PEMERINTAH KOTA SAMARINDA - …bpptsp.samarindakota.go.id/website/pustaka/lakip_2014.pdf · mempertanggung-jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan ... Sekretaris, beberapa Kepala

0

PEMERINTAH

KOTA SAMARINDA

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU | Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 78 Gedung Graha Tepian Samarinda 75121,

Telp. (0541) 739614, Fax ( 0541) 741286, SMS Center / SMS Pengaduan 08115843555 Website : www.bpptsp.samarindakota.go.id, email : [email protected]

. LAPORAN KINERJA TAHUN 2014

http://www.bpptsp.samarindakota.go.id/

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1. UMUM

Pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah selalu berbasis pada

prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan control. Pencapaian optimal kegiatan merupakan

cerminan keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

juga dapat mendukung keberhasilan Pemerintah Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Samarinda Tahun 2011-2015 merupakan induk program yang

harus dicapai optimal. Penjabaran target RPJMD terurai dalam

Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda yang dibentuk melalui Peraturan

Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2008 dengan penjabaran Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Organisasi yang diatur dalam Peraturan Walikota

Nomor 24 Tahun 2008 memiliki target berikut :

Tabel 1.1.

Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah

Kota Samarinda Tahun 2014

No Indikator Kinerja Target Satuan

1. Nilai Investasi PMA dalam satuan miliar 2.25 Miliar

2. Jumlah hari lama pelayanan perizinan 6 Hari/izin

3. Indeks Kepuasan Masyarakat 100 Rata-rata IKM

Tahun angaran 2014, BP2TSP Kota Samarinda mengelola dana

sebesar Rp. 11.112.007.697,-, terdiri belanja tidak langsung sebesar

Rp. 6.649.412.197,- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.462.595.500,-

sesuai Dokumen Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA) Tanggal 2 Oktober 2014 dengan 4 (empat) Program

dan 15 (lima belas) Kegiatan. Disamping itu untuk optimaliosai

pendapatan asli daerah (PAD), BP2TSP ditarget pendapatan dari

retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Tempat Usaha

(SITU) senilai Rp. 27.951.200.000,-.

Pencapaian target diatas harus diimbangi dengan

peningkatan sarana prasarana penunjang kerja seperti sistem

pelayanan berbasis teknologi informasi (IT) dengan perangkatnya

dan meminimalkan gratifikasi sebagaimana catatan Komisi

pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia.

Disisi lain BP2TSP Kota Samarinda harus selalu dan berkelanjutan

berbenah untuk meningkatan kinerja pelayanan. Dan pada tahun

2014 ini juga BP2TSP juga terus meningkatkan kinerja pelayanan publik



dan mengevaluasi kinerja pelayanan melalui survey indek kepuasan

masyarakat dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang

prima dan sesuai status Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

yang telah dicapai pada tahun lalu.

Akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk adalah mutlak

harus bisa dicapai optimal, pembuktian kepuasan masyarakat (publik)

harus dinyatakan dalam survey indeks kepuasan masyarakat (IKM).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran

pencapaian perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

control dari kegiatan-kegiatan BP2TSP Kota Samarinda Tahun 2014 dan

penilaian kepuasan masyarakat.

Sedangkan tujuannya untuk memperoleh umpan balik dari

pengalaman pelaksanaan, pola pikir dan tindakan untuk upaya

perbaikan terus menerus yang kesinambungan dalam rangka

peningkatan kinerja layanan perizinan dan non perizinan untuk

mencapai akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk sesuai

dengan per undang-undangan berlaku.

3. PENGERTIAN

Akuntabilitas merupakan adanya pertanggungjawaban

tehadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk

pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan

dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam

mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan

dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah

dihasilkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggung-jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggung-jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja (LKj) adalah media pertanggungjawaban yang

berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, dan bermanfaat

antara lain untuk :

a. Mendorong BP2TSP Kota Samarinda untuk dapat

menyelengarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan

secara baik dan benar (good goverance) yang didasarkan pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan dan

akuntabel.



b. Membangun citra positif BP2TSP Kota Samarinda dengan

melaksanakan 5 (lima) prinsip bekerja dengan hati melayani

masyarakat, empati dan respon dalam memberikan pelayanan.

c. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja BP2TSP Kota

Samarinda dengan menyelaraskan potensi peluang dan kendala

yang dihadapi. Perencanaan strategik bersama pengukuran,

penilaian dan evaluasi kinerja serta merupakan tolok ukur penting

dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi.

Perencanaan strategik merupakan proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis (Renstra) mengandung visi, misi, tujuan dan

sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan

mengantisipasi perkembangan masa depan.

Good Governance ( Tata laksana pemerintahan yang baik )

adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik

swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana

pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin

sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna - namun,

apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan

kekuasaan dan korupsi.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara

harapan dan kebutuhannya.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 ini

mengenai kegiatan pelayanan publik yang menjadi kewenangan

BP2TSP Kota Samarinda selama kurun waktu Tahun 2014 dengan

urutan pembahasan adalah :

a. Pendahuluan

b. Rencana Strategik

c. Akuntabilitas Kinerja

d. Penutup

5. SISTEMATIKA SAKIP

Sistematika Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

dipergunakan mengacu pada :

http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi



Gambar 1.1.

Gambar 1.2.

1.2. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BP2TSP)

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota

Samarinda berasal dari pengembangan Unit Pelayanan Terpadu (UPT)

yang termasuk dalam Struktur Organisasi Dinas pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Samarinda.



Atas dasar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :

503/123/POUD tanggal 16 Januari 1997 tentang pembentukan Unit

Pelayanan Terpadu (UPT) Perizinan di daerah dan Instruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Satu Atap di Daerah,

Walikota Samarinda menerbitkan Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 1998

tanggal 13 Agustus 1998 (sebelum otonomi daerah) tentang pembentukan

Unit Pelayanan Daerah Tingkat II Kota Samarinda dan Surat Keputusan

Walikota Nomor 73 Tahun 2001 tanggal 26 Nopember 2001 (setelah

otonomi daerah) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Cabang Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah

Kota Samarinda.

BP2TSP Kota Samarinda ditetapkan menjadi lembaga difinitif

ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda dengan Peraturan Daerah (Perda)

Nomor 12 Tahun 2008 pada Tanggal 21 Juli 2008 dengan berdasarkan

pada :

1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim

Investasi

2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Paket Kebijakan Iklim

Investasi

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sebagai

realisasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan

Iklim Investasi).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang

pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah

(sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah).

Kemudian diterbitkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24

Tahun 2008 tentang penjabaran tugas, fungsi dan Tata Kerja Struktur

Organisasi Inspektorat, Badan Perencaanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.

Tujuan dibentuknya BP2TSP Kota Samarinda adalah

menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu dalam rangka

mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik dengan proses

pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.

percepatan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.

BP2TSP Kota Samarinda pada saat ini berkantor di Gedung

Graha Tepian, Jalan Basuki Rahmat nomor 78 Gedung Graha Tepian

Telp.(0541) 739614, Fax.(0541) 741286 Samarinda 75121,

SMS Pengaduan/SMS Center 08115843555, Web :

www.bpptsp.samarindakota.go.id, Email : [email protected]

1. TUGAS POKOK

BP2TSP Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi

daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan

http://www.bpptsp.samarindakota.go.id/

mailto:[email protected]



administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu,

dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan

dan kepastian.

2. FUNGSI

BP2TSP Kota Samarinda memiliki fungsi sebagai berikut :

a.) Perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu

sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah

Daerah.

b.) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan

pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara

terpadu.

c.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan

pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan.

d.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan

pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan.

e.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan

pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan.

3. TATA ORGANISASI

a. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi BP2TSP Kota Samarinda terdiri :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Perencanaan Program

3. Bidang Pelayanan Perijinan:

4. Bidang Pendataan dan Penetapan

5. Bidang Pengendalian Pengawasan

6. Jabatan Fungsional dan Tim Teknis

b. KEPALA BADAN

Kepala Badan adalah Kepala BP2TSP Kota Samarinda,

merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok

memimpin, membina dan mengkoordinasikan serta

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan dan

perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya teknis

di bidang perizinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh

Sekretaris, beberapa Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian yang

merupakan unsur staf dan unsur pelaksana teknis manajemen

perizinan sesuai ruang lingkup tugas pokok, fungsi, tanggung jawab

dan kewenangannya masing-masing.



c. SEKRETARIS

Sekretaris merupakan unsur pembantu dan pelayanan

administrasi yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina

dan mengkoordiknasikan perumusan kebijakan teknis

kesekretariatan yang meliputi urusan surat menyurat, kearsipan,

rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, penganggaran,

akuntansi dan pengelolaan penggunaan anggaran keuangan,

kehumasan, perencanaan program kegiatan dinas, evaluasi dan

pelaporan serta kegiatan umum lainnya baik keluar maupun ke

dalam lingkup BP2TSP Kota Samarinda yang diarahkan oleh Kepala

Badan sesuai dengan kebijakan umum daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya,

Sekretaris dibantu oleh Sub-sub Bagian lingkup Sekretariat BP2TSP

Kota Samarinda yang merupakan unsur pelaksana administrasi

Sekretariat Badan, yaitu : Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan

dan Sub Bagian Perencanaan Program.

1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum merupakan unsur pelaksana pelayanan

administrasi Sekretariat BP2TSP mempunyai tugas pokok

meyelenggarakan kegiatna kedinasan untuk memimpin,

membina bawahannya dan mengkoordinasikan serta

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

adminsitrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan

perlengkapan serta tugas-ugas umum lainnya sesuai ruang

lingkup tanggung jawab dan kewenangan masing-masing

sesuai arahan Sekretaris Badan dan kebijakan Kepala Badan.

2. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan merupakan unsur pelaksana

pelayanan administrasi Sekretariat BP2TSP mempunyai tugas

pokok menyelenggarakan kegiatan kedinasan untuk

memimpin, membina bawahannya dan mengkoordinasikan

serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penganggaran,

akuntansi dan pengelolaan penggunaan anggaran keuangan

dan tugas-tugas umum lainnya sesuai ruang lingkup tanggung

jawab dan kewenangan sesuai arahan Sekretaris Badan dan

kebijakan Kepala Badan.

3. Sub Bagian Perencanaan Program

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program merupakan unsur

pelaksana pelayanan administrasi Sekretariat BP2TSP

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan

kedinasan untuk memimpin, membina bawahannya dan



mengkoordinasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan

kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program

sebagai bahan penyusunan Renstra, RKT dan Lakip SKPD serta

tugas-tugas umum lainnya sesuai ruang lingkup tanggung

jawab dan kewenangan sesuai arahan Sekretaris Badan dan

Kebijakan KEpala Badan.

d. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan merupakan unsur

pembantu dan pelaksana teknis mempunyai tugas pokok

memimpin, membina mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan

kebijakan, pemberian pelayanan teknis manajemen pelayanan

perizinan dengan penyelenggaraan pengumpulan data, informasi,

permasalahan, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis

yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan pelaksanaan

tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh

atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung jawab wewenangnya.

e. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan merupakan unsur

pelaksana pelayanan teknis operasional bidang pendataan,

mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan

mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan tugas-tugas umum

lainnya yang diarahkan oleh Kepala Badan sesuai kebijakan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai

fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya adalah

penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan,

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang

berkaitan dengan pendataan dan penetapan perizinan.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau

diperintahkan oleh atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung

jawab kewenangannya.

f. BIDANG PENGENDALIAN PENGAWASAN

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan merupakan

unsur pembantu dan pelaksana pelayanan teknis mempunyai

tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelayanan

perumusan kebijakan, pemberian pelayanan teknis manajemen

pengendalian dan pengawasan dengan penyelenggaraan

kegiatan sesuai ruang lingkup tanggung jawab dan

kewenangannya yang diarahkan oleh Kepala Badan.

Tugas pokoknya mempunyai fungsi sebsai dengan tanggung

jawab dan kewenangannya adalah penyelenggaraan

pengumpulan data informasi, permasalahan, peraturan

perundang-undangan kebijaksanaan teknis yang berkaitan



dengan system pengendalian dan pengawasan serta

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau

diperintahkan oleh atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung

jawab kewenangannya.

g. JABATAN FUNGIONAL

1) Bendahara Pengeluaran

2) Bendahara Penerimaan

3) Bendahara Gaji

4) Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS)

Gambar 1.3.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BP2TSP KOTA SAMARINDA

KEPALA BADAN

Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG

PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN

BIDANG

PELAYANAN

PERIZINAN

BIDANG

PENDATAAN DAN

PENETAPAN

TIM TEKNIS



4. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA BP2TSP

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada BP2TSP Kota Samarinda sebanyak 75

Aparatur dirinci berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan.

Tabel 1.2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah Pegawai

1. Pasca Sarjana (S2) 8 Orang

2. Sarjana (S1) 35 Orang

3. D3 5 Orang

4. SMA 26 Orang

5. SMP 1 Orang

Jumlah 75 Orang

Tabel 1.3. Berdasarkan Golongan

No. Golongan Jumlah Pegawai

1. IV b 2 Orang

2. IV a 4 Orang

3. III/d 6 Orang

4. III/b 7 Orang

5. III/a 9 Orang

6. II/d 2 Orang

7. II/c 1 Orang

8. II/b 17 Orang

9. II/a 2 Orang

10. I/d 1 Orang

11. PTTB 23 Orang

12. PTTH 1 Orang

Jumlah 75 Orang

a. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya, BP2TSP Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana

prasarana berupa :

1.) Gedung/kantor : 1 (satu) buah

2.) Kendaraan Roda Dua : 10 (sepuluh) buah

3.) Kendaraan Roda Empat : 7 (tujuh) buah

4.) Perlengkapan dan peralatan kantor penunjang IT perizinan dan

non perizinan.

5.) Perlengkapan berupa barang, meubelair.



BAB II. RENCANA STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

1. VISI

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik mengamanahkan penyelenggaraan sistem

pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan

pelayanan publik. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang

Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

menegaskan bahwa sistem pelayanan terpadu diselenggarakan

dengan tujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat,

mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.

Dengan memperhatikan amanah Undang-undang dan

Peraturan diatas, kemudian Visi Kota Samarinda dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda

Tahun 2011 – 2015, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda menegaskan Visinya adalah :

“Pelayanan Prima Perizinan guna mendukung terwujudnya Samarinda

sebagai Kota Metropolitan, berbasis Industri, Pergadangan dan Jasa

yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai

keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat”

Visi tersebut mengandung makna :

Pelayanan Prima, yakni pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat dan pelaku usaha dalam proses perizinan dan non

perizinan untuk industri, perdagangan dan jasa serta perizinan lainnya

dilakukan secara cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan

terjangkau serta tepat waktu, sehingga pada akhirnya akuntabilitas

nya dapat terlaksana, berkesinambungan dan terus ditingkatkan dari

waktu kewaktu.

Kemudian dalam perannya, BP2TSP Kota Samarinda turut andil dalam

perwujudan Samarinda Hijau Bersih dan Sehat (HBS) dengan capaian

30 % luas kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan tata

ruang nasional, provinsi dan kota (RTRW dan RDTRK)

2. MISI

Untuk mewujudkan Visi BP2TSP Kota Samarinda diatas dan

sejalan dengan Misi ke-9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2011-2015 disusun dan

disepakati 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan seluruh Aparatur

BPPTSP Kota Samarinda, yaitu :



1. Meninggkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

BPPTSP Kota Samarinda.

Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dengan pemberdayaan

yang efektif melalui pendidikan dan latihan (struktural/penjenjengan,

teknis dan fungsional), workshop/seminar/simposium/lokakarya/in

house trainning (magang) berkaitan dengan pelayanan publik serta

penugasan-penugasan lainnya.

2. Membangun Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang

efektif dalam koridor Good Governance.

Pengembangan kompetensi dan pemberdayaan SDM Aparatur yang

efektif harus sejalan dengan pengembangan organisasi yang siap

terhadap perubahan tuntutan akan pelayanan publik yang optimal.

Membangun Building Learning Organitation (BLO) atau organisasi

yang terus belajar suatu keharusan.

3. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Teknis terkait.

Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam upaya

percepatan proses perizinan yang utuh dan satu kesatuan proses,

khususnya pencapaian waktu (lamanya) proses sesuai Standart

Operasi Prosedur (SOP), Standart Pelayanan Publik (SPP), Standart

Pelayanan Minimal (SPM) dan Maklumat Pelayanan serta sinkronisasi

dalam hal pengawasan dan pengendalian perizinan.

4. Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Prima kepada masyarakat

dan/atau pelaku usaha.

Meningkatkan Pelayanan Prima kepada masyarakat dan pelaku

usaha dalam upaya memberikan akuntabilitas pelayanan publik

yang meliputi akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk. Misi ini

amanah dari Keputusan Menteri PAN No. KEP/26/M.PAN/2/2004

tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan akuntabilitas dalam

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Termasuk didalamnya adalah

penyediaan sarana dan prasarana, Peraturan-peraturan

pelaksanaan pelayanan, penyiapan Sistem Pelayanan, penyiapan

Sistem Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), dan pengelolaan

pengaduan.

5. Meningkatkan kepuasan masyarakat dan/atau pelaku usaha dari

waktu ke waktu.

Capaian indek kepuasan masyarakat (IKM) merupakan penilaian

langsung dari masyarakat dan/atau dunia usaha yang telah

menerima layanan perijinan. Ada 14 unsur pelayanan yang dinilai

yaitu prosedur, persyaratan, kejelasan petugas, kedisiplinan,

tanggung jawab, kompetensi, kecepatan, keadilan, kesopanan dan



keramahan, kewajaran dan kepastian biaya, kepastian waktu,

kenyamanan dan keamanan pelayanan. Misi ini amanah dari

Keputusan Menteri PAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk

Umum Penyusunan Indek Keuasan Masyarakat.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Untuk mencapai akuntabilitas kinerja, biaya dan produk

pelayanan publik, dalam Renstra berdasarkan perumusan Visi, Misi

dan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF), BP2TSP Kota Samarinda

merumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Membangun Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas

KKN.



3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dan Sistem

Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan.

4. Meningkatkan pelayanan perijinan yang prima dengan

akuntabilitas pelayanan publik.

5. Meningkatkan sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan

SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi

dan pajak daerah.

6. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan

pengendalian serta pengawasan perizinan kepada masyarakat

dan/atau dunia usaha.

7. Meningkatkan kepuasan masyarakat yang optimal.

2. SASARAN

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses RPJMD

Pemerintah Kota Samarinda yang terukur dan dalam kurun waktu.

Dalam hal ini, sasaran memberikan gambaran dan pedoman

kepada BP2TSP Kota Samarinda tentang pelaksanaan kegiatan

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan capaian 5 (lima) tahun

mendatang atau di tahun 2015.

Adapun sasaran strategis yang direncanakan oleh BP2TSP Kota

Samarinda sebagai berikut:

1. Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN.

2. Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang


3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem


4. Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan




5. Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan

SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi

dan pajak daerah.

6. Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan

pengendalian serta pengawasan perijinan kepada masyarakat

dan/atau dunia usaha.

7. Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal.

2.3. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1. KEBIJAKAN

Berpedoman kepada Undang-undang RI No. 25 Tahun. 2009

tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Samarinda dalam RPJMD

Tahun 2011-2015 menegaskan pelayanan publik menjadi prioritas

kebijakan pembangunan daerah, yaitu Ak ke-13, Reformasi Birokrasi

menunjang penciptaan daya saing ekonomi dan pelayanan prima,

dan Ak.14, Pengimplementasian IT untuk pelayanan public.

Sejalan dengan hal tersebut, BP2TSP Kota Samarinda,

menetapkan dan menyepakati Kebijakan yang dilaksanakan dalam

Renstra adalah :

1. Membentuk Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN.



3. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang dan Sistem


4. Melaksanakan pelayanan perijinan dengan akuntabilitas

pelayanan publik.

5. Menyediakan data yang akurat dan valid.

6. Optimalisasi koordinasi dengan SKPD Teknis dan pengendalian serta

pengawasan perijinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha.

7. Mewujudkan kepuasan masyarakat yang optimal.

2. PROGRAM

Untuk mencapai target tersebut dan berpedoman kepada

Permendagri No. 13 Tahun 2006 serta pencapaian Visi dan Misi BP2TSP

Kota Samarinda, 7 (tujuh) kebijakan tersebut di atas dijabarkan

kedalam 9 (sembilan) program prioritas operasional, akan tetapi

pada kegiatan tahun 2014 ini hanya melaksanakan 4 (empat)

program sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur;

3. Program peningkatan disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Layanan Perizinan.



3. KEGIATAN

Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2014 terurai dalam tabel

dibawah. Tabel 2.1.PROGRAM dan KEGIATAN (Pagu APBDP)

TAHUN 2014

NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ( Rp )

I Program pelayanan administrasi perkantoran.

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,

dan listrik.

116.400.000,-

2. Penyediaan alat tulis kantor. 109.000.000,-

3. Penyediaan barang cetak dan pengadaan. 256.200.000,-

4. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor.

2.500.000,-

5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah.

230.000.000,-

6. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 476.025.000,-

II Program Peningkatan sarana dan prasarana

Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional.

1. 233.568.000,-

2. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan

peralatan kantor.

2. 21.250.000,-

III Program peningkatan disiplin Aparatur.

1. Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya.

30.000.000,-

IV Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1. Perencanaan Program, Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

450.000.000,-

2. Peningkatan Pelayanan dan Informasi Perizinan

Daerah

1..340.952.500,-

3. Pemuktahiran dan Perhitungan Data Perizinan 574.000.000,-

4. Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian

Perizinan

250.000.000,-

5. Aplikasi perijinan berbasis IT (Relokasi Kegiatan

Th. 2012)

53.700.000,-

6. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyusunan

Program (Relokasi kegiatan 2013)

319.000.000,-

TOTAL 4.462.595.500,-



2.4. PERJANJIAN KINERJA 2014

Adapun Perjanjian Kinerja sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang harus

dilaksanakan dan tercapai optimal pada tahun 2014) ini adalah sebagai

berikut :

a. Tersedianya aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN

b. Terbentuknya organisasi yang efisien, dengan tata laksana yang efektif

dalam koridor good governance

c. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi

Management (SIM) pelayanan perizinan

d. Terlakananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas

pelayanan publik

e. Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD

Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak

daerah

f. Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian

serta pengawasan perizinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha

g. Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal

Tabel 2.2. PERJANJIAN KINERJA BPPTSP TAHUN 2014

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran

(Rp.)

Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN.

- - -

Prosentase pelayanan administrasi dan jasa kantor Prosentase sarana dan prasarana yang berfungsi baik Prosentase Aparatur sesuai kompetensinya

100 %

100 % 100 %

- Pelayanan Administrasi perkantoran

- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Peningkatan disiplin aparatur

Rp. 1.168.775.000,-

Rp. 252.694.000,-

Rp. 28.000.000,-

Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance

-

Prosentase Dokumen laporan kinerja tepat waktu

100 % Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp. 450.000.000,-

Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perijinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha.

- -

Prosentase Laporan pengaduan yang ditindak lanjuti Prosentase Pelaku Usaha memiliki Dokumen Izin

100 %

100 %

Pemantauan, pengawasan dan pengendalian perizinan

Rp. 250.000.000,-

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan.

- Cakupan Sarana Penyediaan Pelayanan Perizinan berbasis online

1 - Peningkatan pelayanan publik dan penyusunan program ( Relokasi Keg. 2013 )

Rp. 319.000.000,-

- Aplikasi Pelayanan Perizinan Berbasis IT ( Relokasi Keg. 2012 )

Rp. 53.700.000,-

Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik.

-

Prosentase Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang terbit

100 %

Program Peningkatan Mutu Layanan Perizinan ( peningkatan Pelayanan dan Informasi Perizinan Daerah )

Rp. 1.424.952.500,-



Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah.

- - -

Prosentase Dokumen Arsip yang ditangani Prosentase Dokumen Data Perijinan Prosentase Realisasi target PAD

100 %

100 % 100 %

Pemuktahiran dan Perhitungan Data Perizinan

Rp. 490.000.000

Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal.

Prosentase Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) terhadap harapan layanan yang diberikan

80 % Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

-

Jumlah Anggaran Rp. 4.437.121.500,-

Jumlah Anggaran ( sebelum APBDP) : Rp. 4.437.121.500,-

Jumlah Anggaran(Setelah APBDP) : Rp. 4.462.595.500,-

Program : 4 ( empat ) program

Kegiatan : 15 ( Lima belas ) Kegiatan

Dari perjanjian Kinerja yang telah disepakati ini kemudian dituangkan

menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah kota dalam 1 tahun

anggaran khususnya dalam pelayanan publik. Adapun perjanjian kinerja

pemeritah kota samarinda yang menjadi tanggungjawab Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai Berikut :

Tabel 2.3. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SKPD/PENANGGUNG

JAWAB

1. Optimalisasi

Penataan Kota

Samarinda dan

Pemanfaatan SDA

lainnya dalam

mendukung

perkembangan

sector industry,

perdagangan dan

jasa

1 Nilai Investasi PMA

dalam satuan

milyar

2.25 BPPTSP

2. Terwujudnya

peningkatan

akuntabilitas

pemerintah daerah

dalam rangka tata

kelola pemerintah

yang baik dan bersih

untuk terciptanya

Good Government

2 Jumlah hari lama

penyelesaian

perijinan

6 BPPTSP

3 Indeks Kepuasan

Masyarakat

100 SKPD Bidang

Pelayanan Publik





BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.1. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP)

Kota Samarinda Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Pencapaian kinerja yang dilaksanakan BPPTSP Kota Samarinda dengan 4

(empat) program dan 15 ( lima belas ) kegiatan.

Untuk mempermudah intepretasi atas pencapaian

sasaran/program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai

tersebut, yaitu :

81 - 100 = Baik

50 – 80 = Cukup

Dibawah 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat

capaian kinerja sasaran BPPTSP Kota Samarinda Tahun 2014 diuraikan

dalam Tabel 3.1. dibawah.

Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

No Sasaran Strategis Tingkat

Capaian

Sasaran

Ket.

B C K

1 Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas

KKN.

2 Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana

yang efektif dalam koridor Good Governance

3 Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan

pengendalian serta pengawasan perijinan kepada

masyarakat dan/atau dunia usaha.

4 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem


5 Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan


6 Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan

SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan

retribusi dan pajak daerah.

7 Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal.



Dilihat dari table hasil pengukuran kinerja BP2TSP Kota Samarinda

Tahun 2014, secara umum menunjukkan hasil dengan katagori “BAIK”.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota

Samarinda Tahun 2014, tingkat capaian kinerja sasaran Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2014 diuraikan dalam Tabel 3.2.

dibawah.

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2014 No Sasaran Strategis Tingkat

Capaian

Sasaran

Ket.

B C K

1 Optimalisasi Penataan Kota Samarinda dan

Pemanfaatan SDA lainnya dalam mendukung

perkembangan sector industry, perdagangan dan jasa

2 Terwujudnya peningkatan akuntabilitas pemerintah

daerah dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik

dan bersih untuk terciptanya Good Government

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hingga akhir tahun 2014, BPPTSP Kota Samarinda telah

melaksanakan seluruh Program/Kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya. Adapun seluruh capai indicator kinerja sasaran dapat dilihat

sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi

Birokrasi yang bebas KKN.

Sasaran strategis 1 Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi

Birokrasi yang bebas KKN, pencapaian selama tahun 2014 dapat

digambarkan sebagaimana table di bawah.

Tabel 3.3. Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang

bebas KKN

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 Prosentase pelayanan administrasi dan jasa kantor 100 81,43 80

2 Prosentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik

100 94,67 90

2 Prosentase Aparatur sesuai kompetensi dengan peningkatan disiplin aparatur

100

100

100

Katagori “BAIK” 90



Sasaran pertama ini dicapai melalui pelaksanaan beberapa

kegiatan berikut ini:

1. Penyediaan barang dan jasa administrasi yang mendukung

pelaksanaan dan peningkatan kinerja pelayanan baik secara internal

maupun pelayanan kepada masyarakat/publik.

2. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasaran peralatan dan

perlengkapan kantor sebagai sarana pendukung operasional

kegiatan pelayanan.

3. Peningkatan disiplin aparatur terus ditingkatkan dengan melakukan

absensi menggunakan mesin absensi dan dengan mengadakan

pakaian dinas harian untuk aparatur dalam upaya meningkatkan

disiplin aparatur.

4. Pelaksanaan kegiatan magang/bimtek/pelatihan tentang peraturan

perundang-undangan dengan tujuan untuk terus meningkatkan

kompetensi aparaur yang pro reformasi birokrasi.

5. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan

dalam upaya pengembangan pelayanan yang reformasi birokrasi.

Sasaran Strategis 2 : Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance

Sasaran strategis 2 Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan

tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance. Dengan

terlaksananya administrasi pelaporan kinerja diukur dengan capaian

jumlah dokumen yang dapat disusun selama tahun 2014, yaitu

sebagaimana table di bawah.

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Sasaran Terbentuknya Organisasi yang efesien,

dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance


1 Prosentase dokumen laporan kinerja yang tersusun 100 100 100


Keberhasilan pencapaian indicator kinerja sasaran strategis 2 tidak

lepas dari kerja keras semua Aparatur BPPTSP Kota Samarinda,

harmonisasi antar Bidang dan sinkronisasi fakta dan data mendukung

upaya percepatannya. Dokumen laporan kinerja yang tersusun dalam

mencapai sasaran strategis ini, antara lain :

1. Tersusunnya Dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP)

2. Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP)



3. Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

4. Tersusunnya Maklumat Pelayanan

5. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran Tahun 2014

6. Tersusunnya Rencana Kerja

7. Tersusunnya Buku Profil BPPTSP Tahun 2014

8. Tersusunnya LAKIP 2014

Sasaran Strategis ketiga adalah Terlaksananya koordinasi dengan

SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perijinan

kepada masyarakat dan/atau dunia usaha ditetapkan dengan 2 (dua)

indikator kinerja. Pencapaian indikator Kinerja dapat digambarkan dalam

tabel berikut :

Tabel 3.5. Sasaran Strategis Terlaksananya koordinasi dengan SKPD teknis terkait dan penegendalian dan pengawasan perizinan kepada masyarakat

dan/atau dunia usaha


1 Prosentase laporan pengaduan yang ditindaklanjuti 100 100 100

2 Prosentase pelaku usaha yang memiliki perizinan 100 85 85

Katagori “BAIK” 92,5

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan pemantauan,

pengawasan dan pengendalian perizinan dengan kegiatan :

1. Melaksanakan kegiatan pemantauan atau monitoring ke lapangan

terhadap pelaku usaha.

2. Menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap lapran pengaduan yang

masuk melalui sarana yang telah disiapkan.

3. Melaksanakan pendataan langsung bagi pelaku usaha yang memiliki

dan tidak memiliki izin. Pada Tahun 2014 terdapat sebanyak 14,121

pelaku usaha yang memiliki dokumen perizinan dan sebanyak 2,393

pelaku usaha yang belum memiliki izin.

Tabel. 3.6. Perbandingan Jumlah Izin

Sasaran Strategis 3 : Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perijinan

kepada masyarakat dan/atau dunia usaha.

NO INDIKATOR Pendaftaran Diterbitkan

1 Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang masuk dan diterbitkan.

Izin Masuk 16.514

Izin Terbit 14.121



Sasaran Strategis 4 : Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan.

Sasaran strategis Keempat terpenuhinya sarana dan prasarana

perizinan yang mendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM )pelayanan

perizinan. Untuk mendukung sasaran strategis, Pencapaian indikator

Kinerja dapat digambarkan dalam tabel dibawah.

Tabel 3.7.

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan.

Sasaran keempat ini dicapai melalui Program Aplikasi Pelayanan

Perizinan Berbasis IT dengan kegiatan :

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam proses Pelayanan

Perizinan dan non perizinan.

2. Pengadaan sarana penunjang Sistem Informasi Management (SIM)

untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

3. Pengembangan Software Aplikasi Pelayanan Perizinan ( E-IKM, E-Doc,

E-SIG, E-Pengelolaan Pengaduan ).

Sasaran Strategis kelima yakni Terlaksananya pelayanan perijinan

yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik ditetapkan dengan

indikator kinerja. Prosentase dokumen perizinan dan non perizinan yang

terbit/dapat diproses sesuai dengan ketentuan.

Tabel 3.8. Sasaran Strategis Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima

dengan akuntabilitas pelayanan publik.


1 Penyediaan Pelayanan Perizinan berbasis Online 1 (Ada) 1 (Ada) 100

2 Ada / Tidak Pelayanan Online 1 (Ada) 1 (Ada) 100


Sasaran Strategis 5 : Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik.


1 Prosentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang terbit

100

Izin Masuk 16.514

85

Izin Terbit 14.121

85




Sasaran kelima ini dicapai melalui kegiatan :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan dengan mengembangkan system

pelayanan perizinan berbasis IT yang dapat memberikan kemudahan

akses, kepastian proses, waktu dan biaya dalam pelayanan perijinan.

2. Menigkatkan kompetensi aparatur dengan mengikutsertakan petugas

pelayanan perizinan untuk mengikuti diklat, magang dan atau bimtek.

3. Menjadi peserta dalam penilaian Integritas Pelayanan Publik yang

dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

4. Memutasi tugas personil front office dan back office secara berkala

agar ada ‘penyegaran’ kinerja setiap personil.

5. Mengisi personil front office dan back office sesuai dengan

kebutuhan.

Rata-rata Izin terbit perhari kerja Tahun 2014 Kinerja BPPTSP Kota

Samarinda dalam pelaksanaan pelayanan perizinan sangat optimal. Dari

yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Samarinda

penyelesaian izin dalam 6 hari kerja, BP2TSP Kota Samarinda telah dapat

menyelesaiakan lebih cepat dari yang telah ditargetkan. Penyelesaian

berkas rata-rata 57 berkas izin/hari dan maksimal 7 berkas/jam,

sebagaimana terinci pada table di bawah ini :

Tabel 3.9. Rata-rata Penyelesaian izin per hari.

Lama hari untuk penyelesain penandatanganan izin ini apa bila

dokumen permohonan telah lengkap. Dan untuk perizinan yang perlu

peninjauan lapangan dan pertimbangan teknis masih perlu waktu lebiih

untuk penyelesaian perizinan.

Sasaran strategis keenam Terlaksananya sistem pendataan dan

sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi

penerimaan retribusi dan pajak daerah diarahkan untuk mewujudkan

Bulan Jan Peb Mar Aprl Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop Des TOTAL

Jml Izin

terbit 1,208 1,185 1,586 1,297 1,298 1,209 964 777 1,167 1,036 1,247 1,147 14,121

Hari

Kerja 20 20 20 22 18 21 19 20 23 23 20 21 247

Rata2

Izin

/Hari

60 59 79 58 72 57 50 38 50 45 62 54 57

Sasaran Strategis 6 : Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah.



tertib administrasi data-data perizinan yang tersimpan dengan baik dan

mudah didapat apabila diperlukan. Untuk mendukung sasaran strategis,

telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana diuraikan dalam

table di bawah.

Tabel 3.10. Sasaran Strategis Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi

data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah


1 Prosentase dokumen arsip yang ditangani

100 100 100

2 Prosentase dokumen data perizinan

100 85 85

3 Prosentase Realisasi target PAD 100 Rp. 27.951.200.000,-

99 Rp.27.950.367.952.00

99


Uraian pencapaian kinerja dari sasaran srtrategis Keenam ini dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja prosentase pemuntakhiran data perizinan terealisasi

95% dari target 100%. Pencapaian ini dapat dilihat dari beberapa

kegiatan yang telah dilaksanakan :

Menghimpun dan mengumpulkan data-data perizinan yang telah

diterbitkan.

pencatatan data perizinan dan pengarsipan dokumen izin dengan

sistem elektronik yang dikembangkan dengan sistem pengarsipan

E-Document. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pencarian

arsip dokumen perizinan ketika dibutuhkan oleh berbagai pihak.

2. Keberhasilan lainnya adalah prosentase dokumen data perizinan

yang dapat dilaksanakan terealisasi 85% dari target 100%. Hal tersebut

dilihat dari penerbitan data perizinan SITU, SIUP, TDP dan SIU, termasuk

juga perizinan lainnya.

Pada Tahun 2014, indikator kinerja prosentase dokumen data

perizinan yang dapat dilaksanakan sebanyak 14.121 dokumen perizinan

terinci sebagai berikut: Tabel 3.9. JUMLAH IZIN DISELESAIKAN

No. Jenis Izin 2014

1 Izin Lokasi 57

2 Pematangan Lahan 42

3 IMB 2.866

4 SITU/HO 4.158

5 SITU /HO MB 35

6 SIU 286



7 SIUPPIP 74

8 SIUP 3.481

9 TDP 2.481

10 TDI 31

11 SIUJK 483

12 Reklame ( Titik ) 49

13 Reklame Permanen 6

14 IPK 34

15 IHHI 6

16 Izin Usaha Ketenagalistrikan/izin Operasi 8

17 Izin Usaha Ketenagalistrikan/izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Umum) -

18 Izin Usaha Penunjang Tenaga Kelistrikan -

19 SIOP 4

20 Tanda Daftar Organisasi -

21 Izin Limbah -

22 Izin Pembuangan Air Limbah 43

23 Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 20

24 Izin Penimbunan BBM 2

25 Izin Penyelenggaraan PMI -

26 Tanda Daftar Gudang -

Jumlah 14.121

Penerimaan total retribusi selama tahun 2014 sebesar

Rp. 27.950.367.952.00,- masih terdapat kekurangan Rp. 832.040,- dari

target yang ditetapkan sebesar Rp. 27.951.200.000,- pada APBDP

Tahun 2014. Dari segi penerimaan terlihat bahwa masih banyak pihak

swasta yang mau berinvestasi dikota Samarinda. hal ini juga didukung

dengan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi yang diberikan

Pemerintah Kota Samarinda dalam Visinya “Terwujudnya kota Samarinda

sebagai kota metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang

maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan

daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Yang ditandai

dengan banyaknya Investasi yang masuk, baik itu penanaman modal

dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) termasuk

juga modal daerah. Sesuai visi kota, investasi yang masuk dominan pada

sektor jasa, perdagangan, industri dan konstruksi – perumahan. Realisasi

investasi PMA pada Kota Samarinda seperti tergambar pada table

berikut ini :



Tabel 3.11. Nilai Realisasi Investasi Kota Samarinda

No. Tahun Jumlah PMA Nilai Investasi PMA ( Milyar )

1. 2011 8 Rp. 1.249.372

2. 2012 4 Rp. 1.424.400

3. 2013 5 Rp. 1.874.000

4. 2014 7 Rp. 1.598.294. (Sumber : BPMD Kota Samarinda )

Prosentase pencapaian dari nilai realisasi investasi yang dicapai

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian

Kinerja Pemerintah Kota Samarinda ahun 2014 maka kinerja pencapaian

investasi sebesar 71 %.

Sasaran Strategis ketujuh Terwujudnya kepuasan masyarakat yang

optimal ditetapkan dengan 1 (satu) indikator kinerja. Pencapaian

indicator Kinerja dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.12. Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal


1 Prosentase nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

80 82 103


Penyusunan Laporan IKM pada BPPTSP Kota Samarinda disusun

dengan tahapan :

1. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survey

kepada masyarakat yang mengurus izin di BP2TSP dengan

jumlah responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang. Survey

dilaksanakan per triwulan dengan nilai rata-rata IKM masing-

masing periode bervariasi. Pada hasil survey yang pertama rata-

rata IKM : 82,20, sedangkan nilai rata-rata indeks Kepuasan

Masyarakat dari hasil survey yang kedua: 82,10. Survey Ketiga nilai

rata-rata IKM : 81,69. Dan terakhir pada survey keempat nilai rata-

rata IKM : 82,19.

2. Pengolahan dan Analisis Data melalui kuesioner yang telah terisi

kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan

menggunakan aplikasi Excel.

3. Penyusunan Hasil survey dalam bentuk Laporan yang akan

menjadi dokumen penting yang menyajikan informasi tentang

perkembangan Unit pelayanan pada BPPTSP.

Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya kepuasan masyarakat yang

optimal.



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam menyusun rencana dan pelaksanaan anggaran Tahun

2014, BP2TSP Kota Samarinda telah menggunakan anggaran berbasis

kinerja (Performance Bugdet), walaupun masih dalam tahap

pembelajaran dan sosialisasi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan

Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.13. PROGRAM dan KEGIATAN TAHUN 2014

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

(Rp)

%

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi 116.400.000,- 55.155.925,- 47,38

- Penyediaan Alat Tulis Kantor 109.000.000,- 108.992.200,- 99,99

- Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 256.200.000,- 232.597.294,- 90,79

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

2.500.000,- 2.492.959,- 99,72

- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 230.000.000,- 228.393.700,- 99,30

- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 476.025.000,- 414.175.000,- 87,01

2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas

operasional

233.568.000,-

205.914.800,-

88,16

-

Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan &

Peralatan Kantor

21.250.000,-

3.190.000,-

15,01

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 30.000.000,- 29.600.000,- 98,67

4 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

- Perencanaan Program, Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

450.000.000,-

388.474.441,-

86,33

- Peningkatan Pelayanan & Informasi Perizinan Daerah 1.340.952.500,- 776.245.475,- 57,89

- Pemutakhiran dan Perhitungan Data perizinan 574.000.000,- 399.262.630,- 81,49

- Pemantauan, Pengawasan & Pengenalian Perizinan 250.000.000,- 244.758.950,- 97,90

- Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyusunan

Program (realokasi keg.2013)

319.000.000,- 295.800.000,- 92,73

- Aplikasi Perijinan Berbasis IT (realokasi Keg. 2013) 53.700.000,- 53.700.000,- 100

TOTAL 4.462.595.500,- 3.142.953.374,- 71,78

APBDP yang telah ditetapkan di tahun 2014 pada BP2TSP Kota

Samarinda adalah sebesar Rp. 4,462,595,500,- (Empat milyar empat ratus

enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus

rupiah). Dari plafon anggaran tersebut, terserap sebesar

Rp. 3.142.953.374,- (tiga milyar seratus empat puluh dua juta sembilan



ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) atau

71,78 % dari total anggaran yang dialokasikan. Sementara Program

maupun Kegiatan yang terealisasi melalui penyerapan anggaran

tersebut sebanyak 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan.

Masih kurangnya dana yang dapat diserap karena ada beberapa

kegiatan yang direalokasikan ke tahun 2014, adanya penghematan

anggaran dan dana sisa lelang beberapa kegiatan. Secara umum,

penyerapan anggaran di Tahun 2014 dapat dikatakan optimal. Hal ini

dikarenakan pelaksana dari masing-masing kegiatan sudah dapat

diselesaikan dengan baik.



BAB IV. P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

1. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda

terutama untuk sasaran strategis Tahun 2014 dapat dikatakan optimal.

Sasaran Strategis 1 : Dari indikator kinerja yang ditargetkan telah

dilaksanakan dengan “BAIK”. Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan

beberapa kegiatan antara lain Penyediaan barang dan jasa

administrasi yang mendukung pelaksanaan dan peningkatan kinerja

pelayanan baik secara internal maupun pelayanan kepada

masyarakat/publik. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan

prasaran peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana

pendukung operasional kegiatan pelayanan. Dan Pelaksanaan

kegiatan magang/bimtek/pelatihan Rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah yang dilaksanakan dalam upaya pengembangan

pelayanan yang reformasi birokrasi.

Sasaran Strategis 2 : Dari indikator kinerja yang telah ditargetkan

pada strategi kedua semua telah dapat direalisasikan dengan kinerja

yang ”BAIK”. Dokumen laporan kinerja yang tersusun dalam mencapai

sasaran strategis ini, antara lain penyusunan Dokumen Standar Operasi

Prosedur (SOP), penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP),

penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyusunan

Maklumat Pelayanan, penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun

2014, penyusunan Rencana Kerja, penyusunan Buku Profil BPPTSP

Tahun 2014, penyusunan LAKIP 2014 pada BP2TSP Kota Samarinda

telah dapat dilaksanakan semua.

Sasaran Strategis 3: Indikator kinerja yang ditargetkan telah

dilaksanakan semua dengan “BAIK”.Sasaran ini dicapai melalui

Program Peningkatan pemantauan, pengawasan dan pengendalian

perizinan dengan Melaksanakan kegiatan pemantauan atau

monitoring ke lapangan terhadap pelaku usaha, Menindaklanjuti dan

menyelesaikan setiap lapran pengaduan yang masuk melalui sarana

yang telah disiapkan. Melaksanakan pendataan langsung bagi pelaku

usaha yang memiliki dan tidak memiliki izin. Pada Tahun 2014 terdapat

sebanyak 14,121 pelaku usaha yang memiliki dokumen perizinan dan

sebanyak 2,393 pelaku usaha yang belum memiliki izin.

Sasaran Strategis 4: Terlaksananya program pelayanan periziann

berbasis IT pada BP2TSP Kota Samarinda. Dari indikator kinerja yang

ditargetkan semua telah dilaksanakan dengan “BAIK” oleh BP2TSP.

Sasaran ketiga ini dicapai melalui pelaksanaan Program Aplikasi

Pelayanan Perizinan Berbasis IT dengan kegiatan Penerapan Sistem

Informasi Manajemen dalam proses Pelayanan Perizinan dan non

perizinan. Pengadaan sarana penunjang Sistem Informasi



Management (SIM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Pengembangan Software Aplikasi Pelayanan Perizinan ( E-IKM, E-Doc,

E-SIG, E-Pengelolaan Pengaduan ).

Sasaran Strategis 5 : Dari indikator kinerja prosentase dokumen

pelayanan perizinan yang dapat diproses sesuai dengan ketentuan

telah berhasil dilaksanakan dengan “BAIK”. Pencapaian sasaran ini

melalui Program peningkatan kinerja pelayanan dengan

mengembangkan sistem pelayanan perizinan berbasis IT yang dapat

memberikan kemudahan akses, kepastian proses, waktu dan biaya

dalam pelayanan perijinan. Dan menigkatkan kompetensi aparatur

dengan mengikutsertakan petugas pelayanan perizinan untuk

mengikuti diklat, magang dan atau bimtek. Dengan Prosentase

dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang terbit 85 % dari

16.514 jumlah izin yang masuk dan telah dapat diproses sebanyak

14.121. Dengan rata-rata Izin terbit perhari kerja Tahun 2014 dari yang

ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Samarinda

penyelesaian izin dalam 6 hari kerja, BP2TSP Kota Samarinda telah

dapat menyelesaiakan lebih cepat dari yang telah ditargetkan.

Penyelesaian berkas rata-rata 57 berkas izin/hari dan maksimal 7

berkas/jam. Lama hari untuk penyelesain penandatanganan izin ini

apa bila dokumen permohonan telah lengkap. Dan untuk perizinan

yang perlu peninjauan lapangan dan pertimbangan teknis masih perlu

waktu lebiih untuk penyelesaian perizinan.

Sasaran Strategis 6 : Indikator kinerja yang ditargetkan telah

dilaksanakan semua dengan “BAIK”. Prosentase data perizinan yang

dapat dilaksanakan pada Tahun 2014 sebanyak 14.121 dokumen

perizinan yang diterbitkan sepanjang tahun 2014 dari beberapa jenis

pelayanan perizinan yang ada pada BP2TSP. Dengan penerimaan

total retribusi selama tahun 2014 sebesar Rp. 27.950.367.952.00,- dari

target yang ditetapkan sebesar Rp. 27.951.200.000,- pada APBDP

Tahun 2014. Banyaknya Investasi yang masuk, baik itu penanaman

modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)

termasuk juga modal daerah. Sesuai visi kota, investasi yang masuk

dominan pada sektor jasa, perdagangan, industri dan konstruksi –

perumahan dengan Realisasi investasi PMA pada Kota Samarinda

tahun 2014 senilai Rp. 1.598.294 Milyar.

Sasaran Strategis 7 : Dari indikator kinerja yang ditargetkan telah

dilaksanakan dengan “BAIK”. Sasaran ini dicapai dengan melakukan

Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat pada BPPTSP Kota

Samarinda. Penyusunan Laporan IKM pada BPPTSP Kota Samarinda

disusun dengan tahapan Pengumpulan data lapangan dilakukan

melalui survey kepada masyarakat yang mengurus izin di BP2TSP

dengan jumlah responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang.

Selama Tahun 2014 dilakukan 4 Survey yang dilaksanakan per triwulan



dengan nilai rata-rata IKM masing-masing periode bervariasi. Pada

hasil survey yang pertama bulan Jan-Maret rata-rata IKM : 82,20,

sedangkan nilai rata-rata indeks Kepuasan Masyarakat dari hasil survey

yang kedua bulan April-Juni : 82,10. Survey Ketiga pada bulan Juli-

September nilai rata-rata IKM : 81,69. Dan terakhir pada survey

keempat bulan Oktober-Desember 2014 nilai rata-rata IKM : 82,19. Hal

ini menunjukan adanya beberapa perbaikan terhadap beberapa

unsur pelayanan di BP2TSP Kota Samarinda. Dengan mutu pelayanan

A ( SANGAT BAIK ), karena berada dalam nilai interval konversi Indeks

Kepuasan Masyarakat 81,26 - 100.

2. Laporan Kinerja (LKj) pada BP2TSP Tahun 2014 secara keseluruhan

dapat disimpulkan, bahwa kinerja yang dicapai dari 15 jenis kegiatan

telah dilaksanakan dengan “BAIK”, dengan capaian rata-rata dari

masing-masing target indikator kinerja setiap sasaran sebesar 95,1 %.

3. Akuntabilitas keuangan dari APBDP yang telah ditetapkan di tahun

2014 pada BP2TSP Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 4,462,595,500,-

(Empat milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan

puluh lima ribu lima ratus rupiah). Dari plafon anggaran tersebut,

terserap sebesar Rp. 3.142.953.374,- (tiga milyar seratus empat puluh

dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh

empat rupiah) atau 71,78 % dari total anggaran yang dialokasikan.

Sementara Program maupun Kegiatan yang terealisasi sebanyak 4

(empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan. Secara umum,

penyerapan anggaran di Tahun 2014 dapat dikatakan optimal dari

sasaran strategik yang telah ditetapkan pada Renstra BP2TSPdengan

hasil capaian baik.

4.2. SARAN-SARAN

Dari beberapa evaluasi diatas, didapat umpan balik (feedback)

proses pembelajaran organisasi yang terus menerus (building learning

organisation) melalui tim work yang harus diperhatikan dan mendapat

dukungan semua pihak yaitu :

1. Terus mengembangkan prinsip-prinsip perbaikan proses pelayanan

publik dengan inovasi rencanakan (plan) – kerjakan (do) – evauasi

(chek) – inovasi perbaikan (action),

2. Bekerja berpedoman kepada peraturan perundang-undangan

berlaku. Perbaikan atau review beberapa regulasi perlu dilakukan

dalam rangka percepatan perizinan dan non perizinan,

3. Peningkatan kompetensi Aparatur sangat perlu untuk peningkatan

kualitas pelayanan publik, mencapai akuntabilitas proses, biaya,

waktu dan produk.

4. Penyediaan sarana dan prasarana mendukung IT perizinan.

5. Segera menyusun ISO 9001 – 2008 dan Sistem Manajemen Mutu

(SMM) Pelayanan Publik.

Documents

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA - …bpptsp.samarindakota.go.id/website/pustaka/lakip_2014.pdf · mempertanggung-jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan ... Sekretaris, beberapa Kepala