Upload
toto-imam-saputra
View
145
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
MAKALAH SEMINAR HASIL PENELITIAN T.A. 2006
EVALUASI KINERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN
UPAYA PERBAIKANNYA
Oleh:
SumaryantoMasdjidin Siregar
Deri HidayatM. Suryadi
PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIANBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN2006
EVALUASI KINERJA JARINGAN IRIGASIDAN UPAYA PERBAIKANNYA
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Beberapa kajian empiris menunjukkan bahwa salah satu kendala terpenting
yang dihadapi untuk memacu pertumbuhan produksi pangan khususnya padi adalah
turunnya kapasitas lahan. Turunnya kapasitas lahan merupakan akibat dari sindroma
over-intensifikasi pada lahan sawah dan penurunan kualitas irigasi (Simatupang, 2000).
Sindroma over-intensifikasi terkait dengan intensitas tanam yang tinggi dengan dosis
pemupukan yang cenderung melebihi kabutuhan optimal (Adiningsih, 1997),
sedangkan turunnya kualitas irigasi merupakan akibat dari degradasi kinerja irigasi
(Arif, 1996, Sumaryanto dkk, 2003).
Lebih dari 80 persen produksi padi di Indonesia berasal dari lahan irigasi. Oleh
karena itu degradasi kinerja irigasi merupakan ancaman nyata terhadap masa depan
pasokan pangan nasional1. Dampak kemunduran kinerja irigasi bersifat langsung dan
tidak langsung. Dampak langsung adalah turunnya produktivitas, turunnya intensitas
tanam, dan meningkatnya risiko usahatani. Dampak tidak langsung adalah melemahnya
komitmen petani untuk mempertahankan ekosistem sawah karena buruknya kinerja
irigasi mengakibatkan lahan tersebut kurang kondusif untuk usahatani padi.
Penyebab turunnya kinerja irigasi terkait dengan: (1) disain jaringan irigasi
tidak tepat, (2) sistem operasi dan pemeliharaan (O & P) irigasi buruk, dan (3)
kombinasi dari keduanya (Osmet, 1996). Ketidak tepatan disain jaringan irigasi
merupakan salah satu ekses dari: (1) pendekatan yang terlalu menitik beratkan aspek
teknis, (2) lemahnya kontrol pelaksanaan pembangunan irigasi, dan (3) ketidak
sesuaian pola pikir perencana pembangunan jaringan irigasi dengan pola pikir petani
(Arif, 1996). Ini dapat disimak misalnya dari hasil penelitian Arif (1996). Sedangkan
sistem operasi dan pemeliharaan irigasi yang buruk terkait dengan: (1) sistem
manajemen operasi dan pemeliharaan irigasi tidak sesuai dengan tuntutan teknis disain
jaringan irigasi. Terutama di level tertier (yang merupakan tanggung jawab petani),
1 Degradasi kinerja irigasi merupakan fenomena yang dihadapi oleh sebagaian besar negara berkembang, dan merupakan salah satu ancaman paling potensial terhadap masa depan keberlanjutan kecukupan pangan di negara-negara berkembang (World Bank, 1993; Oi, 1997; Rosegrant et al, 2002).
1
penyebab utamanya terkait dengan kegagalan mengembangkan kelembagaan
pengelolaan irigasi partisipatif, (2) dana yang tersedia untuk O&P irigasi sangat
terbatas sehingga sebagian besar (60 – 80 persen) habis untuk membayar gaji pegawai
dan biaya administrasi dan yang teralokasikan untuk pemeliharaan prasarana hanya
sekitar 15 – 40 persen (Syarief, 2002).
Hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa degradasi kinerja jaringan
irigasi memang terjadi di semua level, tetapi yang paling menonjol dan banyak
ditemukan adalah di level tertier (Pusposutardjo, 1997; Rochdiyanto dan Arif, 1997;
Napitupulu, 1997; Sumaryanto dkk, 2002, Sumaryanto dkk, 2003). Oleh karena itu
perbaikan kinerja operasi dan pemeliharaan pada level tertier merupakan masalah yang
membutuhkan pemecahan segera.
1.2. Perumusan Masalah
Pada dasarnya kinerja jaringan irigasi merupakan resultante dari kinerja
manajemen operasi dan pemeliharaan irigasi dan kondisi fisik jaringan irigasi secara
simultan. Antar keduanya terdapat hubungan timbal balik: kondisi fisik jaringan irigasi
yang rusak mengakibatkan pengoperasiannya tidak optimal; di sisi lain jika operasi dan
pemeliharaannya tidak memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan maka kondisi
fisik jaringan irigasi juga tidak akan berfungsi optimal.
Penyebab rendahnya kualitas fisik jaringan irigasi dapat dipilah menjadi dua
kategori: (1) adanya kerusakan prasarana, (2) akibat salah disain. Kategori (1) terkait
dengan terbatasnya sumberdaya yang tersedia untuk melakukan pemeliharaan dan atau
perbaikan; atau akibat dari terjadinya perubahan lingkungan sekitarnya atau di wilayah
hulunya sehingga jaringan irigasi di wilayah tersebut rusak. Kategori (2) terkait dengan
sistem pembangunan prasarana fisik yang tidak dilaksanakan dengan prosedur yang
benar. Secara empiris, kasus-kasus yang terkait dengan kategori (1) lebih banyak
ditemukan daripada kategori (2).
Kinerja (operasi dan pemeliharaan) jaringan irigasi yang buruk mengakibatkan
luas areal sawah yang irigasinya baik berkurang. Secara umum, kinerja jaringan irigasi
yang buruk mengakibatkan meningkatnya water stress yang dialami tanaman (baik
akibat kekurangan ataupun kelebihan air) sehingga pertumbuhan vegetatif dan generatif
tanaman tidak optimal. Kerugian yang timbul akibat water stress tidak hanya berupa
2
produktivitas tanaman sangat menurun, tetapi mencakup pula mubazirnya sebagian
masukan usahatani yang telah diaplikasikan (pupuk, tenaga kerja, dan lain-lain).
Jaringan irigasi merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem irigasi dalam
pengertian perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Evaluasi dan upaya perbaikan
yang terkait dengan kondisi perangkat keras mungkin lebih mudah dilakukan karena
parameternya lebih jelas dan mudah diamati. Berbeda dengan itu, evaluasi dan upaya
perbaikan dalam konteks perangkat lunak relatif lebih sulit karena melibatkan pula
aspek-aspek yang sifatnya intangible. Implikasinya, evaluasi kinerja jaringan irigasi
dan upaya perbaikannya membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis.
Dalam konteks itu, harus diperhitungkan pula persoalan-persoalan yang terkait dengan
implikasi dari perubahan pola manajemen irigasi dari PP 23/1982 ke PP 77/2001 dan
kemudian juga berubah lagi agar sesuai dengan UU No. 7 Th. 2004.
Urgensi perbaikan kinerja jaringan irigasi terkait dengan beberapa faktor
berikut. Pertama, peningkatan produksi padi merupakan program nasional yang
strategis sementara itu dalam jangka pendek kemampuan pemerintah untuk melakukan
peningkatan luas tanam padi melalui perluasan lahan sawah baru (new construction)
sangat terbatas. Kedua, perbaikan kinerja jaringan irigasi tidak hanya potensial untuk
meningkatkan produktivitas lahan sawah untuk memproduksi padi tetapi juga potensial
untuk meningkatkan pendapatan petani. Ketiga, dalam batas-batas tertentu perbaikan
kinerja jaringan irigasi kondusif untuk mengerem laju konversi lahan sawah ke
penggunaan lainnya. Keempat, perbaikan kinerja jaringan irigasi terutama di level
tertier dengan menempatkan petani sebagai pelaku utamanya adalah merupakan salah
satu bentuk pembelajaran yang relevan dengan implementasi kebijakan pengelolaan
irigasi yang baru. Kelima, perbaikan kinerja jaringan irigasi merupakan salah satu cara
untuk menekan kemubaziran investasi pembangunan sistem irigasi.
Perbaikan kinerja jaringan irigasi mencakup perangkat lunak maupun perangkat
kerasnya. Secara normatif, monitoring dan evaluasi kinerja jaringan di level primer dan
sekunder telah dilakukan oleh instansi terkait dan program rehabilitasinya telah pula
dirumuskan. Di sisi lain, meskipun selama ini telah banyak penelitian empiris yang
dilakukan dan merekomendasikan perlunya perbaikan pola O&P irigasi tetapi fakta di
lapangan menunjukkan bahwa proses degradasi kinerja jaringan irigasi, terutama di
level tertier masih terus berlanjut. Mengingat bahwa perbaikan kinerja jaringan irigasi
3
membutuhkan sumberdaya (anggaran, waktu, tenaga kerja) yang besar dan
keberhasilannya ditentukan oleh partisipasi petani maka perumusan kebijakan dan
program rehabilitasi kinerja jaringan irigasi membutuhkan masukan yang didasarkan
atas kajian empiris. Dalam konteks itulah penelitian ini sangat dibutuhkan.
1.3. Tujuan
Sasaran penelitian ini adalah menghasilkan data, informasi, dan rekomendasi
kebijakan untuk memperbaiki kinerja jaringan irigasi. Tujuan penelitian adalah:
(1) Mengevaluasi kinerja jaringan irigasi dengan penekanan pada aspek operasi dan
pemeliharaannya.
(2) Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya degradasi kinerja jaringan
irigasi.
(3) Mengidentifikasi potensi dan kendala yang dihadapi dalam perbaikan kinerja
jaringan irigasi.
II. METODE PENELITIAN
2.1. Kerangka Pemikiran
Kemunduran kinerja irigasi yang terjadi pada sistem irigasi teknis sangat
menonjol, terutama di level tertier. Oleh karena itu ruang lingkup evaluasi diarahkan
pada sistem irigasi teknis terutama di level tertier dan substansinya difokuskan pada
aspek operasi dan pemeliharaannya.
Fungsi terpenting jaringan irigasi adalah sebagai prasarana pendukung dalam
sistem penyaluran, distribusi, dan pembuangan (drainage). Kinerja jaringan irigasi
merupakan resultan dari kinerja fisik jaringan dan sistem OP irigasi secara simultan.
Kondisi fisik jaringan irigasi yang optimal tidak menjamin kinerja irigasi yang optimal.
Sebaliknya, kinerja operasi dan pemeliharaan yang baik juga belum tentu menghasilkan
manfaat optimal jika tidak ditunjang oleh kinerja fisik jaringan yang memadai.
Selain harus hadir bersama, antara kedua faktor tersebut saling mempengaruhi.
Kondisi fisik jaringan yang buruk sehingga kinerjanya rendah merupakan salah satu
sebab rendahnya partisipasi petani untuk mengelola irigasi ikut berkontribusi terhadap
rendahnya dan melemahkan motivasi petani untuk mengoperasikan dan
4
memeliharanya. Kondisi fisik jaringan cukup baik dan sistem operasi dan
pemeliharaannya juga baik, reliabilitas pasokannya belum tentu baik jika ternyata
kinerja akuisisi dan penyimpanan buruk. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi kinerja
jaringan irigasi, konstelasi hubungan antar sub sistem tersebut harus dipahami dengan
baik agar determinan kinerja jaringan irigasi diketahui.
2.2. Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi.
Kinerja jaringan irigasi tercermin dari kemampuannya untuk mendukung
ketersediaan air irigasi pada areal layanan irigasi (command area) yang kondusif untuk
penerapan pola tanam yang direncanakan. Kinerja irigasi ditentukan secara simultan
oleh kondisi fisik jaringan dan kinerja O&P.
Tolok ukur yang diterapkan untuk mengevaluasi kinerja O&P irigasi mencakup
aspek-aspek berikut:
1. Tolok ukur keluaran O&P jaringan irigasi sebagai penyedia, penyalur, dan
distribusi air. Terdapat empat indikator yang terkait dengan aspek ini:
Kehandalan penyampaian air (Reliability of Delivery – KPA):
Kemerataan penjatahan air antar petak tertier (Water Allocation Equity – WAE):
Kemampuan untuk melakukan drainase yang baik (tercermin dari perbandingan antara kondisi aktual dengan yang direncanakan).
Ketersediaan dana O & P irigasi, baik dari swadaya petani maupun dari pemerintah.
2. Tolok ukur menurut sudut pandang petani. Ini dapat dinilai melalui:
Tingkat kecukupan, yakni perbandingan tebal (depth) pemberian air irigasi aktual terhadap tebal air yang diinginkan petani (P3A).
Ketepatan waktu, yakni perbandingan antara waktu pemberian air menurut kondisi akutal terhadap jadwal yang diinginkan petani (P3A). Dalam konteks ini difokuskan pada ketepatan waktu kedatangan pasokan air irigasi meskipun sebenarnya dimensinya juga mencakup durasinya.
Kehandalan penerimaan air irigasi (KPI), yakni kombinasi KN dengan KW.
2.3. Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Degradasi Kinerja OP Jaringan Irigasi.
5
Identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya degradasi kinerja OP jaringan
irigasi difokuskan pada jaringan tertier. Secara garis besar, faktor penyebab terjadinya
degradasi kinerja (operasi dan pemeliharaan) jaringan irigasi di level tertier dipilah
menjadi 2 kategori:
(1) Eksternal: perubahan kondisi wilayah yang mengakibatkan jaringan irigasi tidak
dapat berfungsi optimal atau bahkan rusak.
(2) Internal: P3A tidak berfungsi sehingga tidak berhasil membangun aksi kolektif
untuk melakukan OP irigasi dengan baik.
2.4. Identifikasi Potensi dan Kendala yang Dihadapi Dalam Perbaikan Kinerja Jaringan Irigasi.
Pada level tertier, potensi dan kendala yang dihadapi dalam perbaikan kinerja
jaringan irigasi diidentifikasi melalui pendekatan tidak langsung dengan cara mengkaji
faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam OP irigasi. Secara garis
besar bentuk partisipasi dipilah menjadi tiga kategori: (1) berpartisipasi dalam bentuk
pemenuhan kewajiban finansial saja, (2) berpartisipasi dalam bentuk tenaga kerja saja,
(3) berpartisipasi dalam pemenuhan kewajiban finansial maupun tenaga kerja. Kualitas
partisipasi juga dikelompokkan menjadi tiga tingkatan: (1) tidak berpartisipasi, (2)
tingkat partisipasi sedang, dan (3) berpartisipasi penuh.
2.5. Pengambilan Contoh
Kajian dilakukan pada sistem irigasi teknis di Daerah Irigasi Brantas (Provinsi
Jawa Timur), Daerah Irigasi Way Sekampung (Provinsi Lampung), dan Daerah Irigasi
Wawotobi (Sulawesi Tenggara). Daerah Irigasi Brantas dipilih untuk mewakili suatu
sistem irigasi di Jawa yang paling maju dan pola tanamnya paling dinamis. Daerah
Irigasi Way Sekampung dipilih untuk mewakili wilayah irigasi di Luar Jawa di
kawasan barat, sedangkan Daerah Irigasi Wawotobi dipilih untuk mewakili ekosistem
pesawahan di luar Jawa di kawasan timur.
Responden dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu (a) lembaga atau
organisasi yang secara langsung menangani operasi dan pemeliharaanirigasi dan (b)
pengguna air irigasi. Butir (a) terdiri dari dua sub kategori yaitu: (i) lembaga yang
secara langsung menangani operasi dan pemeliharaan irigasi pada level primer dan
6
sekunder yakni aparat dinas pengairan, dan (ii) organisasi petani pengguna air irigasi
(Perkumpulan Petani Pemakai Air – P3A). Pengguna air irigasi adalah petani
penggarap lahan sawah.
Pemilihan responden kategori (a) mengacu pada unit analisis wilayah untuk
lokasi penelitian yang terpilih, sedangkan pemilihan responden kategori (b)
menggunakan prosedur random sampling. Prosedur pemilihan contoh di masing-
masing Propinsi dapat disimak pada Gambar 1, sedangkan jumlah responden tertera
pada Tabel Lampiran 1.
Keterangan:A = Blok Tertier dengan kinerja O&P jaringan irigasi kurang/tidak baik B = Blok Tertier dengan kinerja O&P jaringan irigasi baikP = Petani responden
Gambar 1. Prosedur pemilihan contoh.
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Deskripsi Umum
Sistem irigasi yang dijadikan lokasi penelitian mempunyai peranan yang
penting di masing-masing Propinsi. Total luas lahan irigasi di DAS Brantas adalah
sekitar 309 ribu hektar atau sekitar 34.05 % dari total luas lahan irigasi Propinsi Jawa
Timur. Dari seluruh lahan irigasi yang termasuk dalam Daerah Irigasi Brantas itu,
sekitar 242.5 ribu hektar atau 78 % beririgasi teknis. Angka ini sekitar 33.37 persen
7
P
P
P
P
P
P
P
P
A
B
A
B
A
B
A
B
Hulu
Hilir
Hulu
Hilir
Hulu
Hilir
Satu sistem Daerah Irigasi
dari total lahan Irigasi Teknis Propinsi Jawa Timur. Sistem irigasi Sekampung
melayani areal irigasi seluas 45.110 hektar atau sekitar 44 persen terhadap total luas
lahan irigasi teknis di Propinsi Lampung. Sedangkan sistem irigasi Wawotobi
melayani luas areal irigasi sekitar 7.000 hektar, yang berarti sekitar 29 persen dari
total luas areal irigasi teknis di Propinsi Sulawesi Tenggara. Potensi peningkatan
peranannya masih sangat terbuka karena dari air yang tersedia di bendung maupun
lahan yang potensial dikembangkan sebenarnya sistem irigasi Wawotobi mampu
melayani areal irigasi seluas 16.255 hektar.
Berbeda dengan sistem distribusi air di Brantas maupun Wawotobi, di sistem
irigasi Way Sekampung dilakukan pola pergiliran tahunan. Hal ini disebabkan
kapasitas rata-rata volume air irigasi yang tersedia dari debit andalan Argoguruh
maupun suplesi dari Waduk Batutegi hanya cukup untuk mengairi sekitar 58 persen
dari total luas lahan sawah yang harus dilayani (command area). Oleh karena itu,
dilakukan pembagian menjadi dua wilayah:
Golongan I (masa awal garap akhir Oktober) – III (masa awal garap awal
Desember) pada tahun ganjil memperoleh gadu.
Golongan IV (mulai garap pertengahan Desember) – IV (mulai garap pertengahan
Januari) tidak memperoleh jatah pasokan air MT II (jatah gadu), kecuali Golongan
IV dari Saluran Sekunder Bekri-2 (2400 Ha).
Sebagaimana umumnya pada sistem irigasi di Indonesia, awal masa tanam padi
MT I sangat terkait dengan datangnya musim hujan. Ini berlaku pula pada sistem irigasi
teknis karena volume reservoir dipengaruhi oleh curah hujan. Awal masa garap
usahatani padi MT I di Brantas pada umumnya adalah pertengahan Oktober – awal
Desember, sedangkan di Sekampung pertengahan Nopember – pertengahan Januari. Di
Wawotobi, awal masa garap usahatani padi MT I pada umumnya berlangsung pada
pertengahan Januari – awal Maret.
Terkait dengan teknologi usahatani yang diterapkan petani, produktivitas
usahatani padi yang tertinggi adalah di Brantas sedangkan yang terendah di Wawotobi.
Di Brantas, produktivitas pada musim kemarau cenderung lebih rendah, sedangkan di
Way Sekampung maupun Wawotobi adalah sebaliknya. Secara umum, pola tanam
yang paling berdiversifikasi adalah di Brantas, sedangkan yang cenderung monokultur
8
adalah di Wawotobi. Komoditas utama di luar padi adalah jagung, kedele dan tebu.
Jagung diusahakan pada MT II dan atau III, sedangkan kedele pada umumnya pada MT
III. Sebagian besar usahatani tebu adalah sistem keprasan dengan frekuensi kepras
antara 6 – 8 kali. Indeks pertanaman pada sistem irigasi teknis Sekampung, Brantas,
dan Wawotobi masing-masing adalah sekitar 2.14, 2.65, dan 1.52.
Tabel 1. Deskripsi umum pemanfaatan lahan sawah irigasi teknis dalam lima tahun terakhir.
Sistem irigasiBrantas Sekampung Wawotobi
1. Awal garap lahan untuk usahatani padi MT I Okt/Des Nop/Jan Jan/Mar
2. Proporsi luas tanam padi (%)
- MT I 87 98 93
- MTII 65 48 56
- MTIII 4 2 -
3. Produktivitas usahatani padi (ton GKP/ha):
- MT I 5.6 5.1 4.5
- MTII 5.4 5.3 4.7
4. Diversifikasi usahatani ke tanaman non padi pada MT II dan atau MT III
tinggi sedang sangat rendah
5. Intensitas tanam 2.65 2.14 1.52
6. Rata-rata luas pemilikan lahan sawah (Ha) 0.34 0.71 1.35
7. Kontribusi pendapatan usahatani sawah terhadap pendapatan rumah tangga petani (%)
58.7 68.2 76.4
Sumber: Analisis Data Primer
Rata-rata pemilikan lahan sawah di Brantas adalah sekitar 0.34 hektar/petani,
sedangkan di Way Sekampung dan Wawotobi masing-masing adalah sekitar 0.71 dan
1.95 hektar/petani. Hal itu berimplikasi pada peranan usahatani di lahan sawah terhadap
ekonomi rumah tangga petani. Terkait pula dengan perkembangan perekonomian
wilayah maka kontribusi pendapatan dari usahatani di lahan sawah terhadap total
pendapatan rumah tangga petani di Brantas, Way Sekampung, dan Wawotobi masing-
masing adalah sekitar 59, 68 dan 76 persen. Di Brantas dan Way Sekampung, sumber
pendapatan utama di luar usahatani sawah adalah dari aktivitas non pertanin, sedangkan
di Wawotobi adalah dari usahatani di lahan kering (kelapa, pisang, kakao, dan kayu).
3.2. Pola Umum Distribusi Pasokan Air Irigasi
9
Pola umum distribusi temporal pasokan air irigasi didekati dengan metode
indeks (PUDT)1. Data yang digunakan adalah debit air irigasi yang dilepas dari saluran
induk atau debit bendung. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum distribusi
temporal air irigasi paling stabil adalah di Brantas, sedangkan yang paling berfluktuasi
adalah di Way Sekampung (Gambar 2).
Gambar 2. Pola distribusi temporal pasokan air irigasi di reservoir utama.Sumber: Analisis Data Primer
Terkait dengan data yang tersedia, pembandingan pola temporal antara wilayah
hulu dan hilir hanya dapat diperlakukan sistem irigasi Brantas. Hasil estimasi dari data
selama kurun waktu 18 tahun (1979 – 1996) di Brantas diperoleh kesimpulan bahwa
rata-rata pasokan air per bulan di Hulu (Molek) adalah sekitar 63.50 m3/dt, sedangkan
di Hilir (agregat Voor Canal-1 dan Voor Canal-2) adalah sekitar 50.95 m3/dt. Secara
umum, pasokan di wilayah hulu lebih stabil daripada di Hilir (Gambar Lampiran 1).
Untuk memperoleh pola umum distribusi air irigasi di pintu tertier maka angka
tersebut dikoreksi dengan intake efficiency (IEF) dan system operation efficiency
(SOEF) yang diperoleh dari hasil penelitian lain di wilayah yang bersangkutan. IEF
merefleksikan intake aktual yang diterima di salah satu saluran berikutnya terhadap
volume intake yang direncanakan pada saluran di level atasnya (main canal). Disain
jaringan (dari saluran induk – tertier) irigasi yang kurang terkonsolidasi merupakan
1 dimana Qi adalah debit pada bulan ke-i, sedangkan adalah rata-rata debit
10
salah satu faktor yang menentukan IEF. Sedangkan SOEF adalah ratio antara volume
alir yang diterima di inlet di lapangan terhadap inflow pada saluran utama (main canal).
Faktor yang paling menentukan SOEF adalah kebocoran dan evaporasi selama
penyaluran dan kehilangan air akibat kesalahan dalam pengoperasian fasilitas kontrol
distribusi air irigasi (Armitage, 1999).
Hasil penelitian Tim studi ASPS II (1992) menunjukkan bahwa Intake
efficiency (IEF) dan System operation efficiency (SOEF) di wilayah hulu adalah sekitar
89 dan 76 persen, sedangkan di wilayah hilir (dengan urutan yang sama) adalah sekitar
71 dan 58 persen (Tim Studi SAPS II, 1992). Dengan asumsi bahwa tingkat efisiensi
tersebut tidak banyak berubah, hasil estimasi menunjukkan bahwa rata-rata pasokan air
di pintu tertier di wilayah Hulu adalah sekitar 0.79 Lt/dt/Ha dengan koefisien variasi
0.44, sedangkan di Hilir sekitar 0.76 Lt/dt/Ha dengan koefisien variasi 0.49 (Tabel
Lampiran 2).
3.3. Kinerja Jaringan Irigasi
Estimasi tolok ukur kuantitatif yang menunjukkan keluaran O&P jaringan
irigasi sebagai penyedia, penyalur, dan distribusi (KPA dan WAE) hanya dapat
dilakukan pada sistem irigasi Brantas. Di Way Sekampung (Lampung) meskipun
pemantauan kondisi fisik jaringan dilakukan secara rutin akan tetapi pencatatannya
kurang tertib sehingga data series yang reliable sulit diperoleh. Sedangkan di
Wawotobi, bukan hanya pencatatannya yang tidak dilakukan secara rutin, pemantauan
kondisi fisik jaringan irigasinyapun kurang memadai akibat sangat terbatasnya tenaga
dan anggaran yang tersedia untuk melakukan OP irigasi. Dapat ditambahkan bahwa
sejak masa pengoperasiannya (tahun 1992), praktis hanya dua tahun sistem OP irigasi
Wawotobi dilaksanakan sesuai prosedur standard. Setelah itu, kondisinya secara
berangsur mengalami degradasi. Sejak tahun 2003 mulai dilakukan upaya revitalisasi
dengan merehabilitasi jaringan irigasi (pada saat ini Nippon Koei tengah mengkaji
proyek rehabilitasi irigasi Wawotobi).
Estimasi tolok ukur kuantitatif jaringan irigasi sebagai penyedia, penyalur, dan
pendistribusi (KPA dan WAE) pada sistem irigasi Brantas dapat dilihat pada Tabel 2
11
dan Tabel 3. Mengacu pada nilai KPA (Tabel 2) dapat disimpulkan bahwa: (1) pada
umumnya tingkat kehandalan jaringan irigasi di Brantas dalam penyampaian (reliability
of delivery) air irigasi adalah sekitar 80 persen, dan (2) secara relatif kondisi yang
terjadi di wilayah Hulu adalah lebih baik daripada di Hilir. Hal ini terkait dengan
banyak faktor. Selain konfigurasi jaringan maupun ketepatan disain, juga terkait kinerja
pemeliharaan saluran irigasi di wilayah yang bersangkutan.
Tabel 2. Hasil estimasi keandalan penyampaian KPA di lokasi penelitian di sistem irigasi Brantas
Wilayah Sub Wilayah Rata-rata Maks Min STD
Hulu Hulu 0.849 1.244 0 0.388Hilir 0.817 1.326 0 0.427
Hilir Hulu 0.822 1.328 0 0.402Hilir 0.807 1.477 0 0.451
Sumber: Analisis Data Primer
Tabel 3 menunjukkan hasil estimasi tolok ukur kuantitatif yang merefleksikan
tingkat pemerataan distribusi air irigasi. Tampak bahwa secara umum tingkat distribusi
air irigasi di bagian Hulu (baik di Wilayah Hulu maupun Wilayah Hilir) cenderung
lebih merata. Ini konsisten dengan pengamatan di tingkat petani yang menunjukkan
bahwa keluhan tentang "tidak kebagian air" di bagian hilir, pada umumnya lebih
banyak ditemukan dibanding di bagian hulu.
Tabel 3. Nilai WAE di Wilayah Hulu dan Wilayah Hilir di sistem irigasi Brantas.
Wilayah Sub Wilayah Rata-rata Nilai WAE Tingkat kemerataan:
Hulu Hulu 1.177 Sedang – tinggiHilir 1.392 Rendah – sedang
Hilir Hulu 1.239 Rendah – sedang Hilir 2.016 Rendah
Sumber: Analisis Data Primer
Selain aspek penyaluran dan distribusi, kemampuan jaringan irigasi dalam
menekan kelebihan air (drainase) merupakan bagian penting dari kinerja jaringan
irigasi. Fungsi drainase menjadi sangat menonjol pada wilayah layanan irigasi yang
elevasinya relatif rendah. Kondisi drainase yang baik bukan hanya diperlukan untuk
12
mendukung pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman tetapi juga berperan penting
untuk menghindari kehilangan hasil.
Data kuantitatif yang mencerminkan unjuk kerja saluran pembuang tidak
tersedia. Oleh karena itu evaluasi didasarkan atas penilaian kualitatif. Dengan
pendekatan ini kinerja jaringan irigasi dalam hal drainase dipilah menjadi 3 kategori:
(1) baik, (2) sedang, dan (3) tidak/kurang baik. Kriteria tersebut didasarkan atas
penilaian petani atas kemampuan drainase pada musim penghujan untuk usahatani padi.
Berdasarkan pendekatan tersebut dapat dilihat bahwa secara umum kemampuan
jaringan irigasi untuk melakukan drainase yang terbaik adalah di Brantas, sedangkan
yang terburuk adalah di Wawotobi. Di Brantas, sekitar separuh persen kondisinya baik
dan sekitar sepertiga sedang. Sebaliknya, di Wawotobi lebih dari dua pertiga adalah
tidak/kurang baik dan hanya sekitar 10 persen yang fungsi drainasenya baik. Di Way
Sekampung unjuk kerja drainase yang termasuk kategori baik adalah sekitar 25 persen
dan yang termasuk kategori sedang adalah 50 persen (Tabel 4).
Tabel 4. Kemampuan jaringan irigasi untuk melakukan drainase (dalam persen)
Kategori Way Sekampung Brantas Wawotobi
Baik 25.0 50.0 12.5
Sedang 50.0 37.5 25.0
Kurang/tidak baik 25.0 12.5 67.5
Sumber: Analisis Data Primer
Kondisi fisik jaringan sangat dipengaruhi oleh operasi dan pemeliharaannya
yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan ketersediaan dana untuk
melaksanakan aktivitas tersebut. Anggaran dari pemerintah sangat terbatas. Sebagai
ilustrasi, anggaran OP 2005 di Way Sekampung, Brantas, Wawotobi masing-masing
adalah sekitar Rp.66.500, Rp.29.400, dan Rp.78.000 /hektar. Di sisi lain, di Brantas
kebutuhan dana menurut “angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan” (AKNOP)
dari perhitungan PU Pengairan Jawa Timur adalah sekitar Rp 100.000 per hektar per
tahun. Di Sulawesi Tenggara (agregat Propinsi), dengan kondisi jaringan seperti saat ini
adalah sebesar Rp150.000/ha/tahun; dan khusus untuk Sistem Irigasi Wawotobi adalah
sekitar Rp. 161.000/ha/tahun.
13
Sebagian besar dari anggaran OP dari pemerintah ternyata teralokasikan untuk
honor dan gaji pegawai pengairan untuk menjalankan tugas tersebut. Bahkan untuk
honor sebagian petugas pengairan seringkali terjadi keterlambatan pembayaran - tidak
hanya satu atau dua bulan tetapi lebih dari tiga bulan. Kasus-kasus ini ditemui baik di
Wawotobi maupun di Brantas. Implikasinya, kegiatan operasi tidak optimal dan
pemeliharaan juga tidak memadai sehingga berdampak umur dan mutu jaringan
menjadi lebih rendah.
Di level tertier keswadayaan petani untuk menyediakan anggaran OP juga
sangat terbatas. Dalam konteks ini penilaian apakah ketersediaan dana swadaya
tersebut cukup ataukah tidak cukup adalah relatif karena sangat terkait dengan tingkat
kerusakan jaringan irigasi di wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu evaluasi
terhadap tingkat ketersediaan dana OP irigasi didekati dengan penilaian petani dan
pengurus P3A berdasarkan kebutuhan biaya OP di wilayah masing-masing. Dalam
kajian ini tingkat ketersediaan dana OP swadaya petani (diorganisasikan oleh P3A)
dipilah menjadi empat kategori: (1) cukup, (2) kurang, (3) sangat kurang, dan (4) tidak
ada dana yang tersedia.
Sebagaimana tampak pada Tabel 5, P3A yang menyatakan bahwa dana OP
swadayanya cukup untuk membiayai OP irigasi di wilayah kerjanya hanya ditemukan
di Way Sekampung (12.5 %) dan Brantas (25 %). Bahkan di Wawotobi proporsi P3A
yang tidak mempunyai dana untuk OP irigasi di wilayah kerjanya lebih dari sepertiga.
Tabel 5 Tingkat ketersediaan dana OP irigasi swadaya petani (dalam persen)
Kategori Way Sekampung Brantas Wawotobi
Cukup 12.5 25.0 -
Kurang 37.5 50.0 37.5
Sangat kurang 37.5 25.0 25.0
Tidak ada 12.5 - 37.5
Sumber: Analisis Data Primer
Penilaian petani terhadap kinerja air irigasi pada akhirnya bermuara pada
persoalan volume dan ketepatan waktu. Dari sudut pandang petani, penilaian terhadap
tingkat kecukupan air irigasi yang diterima di lahan sawahnya (volume) untuk
usahatani padi dapat didekati melalui pembandingan antara rata-rata tinggi genangan
14
aktual dengan yang secara normatif digunakan sebagai pedoman petani setempat.
Dalam penelitian ini tingkat kecukupan tersebut dipilah menjadi 3 kategori: (1)
berlebih, (2) cukup, dan (3) kurang. Penilaian dilakukan terhadap kondisi air irigasi
untuk usahatani padi pada MT II. Dengan pendekatan ini diperoleh kesimpulan bahwa
secara umum air irigasi yang diterima petani di lahan sawah di Way Sekampung dan
Brantas lebih langka daripada di Wawotobi (Tabel 6).
Tabel 6. Kuantitas pasokan air irigasi di petak tertier contoh (dalam persen)
Kategori Way Sekampung Brantas WawotobiBerlebih 15.0 7.5 27.5Cukup 52.5 60.0 57.5Kurang 32.5 32.5 15.0Sumber: Analisis Data Primer
Tentang jadwal kedatangan pasokan air, di Way Sekampung maupun Brantas
lebih dari separuh mengalami keterlambatan. Ini berbeda dengan di Wawotobi dimana
yang tidak mengalami keterlambatan ternyata lebih dari separuh (Tabel 7). Gambaran
lebih rinci tentang kombinasi antara volume dan jadwal dapat disimak pada Tabel
Lampiran 3.
Tabel 7. Ketepatan waktu pasokan air irigasi di petak tertier contoh (dalam persen)
Kategori Way Sekampung Brantas WawotobiTidak terlambat 45.0 47.5 60.0Sering terlambat 55.0 52.5 40.0Sumber: Analisis Data Primer
3.4. Penyebab Degradasi Kinerja Jaringan dan OP Irigasi
Sebagaimana dikemukakan di muka, kajian tentang penyebab degradasi kinerja
jaringan dan OP irigasi ini difokuskan pada kinerja jaringan dan OP irigasi di tingkat
tertier. Penyebabnya memang sangat kompleks dan saling berkaitan. Dari penelitian ini
teridentifikasi bahwa penyebab utama yang sifatnya eksternal (di luar kendali
petani/P3A) terkait dengan lima aspek berikut: (1) anggaran OP irigasi dari pemerintah,
(2) jumlah petugas dan fasilitas pendukungnya, (3) pembinaan P3A, (4) koordinasi
15
antar lembaga terkait, dan (5) perubahan kawasan yang mendorong terjadinya konversi
lahan sawah ke penggunaan lain. Hasil identifikasi adalah sebagai berikut.
Sebagian besar petani berpendapat bahwa keterbatasan anggaran OP irigasi
merupakan penyebab dari terjadinya degradasi kinerja OP irigasi di tingkat tertier1.
Proporsi petani yang berpendapat bahwa anggaran OP irigasi dari pemerintah cukup
ternyata kurang dari 10 persen. Proporsi petani yang berpendapat bahwa anggaran yang
tersedia sangat kurang hampir mencapai 60 persen, sedangkan yang berpendapat
kurang adalah sekitar 20 persen (Tabel 8).
Tabel 8. Faktor-faktor yang mem-pengaruhi degradasi kinerja OP irigasi di level tertier (dalam persen)
Aspek yang dinilai Pendapat petani Sekampung Brantas Wawotobi Rata-rata1. Anggaran OP dari
pemerintahTidak ada 11.1 14.3 21.1 15.6 Sangat kurang 55.6 68.6 52.6 58.7 Kurang 30.6 11.4 18.4 20.2 Cukup 2.8 5.7 7.9 5.5
2. Jumlah petugas & fasilitas pendukung
Sangat kurang 30.8 10.3 44.7 28.4 Kurang 51.3 69.2 44.7 55.2 Cukup 17.9 20.5 10.5 16.4
3. Pembinaan P3A Sangat kurang 21.1 10.8 36.8 23.0 Kurang 42.1 45.9 42.1 43.4 Cukup 36.8 43.2 21.1 33.6
4. Kualitas koordinasi antar lembaga terkait
Sangat buruk 23.7 17.1 45.7 28.7 Buruk 39.5 40.0 42.9 40.7 Cukup baik 36.8 42.9 11.4 30.6
5. Kecenderungan konversi lahan sawah
Tidak ada 13.3 2.9 14.7 10.2 Rendah 73.3 44.1 82.4 66.3 Sedang 10.0 47.1 2.9 20.4 Tinggi 3.3 5.9 - 3.1
Sumber: Analisis Data Primer
Keterbatasan anggaran berkaitan dengan jumlah petugas dan fasilitas
pendukung petugas pengairan untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam hal ini ternyata
pendapat petani konsisten. Lebih dari separuh menyatakan bahwa jumlah petugas
pengairan dan fasilitas pendukungnya termasuk kategori kurang. Implikasinya berlanjut
pada kegiatan pembinaan P3A oleh petugas. Oleh karena fasilitas pendukungnya sangat
terbatas maka aktivitas aparat pengairan untuk melakukan pembinaan P3A mengalami
1 Disadari bahwa adanya peluang bahwa terbentuknya persepsi tersebut dipengaruhi pula oleh pernyataan/alasan yang dikemukakan oleh petugas pengairan pada saat yang bersangkutan berinteraksi dengan petani. Akan tetapi jika dikaitkan fenomena saat ini dimana keterbukaan dan keberanian petani untuk menyampaikan pendapatnya cukup tinggi maka peluang bahwa persepsi tersebut dibentuk oleh petugas pengairan tampaknya sangat kecil.
16
hambatan. Proporsi petani yang menyatakan bahwa pembinaan P3A cukup memadai
hanya sekitar sepertiga.
Dalam kondisi seperti itu persoalan yang dihadapi menjadi semakin kompleks
karena koordinasi antar lembaga terkait tampaknya juga tidak menunjukkan kinerja
yang memadai. Kerjasama yang sistematis dan produktif antara aparat pemerintah
daerah, petugas pengairan, dan PPL di lapangan belum melembaga. Kecenderungan
yang sering terjadi adalah adanya sejumlah P3A yang sangat sering dikunjungi dan
dibina, di sisi lain cukup banyak pula P3A yang sangat jarang disentuh. Tolok ukur
keberhasilan pembinaan dan atau kegiatan oleh petugas, dimana keberhasilan itu
diukur dari besarnya partisipasi masyarakat setempat untuk ikut dalam kegiatan terkait
semakin memperparah kesenjangan pembinaan antar P3A tersebut. Petugas cenderung
memilih masyarakat yang lebih kooperatif dalam berpartisipasi dalam kegiatan
dibanding masyarakat yang kurang kooperatif.
Faktor lain adalah pengaruh dari perubahan kawasan, terutama yang
berimplikasi pada kecenderungan petani untuk mengkonversi lahan sawahnya.
Sebagian besar petani memang berpendapat bahwa kecenderungan seperti itu masih
relatif rendah. Akan tetapi implikasi dari konversi lahan sawah terhadap kinerja
jaringan dan OP irigasi sangat serius. Secara empiris sangat jarang ditemui lahan sawah
yang telah dikonversi ke penggunaan lain kemudian (dapat) difungsikan sebagai sawah
(irreversible).
Kasus-kasus konversi lahan sawah yang terjadi di ketiga sistem irigasi yang
dikaji berbeda, baik motivasi maupun bentuk konversinya. Di Way Sekampung kasus-
kasus konversi adalah menjadi lahan kering untuk tanaman palawija/sayuran. Di
Brantas, selain menjadi lahan kering untuk usahatani sayuran adalah untuk perumahan.
Keduanya sangat berbeda dengan di Wawotobi. Di wilayah ini sebagian besar kasus
konversi adalah untuk usahatani tanaman perkebunan. Ini terutama terjadi di areal
persawahan yang berada jauh dari pintu-pintu saluran irigasi dan umumnya dimiliki
penduduk lokal. Perpaduan faktor kecukupan air, tingginya biaya tenaga kerja,
dukungan mekanisasi pertanian yang rendah, dan budaya bertani masyarakat
merupakan penyebab yang salih berkaitan laju konversi lahan ini.
Faktor penyebab terjadinya degradasi jaringan dan OP irigasi yang sifatnya
internal adalah kinerja P3A. Kinerja P3A merupakan komposit dari keberadaan
17
pengurus, pembagian tugas yang jelas antar pengurus, kemampuan mendorong petani
untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan jaringan tertier dan kuarter, keterbukaan
dalam penggunaan iuran irigasi, dan keterampilan mencegah/memecahkan konflik
internal organisasi P3A ataupun dengan pihak lain.
Secara umum sebagian besar petani berpendapat bahwa kinerja P3A adalah
rendah – sedang. Bahkan di Wawotobi, proporsi yang menyatakan sangat rendah dan
rendah masing-masing mencapai 24 dan 49 persen (Tabel 9).
Tabel 9. Kinerja organisasi P3A dalam mengelola OP irigasi (dalam persen)
Pendapat responden Sekampung Brantas Wawotobi Rata-rataSangat rendah 8.6 3.0 24.3 12.4Rendah 31.4 27.3 48.6 36.2Sedang 42.9 63.6 27.0 43.8Tinggi 14.3 6.1 0.0 6.7Sangat tinggi 2.9 0.0 0.0 1.0Sumber: Analisis Data Primer
3.5. Potensi dan Kendala yang Dihadapi Dalam Memperbaiki Kinerja OP Irigasi di Level Tertier
Kendala yang dihadapi dalam memperbaiki kinerja OP irigasi tampaknya justru
terletak pada kebijakan pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan antisipasi
terhadap dinamika budaya dan perkembangan wilayah. Ini berkaitan dengan paradigma
dan inkonsistensi kebijakan. Paradigma yang dianut terlalu menitik beratkan pada
aspek fisik dan keteknikan. Pada awal pembangunannya cenderung menggunakan
pendekatan top–down, dan disisi lain terjadi kooptasi kelembagaan lokal yang
sebenarnya semula telah berjalan. Akibatnya kemandirian petani tak terbentuk. Upaya
untuk mentransformasi sistem irigasi dari protektif menjadi sistem irigasi produktif
sulit diwujudkan. Oleh karena konstelasi persoalannya sangat kompleks maka upaya
perbaikan sistem irigasi (OP irigasi merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan
irigasi) di Indonesia memang membutuhkan reformasi (Pasandaran, 2005).
Inkonsistensi kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap penurunan
kinerja OP jaringan irigasi. Kebijakan pengelolaan sumber daya air terkadang tidak
didukung atau bahkan tidak sejalan dengan kebijakan dibidang yang lain. Kebijakan
pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan sawah sampai saat ini tidak efektif
karena implementasi tata ruang tidak konsisten; padahal alih fungsi lahan sawah
18
berimplikasi serius terhadap kondisi jaringan irigasi pada lahan-lahan sawah di
sekitarnya.
Contoh inkonsistensi kebijakan yang lain adalah terjadinya perubahan-
perubahan aturan pengelolaan sumber daya air yang cenderung kurang memperhatikan
prospek implementasinya di lapangan. Ini terlihat misalnya dari persoalan yang
dihadapi dalam mengimplementasikan UU No. 7 Tahun 2004. Salah satu implikasi dari
undang-undang ini adalah tentang pembagian tanggung jawab OP irigasi antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Sampai saat ini
tindak lanjut undang-undang ini baru sampai pada tingkat PP sedangkan petunjuk
teknisnya masih dalam tahap penyempurnaan. Akibatnya pada tahun ini terjadi
kerancuan dalam realisasi biaya operasi, pemeliharaan, dan terutama rehabilitasi irigasi.
Dalam batas-batas tertentu potensi dan kendala yang dihadapi P3A dalam
memperbaiki OP irigasi dapat dibaca dari partisipasi petani dalam membayar iuran
irigasi dan partisipasi untuk berkontribusi tenaga kerja (gotong rorong) dalam
memeliharan saluran irigasi. Partisipasi dalam membayar iuran irigasi mencerminkan
apresiasinya terhadap nilai ekonomi air irigasi, sedangkan partisipasi dalam gotong
royong mencerminkan persepsinya terhadap nilai aksi kolektif.
Secara umum proporsi petani yang tidak berpartisipasi membayar iuran irigasi
relatif rendah (kurang dari 10 persen, bahkan di Way Sekampung kurang dari 5 persen),
kecuali di Wawotobi mencapai lebih dari 30 persen. Proporsi petani yang membayar
penuh di Di Way Sekampung, Brantas, dan Wawotobi masing-masing adalah 63, 37,
dan 16 persen (Tabel 10).
Tabel 10. Tingkat partisipasi dalam membayar iuran irigasi (dalam persen)
Sekampung Brantas Wawotobi Rata-rata
Tidak membayar 2.9 7.9 34.4 14.3
Membayar, tidak penuh 34.3 55.3 50.0 46.7
Membayar, penuh 62.9 36.8 15.6 39.0
Sumber: Analisis Data Primer
Iuran irigasi yang harus dibayar petani terutama terdiri atas IPAIR dan Iuran
P3A (sejak era reformasi sebagian besar P3A tidak lagi memberlakukan IPAIR). Jika
membayar penuh, rata-rata nilai iuran irigasi yang harus dibayar petani di Brantas
19
adalah sekitar Rp. 260 000/hektar/tahun (dua kali tanam padi), atau sekitar 4 % dari
total biaya usahatani. Di Way Sekampung, nilainya sedikit lebih rendah yaitu sekitar
Rp. 215 000/ hektar/tahun ( 3.6 persen dari total biaya usahatani), sedangkan di
Wawotobi adalah sekitar Rp. 150 000/hektar/tahun (2.7 persen dari total biaya
usahatani) (Tabel 11).
Tabel 11. Penerimaan, Biaya, dan Keuntungan Usahatani Padi di Lokasi Penelitian (Ribu Rupiah/Ha)
Uraian Daerah IrigasiBrantas Sekampung Wawotobi
MT I: Total penerimaan 8 700.6 7 907.5 4 943.8 Total Biaya 3 283.3 3 046.3 2 637.4 Keuntungan 5 417.3 4 861.2 2 306.3
MT II Total penerimaan 8 643.8 8 087.5 6 055.0 Total Biaya 3 303.2 2 943.8 2 891.7 Keuntungan 5 340.6 5 143.7 3 163.3
Biaya Irigasi: IPAIR (Rp./Ha/Th) 14.7 10.0 25.0 Iuran P3A (Rp./Ha/Musim) 124.3 102.6 61.6 Total (Rp./Ha/Th) 263.2 215.2 148.3 Proporsi terhadap total biaya
usahatani (%) (4.00) (3.59) (2.68) Sumber: Analisis Data Primer
Partisipasi petani dalam gotong royong memelihara saluran irigasi yang
tertinggi adalah di Sekampung, sedangkan yang terendah di Wawotobi. Secara umum
prosentase petani yang tidak/sangat jarang berpartisipasi dalam gotong royong adalah
sangat kecil (Tabel 12). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran petani terhadap aksi
kolektif relatif tinggi dan menunjukkan potensi perbaikan kinerja petani dalam OP
jaringan irigasi masih terbuka.
Tabel12. Proporsi pendapat petani terhadap tingkat partisipasi dalam gotong royong memelihara saluran irigasi
Kualitas partisipasi Sekampung Brantas Wawotobi Rata-rata
Tidak/sangat jarang berpartisipasi 2.7 5.1 2.7 3.5
Sering berpartisipasi 24.3 43.6 64.9 44.2
Selalu berpartisipasi 73.0 51.3 32.4 52.2
Sumber: Analisis Data Primer
20
Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum kendala yang
dihadapi dalam memperbaiki OP irigasi di level tertier sebenarnya dapat diatasi. Akan
tetapi dalam konteks ini perlu diperhitungkan adanya kecenderungan bahwa pada
umumnya partisipasi yang relatif tinggi adalah terjadi pada petak-petak tertier yang
kondisinya "moderat". Partisipasi petani di petak-petak tertier yang pasokan airnya
selalu cukup, atau sebaliknya yang selalu langka cenderung rendah. Kecederungan
tersebut terlihat di tiga propinsi lokasi kajian, terutama di Wawotobi (Sulawesi
Tenggara).
IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
A. Kesimpulan
1. Dari evaluasi diperoleh kesimpulan bahwa degradasi kinerja irigasi terjadi akibat
pengaruh simultan dari degradasi kondisi fisik jaringan dan rendahnya kinerja
operasi dan pemeliharaan. Sebagian besar degradasi kondisi fisik jaringan terkait
dengan kerusakan saluran irigasi, banyaknya pintu-pintu air yang rusak, dan
sedimentasi saluran-saluran pembuang, terutama di level tertier. Rendahnya
kinerja operasi dan pemeliharaan irigasi terkait dengan sangat terbatasanya
anggaran OP irigasi dari pemerintah yang jauh dari mencukupi; sementara itu
keswadayaan petani dalam memupuk dana OP irigasi sangat terbatas.
2. Tingkat kehandalan jaringan irigasi maupun tingkat pemerataan distribusi air
irigasi termasuk kategori rendah – sedang. Di Way Sekampung dan Brantas, hal
itu lebih banyak disebabkan oleh debit air irigasi yang cenderung semakin
menurun, sedangkan di Wawotobi terutama disebabkan oleh banyaknya jaringan
irigasi yang rusak.
3. Pada level tertier penyebab degradasi kinerja jaringan irigasi yang bersifat
eksternal (di luar kendali petani/P3A) terkait dengan lima aspek berikut: (1)
anggaran OP irigasi dari pemerintah yang sangat terbatas sehingga hanya dapat
dimanfaatkan di sebagian jaringan sekunder dan tertier, (2) jumlah petugas dan
fasilitas pendukung yang tidak mencukupi, (3) pembinaan P3A yang kurang
memadai (terutama di Wawotobi), (4) koordinasi antar lembaga terkait yang
21
lemah dan tumpang tindih, dan (5) perubahan kawasan yang mendorong terjadinya
konversi lahan sawah ke penggunaan lain.
4. Faktor internal yang mempengaruhi kinerja jaringan irigasi adalah kinerja P3A.
Secara umum kinerja P3A termasuk kategori rendah – sedang; bahkan cukup
banyak ditemukan adanya petak-petak tertier yang irigasinya tidak dikelola secara
sistematis dalam wadah P3A (P3A hanya sekedar nama). Ini dapat disimak dari
keberadaan pengurus, kejelasan pembagian tugas antar pengurus, kemampuan
untuk mendorong partisipasi petani dalam pemeliharaan jaringan tertier dan
kuarter, kemampuan mengumpulkan dan keterbukaan dalam penggunaan iuran
irigasi, dan keterampilan mencegah/memecahkan konflik internal organisasi P3A
ataupun dengan pihak lain.
5. Kendala yang dihadapi dalam memperbaiki kinerja OP irigasi tampaknya justru
terletak pada kebijakan pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan antisipasi
terhadap dinamika budaya dan perkembangan wilayah, serta konsistensi dalam
pengembangan dan pendayagunaan irigasi.
6. Peluang untuk menggalang aksi kolektif petani dalam operasi dan pemeliharaan
irigasi sangat bervariasi, akan tetapi secara umum masih terbuka untuk dilakukan
perbaikan. Di sisi lain, meskipun peluang untuk meningkatkan partisipasi petani
dalam membayar iuran irigasi juga masih terbuka akan tetapi jumlah iuran yang
dapat dikumpulkan diperkirakan tidak cukup untuk mempertahankan fungsi irigasi
secara optimal.
7. Adanya kecenderungan bahwa partisipasi yang relatif tinggi hanya terjadi pada
petak-petak tertier yang kondisinya "moderat" dan pada lokasi-lokasi tertentu
dalam jangka panjang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan
fungsi pembinaan mengingat sistem irigasi adalah sistem yang tidak bisa berdiri
sendiri.
B. Saran dan Implikasi Kebijakan
1. Upaya meningkatkan kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi harus
dimulai dengan pemahaman paradigma dan konsistensi kebijakan sumber daya air
baik oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga kebijakan yang dikeluarkan telah
22
mampu mempertimbangan (kendala dan potensi) kelembagaan pengelola jaringan
irigasi di daerah, dinamika masyarakat dan dapat berjalan dengan arah yang tepat
serta konsisten.
2. Sangat diperlukan adanya peningkatan kemampuan keswadayaan petani dalam
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Simultan dengan itu, dalam jangka
pendek sangat dibutuhkan adanya peningkatan anggaran untuk operasi dan
pemeliharaan irigasi dan biaya rehabilitasi irigasi. Ini diperlukan bukan hanya di
level Pemerintah Pusat akan tetapi juga di tingkat Propinsi dan Kabupaten.
Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan
irigasi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 2004 harus secepatnya
ditindak lanjuti dalam bentuk Petunjuk Teknis yang jelas dan siap dioperasionalkan
agar degradasi kinerja jaringan irigasi tidak terus berlanjut.
DAFTAR PUSTAKA
Adiningsih, J.S. 1997. Peranan efisiensi penggunaan pupuk untuk melestarikan swasembada pangan. Hlm. 65 – 85. Prosiding Simposium Nasional dan Konggres VI Peragi. Perhimpunan Agronomi Indonesia, Jakarta.
Arif, S. S. 1996. Ketidak Sesuaian Rancangbangun Jaringan Irigasi di Tingkat Tersier dan Akibatnya Terhadap Pelaksanaan Program Penganekaragaman Tanaman (Crop Diversification): Studi Kasus di Daerah Irigasi (DI) Cikuesik, Cirebon.
Napitupulu, M. 1997. Penyempurnaan Sarana Irigasi Untuk Menunjang Pengembangan Agroindustri dan Agribisnis. Dalam S.S. Arif dan S. Rochdyanto (Penyunting). Prosiding Lokakarya: Rancangbangun dan Manajemen Irigasi Untuk Mendukung Sistem Usahatani Rakyat yang Berorientasi Agribisnis dan Agroindustri. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada.
Oi. S. 1997. Introduction to Modernization of Irrigation Schemes. Dalam Modernization of irrigation schemes: past experience and future options. Water report 12. FAO. Rome.
Osmet. 1996. Sistem Pengelolaan Air Menunjang Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan. Dalam. Hermanto et.al.(Ed.).1996. Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air. Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Swasembada Pangan. Hasil Kerjasama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Dengan Ford Foundation. PSE. Bogor.
Pasandaran, E. 2005. Reformasi Irigasi Dalam Kerangka Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air. Naskah Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama Bidang Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
23
Pusposutardjo, S. 1997. Perbaikan Manajemen Irigasi Untuk Mendukung Usahatani Agroindustri Berkelanjutan. Dalam S.S. Arif dan S. Rochdyanto (Penyunting). Prosiding Lokakarya: Rancangbangun dan Manajemen Irigasi Untuk Mendukung Sistem Usahatani Rakyat yang Berorientasi Agribisnis dan Agroindustri. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada.
Rosegrant, M.W., X. Cai, and S. S. Cline. 2002. World Water and Food to 2025: Dealing With Scarcity. International Food Policy Research Institute, Washington.
Simatupang, P. 2000. Fenomena perlambatan dan instabilitas pertumbuhan produksi beras Nasional: Akar penyebab dan kebijakan pemulihannya. Makalah disampaikan pada Praseminar Nasional Sektor Pertanian Tahun 2002: Kendala, Tantangan dan Prospek, Bogor 4 Oktober 2000, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
Sumaryanto dkk. 2003. Penentuan Alokasi Beban Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dalam Era Otonomi Daerah. Pusat Penelitian Sosial ekonomi Pertanian, Bogor.
World Bank. 1993. Water resources management: a World Bank policy paper. World Bank, Washington.
24
Tabel Lampiran 1. Jumlah responden
Sistem Irirgasi
Lembaga / organisasi (unit)PetaniContoh
Supra struktur P3A Level Tertier (P3A)
Level Primer
Level Sekunder
Way Sekampung (Prop. Lampung) 2 4 8 40Brantas (Prop. Jawa Timur) 2 4 8 40Wawotobi (Sulawesi Tenggara) 2 4 8 40Total 6 12 24 120
Gambar 2. Fluktuasi volume air yang dilepas dari reservoir utama
Tabel Lampiran 2. Estimasi rata-rata debit air di saluran induk dan di pintu tertier diwilayah hulu dan hilir DI Brantas*)
Bulan Hulu (Molek) Hilir (V.Canal-1 dan V. Canal-2)M3/dt Lt/dt/ha M3/dt Lt/dt/ha
Oct 4.93 0.28 31.11 0.22Nov 5.56 0.46 41.37 0.48Dec 6.16 0.88 56.41 0.91Jan 7.26 1.03 63.58 1.01Feb 7.60 1.18 65.20 1.28Mar 7.57 1.18 65.47 1.17Apr 7.13 1.11 62.27 1.02May 6.92 0.97 56.54 0.94Jun 6.47 0.94 53.41 0.88Jul 6.11 0.81 45.48 0.72Aug 5.44 0.48 39.04 0.32Sep 5.03 0.21 31.51 0.17Rata-rata 6.35 0.79 50.95 0.76Koefisien variasi 0.15 0.44 0.25 0.49Sumber: Perum Jasa Tirta I dan Dinas Pengairan Jawa Timur.*) Dihitung dari data tahun 1979 - 1996 Luas layanan irigasi (command area) Molek 3994 Ha, Delta Brantas 27362 Ha.
25
Basis: rata-rata debit di masing-masing wilayah
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Hulu 0.78 0.88 0.97 1.14 1.20 1.19 1.12 1.09 1.02 0.96 0.86 0.79
Hilir 0.61 0.81 1.11 1.25 1.28 1.29 1.22 1.11 1.05 0.89 0.77 0.62
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Tabel Lampiran 3. Penilaian terhadap kuantitas dan jadwal pasokan air irigasi
Kuantitas Waktu Way Sekampung
Brantas Wawotobi
Berlebih Tidak terlambat 10.0 5.0 20.0Sering terlambat 5.0 2.5 7.5
Cukup Tidak terlambat 22.5 25.0 37.5Sering terlambat 30.0 35.0 20.0
Kurang Tidak terlambat 12.5 17.5 2.5Sering terlambat 20.0 15.0 12.5
Sumber: Analisis Data Primer
26