Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMENUHAN HAK ANAK DI LPKA KELAS II JAKARTA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Oleh:
Qothrun Nada
NIM: 11150440000076
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1441 H / 2019 M
ABSTRAK
Qothrun Nada NIM 11150440000076. PEMENUHAN HAK ANAK DI LPKA KELAS II JAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H / 2019 M.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Jakarta. Untuk melihat bagaimana pemenuhan hak anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Jakarta. Serta tinjauan undang-undang perlindungan anak dan hukum islam. Terhadap pemenuhan hak anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field Reasearch) yang sumber data utamanya diambil dari obyek secara langsung didaerah penelitian yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.
Hasil dari penelitian ini bahwa hak-hak yang di dapat anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta antara lain: mendapatkan pendidikan non-formal dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan asupan makanan yang layak, melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapatkan keterampilan kerja, mendapatkan bahan bacaan dan siaran media masa lainnya yang tidak dilarang, menerima kunjungan keluarga. Pemenuhan hak tersebut belum terpenuhi sepenuhnya dikarenakan masih menumpang di satu lokasi Lapas Salemba. Hak anak yang belum terpenuhi, kurangnya pemenuhan hak-hak anak didik di LPKA Kelas II Jakarta ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Dalam hal Hak Beragama, Hak Kesehatan, Hak Pendidikan, Hak Berkreasi, Hak Khusus Anak (anak yang berhadapan dengan hukum) sebagai berikut: Adanya problem infrastruktur, Problem (SDM) Sumber Daya Manusia.. Oleh sebab itu dilihat dari penjelasan diatas Pemenuhan Hak Anak di LPKA Kelas II Jakarta, belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.
Kata Kunci : Hak Anak, Perlindungan Anak dan Hukum Islam.
Pembimbing : Hotnidah Nasution, M.A.
Daftar Pustaka : 1977 s.d 2018.
v
PEDOMAN TRANSLITERASI
Hal yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan asing
(terutama Arab) ke dalam tulisan Latin dimana istilah Arab tersebut belum dapat
diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup penggunaannya masih terbatas.
Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:
Huruf Arab Huruf Latin Keterangan
tidak dilambangkan ا
B Be ب
T Te ت
Ts te dan es ث
J Je ج
H ha dengan garis bawah ح
Kh ka dan ha خ
D De د
Dz de dan zet ذ
R Er ر
Z Zet ز
S Es س
Sy es dan ye ش
S es dengan garis bawah ص
D de dengan garis bawah ض
T te dengan garis bawah ط
Z zet dengan garis bawah ظ
koma terbalik di atas hadap kanan ‘ ع
Gh ge dan ha غ
vi
F Ef ف
Q Qo ق
K Ka ك
L El ل
M Em م
N En ن
W We و
H Ha ه
Apostrop ˋ ء
Y Ya ي
Dalam bahasa Arab, vokal sama seperti bahasa Indonesia, memiliki vokal atau
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal atau monoftong,
ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:
Tanda Vokal
Arab
Tanda Vokal
Latin Keterangan
A Fathah
I Kasrah
U Dammah
Sementara itu, untuk vokal rangkap atau diftong, ketentuan sebagai berikut:
Tanda Vokal
Arab
Tanda Vokal
Latin Keterangan
Ai a dan i ي
Au a dan u و
vii
Ketentuan alih aksara vokal panjang (madd), yang dalam bahasa Arab
diimbangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:
Tanda Vokal
Arab
Tanda Vokal
Latin Keterangan
 a dengan topi di atas
Î i dengan topi di atas
Û u dengan topi di atas
Kata sandang, dalam bahasa Arab dilambangkan dengan alif dan lam (ال),
dialihaksarakan menjadi huruf “l” (el), baik diikuti huruf syamsiyyah atau huruf
qomariyyah. Misalnya:
al-ijtihâd =الإجتھاد
al-rukhsah, bukan ar-rukhsah =الرخصة
Dalam alih aksara, syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu
dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah. Tetapi, hal ini tidak berlaku
jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti
oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya:
.al-syuf’ah tidak ditulis asy-syuf’ah =الشفعة
Dalam penulisan ta marbûtah terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat
contoh 1) atau diikuti oleh kata sifat (na’t) (lihat contoh 2), maka huruf ta marbȗtah
tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Jika huruf ta marbûtah tersebut
diikuti dengan kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf
“t” (te) (lihat contoh 3).
viii
No. Kata Arab Alih Aksara
syarî’ah شریعة 1
al-syarî’ah al-islâmiyyah الشریعة الإسلامیة 2
muqâranat al-madzâhib مقارنة المذاھب 3
Untuk huruf kapital tidak dikenal dalam tulisan Arab. Tetapi dalam
transliterasi huruf ini tetap digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Perlu diketahui bahwa jika nama diri didahului
oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: البخاري= al-Bukhâri
tidak ditulis Al-Bukhâri.
Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih aksara
ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal. Berkaitan
dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia Nusantara sendiri,
disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kara nama tersebut berasal dari bahasa
Arab, Misalnya: Nuruddin al- Raniri, tidak ditulis Nûr al-Dîn al-Rânîrî.
Setiap kata, baik kata kerja (fi’il) kata benda (ism) atau huruf (harf), ditulis
secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih akasara dengan berpedoman
pada ketentuan-ketentuan diatas:
No Kata Arab Alih Aksara
الضرورة تبیح المحظورات 1al-darûrah tubîhu al-
mahzûrât
al-iqtisâd al-islâmî الاقتصاد الإسلامي 2
usûl al-fiqh أصول الفقھ 3
al-‘asl fî al-asyya al-ibâhah الأصل في الأشیاء الإباحة 4
al-maslahah al-mursalah المصلحة المرسلة 5
ix
KATA PENGANTAR
حیم بسم ن ٱلر حم ٱلر ٱ�
Alhamdulillah Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-nya. Shalawat serta salam penulis
haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta
para pejuang islam dijalan Allah yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Dengan
mengucapkan syukur Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan
penelitian skripsi dengan judul: “Pemenuhan Hak Anak Di LPKA Kelas II
Jakarta Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”
sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana S1, Sarjana Hukum (S.H) di
Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam proses pembuatan skripsi ini tidak sedikit
kesulitan dan hambatan yang dialami penulis, baik yang menyangkut waktu,
pengumpulan bahan-bahan (data) dan lain sebagainya.
Berkat bantuan dan motivasi berbagai pihak maka segala kesulitan dan
hambatan ini dapat diatasi dan tentunya dengan se-izin Allah SWT. Dalam
kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak
terutama kepada:
1. Bapak Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag, S.H, M.H, M.A., selaku Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Ibu Dr. Mesraini, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga
dan Bapak Ahmad Chairul Hadi, M.A., selaku Sekretaris Program Studi
Hukum Keluarga.
3. Ibu Dr. Mesraini, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang
banyak memberi nasehat yang sangat bermanfaat demi meningkatkan
x
spiritual dan intelektual yang berkualitas kepada Mahasiswa/I pada
umumnya khususnya pada penulis.
4. Ibu Hotnidah Nasution, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang
telah sabar membimbing dan menasehati selama penulis menyelesaikan
skripsi ini.
5. Segenap Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta yang dengan tulus telah menyalurkan ilmunya kepada penulis
selama kuliah dikampus tercinta ini, dengan segala rasa ta’dzim “semoga
apa yang telah diajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan
akhirat”.
6. Segenap pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan
Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah
memberikan fasilitas kepada penulis dalam mencari data pustaka.
7. Teristimewa buat Ayahanda Drs. H. Abdul Aziz, S.Ag., M.Pd., dan
Ibunda Hj. Ratna yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian,
nasehat, dengan penuh keikhlasan dalam menghadapi penulis karena
mereka menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Semoga Allah SWT selalu
memberi rahmat dan kesehatan serta membalas atas kebaikan mereka
berdua. Serta terimakasih kakakku tersayang Fazlur Rahman, S.T., Duror
Izzie, S.E., tetehku Arinie Zidna, S.Sy. dan tersayang Naziha Zaidah yang
tak henti selalu memberikan support agar tidak mudah menyerah dalam
menyelesaikan studi ini.
8. Sahabat seperjuangan penulis yaitu teman-teman Kostn Kandang Uler (M.
Alawi, Aprianto Ridwan Salni, Dede Imron, Adli Kanza), Kostn Kandang
Macan (bang oval), Kostn Kalong (bang habibi/Ncek), Warung Emak, GK
(garis keras), Soul State 814, FKMA (forum komunikasi mahasiswa at-
taqwa), Permasi (persatuan mahasiswa/i bekasi), dan semua teman-teman
Hukum Keluarga Angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu
xi
persatu, yang menjadi teman seperjuangan sebelum maupun ketika di
bangku perkuliahan.
9. Teman KKN Aksara Abdul Muhyi, Faisal Zaki Mutaqin, Tua Nasarudin,
Azka, Widy, Oby, Faisal, Djuhari, Naziha Zaidah, Nabila Sabrina,
Monita, Dita, Sifa, Ica, Lilis, Sarah, Anindya, Una, Alida. Yang banyak
memberi masukan motivasi dan support dalam banyak hal termasuk canda
tawa yang menghibur.
Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan
pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik kita disisi Allah SWT.
Akhirnya semoga setiap bantuan yang telah diberikan kepada penulis
mendapat balasan dari Allah SWT.
Amin yaa rabbal alamin.
Wassalamua’alaikum Wr.Wb.
17 Oktober 2019
Penulis
xii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ........................................................ iii
LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................................... iv
ABSTRAK .................................................................................................................. v
PEDOMAN TRANSLITERASI .............................................................................. vi
KATA PENGANTAR ................................................................................................ x
DAFTAR ISI.. .......................................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............................................................................. 1
B. Identifikasi Masalah ................................................................................... 5
C. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah ............................................. 6
D. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 6
E. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 7
F. Tinjauan (Review) Terdahulu .................................................................... 7
G. Metode Penelitian..................................................................................... 10
H. Sistematika Penulisan .............................................................................. 12
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Hak Anak ............................................................................... 14
B. Hak-Hak Anak ......................................................................................... 16
1. Hak Beragama .................................................................................... 17
2. Hak Kesehatan ................................................................................... 17
3. Hak Pendidikan .................................................................................. 18
xiii
4. Hak Berkreasi ..................................................................................... 18
C. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam .................................................... 19
D. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum ...................................................................................................... 24
BAB III GAMBARAN UMUM LPKA KELAS II JAKARTA
A. Sejarah Berdirinya LPKA Kelas II Jakarta .............................................. 34
B. Visi, Misi dan Tata Nilai LPKA Kelas II Jakarta .................................... 36
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi LPKA Kelas II Jakarta ... 38
D. Sarana Prasarana di LPKA Kelas II Jakarta ............................................. 43
E. Data Kenakalan Anak di LPKA Kelas II Jakarta ..................................... 45
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
A. Implementasi Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di
LPKA Kelas II Jakarta ............................................................................. 48
1. Hak Beragama .................................................................................... 49
2. Hak Kesehatan ................................................................................... 50
3. Hak Pendidikan .................................................................................. 55
4. Hak Berkreasi ..................................................................................... 59
B. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam
Terhadap Pemenuhan Hak Anak di LPKA Kelas II Jakarta ................... 60
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................................. 70
B. Saran ......................................................................................................... 73
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 75
LAMPIRAN
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat permohonan wawancara
2. Surat balasan dari instansi pemerintah
3. Surat telah melakukan wawancara
4. Dokumentasi Penelitian
5. Pertanyaan wawancara dan jawaban
xv
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Sarana Prasarana di LPKA Kelas II Jakarta .................................... 43
Tabel 3.2 Data Kenakalan Anak ...................................................................... 45
Tabel 3.3 Kenakalan Anak dari Usia ............................................................... 47
Tabel 4.1 Daftar Menu 10 Hari ........................................................................ 52
Tabel 4.2 Pendidikan Terakhir ......................................................................... 57
Tabel 4.3 Jadwal Kegiatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
Jakarta .............................................................................................. 57
xiv
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Republik Indonesia pada hakikatnya adalah Negara hukum
yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan
pancasila, yang didalamnya mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi
Manusia bukan hanya diperoleh oleh orang dewasa tetapi anak-anak juga
berhak memperolehnya.
Anak adalah manifestasi orang dewasa, sama halnya dengan orang
dewasa, anak juga perlu mendapatkan hak sebagai manusia dalam posisinya
sebagai subjek hukum. Maka dari itu, Hak yang melekat padanya haruslah
dilindungi agar anak tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat. Perlindungan
hak anak sangat penting, karena anak memiliki hak secara asasi. Dengan
demikian itu merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia.1
Anak adalah salah satu asset pembangunan nasional, maka patut di
pertimbangkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang
handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan
sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.2
Hubungannya dengan konteks ini, anak adalah asset pembangunan nasional
sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah dalam
rangka pemenuhan hak perlindungan anak untuk mewujudkan sumber daya
manusia yang berkualitas.
Dalam Konvensi Hak Anak yang merupakan bagian dari hak asasi
manusia menegaskan hak-hak anak yang secara katagori terdiri dari empat
macam, yakni hak atas kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, hak atas
1 Hadi Supeno, Deskriminasi Anak:Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI,2010),h., 12.
2 Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, (Bandung: PT. Alumni,2010), h.,1.
1
2
perkembangan, dan hak untuk berpartisipasi.3 Secara lebih detail, pada poin
ketiga tentang hak anak untuk berkembang adalah hak-hak anak yang meliputi
segala bentuk pendidikan (formal maupun non-formal) dan hak untuk
mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental,
spiritual, moral dan sosial anak.4
Pada dasarnya, anak yang melakukan tindak pidana dapat menjadi
penghapusan pidana.5 Pasal 55 ayat (1) huruf g KUHP menegaskan
kewenangan menjatuhkan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana,
dengan memperhatikan pengaruh pemidanaan terhadap masa depan anak.
Oleh karenanya hak yang melekat padanya harus diberikan secara utuh,
meskipun secara hukum pemidanaan bagi anak adalah sah tetapi itu semua
tetap tidak menghalangi hak beragama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak
berkreasi, dan hak perlindungan khusus anak di Lembaga Pemasyarakatan.
Pasal yang berkaitan dengan Undang-undang Hak Perlindungan Anak
(UU No. 35 Tahun 2014) terdiri dari lima hak anak: Pertama, hak beragama
dalam Pasal 43 berbunyi “(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan Lembaga Sosial menjamin
Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. (2) Perlindungan Anak dalam
memeluk agamanya sebagaimana pada ayat (1) Meliputi pembinaan,
pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak”.
Kedua, hak kesehatan dalam Pasal 45B Ayat (1) berbunyi
“Pemerintah daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi anak
dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak”.
Ketiga, hak pendidikan Pasal 49 berbunyi “Negara Pemerintah,Pemerintah
3 Joni Muhammad dan Zuchaina Z Tamanas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),h., 68.
4 Hadi Supeno, Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI,2010),h., 15.
5 Ahmad Bahiej, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Teras,2008), h., 145.
3
Daerah,Keluarga,dan Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”.
Keempat, hak berkreasi dalam Pasal 56 huruf e “Bebas beristirahat,
bermain, berkreasi, dan berkarya seni budaya”. Kelima, hak perlindungan
khusus anak Pasal 59 Ayat (1) “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
memberikan perlindugan khusus kepada anak”.
Islam juga menjelaskan perlindungan terhadap hak-hak anak ada tujuh
bagian, yaitu: Pertama, Hak anak untuk hidup, Hak ini dianggap sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia, yakni hak asasi. Hak
ini merupakan anugrah dari Allah SWT namun demikian, sebagian peradaban
mengharamkan hak tersebut bagi manusia. Pada masa jahiliah ummat manusia
tidak dapat menegakkan hak tersebut secara seimbang. Mereka membinasakan
roh-roh anak-anak karena takut kemiskinan atau karena cacat pada anak
tersebut.6
Kedua, Hak Anak dalam kejelasan nasabnya. Syariat islam telah
menetapkan bahwa nasab tidak akan kuat kecuali dengan sebab kelahiran
yang berasal dari hubungan yang tidak diharamkan.7 Ketiga, Hak anak dalam
pemberian nama baik. Dianjurkan agar orang tua untuk memberikan nama
yang baik kepada anak-anaknya, menyebutkan nama bapak dibelakang
namanya untuk memudahkan menelusuri nasabnya. Nama bagi anak sangatlah
penting karena akan berpengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut
memperlakukan dalam pergaulan sosialnya.
Keempat, Hak Anak dalam memperoleh ASI. Hak mendapatkan ASI
bagi bayi selama dua tahun merupakan hak dasar anak dan juga sekaligus
kewajiban ibu kandungnya karena kebaikan ASI untuk bayi jelas manfaatnya.
Kelima, Hak Anak dalam kepemilikan harta benda. Untuk harta benda milik
6 Syekh Kholid, Cara Islam Mendidik Anak, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), h., 114. 7 Syekh Kholid, Cara Islam Mendidik Anak, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), h., 112.
4
anak, hanya ditentukan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan hak atau
menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum dewasa
tersebut.
Keenam, Hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap
anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat
dan bakatnya.8 Ketujuh, Hak Anak dalam asuhan, perawatan dan
pemeliharaan. Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan
dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan.
Lembaga Penempatan Anak Sementara yang disingkat (LPAS) adalah
tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Lembaga
Pembinaan Khusus Anak yang disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat
anak yang menjalani masa pidananya. Dalam hal anak akan dilakukan
penanganan dilaksanakan di LPAS, dan apabila tidak terdapat LPAS,
penanganan dapat dilakukan di LPKS setempat.9
Kondisi Indonesia yang tidak semua kabupaten dan kota yang terdapat
LPAS ataupun LPK secara otomatis mengfungsikan lembaga pemasyarakatan
(LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai tempat untuk anak
yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilan berlangsung.
Demikian pula dengan tidak terdapatnya LPKA disetiap kabupaten atau kota
maka LAPAS dan RUTAN difungsikan sebagai tempat untuk anak
berhadapan hukum selama menjalani masa pidananya.10
Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan (PAS) Kementerian
Hukum dan Ham I Wayan Kusmiyanta Dusak mengatakan ada perbedaan
antara anak yang berkonflik hukum dan anak pada umumnya. Dusak
8 Pasal 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 9 M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h., 167. 10Achmad Try Handoko,”Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak yang
Berhadapan dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas ll B Blora” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: 2016), h, 3.
5
menjelaskan, meningkatnya jumlah anak yang terjerat kasus hukum, disinyalir
membuat semakin banyak anak yang terpaksa putus sekolah. Dari catatan
Dirjen PAS, terdapat 2.361 anak menjalani hukuman pidana. Namun, hanya
sedikit dari jumlah tersebut yang mengikuti pendidikan formal dan non-
formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS), dan Rumah Tahanan (RUTAN) di Indonesia yaitu
sekitar 39%.11
Dengan demikian, dimungkinkan di Lembaga Pemasyarakatan masih
terdapat kekurangan, ada masalah yang dihadapi dalam hak-hak perlindungan
anak di Lembaga Pemasyarakatan terutama dalam hak beragama, hak
kesehatan, hak pendidikan, hak berkreasi dan hak perlindungan khusus anak
sebagaimana mestinya.
Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik dan berminat untuk
melakukan penelitian bagaimana sesungguhnya pemenuhan hak anak tersebut
diterima oleh anak-anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, sebagai
sample peneliti melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Khusus
Anak Kelas II Jakarta yang saat ini terdata ada 54 orang anak yang berada
disana.12 Penelitian ini dikaji dalam bentuk skripsi dengan judul “Pemenuhan
Hak Anak di LPKA Kelas II Jakarta Ditinjau dari Undang-Undang
Perlindungan Anak dan Hukum Islam”
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengidentifikasikan beberapa
masalah terkait hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II
Jakarta. Adapun masalah yang terkait sebagai berikut:
11http://news.liputan6.com/read/2567069/dirjen-pas-baru-39-%-anak-di-penjara-yang-dapat-pendidikan. Pada tanggal 15 oktober 2016 pukul 16.00 WIB.
12 Wawancara Pribadi dengan Riyandi Fahlaz. Pada Tanggal 10 Januari 2019 Pukul 13:00 WIB.
6
1. Apa yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II
Jakarta dalam memenuhi hak-hak anak.
2. Sejauh mana Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Jakarta
dalam melaksanakan hak-hak anak.
3. Bagaimana hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II
Jakarta di tinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak.
4. Bagaimana hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II
Jakarta di tinjau dari Hukum Islam.
C. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah
1. Batasan Masalah
Agar mempermudah dalam penulisan ini dan tidak melebar jauh dari
pembahasan awal, maka batasan permasalahan dalam penelitian ini hanya
berfokus pada hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas
II Jakarta. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, dalam
hal hak beragama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak berkreasi dan hak
khusus anak (anak yang berhadapan dengan hukum).
2. Rumusan Masalah
Untuk menghasilkan pembahasan dalam penelitian yang teratur dan
sistematis, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana hak-hak anak di Lembaga Pemasyarakan Khusus Anak
Kelas II Jakarta?
b. Bagaimana tinjauan Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum
Islam terhadap pemenuhan hak anak di Lembaga Khusus Anak Kelas
II Jakarta?
D. Tujuan Penelitian
7
Dari beberapa penjelasan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin
dicapai oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak anak di Lembaga
Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Jakarta.
2. Untuk mendeskripsikan hak anak dalam undang-undang dan hukum
islam yang belum terpenuhi.
E. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk menambah pengetahuan dan keilmuan Fakultas Syariah dan
Hukum Khususnya jurusan Hukum Keluarga terkait dengan pola
pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak
Kelas II Jakarta.
b. Untuk dapat dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya di
Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Jakarta Tentang hak-
hak anak.
b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam meyikapi hal-hal yang
berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.
F. Tinjauan (review) Kajian Terdahulu
Hak-Hak Anak dalam Pendidikan (Studi Kasus Anak Wirogunan,
Yogyakarta). Oleh Erik. (06470045) 1432H/2011M, mahasiswa UIN Sunan
Kalijaga Yoyakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan nasib pendidikan anak
yang harus menjalani hidup di lembaga pemasyarakatan umum yang belum
tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, lembaga pemasyarakatan
8
wirogunan Yogyakarta adalah lembaga pemasyarakatan umum yang di
dalamnya menampung semua narapidana perempuan atau laki-laki dan semua
jenis pelanggaran hukum yang dilakukan narapidana termasuk anak-anak di
dalamnya. Dengan kondisi tersebut tentunya banyak permasalahan yang
dihadapi pihak lapas dalam memberikan pembinaan, salah satunya pembinaan
terhadap narapidana anak yang memerlukan pendidikan khusus guna
memulihkan kesatuan hidup yang sehat jasmani dan rohani. Masalah yang
lebih besarnya lagi adalah dimana narapidana anak tinggal dalam satu
kawasan dengan narapidana dewasa, tidak menutup kemungkinan apabila
adanya ke khawatiran akan terjadinya hal-hal yang negatif dari narapidana
dewasa kepada narapidana anak. 13 Perbedaannya peneliti lebih memfokuskan
hak perlindungan anak dan hukum islam di Lembaga Pemasyarakatan Khusus
Anak Kelas II Jakarta.
Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Mekarsari
Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Tahun 2014. Oleh Agus Lili Suhali
(14112140025) 1435H/2014M, mahasiswa Institut Agama Islam Negri Syekh
Nurjati Cirebon. Di dalam skripsi ini menjelaskan dari perceraian yang terjadi
di desa tersebut sangat banyak diantaranya dimana seorang anak perilakunya
menjadi kurang baik, kasih sayang orang tuanya berkurang dan hak-hak anak
banyak yang tidak dipenuhi. Hak-hak anak di desa tersebut (jika terjadi
perceraian maka hak asuh anak jatuh ke ibu maka ayah lepas dari menafkahi
anak.14 Perbedaannya peneliti lebih memfokuskan hak perlindungan anak dan
hukum islam di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Jakarta.
13 Erik, “Hak-hak Anak dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak di Lapas Wirogunan Yogyakarta)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2011.
14 Agus Lili Suhali, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Tahun 2014” (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon), 2014.
9
Perlindungan Hak atas Pendidikan Bagi Anak Didik di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II b, Sleman, Yogyakarta. Oleh Muhammad Fuadi
Azizi (10340046) 1435H/2014M, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta. Di dalam skripsi ini menjelaskan kurangnya perhatian pihak
lembaga pemasyarakatan terhadap hak atas pendidikan bagi anak didik.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman merupakan gologan minoritas
dengan jumlah enam 6 anak dan presentase 23% dari penghuni keseluruhan.
Skripsi ini juga menjelaskan pendidikan yang berjalan bagi anak didik di
lembaga pemasyarakatan Kelas ll B Sleman Yogyakarta.15 Perbedaannya
peneliti lebih memfokuskan hak perlindungan anak dan hukum islam di
Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Jakarta.
Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak yang
Berhadapan dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas ll B Blora.
Achmad Try Handoko (11410047) 1437H/2016M, mahasiswa UII
Yogyakarta. Di dalam skripsi ini menjelaskan kota blora belum terdapat
LPAS ataupun LPKA dan difungsikanya RUTAN sebagai lembaga
pemasyarakatan, masih terdapat anak yang berhadapan dengan hukum
ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas ll B Blora yang bukan lembaga
pemasyarakatan khusus anak. Dalam rumah tahanan terdapat dua warga
binaan masyarakat yaitu anak yang berhadapan dengan hukum dan narapidana
dewasa. Maka pemenuhan haknya terutama hak dalam mendapatkan
pendidikan pasti belom sepenuhnya berjalan dengan lancer karena bukan
lembaga khusus anak. Rutan harus memberikan hak-hak bagi narapidana anak
15 Muhammad Fuadi Azizi, “Perlindungan Hak atas Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b, Sleman, Yogyakarta” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2014.
10
sebagai perwujudan pemenuhan Hak Asasi Manusia.16 Perbedaannya peneliti
lebih memfokuskan hak perlindungan anak dan hukum islam di Lembaga
Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Jakarta.
Pemenuhan Hak Anak di Tinjau dari Undang-undang No. 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga
Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong. Kec. Pakong Kab. Pemekasan). Oleh
Moh Qodarusman (14210013) 1439H/2018M, mahasiswa UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsi ini menjelaskan hak-hak anak yang
ditinggal pergi oleh orang tuanya telah terpenuhi semua, sebagian atau tidak
terpenuhi sama sekali. Dan bagaimana undang-undang mengatur dan
melindungi hak-hak anak yang terlantar atau tidak terpenuhi setelah
kebutuhannya. Karena segala kebutuhan anak adalah tanggung jawab kedua
orang tuanya terlepas dari orang tuanya bercerai, bekerja keluar negri dan lain
sebagainya. Dari tingginya angka Tenaga Kerja Indonesia maka semakin
banak anak yang mereka tinggalkan. Dengan demikian orang tua yang bekerja
diluar negri apakah telah memberikan hak-hak anak yang harus mereka
penuhi.17 Perbedaannya hanya di objek penelitian.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis data dan
analisa data yang digunakan bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan-
pernyataan yang menggunakan penalaran. Penelitian yang bersifat
kualitatif pada umumnya membeberkan masalah sikap, prilaku, dan
16 Achmad Try Handoko, “Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas ll B Blora” (UII Yogyakarta), 2016.
17 Moh Qodarusman, “Pemenuhan Hak-Hak Anak di Tinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pemekasan)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2018.
11
pengalaman yang pengumpulan datanya dilakukan melalui interview
bebas, mendalam dan kadang kala menggunakan metode fokus grup.18
Kualitatif yaitu jenis pendekatan yang berdasarkan kata-kata atau
berdasarkan tata cara penelitian yang menghasilkan atas apa yang
dinyatakan narasumber secara lisan pada kondisi objek yang alamiah19.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian
yang memaparkan suatu karakteristik tertentu dari sutau fenomena.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memaparkan karakteristik
dari beberapa variable dalam suatu situasi.20
3. Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak
Kelas II Jakarta yang berlokasi di jalan Percetakan Negara Rt 012/004 No.
88, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Penulis memilih Lembaga
Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Jakarta. Karena berdasarkan hasil
pengamatan bahwa disana pemenuhan hak-hak anak masih ada beberapa
yang belum terpenuhi.
4. Sumber Data
Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang
berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak ada segala
informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja
dari informasi, yaitu yang berkaitan dengan penelitian.21
a. Data Primer
18 Yayan Sopyan, Pengantar Metode Penelitian, (Ciputat: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h., 26.
19 Sugioyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta CV, 2008), h., 9.
20 Sugioyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta CV, 2008) h., 23.
21 Tatang M Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h., 130.
12
Sumber utama yang disajikan dalam skripsi ini adalah hasil
observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui
permasalahan pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II Jakarta.
b. Data Sekunder
Sumber data skunder yaitu melalui sumber-sumber seperti
buku-buku, Undang-undang, jurnal, skripsi serta sumber-sumber
tertulis lainnya yang mengandung informasi permasalahan yang
dibahas.
5. Metode Pengumpulan Data
a. Penelitian lapangan (Field Reasearch)
Penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi dimana
permasalahan yang terjadi objek penelitian. Metode wawancara adalah
proses tanya jawab penelitian yang berlangsung secara lisan. Tujuan
dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan dimana
pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya
tentang pemenuhan hak-hak anak. Peneliti akan mewawancarai
petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Jakarta dan
beberapa anak yang berada di Lembaga tersebut.
b. Penelitian perpustakaan (Library Reasearch)
Mengambil bahan pustaka dan dokumen yang relavan terhadap
masalah yang diteliti.
H. Sistematika Penulisan
Untuk memahami lebih jelas gambaran dalam materi penelitian ini,
maka peneliti menyusun menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika
penyampaian sebagai berikut:
13
BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini berisikan tentang bab pendahuluan
suatu pengantar umum pada penulisan skripsi, berikut yang meliputi: Latar
belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, tinjauan (review) kajian terdahulu, metode
penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II KAJIAN PUSTAKA: Dalam bab ini berisikan tentang berisikan,
berikut yang meliputi: Pengertian hak, pengertian anak, pengertian hak dan
anak, hak beragama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak berkreasi, hak anak
menurut hukum islam, dan perlindungan hukum terhadap hak anak yang
berhadapan dengan hukum.
BAB III GAMBARAN UMUM: Dalam bab ini menguraikan gambaran
umum lembaga pembinaan khusus anak kelas II Jakarta tentang sejarah
berdirinya LPKA Kelas II Jakarta, visi, misi, dan tata nilai LPKA Kelas II
Jakarta, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi LPKA Kelas II Jakarta,
sarana prasarana di LPKA Kelas II Jakarta, data kenakalan anak di LPKA
Kelas II Jakarta.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Dalam bab ini adalah hasil
penelitian yang dilakukan oleh penulis, mengetahui implementasi hak-hak
anak yang berhadapan dengan hukum, hak beragama, hak kesehatan, hak
pendidikan, hak berkreasi serta tinjauan undang-undang perlindungan anak
dan hukum islam.
BAB V PENUTUP: Dalam bab ini beberapa kesimpulan guna menjawab
pertanyaan mendasar dari permasalahan yang ada di skripsi ini. Penulis juga
akan menyampaikan saran-saran yang diperlukan sebagai catatan atas
permasalahan dalam skripsi ini.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Hak Anak
Hak adalah hasil yang murni dari pada akal yang pertama artinya
hak itu berubah meskipun waktu berubah dan tempat berlainan. Hak mesti
ada pada setiap manusia yang berakal dan wajib dihormati.1 Hak Anak
merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi
oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak asasi
diartikan sebagai seperangkat hak yang merekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugrahnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak anak
dalam islam berlaku dengan mempertimbangkan ketentuan dalam agama,
sedangkan hak anak versi hak asasi manusia disesuaikan dengan
pengalaman manusia.2
Berbicara mengenai anak sangat penting karena anak merupakan
potensi nasib manusia dihari yang akan datang, dialah yang ikut berperan
menentukan sejarah bangsa, negara sekaligus cermin sikap hidup bangsa
pada masa mendatang.3 Anak adalah generasi penurus yang akan datang
baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya
kondisi anak saat ini.4 Maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang
baik adalah kewajiban kita bersama agar ia bisa tumbuh berkembang
dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.
Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia anak adalah manusia yang
1 Hamka, Lembaga Hidup. (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2001), cet. 12, h. 113. 2 Muhammad Ma’sum, “Hak Anak dalam Islam dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal
Misykat, III, 1, (Febuari, 2010), h. 2. 3 Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), cet. 1, h.
5. 4 M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk di Hukum (Rawamangun: Sinar Grafika, 2013), cet.
1, h. 11.
14
15
masih kecil atau manusia yang belom dikatakan dewasa.5 Oleh karena itu
anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Sebagai makhluk sosial
yang rentan, anak-anak sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling
dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering
menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.6
Anak adalah manifestasi orang dewasa, sama halnya dengan orang
dewasa, anak juga perlu mendapatkan hak sebagai manusia dalam
posisinya sebagai subjek hukum. Maka dari itu, Hak yang melekat
padanya haruslah dilindungi agar anak tumbuh menjadi pribadi yang
bermanfaat. Perlindungan hak anak sangat penting, karena anak memiliki
hak secara asasi. Dengan demikian itu merupakan bagian dari pelaksanaan
Hak Asasi Manusia.7
Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak adalah
amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa didalam dirinya melekat
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas,
potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki
peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.8 Oleh
karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab maka
ia harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan
berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-
5 W.J.S. Poerwadar Minta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Balai Pustaka: Amir Ko, 1984), h. 24.
6 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 28. 7 Hadi Supeno, Deskriminasi Anak:Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan
Hukum, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI,2010),h., 12. 8 M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk DiHukum (Rawamangun: Sinar Grafik, 2013), cet.
1, h. 8.
16
haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Departemen kesehatan
menggolongkan anak menjadi empat golongan, sebagai berikut:9
1. Usia Balita: 0 tahun sampai dengan 5 tahun.
2. Usia Anak-anak: 5 tahun sampai dengan 10 tahun.
3. Usia Remaja: 10 tahun sampai dengan 20 tahun.
4. Usia Dewasa: 20 tahun sampai dengan 30 tahun.
Untuk perlindungan anak yang serasi, perlu memperhatikan nilai-
nilai tradisi dan budaya dari setiap bangsa. Oleh karena itu perlunya
dilakukan kerja sama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan
anak di setiap Negara, khususnya Negara-negara berkembang.10 Anak
menurut islam disebut anak adam sebagai makhluk manusia pertama yang
diciptakan Allah. Anak adalah keturunan kedua hasil dari hubungan antara
pria dan wanita.11
B. Hak-Hak Anak
Perlindungan Hukum dan Hak-Hak bagi anak merupakan salah
satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar
perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan
bertanggung jawab maka diperlukan hukum yang selaras dengan
perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.12
Anak sebagai pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang
khas, walaupun ia dapat bertindak berdasarkan perasaan, perkiraan, dan
9 Muhammad Thohir, Seminar Kesehatan Anak, (RSI Surabaya,1993), h. 6. 10 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h.
103-104. 11 Fuad Mohd dan Fakhruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam. (Jakarta: CV
Pedoman Ilmu Jaya, 1985), cet. 1, h. 24. 12 Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), cet. 1, h.
67.
17
kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh
yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak.13
Anak memiliki berbagai hak yang harus diterapkan dalam
kehidupan mereka. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum
terhadap hak-hak anak dapat ditemui diperaturan perundang-undangan,
seperti dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1960, dan Undang-
Undang Nomor. 35 Tahun 2014. Berikut ini adalah hak-hak anak:
1. Hak Beragama
Hak beragama dalam Islam adalah hak memberikan
pengalaman tertentu bagi anak-anak dan remaja. Ketaatan
beribadah memberikan rasa tenang dan bahagia karena hati
dekat dengan tuhan sehingga agama akan mampu membentuk
sikap pribadi yang positif bagi generasi muda terutama dalam
menghadapi masa pancaroba (puber). Pengaruh ketaatan
terhadap agama akan menjadi rem dan pengendalian yang amat
baik bagi sikap dan tindakan generasi muda.14
2. Hak Kesehatan
Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (right to
health) sebagai elemen penting bagi kehidupan manusia telah
diterima dan diakui sebagai bagian dari HAM. Pengakuan ini
terwujud dari perjuangan panjang mayarakat internasional
untuk memberikan kepastian terhadap masa depan HAM, yang
meliputi aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jaminan
dan pengakuan terhadap hak atas pelayanan kesehatan juga
dipertegas dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945, menentukan bahwa setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
13 M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk DiHukum (Rawamangun: Sinar Grafika, 2013), cet. 1, h. 11.
14 Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), cet. 1, h. 65.
18
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan.15
3. Hak Pendidikan
Anak berhak mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya
ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan
yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya atas
kesempatan yang sama untuk mengembangkan
kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung
jawab, sosial, dan moralnya sehingga mereka dapat menjadi
anggota masyarakat yang berguna.16
4. Hak Berkreasi
Anak harus mempunyai kesempatan yang luas untuk
bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan,
masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha
meningkatkan pelaksanaan hak ini.17
Anak adalah anak, usia anak adalah usia bermain. Untuk itu
sangatlah tidak dibenarkan apabila orang tua dengan sengaja
menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain. Setiap anak
memiliki hak untuk bermain sesuai dengan tingkat
perkembangan usianya. Tugas orang tua adalah mengarahkan
permainan anak kearah yang possitif seperti hal yang dapat
memperluas pengetahuan anak.18
15 Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana memahami perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia (Rawamangun: Prenadamedia Group, 2016), cet. 2, h. 137.
16 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: PT. Refika aditama, 2013), cet. 3, h. 46.
17 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: PT. Refika aditama, 2013), cet. 3, h. 46.
18 HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014), h. 6.
19
C. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam
Imam ghazali memberikan pelajaran yang panjang tentang cara
mengasuh anak. Beliau mengatakan, hendaklah orang tua menjaga sumber
pencariannya. Dari yang diharamkan atau dari yang halal, karena anak itu
semasa dalam kandungan ibunya sumber pencarian ayahnya dari yang
haram.19 Jadi pendapatan ayah sangat berpengaruh untuk istri dan
anaknya. Anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada
kedua orang tuanya. Sesuai dengan firman Allah SWT:
Q.S Al-Isra [23]:
ا یبلغن عندك ٱلكبر أ نا إم لدین إحس إیاه وبٱلو حدھما أو ۞وقضى ربك ألا تعبدوا إلا
كلاھما فلا تقل لھما أف ولا تنھرھما وقل لھما قولا كریما Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu
bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya
atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka
sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah"
dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka
perkataan yang mulia.
Q.S Lukman [14]:
لھۥ في ع ھۥ وھنا على وھن وفص لدیھ حملتھ أم ن بو نس ینا ٱلإ امین أن ٱشكر لي ووص
لدیك إلي ٱلمصیر ولوArtinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik)
kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam
keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua
tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya
kepada-Kulah kembalimu.
19 Hamka, Lembaga Hidup. (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2001), cet. 12, h. 199.
20
Adapun hak-hak anak dalam hukum islam, yaitu:
1. Hak beragama
Hak untuk beragama dan beribadah adalah hak asasi yang
mendasar bagi anak. Pilihan untuk menentukan agama dalam konteks
anak tentu akan sangat dipengaruhi oleh informasi yang diterima
seputar agama dan lingkungan disekitarnya. Dalam islam, posisi orang
tua sangat menentukan bagi agama anaknya. Agama orang tua dapat
menentukan agama si anak.20
Q.S. Al-Mumtahanah [8]:
وھ ركم أن تبر ن دی ین ولم یخرجوكم م تلوكم في ٱلد عن ٱلذین لم یق م لا ینھىكم ٱ�
یحب ٱلمقسطین وتقسطوا إلیھم إن ٱ�Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku
adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan
tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berlaku adil.
Q.S. Yunus Ayat [99]:
ولو شاء ربك لأمن من في ٱلأرض كلھم جمیعا أفأنت تكره ٱلناس حتى یكونوا
مؤمنین Artinya: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua
orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak)
memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman
semuanya.
Q.S. Al-Kafiruun Ayat [6]:
لكم دینكم ولي دین Artinya: “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".
20 Muhammad Ma’sum, “Hak Anak dalam Islam dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Misykat, III, 1, (Febuari, 2010), h. 13.
21
2. Hak kesehatan
Anak memiliki hak untuk kesehatan jiwa dan raganya, karena hal
ini merupakan factor penting untuk mendukung tumbuh kembang
anak. Dalam islam hak kesehatan ini dipraktekan seperti Khitan,
mencukur rambut, menjaga kebersihan, dan sebagainya.21
Ada sejumlah aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai
pedoman dimana islam mengajarkan mejaga kelangsungan hidup dan
tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan
meremehkan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dianggap sebagai
suatu dosa besar. Hal ini terdapat dalam:
QS. An-Nisa [29]:
رة عن تر أن تكون تج طل إلا لكم بینكم بٱلب أیھا ٱلذین ءامنوا لا تأكلوا أمو اض ی
كان بكم رحیما نكم ولا تقتلوا أنفسكم إن ٱ� م
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu.
QS. Al-An’am [151]:
م ربكم علیكم ألا تشركوا بھۦ شي نا ۞قل تعالوا أتل ما حر لدین إحس ◌ا وبٱلو ◌ٴ
حش ما ظھر ق نحن نرزقكم وإیاھم ولا تقربوا ٱلفو ن إمل دكم م ا منھ ولا تقتلوا أول
ىكم بھۦ لعلكم ت لكم وص إلا بٱلحق ذ م ٱ� عقلون وما بطن ولا تقتلوا ٱلنفس ٱلتي حر
Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas
kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu
dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan
21 Muhammad Ma’sum, “Hak Anak dalam Islam dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Misykat, III, 1, (Febuari, 2010), h. 8.
22
janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan,
Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan
janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang
nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu
membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan
dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan
kepadamu supaya kamu memahami(nya).
Penjelasan ayat-ayat diatas bahwa setiap anak mempunyai hak untuk
hidup dan bertumbuh kembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini
bukan hanya dimulai sejak anak dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan
dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. artinya, islam tidak
membenarkan melakukan aborsi dengan sengaja.22
3. Hak pendidikan
Pendidikan sebagai suatu proses transformasi nilai. Adapun nilai-
nilai yang ditransformasikan mencakup nilai-nilai religi, kebudayaan,
nilai pengetahuan, dan teknologi serta keterampilan. Tujuan
pendidikan merupakan suatu gambaran dari pandangan hidup
manusia, baik sebagai individu maupun secara kolektif.23
Q.S. At-Tahrim [6]:
أیھا ٱلذین ءامنوا قوا أنفسكم وأھلیكم نارا وقودھا ٱلناس وٱلحجارة علیھا مل ئكة ی
ما أمرھم ویفعلون ما یؤمرون غلاظ شداد لا یعصون ٱ�
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan
batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
22 HM Budianto “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014), h. 3. 23 Pudjosumedi dan Sugeng Riyadi, Pengantar Pedagogig Transformatif (Jakarta:
UHAMKA Pres, 2012), cet. 1, h. 16.
23
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
Memerintahkan agar orang tua menjaga dan melindungi anaknya dari siksa
api neraka hal ini diwajibkan agar anak-anak diberikan pendidikan dengan
sebaik-baiknya. Bagaimana anak bisa tahu perbuatan dosa bila ia tidak dibekali
pendidikan secara memadai, oleh karena itu pendidikan merupakan perantara
yang harus diperoleh setiap anak.24
4. Hak berkreasi
Setiap anak mempunyai hak untuk bermain sesuai dengan tingkat
usianya untuk itu, sangat tidak dibenarkan orang tua dengan sengaja
menjauhkan anak-anaknya duri dunia bermain. Yang terpenting orang
tua bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif, seperti
yang bisa memperluas pengetahuan anak.25
Q.S. Al-Qashash Ayat [77]:
ٱلدار ٱلأخرة ولا تنس نصیبك من ٱلدنیا وأحسن كما أحسن وٱبتغ فیما ءاتىك ٱ�
لا یحب ٱلمفسدین إلیك ولا تبغ ٱلفساد في ٱلأرض إن ٱ� ٱ�Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu
melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik,
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan.
24 HM Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014), h. 5.
25 HM Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014), h. 6.
24
D. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Berhadapan dengan
Hukum
Perlindungan hukum terhadap anak adalah pemberian jaminan atas
kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, dan keamanan dari pelindung atas
segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan
hukum sama seperti halnya perbuatan melindungi hukum.26 Sekalipun
perlindungan terhadap anak bila dilihat dari segala usaha yang dilakukan
untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar
baik fisik, mental, dan sosial.27
Pasal 2, ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Republik Indonesia
No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai berikut: “Anak
berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan
maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap
lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat
pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan
jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam
rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil
terhadap anak.
Perlindungan Anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi
dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.28
Perlindungan hukum terhadap hak anak merupakan salah satu sisi
pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. tidak semata-mata bisa
didekati secara yuridis, perlu adanya pendekatan yang luas yaitu ekonomi,
sosial, budaya.29 Dalam suatu masyarakat perlindungan anak merupakan
perwujudan adanya keadilan. Oleh karena itu maka perlindungan anak
26 Nurini Aprilianda, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan” (Tesis S-2 Studi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2001), h. 41.
27 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Bandung: PT. Refika aditama, 2013), cet. 3, h. 33.
28 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), (Jakarta: Akademika Pressindo 1985), cet. 1, h. 18.
29 Bismar Siregar, Hukum dan Hak-Hak Anak, (Jakarta: Rajawali 1986), h. 22.
25
harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan
bermasyarakat.
Perlindungan terhadap anak dalam suatu masyarakat bangsa,
merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, oleh karena itu wajib
diusahakan perlindungan terhadap anak sesuai dengan kemampuan nusa
dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum
yang berakibat hukum.30 Berdasarkan penjelasan diatas mengenai
perlindungan terhadap anak ada beberapa pelaksanaan yang baik, yaitu:31
1. Harus memiliki pengertian yang tepat berkaitan dengan
masalah perlindungan anak. Hal ini agar dapat bertindak secara
tepat dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan
pelaksanaan perlindungan anak.
2. Perlindungan anak harus dilakukan secara bersama antara
setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual
maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama
dan kepentingan nasional. Contohnya penyuluhan mengenai
perlindungan anak.
3. Kerja sama dan kordinasi agar melancarkan kegiatan
perlindungan anak yang bertanggung jawab dan bermanfaat
untuk para partisan yang bersangkutan.
4. Meneliti factor-faktor yang menghambat dan mendukung
kegiatan perlindungan anak.
5. Hukum perlu diusahakan agar kelangsungan kegiatan
perlindugan anak dan untuk mencegah akibat-akibat negative
yang tidak diinginkan.
6. Perlindungan terhadap anak harus mencerminkan dan
mewujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan
bermasyarakat.
30 Abdul Hakim G, Hukum dan Hak-Hak Anak (Jakarta: Rajawali, 1986), h.23. 31 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), (Jakarta: Akademika
Pressindo 1985), cet. 1, h. 19.
26
7. Perlindungan terhadap anak pihak anak harus diberikan
kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri
sendiri dan kemudian hari dapat menjadi orang tua yang
berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatan perlindungan
anak yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota
masyarakat.
8. Perlindungan anak harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis,
dan yuridis.
9. Tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang
bersangkutan, karena akan menyebabkan timbulnya
penderitaan dan kerugian.
10. Hak asasi umum untuk orang dewasa dalam hukum positif
berlaku juga untuk anak (orang dewasa dan anak sama-sama
manusia dan warganegara).
Inilah beberapa persyaratan yang harus diusahakan terpenuhi
perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggung jawab, dan
bermanfaat.
Berikut ini adalah prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu:32
1. Anak tidak dapat berjuang sendiri. Anak tidak dapat
melindungi dirinya sendiri banyak orang yang mempengaruhi
kehidupannya. Salah satu prinsip yang digunakan adalah anak
sebagai modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan
keluarga. Untuk itu hak-haknya harus dilindungi.
2. Kepentingan terbaik anak. Prinsip ini digunakan karena banyak
anak yang menjadi korban disebabkan karena ketidak tauan
usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka
masyarakat menciptakan kelakuan-kelakuan yang lebih buruk.
32 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Bandung: PT. Refika aditama, 2013), cet. 3, h. 39.
27
3. Ancangan daur kehidupan. Perlindungan anak mengacu pada
pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan
terus menerus. Maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan
kesahatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan
lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan
cacat dan penyakit. Perlindungan hak-hak mendasar pradewasa
diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu.
4. Lintas sektoral. Nasib anak tergantung dari berbagai factor
makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.
Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, system
pendidikan yang menekan hafalan dan bahan-bahan yang tidak
relevan, komonitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan tidak
dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu
sendiri. Perlindungan terhadap anak perjuangan yang
membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.
Dalam rangka menjalankan perlindungan anak, terdapat beberapa
hambatan-hambatan, yaitu:33
1. Perbedaan keyakinan yang berkaitan dengan masalah
perlindungan anak.
2. Masalah kepentingan dan kewajiban. Apabila keyakinan tidak
rata pada setiap masyarakat, maka dikhawatirkan banyak
masyarakat yang tidak merasa berkewajiban untuk ikut serta
dalam mengembangkan kemampuan anak untuk melindungi
dirinya sendiri.
3. Masalah kerjasama dan kordinasi. Tanpa adanya kerjasama dan
kordinasi yang baik antara yang bersangkutan, maka kegiatan
perlindungan anak akan terhambat.
33 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan). (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), cet. 1, h. 35.
28
4. Masalah jaminan hukum. Dari apa yang dijelaskan diatas dapat
disimpulkan bahwa anak wajib dilindungi agar tidak menjadi
korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang
dimaksud dengan menjadi korban yaitu menderita kerugian
(mental, fisik, sosial), oleh karenanya harus ada tindakan yang
aktif dari lingkungan sekitar.
Perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara tertib, maka
diperlukan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkembangan
masyarakat Indonesia yang diatur oleh Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Namun usaha tersebut belum menemukan hasil yang
memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat
Indonesia. Keadaan ini disebabkan karena situasi dan kondisi keterbatasan
yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum mengembangkan
secara ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.34
Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus
memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar
menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan,
moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, serta
normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.35
Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Kejahatan remaja adalah perilaku kejahatan atau kenakalan anak-
anak muda merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak
dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga
mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang
menyimpang.36
34 Wagiyati Sutedjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), cet. 1, h. 67.
35 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Bandung: PT. Refika aditama, 2013), cet.3, h. 45.
36 Kartini Kartono, Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja. (Jakarta: Rajawali Pers, 1992),h. 7.
29
Pembahasan anak yang berhadapan dengan hukum mengarah
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak menjadi korban
tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang
telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, tetapi belom mencapai uisa 18
(delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi
pidana karena melakukan tindak pidana. Masalah anak merupakan arus
baik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan
pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa
depan cemerlang guna membawa dan menggantikan pemimpin-pemimpin
bangsa Indonesia. Terkait hal itu paradigma pembangunan haruslah pro
anak.37
Kejahatan remaja adalah setiap perbuatan atau tingkah laku
seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan
pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat
membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.38
Menurut Emile Durkheim kejahatan adalah suatu gejala normal di
dalam setiap masyarakat yang bercirikan keanekaragaman dan
perkembangan sosial karena itu tidak mungkin dimusnahkan.
Menurut Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Perlindungan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hokum adalah
anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana,
dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan
hukum adalah anak yang berumur 12 tahun, yang diduga, disangka,
didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Untuk
mencari sebab-sebab kejahatan pada umum ataupun suatu kejahatan yang
37 Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 83.
38 Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja. (Bandung: Armico, 1983), h. 40.
30
khusus. Terdapat beberapa kategori anak yang berhadapan dengan
hukum:39
1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak sebagai
pelaku tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi
yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang dapat
memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu
perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat
kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak. sistem peradilan pidana pada
hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakan hukum
pidana” yang diwujudkan dalam empat sub sistem yaitu:40
1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik)
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut
Umum)
3. Kekuasaan Mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana
(oleh Badan Pengadilan)
4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana (oleh Badan/Aparat
pelaksana/Eksekusi)
Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan anak, yaitu:41
39 Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, I, 1 (Maret, 2015).
40 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Semarang: Badan Penerbit Universitas DiPonegoro, 2006), h. 20.
41 Wagiati Sutedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak (edisi revisi) (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), cet. 4, h. 43.
31
1. Faktor endogen adalah faktor-faktor dari dalam diri anak itu
sendiri yang mempengaruhi tingkah laku, antara lain:
a. Cacat yang bersifat biologis dan psikis
b. Perkembangan dan kepribadian dan intelegensi yang
terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma
yang berlaku.
2. Faktor –faktor eksogen adalah yang berasal dari luar anak yang
mempengaruhi tingkahlakunya, antara lain:
a. Pengaruhi negatif dari orang tua
b. Pengaruh negatif dari lingkungan sekolah
c. Pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat
d. Kurang pengawasan orang tua
e. Kurang pengawasan pemerintah
f. Kurang pengawasan masyarakat
g. Kurang pengisian waktu yang sehat
h. Tidak ada rekreasi yang sehat
Selain itu lingkungan keluarga sebagai faktor yang menentukan kearah
mana pertumbuhan pribadi seoang anak memiliki kondisi-kondisi tertentu yang
berbeda-beda dalam corak sifat keluarga tertentu dengan keluarga lain. Salah satu
ciri yang menjadi perhatian didalam menelaah dari suatu kejahatan adalah The
Broken Home.42 Kurangnya waktu orang tua untuk memperhatikan kebutuhan
anak merupakan penyebab terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan anak
melibatkan diri kearah kejahatan yang tidak diinginkan.
Kesibukan dapat pula membuat orang tua acuh tak acuh terhadap
pertanyaan anak yang ingin mengetahui sesuatu atau ayah memberikan jawaban
yang menimbulkan kejengkelan anak. Dengan demikian memupuk kecemasan
pada tunas yang mulai tumbuh oleh sebab itulah perlu betul-betul diperhatikan
mengenai pentingnya peranan kedua orang tua didalam mendidik anaknya dalam
42 Gerson W Bawengan, Masalah Kejahatan dengan sebabdan akibat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), h. 89.
32
lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.43 Dalam broken home pada
prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan
adanya hal-hal:44
1. Salah satu kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia
2. Perceraian orang tua
3. Salah satu kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu
dalam tenggang waktu yang cukup lama
Broken Home maupun quasi Broken Home dapat menimbulkan ketidak
harmonisan dalam keluarga atau disintegrasi bangsa, sehingga keadaan tersebut
memberikan pensgaruh yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan
anak. dalam kenyataan menunjukan bahwa anak-anak remaja yang melakukan
kejahatan disebabkan karena didalam keluarga terjadi disintegrasi, mereka terdiri
atas:45
1. Anak yatim piatu
2. Anak yang tidak jelas asal usul keturunannya (anak lahir bukan karena
perkawinan yang sah)
3. Karena perceraian kedua orang tuanya, anak yang ditinggalkan ayah tanpa
perceraian
4. Anak sering ditinggalkan kedua orang tuanya karena mencari nafkah
Pencegahan dan penanggulangan kejahatan haruslah menunjang tujuan
tercapainya perlindungan terhadap masyarakat, sehingga terciptanya kesejahteraan
masyarakat. Dari kedua aspek tersebut, yang sangat penting adalah tercapainya
aspek perlindungan serta aspek kesejahteraan yang bersifat imaterial, terutama
nilai-nilai kepercayaan, kejujuran serta keadilan. Dengan demikian itu pencegahan
serta penanggulangan terhadap masalah kejahatan harus dilakukan dengan
43 Gerson W Bawengan, Masalah Kejahatan dengan sebabdan akibat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), h. 90.
44 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), cet. 1, h. 25.
45 Sudarsono, Kenakalan Remaja (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 126.
33
pendekatan yang komprehensif dan integral serta adanya keseimbangan antara
pendekatan penal dan non-penal.46
46 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), cet. 1, h. 39.
BAB III
GAMBARAN UMUM
A. Sejarah di LPKA Kelas II Jakarta
Disahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan anak berimplikasi pada sistem Pemasyarakatan di Indonesia,
khususnya dalam fungsi pemasyaraktan terkait perawatan, pelayanan dan
pembinaan Anak yang berhadapan dengan Hukum. Lembaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga baru yang menggantikan fungsi
Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Anak sebagai tempat pelaksana pembinaan
bagi Anak.Pada pasal 85 disebutkan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara
ditempatkan di LPKA dan anak di dalamnya berhak memperoleh pembinaan,
pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan.
Bahkan di dalam pasal 104 dijelaskan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan
Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan
undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dengan demikian, pada tahun
2017 seluruh Lapas Anak yang ada di Indonesia sudah harus berubah menjadi
LPKA sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.1
Berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
(UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal
pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan
penutupnya (Pasal 108 UU SPPA).
Artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.
UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar
dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan
1 https://Lpka Kelas II Jakarta.blogspot.com//diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 Pukul 09:34 WIB.
34
35
kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU
Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum
dalam maasyarakat dan belum secara kompherensif memberikan perlindungan
khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham DKI Jakarta, Dr. Marjoeki mengutip sambutan Menteri
Hukum dan HAM pada saat meresmikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
Salemba Jakarta menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada hari Rabu,
05 Agustus 2015 dan peresmian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
Jakarta diresmikan di Rutan Pondok Bambu pada 8 Juni 2017 dan bersamaan
dengan peresmian lembaga pemasyarakatan Perempuan Jakarta dan
diresmikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Drs. Wayan Dusak, SH.2
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta yang dahulunya
bernama lapas salemba Jakarta yang secara administratif berada yang
berlokasi di jalan Percetakan Negara Rt 012 / 004 No. 88, Rawasari, Cempaka
Putih, Jakarta Pusat. Bangunan tersebut masih satu lokasi dengan lapas
dewasa salemba.3
2 Data di peroleh penulis di bagian Registrasi LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 6 bulan Agustus 2019.
3 Wawancara Pribadi dengan Pak Riyandi Fahlaz sebagai Kasi Pendidikan dan Bimkemas Pada Tanggal 2 Agustus 2019.
36
B. Visi, Misi dan Tata Nilai di LPKA Kelas II Jakarta
Visi, Misi, dan Tata Nilai di LPKA Kelas II Jakarta sebagai berikut:4
1. Visi: Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang Profresional dalam
penegakan hukum dan Perlindungan HAM.
2. Misi:
a. Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak.
b. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan
standar pemasyarakatan berbasis IT.
c. Meningkatkan partisipasi masyarakatan (pelibatan, dukungan dan
pengawasan) dalam penyelenggaran pemasyarakatan.
d. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas
pemasyarakatan yang bersih dan bermatabat.
e. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan
pemasyarakataan.
3. Tata Nilai
Lembaga Pembinan Khusus Anak telah memetakan nilai-nilai dasar
yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap peugas pemasyarakatan
dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian Visi dan
Misi nilai-nilai dasar tersebut adalah "PASTI SMART"
a. Profesional: Aparatur Kementrian Hukum dan HAM adalah
aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi
melalui penguasaan bidang. Tugasnya, menjunjung tinggi etika
dan integrase profesi.
4 Data di peroleh penulis di bagian Registrasi LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 6 bulan Agustus 2019.
37
b. Akuntabel: Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintah dapat dipertanggung jawaban kepada masyarakat
sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
c. Sinergi: Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan
kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan
para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan
solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.
d. Transparan: Kemetrian Hukum dan HAM menjamin akses atau
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan,
proses pembuktian dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang
dicapai.
e. Inovatif: Kementrian Hukum dan HAMmendukung kreatifitas dan
mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
f. Serious: Petugas pemasyarakatan harus serius dalam bekerja
g. Minded: Petugas pemasyarakatan harus memiliki pemikiran yang
luas
h. Active: Petugas pemasyarakatan harus suka dan tanggap dalam
berbagai permasalahan
i. Talk: Petugas pemasyarakatan harus menjalin komunikasi yang
baik.
38
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi di LPKA Kelas II
Jakarta
Tugas pokok dan fungsi di LPKA Kelas II Jakarta adalah:5
Tugas Pokok: LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
Anak Didik Pemasyarakatan.
Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
LPKA menyelenggarakan fungsi:
1. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan
baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian,
dan perencanaan program
2. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan
pelatihan keterampilan, serta layanan informasi
3. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan
pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan
4. Pengawasan dan Penegakan Disiplin yang meliputi administrasi
pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan
pengaduan.
5. Pengelolaan Urusan Umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata
usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan
serta perlengkapan dan rumah tangga.
5 Data di peroleh penulis di bagian Registrasi LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 6 bulan Agustus 2019.
39
Struktur Organisasi di LPKA Kelas II Jakarta sebagai berikut:6
6 Data di peroleh penulis di bagian Registrasi LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 6 bulan Agustus 2019.
Kepala LPKA Herastini
KAREG/KLASIFIKASI Iwan Darmawan
KASEK REGISTRASI Komala Saputra Wijaya
KASEK NILAI KLASIFIKASI Hary Achmad
Purnawan
KASEK PEMBINAAN Akhmad Heru Setiawan
KASEK DIDIK BIMKEMAS
Ryandi Fahnaz
KASEK PERATAWAN
Sugiaty
KASEK PENGAWAS DISIPLIN Sarwo Edy
KASEK ADMINISTRASI WASDAKIN
Ainur Rasyid Safari
REGU PENGAWAS
KASUBAG. UMUM Bieand Dhesy Sarwiti
KAPEG/ TU Seno Hartono
KAKEU/ PER Wily Wibowo
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
40
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta terdiri dari 4 bagian yaitu:7
1. Sub Bagian Umum
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan
kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan
urusan keuangan, serta perlengkapan dan rumah tangga.
Fungsi:
a. Pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
b. Penyusunan rencana anggaran;
c. Pengelolaan urusan keuangan;
d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.
Sub Bagian Umum terdiri atas:
a. Urusan kepegawaian dan tata usaha. Tugas: Urusan Kepegawaian
dan Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengelolaan urusan kepegawaian dan pelaksanaan tata usaha.
b. Urusan keuangan dan perlengkapan. Tugas: Urusan Keuangan dan
Perlengkapan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan
keuangan serta pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
7 Data di peroleh penulis di bagian Registrasi LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 6 bulan Agustus 2019.
41
2. Seksi Registrasi dan Klasifikasi
Tugas: Seksi Registrasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan
registrasi, penilaian dan pengklasifikasian serta perencanaan program
pembinaan.
Fungsi: Peregistrasian, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan
program pembinaan.
Seksi Registrasi dan Klasifikasi terdiri dari:
a. Sub Seksi Registrasi, Tugas: Sub Seksi Registrasi mempunyai
tugas melakukan peregistrasian dan pengolahan data.
b. Sub Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian, Tugas: Sub Seksi
Penilaian dan Pengklasifikasian mempunyai tugas melakukan
penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program
pembinaan dan klasifikasi.
3. Seksi Pembinaan
Tugas: Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakkan pendidikan,
pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keteramilan, serta layanan
informasi.
Fungsi:
a. Pendidikan
b. Pelatihan Keterampilan
c. Pembimbingan Kemasyarakatan
d. Pengentasan anak
e. Pengelolaan Makanan dan Minuman
f. Pendistribusian Perlengkapan
g. Pelayanan Kesehatan Anak.
42
Seksi Pembinaan Terdiri dari:
a. Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan, Tugas: Sub
Seksi Pendidikan dan Bimbingan kemasyarakatan mempunyai tugas
melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan,
pealtihan keterampilan, bimbingan kemasyarakatan, dan
pengentasan.
b. Sub Seksi Perawatan, Tugas: Sub Seksi Perawatan mempunyai
tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan
standar yang ditetapkan pendistribusian perlengkapan dan
perawatan kesehatan yang meliputi preventif kuratif dan promotif.
4. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin
Tugas: Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas
melakukan pengawasan, pengadministrasian dan penegakan disiplin.
Fungsi: Pengadministrasian pengawasan dan penegakan disiplin:
a. Pengawasan dan pengamanan
b. Penegakan Disiplin; dan
c. Penerimaan pengaduan.
Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin terdiri dari:
a. Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin,
Tugas: Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan
Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan dan
pengamanan, penindakan pelanggaran disiplin dan penegakan
disiplin, penerimaan, pengaduan, dan melakukan administrasi
pengawasan.
43
b. Regu Pengawas, Tugas: Regu Pengawas mempunyai tugas
melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang
dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang
ditunjuk oleh Kepala LPKA.
D. Sarana Prasarana di LPKA Kelas II Jakarta
Berikut ini laporan jumlah sarana dan prasarana yang ada di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta pada tanggal 7 bulan
Agustus 2019 sebagai berikut:
Tabel 3.1
Sarana Prasarana di LPKA Kelas II Jakarta
No. Jenis Jumlah
1. Ruang Kantor:
a. Ruang Kepala
b. Ruang Bendahara
c. Ruang Umum
d. Ruang Data
e. Ruang Registrasi
f. Ruang Binapi
g. Ruang Kantib
h. Ruang Tata Usaha
i. Ruang Kepegawaian
j. Ruang Pembinaan
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
44
2. Ruang Bengkel Kerja:
a. Bikerry
b. Pijat Refleksi
c. Kerajinan tangan Mute
1 Buah
3. Wisma (Tempat Tidur) 7 Blok
4. Dapur 1 Buah
5. Koperasi 1 Buah
6. Ruang Makan 1 Buah
7. Griya Kihajar Dewantara:
a. Ruang Belajar
b. Ruang Perpustakaan
1 Buah
1 Buah
8. Ruang Bahasa 1 Buah
9. Lab Komputer 1 Buah
10. Ruang Sekolah
a. SMP
b. SMA
1 Buah
11. Tempat Ibadah
a. Masjid
b. Mushola
c. Gereja
1 Buah
1 Buah
1 Buah
12. Toilet 3 Buah
13. Aula 1 Buah
14. Ruang Serba Guna
a. PKBM Paket (A)
b. PKBM Paket (B)
c. PKBM Paket (C)
1 Buah
15. Gajebo 2 Buah
16. Klinik 1 Buah
45
17. Gudang 2 Buah
18. Ruang Kunjungan 1 Buah
E. Data Kenakalan Anak di LPKA Kelas II Jakarta
Berikut ini laporan data kenakalan anak di LPKA Kelas II Jakarta
pertahun dari tahun 2016 – 2019 adalah sebagai berikut:8
Tabel 3.2
Data Kenakalan Anak
NO JENIS KENAKALAN ANAK JUMLAH
ANAK
TAHUN
1. Teroris 2 2016
2. Penganiayaan 1 2016
3. Perlindungan Anak 10 2017
4. Perampokan 14 2017
5. Narkotika 36 2017
6. Pencurian 43 2017
7. Terhadap Ketertiban 19 2017
8. Senjata Tajam 19 2017
9. Teroris 2 2017
10. Pornografi 1 2017
11. Penganiayaaan 24 2017
8 Data di peroleh penulis di bagian Registrasi LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 6 bulan Agustus 2019.
46
12. Kesusilaan 1 2017
13. Penipuan 1 2017
14. Pembunuhan 4 2017
15. Penganiayaan 48 2018
16. Senjata Tajam 14 2018
17. Pencurian 79 2018
18. Laka lantas 1 2018
19. Narkotika 31 2018
20. Perlindungan Anak 22 2018
21. Teroris 2 2018
22. Human trafucking 1 2018
23. Kesusilaan 1 2018
24. Pencurian 61 2019
25. Terhadap ketertiban 1 2019
26. Penganiayaan 27 2019
27. Teroris 2 2019
28. Senjata tajam 12 2019
29. Narkotika 9 2019
30. Pembunuhan 1 2019
31. Perlindungan Anak 10 2019
32. Mata uang 1 2019
33. Penggelapan 1 2019
34. Pelanggaran lalu lintas 1 2019
47
F. Data Kenakalan Anak berdasarkan Uisa dari Tahun 2016 - 2019
Berdasarkan laporan data kenakalan anak berdasarkan dari usia
anak pertahunnya di LPKA Kelas II Jakarta sebagai berikut:9
Tabel 3.3
Kenakalan Anak dari Usia
NO USIA JUMLAH ANAK TAHUN
1. 16 Tahun 2 Anak 2016
2. 17 Tahun 1 Anak 2016
3. 14 Tahun 19 Anak 2017
4. 15 Tahun 43 Anak 2017
5. 16 Tahun 61 Anak 2017
6. 17 Tahun 53 Anak 2017
7. 18 Tahun 4 Anak 2017
8. 14 Tahun 5 Anak 2018
9. 15 Tahun 31 Anak 2018
10. 16 Tahun 59 Anak 2018
11. 17 Tahun 100 Anak 2018
12. 18 Tahun 46 Anak 2018
13. 19 Tahun 1 Anak 2018
14. 14 Tahun 5 Anak 2019
15. 15 Tahun 16 Anak 2019
16. 16 Tahun 28 Anak 2019
17. 17 Tahun 32 Anak 2019
18. 18 Tahun 45 Anak 2019
9 Data di peroleh penulis di bagian Registrasi LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 6 bulan Agustus 2019.
BAB IV
POTRET DAN HASIL PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LPKA KELAS II
JAKARTA
A. Implementasi Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum di
LPKA Kelas II Jakarta
Anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan tindakan yang
melanggar hukum dan terbukti sebagai pelaku tindak pidana sehingga
dijatuhkan hukuman. Suatu ketika ada kasus unik anak dibawah umur,
seorang kondektur membawa truk menggantikan supir truk yang sedang sakit.
Ketika diperjalanan dia menyenggol seorang tentara menyebabkan meninggal
dunia sehingga dia terbukti bersalah dan dititipkan di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas II Jakarta.1
Anak yang berhadapan dengan hukum belum tentu dikatakan bersalah
masuk di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, akan tetapi bisa sebagai korban
tindak pidana. Penyebab anak yang melakukan tindak pidana dari faktor
lingkungan rumah, lingkungan sekolah, kurangnya pengawasan orang tuanya,
perlu adanya pengawasan dari tayangan televisi maupun sosial media agar
lebih diawasi dan dibatasi.2
Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang usianya belum
dewasa sudah melakukan pelanggaran hukum, yang seharusnya tidak
melakukan kejahatan tetapi sudah melakukan tindakan kejahatan.3
1 Wawancara Pribadi dengan Pak Muslih Sofar sebagai Staff Pembinaan Kepribadian di LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2019.
2 Wawancara Pribadi dengan Pak Budi Yanto sebagai Staff Pembinaan di LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2019.
3 Wawancara Pribadi dengan Ibu Sugiyati sebagai Kasusi Perawatan di LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2019.
48
49
1. Hak Beragama
a) Problem Infrastruktur
Di LPKA Kelas II Jakarta pemenuhan hak beragama terdapat satu
masjid yang digunakan untuk sholat jumat, sholat hari raya idul fitri,
dan idul adha. Serta terdapat satu gereja digunakan bagi yang
beragama non-muslim. Petugas LPKA menitipkan anak didik ke
petugas lapas salemba untuk mengikuti kegiatan seperti kebaktian atau
doa pagi, pendalaman Al-Kitab, conselling, dan perayaan hari-hari
besar nasrani. Dengan adanya kegiatan tersebut, anak didik
mendapatkan hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaan masing-masing. Namun beribadah di masjid dan gereja
masih digabung dengan narapidana dewasa di Lapas Salemba.
Menurut penulis, seharusnya masjid dan gereja tidak digabung. Karena
penggabungan tempat ibadah dikhawatirkan, anak didik
terkontaminasi dengan narapidana dewasa ketika melakukan ibadah
secara bersamaan dalam satu lokasi. Dengan ini penjelasan diatas hak
beragama di LPKA Kelas II Jakarta, kurang maksimal. Seharusnya
LPKA Kelas II Jakarta, mempunyai masjid dan gereja yang dimiliki
sendiri.
Anak didik yang beragama Islam wajib melaksanakan sholat
berjamaah seperti sholat dzuhur, ashar, dan maghrib.di mushola yang
disediakan LPKA Kelas II Jakarta. Menurut penulis, hal ini kurangnya
pantauan dari petugas LPKA untuk sholat subuh dan isya karena sholat
subuh dan isya dilakukan oleh anak didik di blok atau kamar masing-
masing.
b) Problem SDM (Sumber Daya Manusia)
Kegiatan keagamaan dan pembinaan kerohanian islam dilakukan
pada hari senin, selasa, rabu, kamis, dan jumat. Melaksanakan program
50
pengajian kelompok halakoh, yang berisikan lima anak sampai dengan
delapan anak per halakoh. Dalam program ini terdapat kegiatan belajar
membaca huruf, tajwid, iqra, membaca Al-Quran satu persatu secara
bergantian, mengajarkan tata cara berwudhu, tata cara sholat sesuai
dengan rukun sholat, dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan islam.
Kegiatan ini mendapatkan bantuan dari pihak luar.4 Menurut penulis,
adanya problem SDM (Sumber Daya Manusia) bantuan dari petugas
untuk membimbing anak didik, mengingatkan untuk mengulang
kembali pembelajaran yang sudah diajarkan oleh pengajar. Tidak akan
bisa anak didik berkembang lebih baik.
c) Problem SDM (Sumber Daya Manusia)
Selain kegiatan diatas, pada hari senin dan kamis anak didik
diajarkan untuk berpuasa Sunnah. Bagi yang melakukan puasa akan
mendapatkan hadiah, hal ini dilakukan dua minggu sekali oleh pihak
luar. Pada hari selasa dan rabu pihak luar mengadakan lomba untuk
menghafal surah pendek, agar anak didik semangat dalam belajar
menghafal. 5 Kegiatan kerohanian pada hari jumat diselingi dengan
memanggil pengajar lain, agar anak didik tidak merasa jenuh. Selain
itu menampilkan film siroh nabawi sekaligus mengajarkan tentang
ilmu pengetahuan islam yang belum anak didik ketahui.6 Menurut
penulis, adanya kerjasama petugas dan pihak luar dalam melaksanakan
kegiatan, akan lebih mudah untuk membimbing anak didik dan
mengarahkan. Serta menghindari miss komunikasi antara petugas
dengan pihak luar.
4 Wawancara Pribadi dengan Ibu Ani sebagai Pengajar Agama KMKI (Komunitas Majlis Ta’lim Kemasjidan Indonesia) di LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2019.
5 Wawancara Pribadi dengan Pak Muslih Sofar sebagai Staff Pembinaan Kepribadian di LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2019.
6 Wawancara Pribadi dengan Ibu Ani sebagai Pengajar Agama KMKI (Komunitas Majlis Ta’lim Kemasjidan Indonesia) di LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2019
51
2. Hak Kesehatan
Pada tahun 2017 di LPKA Kelas II Jakarta hanya memiliki satu
dokter. Akan tetapi, belum mempunyai sarana prasana standar
oprasional (SOP) yang memadai dalam kesehatan anak. Karena itulah
petugas LPKA mengharapkan bantuan kerjasama dengan puskesmas
dan rumah sakit agar terpenuhi hak-hak kesehatan anak di LPKA
Kelas II Jakarta.
a) Poblem SDM (Sumber Daya Manusia)
Jika adanya anak didik yang mengalami penyakit serius dan
membutuhkan penanganan yang lebih baik. Maka petugas LPKA
meminta bantuan kepada petugas lapas salemba untuk ditangani dan
rawat jalan kerumah sakit sekitar LPKA Kelas II Jakarta. Karena
dokter yang terdapat di LPKA Kelas II Jakarta hanya menyediakan
obat-obatan secara terbatas diperuntukan penyakit ringan seperti flu,
gatal-gatal pada kulit, sakit kepala, dan demam.7 Menurut penulis,
adanya problem infrastruktur dan problem SDM (Sumber Daya
Manusia).
b) Problem Infrastruktur
Adanya himbauan dari Ibu Ani mengarahkan anak binaan agar
berhenti merokok dikarenakan tidak baik untuk kesehatannya.8
Berdasarkan observasi adanya petugas yang merokok didepan anak
binaan. Hal ini akan menyebabkan dampak yang buruk untuk
mempengaruhi anak binaan di LPKA Kelas II Jakarta.9 Selain itu
adanya himbauan dari petugas LPKA untuk menjaga lingkungan blok
7 Wawancara Pribadi dengan Ibu Sugiyati sebagai Kasusi Perawatan di LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2019.
8 Wawancara Pribadi dengan Ibu Ani sebagai Pengajar Agama KMKI (Komunitas Majlis Ta’lim Kemasjidan Indonesia) di LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2019.
9 Wawancara Pribadi dengan Ibu Sugiyati sebagai Kasusi Perawatan di LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2019.
52
dengan cara piket perkamar, buang sampah pada tempatnya, rajin
mandi, dan lain-lain.10 Adanya anak binaan yang harus dirawat di
rumah sakit sehingga membutuhkan pengawalan dan pengamanan
yang khusus selama dirawat.11 Menurut penulis, agar pemenuhan hak
beragama di LPKA Kelas II Jakarta, sesuai dengan Undang-undang
perlindungan anak dan hukum islam. Pemerintah dan pihak LPKA
Kelas II Jakarta. Harus memperhatikan pemenuhan hak kesehatan di
dalam LPKA serta menyediakan peralatan medis, obat-batan dan
dokter umum di LPKA Kelas II Jakarta. Agar pemenuhan hak
kesehatan di LPKA lebih baik lagi.
Tabel 4.1
Daftar Menu 10 Hari
Hari Pagi Siang Snack Malam
Ke I Nasi Putih
Telor Rebus
Tumis Kacang
panjang
Air Minum
Nasi Putih
Ikan goreng
Tahu goreng
Tumis labu
Sambal
Pisang
Air minum
Ubi rebus Nasi putih
Ayam kecap
Tempe goreng
Urap sayur
Sambal
Air minum
Ke II Nasi putih
Ikan goreng
Tumis jagung
Nasi putih
Semur daging
Tempe goreng
Bubur
kacang
hijau
Nasi putih
Ikan asin
Tahu goreng
10 Wawancara Pribadi dengan Pak Budi Yanto sebagai Staf Pembinaan di LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2019.
11 Wawancara Pribadi dengan Ibu Sugiyati sebagai Kasusi Perawatan di LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2019.
53
Air minum Pecel sayur
Sambal
Jeruk
Air minum
Tumis wortel
dan sawi
Sambal
Air minum
Ke III Nasi putih
Telur rebus
Tumis toge
Air minum
Nasi putih
Ayam kecap
Tahu goreng
Tumis kol dan
wortel
Sambal
Pisang
Air minum
Ubi rebus Nasi putih
Ikan segar
goreng
Kc tanah
balado
Tumis
kangkung
Sambal
Air minum
Ke IV Nasi putih
Ayam kecap
Tumis buncis
Air minum
Nasi putih
Ikan asin
Kc tanah
balado
Sambal goreng
kentang
Sambal
Jeruk
Air minum
Bubur
Kacang
Hijau
Nasi putih
Semur daging
Tempe goreng
Tumis kacang
panjang
Sambal
Air minum
Ke V Nasi putih
Telur rebus
Tumis labu
Air minum
Nasi putih
Opor ayam
Tempe goreng
Tumis jagung
muda
Sambal
Ubi rebus Nasi putih
Ikan asin
goreng
Kc tanah
balado
Tumis toge
54
Pisang
Air minum
Sambal
Air minum
Ke VI Nasi putih
Semur daging
tumis kc
panjang
Air minum
Nasi putih
Ikan segar
goreng
Tahu goreng
Tumis
kangkung
Sambal
Jeruk
Air minum
Bubur
Kacang
Hijau
Nasi putih
Ayam kecap
Tempe goreng
Urap sayur
Sambal
Air minum
Ke VII Nasi putih
Telur rebus
Cah wortel dan
kol
Air minum
Nasi putih
Opor ayam
Kc tanah
balado
Sambal goreng
kentang
Sambal
Pisang
Air minum
Ubi rebus Nasi putih
Ikan segar
goreng
Tahu goreng
Tumis toge
Sambal
Air minum
Ke
VIII
Nasi putih
Ayam kecap
Tumis sawi
Air minum
Nasi putih
Ikan asin
Tempe goreng
Cah wortel dan
kol
Sambal
Jeruk
Air minum
Bubur
Kacang
Hijau
Nasi putih
Semur daging
Kc tanah
balado
Pecel sayuran
Sambal
Air minum
55
Ke IX Nasi putih
Telur rebus
Tumis toge
Air minum
Nasi putih
Ikan segar
goreng
Kc tanah
balado
Tumis
kangkung
Sambal
Pisang
Air minum
Ubi rebus Nasi putih
Opor ayam
Tahu goreng
Tumis jagung
Sambal
Air minum
Ke X Nasi putih
Ikan asin
Tumis buncis
Air minum
Nasi putih
Telur rebus
Tahu goreng
Pecel sayur
Sambal
Jeruk
Air minum
Bubur
Kacang
Hijau
Nasi putih
Semur daging
Tempe goreng
Tumis toge
Sambal
Air minum
Dari data yang penulis peroleh diatas terdapat sepuluh hari menu
makanan di LPKA Kelas II Jakarta. Untuk pemberian makan
menggunakan sistem pemberian tempat makan (ompreng atau cadong)
yang terbuat dari alumunium dan sehabis makan anak didik yang
membersihkan tempat makan tersebut, jika tidak ada yang membersihkan
akan berdampak ke anak didik dalam kesehatan. Cara ini adalah cara
yang kurang baik. Menurut penulis, cara tersebut upaya pemenuhan hak
kesehatan yang kurang layak kepada anak didik pemasyarkatan.
56
3. Hak Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap orang,
sudah semestinya pendidikan diperoleh tanpa memandang usia, jenis
kelamin, ras, golongan atau agama tertentu. Hal ini diperkuat oleh
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa
“setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”.
a) Problem Infrastruktur
Di LPKA Kelas II Jakarta pemenuhan hak pendidikan, fasilitas
pendidikan formal belum ada, fasilitas pendidikan non-formal PKBM
Paket A, Paket B, Paket C. Ada akan tetapi kegiatan PKBM, dilakukan
secara bergantian dengan narapidana dewasa, sampai saat ini LPKA
Kelas II Jakarta hanya menumpang kegiatan lapas salemba.12 Menurut
penulis, pendidikan anak yang harus dipenuhi di LPKA Kelas II
Jakarta yaitu, adanya fasilitas pendidikan formal sesuai dengan
kurikulum sekolah untuk anak didik yang tinggal di LPKA, fasilitas
non-formal PKBM yang harus dikelola LPKA Kelas II Jakarta.
b) Problem SDM (Sumber Daya Manusia)
Menurut Elita salah satu pengajar dari pihak luar, anak didik lebih
tertarik pembelajaran dengan adanya permainan game. Mereka
merasakan belajar sambil bermain dengan kegiatan ini, mereka merasa
nyaman belajar dan mereka lebih menyukai motode praktek. Anak
binaan memperlukan banyaknya kegiatan agar anak didik pro aktif
selama di LPKA dalam pengembangan dirinya.13 Menurut penulis dari
penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan, bahwa tenaga pendidik di
12 Wawancara Pribadi dengan Pak Muslih Sofar sebagai Staff Pembinaan Kepribadian di LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2019.
13 Wawancara Pribadi dengan Ka Elita sebagai pengajar dari yayasan tangan pengharapan di LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2019.
57
LPKA hanya ada tiga orang dari pihak luar. Petugas LPKA hanya
membantu mengawasi kegiatan tersebut, petugas LPKA kurangnya
pengawasan didalam blok untuk mengulang kembali pembelajaran
yang sudah disampaikan pengajar, dan menghindari miss
communication antara petugas LPKA dengan pihak luar, perlu adanya
koordinasi petugas LPKA dengan petugas Lapas Salemba.
Berikut ini Laporan Data Kenakalan Anak Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Terakhir sebagai berikut:
Tabel 4.2
Pendidikan Terakhir
Tidak Lulus SD SMP SMA Tahun
1 Anak - 1 Anak 1 Anak 2016
42 Anak 49 Anak 73 Anak 14 Anak 2017
48 Anak 56 Anak 77 Anak 19 Anak 2018
30 Anak 54 Anak 41 Anak 2 Anak 2019
Berdasarkan data yang penulis peroleh diatas, anak didik paling
rendah ditahun 2016 (3 anak) dan paling tertinggi ditahun 2018 (200
anak). Pada tahun 2019 terjadi penurunan anak didik yang dititipkan di
LPKA Kelas II Jakarta.
Berikut ini jadwal kegiatan pendidikan dan bimbingan
kemasyarakatan anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta
yaitu:
Tabel 4.3
Jadwal Kegiatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta
58
H
A
R
I
KEGIATAN
PAGI
SIANG
TEMPAT
KET
S
E
N
I
N
PKBM (A)
PKBM (A)
B.Inggris (B)
B.Inggris (C)
Kerohanian
Sholat berjamaah
Layanan Perpus
08.30-10.00
10.30-12.00
09.00-10.30
10.30-12.00
09.00-12.00
12.00-12.30
14.00-15.00
15.00-16.00
15.30-16.00
Ruang Griya
Ruang Griya
Ruang SB
Ruang SB
Mushola
Mushola
Ruang Griya
ISHOMA
Dzuhur &
Ashar
Lapas Kls
II A
S
E
L
A
S
A
PKBM (C)
PKBM (C)
Kerohanian
Sholat Berjamaah
Layanan Perpus
08.30-10.00
10.30-12.00
09.00-12.00
12.00-12.30
14.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
Ruang Griya
Ruang Griya
Mushola
Mushola
Ruang Griya
ISHOMA
Dzuhur &
Ashar
LapasKls
II A
R
A
B
U
PKBM (C)
PKBM (C)
Kerohanian
Sholat Berjamaah
Pelatihan Bakery
Layanan Perpus
08.30-10.00
10.00-12.00
09.00-12.00
12.00-12.30
14.00-15.00
15.00-15.30
14.00-15.30
15.30-16.00
Ruang Griya
Ruang Griya
Mushola
Mushola
Ruang Griya
Ruang Groya
ISHOMA
Dzuhur &
Ashar
Lapas Kls
59
II A
K
A
M
I
S
PKBM (B)
PKBM (B)
K. Komputer (C)
K. KOmputer (B)
Kerohanian
Manu saya projek
Sholat Berjamaah
Layanan Perpus
08.30-10.00
10.30-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
12.00-12.30
14.00-15.30
14.00-15.00
14.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
Ruang Griya
Ruang Giya
R. Komputer
R. Komputer
Mushola
R. serba guna
Mushola
Ruang Griya
ISHOMA
Dzuhur &
Ashar
Lapas Kls
II A
J
U
M
A
T
Kerohanian
Kelas Kreatifitas
Sholat Berjamaah
Layanan Perpus
09.00-11.30
09.00-11.30
12.00-12.30
14.00-15.00
14.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.30
Mushola
R. serba guna
Masjid Lapas
Ruang Griya
Dzuhur &
Ashar
Layanan
Perpus
Berdasarkan dari data yang penulis peroleh diatas, kegiatan dari
hari senin sampai dengan hari jumat adanya kerjasama petugas dan pihak
luar dalam melaksanakan kegiatan, akan lebih mudah untuk membimbing
anak didik dan mengarahkan. Serta menghindari miss communication
antara petugas dengan pihak luar.
60
4. Hak Berkreasi
Pembinaan berkreasi adalah kemampuan yang diperlukan untuk
meningkatkan kemampuan fungsional dan sikap seserorang untuk bisa
memecahkan berbagai problematika hidup yang kompleks ditatanan
kehidupan masyarakat. Pembinaan berkreasi bagi anak didik
diharapkan memberikan kepada seseorang anak didik bekal ilmu
pengetahuan, keterampilan serta kemampuan fungsional praktis, serta
perubahan sikap untuk bekerja serta berusaha mandiri, membuka
lapangan kerja dan usaha serta memanfaatkan peluang yang dimiliki,
sehingga meningkatkan kualitas kesejahteraannya.
a) Problem SDM (Sumber Daya Manusia)
Di LPKA Kelas II Jakarta memberikan berbagai kegiatan
berkreasinya lebih keilmu pengetahuan seperti membuat lukisan,
topeng, kerajinan tangan mute, bakery, pijat refleksi, barista, standup
comedy. Kegiatan ini dilihat dari masa tahanan anak satu tahun keatas
yang bertujuan untuk, anak didik mengikuti kegiatan ini akan
menghasilkan sertifikat, serta apabila anak didik sudah bebas atau
keluar dari LPKA mendapatkan pekerjaan yang layak, dengan tujuan
tidak melakukan tindakan kriminal dan perekonomian yang kurang
akan tercukupi.14 Menurut penulis agar pemenuhan hak berkreasi di
LPKA Kelas II Jakarta, sesuai dengan Undang-undang perlindungan
anak dan hukum islam. Adanya kerjasama petugas dan pihak luar
dalam melaksanakan kegiatan, akan lebih mudah untuk membimbing
anak didik dan mengarahkan. Serta menghindari miss communication
antara petugas dengan pihak luar.
14 Wawancara Pribadi dengan Pak Budi Yanto sebagai Staf Pembinaan di LPKA Kelas II Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2019.
61
B. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam
terhadap pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Jakarta
Pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Hak Perlindungan Anak
(UU No. 35 Tahun 2014) terdiri dari lima hak anak:
Hak Beragama dalam Pasal 43 berbunyi “(1) Negara, Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan Lembaga
Sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. (2)
Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana pada ayat (1)
Meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi
anak”.
Hak Beragama dalam hukum islam
Hak untuk beragama dan beribadah adalah hak asasi yang mendasar bagi
anak. Pilihan untuk menentukan agama dalam konteks anak tentu akan sangat
dipengaruhi oleh informasi yang diterima seputar agama dan lingkungan
disekitarnya. Dalam islam, posisi orang tua sangat menentukan bagi agama
anaknya. Agama orang tua dapat menentukan agama si anak.15
Q.S. Al-Mumtahanah Ayat [8]:
ن ین ولم یخرجوكم م تلوكم في ٱلد عن ٱلذین لم یق ركم أن لا ینھىكم ٱ� دی
یحب ٱلمقسطین وھم وتقسطوا إلیھم إن ٱ� تبرArtinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula)
mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang berlaku adil.
Q.S. Yunus Ayat [99]:
15 Muhammad Ma’sum, “Hak Anak dalam Islam dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Misykat, III, 1, (Febuari, 2010), h. 13.
62
ولو شاء ربك لأمن من في ٱلأرض كلھم جمیعا أفأنت تكره ٱلناس حتى یكونوا
مؤمنین Artinya: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua
orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa
manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.
Q.S. Al-Kafiruun Ayat [6]:
لكم دینكم ولي دین Artinya: “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".
Melihat dari undang-undang perlindungan anak dan hukum islam hak
beragama di LPKA Kelas II Jakarta, belum sepenuhnya sesuai dengan undang-
undang dan hukum islam. Karena dari hasil data dan wawancara hak beragama
di LPKA Kelas II Jakarta, terdapat satu masjid dan satu gereja. Tetapi kedua
tempat tersebut masih di gabung dengan Lapas Salemba, dan terdapat satu
ruangan yang dijadikan mushola untuk kegiatan rohani.
Hal ini mestinya diperhatikan oleh pemerintah dan lembaga tersebut hak-
hak anak di LPKA Kelas II Jakarta, karena anak yang melakukan tindak pidana
itu memiliki hak yang sama dengan anak yang tidak melakukan tindak pidana
yang diatur dalam Undang-Undang Hak Perlindungan Anak Nomer 35 Tahun
2014 Pasal 43 Ayat (1 dan 2) dan Hukum Islam.
Hak Kesehatan dalam Pasal 45B Ayat (1) berbunyi “Pemerintah daerah,
Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang
mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak”.
Hak Kesehatan dalam hukum islam
Anak memiliki hak untuk kesehatan jiwa dan raganya, karena hal ini
merupakan faktor penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Dalam
63
islam hak kesehatan ini dipraktekan seperti Khitan, mencukur rambut, menjaga
kebersihan, dan sebagainya.16
Ada sejumlah aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman
dimana islam mengajarkan mejaga kelangsungan hidup dan tumbuh
berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan
pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini
terdapat dalam:
QS. An-Nisa Ayat [29]:
رة عن تر أن تكون تج طل إلا لكم بینكم بٱلب أیھا ٱلذین ءامنوا لا تأكلوا أمو اض ی
كان بكم رحیما نكم ولا تقتلوا أنفسكم إن ٱ� م
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
QS. Al-An’am Ayat [151]:
م ربكم علیكم ألا تشركوا بھۦ شي نا ۞قل تعالوا أتل ما حر لدین إحس ◌ا وبٱلو ◌ٴ
ق نحن نرزقكم وإیاھم ولا تقربوا ٱلفو ن إمل دكم م حش ما ظھر ولا تقتلوا أول
ىكم بھۦ لعل لكم وص إلا بٱلحق ذ م ٱ� كم منھا وما بطن ولا تقتلوا ٱلنفس ٱلتي حر
تعقلون
16 Muhammad Ma’sum, “Hak Anak dalam Islam dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Misykat, III, 1, (Febuari, 2010), h. 8.
64
Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas
kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan
Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu
membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi
rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati
perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang
tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu
yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya).
Penjelasan ayat-ayat diatas bahwa setiap anak mempunyai hak untuk
hidup dan bertumbuh kembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan
hanya dimulai sejak anak dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan
sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, islam tidak membenarkan
melakukan aborsi dengan sengaja.17
Melihat dari undang-undang perlindungan anak dan hukum islam hak
kesehatan di LPKA Kelas II Jakarta, belum sepenuhnya sesuai dengan undang-
undang dan hukum islam. Karena dari hasil data dan wawancara hak kesehatan
di LPKA Kelas II Jakarta. Adanya klinik dengan satu dokter tetapi klinik
tersebut masih digabung dengan Lapas Salemba, serta menyediakan peralatan
medis, obat-batan dan dokter umum di LPKA Kelas II Jakarta. Agar
pemenuhan hak kesehatan di LPKA lebih baik lagi.
Hal ini mestinya diperhatikan oleh pemerintah dan lembaga tersebut hak-
hak anak di LPKA Kelas II Jakarta, karena anak yang melakukan tindak pidana
itu memiliki hak yang sama dengan anak yang tidak melakukan tindak pidana
yang diatur dalam Undang-Undang Hak Perlindungan Anak Nomer 35 Tahun
2014 Pasal 45B Ayat (1) dan Hukum Islam.
17 HM Budianto “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014), h. 3.
65
Hak Pendidikan Pasal 49 berbunyi “Negara Pemerintah,Pemerintah
Daerah,Keluarga,dan Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”.
Hak Pendidikan dalam hukum islam
Pendidikan sebagai suatu proses transformasi nilai. Adapun nilai-nilai
yang ditransformasikan mencakup nilai-nilai religi, kebudayaan, nilai
pengetahuan, dan teknologi serta keterampilan. Tujuan pendidikan merupakan
suatu gambaran dari pandangan hidup manusia, baik sebagai individu maupun
secara kolektif.18
Q.S. At-Tahrim [6]:
أیھا ٱلذین ءامنوا قوا أنفسكم وأھلیكم نارا ئكة ی وقودھا ٱلناس وٱلحجارة علیھا مل
ما أمرھم ویفعلون ما یؤمرون غلاظ شداد لا یعصون ٱ�
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan
apa yang diperintahkan.
Memerintahkan agar orang tua menjaga dan melindungi anaknya dari
siksa api neraka hal ini diwajibkan agar anak-anak diberikan pendidikan dengan
sebaik-baiknya. Bagaimana anak bisa tahu perbuatan dosa bila ia tidak dibekali
18 Pudjosumedi dan Sugeng Riyadi, Pengantar Pedagogig Transformatif (Jakarta: UHAMKA Pres, 2012), cet. 1, h. 16.
66
pendidikan secara memadai, oleh karena itu pendidikan merupakan perantara
yang harus diperoleh setiap anak.19
Melihat dari undang-undang perlindungan anak dan hukum islam hak
pendidikan di LPKA Kelas II Jakarta, belum sepenuhnya sesuai dengan
undang-undang dan hukum islam. Karena dari hasil data dan wawancara hak
pendidikan di LPKA Kelas II Jakarta, terdapat kegiatan pendidikan non-formal
dan informal. Seharusnya di LPKA Kelas II Jakarta mendapatkan pendidikan
formal, serta sarana prasarana masih di gabung dengan Lapas Salemba.
Hal ini mestinya diperhatikan oleh pemerintah dan lembaga tersebut hak-
hak anak di LPKA Kelas II Jakarta, karena anak yang melakukan tindak pidana
itu memiliki hak yang sama dengan anak yang tidak melakukan tindak pidana
yang diatur dalam Undang-Undang Hak Perlindungan Anak Nomer 35 Tahun
2014 Pasal 49 dan Hukum Islam.
Hak Berkreasi dalam Pasal 56 huruf E “Bebas beristirahat, bermain,
berkreasi, dan berkarya seni budaya”.
Hak Berkreasi dalam hukum islam
Setiap anak mempunyai hak untuk bermain sesuai dengan tingkat usianya
untuk itu, sangat tidak dibenarkan orang tua dengan sengaja menjauhkan anak-
anaknya duri dunia bermain. Yang terpenting orang tua bisa mengarahkan
permainan anak ini kearah yang positif, seperti yang bisa memperluas
pengetahuan anak.20
Q.S. Al-Qashash Ayat [77]:
19 HM Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014), h. 5.
20 HM Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014), h. 6.
67
ٱلدار ٱلأخرة ولا تنس نصیبك من ٱلدنیا وأحسن كما أحسن وٱبتغ فیما ءاتىك ٱ�
لا یحب ٱلمفسدین إلیك ولا تبغ ٱلفساد في ٱلأرض إن ٱ� ٱ�
Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana
Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di
(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan.
Melihat dari undang-undang perlindungan anak dan hukum islam hak
pendidikan di LPKA Kelas II Jakarta, belum sepenuhnya sesuai dengan
undang-undang dan hukum islam. Karena dari hasil data dan wawancara hak
pendidikan di LPKA Kelas II Jakarta, terdapat kegiatan keterampilan tetapi
kegiatan ini diajarkan pihak luar atau mitra. Seharusnya petugas bisa lebih pro
aktif membantu dan membimbing anak-anak dalam kegiatan. Serta sarana
prasarana yang masih digabung dengan Lapas Salemba.
Hal ini mestinya diperhatikan oleh pemerintah dan lembaga tersebut hak-
hak anak di LPKA Kelas II Jakarta, karena anak yang melakukan tindak pidana
itu memiliki hak yang sama dengan anak yang tidak melakukan tindak pidana
yang diatur dalam Undang-Undang Hak Perlindungan Anak Nomer 35 Tahun
2014 Pasal 56 huruf E dan Hukum Islam.
Hak Perlindungan Khusus Anak Pasal 59 Ayat (1) “Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memberikan perlindugan khusus kepada anak”.
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
68
Menurut Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Perlindungan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (2 dan 3) anak yang berhadapan
dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi
tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang
berhadapan dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun, yang diduga,
disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Untuk
mencari sebab-sebab kejahatan pada umum ataupun suatu kejahatan yang
khusus. Terdapat beberapa kategori anak yang berhadapan dengan hukum:21
1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak sebagai pelaku
tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang
disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang dapat
memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu
perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
Melihat dari undang-undang perlindungan anak dan hukum islam hak
pendidikan di LPKA Kelas II Jakarta, belum sepenuhnya sesuai dengan
undang-undang dan hukum islam. Karena dari hasil data dan wawancara hak
khusus anak (anak yang berhadapan dengan hukum) di LPKA Kelas II Jakarta.
Terdapat tujuh blok atau kamar bagi anak binaan di LPKA Kelas II Jakarta,
tetapi blok atau kamar anak binaan ini masih satu lokasi dengan blok atau
kamar Lapas Salemba.
21 Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, I, 1 (Maret, 2015).
69
Hal ini mestinya diperhatikan oleh pemerintah dan lembaga tersebut hak-
hak anak di LPKA Kelas II Jakarta, karena anak yang melakukan tindak pidana
itu memiliki hak yang sama dengan anak yang tidak melakukan tindak pidana
yang diatur dalam Undang-Undang Hak Perlindungan Anak Nomer 35 Tahun
2014 Pasal 59 Ayat (1) dan Hukum Islam.
Menurut penulis pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Jakarta, yang di
tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Kurang
terpenuhi, Karena ada beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas LPKA dan
pihak luar (pengajar) dalam pemenuhan hak anak. Dari sarana prasarana seperti
Lokasi LPKA yang masih digabung dengan Lapas Salemba, maka dari itu tidak
memiliki rumah ibadah sendiri, kurangnya peralatan medis serta obat-obatan
yang terbatas, tidak memiliki dokter umum, kegiatan belajar formal tidak ada,
kegiatan non-formal (PKBM) menumpang dengan Lapas Salemba, kurangnya
koordinasinya antara petugas LPKA dengan petugas Lapas Salemba dan terjadi
Miss communication antara petugas LPKA dengan pihak luar. Pemerintah dan
LPKA Kelas II Jakarta harus memperhatikan hak-hak perlindungan anak.
Karena anak yang tidak melakukan tindak pidana, dengan anak yang
melakukan tindakan pidana. Sama-sama memiliki hak yang diatur dalam
Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan, uraian dan analisis yang penulis kemukakan pada
bab sebelumnya tentang pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Jakarta, maka
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam melaksanakan pembinaan di LPKA Kelas II Jakarta, pemenuhan
hak-hak anak didik pemasyarakatan belum sepenuhnya terpenuhi. Karena
Dari sarana prasarana seperti lokasi LPKA yang masih digabung dengan
Lapas Salemba, maka dari itu tidak memiliki rumah ibadah sendiri,
kurangnya peralatan medis serta obat-obatan yang terbatas, tidak
memiliki dokter umum, kegiatan belajar formal tidak ada, kegiatan non-
formal (PKBM) menumpang dengan Lapas Salemba, kurangnya
koordinasinya antara petugas LPKA dengan petugas Lapas Salemba dan
terjadi Miss communication antara petugas LPKA dengan pihak luar.
Pemerintah dan LPKA Kelas II Jakarta harus memperhatikan hak-hak
perlindungan anak. Karena anak yang melakukan tindak pidana itu
memiliki hak yang sama dengan anak yang tidak melakukan tindak
pidana. Sama-sama memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak dan Hukum Islam.
2. Pemenuhan hak-hak anak didik di LPKA Kelas II Jakarta ditinjau dari
Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. , sebagai berikut:
70
71
a. Hak beragama
Undang-Undang Hak Perlindungan Anak Nomer 35 Tahun
2014 Pasal 43 Ayat (1 dan 2) dan Hukum Islam. Dalam hal
pemenuhan hak beragama di LPKA Kelas II Jakarta, belum
sepenuhnya terpenuhi. Dari sarana prasarana hal ini dapat dilihat dari
rumah ibadah yang masih digabung dengan Lapas Salemba, serta
ruangan yang dijadikan mushola dan kurangnya petugas yang pro
aktif. Menurut penulis anak didik mendapatkan hak untuk
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-
masing. Akan tetapi lebih baik mempunyai rumah ibadah sendiri yang
dimiliki LPKA Kelas II Jakarta. Harusnya petugas bisa lebih aktif
ketika ada pihak luar yang membantu dalam kegiatan dan membantu
untuk mengulang kembali pembelajaran yang sudah disampaikan di
LPKA Kelas II Jakarta, agar anak didik dapat mengingat yang sudah
di pelajari.
b. Hak kesehatan
Undang-Undang Hak Perlindungan Anak Nomer 35 Tahun
2014 Pasal 45B Ayat (1) dan Hukum Islam. Dalam hal pemenuhan
hak anak untuk mendapatkan hak kesehatan di LPKA Kelas II Jakarta,
belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas belum
memadai, dan dokter umum. Menurut penulis anak didik mendapatkan
hak untuk hidup sehat dan makanan yang menyehatkan sesuai dengan
kesehatan. Akan tetapi lebih baik pemberian makan kepada anak didik
dengan cara prasmanan. Agar anak didik dapat mengambil sendiri
makanan yang sudah disediakan di ruang makan. Karena tidak adanya
dokter umum tidak bisa semua penyakit bisa ditangani disni. Jadi
hanya bisa menangani penyakit yang biasa saja. Apabila ada anak
didik yang sakit serius perlunya pengelola LPKA meminta bantuan ke
Lapas Salemba atau dibawa ke Rumah Sakit.
72
c. Hak pendidikan
Undang-Undang Hak Perlindungan Anak Nomer 35 Tahun
2014 Pasal 49 dan Hukum Islam. Dalam hal pemenuhan hak anak
untuk mendapatkan hak pendidikan di LPKA Kelas II Jakarta, belum
sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas belum
memadai, serta kurangnya tenaga pendidik dari staf LPKA. Menurut
penulis karena tenaga pendidik yang mengajar dari pihak luar. Perlu
adanya motivasi belajar untuk anak didik. Hal ini terlihat dari kondisi
anak didik di LPKA perlu adanya belajar di kelas dan belajar dalam
bentuk praktik-praktik keterampilan agar mereka lebih bersemangat
belajar.
d. Hak berkreasi
Undang-Undang Hak Perlindungan Anak Nomer 35 Tahun 2014
Pasal 56 huruf E dan Hukum Islam. Dalam hal pemenuhan hak anak
untuk mendapatkan hak berkreasi di LPKA Kelas II Jakarta, belum
sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari sarana prasarana, serta
kurangnya tenaga pengajar dari staf LPKA karena tenaga pengajar dari
pihak luar. Menurut penulis anak didik mendapatkan hak untuk
berkreasi dalam segi kerajinan tangan mute, membuat topeng,
melukis, dan bakerry. Akan tetapi lebih banyak keterampilan yang
diajarkan seperti pangkas rambut, menyablon pakean, menjahit
pakean. kesenian dalam tausiah (pidato), membuat kaligrafi, dan
bermusik,
e. Hak khusus anak (anak yang berhadapan dengan hukum)
Undang-Undang Hak Perlindungan Anak Nomer 35 Tahun
2014 Pasal 59 Ayat (1) dan Hukum Islam. Dalam hal pemenuhan hak
anak untuk mendapatkan hak khusus anak (anak yang berhadapan
dengan hukum), belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dapat dilihat
dari sarana prasarana. Menurut penulis anak didik mendapatkan hak
73
khusus anak (anak yang berhadapan dengan hukum) blok atau kamar
tidur ini masih diarea Lapas Salemba. Akan tetapi lebih baik blok atau
kamar untuk anak didik dipisahkan tidak digabung dalam satu lokasi.
Karena yang ditakutkan terkontaminasi dengan lingkungan Lapas
Salemba.
3. Kurangnya pemenuhan hak-hak anak didik di LPKA Kelas II Jakarta
ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.
Dalam hal Hak Beragama, Hak Kesehatan, Hak Pendidikan, Hak
Berkreasi, Hak Khusus Anak (anak yang berhadapan dengan hukum)
sebagai berikut: Adanya problem infrastruktur dan Problem (SDM)
Sumber Daya Manusia.
B. Saran
Dengan selesai pembahasan dalam skripsi ini penulis merasa perlu
untuk memperbaikinya beberapa saran-saran sebagai berikut:
1. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak diharapkan agar memperhatikan
hak-hak perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum terhadap
fasilitas, sarana prasarana, pendidikan formal, non-formal, informal yang
dikelola langsung dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak,
keterampilan dan kesenian yang melatih anak melakukan hal positif yang
menghasilkan lapangan pekerjaan untuk anak didik ketika selesai masa
tahanannya, petugas dan tenaga pendidik yang berkompeten dibidangnya.
2. Kurangnya motivasi anak didik untuk mengikuti pendidikan ada baiknya
pihak LPKA mendatangkan atau meminta bantuan kepada LSM.
pemerintah untuk mendatangkan guru motivator yang berguna untuk
memotivasi anak didik agar tetap semangat belajar dan menjalani masa
hukuman dengan baik, dan perlunya partisipasi aktif orang tua untuk
melengkapi persyaratan untuk mengikuti program pengurangan masa
74
tahanan, agar anak langsung bisa beradaptasi dengan lingkungan baru
yang lebih baik.
3. Aparat terkait Kementrian Hukum dan Ham perlu mensosialisasikan agar
melakukan perubahan fasilitas untuk kesehatan, penambahan obat-obatan
yang dperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal
di LPKA Kelas II Jakarta, dan menambah pelatihan keterampilan serta
kesenian kerja di LPKA Kelas II Jakarta.
4. Revisi dan penyusunan kembali perundang-undangan yang berkaitan
dengan masalah hak perlindungan anak. karena sejak awal berdasarkan
Al-Qur’an bahwa hak perlindungan anak yang diluar dengan anak yang
dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak harus sama tidak
membedakan sesama anak.
DAFTAR PUSTAKA.
Amirin, M Tatang, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1995.
Azizi, Muhammad Fuadi, “Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Didik
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll B Sleman Yogyakarta”,
Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, “Perlindungan Terhadap Anak yang
Berhadapan dengan Hukum”, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.
Aprilianda, Nurini, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses
Penyidikan”, Tesis S-2 Studi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang,
2001.
Atmasasmita, Romli, Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja. Bandung: Armico,
1983.
Bahiej, Ahmad, Hukum Pidana, Yogyakarta: Teras, 2008.
Budiyanto, HM, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam”. UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2014.
Djamil, M Nasir, Anak Bukan Untuk di Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Erik, “Hak-Hak Anak dalam Pendidikan Studi kasus Narapidana Anak di Lapas
Wirogunan Yogyakarta”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
Gosita, Arief, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT. Refika aditama, 2013.
Hakim G, Abdul, Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta: Rajawali, 1986.
Handoko, Achmad Try,”Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak
yang Berhadapan dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas ll B Blora”
Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.
75
76
Hidayat, Bunadi, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, Bandung: PT. Alumni, 2010.
Hamka, Lembaga Hidup, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2001.
Kholid, Syekh, Cara Islam Mendidik Anak, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006.
Kartono, Kartini, Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja, Jakarta: Rajawali Pers,
1992.
Mohd, Fuad dan Fakhruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam, Jakarta: CV
Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
Muhammad, Joni dan Zuhaina Z Tamanas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam
Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
Muhammad Ma’sum, “Hak Anak dalam Islam dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal
Misykat, III, 2010.
Nawawi Arief, Barda, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan
Pidana Terpadu, Semarang: Badan Penerbit Universitas Di Ponegoro, 2006.
Pudjosumedi dan Sugeng Riyadi, Pengantar Pedagogig Transformatif, Jakarta:
UHAMKA Pres, 2012.
Poerwadar, W.J.S, Minta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Amir Ko,
1984.
Prinst, Darwan, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
Qodarusman, Moh, “Pemenuhan Hak-Hak Anak di Tinjau dari Undang-Undang No.
35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam Studi Kasus
Keluarga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pemekasan”,
Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
Renggong, Ruslan, Hukum Acara Pidana memahami perlindungan HAM dalam
Proses Penahanan di Indonesia, Rawamangun: Prenadamedia Group, 2016.
Siregar, Bismar, Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta: Rajawali 1986.
Sambas, Nandang, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional
Perlindungan Anak serta Penerapannya, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
77
Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Sudarsono, Kenakalan Remaja, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.
Sugioyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta
CV, 2008.
Suhali, Agus Lili, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa
Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Tahun 2014” Skripsi
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2014.
Supeno, Hadi, Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik
dengan Hukum, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, 2010.
Sutedjo Wagiati, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
Sopyan, Yayan, Pengantar Metode Penelitian, Ciputat: Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
Thohir, Muhammad, Seminar Kesehatan Anak, RSI Surabaya, 1993.
W Bawengan, Gerson, Masalah Kejahatan dengan sebabdan akibat, Jakarta:
Pradnya Paramita, 1977.
Wawancara Pribadi dengan Pak Riyandi Fahlaz sebagai Kasi Pendidikan dan
Bimkemas.
Wawancara Pribadi dengan Pak Muslih Sofar sebagai Staff Pembinaan Kepribadian.
Wawancara Pribadi dengan Pak Budi Yanto sebagai Staff Pembinaan.
Wawancara Pribadi dengan Ibu Sugiyati sebagai Kasusi Perawatan.
Wawancara Pribadi dengan Ka Elita sebagai pengajar dari Yayasan Tangan
Pengharapan.
Wawancara Pribadi dengan Ibu Ani sebagai pengajar agama KMKI (Komunitas
Majlis Ta’lim Kemasjidan Indonesia).
LAMPIRAN 1
Kepala Subsi Pendidikan dan Bimkemas Kepala Subsi Perawatan LPKA
Foto bersama Bapak Ryandi Fahnaz Foto bersama Ibu Sugiyati
Staf Pembinaan Kepribadian Staf Pembinaan
Foto bersama Bapak Muslih Sofar Foto bersama Bapak Budi Yanto
Pengajar B.Inggris & Komputer (Pihak Luar) Pengajar Agama (Pihak Luar)
Foto bersama Ka Elita P Septriana Foto bersama Ibu Ani
FASILITAS DI LPKA KELAS II JAKARTA
Staf Bimkemas Perpustakaan LPKA
Foto bersama Pak Farhan
Ruang Lab Bahasa & Komputer Ruang Belajar PKBM
Aula LPKA Mushola LPKA
Pedoman Wawancara
A. Pertanyaan Wawancara Petugas 1. Apa yang anda ketahui tentang anak yang berhadapan dengan hukum? 2. Bagaimana sistem petugas dalam menjalankan hak-hak anak di LPKA
Kelas II Jakarta? a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
3. Bagaimana fasilitas anak yang didapat dari LPKA Kelas II Jakarta? a. Dalam Hak Beragama b. Dalam Hak Kesehatan c. Dalam Hak Pendidikan d. Dalam Hak Berkreasi
4. Apa kendala yang dihadapi petugas LPKA Kelas II Jakarta? a. Hak Beragama b. Hak Kesehatan c. Hak Pendidikan d. Hak Berkreasi
5. Bagaimana strategi anda dalam menjalankan hak pemenuhan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak? a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
6. Bagaimana langkah ke depan petugas dalam pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak?
7. Adakah manfaat yang didapat LPKA Kelas II Jakarta dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak?
B. Pertanyaan Wawancara Anak 1. Apa yang anda dapat selama di LPKA kelas II Jakarta?
a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
2. Apa yang anda ketahui selama menjalani pendidikan di LPKA Kelas II Jakarta?
3. Apa fasilitas yang diberikan di LPKA Kelas II Jakarta sudah memadai? a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
4. Adakah pelatihan khusus yang diberikan LPKA Kelas II Jakarta sebagai tunjungan sebelum masa tahanan selesai?
5. Adakah manfaat yang dirasakan dalam masa tahanan di LPKA Kelas II Jakarta? a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
6. Apa pesan dan kesan anda selama di LPKA Kelas II Jakarta? C. Pertanyaan wawancara pihak luar
1. Bagaimana metode pengajaran yang anda berikan kepada anak di LPKA Kelas II Jakarta?
2. Adakah kendala yang anda alami ketika mengajar di LPKA Kelas II Jakarta?
3. Apa kesan yang anda rasakan di LPKA Kelas II Jakarta?
Daftar Wawancara
Nama : Sugiyati, S.H., M.Si. Jabatan : Kepala Subsi Perawatan Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2019 pukul 10:00 WIB.
1. Apa yang anda ketahui tentang anak yang berhadapan dengan hukum? Jawaban: Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang usianya belum dewasa sudah melakukan pelanggaran hukum, yang seharusnya tidak melakukan kejahatan tetapi sudah melakukan tindakan kejahatan.
2. Bagaimana sistem petugas dalam menjalankan hak-hak anak di LPKA Kelas II Jakarta? a. Dalam Hal beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan
d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Menjalankan hak-hak anak di LPKA Kelas II Jakarta dalam hal beragama, mengarahkan dan membina anak didik beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam hal kesehatan, menyediakan sarana prasarana dan membawa anak didik jika mengalami sakit yang parah dan meminta rujukan ke Rumah Sakit. Dalam hal pendidikan, mengarahkan dan membina anak didik untuk menseleksi anak didik yang perlu mengikuti kegiatan PKBM dan pelajaran sesuai tingkat akhir sekolahnya. Dalm hal berkreasi, mengarahkan dan membina anak didik untuk mengikuti kegiatan kerajinan tangan, standup comedy dan bakery guna mendapatkan sertifikat kegiatan ini diperuntukan dari masa binaan anak didik yang lebih dari setahun.
3. Bagaimana fasilitas anak yang didapat dari LPKA Kelas II Jakarta? a. Dalam Hak Beragama b. Dalam Hak Kesehatan c. Dalam Hak Pendidikan d. Dalam Hak Berkreasi
Jawaban: Hak-hak anak yang didapat dalam hal beragama, masjid untuk sholat jumat, sholat idul fitri dan idul adha. Serta mushola yang di skat dari blok/kamar anak didik. Belajar mengaji ikra, juz’ama dan Al-Qur’an. dan melakukan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. kesehatan, mengarahkan anak didik dan membina anak didik agar mandi serta menjaga lingkungan agar sehat dan mendapatkan menu makanan 10 hari dengan menu yang berbeda-beda setiap harinya. pendidikan, mengarahkan dan membina anak didik. Mengikuti kegiatan PKBM, kegiatan pelatihan Bahasa inggris dan pelatihan komputer, yang disesuaikan dengan masa binaan di LPKA Kelas II Jakarta. berkreasi. Mengarahkan dan membinaa anak didik. Untuk mengikuti kegiatan kerajinan mute, standup comedy dan bakery guna mendapatkan sertifikat diperuntukan bagi anak didik yang masa binaannya lebih setahun.
4. Apa kendala yang dihadapi petugas LPKA Kelas II Jakarta? a. Hak Beragama b. Hak Kesehatan c. Hak Pendidikan d. Hak Berkreasi
Jawaban: Kendala yang dihadapi petugas dalam pemenuhan hak anak beragama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak berkreasi di LPKA Kelas II Jakarta adalah tidak memiliki tempat sendiri, gedung sendiri dan sarana prasarana sendiri yang dimiliki LPKA Kelas II Jakarta. Saaat ini masih digabung dengan Lapas Salemba
5. Bagaimana strategi anda dalam menjalankan hak pemenuhan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak? a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Strateginya dalam hal beragama, hal kesehatan, hal pendidikan, hal berkreasi. Mengarahkan dan membina serta mengawasi anak didik menjaga lingkungan sekitar blok/kamar, mebuat aturan di blok apabila melanggar anak didik akan dikenakan sanksi.
6. Bagaimana langkah ke depan petugas dalam pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak? Jawaban: Memperjuangkan pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Jakarta terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. memiliki tempat sendiri, gedung sendiri dan sarana prasarana yang dimiliki sendiri di LPKA Kelas II Jakarta.
7. Adakah manfaat yang didapat LPKA Kelas II Jakarta dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak? Jawaban: Sangat bermanfaat, menjadi acuan petugas untuk berpijak menjalankan pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Jakarta, agar tidak menyalahkan aturan yang ada terhadap anak binaan.
Daftar Wawancara Nama : Budi Yanto Jabatan : Staf Pembinaan Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2019 pukul 13:00 WIB.
1. Apa yang anda ketahui tentang anak yang berhadapan dengan hukum?
Jawaban: Anak yang berhadapan dengan hukum belum tentu dikatakan bersalah masuk di LPKA, akan tetapi bisa sebagai korban tindak pidana. Penyebab anak yang melakukan tindak pidana dari factor lingkungan rumah, lingkungan sekolah, kurangnya pengawasan orang tuanya, perlu adanya pengawasan dari tayangan televise maupun sosial media, agar lebih diawasi dan dibatasi.
2. Bagaimana sistem petugas dalam menjalankan hak-hak anak di LPKA Kelas II Jakarta? a. Dalam Hal beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Menjalankan hak-hak anak di LPKA Kelas II Jakarta dalam hal beragama, mengarahkan dan membina anak didik beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam hal kesehatan, menyediakan sarana prasarana dan membawa anak didik jika mengalami sakit yang parah dan meminta rujukan ke Rumah Sakit. Dalam hal pendidikan, mengarahkan dan membina anak didik untuk menseleksi anak didik yang perlu mengikuti kegiatan PKBM dan pelajaran sesuai tingkat akhir sekolahnya. Dalm hal berkreasi, mengarahkan dan membina anak didik untuk mengikuti kegiatan kerajinan tangan, standup comedy, pijat refleksi, peracik kopi (barista) dan bakery guna mendapatkan sertifikat kegiatan ini diperuntukan dari masa binaan anak didik yang lebih dari setahun. Dengan adanya pekerjaan yang melatih diri anak didik mandiri akan menjauhkan dirinya dari tindakan kriminal.
3. Bagaimana fasilitas anak yang didapat dari LPKA Kelas II Jakarta? a. Dalam Hak Beragama b. Dalam Hak Kesehatan c. Dalam Hak Pendidikan d. Dalam Hak Berkreasi
Jawaban: Hak-hak anak yang didapat dalam hal beragama, masjid untuk sholat jumat, sholat idul fitri dan idul adha. Serta mushola yang di skat dari blok/kamar anak didik. Belajar mengaji ikra, juz’ama dan Al-Qur’an. dan melakukan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. kesehatan, mengarahkan anak didik dan membina anak didik agar mandi serta menjaga lingkungan agar sehat dan mendapatkan menu
makanan 10 hari dengan menu yang berbeda-beda setiap harinya. pendidikan, mengarahkan dan membina anak didik. Mengikuti kegiatan PKBM, kegiatan pelatihan Bahasa inggris dan pelatihan komputer, yang disesuaikan dengan masa binaan di LPKA Kelas II Jakarta. berkreasi. Mengarahkan dan membinaa anak didik. Untuk mengikuti kegiatan kerajinan mute, standup comedy dan bakery guna mendapatkan sertifikat diperuntukan bagi anak didik yang masa binaannya lebih setahun.
4. Apa kendala yang dihadapi petugas LPKA Kelas II Jakarta? a. Hak Beragama b. Hak Kesehatan c. Hak Pendidikan d. Hak Berkreasi
Jawaban: Kendala yang dihadapi petugas dalam pemenuhan hak anak beragama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak berkreasi di LPKA Kelas II Jakarta adalah tidak memiliki tempat sendiri, gedung sendiri dan sarana prasarana sendiri yang dimiliki LPKA Kelas II Jakarta. Saaat ini masih digabung dengan Lapas Salemba. sering terjadi miss komunikasi petugas LPKA Kelas II dengan Petugas Lapas Salemba dan miss komunikasi petugas LPKA dengan pihak luar, untuk menjalankan kegiatan di LPKA Kelas II Jakarta.
5. Bagaimana strategi anda dalam menjalankan hak pemenuhan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak? a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Strateginya dalam hal beragama, hal kesehatan, hal pendidikan, hal berkreasi. Membuat jadwal kegiatan, mengarahkan dan membina serta mengawasi anak didik menjaga lingkungan sekitar blok/kamar, mebuat aturan di blok apabila melanggar anak didik akan dikenakan sanksi.
6. Bagaimana langkah ke depan petugas dalam pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak? Jawaban: Menjalankan kegiatan yang sudah ada, mencari untuk melibatkan diri mengenalkan LPKA membutuhkan orang yang bisa membantu agar lebih baik memotivasi anak didik, petugas terbatas dengan
ilmu pengetahuan harus membuka diri agar orang lain atau pihak luar mau membantu dalam pemenuhan hak anak di LPKA.
7. Adakah manfaat yang didapat LPKA Kelas II Jakarta dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak? Jawaban: Sangat membantu dengan adanya Undang-Undang menjadi acuan petugas untuk berpijak menjalankan pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Jakarta, agar tidak menyalahkan aturan yang ada terhadap anak binaan. Dan petugas harus berhati-hati untuk membina dan mengarahkan anak didik.
Daftar Wawancara
Nama : Muslih Sofar Jabatan : Staf Pembinaan Kepribadian Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2019 pukul 14:00 WIB.
1. Apa yang anda ketahui tentang anak yang berhadapan dengan hukum? Jawaban: Anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan tindakan yang melanggar hukum dan terbukti sebagai pelaku tindak pidana sehingga dijatuhkan hukuman.
2. Bagaimana sistem petugas dalam menjalankan hak-hak anak di LPKA Kelas II Jakarta? a. Dalam Hal beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Menjalankan hak-hak anak di LPKA Kelas II Jakarta dalam hal beragama, mengarahkan dan membina anak didik beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam hal kesehatan, menyediakan sarana prasarana dan membawa anak didik jika mengalami sakit yang parah dan meminta rujukan ke Rumah Sakit. Dalam hal pendidikan, mengarahkan dan membina anak didik untuk menseleksi anak didik yang perlu mengikuti kegiatan PKBM dan pelajaran sesuai tingkat akhir sekolahnya. Dalm hal berkreasi, mengarahkan dan membina anak didik untuk mengikuti kegiatan kerajinan tangan, standup comedy dan bakery guna
mendapatkan sertifikat kegiatan ini diperuntukan dari masa binaan anak didik yang lebih dari setahun.
3. Bagaimana fasilitas anak yang didapat dari LPKA Kelas II Jakarta? a. Dalam Hak Beragama b. Dalam Hak Kesehatan c. Dalam Hak Pendidikan d. Dalam Hak Berkreasi
Jawaban: Hak-hak anak yang didapat dalam Hak Beragama, masjid untuk sholat jumat, sholat idul fitri dan idul adha. Serta mushola yang di skat dari blok/kamar anak didik. Belajar mengaji ikra, juz’ama dan Al-Qur’an. dan melakukan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hak Kesehatan, mengarahkan anak didik dan membina anak didik. Agar mandi serta menjaga lingkungan agar sehat dan mendapatkan menu makanan 10 hari dengan menu yang berbeda-beda setiap harinya. Hak Pendidikan, mengarahkan dan membina anak didik. Mengikuti kegiatan PKBM, kegiatan pelatihan Bahasa inggris dan pelatihan komputer, yang disesuaikan dengan masa binaan di LPKA Kelas II Jakarta. Hak Berkreasi. Mengarahkan dan membinaa anak didik. Untuk mengikuti kegiatan kerajinan mute, standup comedy dan bakery guna mendapatkan sertifikat diperuntukan bagi anak didik yang masa binaannya lebih dari setahun.
4. Apa kendala yang dihadapi petugas LPKA Kelas II Jakarta? a. Hak Beragama b. Hak Kesehatan c. Hak Pendidikan d. Hak Berkreasi
Jawaban: Kendala yang dihadapi petugas dalam pemenuhan hak anak beragama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak berkreasi di LPKA Kelas II Jakarta adalah tidak memiliki tempat sendiri, gedung sendiri dan sarana prasarana sendiri yang dimiliki LPKA Kelas II Jakarta. Menyesuaikan dari fasilitas yang ada di Lapas Salemba, saaat ini masih digabung dengan Lapas Salemba.
5. Bagaimana strategi anda dalam menjalankan hak pemenuhan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak?
a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Strateginya dalam hal beragama, hal kesehatan, hal pendidikan, hal berkreasi. Mengarahkan dan membina serta mengawasi anak didik menjaga lingkungan sekitar blok/kamar, mebuat aturan di blok apabila melanggar anak didik akan dikenakan sanksi.
6. Bagaimana langkah ke depan petugas dalam pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak? Jawaban: Memperjuangkan pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Jakarta terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. memiliki tempat sendiri, gedung sendiri serta sarana prasarana yang dimiliki sendiri di LPKA Kelas II Jakarta.
7. Adakah manfaat yang didapat LPKA Kelas II Jakarta dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak? Jawaban: Sangat bermanfaat, menjadi acuan petugas untuk berpijak menjalankan pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Jakarta, agar tidak menyalahkan aturan yang ada terhadap anak binaan.
Daftar Wawancara
Nama : Ahmad Septian Maulana
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 09:00 WIB.
1. Apa yang anda dapat selama di LPKA kelas II Jakarta?
a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Yang didapat dalam hal beragama, kesehatan, pendidikan, dan berkeasi. Yaitu anak didik merasakan lebih baik dari pada diluar, dengan lingkungan, dan teman-teman dengan adanya kegiatan mengaji ikra, juz’ama dan Al-Qur’an. Dengan adanya kegiatan kerohanian membuat diri dekat dengan Allah SWT dan menyadari yang sudah dilakukan ialah perbuatan yang salah. Bagi anak didik yang tidak mandi akan di ledekin dengan sebutan di LPKA bau kao (bau badan), terdapat tujuh kamar satu kamarnya diisi sepuluh anak, tidurnya menggunakan matras lebih mudah jika dibersihkan, hari senin sampai dengan hari minggu piket kamar Diajarkan membuat topeng, kerajinan mute, melukis, bakery kegiatan ini dilakukan seminggu sekali.
2. Apa yang anda ketahui selama menjalani pendidikan di LPKA Kelas II Jakarta? Jawaban: Mendapatkan pelajaran B. Inggris, Komputer dan adanya sekolah Non-formal PKBM yang diadakan Lapas Salemba. bagi anak didik yang putus sekolah dan belum mempunyai ijazah bisa diikut sertakan PKBM.
3. Apa fasilitas yang diberikan di LPKA Kelas II Jakarta sudah memadai? a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Fasilitas yang diberikan dalam hal beragama, kesehatan, pendidikan, dan berkreasi. Belum memadai dikarenakan LPKA masih numpang dengan Lapas Salemba.
4. Adakah pelatihan khusus yang diberikan LPKA Kelas II Jakarta sebagai tunjungan sebelum masa tahanan selesai? Jawaban: Ada bakery membuat Cokikes/roti yang diajarkan oleh Cheff Juna dan Cheff Josua bagi yang bisa 16 resep akan mendapatkan sertifikat, serta pijat refleksi.
5. Adakah manfaat yang dirasakan dalam masa tahanan di LPKA Kelas II Jakarta? a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Hikmah yang dirasakan selama di LPKA awalnya kepikiran atau setres ketika masuk LPKA, memikirkan yang sudah dilakukan dan memikirkan keluarga dirumah. Dengan disini membuat saya jera tidak ingin melakukannya perbuatan yang melanggar hukum.
6. Apa pesan dan kesan anda selama di LPKA Kelas II Jakarta? Jawaban: pesan jangan sampai melewati batas ketika ingin nakal. Kesannya gak enak jauh dari keluarga dan berfikir sebelum melakukan dalam setiap tindakan sebelum menyesal.
Daftar Wawancara
Nama : M. Rindra Oktavian
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 10:00 WIB.
1. Apa yang anda dapat selama di LPKA kelas II Jakarta? a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Yang didapat dalam hal beragama, kesehatan, pendidikan, dan berkeasi. Yaitu sebelumnya tidak pernah mengaji dengan disini diajarkan mengaji dan beribadah sesuai dengan tata caranya. Dengan adanya kegiatan kerohanian membuat diri dekat dengan Allah SWT dan menyadari yang sudah dilakukan ialah perbuatan yang salah. Hal kesehatan, anak didik disini kebanyakan sakit kepikiran ketika awal masuk LPKA dan disediakan obat-obatan terbatas. Hal pendidikan, belajar di LPKA dengan belajar disekolah sebelumnya berbeda kalo disekolah sebelumnya boleh main hp tetapi jika disni tidak bisa main hp dengan ini membuat belajar lebih focus. Hal berkreasi, diajarkan membuat topeng, kerajinan mute, melukis, bakery kegiatan ini dilakukan seminggu sekali.
2. Apa yang anda ketahui selama menjalani pendidikan di LPKA Kelas II Jakarta? Jawaban: Mendapatkan pelajaran Komputer Word dan Excel, adanya sekolah Non-formal PKBM yang diadakan Lapas Salemba. bagi anak didik yang putus sekolah dan belum mempunyai ijazah bisa diikut sertakan PKBM.
3. Apa fasilitas yang diberikan di LPKA Kelas II Jakarta sudah memadai? a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Fasilitas yang diberikan dalam hal beragama, kesehatan, pendidikan, dan berkreasi. Belum memadai dikarenakan LPKA masih numpang dengan Lapas Salemba.
4. Adakah pelatihan khusus yang diberikan LPKA Kelas II Jakarta sebagai tunjungan sebelum masa tahanan selesai? Jawaban: Ada bakery membuat Cokikes/roti yang diajarkan oleh Cheff Josua bagi yang bisa 16 resep akan mendapatkan sertifikat.
5. Adakah manfaat yang dirasakan dalam masa tahanan di LPKA Kelas II Jakarta? a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Hikmah yang dirasakan selama di LPKA, membuat bisa mengaji dan hatam membaca Al- Qur’an, memikirkan yang sudah dilakukan dan memikirkan keluarga dirumah. Dengan disini membuat saya jera tidak ingin melakukannya perbuatan yang melanggar hukum.
6. Apa pesan dan kesan anda selama di LPKA Kelas II Jakarta? Jawaban: pesan bandel yang sewajarnya. Kesannya, semoga menjadi pelajaran tidak mengulangi lagi dan menjadi pribadi yang baik.
Daftar Wawancara
Nama : Ibrahim Nur Aziz
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 11:00 WIB.
1. Apa yang anda dapat selama di LPKA kelas II Jakarta? a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Yang didapat dalam hal beragama, kesehatan, pendidikan, dan berkeasi. Yaitu belajar mengaji, sholat jama’ah, kebersamaan. Hal kesehatan, anak didik disinitidak menjaga lingkungan di LPKA mengalami gatal-gatal, kebanyakan kepikiran ketika awal masuk LPKA dan disediakan obat-obatan terbatas. Hal pendidikan, di LPKA ilmu pengetahuan agama berbeda dengan yang disekolahan sebelumnya belajar formal. Hal berkreasi, tidak tau karena masa binaan hanya 5 bulan.
2. Apa yang anda ketahui selama menjalani pendidikan di LPKA Kelas II Jakarta? Jawaban: Mendapatkan pelajaran Komputer Word dan Excel, adanya sekolah Non-formal PKBM kegiatan menumpang dengan Lapas Salemba. waktu belajar di sekolah sebelumnya 2 jam tetapi jika di LPKA hanya 1 jam dan sering betrok kegiatan dengan Lapas Salemba.
3. Apa fasilitas yang diberikan di LPKA Kelas II Jakarta sudah memadai? a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Fasilitas yang diberikan dalam hal beragama, kesehatan, pendidikan, dan berkreasi. Belum memadai dikarenakan LPKA masih menumpang dengan Lapas Salemba.
4. Adakah pelatihan khusus yang diberikan LPKA Kelas II Jakarta sebagai tunjungan sebelum masa tahanan selesai? Jawaban: tidak mengikuti pelatihan khusus dikarenakan masa binaan hanya 5 bulan.
5. Adakah manfaat yang dirasakan dalam masa tahanan di LPKA Kelas II Jakarta? a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Hikmah yang dirasakan selama di LPKA, bisa bangun sendiri dan melaksanakan sholat tahajud dan sholat duha.
6. Apa pesan dan kesan anda selama di LPKA Kelas II Jakarta? Jawaban: pesan bandel yang sewajarnya tidak ingin mengulanginnya. Kesannya, semoga menjadi pelajaran tidak mengulangi lagi dan menjadi pribadi yang baik.
Daftar Wawancara
Nama : Rangga Pangestu
Umur : 15 Tahun
Agama : Islam
Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 12:00 WIB.
1. Apa yang anda dapat selama di LPKA kelas II Jakarta? a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Yang didapat dalam hal beragama, kesehatan, pendidikan, dan berkeasi. Yaitu sebelumnya tidak pernah mengaji dengan disini diajarkan mengaji dan beribadah sesuai dengan tata caranya. Dengan adanya kegiatan kerohanian membuat diri dekat dengan Allah SWT dan menyadari yang sudah dilakukan ialah perbuatan yang salah. Hal
kesehatan, anak didik disini kebanyakan sakit kepikiran ketika awal masuk LPKA dan disediakan obat-obatan terbatas. Hal pendidikan, sekolah non-formal PKBM. Hal berkreasi, diajarkan membuat topeng, kerajinan mute, melukis, bakery kegiatan ini dilakukan seminggu sekali.
2. Apa yang anda ketahui selama menjalani pendidikan di LPKA Kelas II Jakarta? Jawaban: Mendapatkan pelajaran Komputer Word dan Excel, adanya sekolah Non-formal PKBM yang diadakan Lapas Salemba. bagi anak didik yang putus sekolah dan belum mempunyai ijazah bisa diikut sertakan PKBM.
3. Apa fasilitas yang diberikan di LPKA Kelas II Jakarta sudah memadai? a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Fasilitas yang diberikan dalam hal beragama, kesehatan, pendidikan, dan berkreasi. Ruang lingkupnya terbatas tidak ada aktivitas fisik seperti main futsal, belum memadai dikarenakan LPKA masih menumpang dengan Lapas Salemba.
4. Adakah pelatihan khusus yang diberikan LPKA Kelas II Jakarta sebagai tunjungan sebelum masa tahanan selesai? Jawaban: kegiatan pramuka diperuntukan bagi masa binaan yang lama lebih dari 2 tahun, ada bakery membuat Cokikes/roti yang diajarkan oleh Cheff Josua bagi yang bisa 16 resep akan mendapatkan sertifikat diperuntukan bagi masa binaan lebih dari setahun.
5. Adakah manfaat yang dirasakan dalam masa tahanan di LPKA Kelas II Jakarta? a. Dalam Hal Beragama b. Dalam Hal Kesehatan c. Dalam Hal Pendidikan d. Dalam Hal Berkreasi
Jawaban: Hikmah yang dirasakan selama di LPKA, membuat bisa mengaji dan hatam membaca Al- Qur’an, memikirkan yang sudah dilakukan dan memikirkan keluarga dirumah.
6. Apa pesan dan kesan anda selama di LPKA Kelas II Jakarta?
Jawaban: pesan, kedua kalinya masuk LPKA tidak enak dan kapok jangan di ikuti apabila tidak baik. Kesannya, jauh dari orang tua sakit tidak ada yang ngurusin dan ngebatin jauh dari orang tua.
Daftar Wawancara
Nama : Elita P Septriana
Sebagai : Pengajar Bahasa (yayasan tangan pengharapan)
Agama : Khatolik
Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 15:20 WIB.
1. Bagaimana metode pengajaran yang anda berikan kepada anak di LPKA Kelas II Jakarta? Jawaban: Menjelaskan pelajaran dan menselingi belajar dengan permainan agar anak didik merasa nyaman dalam belajar, karena anak didik belajar B. Inggris kurang focus belajar secara teori berbeda dengan belajar komputer yang langsung praktek komputer anak didik lebih suka.
2. Adakah kendala yang anda alami ketika mengajar di LPKA Kelas II Jakarta? Jawaban: Kurang kesadaran belajar anak didik, petugas yang mengatur kegiatan kadang miss komunikasi dengan pihak luar dan karena LPKA masih di gabung dengan Lapas Salemba untuk mengadakan kegiatan suka terjadi lupa menyediakan peralatan guna kegiatan memanggil tutor dari luar.
3. Apa kesan yang anda rasakan di LPKA Kelas II Jakarta? Jawaban: Hal positifnya, terinspirasikan ketika anak didik semangat belajar bisa lebih baik dari anak yang diluar. Hal negatifnya, mute anak didik gak menentu ketika anak didik gak semangat belajar menjadi kurang baik untuk belajar dan sebaliknya.
Daftar Wawancara
Nama : Wardani Kremodi Hardjo
Sebagai : Pengajar Agama Islam (KMKI)
Agama : Islam
Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Agustus pukul 10:00 WIB.
1. Bagaimana metode pengajaran yang anda berikan kepada anak di LPKA Kelas II Jakarta? Jawaban: Mengajarkan menggunakan perasaan dari hati ke hati agar anak didik merasakan diajari dengan ibunya sendiri, mengajarkan tauhid, sholat, pemahaman tentang ilmu pengetahuan islam terkadang menselingi kegiatan dengan permainan dalam belajar agar anak didik merasakan nyaman dan asik belajar. Dengan memperhatikan anak didik merasa nyaman di LPKA dan menikmati masa binaannya. Membuat halakha tau perkelompok berisikan lima-delapan anak. supaya tidak membosankan pengajar mengundang temannya untuk mengisi kegiatan di LPKA menampilkan film sirah nabawi di LPKA Kelas II Jakarta.
2. Adakah kendala yang anda alami ketika mengajar di LPKA Kelas II Jakarta? Jawaban: Membuat laporan kegiatan sholat lima waktu di LPKA, karena sholat berjama’ahnya hanya dzuhur, ashar, dan maghrib. Sholat isya dan subuhnya di dalam blok atau kamar. Kurangnya ajakan sholat didalam blok untuk sholat tanpa adanya ajakan atau arahan dari petugas di dalam blok untuk mengulang kembali pembelajaran tidak akan berkembang lebih baik. Sarana prasarana masih digabung dengan Lapas Salemba.
3. Apa kesan yang anda rasakan di LPKA Kelas II Jakarta? Jawaban: senang jika melihat anak didik bisa lebih baik dari sebelumnya, bisa berbagi ilmu didalam LPKA dan bisa membantu anak didik.