yang belum matang antara lain
masih cenderung menarik-narik TNI/unsur TNI untuk ikut politik praktis.
d. Masih lemahnya kesadaran bela negara di kalangan masyarakat terutama
kaum muda, padahal kesadaran tersebut merupakan fundamen Sishanta.
e. Bagi masyarakat luas wacana/pembahasan masalah Hankamnas dipandang
seolah barang asing, sehingga masalah ini belum disentuh/diperhatikan,
bahkan juga oleh komunitas intelektual/akamedisi.
f. Secara kuantitatif masih kurang pakar sipil yang mendalam maslah Hankam
oleh karena itu perlu dibuka program studi kajian pertahanan di perguruan
tinggi nasional sehingga menghasilkan pakar dengan muatan nasional yang
tebal bukan mengusung teori-teori akademis dari luar negeri/barat.
Permasalahan Berttitk tolak dari uraian di atas dan mencermati kondisi aktual di lapangan,
maka kita dapat mengidentifikasi dan menginventarisir beberapa permasalahan
di antaranya adalah :
a. Kurangnya pemahaman tentang Binter bagi komponen bangsa lainnya.
b. Belum tersosialisasinya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan
masing-masing departemen atau pemerintah daerah melakukan secara
konkrit pembangunan di bidang masing-masing yg terkait dengan
kepentingan pertahanan.
c. Khusus dalam upaya mengoptimalisasi peran TNI sebagai komponen utama
pertahanan negara (dalam hal Binter). Apakah jumlah dan kualitas personil
(SDM) yg ada sudah memadai. Apakah Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)
sudah memadai sesuai dengan perkembangan senjata teknologi modern.
Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Ketahanan Nasional, MansurMa’shum (2009)
7
Solusi/arah kebijakan Beberapa arah kebijakan yang perlu diformulasikan sebagai solusi,
dianataranya:
1. Menumbuh-kembangkan kesadaran dan pemahaman setiap warga negara
tentang bela negara, kecintaan terhadap Tanah Air (Sishaneg dan Binter).
2. Mendorong kemauan Politik Elit (pengelola dan penyelenggara negara).
Peraturan Perundang-undangan sebagai payung hukum (keterlibatan
setiap departemen dan pemerintah dalam bidang pertahanan).
Dana/Anggaran Bidang Pertahanan.
3. Memperkokoh dan memelihara integritas dan kemanunggalan internal antar
komponen TNI, serta TNI dan Rakyat.
4. Membangun TNI yang tangguh/profesional, efektif, dan modern.
Peran Binter TNI AD sebagai salah satu kegiatan utama dalam pemberdayaan
wilayah pertahanan di darat dan mewujudkan kemanunggalan TNI – Rakyat
dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD dalam sistem pertahanan negara.
Hakikat Binter TNI AD adalah kegiatan penyiapan wilayah pertahanan dan
kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta
serta upaya untuk membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan
Kemanunggalan TNI-Rakyat melalui kegiatan bantuan untuk mengatasi kesulitan
masyarakat.
Sasaran Binter TNI AD a. Ruang juang yg tangguh berupa wilayah pertahanan aspek darat yg siap
sebagai mandala perang atau mandala operasi
b. Alat juang yg tangguh berupa tersedianya Komponen Cadangan dan
Komponen Pendukung yang sudah terorganisir secara nyata
c. Kondisi juang yg tangguh berupa kondisi dinamis masyarakat dlm kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
d. Kemanunggalan TNI-Rakyat yang tangguh berupa ikatan yg kokoh dan kuat
serta bersatu padunya TNI-Rakyat
Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Ketahanan Nasional, MansurMa’shum (2009)
8
Fungsi Binter TNI AD a. Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan
pertahanan aspek darat, meliputi : wilayah pertahanan beserta kekuatan
pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang
b. Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran
c. Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
d. Membantu tugas pemerintah untuk pemberian bantuan kemanusiaan,
menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, merehabilitasi
infrastruktur dan mengatasi masalah akibat pemogokan serta konflik komunal.
e. Membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan Kemanunggalan
TNI – Rakyat.
Sasaran Pembinaan kemampuan Binter TNI a. Tingkat Satuan
(1). Terwujudnya kemampuan Binter Satkonwil secara terukur dalam
menerapkan sistem perencanaan dan pengendalian Binter (Sisrendal
Binter) dan penerapan ” Lima Kemampuan Teritorial tingkat Satuan”
untuk Kowil, meliputi :
a. Kemampuan temu cepat dan lapor cepat
b. Kemampuan manajemen Teritorial.
c. Kemampuan penguasaan wilayah.
d. Kemampuan pembinaan perlawanan rakyat.
e. Kemampuan komunikasi sosial.
(2). Terwujudnya kemampuan Satuan non Kowil dalam melaksanakan Binter
Terbatas.
(3). Terwujudnya keterpaduan kegiatan Binter yang dilaksanakan oleh
Satkowil dan non Kowil dalam melaksanakan Binter Terbatas.
b. Tingkat Perorangan
(1). Terwujudnya profesionalisme prajurit Teritorial sesuai bidang tugas dan
jabatannya
(2). Terwujudnya kemampuan ”Lima Kemampuan Teritorial tingkat
perorangan” bagi prajurit Satkowil, meliputi :
a. Kemampuan mendapatkan informasi dan melaporkan dengan cepat
Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Ketahanan Nasional, MansurMa’shum (2009)
9
b. Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat disekitar.
c. Kemampuan mendata geografi, demografi dan kondisi sosial terkait
per-tahanan negara.
d. Kemampuan meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat
sekitar.
e. Kemampuan penguasaan medan sekitar.
(3). Terwujudnya sikap Teritorial setiap prajurit dalam berinteraksi dengan
masyarakat.
Obyek Binter TNI AD a. Aspek Geografi → disiapkan sebagai wilayah pertahanan yg mampu
memberikan ruang gerak bagi pasukan sendiri dlm rangka memenangkan
peperangan.
b. Aspek Demografi → disiapkan sbg kekuatan pendukung yg memiliki
kemampuan dan ketrampilan untuk diorganisir dlm Komponen cadangan dan
Komponen Pendukung.
c. Kondisi Sosial, merupakan aspek kehidupan manusia yang terdiri dari unsur
Ipoleksosbud Hankam disiapkan sebagai kekuatan pendukung.
Maksud Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sesuai penjelasan UU
TNI Nomor 34 / 2004 a. Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan
pertahanan untuk melaksanakan OMP (Operasi Militer untuk Perang)
b. Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran
c. Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Kekuatan pertahanan mengandung 2 (dua) unsur yaitu : a. Unsur wilayah pertahanan → aspek geografis
b. Unsur kekuatan pendukung terdiri dari rakyat meliputi 2 aspek : aspek
demografi dan aspek kehidupan berupa kondisi sosial.
1. Aspek “demografi”: alat juang→ “komponen cadangan dan komponen
pendukung”.
Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Ketahanan Nasional, MansurMa’shum (2009)
10
2. Aspek “kehidupan”: kondisi juang yg tangguh → “ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan”.
Makna yg tersirat dari Sistem Pertahanan yang bersifat Semesta tersebut,
mengandung nilai-nilai yg bersifat :
• Kerakyatan: adanya keikutsertaan seluruh warga negara sesuai dengan
kemampuan dan keahlian dalam Sistem Pertahanan Negara.
• Kesemestaan: seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilsasi diri
guna menanggulangi segala bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam
negeri.
• Kewilayahan: seluruh wilayah negara merupakan tumpuan perlawanan agar
dapat didayagunakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan secara
berlanjut.
Sifat dan Lingkup Fungsi Binter TNI AD a. Sifat.
1. sebagai kegiatan yang terkoordinasikan, lintas sektoral, terkait dan
terpadu.
2. Sebagai kegiatan untuk kepentingan pertahanan negara dan membantu
mengatasi kesulitan masyarakat.
b. Lingkup.
1. Sistem Pertahanan semesta. Fungsi Binter diarahkan untuk membantu
pemerintah dalam menyiapkan dan mewujudkan Sistem Pertahanan
Semesta.
2. Pembangunan Nasional. Fungsi Binter diarahkan untuk membantu
pemerintah dalam mensukseskan Pembangunan Nasional.
3. Sisbin TNI AD. Fungsi Binter diarahkan untuk memberikan batas-batas
ruang lingkup yang harus dilaksanakan TNI AD dalam melaksanakan
Binter.
Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Ketahanan Nasional, MansurMa’shum (2009)
11
Tujuan Binter TNI AD a. Dalam perspektif kepentingan Hankamneg, bertujuan untuk menyiapkan
wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dlm rangka
memenangkan peperangan.
b. Kepentingan masyarakat, bertujuan untuk membantu mengatasi kesulitan
masyarakat.
c. Kepentingan TNI AD, bertujuan untuk tercapainya Tugas Pokok TNI AD.
Metode Binter TNI AD a. Komunikasi Sosial.-- Untuk penyampaian pikiran dan pandangannya terkait
dengan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat meliputi wilayah
pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta membangun, memelihara,
meningkatkan dan memantapkan Kemanunggalan TNI-Rakyat.
b. Bhakti TNI.-- Untuk menangani masalah-masalah sosial atas permintaan
Instansi terkait dan atau inisiatif sendiri dan terkoordinasikan.
c. Binwanwil.-- Mewujudakan kekuatan pertahanan aspek darat, baik yg
menyangkut wilayah pertahanan maupun kekuatan pendukung yg memliki
ketahanan dlm semua aspek kehidupan dan memiliki kemampuan dan
ketrampilan serta upaya bela negara
Implementasinya bukan hanya tanggung jawab TNI – Polri melainkan
kewajiban setiap warga negara dalam menghadapi ancaman nasional, hal ini
bukan berarti semua rakyat wajib memegang senjata untuk melawan musuh
seperti pada zaman revolusi dulu, tetapi segenap komponen bangsa dikerahkan
untuk kepentingan pertahanan sesuai dengn fungsi dan profesi masing-masing.
Bangsa Indonesia tidak akan melaksanakan aneksasi atau penyerangan
terhadap negara lain, dan dalam sishanta ini bangsa Indonesia akan berperang
di wilayah sendiri. Untuk berperang perlu disiapkan ruang, alat dan kondisi juang
yang tangguh yg dilaksanakan dengan melaksanakan pemberdayaan wilayah
pertahanan oleh seluruh komponen bangsa sesuai fungsi dan tugas masing-
masing.
Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Ketahanan Nasional, MansurMa’shum (2009)
12
Ada tiga masalah utama pembangunan :
1. Pengangguran
2. Ketimpangan distribusi pendapatan
3. Kemiskinan dalam arti luas
Cita-cita dan tujuan dipengaruhi oleh tiga unsur :
1. Letak geografis wilayah
2. Sumber daya alam
3. Sumber daya manusia.
Faktor-faktor yang mempengaruhi:
1. Tradisi (nilai dan kaedah) tradisionalisme = sikap pandangan menuju dan
mempertahankan.
2. Pendidikan untuk menilai apakah budaya tidak sesuai lagi, bersifat
mengubah, perlu sistem pendidikan yang kondusif untuk mencapai tujuan.
3. Kepemimpinan.-- Perlu kepemimpinan yg kuat dan berwibawa.
4. Tujuan sebagai unsur pengarah, pemersatu motivasi, identitas, falsafah
5. Kepribadian.-- Merupakan hasil pengembangan sejarah dan cita-cita.
Kepribadian penting untuk menjadi daya tangkal.
Tujuan yang dicapai :
a. Meningkatkan empati-kepedulian
b. Terapan ipteks teamwork-interdisipliner
c. Nilai kepribadian :
1. Nasionalisme dan jiwa Pancasila
2. Keuletan, etos kerja,
3. Tanggung jawab
4. Kemandirian,
5. Kepemimpinan
6. Kewirausahaan
d. Meningkatkan daya saing
e. Menanamkan jiwa pengabdian
1. Learning community and learning society
Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Ketahanan Nasional, MansurMa’shum (2009)
13
Membangun karakter bukan pada sumberdaya alam, tetapi pada kualitas
ssumberdaya manusia:
1. Managemen organisasi
2. Money
3. Metode
4. Machine
5. Material
6. Marketing
7. Aparatur
8. Tabiat
9. Akhlak, dan lain-lain
Pasal 10 UU Nomor 3 tahun 2002 :
1. TNI sebagai alat pertahanan negara RI
2. TNI : AD – AL – AU
3. TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara :
– Mempertahankan kedaulatan Negara & keutuhan Wilayah
– Melindungi kehormatan & keselamatan bangsa
– Melaksanakan operasi militer selain perang
– Ikut serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan
internasional
Konsepsi Tannas 1. Merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa.
2. Mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional.
3. Mampu mengatasi a t h g.
Hakekat Tannas Keuletan & ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nas. Utk dpt menjamin kelangsungan hidup bgs &
neg. Dlm mencapai tunas.
Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Ketahanan Nasional, MansurMa’shum (2009)
14
Hakekat konsepsi Tannas Pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan & keamanan secara seimbang,
serasi, selaras dlm seluruh aspek kehidupan nas.
Asas-asas tannas 1. Kecerdasan kesejahteraan & keamanan
2. Konprehensif integral = menyeluruh terpadu
3. Mawas kedlm & mawas keluar
4. Kekeluargaan
Sifat-sifat Tannas : 1. Mandiri
2. Dinamis
3. Wibawa
4. Konsultasi & kerjasama
Pedoman pembinaan Tannas : 1. Pancasila, UUD 1945, dan wasantara
2. Kesatuan pola pikir, sikap, tindak yang integratif
3. Diperlukan apresiasi secara tepat tentang kekuatan dan kelemahan kondisi
sistem kehidupan nasional.
4. Ditumbuhkembangkan dangan mawas ke dalam dan ke luar.
5. Polstranas yang arif bijaksana berpijak pada sikon yang nyata.
6. Dilakukan secara serentak/simultan, utuh menyeluruh dan terpadu dengan
pendekatan ke atas dan ke bawah secara sinergik
7. Memperhatikan efisiensi.
Keamanan nasional 1. Kepentingan “ vital ” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia.
2. Kepentingan “ major ” memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Ketahanan Nasional, MansurMa’shum (2009)
15
3. Kepentingan “pheripheral” ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Tujuan keamanan nasional 1. Terciptanya kondisi rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
2. Terciptanya kondisi hubungan dan kerjasama yang saling menghormati dan
menguntungkan antara negara-negara didunia.
Langkah yang perlu dilakukan 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya.
2. Kualitas sumberdaya manusia meningkat dapat dimanfaatkan untuk menggali
sumberdaya alam demi kesejahteraan masyarakat
3. Tingginya kesejahteraan masyarakat akan mengurangi tingkat kriminalitas
atau konflik
4. Tercipta kondisi keamanan yang stabil dan kondusif
5. Kondisi wilayah yang aman akan menarik minat investor menanam modal
lapangan kerja terbuka.
Kesimpulan
Keberadaan TNI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pada
hakekatnya melaksanakan perannya dalam upaya pertahanan negara, sekaligus
merupakan gelar komando kewilayahan (KOWIL) untuk menunjang
Pembangunan Nasional dan TANNAS. Kemudian TNI dibangun dan
dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara
yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM,
ketentuan hukum nasional, dan internasional yang telah dikelola secara
transparan dan akuntabel.
Tugas TNI adalah untuk menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45, melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, gangguan
terhadap keutuhan bangsa dan negara
Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Ketahanan Nasional, MansurMa’shum (2009)
16
CURRICULUM VITAE
H. Mansur Ma’shum, lahir di Rensing 18 November 1951 dari Ayah Tuan Guru Haji Ma’shum (alm. 1995) dan Ibu Sitti Ramlah (alm. 1969). Menyelesaikan Sekolah Dasar di Rensing (SD 2 dan SD 1) tahun 1964, SMPN Selong dan SMPN 1 Mataram (1970), dan SMAN Mataram (1970). Sarjana Muda (B.Sc.) diselesaikan di Fakultas Pertanian Unram (1974), Sarjana (Ir.) Pertanian diselesaikan tahun 1978 dari UGM dengan predikat cum laude. Doktor (Ph.D.) diselesaikan dari University of Adelaide Australia tahun 1989.
Beristri Hj. Ida Rosanti dan telah memiliki empat orang putri dan putra, yakni Agrina Ika Wahidayati, S.Psi., M.Psi (saat ini telah bekerja di PT Cussons Indonesia, Jakarta), Agrian Isnanta Hidayat (alm. 1979), Agriana Rosmalina Hidayati, S. Farm., Apt., dan Agriananta Fahmi Hidayat, S.T.
Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram diperoleh tahun 2004, dengan Pangkat Pembina Utama dan Golongan IVe. Saat ini menduduki jabatan sebagai Rektor Unram Periode II (2005 – 2009), dan Periode I (2001- 2005). Prof. Mansur Ma’shum mengajar mata kuliah Kesuburan Tanah, Biologi Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Hidrologi Pertanian; telah mempublikasikan sebanyak 37 karya ilmiah yang dimuat baik di jurnal dalam dan luar negeri; telah menerbitkan 6 buku teks bidang ilmu tanah, pupuk, dan iklim, diantaranya ”Will It Rain? The Effect of Southern Oscillation and El-Nino in Indonesia (co editor Ian Patridge, Queensland Centre for Climate Application), Department of Primary Industries, Queensland, Australia, (2002), telah menghadiri 31 kegiatan Seminar/Simposium/ Workshop/Training; terlibat dalam beberapa organisasi profesi ilmiah (HITI, PERHIMPI, PERAGI, ICMI, dan Ikatan Sarjana Nahdlatul Wathan); dan di samping juga berperanserta dalam beberapa organisasi kemasyarakat seperti WASIAT NUSANTARA, STI, Ketua Komite Sekolah SMAN 1 Mataram.
Penghargaan yang pernah diterima adalah K. P. Barley Prize (1987) sebagai The Best Postgraduate Research, The University of Adelaide, Australia, dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun (dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 014/TK/Tahun 2003 tanggal 15 April 2003).
Alamat komunikasi: [email protected] dan [email protected].
Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Ketahanan Nasional, MansurMa’shum (2009)