PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PERTANIAN … · Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jl. Handayaningrat Telp/Fax (0276) 322236 Kemiri

Boyolali 57321 – Provinsi Jawa Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR: 050 /4756/24/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN 2016—2021

KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 tahun;

b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali;

c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

4. Peraturan Pemerintah .....

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ;

9. Peraturan Daerah .....

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 40);

M E M U T U S K A N Menetapkan : KESATU : Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. KEDUA .....

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 sebagaimana Diktum Kesatu merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.

KETIGA Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021

KEEMPAT : Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Boyolali Tanggal : 14 Desember 2016

KEPALA DINAS

PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

KABUPATEN BOYOLALI

BAMBANG PURWADI

Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. Bupati Boyolali (sebagai laporan); 2. Kepala Bappeda Kab. Boyolali; 3. Kepala DPPKAD Kabupaten Boyolali; 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Boyolali; 5. Pertinggal.

ii

Rancangan Rencana Strategis (Renstra)

Dispertanbunhut Kab. Boyolali

Tahun 2016 – 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2021 yang memuat Tujuan, Strategi,

Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka

waktu 5 tahun kedepan.

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan

berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-

banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-

usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui

umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Rencana Strategis merupakan

suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016 s/d tahun 2021.

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang

berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang

pelaksanaan tugas-tugas dibidang kepegawaian pada Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali. Kami menyadari bahwa

Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Boyolali masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan

masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana

Strategis ni di masa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan

terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah

iii



Tahun 2016 – 2021

berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga

Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan

masyarakat dan negara.

Boyolali, Desember 2016

KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

KABUPATEN BOYOLALI

Ir. BAMBANG PURWADI Pembina Utama Muda

NIP. 19630416 199303 1 004

iv



Tahun 2016 – 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ....................................................................................... i

KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ............................................................................................. viii

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ....................................................................... 4

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................... 9

1.3.1 Maksud ............................................................................. 9

1.3.2 Tujuan .............................................................................. 9

1.4. Hubungan Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya ...................................................................................... 10

1.5 Sistematika Penulisan ................................................................ 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN

DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOYOLALI ........................................ 14

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, serta Struktur

Organisasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali ..................................................................... 14

2.1.1 Tugas Pokok Fungsi ........................................................... 14

2.1.1.1 Tugas Pokok ........................................................... 14

2.1.1.2 Fungsi .................................................................... 14

2.1.2 Uraian Tugas ..................................................................... 15

2.1.2.1 Sekretariat ................................................................15

v



Tahun 2016 – 2021

2.1.2.2 Bidang Produksi Tanaman Pangan dan

Hortikultura ............................................................ 15

2.1.2.3 Bidang Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman

dan Pasca Panen . ................................................... 16

2.1.2.4 Bidang Produksi Perkebunan ................................... 16

2.1.2.5 Bidang Kehutanan .................................................. 17

2.1.2.6 Kelompok Jabatan Fungsional ................................ 17

2.1.2.7 UPTD ...................................................................... 18

2.1.3 Struktur Organisasi ........................................................... 18

2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali .................................................................... 20

2.2.1 Sumber Daya Alam ............................................................ 21

2.2.2 Administrasi ....................................................................... 23

2.2.3 Demografi Penduduk Kabupaten Boyolali ........................... 24

2.2.4 Sumber Daya Manusia ....................................................... 25

2.2.5 Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali .......................................... 28

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali ...................................................................... 29

2.3.1 Luas Panen, Produktifitas, dan Produksi Tanaman Pangan

........................................................................................... 35

2.3.2 Luas Panen, Produktifitas, dan Produksi Hortikultura ....... 38

2.3.3 Produksi Tanaman Perkebunan ........................................ 41

2.3.4 Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) ............. 42

2.3.4.1 Serangan OPT pada Tanaman Pangan ................... 42

2.3.4.1.1 Tanaman Padi ......................................... 43

2.3.4.1.2 Tanaman Jagung .................................... 43

2.3.4.1.3 Tanaman Kedelai ..................................... 43

2.3.4.2.Serangan OPT pada Tanaman Hortikultura ........... 44

vi



Tahun 2016 – 2021

2.3.4.1.4 Tanaman Bawang Merah ......................... 44

2.3.4.1.5 Tanaman Kobis ....................................... 45

2.3.4.1.6 Tanaman Cabe ........................................ 46

2.3.4.1.7 Tanaman Tomat ...................................... 46

2.3.4.1.8 Tanaman Mangga .................................... 47

2.3.4.1.9 Tanaman Pepaya ..................................... 47

2.3.5 Ketersediaan Alat Mesin Pertanian .................................... 48

2.3.6 Pupuk Bersubsidi ............................................................. 48

2.3.7 Penggunaan Dana APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

........................................................................................... 49

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali ........ 50

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali ............... 50

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali ............... 51

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............ 53

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD ......................................................................... 53

3.2 Telahaanan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih ....................................................................................... 55

3.3 Telahaanan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas . 60

3.3.1 Telahaan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-

2019 .................................................................................. 60

3.3.2 Telahaan Renstra Dinas Provinsi ....................................... 61

3.3.2.1 Telahaan Renstra Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018 ................................................. 63

vii



Tahun 2016 – 2021

3.3.2.2 Telahaan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013-2018 ..................................... 63

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis .......................................................................... 65

3.4.1 Telahaan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah .............. 65

3.4.2 Telahaan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... 65

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis ..................................................... 66

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN ......... 68

4.1 Telaahan Visi dan Misi Daerah ................................................... 68

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan ........................................................ 69

4.3 Strategi dan Kebijakan ............................................................... 73

4.3.1 Strategi .............................................................................. 73

4.3.2 Kebijakan ........................................................................... 75

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ........................ 79

5.1 Kewenangan Urusan Pilihan ....................................................... 80

5.1.1 Kewenangan Urusan Pilihan Pertanian ............................... 80

5.1.2 Kewenangan Urusan Pilihan Kehutanan .............................. 82

5.2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Daerah ................................................................... 83

5.2.1 Perencanaan ...................................................................... 83

5.2.2 Fungsi Lainnya : Administrasi Umum Pada Semua

Perangkat Daerah .... .......................................................... 83

BAB VI INDIKATOR SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD ........................................................................................... 89

BAB VII PENUTUP ........................................................................................ 91

7.1 Kesimpulan .......................................................................... 91

7.2 Penutup ............................................................................... 93

viii



Tahun 2016 – 2021

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Desa, Dusun, RW, dan RT Menurut Kecamatan di

Kabupaten Boyolali Tahun 2014 .................................................... 24

Tabel 2.2 Data Pegawai Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 . 26


Kabupaten Boyolali Berdasarkan Golongan Tahun 2015 ................ 26


Kabupaten Boyolali Berdasarkan Jabatan yang Diemban Tahun

2015 .............................................................................................. 27

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali Tahun 2015 .................................................... 28

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Dinas Pada Dokumen Renstra Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2011 –

2015 .............................................................................................. 30

Tabel 2.7 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Padi Tahun

2015 .............................................................................................. 43

Tabel 2.8 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Jagung Tahun

2015 .............................................................................................. 44

Tabel 2.9 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Kedelai Tahun

2015 .............................................................................................. 44

Tabel 2.10 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Bawang Merah

Tahun 2015 ................................................................................... 45

Tabel 2.11 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Kobis Tahun

2015 .............................................................................................. 45

Tabel 2.12 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Cabe Tahun

2015 .............................................................................................. 46

ix



Tahun 2016 – 2021

Tabel 2.13 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Tomat Tahun

2015 .............................................................................................. 46

Tabel 2.14 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Mangga Tahun

2015 .............................................................................................. 47

Tabel 2.15 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Pepaya Tahun

2015 .............................................................................................. 47

Tabel 2.16 Perkembangan Ketersediaan Alsintan di Kab. Boyolali Tahun

2011–2015........................................................................................ 48

Tabel 2.17 Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Boyolali Tahun 2011 –

2015 .............................................................................................. 49

Tabel 2.18 Alokasi Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2011 –

2015 .............................................................................................. 49

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap

Pencapaian Visi, Misi, dan Program Bupati Boyolali ....................... 57

Tabel 4.1 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran ................................ 69

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 71

Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 76

Tabel 5.1 Program, Indikator, Target, dan Pagu Anggaran Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. 85

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 ........................................... 89

x



Tahun 2016 – 2021

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. 11

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kaehutanan Kabupaten Boyolali ................................................. 20

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kabupaten Boyolali ................................................ 21

Gambar 2.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Boyolali Tahun

2009-2014 .................................................................................. 25

Gambar 2.4 Luas Panen Padi dan Palawija Kabupaten Boyolali Tahun 2011 –

2015 ........................................................................................... 35

Gambar 2.5 Produktifitas Padi dan Palawija Kabupaten Boyolali Tahun 2011

– 2015 ........................................................................................ 36

Gambar 2.6 Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Boyolali Tahun 2011 –

2015 ........................................................................................... 37

Gambar 2.7 Luas Panen Tanaman Hortikultura Utama Kabupaten Boyolali

Tahun 2011 – 2015 .................................................................... 38

Gambar 2.8 Produktifitas Tanaman Hortikultura Utama Kabupaten Boyolali

Tahun 2011 – 2015 .................................................................... 39

Gambar 2.9 Produksi Tanaman Hortikultura Utama Kabupaten Boyolali

Tahun 2011 – 2015 ...................................................................... 40

Gambar 3.0 Produksi Tanaman Perkebunan Utama Kabupaten Boyolali Tahun

2011 – 2015 ............................................................................. 41

1



Tahun 2016 – 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum posisi sektor pertanian dalam perekonomian nasional

mempunyai fungsi ganda. Pertama, mengemban fungsi ekonomi guna penyediaan

pangan dan kesempatan kerja. Kedua, fungsi sosial yang berkaitan dengan

pemeliharaan masyarakat perdesaan sebagai penyangga budaya bangsa. Ketiga,

fungsi ekologi guna perlindungan lingkungan hidup, konservasi lahan, dan

cadangan sumber air. Era baru pertanian ke depan menghendaki orientasi pada

pencapaian nilai tambah, pendapatan serta kesejahteraan petani sebagai acuan

utama dalam pembangunan pertanian.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021 adalah

Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera dengan

Misi Kelima yaitu Boyolali, Lumbung Padi dan Pangan Nasional. Penjabaran

dari Misi ini adalah upaya mewujudkan Boyolali sebagai lumbung padi dan

pangan nasional dengan prinsip pertanian yang maju, lestari, berdaya saing

internasional, dan berkontribusi penting bagi perekonomian bangsa dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya untuk menyejahterakan

masyarakat yang berperadaban.

Secara tersirat dapat ditangkap bahwa paradigma pembangunan

berkelanjutan (lestari) menjadi mind set Kabupaten Boyolali ke depan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep pembangunan yang

dirumuskan sebagai respon terhadap strategi pembangunan yang lebih

mengutamakan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan mengeksploitasi

sumberdaya yang berlebihan dimana telah terbukti menimbulkan degradasi

kapasitas produksi maupun kualitas lingkungan hidup. Pembangunan

berkelanjutan merupakan sebuah konsep pembangunan yang mendasarkan pada

keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2



Tahun 2016 – 2021

Konsep pembangunan berkelanjutan didefinisikan oleh Komisi Dunia untuk

Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environment and

Development, 1987) sebagai pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan generasi sekarang dengan tidak mengorbankan kemampuan generasi

yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Bank Dunia menterjemahkan

paradigma pembangunan berkelanjutan dalam bentuk kerangka segitiga

pembangunan berkelanjutan (Environmentally Sustainable Development Triangle)

yang meliputi aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Berkelanjutan secara ekonomi

berarti pembangunan mempunyai tujuan meningkatkan pertumbuhan dan

efisiensi ekonomi. Berkelanjutan secara ekologi mengandung maksud

pembangunan harus memperhatikan aspek pengelolaan sumberdaya alam,

sedangkan berkelanjutan secara sosial mengandung pengertian bahwa

pembangunan bertujuan mengentaskan kemiskinan serta pemerataan hasil

pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan, termasuk di dalamnya sektor pertanian,

disebut juga pembangunan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture)

adalah pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui (renewable resources)

dan sumberdaya tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources) untuk proses

produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan

seminimal mungkin. Keberlanjutan yang dimaksud meliputi : penggunaan

sumberdaya, kualitas dan kuantitas produksi, serta lingkungannya. Proses

produksi pertanian yang berkelanjutan akan lebih mengarah pada penggunaan

produk hayati yang ramah terhadap lingkungan. Pembangunan tanpa

mempertimbangkan keberlanjutan aspek lingkungan berakibat antara lain:

perubahan iklim menyebabkan bencana dan gagal panen, peristiwa erosi /

longsor menurunkan produktivitas hasil pertanian dan usahatani tidak efisien,

berkurangnya mata air akibat rusaknya vegetasi / penebangan pohon di daerah

tangkapan air, dan sebagainya. Eksistensi Dinas Pertanian Perkebunan dan

3



Tahun 2016 – 2021

Kehutanan diharapkan mampu menjadi motor utama dalam mewujudkan

pertanian berkelanjutan sebagaimana tersebut di atas.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan khususnya di bidang

pertanian, maka diperlukan suatu sistem perencanaan yang baik. Menurut

Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Bab 1, Pasal 1, perencanaan adalah suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu

dalam jangka waktu tertentu. Cakupan perencanaan pembangunan nasional

harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat

dan daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, pada Bab X, Bagian Kedua tentang Perencanaan

Pembangunan Daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun

rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara

transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,

berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Dengan

ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016—

2021 maka Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali

perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2016—2021 sebagai penjabaran

RPJMD.

4



Tahun 2016 – 2021

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021 yang merupakan dokumen

perencanaan dimana substansinya memuat arah pembangunan daerah yang

merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dalam kurun waktu 5 tahun. Penyusunannya

dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada

kondisi, potensi, proyeksi pembangunan pertanian sesuai kebutuhan Kabupaten

Boyolali.

Perlu disampaikan disini bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pertanian Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun

2016—2021 ini disusun masih mengacu pada SOTK yang berlaku saat ini, yaitu

meliputi Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Sarana

Prasarana Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen, Bidang Produksi

Perkebunan, dan Bidang Kehutanan. Namun sehubungan dengan adanya

rencana penyerahan kewenangan Kehutanan ke Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Pusat, maka pada saatnya nanti akan dilakukan revisi seperlunya

guna menyesuaikan kondisi yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana Strategis Dinas Pertanian Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021 antara lain:

1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa

Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5



Tahun 2016 – 2021

3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran



9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

6



Tahun 2016 – 2021

2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5068);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011


12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013


13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015


14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya

Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14,


17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat

dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 147);

7



Tahun 2016 – 2021

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,


19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23,


21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,


22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih

Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5185);

23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015—2019; Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8



Tahun 2016 – 2021

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan di Daerah;

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian

Organik;

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 Tahun

2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

27. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat

Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat

Jenderal Holtikultura, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

Pertanian Republik Indonesia Nomor: 3599/Kpts/DP.310/10/ 2009 tentang

Perubahan Lampiran 1 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor: 511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan

Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan

Direktorat Jenderal Holtikultura;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah

Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Boyolali Nomor 119);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

9



Tahun 2016 – 2021

31. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Boyolali Tahun 2016—2021;

32. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Boyolali.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021 adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali;

2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas

Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali;

3. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah bidang pertanian

yang koordinatif, sinergi, dan tranparan guna memberikan pelayanan prima;

4. Merupakan pedoman untuk evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan

pembangunan pertanian sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan


Boyolali Tahun 2016—2021 bertujuan sebagai :

1. Sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun

waktu 5 tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan

pembangunan;

2. Sebagai pengendali pencapaian nilai indikator kinerja;

3. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan

kebijakan atau peraturan yang berlaku;

10



Tahun 2016 – 2021

4. Sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat

sesuai tupoksi dan kewenangan;

5. Sebagai dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan

kegiatan terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1.4. Hubungan Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


Boyolali Tahun 2016—2021 adalah dokumen perencanaan strategis 5 tahunan

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan

lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021 dengan dokumen

perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Boyolali Tahun 2016—2021 merupakan penjabaran dan berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun

2016—2021 ;


Boyolali Tahun 2016—2021 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok

arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021 ;


Boyolali Tahun 2016—2021 mempertimbangkan arah pembangunan

kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011—2031;

11



Tahun 2016 – 2021


Boyolali Tahun 2016—2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja Tahunan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Boyolali Tahun pada kurun waktu tahun 2016—2021.

Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021 mempunyai keterkaitan yang

sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya yang dapat dilukiskan dalam

gambar 1.1 sebagai berikut :

RPJP

Nasional

RPJM

NasionalRKP RAPBN APBN

Renstra KL Renja KL RKA KLRincian

APBN

Pedoman Pedoman

PedomanPedoman Dijabarkan

Pedoman

Bahan

Diacu

Bahan

RPJP

Daerah

RPJM

DaerahRKP Daerah RAPBD APBD

PedomanPedoman Dijabarkan

Renstra

SKPDRenja SKPD RKA SKPD

Rincian

APBD

Pedoman Pedoman

Pedoman

Bahan

Diacu

Bahan

Diacu Diperhatikan

Diserasikan

Melalui

Musrenbang

Pemerintah

Pusat

Pemerintah

Daerah

UU SPPN

UU KN

Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 Gambar 1.1. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021 terdiri dari 7 bab dan lampiran yang

memuat perencanaan strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

12



Tahun 2016 – 2021

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum

Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Hubungan Antara Dokumen

Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, serta Sistematika

Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN

KEHUTANAN

Bab ini memaparkan tugas pokok dan fungsi, uraian tugas, dan

struktur organisasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan,

Sumber Daya yang dimiliki, Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan serta Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memaparkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas

dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan,

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, telaahan

Renstra Dinas Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah,

telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu –

isu strategis.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memaparkan tujuan, sasaran, dan strategi serta kebijakan

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan kesinambungan antara kebijakan umum yang

berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi dengan

target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan

13



Tahun 2016 – 2021

program pembangunan selama 5 tahun ke depan berdasarkan

strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, tujuan dan sasaran,

serta kebutuhan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dalam 5 tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai definisi, fungsi, dan

peran dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan

dan Kehutanan yang telah ditetapkan.

14



Tahun 2016 – 2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

KABUPATEN BOYOLALI

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, serta Struktur Organisasi Dinas

Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali

2.1.1.Tugas Pokok Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali berpedoman pada Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun

2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Perkebunan

dan Kehutanan Kabupaten Boyolali.

2.1.1.1. Tugas Pokok

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian,

perkebunan, dan kehutanan.

2.1.1.2. Fungsi

Fungsi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan, dan

kehutanan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian, perkebunan, dan

kehutanan;

4. Pengelolaan Unit Pelaksana teknis Daerah (UPTD); dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

15



Tahun 2016 – 2021

2.1.2.Uraian Tugas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi

Sekretariat, Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang

Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen, Bidang Produksi

Perkebunan, Bidang Kehutanan, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional

dengan uraian tugas sebagai berikut :

2.1.2.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat-menyurat,

rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, barang, urusan umum dan

kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan

tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;

2. pengelolaan keuangan; dan

3. pengelolaan perencanaan dan pelaporan.

2.1.2.2. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok

merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang

produksi tanaman pangan dan hortikultura. Untuk menyelenggarakan tugas

pokok, Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan,

budidaya dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya dan produksi

tanaman pangan dan hortikultura;

3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perbenihan,

budidaya dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;

4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya

dan produksi tanaman pangan dan hortikultura; dan

16



Tahun 2016 – 2021

5. pelaksanaan administrasi Bidang Produksi Tanaman Pangan dan

Hortikultura.

2.1.2.3. Bidang Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen

Bidang Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang sarana prasarana

perlindungan tanaman dan pasca panen. Untuk menyelenggarakan tugas pokok,

Bidang Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen mempunyai

fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lahan,

air irigasi, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan pasca panen;

2. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pupuk,

pestisida, alat mesin pertanian dan pasca panen;

3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengelolaan lahan,

air irigasi, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan pasca panen;

4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pengelolaan lahan, air

irigasi, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan pasca panen; dan

5. pelaksanaan administrasi Bidang Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman

dan Pasca Panen.

2.1.2.4. Bidang Produksi Perkebunan

Bidang Produksi Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan di bidang produksi perkebunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok,

Bidang Produksi Perkebunan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi

perkebunan;

2. penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang produksi

perkebunan;

3. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang produksi perkebunan;

4. pelaksanaan pembinaan penggunaan sarana produksi perkebunan;

17



Tahun 2016 – 2021

5. pelaksanaan teknis pembinaan usaha, rekomendasi izin usaha dan sarana

usaha pemberdayaan pemanfaatan lahan dan air, pembinaan perbenihan dan

pembinaan teknis budidaya perkebunan; dan

6. pelaksanaan bimbingan penerapan standar penggunaan pupuk, pestisida dan

pengembangan, pemanfaatan alat dan mesin perkebunan, bimbingan

penerapan teknologi panen, pasca panen, pengolahan hasil, dan pemasaran

produksi perkebunan;

2.1.2.5. Bidang Kehutanan

Bidang Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

kehutanan bidang rehabilitasi hutan, bina usaha dan perhutanan sosial,

perlindungan hutan dan konservasi alam.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :

1. penyiapan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang kehutanan;

2. penyiapan rancangan teknis di bidang kehutanan, inventarisasi lahan kritis,

penghijauan dan konservasi tanah;

3. penyiapan rancangan pengembangan hutan rakyat/hutan milik,

pemberdayaan hasil hutan non kayu, menyelenggarakan pelayanan perizinan,

pengembangan hutan kota, pengawasan peredaran hasil hutan (kayu dan

non kayu), pembinaan pemanfaatan lahan bawah tegakan hutan; dan

4. penyiapan bahan pembinaan reklamasi bekas penambangan, pengelolaan

kawasan waduk/sempadan sungai dan sekitar mata air, perlindungan

sumber mata air.

2.1.2.6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kelompok Jabatan Fungsioanal

mempunyai fungsi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

18



Tahun 2016 – 2021

2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan

kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai dengan keahliannya.

2.1.2.7. UPTD

UPTD Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan yang

bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang

pertanian, perkebunan dan kehutanan di wilayah kerjanya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, UPTD mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;

2. perencanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang pertanian; dan

3. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.

2.1.3.Struktur Organisasi

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dengan

susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Subbagian Keuangan; dan

c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

3. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :

a. Seksi Produksi Padi;

b. Seksi Produksi Palawija; dan

c. Seksi Produksi Hortikultura.

4. Bidang Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen terdiri

dari :

a. Seksi Sarana Prasarana Pertanian dan Pasca Panen; dan

b. Seksi Perlindungan Tanaman.

19



Tahun 2016 – 2021

5. Bidang Produksi Perkebunan, terdiri dari :

a. Seksi Tanaman Tahunan; dan

b. Seksi Tanaman Semusim.

6. Bidang Kehutanan, terdiri dari :

a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

b. Seksi Bina Usaha dan Perhutanan Sosial; dan

c. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

7. Kelompok Jabatan Fungsional;

8. UPTD.

Adapun Bagan Organisasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Boyolali, adalah sebagai berikut:

20



Tahun 2016 – 2021

Sumber : Perda Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kaehutanan Kabupaten Boyolali

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Boyolali

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan visi dan misi

Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021 di bidang pertanian, perkebunan, dan

kehutanan maka diperlukan dukungan sumber daya pembangunan yang

memadai. Sumber daya ini mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia,

peta administratif, demografi penduduk, sarana dan prasarana, serta unit usaha.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

21



Tahun 2016 – 2021

2.2.1.Sumber Daya Alam

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Kabupaten

Boyolali merupakan salah satu dari 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa

Tengah. Luas wilayah Kabupaten Boyolali seluas 101.510,196 Ha, merupakan

3,12% luas Provinsi Jawa Tengah, terletak antara 110° 22' - 110° 50' Bujur Timur

dan 7° 7' - 7° 36' Lintang Selatan, dengan jarak bentang dari barat ke timur

sepanjang 48 Km dan dari utara ke selatan sepanjang 54 Km serta ketinggian

antara 75 - 1500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Boyolali berada pada

tiga kota besar yang lebih dikenal dengan Joglosemar (Jogjakarta-Solo-

Semarang). Peta wilayah Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada gambar berikut:

Batas Wilayah:

- Sebelah Utara: Kabupaten

Grobogan dan Kabupaten

Semarang.

- Sebelah Timur: Kabupaten

Karanganyar, Kabupaten Sragen

dan Kabupaten Sukoharjo.

- Sebelah Selatan: Kabupaten Klaten

dan Daerah Istimewa Jogjakarta.

- Sebelah Barat: Kabupaten

Magelang dan Kabupaten

Semarang.

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kabupaten Boyolali

Gunung Merapi dan Gunung Merbabu merupakan 2 (dua) buah gunung yang

menjadi ikon Kabupaten Boyolali. Keduanya berada pada wilayah Kecamatan

Selo, Cepogo, Musuk dan Ampel yang merupakan wilayah bagian barat-selatan.

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2015

22



Tahun 2016 – 2021

Keberadaan kedua gunung tersebut menyebabkan perbedaan kondisi fisik lahan,

hasil tanaman, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Keadaan alam di Kabupaten Boyolali yang juga mempengaruhi kehidupan

masyarakat adalah perairan, baik untuk memenuhi keperluan rumah tangga,

misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci maupun keperluan lain seperti

industri, perdagangan, serta pertanian dan peternakan. Pemenuhan kebutuhan

air diperoleh dari pemanfaatan 3 (tiga) jenis perairan yang ada di Kabupaten

Boyolali, yaitu:

1. Sumber air dangkal / mata air

a. Tlatar di wilayah Kecamatan Boyolali;

b. Nepen di wilayah Kecamatan Teras;

c. Pengging di wilayah Kecamatan Banyudono;

d. Pantaran di wilayah Kecamatan Ampel;

e. Wonopedut di wilayah Kecamatan Cepogo;

f. Mungup di Kecamatan Sawit

2. Waduk

a. Kedungombo (3.536 Ha) di wilayah Kecamatan Kemusu;

b. Kedungdowo (48 Ha) di wilayah Kecamatan Andong;

c. Cengklik (240 Ha) di wilayah Kecamatan Ngemplak;

d. Bade (80 Ha) di wilayah Kecamatan Klego.

3. Sungai

a. Serang, melintasi Kecamatan Kemusu dan Wonosegoro.

b. Cemoro, melintasi Kecamatan Simo, Nogosari;

c. Pepe, melintasi Kecamatan Boyolali, Mojosongo, Teras, Banyudono, Sambi,

Ngemplak;

d. Gandul, melintasi Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Mojosongo, Teras

Sawit.

Perkembangan produksi pertanian di Kabupaten Boyolali masih berbasis

pada ketersediaan lahan, perkembangan produktivitas pertamanan masih

23



Tahun 2016 – 2021

mengalami peningkatan yang cenderung melambat. Hal ini mengakibatkan

kontribusi pertanian Kabupaten Boyolali terhadap perekonomian kabupaten

semakin menurun.

Penyebab menurunnya kontribusi pertanian adalah alih fungsi lahan

pertanian ke non pertanian dari beberapa kegiatan ekonomi yang masih terus

berlangsung sehingga perkembangan luasan lahan pertanian setiap tahun

berubah peruntukannya. Penggunaan tanah di Kabupaten Boyolali sesuai dengan

Boyolali Dalam Angkan (Tahun 2015) dapat diperinci sebagai berikut:

� Tanah sawah = 22.710,16 hektar

� Tanah kering = 78.800,04 hektar

− Pekarangan/bangunan = 25.280,34 hektar

− Tegal/kebun = 30.471,27 hektar

− Padang gembala = 983,33 hektar

− Tambak/kolam = 820,45 hektar

− Hutan Negara = 14.835,50 hektar

− Lain-lain = 6.409,94 hektar

Sedangkan menurut sistem pengairan, luas sawah di Kabupaten Boyolali terdiri

atas:

� Irigasi Teknis = 5.074,25 hektar

� Irigasi Setengah Teknis = 4.852,75 hektar

� Irigasi Sederhana = 2.665,34 hektar

� Tadah hujan =10.118,81 hektar

Dari distribusi penggunaan lahan tersebut menunjukkan bahwa potensi

pertanian di Kabupaten Boyolali cukup besar untuk mendukung ketahanan

pangan secara nasional.

2.2.2.Administrasi

Secara administrasi, Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 kecamatan, yang

terbagi menjadi 6 kelurahan dan 261 desa, dengan 913 dusun, 1.462 Rukun

24



Tahun 2016 – 2021

Warga dan 6.576 Rumah Tangga (BPS Kabupaten Boyolali, 2015). Adapun rincian

wilayah administrasi di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Desa, Dusun, RW, dan RT Menurut Kecamatan di

Kabupaten Boyolali Tahun 2014

Kecamatan Desa/Kelura

han

Dus

un

Rukun Warga

(RW)

Rukun Tetangga

(RT)

01. Selo 10 33 52 214

02. Ampel 20 78 154 547

03. Cepogo 15 45 92 406

04. Musuk 20 51 93 513

05. Boyolali 9 21 114 490

06. Mojosongo 13 33 88 387

07. Teras 13 36 47 311

08. Sawit 12 33 43 180

09.

Banyudono

15 57 57 260

10. Sambi 16 51 60 337

11. Ngemplak 12 45 109 445

12. Nogosari 13 47 67 405

13. Simo 13 69 77 300

14.

Karanggede

16 57 64 275

15. Klego 13 43 67 295

16. Andong 16 57 79 343

17. Kemusu 13 48 62 282

18.

Wonosegoro

18 67 92 364

19. Juwangi 10 42 45 222

Jumlah 267 913 1.462 6.576

2.2.3.Demografi Penduduk Kabupaten Boyolali

Jumlah penduduk Kabupaten Boyolali dari tahun 2009 sampai dengan

tahun 2014 menunjukkan trend yang terus meningkat, dengan komposisi jenis

kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jenis kelamin laki-laki pada tiap

tahunnya.

Sumber : BPS Kabupaten Boyolali, 2015

25



Tahun 2016 – 2021

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2015

Gambar 2.3 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Boyolali

Tahun 2009-2014

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten

Boyolali sebanyak 967.215 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 475.839

jiwa dan perempuan sebanyak 491.376 jiwa. Kecamatan Selo merupakan

kecamatan dengan penduduk paling sedikit yaitu 27.243 jiwa atau hampir

mencapai 3% dari total penduduk di Kabupaten Boyolali, sedangkan Kecamatan

Ngemplak merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Kecamatan

Ngemplak, sejumlah 73.543 jiwa atau sekitar 8% dari total penduduk di

Kabupaten Boyolali.

2.2.4.Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pertanian terdiri dari aparat pemerintah dan pelaku

usaha pertanian. Jumlah aparat Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali pada Tahun 2015 sebanyak 113 orang. Jumlah aparat

tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan

jabatan yang diemban. Berikut data aparat Dinas Pertanian Perkebunan dan

26



Tahun 2016 – 2021

Kehutanan Kabupaten Boyolali pada Tahun 2015 berdasarkan tingkat

pendidikan:

Tabel 2.2. Data Pegawai Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

No. Unit Kerja

Tingkat Pendidikan Juml

ah

(oran

g)

S2 S1 D3 SMA SMP SD Tidak

Berijazah

L P L P L P L P L P L P L P

1 Kepala Dinas - - 1 - - - - - - - - - - - 1

2 Sekretariat - - 4 9 2 2 5 3 2 - - - - - 27

3 Bidang PTPH 1 1 5 1 - - 2 1 - - - - - - 11

4 Bidang Sarpras

Perlintan dan

Pasca Panen

1 - 2 2 1 - 2 - - - - - - - 8

5 Bidang

Produksi

Perkebunan

- 1 4 1 - - 2 - - - - - - - 8

6 Bidang

Kehutanan

1 - 6 2 - - 1 - - - - - - - 10

7 UPTD 2 1 16 9 1 - 6 5 1 - 2 - - - 43

8 Non PNS - - - - - - 4 - - - - - 1 - 5

Jumlah (orang) 5 3 38 24 4 2 22 10 3 - 2 - 1 - 113

Sumber: Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali,

Tahun 2015

Data aparat Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Boyolali pada Tahun 2015 berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Data Pegawai Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali Berdasarkan Golongan Tahun 2015

No. Unit Kerja

Golongan Jumlah

(orang) IV III II I Non PNS

L P L P L P L P L P

1 Kepala Dinas 1 - - - - - - - - - 1

2 Sekretariat 1 - 4 14 6 - 2 - 5 - 27

3 Bidang PTPH 2 - 4 3 2 - - - - - 11

4 Bidang Sarpras

Perlintan dan Pasca

Panen

1 - 4 2 1 - - - - - 8

27



Tahun 2016 – 2021

No. Unit Kerja

Golongan Jumlah

(orang) IV III II I Non PNS

L P L P L P L P L P

5 Bidang Produksi

Perkebunan

1 1 4 1 1 - - - - - 8

6 Bidang Kehutanan 2 - 5 2 1 - - - - - 10

7 UPTD 3 - 21 15 3 - 1 - - - 43

8 Non PNS - - - - - - - - 5 - 5

Jumlah (orang) 11 1 42 36 15 - 3 - 5 - 113

Sumber: Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, Tahun

2015

Data aparat Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Boyolali pada Tahun 2015 berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Data Pegawai Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali Berdasarkan Jabatan yang Diemban Tahun 2015

No. Unit Kerja

Jabatan Yang Diemban

Jumlah

(orang)

Kepala

Dinas Sekretaris

Kepala

Bidang

Kepala

Seksi

Kepala

Subbag

Kepala

UPTD

Kasubbag

TU Staf

Non

PNS

L P L P L P L P L P L P L P L P L P

1 Kepala Dinas 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

2 Sekretariat - - 1 - - - - - - 3 - - - - 12 11 5 - 27

3 Bidang PTPH - - - - 1 - 2 1 - - - - - - 5 2 - - 11

4 Bidang Sarpras

Perlintan dan

Pasca Panen

- - - - 1 - 1 1 - - - - - - 4 1 - - 8

5 Bidang

Produksi

Perkebunan

- - - - 1 - 1 1 - - - - - - 4 1 - - 8

6 Bidang

Kehutanan

- - - - 1 - 1 2 - - - - - - 6 - - - 10

7 UPTD - - - - - - - - - - 15 4 6 6 7 5 - - 43

8 Non PNS - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 5

Jumlah (orang) 1 - 1 - 4 - 5 5 - 3 15 4 6 6 38 20 5 - 113

Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, Tahun

2015

28



Tahun 2016 – 2021

2.2.5.Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Perkebunan

dan Kehutanan Kabupaten Boyolali didukung dengan sarana dan prasarana

berupa ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi.

Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu

ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Sarana dan prasarana yang dimiliki

oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali

Tahun 2015

NO. NAMA BARANG SATUAN JUMLAH NILAI (Rp.)

1 Tanah bidang 5 1.757.919.255

2

Gedung dan

Bangunan unit 18 8.210.321.853

3 Kendaraan Roda 4 unit 4 705.650.000

4 Kendaraan Roda 2 unit 57 735.533.303

5 Printer unit 67 72.917.400

6 CPU unit 5 16.250.000

7 Monitor Unit 3 8.930.000

8 Laptop unit 58 475.962.100

9 Lemari Kayu buah 49 68.916.768

10 Lemari Besi Buah 13 12.631.650

11 Meja Kerja buah 73 124.174.900

12 Kursi Kerja buah 67 27.638.250

13 Kursi Rapat buah 60 23.828.490

14 Kursi Besi Metal buah 90 21.150.000

15 Filling Cabinet buah 20 25.718.000

16 GPS buah 7 66.025.000

17 LCD Unit 10 144.976.000

18 Wireless Unit 7 57.262.500

19 Kamera Unit 14 50.846.000

20 Sound System Unit 1 14.850.000

29



Tahun 2016 – 2021

NO. NAMA BARANG SATUAN JUMLAH NILAI (Rp.)

21 Portable Genset Unit 1 6.369.000

22 Telephone Unit 4 980.000

23 Faximile Unit 4 6.775.000

24 Meja Rapat Buah 4 9.900.000

25 Almari Kaca Buah 6 3.900.000

26 Papan Nama Buah 6 1.040.000

27 White Board Buah 39 6.814.850

J U M L A H 674 12.626.130.319

Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Boyolali, Tahun 2015

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali

Gambaran kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali 5 tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dapat dilihat

pada tabel berikut:

30



Tahun 2016 – 2021

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Dinas Pada Dokumen Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1. Kelompok 3 4 5 6 8 5 3 5 3 9 166,67 75,00 100,00 50,00 112,50

2. Kelompok 15 20 25 30 35 10 11 11 18 3 66,67 55,00 44,00 60,00 8,57

3. Unit 15 15 15 15 15 46 32 35 - 7 306,67 213,33 233,33 - 46,67

4. Unit 15 15 15 15 15 40 21 6 - 138 266,67 140,00 40,00 - 920,00

5. Unit 2 2 2 2 2 7 6 3 4 5 350,00 300,00 150,00 200,00 250,00

6. Unit 15 15 15 15 15 26 12 2 - 20 173,33 80,00 13,33 - 133,33

7. Unit 2 2 2 2 2 - - - - 9 - - - - 450,00

8. Unit 10 10 10 10 10 81 100 - 97 97 810,00 1.000 - 970,00 970,00

9.

1. Padi sawah Ton 247.799,00 249.063,00 250.333,00 251.610,00 252.893,00 225.103,00 268.776,00 242.755,00 247.149,00 270.816,00 90,84 107,91 96,97 98,23 107,09

2. Padi ladang Ton 18.144,00 18.165,00 18.187,00 18.208,00 18.229,00 14.372,00 20.544,00 22.486,00 19.809,00 8.444,00 79,21 113,10 123,64 108,79 46,32

3. Jagung Ton 137.304,00 138.131,00 139.244,00 140.364,00 141.493,00 112.253,00 132.240,00 123.125,00 136.441,00 109.430,00 81,76 95,74 88,42 97,21 77,34

4. Kedele Ton 4.208,00 4.268,00 4.318,00 4.372,00 4.452,00 4.175,00 3.864,00 2.317,00 3.081,00 5.062,00 99,22 90,53 53,66 70,47 113,70

No SatuanRealisasi Renstra SKPD Tahun Ke Rasio Capaian Renstra Pada Tahun Ke

Terbentuknya

kelembagaan usaha tani

dalam rangka

peningkatan nilai tambah

daya saing & ekspor

Penambahan/

penumbuhan kelompok

P3A (Perkumpulan

Petani Pemakai Air)

Penambahan/ perbaikan

jaringan irigasi tingkat

usahatani (JITUT)

Target Renstra SKPD Tahun Ke Indikator Kinerja Sesuai

Tugas dan Fungsi

SKPD

Meningkatnya jumlah

produksi bahan pangan

pokok, meliputi:


jaringan irigasi desa

(JIDES) 15 unit per

tahunPenambahan/

Pembangunan embung 2

unit per tahun

Penambahan/ pembuatan

sumur pantek 15 unit

pertahun (Pembangunan

irigasi tanah dangkal)


Embung 2 unit per tahun

Penambahan/ hand

traktor 10 unit per tahun

31



Tahun 2016 – 2021

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

10.

1. Padi sawah Ku/Ha 57,99 58,36 58,75 59,13 59,52 56,01 59,39 56,31 54,01 58,97 96,59 101,76 95,85 91,34 99,08

2. Padi ladang Ku/Ha 47,55 47,98 48,41 48,84 49,28 38,54 48,58 45,61 49,24 27,90 81,05 101,25 94,22 100,82 56,62

3. Jagung Ku/Ha 49,02 49,12 49,22 49,32 49,52 50,28 52,00 51,85 50,66 41,35 102,57 105,86 105,34 102,72 83,50

4. Kedele Ku/Ha 11,90 11,95 11,97 12,00 12,10 16,97 11,43 11,84 12,05 14,34 142,61 95,65 98,91 100,42 118,51

5. Kacang tanah Ku/Ha 11,57 12,00 12,50 12,55 12,70 9,14 14,42 22,30 11,43 12,65 79,00 120,17 178,40 91,08 99,61

6. Ubi kayu Ku/Ha 156,79 157,00 157,30 158,10 159,00 190,71 203,08 242,92 186,52 221,44 121,63 129,35 154,43 117,98 139,27

7. Ubi jalar Ku/Ha 139,05 139,50 140,00 140,50 150,00 137,87 134,12 133,89 133,05 80,54 99,15 96,14 95,64 94,70 53,69

11.

1. Durian Kuintal 22.500,00 24.750,00 27.225,00 29.948,00 32.942,00 37.341,00 27.621,00 19.396,00 19.731,00 21.785 165,96 111,60 71,24 65,88 66,13

2. Mangga Kuintal 130.000,00 145.600,00 163.072,00 182.641,00 204.558,00 106.586,00 97.412,00 148.006,00 158.691,00 46.243 81,99 66,90 90,76 86,89 22,61

3. Pepaya Kuintal 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.763,00 121.551,00 99.552,00 89.626,00 307.687,00 268.043,00 214.217 99,55 85,36 279,08 231,54 176,24

4. Pisang Kuintal 95.000,00 98.325,00 101.766,00 105.328,00 109.015,00 156.201,00 203.377,00 262.190,00 352.421,00 220.718 164,42 206,84 257,64 334,59 202,47

5. Rambutan Kuintal 20.000,00 21.400,00 22.501,00 24.501,00 26.216,00 54.155,00 39.869,00 16.634,00 33.977,00 35.160 270,78 186,30 73,93 138,68 134,12

12.

1. Bawang merah Kuintal 25.000,00 26.250,00 27.563,00 28.941,00 30.388,00 24.325,00 30.129,00 22.791,00 30.819,00 104.357 97,30 114,78 82,69 106,49 343,42

2. Kobis Kuintal 125.000,00 127.500,00 130.050,00 132.651,00 135.304,00 121.104,00 209.479,00 171.107,00 150.208,00 97.487 96,88 164,30 131,57 113,24 72,05

3. Cabe rawit Kuintal 85.000,00 89.250,00 93.713,00 98.398,00 103.318,00 123.394,00 288.228,00 238.322,00 293.244,00 319.363 145,17 322,94 254,31 298,02 309,11

4. Tomat Kuintal 10.500,00 10.763,00 11.032,00 11.307,00 11.590,00 29.062,00 26.810,00 37.427,00 17.357,00 18.335 276,78 249,09 339,26 153,51 158,20

5. Wortel Kuintal 75.000,00 78.750,00 82.688,00 86.822,00 91.163,00 118.225,00 92.240,00 252.115,00 139.519,00 160.370 157,63 117,13 304,90 160,70 175,92

No SatuanRealisasi Renstra SKPD Tahun Ke Rasio Capaian Renstra Pada Tahun Ke Target Renstra SKPD Tahun Ke Indikator Kinerja Sesuai

Tugas dan Fungsi

SKPD

Meningkatnya

produktivitas tanaman

pangan utama:

Meningkatnya jumlah

produksi hortikultura

buah-buahan, meliputi:

Meningkatnya jumlah

produksi hortikultura

sayuran, meliputi:

32



Tahun 2016 – 2021

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

13.

1. Bawang merah Ku/Ha 83,33 84,54 85,77 87,01 88,27 106,69 118,62 64,75 66,71 109,73 128,03 140,31 75,49 76,67 124,31

2. Kobis Ku/Ha 108,70 109,23 109,77 110,31 110,85 124,72 146,39 109,83 177,13 134,84 114,74 134,02 100,05 160,57 121,64

3. Cabe rawit Ku/Ha 38,64 39,77 40,94 42,15 43,39 50,36 125,32 100,64 105,07 124,51 130,33 315,11 245,82 249,28 286,96

4. Tomat Ku/Ha 84,00 84,41 84,83 85,24 85,66 124,20 153,20 224,11 148,35 156,71 147,86 181,50 264,19 174,04 182,94

5. Wortel Ku/Ha 100,00 101,45 102,92 104,41 105,92 124,32 124,99 143,41 168,10 152,44 124,32 123,20 139,34 161,00 143,92

14.

1. Tebu Ton Tebu 31.200,00 31.500,00 31.800,00 32.100,00 32.400,00 23.560,00 30.528,60 29.337,60 32.222,90 28.410,00 75,51 96,92 92,26 100,38 87,69

2. Tembakau rajangan Ton

Rajangan

1.890,00 1.980,00 2.025,00 2.070,00 2.115,00 3.375,00 3.800,97 2.635,35 3.343,30 3.378,00 178,57 191,97 130,14 161,51 159,72

3. Tembakau asepan Ton

Asepan

585,00 630,00 648,00 675,00 702,00 787,25 1.023,45 626,73 544,10 723,00 134,57 162,45 96,72 80,61 102,99

4. Cengkeh Ton

Bunga

Kering

180,00 200,00 215,00 230,00 250,00 94,81 328,88 104,64 189,79 413,35 52,67 164,44 48,67 82,52 165,34

5. Lada Ton Biji

Kering

10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 14,25 35,25 0,44 1,50 19,78 142,50 335,71 4,00 13,04 164,83

6. Kopi Ton Biji

Kering

115,00 116,00 117,00 118,50 120,00 40,27 13,96 397,52 82,18 240,85 35,02 12,03 339,76 69,35 200,71

7. Kelapa Ribu Butir

Kelapa

17.000,00 17.100,00 17.200,00 17.300,00 17.400,00 16.045,55 14.830,00 18.200,00 15.271,43 21.831,00 94,39 86,73 105,81 88,27 125,47

8. Nilam Kuintal

Daun

195,00 201,00 225,00 250,00 275,00 444,00 83,55 2,23 220,00 423,50 227,69 41,57 0,99 88,00 154,00

9. Kenanga Kuintal

Minyak

13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 12,90 98,82 71,67 8,00 5,00 95,56 705,86 494,28 53,33 32,26


Tugas dan Fungsi

SKPD

Meningkatnya

produktivitas tanaman

hortikultura sayuran:

Meningkatnya produksi

komoditas perkebunan:

33



Tahun 2016 – 2021

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

15.

1. Padi sawah % 70,00 74,00 76,00 78,00 80,00 28,00 96,55 97,48 99,15 89,70 40,00 130,47 128,26 127,12 112,13

2. Jagung % 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 22,00 86,45 86,44 86,59 89,40 55,00 192,11 172,88 157,44 149,00

3. Kedele % 15,00 24,00 26,00 28,00 30,00 62,00 73,96 63,01 82,68 86,48 413,33 308,17 242,35 295,29 288,27

16. Kelompok 38 50 69 85 100 14 15 11 10 45 36,84 30,00 15,94 11,76 45,00

17.

1. Hortikultura sayuran kelompok tani 7 11 14 16 18 3 - - - 12 42,86 - - - 66,67

2. Hortikultura buah kelompok tani 7 10 13 15 17 1 2 7 - 8 14,29 20,00 53,85 - 47,06

18. Kelompok 16 18 20 22 24 20 20 25 20 8 125,00 111,11 125,00 90,91 33,33

19. Unit - 2 4 6 8 - - 2 1 4 - - 50,00 16,67 50,00

20. % 42,00 45,00 47,00 49,00 52,00 2,00 12,00 47,00 70,00 80,00 4,76 26,67 100,00 142,86 153,85

21. % 26,00 26,00 26,00 35,00 35,00 2,00 12,00 47,00 70,00 80,00 7,69 46,15 180,77 200,00 228,57

22. Ton 1,00 5,00 5,00 10,00 10,00 - - - 0,33 2.000,00 - - - 3,30 20.000,00


Tugas dan Fungsi

SKPD

Bertambahnya kelompok

petani yg telah

mengintegrasikan

usahataninya

Meningkatnya persentase

luas lahan yang

menggunakan benih/bibit

varietas unggul:

Persentase lembaga

masyarakat desa hutan

(LMDH) yang aktif

Cakupan penyuluhan

kehutanan terhadap

lembaga kehutanan

masyarakat

Fasilitasi PHBM dengan

tanaman di bawah

tegakan dengan budidaya

tanaman porang

Meningkatnya cakupan

kelompok tani yang

mendapatkan

mengembangkan dana

BPLM

Tersedianya sarana

prasarana Pos Jaga

pengamanan dan

perlindungan hutan yang

memadai

Semakin tingginya

pemanfaatan teknologi

dan bertambahnya

jumlah kelompok tani

yang menerapkan

teknologi penanganan

segar produk pertanian:

34



Tahun 2016 – 2021

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

23. % 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 15,20 39,50 52,67 55,00 62,89 38,00 87,78 105,34 100,00 104,82

24. Ha 400,00 450,00 400,00 450,00 400,00 220,00 400,00 150,00 - - 55,00 88,89 37,50 - -

25. Ha 200,00 100,00 100,00 200,00 100,00 - - 100,00 210,00 460,00 - - 100,00 105,00 460,00

26. Batang 40.000 38.000 35.000 40.000 35.000 3.650.000 2.971.730 179 12.935 33.650 9.125,00 7.820,34 0,51 32,34 96,14

27. Unit 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

28. Unit 2 2 2 2 2 2 3 2 - - 100,00 150,00 100,00 - -

29. Unit 10 10 10 10 10 - - 2 4 8 - - 20,00 40,00 80,00

30. Unit 9 10 14 10 10 9 10 7 4 5 100,00 100,00 50,00 40,00 50,00

31. Unit 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

32. Ha 320,00 400,00 450,00 400,00 450,00 - 220,00 400,00 400,00 - - 55,00 88,89 100,00 -

33. Ha - 320,00 400,00 450,00 400,00 - - 220,00 220,00 - - - 55,00 48,89 -

34. Set 3.000 3.050 3.100 3.150 3.200 9.452 6.688 1.751 2.487 2.538 315,07 219,28 56,48 78,95 79,31

35. Kecamatan 3 4 4 4 4 3 19 19 19 19 100,00 475,00 475,00 475,00 475,00

36. Industri 24 27 30 33 23 27 20 20 21 23 112,50 74,07 66,67 63,64 100,00

37. M³ 18.000 18.300 18.600 18.900 19.200 21.246 24.716 10.506 17.208 14.209 118,03 135,06 56,48 91,05 74,01

38. Rupiah 280.000.000 290.000.000 300.000.000 310.000.000 320.000.000 602.196.542 770.584.000 602.331.437 388.630.000 559.208.334 215,07 265,72 200,78 125,36 174,75


Tugas dan Fungsi

SKPD

Pembuatan DAM

Pengendali 5 unit Baru

Meningkatnya volume

peredaran hasil hutan

yang dapat dikendalikan

Meningkatnya setoran

PSDH dari wajib bayar

(Perhutani)

Meningkatnya penerbitan

dokumen legalitas hasil

hutan

Terselenggaranya

sosialisasi peraturan

pemanfaatan hasil hutan

hingga 19 kecamatan

Meningkatnya industri

hasil hutan kayu yang

berijin

Pembuatan DAM

Penahan 10 unit (Baru)

Pembuatan Gully Plug

Pembangunan sumur

resapan 53 unit (Baru)

Pembangunan embung

air 5 unit Baru

Pemeliharaan hutan

rakyat tahun I 2.020 Ha

LanjutanPemeliharaan hutan

rakyat tahun II 1.570 Ha

Lanjutan

Rasio hutan dan lahan

kritis yang direhabilitasi

Pembuatan hutan rakyat

2.100 Ha (Baru)

Pengkayaan Hutan

Rakyat 700 Ha

Penghijauan lingkungan

di 19 kecamatan

Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, Tahun 2015

35



Tahun 2016 – 2021

2.3.1. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah penyangga pangan di

wilayah Provinsi Jawa tengah. Capaian luas panen, produktivitas dan produksi

untuk 7 tanaman pangan utama yang meliputi: padi, jagung, kedelai, kacang

tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, secara rinci sebagai berikut :

Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali,

Tahun 2015

Gambar 2.4 Grafik Luas Panen Padi dan Palawija Kabupaten Boyolali

Tahun 2011 – 2015

Luas panen padi dan palawija di Kabupaten Boyolali mengalami

peningkatan selama kurun waktu 2011-2015. Pada tahun 2011, total luas

panen padi dan palawija di Kabupaten Boyolali adalah seluas 79.808 Ha dan

pada tahun 2015 luasnya menjadi 87.042 Ha atau mengalami peningkatan

seluas 7.234 Ha atau 9,06 %. Secara garis besar, komoditas padi, jagung, dan

kedele memiliki tren luas tanam yang meningkat, sedangkan kacang tanah,

kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar memiliki tren yang menurun. Dilihat dari

luas tanam per komoditas, komoditas padi merupakan komoditas unggulan

dengan luas tanam 48.952 Ha pada tahun 2015, atau mencapai 56,24 % dari

total luas tanam padi dan palawija, urutan kedua adalah komoditas jagung

dengan luas 26.466 Ha atau sebesar 30,41 %, urutan ketiga adalah komoditas

36



Tahun 2016 – 2021

kedele dengan luas 3.531 Ha atau sebesar 4,06 %, urutan keempat komoditas

ubi kayu dengan luasan 5.577 Ha atau sebesar 6,41 %, urutan kelima dan

keenam adalah komoditas kacang tanah dan ubi jalar dengan luasan 2.477 Ha

dan 39 Ha atau sebesar 2,85 % dan 0,04 %. Urutan terakhir adalah komoditas

kacang hijau, yang pada tahun 2015 tidak ditanam di Kabupaten Boyolali.

Selain luas panen, terjadi fluktuasi dalam nilai produktivitas padi dan

palawija di Kabupaten Boyolali selama periode tahun 2011-2015.

Perkembangan produktivitas 7 komoditas padi dan palawija di Kabupaten

Boyolali selama tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:


Tahun 2015

Gambar 2.5 Grafik Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Boyolali

Tahun 2011 – 2015

Dilihat dari segi produktivitas, komoditas ubi kayu merupakan komoditas

dengan peningkatan nilai produktivitas terbesar, awalnya 190,71 Ku/Ha pada

tahun 2011, nilainya naik menjadi 221,41 Ku/Ha pada tahun 2015 , atau

mengalami kenaikan sebesar 30,73 Ku/Ha atau 16,11%. Bila dibandingkan

dengan luas tanam, luas tanam ubi kayu di Kabupaten Boyolali pada tahun

2011-2015 justru mengalami penurunan seluas 1.608 Ha, sehingga dapat

37



Tahun 2016 – 2021

disimpulkan bahwa peningkatan produktivitas ubi kayu disebabkan oleh

adanya intensifikasi pada komoditas ubi kayu melalui penerapan teknologi

tepat guna pada komoditas ubi kayu.

Produktivitas komoditas padi selama kurun waktu 2011-2015 tertinggi

terjadi di tahun 2012 dengan nilai sebesar 58,94 Ku/Ha. Pada tahun 2015,

produktivititas padi di Kabupaten Boyolali sebesar 57,05 Ku/Ha, nilai tersebut

merupakan rata-rata produktivitas padi sawah dan padi ladang. Menurut data

BPS, produktivitas padi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah

sebesar 60,25 Ku/Ha, sehingga nilai produktivitas padi di Kabupaten Boyolali

pada tahun 2015 masih di bawah rata-rata nilai provinsi. Produktivitas padi di

Indonesia pada tahun 2015 adalah 53,41 Ku/Ha, sehingga bila dibandingkan

dengan angka nasional, nilai produktivitas padi pada tahun 2015 di

Kabupaten Boyolali berada di atas nilai rata-rata nasional.

Besarnya nilai produktivitas padi dan palawija tidak terlepas dari luas

panen dan produksinya. Perkembangan nilai produksi tanaman padi dan

palawija di Kab Boyolali tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:


Tahun 2015

Gambar 2.6 Grafik Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Boyolali Tahun

2011 – 2015

38



Tahun 2016 – 2021

Dilihat dari segi produksi, senada dengan luas tanamnya, tiga komoditas

unggulan di Kabupaten Boyolali adalah padi, jagung, dan ubi kayu. Nilai

produksi padi pada tahun 2015 adalah sebesar 279.260 Ton GKG, dan

mengalami peningkatan sebesar 39.785 Ton GKG selama kurun waktu 5

tahun. Sedangkan komoditas dengan produksi terkecil adalah kacang hijau,

produksi tertinggi tanaman kacang hijau tertinggi adalah pada tahun 2014

sebesar 13 Ton wose, dan terendah pada tahun 2015 dengan nilai nol karena

tidak dilakukan penanaman.

2.3.2.Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Hortikultura

Komoditas hortikultura yang dibudidayakan di Kabupaten Boyolali

sangat banyak. Komoditas hortikultura ini terdiri dari sayuran, buah, dan

biofarmaka. Tanaman utama untuk komoditas sayuran adalah bawang merah,

kobis, cabe, tomat, dan wortel. Tanaman utama buah adalah durian, mangga,

pepaya, pisang, dan rambutan. Tanaman utama biofarmaka adalah jahe dan

kencur. Perkembangan luas panen, produktivitas, dan produksi tanaman

hortikultura utama dapat dilihat sebagai berikut:


Tahun 2015 Gambar 2.7 Grafik Luas Panen Tanaman Hortikultura Utama Kabupaten

Boyolali Tahun 2011—2015

39



Tahun 2016 – 2021

Bawang Merah merupakan satu-satunya komoditas hortikultura yang luas

tanamnya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, besar luas

tanam bawang merah selama 5 tahun adalah 228 Ha, 254 Ha, 352 Ha, 462

Ha, dan 951 Ha. Sedangkan secara keseluruhan, dari sebelas jenis komoditas

hortikultura utama, tanaman cabe adalah komoditas dengan luas tanam

terluas yaitu seluas 2.660 Ha pada tahun 2011. Luas tanam cabe pada tahun

2011 tersebut merupakan luasan terbesar pada tahun 2011-2015, karena

pada tahun 2015 luas tanamnya turun menjadi 2.565 Ha. Tanaman semusim

lain yang mendominasi luas tanam hortikultura selain cabe dan bawang

merah adalah wortel dan kobis, dengan luas sebesar 1.052 Ha dan 723 Ha.

Untuk tanaman buah-buahan, komoditas durian dan pisang mengalami

peningkatan luas tanam, sedangkan manga justru mengalami penurunan

sebesar 357 Ha dalam kurun waktu 5 tahun. Untuk tanaman biofarmaka,

tanaman jahe cenderung mengalami peningkatan luas tanam seluas 43 Ha

selama kurun waktu 5 tahun, sedangkan kencur luas tanamnya turun sebesar

129 Ha.


Tahun 2015

Gambar 2.8 Grafik Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama Kabupaten


40



Tahun 2016 – 2021

Nilai produktivitas tanaman hortikultura di Kabupaten Boyolali untuk

kategori sayuran mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Selama kurun

waktu 2011-2015, produktivitas Bawang Merah teringgi pada tahun 2015

dengan nilai sebesar 124,32 (Ku/Ha), produktivitas Kobis tertinggi pada tahun

2014 dengan nilai sebesar 177,13 (Ku/Ha), produktivitas Cabe tertinggi pada

tahun 2012 dengan nilai sebesar 125,20 (Ku/Ha), produktivitas Tomat

tertinggi pada tahun 2013 dengan nilai sebesar 224,11 (Ku/Ha), dan

produktivitas Wortel tertinggi pada tahun 2014 dengan nilai sebesar 168,10

(Ku/Ha).

Untuk komoditas buah-buahan, produktivitas Durian tertinggi pada tahun

2012 dengan nilai sebesar 133,66 (Ku/Ha), produktivitas Mangga tertinggi

pada tahun 2012 dengan nilai sebesar 139,44 (Ku/Ha), produktivitas Pisang

tertinggi pada tahun 2013 dengan nilai sebesar 198,33 (Ku/Ha), dan

produktivitas Rambutan tertinggi pada tahun 2012 dengan nilai sebesar

105,82 (Ku/Ha). Sedangkan pada biofarmaka, produktivitas Jahe tertinggi

pada tahun 2011 dengan nilai sebesar 194,03 (Ku/Ha), dan produktivitas

Kencur tertinggi pada tahun 2012 dengan nilai sebesar 338,71 (Ku/Ha),

Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, Tahun

2015

Gambar 2.9 Grafik Produksi Tanaman Hortikultura Utama Kabupaten Boyolali

Tahun 2011—2015

41



Tahun 2016 – 2021

Berdasarkan grafik perkembangan diatas, produksi hortikultura yang

nilainya meningkat selama kurun waktu 2011-2015 adalah komoditas Bawang

Merah, Pisang, dan Rambutan. Naik turunnya produksi tanaman hortikultura

dipengaruhi oleh luas tanam karena adanya kompetisi lahan pada berbagai

komoditas. Selain dari faktor lahan, cara budidaya dengan penngaplikasian

teknologi tepat guna disertai dengan kualitas sumber daya manusia dimana

petani sebagai faktor penggeraknya juga dapat berpengaruh terhadap produksi

komoditas hortikultura baik sayuran, buah-buahan maupun biofarmaka.

2.3.3. Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditas perkebunan yang dibudidayakan di Kabupaten Boyolali terdiri

dari komoditas tanaman semusim, komoditas tanaman tahunan, dan

komoditas tanam rempah penyegar. Komoditas tanaman semusim utama

terdiri dari tebu dan tembakau (rajangan dan asepan). Tanaman utama untuk

komoditas tanaman tahunan adalah cengkeh, lada, kopi, dan kelapa.

Tanaman utama komoditas rempah penyegar adalah nilam dan kenanga.

Perkembangan produksi tanaman perkebunan utama dapat dilihat sebagai

berikut :


Tahun 2015

Gambar 2.10 Grafik Produksi Tanaman Perkebunan Utama Kabupaten


42



Tahun 2016 – 2021

Tiga komoditas utama tanaman perkebunan yang merupakan tanaman

perkebunan utama di Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 adalah Tebu,

Kelapa, dan Tembakau Rajangan. Tebu sebagai komoditas unggulan ternyata

memiliki tren produksi yang menurun, yaitu memiliki produksi sebesar

30.528,60 Ton pada tahun 2011 kemudian menjadi 28.410 Ton atau turun

sebesar 2.119 Ton.

Pada tahun 2016, Kementrian Pertanian menargetkan swasembada untuk

7 komoditas pangan strategis, yakni padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi,

bawang merah, dan cabai. Tingginya produksi tebu yang merupakan bahan

baku untuk pembuatan gula diharapkan dapat mendukung terciptanya

swasembada 7 komoditas pangan strategis dan mengurangi ketergantungan

terhadap produk impor.

2.3.4. Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang

dapat menyebabkan penurunan potensi hasil yang secara langsung karena

menimbulkan kerusakan fisik, gangguan fisiologi dan biokimia, atau kompetisi

unsur hara, sinar matahari, air, dan udara terhadap tanaman budidaya.

Setiap komoditas dihadapkan pada berbagai serangan OPT yang sangat

spesifik. Tingkat/intensitas serangan OPT mulai dari ringan, sedang, berat dan

yang paling parah berakibat puso. Perkembangan OPT dipengaruhi oleh

beberapa faktor, diantaranya faktor iklim/ cuaca, sehingga untuk

mengantisipasi dan menekan perkembangan OPT yang muncul di lapangan,

perlu diadakan pemantauan atas OPT dan faktor-faktor iklim yang

mempengaruhi tanaman dan perlu upaya-upaya gerakan pengendalian agar

tidak menimbulkan kerugian.

2.3.4.1 Serangan OPT pada Tanaman Pangan

2.3.4.1.1 Tanaman Padi

Kabupaten Boyolali termasuk wilayah segitiga emas/ wilayah

kronis/endemis terhadap serangan OPT yang berbatasan dengan Kabupaten

Sukoharjo dan Kabupaten Klaten. OPT yang menyerang pertanaman padi di

43



Tahun 2016 – 2021

Kabupaten Boyolali diantaranya adalah: Hama Penggerek Batang, Tikus, WBC,

Walang Sangit, Burung, Penyakit Hawar Bakteri, Blast, Kerdil Rumput dan

Keong Emas.

Total luas serangan OPT pada pertanaman padi Tahun 2015 mencapai

1.020 Ha, atau 2,06% dari luas tanam (49.550 Ha), terdiri dari serangan

ringan seluas 936 Ha, sedang seluas 67 Ha, berat seluas 11 Ha dan puso

seluas 6 Ha, jika dibanding dengan Tahun 2014 mengalami penurunan

sebesar 537 Ha atau sebesar 34,48 %.

Tabel 2.7 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Padi Tahun 2015

No. OPT Tanaman

Padi

Luas Serangan Tahun 2015 Luas

Serangan

2014

Ringa

n

Sedan

g

Bera

t Puso Total

1. Penggerek Batang 410 7 - - 417 246

2. Tikus 50 45 5 3 103 288

3. WBC 131 - - - 131 306

4. Walang Sangit 7 - - - 7 -

5. Penyakit Hawar

Bakteri

112 - - - 112 157

6. Blast 149 - - - 149 394

7. Kerdil Rumput 73 15 6 3 97 166

8. Keong Emas 4 - - - 4 1


Tahun 2015

2.3.4.1.2 Tanaman Jagung

OPT yang menyerang pertanaman jagung di Kabupaten Boyolali

diantaranya adalah: Tikus, Bulai, dan Gangsir. Total luas serangan OPT pada

pertanaman jagung Tahun 2015 mencapai 104 Ha, atau 0,39% dari luas

tanam (26.740 Ha), semuanya berupa serangan ringan seluas 104 Ha. Jika

dibanding dengan Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 22 Ha atau

sebesar 26,82%.

44



Tahun 2016 – 2021

Tabel 2.8 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Jagung Tahun

2015

No. OPT Tanaman

Jagung


Serangan

2014 Ringan Sedang Berat Puso Total

1. Tikus - - - - - 24

2. Bulai 33 - - - 33 42

3. Gangsir 71 - - - 71 16


Tahun 2015

2.3.4.1.3 Tanaman Kedelai

OPT yang menyerang pertanaman kedelai di Kabupaten Boyolali

diantaranya adalah: Ulat Grayak, Penggulung Daun, Tikus, dan Belalang

Daun. Total luas serangan OPT pada pertanaman kedelai Tahun 2015

mencapai 8 Ha, atau 0,28% dari luas tanam (2.844 Ha), yang seluruhnya

merupakan serangan ringan. Jika dibanding dengan Tahun 2014 mengalami

peningkatan sebesar 7 Ha atau sebesar 700%.

Tabel 2.9 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Kedelai Tahun

2015

No.

OPT

Tanaman

Kedelai


Serangan


1. Ulat Grayak 1 - - - 1 -

2. Penggulung

Daun

- - - - - 1

3. Tikus 2 - - - 2 -

4. Belalang

Daun

5 - - - 5 -


Tahun 2015

45



Tahun 2016 – 2021

2.3.4.2 Serangan OPT pada Tanaman Hortikultura

2.3.4.2.1 Tanaman Bawang Merah

OPT yang menyerang pertanaman bawang merah di Kabupaten Boyolali

adalah Mati Pucuk. Total luas serangan OPT pada pertanaman bawang merah

Tahun 2015 mencapai 41 Ha, atau 2,47% dari luas tanam (1.655 Ha), yang

seluruhnya merupakan serangan ringan. Jika dibanding dengan Tahun 2014

mengalami penurunan sebesar 14 Ha atau sebesar 25,45%.

Tabel 2.10 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Bawang

Merah Tahun 2015

No.

OPT

Tanaman

Bawang

Merah


Serangan


1. Mati Pucuk 41 - - - 41 55


Tahun 2015

2.3.4.2.2 Tanaman Kobis

OPT yang menyerang pertanaman kobis di Kabupaten Boyolali diantaranya

adalah: Ulat Krab, Akar Gada, dan Bercak Hitam. Total luas serangan OPT

pada pertanaman kobis Tahun 2015 mencapai 12 Ha, atau 2,01% dari luas

tanam (587 Ha), yang seluruhnya merupan serangan ringan.Jika dibanding

dengan Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 23 Ha atau sebesar

51,11%.

Tabel 2.11 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Kobis Tahun

2015

No

.

OPT Tanaman

Kobis

Luas Serangan Tahun 2015 Luas Serangan

2014 Ringa

n

Sedan

g

Ber

at

Pus

o Total

1. Ulat Krab 2 - - - 2 -

2. Akar Gada 10 - - - 10 21

3. Bercak Hitam - - - - - 14


Tahun 2015

46



Tahun 2016 – 2021

2.3.4.2.3 Tanaman Cabe

OPT yang menyerang pertanaman cabe di Kabupaten Boyolali diantaranya

adalah: Virus Kuning dan Uret. Total luas serangan OPT pada pertanaman

cabe Tahun 2015 mencapai 26 Ha, atau 1,05% dari luas tanam (2.473 Ha),

terdiri dari serangan ringan 22 Ha dan sedang 4 Ha, jika dibanding dengan

Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 20 Ha atau sebesar 43,47%.

Tabel 2.12 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Cabe Tahun

2015

No

.

OPT Tanaman

Cabe


2014 Ringa

n

Sedan

g

Ber

at

Pus

o Total

1. Virus Kuning 20 4 - - 24 46

2. Uret 2 - - - - -


Tahun 2015

2.3.4.2.4 Tanaman Tomat

OPT yang menyerang pertanaman tomat di Kabupaten Boyolali adalah

Busuk Phitopthora. Total luas serangan OPT pada pertanaman tomat Tahun

2015 mencapai 2 Ha, atau 2,32% dari luas tanam (86 Ha), yang seluruhnya

merupakan serangan ringan. Jika dibanding dengan Tahun 2014 mengalami

peningkatan sebesar 2 Ha atau sebesar 100 %.

Tabel 2.13 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Tomat

Tahun 2015

No. OPT Tanaman

Tomat


Serangan


1. Busuk

Phytopthora

2 - - - - -


Tahun 2015

47



Tahun 2016 – 2021

2.3.4.2.5 Tanaman Mangga

OPT yang menyerang pertanaman mangga di Kabupaten Boyolali

diantaranya adalah: Lalat Buah.Total luas serangan OPT pada pertanaman

mangga Tahun 2015 mencapai 495 pohon, atau 44 % dari seluruh jumlah

populasi (1.125 pohon), yang seluruhnya merupakan serangan ringan jika

dibanding dengan Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 495 pohon.

Tabel 2.14 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Mangga

Tahun 2015

No. OPT Tanaman

Mangga

Jumlah Serangan Tahun 2015

(Pohon) Jumlah Serangan

2014 Ringan Sedang Berat Total

1. Lalat Buah 495 - - 495 -


Tahun 2015

2.3.4.2.6 Tanaman Pepaya

OPT yang menyerang pertanaman pepaya di Kabupaten Boyolali

diantaranya adalah: Kutu Putih dan Virus Kuning. Total luas serangan OPT

pada pertanaman pepaya Tahun 2015 mencapai 38.450 pohon, atau 10,6%

dari luas tanam (358.186 pohon), yang seluruhnya merupakan serangan

ringan, Jika dibanding dengan Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar

38.450 pohon.

Tabel 2.15 Kumulatif Serangan OPT Utama pada Pertanaman Pepaya

Tahun 2015

No. OPT Tanaman

Pepaya


2014 Ringan Sedang Berat Total

1. Kutu Putih 35.450 - - 35.450 5.400

2. Virus Kuning 3.000 - - 3.000 -


Tahun 2015

48



Tahun 2016 – 2021

2.3.5. Ketersediaan Alat Mesin Pertanian

Alat mesin pertanian (alsintan) merupakan sarana yang sangat

mendukung dalam kegiatan pertanian mulai dari budidaya sampai dengan

pasca panennya. Perkembangan ketersediaan alat dan mesin pertanian di

Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16 Perkembangan Ketersediaan Alsintan di Kabupaten Boyolali

Tahun 2011 – 2015

No. Jenis Alsintan Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1. Traktor Roda 2 88 100 7 121 93

2. Traktor Roda 4 - 1 1 2 5

3. Rice

Transplanter

- - - - 15

4. Combine

Harvester

- - - - 15

5. Pompa Air 56 37 64 78 163

6. Power Threser 10 23 2 12 15

7. Corn Sheller - 21 - - 5

8. APPO 3 2 5 15 2

9. Bed Dryer 2 - - - -

10. Perajang

Tembakau :

- Mesin Diesel - - - - 32

- Listrik 78 42 11 47 32

- Manual - - - - 71

11. Hand Sprayer :

- Manual 40 20 9 58 20

- Elektrik - - - - 15

12. Cultivator - 1 - 11 1

13. Motor Roda 3 - - 2 2 3

Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, Tahun 2015

2.3.6. Pupuk Bersubsidi

Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Boyolali direncanakan

berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dibuat oleh

kelompok. Dalam penerapannya, alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan

Peraturan Menteri Pertanian, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati.

49



Tahun 2016 – 2021

Alokasi pupuk bersubsidi selama 5 tahun seperti terlihat pada tabel di bawah

ini.

Tabel 2.17 Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Boyolali Tahun 2011 – 2015

No. Jenis Pupuk Tahun (Ton)

2011 2012 2013 2014 2015

1. Urea 29.020 29.020 28.100 28.200 28.200

2. SP-36 3.030 5.570 6.208 6.708 6.700

3. ZA 5.442 7.216 7.300 8.745 9.100

4. NPK 10.724 10.203 13.358 13.659 13.900

5. Organik 5.148 6,112 .100 5.035 5.600


Tahun 2015

2.3.7. Penggunaan Dana APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penggunaan dana APBD dan PAD Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali tahun 2011- 2015 dapat dilihat pada tabel di

bawah:

Tabel 2.18 Alokasi Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2011 – 2015

No. Tahun Pagu Anggaran Realisasi Prosent

ase Target PAD Realisasi

Prosent

ase

1 2011 8.773.316.000 8.104.823.897 92,38 55.000.000 30.195.600 54,90

2 2012 7.993.903.000 7.408.564.801 93,38 73.613.000 73.714.000 100,14

3 2013 7.133.902.000 6.681.585.426 93,66 83.276.000 83.434.000 100,19

4 2014 16.999.051.000 16.162.227.562 95,08 97.500.000 97.741.000 100,25

5 2015 28.414.456.000 27.444.432.672 96,59 105.000.000 105.150.000 100,14


Tahun 2015

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik tantangan maupun

peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar peningkatkan

kinerja pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

50



Tahun 2016 – 2021

Boyolali dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini

diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali untuk mendukung

pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah.

2.4.1.Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan

dan Kehutanan Kabupaten Boyolali

1. Karakteristik setiap kecamatan yang berbeda-beda baik di wilayah

Kabupaten Boyolali bagian Utara dan bagian Selatan maupun di wilayah

Kabupaten Boyolali bagian atas (lereng G. Merapi dan G. Merbabu) dan

bagian bawah mempunyai keunggulan yang didasarkan atas potensi

masing-masing wilayah, menimbulkan potensi kerjasama ekonomi antar

wilayah yang besar. Hal ini disebabkan karena setiap kecamatan

mempunyai keunggulan yang relatif berbeda.

2. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, baik komoditas

pertanian tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan.

3. Infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

belum optimal

4. Dampak Perubahan iklim (DPI) yang memicu terjadinya bencana alam dan

serangan OPT.

5. Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum sesuai anjuran.

6. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan terbatasnya

pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengembangan

pertanian tanaman pangan dan Hortikultura

7. Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja

di sektor pertanian

8. Kurangnya jumlah SDM Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan.

9. Masuknya komoditas pertanian impor yang menyaingi produk petani.

10. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga

menuntut produk pertanian yang semakin aman dikonsumsi.

11. Ketersediaan sarana prasarana yang belum memadai.

51



Tahun 2016 – 2021

12. Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non sektor pertanian.

2.4.2.Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali

1. Ketersediaan lahan kering yang cukup luas berpotensi untuk

pengembangan tanaman pangan seperti padi gogo dan palawija

2. Dalam 5 tahun ke depan akan dikembangkan komoditas-komoditas

andalan Kabupaten Boyolali baik tanaman pangan, hortikultura, maupun

perkebunan pada 8 (delapan) komoditas utama yaitu Padi, Jagung,

Kedelai, Buah (pepaya), Sayuran (bawang merah dan cabe), Biofarmaka

(jahe dan kencur), Perkebunan (cengkeh, kopi, kelapa, tembakau, tebu),

dan Rempah Penyegar (lada dan atsiri).

3. Pengembangan perkebunan rakyat mulai dari sektor hulu sampai dengan

sektor hilir.

4. Pelayanan informasi pasar dan pembinaan pemasaran hasil usaha

pertanian dan perkebunan.

5. Peningkatan intensifikasi pertanian, penerapan GAP, SOP, dan GHP.

6. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen

pemerintah, dan sudah adanya integrasi kegiatan untuk mengantisipasi

dampak perubahan iklim.

7. Pengembangan pupuk organik, agensia hayati, pestisida nabati serta

anjuran penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah lapang.

8. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta ketrampilan petani

melalui bintek, kursus, magang dan sekolah lapang.

9. Modernisasi pertanian melalui penggunaan alat mesin pertanian untuk

mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produktif pada

sektor pertanian.

10. Optimalisasi SDM pertanian yang sudah ada dan peningkatan kapasitas

aparat pemerintah.

11. Pengembangan komoditas pertanian unggul dan promosi produk petani

Boyolali.

12. Pembinaan usaha agribisnis dengan pola kemitraan.

52



Tahun 2016 – 2021

13. Pengembangan sistem jaminan mutu pangan organik dan ramah

lingkungan.

14. Optimalisasi lahan melalui intensifikasi pertanian, pemantapan sapta

usaha tani dan mendorong dilaksanakannya peraturan tentang tata ruang

dan lahan pertanian berkelanjutan.

53



Tahun 2016 – 2021

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi

isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas

pembangunan, dapat dioperasionalkan, dan secara moral serta etika birokratis

dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD

senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi

pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari

masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar

ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau

hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang

apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal

berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal

berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa 5

tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam usaha di bidang pertanian

dan perkebunan dalam konteks budidaya tanaman memiliki resiko yang

cukup tinggi yang diakibatkan oleh iklim yang tidak menentu, serangan hama

54



Tahun 2016 – 2021

dan penyakit dan kualitas pemeliharaan, sehingga mengakibatkan

penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya.

Usaha Agribisnis hortikultura sebagian besar masih berskala kecil

sehingga belum mampu mensuplai kebutuhan pasar domestik maupun

internasional. Walaupun demikian, sebenarnya saat ini telah ada juga

beberapa komoditas hortikultura unggulan Kabupaten Boyolali yang telah

dimanfaatkan oleh para eksportir luar daerah untuk diperjual belikan sebagai

komoditas eksport, yaitu labu siam dan cabe besar. Sedangkan yang sudah

masuk ke dalam pasar modern diantaranya wortel, tomat, labu siam, sawi,

brokoli, kobis, cabe, dan labu siam.

Perubahan pola iklim selama hampir 5 tahun mengakibatkan banyak

tanaman buah tidak berproduksi secara optimal. Hampir semua komoditas

buah mengalami penurunan jumlah produksi di tahun 2015.

Curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan banyaknya usaha agribisnis

tanaman sayuran dan buah semusim seperti melon, tomat, dan cabe

mengalami kerugian. Hal ini disebabkan tanaman tidak tahan dengan kondisi

basah, Jika curah hujan kurang juga mengakibatkan banyaknya tanaman

padi akan kekeringan sehingga produktivitas turun.

Masih rendahnya penanganan pasca panen produk-produk tanaman

pangan, hortikultura maupun perkebunan oleh petani sehingga banyak

komoditas yang terbuang dan mutu produknya kalah bersaing dengan daerah

lain sehingga belum bisa masuk ke pasar modern dengan bargaining harga

yang layak.

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam

pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

dalam kurun waktu 2016—2021 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produktivitas pertanian, baik pertanian tanaman

pangan, hortikultura, maupun perkebunan;

2. Masih rendahnya kesejahteraan petani di sektor tanaman pangan,

hortikultura, dan perkebunan;

55



Tahun 2016 – 2021

3. Masih rendahnya daya saing beberapa produk pertanian tanaman pangan,

hortikultura, dan perkebunan;

4. Maraknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;

5. Perubahan iklim global, berakibat terjadi perubahan musim, sehingga

meningkatkan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)

pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

6. Masih terbatasnya akses petani ke permodalan dan teknologi;

7. Keterbatasan petani dalam kepemilikan modal;

8. Masih mahalnya teknologi mekanisasi;

9. Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian tanaman

pangan, hortikultura, dan perkebunan;

10. Semakin terbatasnya sumberdaya manusia petani pertanian tanaman

pangan dan hortikultura dan generasi muda kurang tertarik untuk

mengembangkan usaha di bidang pertanian;

11. Masih kurangnya kualitas SDM petani;

12. Sempitnya kepemilikan lahan, sehingga usaha tani tidak efisien;

13. Belum mandirinya kelompok tani dalam penyediaan benih;

14. Kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi maju relatif masih

rendah;

15. Semakin terbatasnya sumberdaya manusia petani pertanian tanaman

pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta generasi muda kurang

tertarik untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali

Tahun 2016—2021 menetapkan visi yang merupakan rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu

"Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera".

Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi

pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu:

1. Boyolali, melanjutkan semangat Pro Investasi;

56



Tahun 2016 – 2021

2. Boyolali membangun untuk perubahan;

3. Boyolali, bersih, berintegratis, sejahtera;

4. Boyolali, sehat, produktif, dan berdaya saing;

5. Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional;

6. Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan;

7. Boyolali, lebih maju dan berteknologi.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, terkait dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali tersebut di atas adalah untuk mendukung Misi Kelima,

yaitu Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional melalui program dan

kegiatan 5 tahun mendatang.

Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab

terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang

keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam

perjalanan pelaksanan program tentunya terdapat faktor penghambat dan

pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali sebagaimana diuraikan tabel berikut ini:

57



Tahun 2016 – 2021

Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Bupati Boyolali

Visi : Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera

Misi dan Program

Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

Misi : Boyolali,

lumbung padi dan

pangan nasional

� Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebun

an

� Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas dan

Mutu Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan

� Belum

optimalnya

produktivitas

pertanian,

baik pertanian

tanaman

pangan,

hortikultura,

maupun

perkebunan.

� Perubahan

iklim global,

berakibat

terjadi

perubahan

musim,

sehingga

meningkatkan

perkembangan

organisme

pengganggu

tumbuhan

(OPT)

pertanian

tanaman

pangan,

hortikultura,

dan

perkebunan.

� Masih

terbatasnya

akses petani

ke permodalan

dan teknologi.

� Masih

mahalnya

teknologi

� Tingkat kerusakan

infrastruktur

pertanian

(jaringan irigasi

dan jalan usaha

tani) yang cukup

tinggi

� Penerapan GAP

(Good Agricultral

Processes) belum

optimal di

kelompok tan

� Terjadinya

dampak

perubahan iklim

yang berakibat

terjadinya

perubahan

musim,

perkembangan

populasi OPT

(Organisme

Pengganggu

Tanaman)

� Penerapan inovasi

teknologi masih

rendah

� Semakin

berkurangnya dan

mahalnya upah

tenaga kerja

pertanian dan

kurangnyaperalata

n mekanisasi

pertanian

� Maraknya alih

fungsi lahan dan

� Undang-Undang

Nomor 41 Tahun

2009 tentang

Perlindungan

Lahan Pertanian

Pangan

Berkelanjutan

� Undang-Undang

Nomor 19 Tahun

2013 tentang

Perlindungan

dan

Pemberdayaan

Petani

� Peraturan

Daerah Provinsi

Jawa Tengah

Nomor 2 Tahun

2013 tentang

Perlindungan

Lahan Pertanian

Pangan

Berkelanjutan

Provinsi Jawa

Tengah

� Peraturan

Daerah

Kabupaten

Boyolali Nomor 9

Tahun 2011

tentang Rencana

Tata Ruang

Wilayah

Kabupaten

Boyolali tahun

2011-2031

� Peraturan

58



Tahun 2016 – 2021


Misi dan Program

Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor


mekanisasi

� Belum

optimalnya

infrastruktur,

sarana dan

prasarana

pertanian

tanaman

pangan,

hortikultura,

dan

perkebunan.

� Sempitnya

kepemilikan

lahan,

sehingga

usaha tani

tidak efisien.

� Belum

mandirinya

kelompok tani

dalam

penyediaan

benih.

� Kemampuan

petani dalam

mengadopsi

teknologi maju

relatif masih

rendah

� Maraknya alih

fungsi lahan

pertanian ke

non pertanian

fragmentasi lahan

pertanian

� Letak wilayah Kab.

Boyolali yang

masuk dalam

wilayah kronis/

endemis

Organisme

Pengganggu

Tanaman (OPT)

Daerah

Kabupaten

Boyolali Nomor

17 Tahun 2016

tentang tentang

Perlindungan

Lahan Pertanian

Pangan

Berkelanjutan

Kabupaten

Boyolali

� Tersedianya

dukungan dana

bantuan

Pemerintah

berupa sarana

produksi

pertanian

� Masih

kurangnya

kualitas SDM

petani.

� Semakin

terbatasnya

sumberdaya

manusia

� Sumber daya

manusia (SDM)

petani dan

kelembagaan

petani yang masih

rendah

� Undang-Undang

Nomor 19 Tahun

2013 tentang

Perlindungan

dan

Pemberdayaan

Petani

59



Tahun 2016 – 2021


Misi dan Program

Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor


petani

pertanian

tanaman

pangan,

hortikultura,

dan

perkebunan,

serta generasi

muda kurang

tertarik untuk

mengembangk

an usaha di

bidang

pertanian.

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/

Perkebunan

Masih

rendahnya daya

saing beberapa

produk

pertanian

tanaman

pangan,

hortikultura,

dan perkebunan

� Penerapan GAP

(Good Agricultral

Processes) dan

GHP (Good

Handling Product)

belum optimal di

kelompok tani

berakibat kualitas

produk yang

kurang baik

� Kurangnya

informasi harga

pasar dan

kemitraan dalam

pemasaran produk

pertanian

� Jatuhnya harga

produk pada saat

panen raya

� Undang-Undang

Nomor 12 Tahun

1992 tentang

Sistem Budidaya

Tanaman

� Undang-Undang

Nomor 19 Tahun

2013 tentang

Perlindungan

dan

Pemberdayaan

Petani

� Diberlakukannya

Pasar Bebas

Asean/

Masyarakat

Ekonomi Asean

(MEA)

� Adanya fasilitasi

alat mesi

pertanian berupa

alat mesin pasca

panen

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Masih

rendahnya

kesejahteraan

petani di sektor

tanaman

� Harga produk

jatuh pada saat

panen raya

� Belum adanya

jaminan pasar

� Instruksi

Presiden RI

Nomor 5 Tahun

2015 Tentang

Kebijakan

60



Tahun 2016 – 2021


Misi dan Program

Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor


pangan,

hortikultura,

dan perkebunan

� Kurangnya

kesadaran petani

dalam

perlindungan

usaha tani

Pengadaan

Gabah/ Beras

dan penyaluran

beras oleh

Pemerintah

Keterbatasan

petani dalam

kepemilikan

modal

Lemahnya

permodalan petani

� Fasilitasi

Asuransi Usaha

Tani Padi (AUTP)

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas

Provinsi

3.3.1.Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

Visi dari Kementerian Pertanian adalah Terwujudnya Sistem Pertanian-

Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan

Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk

Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Dalam rangka mewujudkan

visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.

2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.

3. Mewujudkan kesejahteraan petani.

4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan

pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan

kedaulatan pangan.

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.

3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.

4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang

amanah dan profesional.

61



Tahun 2016 – 2021

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian

dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai

dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging

dan gula.

2. Peningkatan diversifikasi pangan.

3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi

pasar ekspor dan substitusi impor.

4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.

5. Peningkatan pendapatan keluarga petani.

6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa Rencana Strategis

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali sudah

sinergis dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Provinsi

3.3.2.1. Telaahan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa

Tengah tahun 2013-2018 dalam melaksanakan pembangunan di Jawa Tengah

adalah “MENJADI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN

PANGAN DAN HORTIKULTURA YANG UNGGUL”. Dalam upaya mewujudkan

visi dimaksud, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Jawa Tengah memiliki misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang

berkelanjutan;

2. Meningkatkan efisiensi dalam usaha pertanian tanaman pangan dan

hortikultura;

3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian

tanaman pangan dan hortikultura;

4. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian tanaman

pangan dan hortikultura.

62



Tahun 2016 – 2021

Tujuan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Provinsi Jawa Tengah yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan

hortikultura.

2. Meningkatnya infrastruktur pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

3. Meningkatnya modernisasi sarana pertanian.

4. Terwujudnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan

melalui peningkatan mutu hasil pertanian.

5. Terwujudnya usaha pertanian tanaman pangan yang efisien.

6. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia

Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura.

7. Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortkultura.

Sasaran program kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan

hortikultura secara kualitatif yang akan dicapai pada tahun 2013-2018

sebagai berikut:

1. Tewujudnya peningkatan produksi komoditas tanaman pangan dan

hortikultura yang berkelanjutan.

2. Terkendalinya serangan OPT, antisipasi dan penanggulangan dampak

perubahan iklim.

3. Terlaksananya kegiatan perbenihan dan sertifikasi benih.

4. Terwujudnya penyediaan infrastruktur tanaman pangan dan hortikultura.

5. Terwujudnya peningkatan sarana alsintan.

6. Meningkatnya jumlah sertifikasi mutu organik

7. Meningkatnya efisiensi usaha pertanian.

8. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya manusia pertanian

tanaman pangan dan hortikultura.

9. Tersedianya kegiatan pendukung bagi aparatur dinas pertanian tanaman

pangan dan hortikultura.

63



Tahun 2016 – 2021

3.3.2.2. Telaahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

2013-2018

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun

2013-2018 adalah:

“MENJADI INSTITUSI TERDEPAN DALAM MEWUJUDKAN PERKEBUNAN

YANG MANDIRI, BERDAYA SAINGDAN BERKELANJUTAN”. Dalam upaya

mewujudkan Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ditempuh melalui 4

misi Pembangunan Perkebunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya perkebunan yang berkualitas dan mendukung

ketersediaan bahan baku industri berbasis perkebunan untuk

memperkuat perekonomian daerah dan ekspor.

2. Mewujudkan sistem kelembagaan pekebun yang mandiri dan

berkelanjutan.

3. Mengembangkan perkebunan yang ramah lingkungan, untukmenjaga

kelestarian sumber daya alam.

4. Meningkatkan mutu hasil perkebunan yang berdaya saing untuk

meningkatkan pendapatan pekebun.

Tujuan pembangunan perkebunan selama periode tahun 2013-2018

adalah :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan

perkebunan Jawa Tengah, utamanya tebu dalam mendukung pencapaian

Swasembada Gula Nasional 2014 dan berkelanjutan;

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani perkebunan dan

pemberdayaan masyarakat di sekitar kebun;

3. Meningkatkan populasi tanaman perkebunan dan optimalisasi lahan di

daerah lahan kritis;

4. Meningkatkan penggunaan pupuk organik, pestisida nabati, agensia hayati

untuk menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan;

5. Meningkatnya luas lahan pengendalian hama penyakit dan ekplosi OPT

dampak perubahan iklim;

64



Tahun 2016 – 2021

6. Meningkatkan kualitas produk yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Sasaran pembangunan perkebunan yang akan dicapai selama periode

tahun 2013-2018 adalah :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan, meliputi

kelapa, kopi, kakao, karet, teh, dan cengkeh, serta terpenuhinya

kebutuhan 90% gula berbasis tebu di Jawa Tengah, untuk mendukung

swasembada gula nasional tahun 2014 dan berkelanjutan;

2. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan petani perkebunan dan

berkurangnya konflik antara perkebunan besar dengan masyarakat;

3. Meningkatnya populasi tanaman perkebunan di daerah aliran sungai dan

tangkapan waduk dalam upaya perlindungan pencegahan erosi dan

bencana banjir;

2. Meningkatnya penanganan lahan kering;

3. Meningkatnya penggunaan pupuk organik, pestisida nabati dan agensia

hayati untuk menjaga kesuburan tanah dankelestarian lingkungan;

4. Meningkatnya luas lahan pengendalian untuk mengurangi bencana alam,

dampak perubahan iklim dan eksplorasi OPT;

5. Meningkatnya kualitas produk yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa Rencana Strategis

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali sudah

sinergis dengan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah, khususnya komoditas yang sesuai dengan agroklimat wilayah

Kabupaten Boyolali.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.4.1.Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

65



Tahun 2016 – 2021

administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah

yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan

SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD

dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan

kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam 5 tahun

mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka

menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta

targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali

adalah sebagai berikut : Pengembangan kawasan peruntukan pertanian

meliputi Kawasan pertanian lahan basah seluas ± 23.070 Ha dan Kawasan

pertanian lahan kering seluas ± 40.106 Ha. Lahan pertanian basah dan kering

tersebut dikelola untuk mendukung program perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang di Kabupaten Boyolali direncanakan LP2B

seluas 16.500,99 Ha dan LCP2B (Lahan Cadangan Pertanian Pangan

Berkelanjutan) seluas 4.193,007 Ha.

3.4.2.Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS,

adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain:

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk

pembangunan;

2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

3. kinerja layanan/jasa ekosistem;

4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

66



Tahun 2016 – 2021

Hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah

munculnya pengaruh lingkungan dari pelaksanaan pembangunan sub sektor

pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sebagai berikut :

1. Pengelolaan lahan yang Berlebihan

Agar pengelolaan lahan pertanian lebih banyak menggunakan sarana

produksi yang ramah lingkungan.

2. Penggunaan pestisida, pupuk kimia dan alat pertanian dapat

meningkatkan pencemaran

Menggalakkan sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida kimia sesuai

anjuran melalui SLPHT, SLPTT dan memperbanyak penggunaan pupuk

organik, agensia hayati dan pestisida nabati. Selain itu juga perlu

digalakkan standarisasi pertanian dan pengelolaan pertanian organik

secara benar dengan dibuktikan melalui uji sertifikasi organik oleh

lembaga yang berkompeten.

3. Pencemaran akibat kegiatan pertanian baik kegiatan budidaya maupun

hasil pengolahan produk. Perlu adanya fasilitasi pengolahan hasil limbah

pertanian.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dengan menganalisa permasalahan, dan disandingkan terhadap visi misi

Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, hasil telaahan terhadap Rencana Startegis

Kementerian Pertanian, Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, Rencana Strategis Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Tengah, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) maka diperoleh gambaran isu strategis sebagi berikut :

1. Memantapkan produksi dan meningkatkan produktivitas terutama pada

komoditas tanaman pangan utama padi, jagung, dan kedelai sebagai

wujud kontribusi kedaulatan pangan di Kabupaten Boyolali.

2. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas tanaman hortikultura

utama (pepaya, cabe, bawang merah, jahe, dan kencur) dan komoditas

perkebunan rakyat, utamanya cengkeh, kopi, kelapa, tembakau, tebu,

lada, atsiri.

67



Tahun 2016 – 2021

3. Modernisasi pertanian sebagai sarana untuk mengefisienkan usaha tani di

bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan benih unggul bersertifikat, modernisasi alat

mesin dan pembangunan insfrastruktur pertanian tanaman pangan,

hortikultura, dan perkebunan dalam upaya peningkatan produksi dan

produktivitas komoditas perkebunan

5. Meningkatkan mutu hasil pertanian melalui sertifikasi, registrasi, dan

penerapan budidaya yang lebih ramah lingkungan.

6. Meningkatkan SDM Pertanian yang berkualitas, terampil, profesional dan

mandiri.

7. Meningkatkan penyedian dan pengawasan peredaran benih bersertifikat.

8. Meningkatkan kemitraan petani, kelompok tani dengan pengusaha.

9. Meningkatkan pengamatan dan pengendalian OPT.

68



Tahun 2016 – 2021

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Telaahan Visi dan Misi Daerah

Berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Boyolali sebagaimana

termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Boyolali Tahun 2005 – 2025, capaian kinerja periode sebelumnya,

potensi Kabupaten Boyolali, isu-isu strategis, serta tantangan 5 tahun ke

depan, visi pembangunan Kabupaten Boyolali yang ingin diwujudkan pada

periode 2016—2021 adalah “Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju

dan Lebih Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi :

1. Boyolali, melanjutkan semangat Pro Investasi;

2. Boyolali membangun untuk perubahan;

3. Boyolali, bersih, berintegratis, sejahtera;

4. Boyolali, sehat, produktif, dan berdaya saing;

5. Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional;

6. Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan;

7. Boyolali, lebih maju dan berteknologi.

Berdasarkan Visi dan Misi Daerah Tahun 2016—2021 yang termuat

dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021 tersebut di atas, dan

mengacu kepada tugas dan fungsi nya, maka Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali akan mendukung terlaksananya visi dan misi

Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terutama di Misi Kelima, yaitu Boyolali,

lumbung padi dan pangan nasional, Tujuan Ketujuh yaitu Meningkatkan

Produksi Bahan Pangan Pertanian sebagai Lumbung Pangan Nasional,

sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

69



Tahun 2016 – 2021

Tabel 4.1 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

1 Boyolali,

Lumbung

Padi dan

Pangan

Nasional

Meningkatkan

produksi bahan

pangan pertanian

sebagai lumbung

pangan nasional

Meningkatnya

produksi bahan

pangan untuk

berkontribusi

pada pasar

nasional

1. Jumlah

produksi

pangan utama

(padi)

2. Jumlah

produksi

pangan lainnya

:

- Jagung

- Kedelai

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Boyolali 2016—2021

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Perkebunan

dan Kehutanan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran

adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 tahun ke depan.

Selaras dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagaimana

tertuang dalam Misi Ke 5 Tujuan Ke 7 yaitu Meningkatkan Produksi Bahan

Pangan Pertanian sebagai Lumbung Pangan Nasional, maka tujuan yang

ditetapkan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Boyolali dalam melaksanakan pembangunan pertanian tanaman pangan,

hortikultura, dan perkebunan dalam kurun waktu Tahun 2016—2021 adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas utama tanaman

pangan, hortikultura, dan perkebunan.

2. Menigkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Sasaran RPJMD Jabupaten Boyolali Tahun 2016—2021 yang menyangkut

Tujuan Meningkatkan Produksi Bahan Pangan Pertanian sebagai Lumbung

Pangan Nasional adalah Meningkatnya produksi bahan pangan untuk

70



Tahun 2016 – 2021

berkontribusi pada pasar nasional. Dalam rangka mencapai sasaran RPJMD

tersebut maka Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan menjabarkan

sasaran RPJMD menjadi beberapa sasaran strategis Tahun 2016—2021

sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan produksi komoditas utama tanaman pangan,

hortikultura, dan perkebunan.

2. Terwujudnya peningkatan pendapatan keluarga petani.

71



Tahun 2016 – 2021

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi

Awal 2016*)

Target /Sasaran

2017 2018 2019 2020 2021

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas utama tan. pangan, hortikultura, dan perkebunan

Peningkatan produksi komoditas utama tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

Jumlah produksi pangan utama (padi) (Ton) Jumlah produksi pangan lainnya (Ton) : Jagung Kedele

284.548

135.046 6.728

287.334

135.721 6.762

290.147

136.400

292.987

137.082 6.829

295.855

137.767 6.864

298.751

138.456 6.898

Jumlah produksi tan. hortikultura (Kuintal) :

Pepaya 120.000 121.200 122.412 123.636 124.872 126.121 Cabe 110.000 111.100 112.211 113.333 114.466 115.611 Bawang Merah 32.000 30.300 30.603 30.909 31.218 31.530 Jahe 10.250 10.353 10.457 10.561 10.667 10.773 Kencur 16.500 16.665 16.832 17.000 17.170 17.342

Jumlah produksi tanaman perkebunan :

Cengkeh (Ton) 300 315 330,75 347,29 364,65 382,88 Kopi (Ton) 120 126 132,30 138,92 145,86 153,15 Kelapa (Ton) 4.366 4.584 4.813,52 5.054,19 5.306,90 5.572,25 Tembakau (Ton) 4.101 4.306,05 4.521,35 4.747,42 4.984,79 5.234,03 Tebu (Ton) 28.410 29.820 31,311 32.876,55 34.520,38 36.246,40 Lada (Ton) 20 19,95 20,95 21,99 23,09 24,25 Atsiri (Ku

Minyak) 47 17.35 51,82 54,41 57,13 59,99

2. Menigkatkan pendapatan dan kesejahteraan

Peningkatan pendapatan keluarga petani

Pendapatan petani per komoditas per tahun (Rp.000) :

72



Tahun 2016 – 2021

petani

Padi 2.034.376.400

2.054.296.250

2.074.405.700

2.094.708.700

2.115.217.100

2.135.919.050

Jagung 418.642.600

420.735.100

422.840.000

424.954.200

427.077.700

429.213.600

Kedele 37.676.800

37.867.200

38.052.000

38.242.400

38.438.400

38.628.800

Pepaya 22.800.000

23.028.000

23.258.280

23.490.840

23.725.680

23.962.990

Cabe 132.000.000

133.320.000

134.653.200

135.999.600

137.359.200

138.733.200

Bawang Merah 40.000.000

37.875.000

38.253.750

38.636.250

39.022.500

39.412.500

Jahe 1.640.000 1.656.480 2.673.120 1.689.760 1.706.720 1.723.680

Kencur 4.125.000 4.166.250 4.208.000 4.250.000 4.292.500 4.335.500

Cengkeh 3.037.920 3.189.816 3.349.307 3.516.797 3.692.592 3.877.196

Kopi 2.708.880 2.844.324 2.986.540 3.135.980 3.292.644 3.457.208

Kelapa 3.059.474 3.212.238 3.373.074 3.541.724 3.718.810 3.904.754

Tembakau 72.690.225

76.324.73 80.140.929

84.148.019

88.355.403

92.773.182

Tebu 4.204.680 4.413.360 4.634.028 4.865.729 5.109.016 5.364.615

Lada 1.880.200 1.875.499 1.969.509 2.067.280 2.170.691 2.279.742

Atsiri 1.149.935 424.497 1.267.864 1.331.233 1.397.783 1.467.757

*) Target Tahun 2016

Sumber Data : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Boyolali

73



Tahun 2016 – 2021

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan

SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras

dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam

RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan

bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan

target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan

fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi

dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang

menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif

tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan

efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan

sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja

birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas

pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan

layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di

dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem

manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka

menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD

Kabupaten Boyolali.

4.3.1.Strategi

Rumusan strategi berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Penetapan strategi dilakukan untuk

menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan

dengan batas waktu tertentu.

74



Tahun 2016 – 2021

Berdasarkan isu strategis saat ini, identifikasi peluang dan tantangan,

maupun permasalahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan

perkebunan untuk 5 tahun ke depan, maka dapat ditetapkan strategi

pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sebagai

berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui intensifikasi dan

diversifikasi usaha tani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

2. Meningkatkan penggunaan benih varietas unggul bersertifikat.

3. Meningkatkan penggunaan alat mesin pertanian yang modern.

4. Melaksanakan pengembangan/rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman

tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

5. Meningkatkan penggunaan dan ketrampilan pembuatan pupuk organik,

pestisida nabati, dan agensia hayati yang ramah lingkungan.

6. Melakukan pengamanan produksi dengan prinsip Pengendalian Hama

Terpadu (PHT) dan antisipasi Dampak Perubahan Iklim.

7. Meningkatkan efisiensi usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan

perkebunan melalui analisa ekonomi usaha tani, pemantauan pasar,

pengamatan susut hasil, dan promosi daerah.

8. Meningkatkan produk yang yang mempunyai nilai tambah, daya saing, dan

ekspor melalui sertifikasi jaminan mutu (SNI, Organik, Good Agricultural

Practices, Good Handling Practices, Good Manucfacturing Practices).

9. Meningkatkan kualitas SDM petani dan kelembagaan petani untuk

meningkatkan akses petani terhadap faktor produksi, teknologi, informasi,

pemasaran, maupun akses permodalan dengan melibatkan minimal 25%

perempuan dalam setiap kegiatan pelatihan.

10. Membangun kemitraan antara petani dengan pengusaha.

11. Melaksanakan pengembangan administrasi perkantoran, peningkatan sarana

dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin serta kapasitas aparatur dinas

75



Tahun 2016 – 2021

dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan,

hortikultura, dan perkebunan.

12. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian untuk mendukung ketahanan

pangan.

4.3.2. Kebijakan

1. Peningkatan produktivitas dan produksi melalui intensifikasi dan

diversifikasi usaha tani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

2. Peningkatan pemakaian benih varietas unggul bersertifikat.

3. Modernisasi alat mesin pertanian.

4. Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produksi

pertanian tanaman tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

5. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk

mengembangkan pupuk organik, pestisida nabati, dan agensia hayati yang

ramah lingkungan.

6. Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT dengan prinsip

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan antisipasi Dampak Perubahan Iklim

(DPI).

7. Penanganan hasil produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta

pembukaan jejaring pasar melalui berbagai promosi pemasaran.

8. Penerapan standar mutu (SNI, Organik, Good Agricultural Practices, Good

Handling Practices, Good Manucfacturing Practices).

9. Pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan petani.

10. Peningkatan kesejahteraan petani dengan pemberdayaan lahan/ pekarangan

melalui pengembangan MPTS (Multiple Purposes Tree Species).

11. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.

12. Pelibatan minimal 25% peserta perempuan dalam kegiatan peningkatan

SDM petani.

76



Tahun 2016 – 2021

Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021

No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatka

n produksi

dan

produktivitas

komoditas

utama

tanaman

pangan,

hortikultura,

dan

perkebunan

Terwujudnya

peningkatan

produksi

komoditas

utama

tanaman

pangan,

hortikultura,

dan

perkebunan

1. Meningkatkan produksi dan

produktivitas melalui

intensifikasi usaha tani

tanaman pangan,

hortikultura, dan

perkebunan.

2. Meningkatkan pemakaian

benih varietas unggul

bersertifikat.

3. Meningkatkan penggunaan

alat mesin pertanian yang

modern.

4. Melaksanakan

pengembangan/rehabilitasi

infrastruktur pertanian

tanaman tanaman pangan,

hortikultura, dan

perkebunan.

5. Meningkatkan penggunaan

pupuk organik, pestisida

nabati, dan agensia hayati

yang ramah lingkungan.

6. Melakukan pengamanan

produksi melalui

pencegahan, pengendalian,

dan pemantauan organisme

pengganggu tanaman (OPT)

serta melakukan mitigasi

akibat bencana alam, banjir,

dan kekeringan.

7. Meningkatkan efisiensi

usaha pertanian tanaman

pangan, hortikultura, dan

perkebunan melalui analisa

ekonomi usaha tani,

pemantauan pasar,

pengamatan susut hasil,

dan promosi daerah.

1. Peningkatan produksi

dan produktivitas melalui

intensifikasi dan

diversifikasi usaha tani

tanaman pangan,

hortikultura, dan

perkebunan.

2. Peningkatan penggunaan

benih varietas unggul

bersertifikat.

3. Modernisasi alat mesin

pertanian.

4. Menyiapkan dukungan

infrastruktur untuk

meningkatkan produksi

pertanian tanaman

tanaman pangan,

hortikultura, dan

perkebunan.

5. Peningkatan

pengetahuan dan

ketrampilan masyarakat

untuk mengembangkan

pupuk organik, pestisida

nabati, dan agensia

hayati yang ramah

lingkungan.

6. Pengamanan pertanaman

dan produksi dari

gangguan OPT serta

bencana alam, banjir,

dan kekeringan.

7. Pengamanan produksi

melalui perbaikan panen

dan pasca panen serta

pembukaan pasar melalui

berbagai promosi

pemasaran.

8. Peningkatan

kesejahteraan petani

dengan pemberdayaan

lahan/ pekarangan

77



Tahun 2016 – 2021

No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

melalui pengembangan

komoditas tanaman

buah-buahan tahunan.

2. Menigkatkan

kesejahteraan

petani

Terwujudnya

peningkatan

pendapatan

keluarga

petani

1. Peningkatan volume

perdagangan produk hasil

pertanian serta peningkatan

jumlah petani dan kelompok

tani yang mendapatkan

pelatihan dan mendapatkan

sertifikat mutu produk.

1. Penerapan standar mutu

(SNI, Organik, Good

Agricultural Practices,

Good Handling Practices,

Good Manucfacturing

Practices).

2. Pemberdayaan petani dan

penguatan kelembagaan

petani.

3. Meningkatny

a pelayanan

aparatur

dinas

Tersedianya

dukungan

manajemen

aparatur

Tersedianya kegiatan

pendukung dalam pelaksanaan

pembangunan bidang pertanian

1. Peningkatan SDM bidang

pertanian.

2. Pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana

kantor.

78



Tahun 2016 – 2021

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka

mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan

dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan

tugas dan fungsi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Boyolali. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program,

sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna

mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator

kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif

maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan

yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat

kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun

impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan,

sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan

pada kebutuhan dan prioritas program.

Program pembangunan pertanian perkebunan dan kehutanan Kabupaten

Boyolali Tahun 2016—2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor

14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021 . Program dan kegiatan dalam


Boyolali Tahun 2016—2021 , meliputi: Program Kewenangan Urusan Pilihan

79



Tahun 2016 – 2021

Pertanian, Urusan Pilihan Kehutanan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan,

dan Fungsi Lainnya yang menjadi kewenangan daerah; dengan rincian sebagai

berikut:

5.1 Kewenangan Urusan Pilihan

5.1.1 Kewenangan Urusan Pilihan Pertanian

Urusan Pilihan Pertanian meliputi program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Kegiatan:

a. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan.

b. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan.

c. Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

d. Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.

e. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija.

f. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian.

g. Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan.

h. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah

Lingkungan.

i. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ramah Lingkungan Tanaman

Obat.

j. Peningkatan Produksi dan Produktivias Produk Sayuran Ramah

Lingkungan.

k. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Pertanian.

l. Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A.

m. Pengendalian/Pencegahan Alih Fungsi Lahan.

n. Penyusunan Data dan Informasi Pertanian/ Perkebunan.

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan.

Kegiatan :

80



Tahun 2016 – 2021

a. Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan

Penyegar.

b. Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim.

c. Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan.

d. Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan.

e. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan.

f. Pengembangan Usaha Tani konservasi, Lahan Kritis, DAS dan Tangkapan

Waduk.

g. Pengembangan Pengelolaan Perbenihan Perkebunan.

h. Fasilitasi Penggunaan dan Pengelolaan Alsin Perkebunan.

i. Pengembangan Usaha Kelembagaan dan SDM Perkebunan.

3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan.

Kegiatan :

a. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan.

b. Promosi Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah.

c. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan Masyatakat.

4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Kegiatan:

a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.

b. Fasilitasi Pengelolaan Hasil, Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas

Perkebunan.

c. Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku.

d. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan.

e. Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/ Kelompok Tani.

5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

Kegiatan:

81



Tahun 2016 – 2021

a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian.

b. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija.

c. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan.

6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya.

Kegiatan:

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

7. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah

Lingkungan.

Kegiatan:

a. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah

Lingkungan.

8. Program Pembangunan Daerah Terpadu

Kegiatan:

a. Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A.

5.1.2 Kewenangan Urusan Pilihan Kehutanan.

Urusan Pilihan Kehutanan meliputi program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

Kegiatan :

a. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu.

b. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan.

c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan.

2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Kegiatan :

a. Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata.

b. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan

dan Lahan.

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Kegiatan :

82



Tahun 2016 – 2021

a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

5.2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah

5.2.1 Perencanaan

Fungsi Penunjang Perencanaan SKPD meliputi program dan kegiatan sebagai

berikut:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan :

a. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD.

5.2.2 Fungsi Lainnya : Administrasi Umum pada semua Perangkat Daerah

Fungsi Lainnya Administrasi Umum meliputi program dan kegiatan sebagai

berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional.

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Telepon.

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

83



Tahun 2016 – 2021

j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

k. Penyediaan Makanan dan Minuman.

l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

m. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan :

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

84



Tahun 2016 – 2021

Tabel 5.1 Program, Indikator, Target, dan Pagu Anggaran Indikatif Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali

Tahun 2016—2021

Tujuan

Sasaran

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Satuan

2015 Pagu Anggaran (Rp. 000,-)

Unit Kerja

Penanggu

ngjawab

Lokasi Indikator

Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Capaian Target Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran

Meningkatkan

produksi dan

produktivitas

komoditas

utama

tanaman

pangan,

hortikultura,

dan

perkebunan

Terwuju

dnya

peningka

tan

produksi

komodit

as utama

tanaman

pangan,

hortikult

ura, dan

perkebu

nan

Jumlah

produksi

pangan

utama :

- Padi

1.

Peningkat

an

Produksi

Pertanian

/

Perkebun

an

Jumlah

produksi

pangan

utama :

- Padi

Ton

279.260

284.548

5.724.719,76

287.334

5.627.392

290.147

6.185.631

292.987

6.769.944

295.855

7.443.439

298.751

8.184.783

1.749.622

Jumlah

produksi

pangan

lainnya :

Jumlah

produksi

pangan

lainnya :

Ton

- Jagung - Jagung

109.430

135.046

135.721

136.400

137.082

137.767

138.456

820.472

- Kedelai - Kedelai

5.062

6.728

6.762

6.795

6.829

6.864

6.898

40.876

Jumlah

produksi

tanaman

hortikult

ura

utama :

Jumlah

produksi

tanaman

hortikultu

ra utama :

Kuintal

-

- Pepaya - Pepaya

214.217

120.000

121.200

122.412

123.636

124.872

126.121

738.242

85



Tahun 2016 – 2021

Tujuan

Sasaran

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Satuan


Unit Kerja

Penanggu

ngjawab

Lokasi Indikator

Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Capaian Target Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran

- Cabe - Cabe

103.318

110.000

111.100

112.211

113.333

114.466

115.611

676.722

- Bawang

Merah

- Bawang

Merah

104.357

32.000

30.300

30.603

30.909

31.218

31.530

186.560

- Jahe - Jahe

10.180

10.250

10.353

10.457

10.561

10.667

10.773

63.061

- Kencur - Kencur

12.140

16.500

16.665

16.832

17.000

17.170

17.342

101.508

a.

Penyediaa

n Sarana

Produksi

Pertanian

/Perkebu

nan

Fasilitasi

sarana

prasarana

dan

infrastrukt

ur

pertanian

Jenis

17

9

10

10

10

10

10

10

b.

Pengemb

angan

Bibit

Unggul

Pertanian

/Perkebu

nan

Bibit

unggul

hortikultu

ra yang

siap jual

Batang

1.188

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

9.000

c.

Penguata

n

Kelembag

aan

Komisi

Pengawas

an Pupuk

dan

Pestisida

Fasilitasi

KP3 dalam

Pengawas

an Pupuk

bersubsidi

Bulan

12

12

12

12

12

12

12

12

86



Tahun 2016 – 2021

Tujuan

Sasaran

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Satuan


Unit Kerja

Penanggu

ngjawab

Lokasi Indikator

Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Capaian Target Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran

d.

Perlindun

gan dan

Pengenda

lian

Organism

e

Penggang

gu

Tanaman.

Luasan

pengendal

ian lahan

pertanian

dari

serangan

OPT

Ha

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

e.

Pengemb

angan

Intensifika

si

Tanaman

Padi dan

Palawija

Pemantau

an dan

pembinaa

n

budidaya

tanaman

padi dan

palawija

Kelomp

ok

-

-

32

35

35

35

35

35

Bidang

PTPH

f.

Monitorin

g,

Evaluasi,

dan

Pelaporan

Kebijakan

Subsidi

Pertanian

Monev

kelompok

tani

penerima

bantuan

pemerinta

h

Kelomp

ok

-

-

60

60

60

60

60

60

Bidang

PTPH

g.

Pengemb

angan

Perbeniha

n/

Pembibita

n

Benih padi

unggul

bersertifik

at yang

siap jual

Ton

10,78

10

9,75

10

10

10

10

59,75

Bidang

PTPH

h.

Peningkat

an

Produksi

dan

Produktivi

Bantuan

bibit buah

Batang

-

-

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

190.000

Bidang

PTPH

87



Tahun 2016 – 2021

Tujuan

Sasaran

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Satuan


Unit Kerja

Penanggu

ngjawab

Lokasi Indikator

Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Capaian Target Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran

tas

Produk

Buah

Ramah

Lingkunga

n

i.

Peningkat

an

Produksi

dan

Produktivi

tas

Ramah

Lingkunga

n

Tanaman

Obat

Bantuan

bibit

tanaman

obat

Kg

-

-

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

24.000

Bidang

PTPH

j.

Peningkat

an

Produksi

dan

Produktivi

as Produk

Sayuran

Ramah

Lingkunga

n

Bantuan

bibit

sayuran

Kg

-

-

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

15.000

Bidang

PTPH

k.

Monitorin

g, Evaluasi

dan

Pelaporan

Sarana

dan

Prasarana

Pertanian

Laporan

pengelola

an

bantuan

sarana

prasarana

pertanian

Dokum

en

-

-

1

1

1

1

1

88



Tahun 2016 – 2021

Tujuan

Sasaran

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Satuan


Unit Kerja

Penanggu

ngjawab

Lokasi Indikator

Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Capaian Target Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran

l.

Pemberda

yaan

Kelembag

aan

P3A/GP3

A

Peningkat

an

kapasitas

SDM

kelembag

aan

P3A/GP3A

GP3A

-

-

3

3

3

3

3

m.

Pengenda

lian/Penc

egahan

Alih

Fungsi

Lahan

Luasan

pengendal

ian LP2B

Ha 0

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

n.

Penyusun

an Data

dan

Informasi

Pertanian

/

Perkebun

an

User yang

tergabung

dalam

aplikasi

Komodita

Orang

-

-

27

-

-

-

-

-

Sekretariat

2.

Program

Peningkat

an

Ketahana

n Pangan

(Pertanian

/Perkebu

nan)

a.

Monitorin

g, Evaluasi

dan

Pelaporan

Kebijakan

Subsidi

Monev

kelompok

tani

penerima

bantuan

pemerinta

h

Kelomp

ok

-

60

-

-

-

-

-

60

Bidang

PTPH

89



Tahun 2016 – 2021

Tujuan

Sasaran

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Satuan


Unit Kerja

Penanggu

ngjawab

Lokasi Indikator

Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Capaian Target Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran

Pertanian

b.

Pengemb

angan

Intensifika

si

Tanaman

Padi,

Palawija

Pemantau

an dan

pembinaa

n

budidaya

tanaman

padi dan

palawija

Kelomp

ok

-

40

-

-

-

-

-

40

Bidang

PTPH

c.

Pengemb

angan

Perbeniha

n/Perbibit

an

Benih padi

unggul

bersertifik

at

Ton

3.

Program

Pengemb

angan

dan

Pengelola

an

Jaringan

Irigasi,

Rawa dan

Jaringan

Pengairan

Lainnya

a.

Rehabilita

si/Pemeli

haraan

Jaringan

Irigasi

Peningkat

an

kapasitas

SDM

kelembag

aan

P3A/GP3A

GP3A

3

3

-

-

-

-

-

90



Tahun 2016 – 2021

Tujuan

Sasaran

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Satuan


Unit Kerja

Penanggu

ngjawab

Lokasi Indikator

Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Capaian Target Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran

4.

Program

Peningkat

an

Produksi

dan

Produktivi

tas

Hortikultu

ra Ramah

Lingkunga

n

Bantuan

bibit buah

Batang

-

15.000

-

-

-

-

-

Program

Pembang

unan

Daerah

Terpadu

a.

Pemberda

yaan

Kelembag

aan

P3A/GP3

A

Peningkat

an

kapasitas

SDM

kelembag

aan

P3A/GP3A

GP3A

3

3

-

-

-

-

-

Jumlah

produksi

tanaman

perkebu

nan :

Peningkat

an

Produksi,

Produktifi

tas, dan

Mutu

Tanaman

Perkebun

an

Berkelanj

utan

Jumlah

produksi

tanaman

perkebun

an :

Ton

1.350.000

1.125.000

1.237.500

1.361.250

1.497.375

1.647.113

-

-

Cengkeh

- Cengkeh

413

300

315

330,75

347,29

364,65

382,88

91



Tahun 2016 – 2021

Tujuan

Sasaran

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Satuan


Unit Kerja

Penanggu

ngjawab

Lokasi Indikator

Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Capaian Target Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran

- Kopi - Kopi

241

120

126

132,30

138,92

145,86

153,15

- Kelapa - Kelapa

4.366

4.366

3.045

3.197,25

3.357,11

3.524,97

3.701,2

2

-

Tembaka

u

-

Tembakau

4.101

4.101

2.957,85

3.105,74

3.261,03

3.424,08

3.595,2

9

- Tebu - Tebu

28.410

28.410

29.820

31.311

32.876,5

5

34.520,3

8

36.246,

40

- Lada - Lada

20

20

19,95

20,95

21,99

23,09

24,25

- Atsiri - Atsiri Ku

Minyak

13,47

47

49,35

51,82

54,41

57,13

59,99

a.

Peningkat

an

Produksi

Produktivi

tas dan

Mutu

Tanaman

Rempah

dan

Penyegar

Bantuan

bibit

tanaman

rempah

dan

penyegar

Batang

-

8.550

25.850

26.000

26.000

26.000

26.000

138.400

b.

Peningkat

an

Produksi

Produktivi

tas dan

Mutu

Tanaman

Semusim

Fasilitasi

demplot

pengemb

angan

tanaman

semusim

Ha

-

50

50

50

50

50

50

300

c.

Peningkat

an

Produksi

Produktivi

Bantuan

bibit

tanaman

perkebun

an

Batang

-

38.000

40.500

40.000

40.000

40.000

40.000

238.500

92



Tahun 2016 – 2021

Tujuan

Sasaran

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Satuan


Unit Kerja

Penanggu

ngjawab

Lokasi Indikator

Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Capaian Target Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran

tas dan

Mutu

Tanaman

Tahunan

tahunan

d.

Pengemb

angan

Penangan

an Pasca

Panen

Komodita

s

Perkebun

an

Jumlah

kelompok

tani yang

menerapk

an GHP

dan GMP

Kelomp

ok

-

15

15

15

15

15

15

90

e.

Pengenda

lian Hama

dan

Penyakit

Tanaman

Perkebun

an

Luasan

pengendal

ian lahan

perkebun

an dari

serangan

OPT

Ha

-

-

10

10

10

10

10

50

f.

Pengemb

angan

Usaha

Tani

konservas

i, Lahan

Kritis, DAS

dan

Tangkapa

n Waduk

Luasan

lahan

yang

ditanami

untuk

konservasi

Ha

-

-

-

10

10

10

10

40

93



Tahun 2016 – 2021

Tujuan

Sasaran

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Satuan


Unit Kerja

Penanggu

ngjawab

Lokasi Indikator

Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Capaian Target Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran

g.

Pengemb

angan

Pengelola

an

Perbeniha

n

Perkebun

an

Kelompok

penangkar

benih

perkebun

an

Kelomp

ok

-

1

1

2

2

3

3

3

h.

Fasilitasi

Pengguna

an dan

Pengelola

an Alsin

Perkebun

an

Bantuan

alsin

perkebun

an

Unit

-

-

29

2

2

3

3

3

i.

Pengemb

angan

Usaha

Kelembag

aan dan

SDM

Perkebun

an

Penguata

n

kelembag

aan

kelompok

tani

perkebun

an

Kelomp

ok

-

-

3

3

3

3

3

15

Menigkatkan

kesejahteraan

petani

Terwuju

dnya

peningka

tan

pendapa

tan

keluarga

petani

Program

Peningkat

an

Pemasara

n Hasil

Produksi

Pertanian

/

Perkebun

an

Volume

perdagan

gan

produk

usaha

pertanian

Ton

-

70.050

107.000

73.105

135.000

75.654,5

0

148.500

78.298,1

3

163.350

81.042,8

8

179.685

83.857,

78

197.654

92.244

94



Tahun 2016 – 2021

Tujuan

Sasaran

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Satuan


Unit Kerja

Penanggu

ngjawab

Lokasi Indikator

Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Capaian Target Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran

a.

Penelitian

dan

Pengemb

angan

Pemasara

n Hasil

Produksi

Pertanian

/Perkebu

nan

Fasilitasi

legalitas

organik

padi dan

palawija

Kelomp

ok

2

2

-

-

-

-

-

2

b.

Promosi

Hasil

Produksi

Pertanian

/

Perkebun

an

Unggulan

Daerah

Pameran

yang

diikuti

Kali

3

3

3

3

3

3

3

3

c.

Pengolah

an

Informasi

Permintaa

n Pasar

Atas Hasil

Produksi

Pertanian

/Perkebu

nan

Masyatak

at

User yang

tergabung

dalam

aplikasi

Komodita

Orang

-

27

-

-

27

35

35

40

40

Sekretariat

95



Tahun 2016 – 2021

Tujuan

Sasaran

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Satuan


Unit Kerja

Penanggu

ngjawab

Lokasi Indikator

Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Capaian Target Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran

Program

Peningkat

an

Kesejahte

raan

Petani

Cakupan

petani

yang

mendapat

pelatihan,

bantuan,

registrasi

kebun,

dan

sertifikat

mutu

Orang

-

850

-

906

1.025.000

983

1.127.500

1.062

1.264.500

1.123

1.384.450

1.219

1.515.895

1.515.895

a.

Peningkat

an

Kemampu

an

Lembaga

Petani

Pengemb

angan

agribisnis

perdesaan

Desa

-

-

38

38

38

38

38

190

b.

Fasilitasi

Pengelola

an Hasil,

Pasca

Panen

dan

Pemasara

n

Komodita

s

Perkebun

an

Bantuan

sarana

pengolaha

n hasil

perkebun

an

Jenis

-

-

3

3

3

3

3

3

c.

Penangan

an Panen

dan Pasca

Panen

Bahan

Baku

Bantuan

sarana

pengolaha

n hasil

perkebun

an

semusim

Jenis

-

-

2

3

3

3

3

3

96



Tahun 2016 – 2021

Tujuan

Sasaran

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Satuan


Unit Kerja

Penanggu

ngjawab

Lokasi Indikator

Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Capaian Target Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran

d.

Penelitian

dan

Pengemb

angan

Pemasara

n Hasil

Produksi

Pertanian

/Perkebu

nan

Luasan

pengemb

angan

padi dan

palawija

organik

Ha

-

-

110

120

130

140

150

150

Bidang

PTPH

e.

Peningkat

an Sistem

Insentif

dan

Disinsenti

f Bagi

Petani/

Kelompok

Tani

Jaminan

perlindun

gan

terhadap

resiko

gagal

panen

Ha

-

-

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.

Program

Pemanfaa

tan

Potensi

Sumber

Daya

Hutan

a.

Pengemb

angan

Hasil

Hutan

Non Kayu

Pengemb

angan

HHBK

Kelomp

ok

3

5

-

-

-

-

-

5

Bidang

Kehutanan

97



Tahun 2016 – 2021

Tujuan

Sasaran

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Satuan


Unit Kerja

Penanggu

ngjawab

Lokasi Indikator

Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Capaian Target Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran

b.

Perencan

aan dan

Pengemb

angan

Hutan

Kemasyar

akatan

Penguata

n

kelembag

aan tani

hutan

rakyat

Kelomp

ok

-

1

-

-

-

-

-

1

Bidang

Kehutanan

c.

Pengelola

an dan

Pemanfaa

tan Hutan

Fasilitasi

PHBM

dengan

tanaman

di bawah

tegakan

Ha

-

15,5

-

-

-

-

-

15,5

Bidang

Kehutanan

2.

Program

Rehabilita

si Hutan

dan Lahan

a.

Pemelihar

aan

Kawasan

Hutan

Industri

dan

Hutan

Wisata

Luasan

hutan

kota yang

terkelola

dengan

baik

Ha

0,2

0,2

-

-

-

-

-

0,2

Bidang

Kehutanan

b.

Pembinaa

n,

Pengenda

lian, dan

Pengawas

an

Gerakan

Rehabilita

si Hutan

dan Lahan

Rasio

hutan dan

lahan

kritis yang

direhabilit

asi

%

62,89

70,24

-

-

-

-

-

0,2

Bidang

Kehutanan

98



Tahun 2016 – 2021

Tujuan

Sasaran

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Satuan


Unit Kerja

Penanggu

ngjawab

Lokasi Indikator

Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Capaian Target Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran Target

Pagu

Anggaran

3.

Program

Perlindun

gan dan

Konservas

i Sumber

Daya

Hutan

a.

Pencegah

an dan

Pengenda

lian

Kebakara

n Hutan

dan Lahan

Tersedian

ya sarana

prasarana

pengaman

an dan

perlindun

gan hutan

Paket

3

5

-

-

-

-

-

8

Bidang

Kehutanan

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Boyolali 2016—2021

99



Tahun 2016 – 2021

BAB VI

INDIKATOR SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021 . Indikator kinerja ini

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang

pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan

sasaran dalam rancangan RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Boyolali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel

berikut ini :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021

No Indikator Sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD

Kondisi Kinerja pada awal

periode 2015

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Angka Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tanaman Pangan (Ton)

- Padi 279.260

284.548

287.334

290.147

292.987

295.855

298.751

1.749.622

- Jagung 109.430

135.046

135.721

136.400

137.082

137.767

138.456

820.472

- Kedelai 5.062

6.728

6.762

6.795

6.829

6.864

6.898

40.876

Hortikultura Utama (Ku):

- Pepaya 214.217

120.000

121.200

122.412

123.636

124.872

126.121

738.242

- Cabe 103.318

110.000

111.100

112.211

113.333

114.466

115.611

676.722

- Bawang Merah 104.357

32.000

30.300

30.603

30.909

31.218

31.530

186.560

- Jahe 10.180

10.250

10.353

10.457

10.561

10.667

10.773

63.061

- Kencur 12.140

16.500

16.665

16.832

17.000

17.170

17.342

101.508

100



Tahun 2016 – 2021

No Indikator Sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD

Kondisi Kinerja pada awal

periode 2015

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 Angka Produksi Tanaman Perkebunan

Tanaman Perkebuban Utama (Ton):

- Cengkeh

413,35

300,00

315,00

330,75

347,29

364,65

382,88

2.040,57

- Kopi

240,85

120,00

126,00

132,30

138,92

145,86

153,15

816,23

- Kelapa

4.366,00

4.366,00

4.584,30

4.813,52

5.054,19

5.306,90

5.572,25

21.191,55

- Tembakau

4.101,00

4.101,00

4.306,05

4.521,35

4.747,42

4.984,79

5.234,03

20.444,99

- Tebu

28.410,00

28.410,00

29.820,00

31.311,00

32.876,55

34.520,38

36.246,40

193.184,32

- Lada

19,78

19,78

19,95

20,95

21,99

23,09

24,25

130,24

Tanaman Perkebuban Utama (Kw Minyak):

- Atsiri

13,47

47,00

49,35

51,82

54,41

57,13

59,99

319,69

3 Volume perdagangan produk usaha pertanian/perkebunan (Ton)

- 70.050 73.105 75.654,50 78.298,13 81.042,88 83.857,78 462.008,29

4 Cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, regietrasi kebun, dan sertifikat mutu (Orang)

- 850 906 983 1.062 1.123 1.219 6.143

Sumber: RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021

101



Tahun 2016 – 2021

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

1. Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali

Tahun 2016—2021 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021 , bersifat indikatif

yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pembangunan Kabupaten Boyolali yang akan dilaksanakan selama 5 tahun,

dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam

melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pertanian, perkebunan, dan

kehutanan yang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali.

2. Program dan Kegiatan merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pertanian Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali guna

mendukung Visi dan Misi Kabupaten Boyolali yang telah ditetapkan dengan

implementasi sesuai tupoksi yaitu: Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan, dengan fungsi

sebagai berikut: (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian,

perkebunan, dan kehutanan; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (3)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian, perkebunan, dan

kehutanan; (4) Pengelolaan unit pelaksana teknis Daerah (UPTD); dan (5)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

102



Tahun 2016 – 2021

3. Program yang direncanakan selama 5 tahun ke depan meliputi Program

Kewenangan Urusan Pilihan dan Kewenangan Urusan Pendukung SKPD.

Program Kewenangan Urusan Pilihan Pertanian terdiri dari: (1) Program

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; (2) Program Peningkatan

Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan; (3)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan; dan

(4) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, serta Program Kewenangan

Urusan Pendukung SKPD yang terdiri dari: (1) Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur; (3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, yang diampu oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang yang

ada di Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali.

4. Dalam rangka mendukung program peningkatan produktivitas dan produksi

tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dibutuhkan pengembangan

infrastruktur dan sarana prasarana (alat mesin pertanian) untuk peningkatan

percepatan tanam sampai dengan penanganan pasca panen. Pengembangan

infrastruktur untuk mendukung ketersediaan air berupa pembangunan

embung, dam parit, long storage, irigasi air tanah dangkal, irigasi air tanah

dalam, jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

5. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dilaksanakan dengan

prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) untuk mendukung pembangunan

pertanian yang ramah lingkungan dan mengantisipasi Dampak Perubahan

Iklim agar tanaman berproduksi optimal.

6. Perincian lebih lanjut tentang program, kegiatan, indikator output kegiatan,

kondisi awal dan target yang memuat pagu indikatif Renstra Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021 sesuai

dengan matrik.

103



Tahun 2016 – 2021

7.2. Penutup

1. Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali

Tahun 2016—2021 sebagai arah dan pedoman seluruh Unit Kerja di Dinas

Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali selama 5 tahun ke

depan.

2. Dokumen Renstra ini secara normatif telah diupayakan memuat program dan

rencana kerja dan seluruh tugas Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali.

3. Untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi pelaksanaan dokumen

Renstra maka diperlukan monitoring dan evaluasi oleh masing-msing Unit

Kerja di Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali. Hal

ini terkait dengan pentingnya pengawasan internal dan penerapan prinsip-

prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

4. Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Boyolali. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan

Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan jika diperlukan, dapat

dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Pertanian Perkebunan

dan Kehutanan Kabupaten Boyolali tahun 2016—2021 termasuk indikator-

indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang

berlaku.

KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

KABUPATEN BOYOLALI

Ir. BAMBANG PURWADI Pembina Utama Muda

NIP. 19630416 199303 1 004

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PERTANIAN … · Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan