PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018

Disampaikan oleh :

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat

ISU STRATEGIS 1. Pengembangan Sistem Transportasi 2. Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan 3. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Perumahan dan Permukiman Kota 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH5. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan

Perluasan Kesempatan Kerja6. Pembangunan Budaya Multi-Kultur7. Peningkatan Pelayanan Publik8. Peningkatan Kualitas Pendidikan9. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Masyarakat

KERANGKA PENDANAAN DAN ASUMSI EKONOMI MAKRO

APBD (Rp.MILYAR)

PRTMBHNEKONOMI

INFLASI

2013 49.979,89 6,90 5,0 – 6,0

2017 120.385,59 7,30 6,0 – 7,0

RPJMD DKI JAKARTA

ISU STRATEGIS 1. Pengurangan Kemiskinan; 2. Pengurangan Pengangguran; 3. Pembangunan Infratstuktur; 4. Kedaulatan Pangan 5. Kedaulatan Energi6. Tata Kelola Pemerintahan,

Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah


APBD (Rp.MILYAR)

PRTMBHNEKONOMI

INFLASI

2013 13.819,25 5,80 7,39

2018 21.430,95 6,20 – 6,70 4,50 – 5,50

RPJMD JAWA TENGAHISU STRATEGIS

1. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat,

2. Pelayanan kesehatan masyarakat, 3. Ketersediaan dan pelayanan infrastruktur,4. penanganan kemiskinan dan pengangguran, 5. Penanganan bencana alam, 6. Pengendalian lingkungan hidup, 7. Penanganan ketenagakerjaan, Pemerintahan dan

politik, 8. Pengendalian kependudukan,9. Pemberdayaan ekonomi, 10. Apresiasi budaya daerah 11. Pemerintahan otonom


APBD (Rp.MILYAR)

PRTMBHNEKONOMI

INFLASI

2012 3.902,08 5,83 7,39

2017 7.820,22 6,00 – 6,50 4,50 – 5,50

RPJMD BANTEN

ISU STRATEGIS DARI RPJMN UNTUK JAWA BARAT1. Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa Bali2. Belum Optimalnya Potensi Peningkatan Nilai Tambah

dari Aktivitas Perdagangan Internasional3. Semakin meningkatnya peran sektor sekunder

(industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian

4. Terancamnya fungsi wilayah Jawa Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional

5. Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya

6. Tingginya tingkat pengangguran di pusat – pusat pertumbuhan ekonomi

7. Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan 8. Menurunnya daya dukung lingkungan 9. Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam

menghadapi persaingan global 10. Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan

dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat

INDIKATOR JAWA BARAT2010 2014

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,0 – 5,6 6,2 - 6,8Kemiskinan (%) 9,12 – 8,91 4,15 - 4,12Pengangguran (%) 10,4 – 11,5 8,8 – 9,8Angka Kematian Bayi 27 24Rata-Rata Lama Sekolah 8,10 8,70Angka Harapan Hidup 70,36 71,41Pendapatan Perkapita (Rp.Ribu) 7.535,00 8.650,10

SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARATBERDASARKAN RPJMN 2010-2014

1

ISU STRATEGIS 1. Pengembangan Sistem Transportasi 2. Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan 3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan

Permukiman Kota 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH5. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan

Perluasan Kesempatan Kerja6. Pembangunan Budaya Multi-Kultur7. Peningkatan Pelayanan Publik8. Peningkatan Kualitas Pendidikan9. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

APBD (Rp.MILYAR)

PRTMBHNEKONOMI

INFLASI

2013 49.979,89 6,90 5,0 – 6,0

2017 120.385,59 7,30 6,0 – 7,0

RPJMD DKI JAKARTA 2012 - 2017

ISU STRATEGIS 1. Pengurangan Kemiskinan; 2. Pengurangan Pengangguran; 3. Pembangunan Infratstuktur; 4. Kedaulatan Pangan 5. Kedaulatan Energi6. Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi

dan Kondusivitas Daerah

APBD (Rp.MILYAR)

PRTMBHNEKONOMI

INFLASI

2013 13.819,25 5,80 7,39

2018 21.430,95 6,20 – 6,70 4,50 – 5,50

RPJMD JAWA TENGAH 2013 - 2018ISU STRATEGIS 1. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan

masyarakat, 2. Pelayanan kesehatan masyarakat, 3. Ketersediaan dan pelayanan infrastruktur,4. penanganan kemiskinan dan pengangguran, 5. Penanganan bencana alam, 6. Pengendalian lingkungan hidup, 7. Penanganan ketenagakerjaan, Pemerintahan dan

politik, 8. Pengendalian kependudukan,9. Pemberdayaan ekonomi, 10. Apresiasi budaya daerah 11. Pemerintahan otonom

APBD (Rp.MILYAR)

PRTMBHNEKONOMI

INFLASI

2012 3.902,08 5,83 7,39

2017 7.820,22 6,00 – 6,50 4,50 – 5,50

RPJMD BANTEN 2012 - 2017

ISU STRATEGIS DARI RPJMN UNTUK JAWA BARAT

1. Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa Bali2. Belum Optimalnya Potensi Peningkatan Nilai

Tambah dari Aktivitas Perdagangan Internasional3. Semakin meningkatnya peran sektor sekunder

(industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian

4. Terancamnya fungsi wilayah Jawa Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional

5. Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya

6. Tingginya tingkat pengangguran di pusat – pusat pertumbuhan ekonomi

7. Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan 8. Menurunnya daya dukung lingkungan 9. Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam

menghadapi persaingan global 10. Besarnya dampak bencana alam terhadap

kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat

JAWA BARAT (RPJMN 2010-2014)

ISU STRATEGIS 1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan

kesehatan.3. Pengangguran dan ketenagakerjaan.4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

kesejahteraan masyarakat.5. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur

dasar dan strategis 6. Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung

terwujudnya Jabar Green Province.7. Kualitas demokrasi 8. Kecepatan dan ketepatan penaganan bencana

serta adaptasi masyarakat terhadap bencana9. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.10. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya

lokal11. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat12. Penanggulangan penduduk miskin.13. Pasar global dan Asean – China Free Trade

Area (ACFTA)14. Pencegahan dan Penanganan Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).15. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non

pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU)

16. Ketahanan Pangan17. Keamanan dan ketertiban daerah

APBD (Rp.MILYAR)

PRTMBHNEKONOMI

INFLASI

2013 17.380,16 5,2 - 5,8 8,5 - 9,5

2018 22.337,85 6,4 – 7,0 4,0 - 5,0

RPJMD JAWA BARAT 2013 - 2018

Visi dan Misi 2013-2018RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

42

VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DENGAN IMAN DAN TAKWA,

PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA

TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025

1. PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.

2. Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing TINGGI.

3. PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan.

4. Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

5. Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI KREATIF.

6. Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan.

7. Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata DUNIA.

VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025DAN

VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018

MISI

MISI PERTAMA :Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya

saing

MISI KEDUA :Membangun Perekonomian yang Kokoh dan

Berkeadilan

MISI KETIGA :Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme

Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik

MISI KEEMPAT :Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang

Berkelanjutan

MISI KE LIMA :Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan

Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal

VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2013-2018JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

3

Target Capaian Indikator Kinerja MisiRPJMD 2013-2018

No. Indikator Kinerja atuan

Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Indeks Pembangunan Manusia

Poin 73,19 73,50 – 73,80 73,80 – 74,00 74,00 – 74,50 74,50 – 75,50 75,50 – 76,00 76,50 – 77,00

2. Angka Melek Huruf Persen 96,97 97,00 – 97,50 97,50 – 98,00 98,00 – 98,50 98,50 – 99,00 99,00 – 99,50 99,00 – 99,50

3. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Tahun 8,15 8,20 - 8,25 8,25 - 8,30 8,30 - 8,50 8,50 - 8,75 8,75 - 9,10 9,10 - 9,50

4. APK Sekolah Menengah

Persen 67,78 72,68 80,48 87,48 92,80 94,10 95,50

5. APK Pendidikan Tinggi Persen 15,19 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 22 22 - 25

6. AHH (Angka Harapan Hidup)

Tahun 68,60 68,70 - 68,9 69 - 69,2 70 - 70,25 70,5 - 71 70,75 - 71,5 71 - 72

7. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI

Buah N/A 5 10 20 25 30 40

8. Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun keatas

Orang N/A 11.400.000 12.540.000 13.794.000 15.173.400 16.690.740 18.359.814

= Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

MISI 1

4



Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012


2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Poin 108,93 109 109,5 110 110,5 111 111,5

2. Skor Pola Pangan Harapan

poin 70,2 72 74 76 78 80 82

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persen 63,78 63,80 - 64,00 64,00 - 65,00 65,00 - 66,00 66,00 - 67,00 67,00 - 68,00 68,00 - 69,00

4. Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha

Juta orang 4 4,5 4,75 5,25 5,55 5,75 6

5. Daya Beli Masyarakat ribu rupiah 637.670 644.041 645.000 650.000 655.000 660.000 665

6. PDRB Per Kapita (ADHB)

juta rupiah 21,25 21,25 - 21,50 21,50 – 22,00 22,00 – 24,00 24,00 – 26,00 26,00 – 28,00 28,00 – 30,00

7. Laju Pertumbuhan Ekspor

Persen 5,48 5,5 – 6,0 6,0 – 6,5 6,5 - 7,0 7,0 – 7,5 7,5 – 8,0 8 – 8,5

8. Nilai Investasi PMA – PMDN

Trilyun Rupiah

52,68 76,72 85,55 95,81 107,79 121,80 138,85


MISI 2

5



Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012


2013 2014 2015 2016 2017 2018

9. Nilai Investasi/PMTB adhb

Trilyun Rupiah

165,20 127.872 142,58 159,69 179,65 203,00 231,42

10. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)

Trilyun Rupiah

175,2 190 200 210 220 230 250

11. Nilai Investasi/PMTB adhb

Trilyun Rupiah

175,20 154,18 - 174,2 174,2 - 194,2 198,6 - 208,6 226,4 - 246,4 267,2 - 287,2 315,3 - 335,3

12. Inflasi Persen 3,86 8,5 - 9,5 6,0 - 7,0 6,3 - 7,3 4,5 - 5,5 4,0 - 5,0 4,0 - 5,0

13. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Persen per Tahun

6,21 5,2 - 5,8 5,9 - 6,5 6,2 - 6,8 6,3 - 6,9 6,3 - 6,9 6,4 - 7

14. Indeks Gini Poin 0,41 0,4 - 0,39 0,38 – 0,37 0,37 – 0,36 0,36 – 0,35 0,35 – 0,34 0,34 – 0,33


MISI 2

6



Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012


2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan

Nilai Interval

Skala 1 - 4

3 3 3 4 4 4 4

2. Jumlah Penerbitan Perijinan

Izin 35,481 39,029 42,931 47,224 51,946 57,14 62.854

3. Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan

Skala 1 - 7 N/A N/A 3 3,5 4 5 6

4. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum

Persen 54 57 60 63 65 68 70

5. Indeks Demokrasi Poin N/A 66,20 – 66,50 66,50 – 67,00 67,00 – 67,50 67,50 – 68,00 68,50 – 69,00 68,50 – 69,00

6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Poin 46 50 60 70 75 80 85

7. Indeks Persepsi Korupsi

Poin 5,11 5,5 6 6,5 7 7,5 8

8. Pendapatan Asli Daerah

Trilyun Rupiah

9,99 11,0 12,1 13,3 14,6 16,1 17,7

9. Indeks Kebahagiaan Poin N/A 55 – 57 57 – 59 59 – 61 61 – 63 63 – 65 63 – 65

10. Indikator Daya Saing Provinsi

Rangking 6 05 - 06 04 - 05 03 - 04 02 - 03 01 - 02 01 - 02


MISI 3

7



Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012


2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Jumlah Penduduk Jiwa 44.548.431 45.284.209 46.035.927 46.800.123 47.577.005 48.366.784 49.169.672

2. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah

Persen N/A 36-37 37-38 38-39 39-41 41-43 43-45

3. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Persen per Tahun

1,79 03-Feb 04-Mar 05-Apr 06-Mei 07-Jun 07-Jun

4. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang

Persen 9,6 9,6-10,4 10,4-10,8 10,8-11,2 11,2-11,7 11,7-12,3 12,3-13

5. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang)

Persen 97,05 97 - 97,3 97,1 - 97,4 97,2 - 97,5 97,3 - 97,6 97,4 – 97,7 97,5 - 98

6. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi

Persen 10,86 11,5-12,03 12,03-25,90 25,90-39,77 39,77-53,64 53,64-67,51 67,51-80

7. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi

Persen 64,52 64 - 66 66 - 71 71 - 76 76 - 81 81 - 86 86 - 90


MISI 4

8



Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012


2013 2014 2015 2016 2017 2018

8. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga

Persen 73,55 73-75 75-77 77-78 78-79 79-81 81-83

9. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan

Persen 63,53 63-64 64-65 65-67 67-69 69-70 70-71

10. Cakupan Pelayanan Air Minum

Persen 51,76 54-58 58-63 63-70 70-73 73-74 74-76

11. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik

Persen 63,21 63-63,5 63,5-64 64-65 65-67 67-68 68-69


MISI 4

9



Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012


2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Angka Kemiskinan Persen 9,52 8,80 - 7,80 7,80 - 6,80 6,80 - 5,90 5,90– 5,00 5,00 - 4,10 5,00 - 4,10

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Persen 9,08 9,00 - 8,50 8,50 - 8,00 8,00 - 7,50 7,50 – 7,00 7,00 - 6,50 6,50 – 6,00

3. Jumlah PMKS yang ditangani

Orang 334,255 479,255 527,181 579,899 637,888 701,677 771.845

4. Jumlah Pekerja Anak Orang 574,301 562,815 551,558 540,527 529,717 519,122 508,74

5. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (target optimis)

Orang N/A 700 810 950 1.100.000 1.300.000 1.500.000

6. Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional

Buah 3 3 2 2 2 2 2

7. Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional

Orang N/A 1 2 3 3 4 5

8. IndeksPemberdayaan Gender (IDG)

Poin 68,08 69,7 70 72,02 73 73,5 75


MISI 5

10

Janji Gubernur 2013-20181. PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA

BARAT SERTA PEMBANGUNAN 20.000 RUANG KELAS BARU2. BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA

KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU3. REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER

POSYANDU4. MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN MENCETAK

100.000 WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT5. ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRULTUR DESA DAN

PERDESAAN 6. REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN7. PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI

KABUPATEN/ KOTA8. PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/

KOTA

18

Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat

Tahun 2013-2018 11

Kerangka Pendanaan ProgramRPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

1412

15

PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 2013-2018

URAIAN PENDAPATAN 2012

TARGET 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PENDAPATAN DAERAH 16.936.016.555.944,00 17.380.163.669.990,20 15.878.342.087.403,00 16.800.313.513.710,60 18.366.871.276.186,50 20.028.670.235.053,10 21.871.135.645.265,80

PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.040.804.975.712,00 10.513.980.746.509,20 13.042.056.434.421,00 14.416.031.751.655,30 15.798.611.949.594,90 17.251.534.266.859,70 18.866.634.535.014,30

PAJAK DAERAH 9.149.214.329.501,00 9.714.912.691.000,00 12.215.081.305.000,00 13.498.655.298.000,00 14.745.975.516.400,00 16.110.759.718.712,00 17.604.215.784.449,00

1. PKB 3.622.079.065.860,00 3.776.379.000.000,00 4.420.636.000.000,00 4.862.699.600.000,00 5.348.969.560.000,00 5.883.866.516.000,00 6.472.253.167.600,00

2. BBNKB 4.061.682.681.160,00 4.199.753.691.000,00 4.265.368.000.000,00 4.691.904.800.000,00 5.161.095.280.000,00 5.677.204.808.000,00 6.244.925.288.800,00

3. PBBKB 1.423.203.637.902,00 1.697.122.000.000,00 1.910.337.680.000,00 2.044.061.318.000,00 2.187.145.610.000,00 2.340.245.803.000,00 2.504.063.009.000,00

4. PAJAK AIR 42.248.944.579,00 41.658.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00

- AIR PERMUKAAN 42.248.944.579,00 41.658.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00

5. PAJAK ROKOK - 1.578.443.625.000,00 1.859.693.580.000,00 2.008.469.066.400,00 2.169.146.591.712,00 2.342.678.319.048,96

RETRIBUSI DAERAH 57.326.323.969,00 57.129.422.985,00 57.677.820.000,00 61.031.112.794,33 62.971.902.181,19 64.974.408.670,56 67.040.594.866,28

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

232.647.377.086,00 262.314.116.000,00 273.408.000.000,00 286.420.295.187,47 312.799.604.274,24 341.608.447.727,89 373.070.585.663,63

LAIN-LAIN PAD YANG SAH 601.616.945.156,00 479.624.516.524,20 495.889.309.421,00 569.925.045.673,53 646.864.926.739,46 734.191.691.749,28 822.307.570.035,43

13

16

PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 2013-2018

URAIAN PENDAPATAN 2012

TARGET 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

DANA PERIMBANGAN 2.832.746.608.832,00 2.741.250.361.000,00 2.810.356.390.222,00 2.365.498.833.769,67 2.547.442.207.172,76 2.754.064.354.741,39 2.978.930.841.062,72

1. Dana Bagi Hasil Pajak /Hasil Bukan Pajak

1.514.429.568.832,00 1.188.725.300.000,00 1.044.454.974.222,00 861.084.826.845,00 910.038.002.035,95 971.913.617.870,49 1.038.967.979.052,43

2. Dana Alokasi Umum 1.269.960.760.000,00 1.472.453.011.000,00 1.687.686.386.000,00 1.504.414.006.924,67 1.637.404.205.136,81 1.782.150.736.870,90 1.939.962.862.010,29

3. Dana Alokasi Khusus 48.356.280.000,00 80.072.050.000,00 78.215.030.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

4.062.464.971.400,00 4.124.932.562.481,00 25.929.262.760,00 18.782.928.285,55 20.817.119.418,87 23.071.613.451,94 25.570.269.188,78

14

17

PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 2013-2018 PAD Murni

Pendapatan Lain-lain Yang Sah

4315

Total Pendapatan Daerah

Dana Perimbangan

2013 2014 2015 2016 2017 2018 -

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

10,514

13,042

14,416

15,799

17,252

18,867

2013 2014 2015 2016 2017 2018 -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2,741

2,810

2,365

2,547

2,754

2,979

2013 2014 2015 2016 2017 2018 -

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

25.93

18.78

20.82

23.07

25.57

-

2013 2014 2015 2016 2017 2018 -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

17,380

15,878

16,800 18,367

20,029 21,871

Misi 1 : “Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing”Sosok 2018 : Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.

1 =2 =

3 =

4 =

5 =

16

Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 1No. Sasaran Misi Kinerja Awal

2013

Target Pendanaan Misi 1

2014 2015 2016 2017 2018

I. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata;

247.315.961.567 4.233.483.939.212 4.603.708.232.448 4.987.427.733.403 5.397.879.613.255 5.840.944.139.931

II. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata;

68.209.976.488 534.800.034.606 502.922.213.000 507.654.733.100 512.857.789.970 518.582.855.494

III. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK

45.517.871.800 79.363.420.000 84.046.250.000 96.542.828.000 107.576.787.800 121.989.138.580

Jumlah Misi 1 361.043.809.855 4.847.647.393.818 5.190.676.695.448 5.591.625.294.503 6.018.314.191.025 6.481.516.134.005

No Program Pembangunan Daerah 2013 TARGET (Rp.)

2014 2015 2016 2017 2018

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 150.040.973.143

1.777.724.577.188

1.878.966.746.047

1.980.146.083.349

2.087.122.887.517

2.200.806.481.893

2. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 55.015.403.152

1.609.669.800.000

1.749.486.780.000

1.903.285.458.000

2.072.464.003.800

2.258.560.404.180

3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 50.000.000.000

60.000.000.000

72.000.000.000

86.400.000.000

103.680.000.000

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan N/A 11.144.000.000 13.848.000.000 15.552.000.000 17.352.000.000 19.987.200.000

5. Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal 4.558.234.385

402.631.072.114

477.754.318.509

552.928.326.583

628.159.258.374

703.454.098.831

6. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 17.599.391.387

378.350.000.000

418.895.000.000

457.807.000.000

499.530.825.000

546.235.188.750

7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 20.101.959.500 3.964.489.910 4.757.387.892 5.708.865.470 6.850.638.564 8.220.766.277

8. Program Promosi Kesehatan N/A 711.000.000 782.100.000 860.310.000 946.341.000 1.040.975.100

17

Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 1...............(lanjutan)

No Program Pembangunan Daerah 2013TARGET (Rp.)

2014 2015 2016 2017 2018

9. Program Pengembangan lingkungan sehat N/A 2.735.000.000 1.203.400.000 1.323.740.000 1.456.114.000 1.601.725.400

10. Program Pelayanan Kesehatan 13.238.357.021

497.641.044.606

466.111.425.000

467.722.567.500

469.494.824.250

471.444.306.680

11. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.849.700.000

16.705.000.000

17.220.000.000

18.942.000.000

20.836.200.000

22.919.820.000

12. Program Sumber Daya Kesehatan 53.121.919.467

12.600.000.000

13.230.000.000

13.891.500.000

14.586.075.000

15.315.378.750

13. Program Manajeman Kesehatan 3.143.000.000

2.857.300.000

3.093.030.000

3.352.333.000

3.637.566.300

14. Program Pelayanan KB N/A 1.000.000.000 1.200.000.000 1.440.000.000 1.728.000.000 2.073.600.000

15. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) N/A 264.990.000 317.988.000 381.585.600 457.902.720 549.483.264

16. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 21.370.829.800

29.075.000.000

31.508.000.000

35.567.300.000

40.510.930.000

48.613.116.000

17. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

3.540.300.000

7.389.800.000

8.150.480.000

10.384.928.000

10.949.120.800

11.491.132.880

18. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 15.825.000.000

29.118.620.000

30.179.770.000

34.841.800.000

39.003.057.000

43.270.241.700

19. Program Pengembangan Transmigrasi 4.781.742.000

13.780.000.000

14.208.000.000

15.748.800.000

17.113.680.000

18.614.648.000

18

Misi 2 : “Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan”

1 =2 =

3 =

4 =

5 =

19


2013


2014 2015 2016 2017 2018

IV. Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur

105.909.484.170

396.500.000.000

475.800.000.000

570.960.000.000

685.152.000.000

822.182.400.000

V. Meningkatnya daya saing usaha pertanian

136.084.348.841

350.820.910.000

286.380.199.000

320.177.210.900

359.655.274.590

404.289.094.854

VI. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi

4.096.375.000

273.138.000.000

276.550.400.000

280.362.720.000

385.108.106.000

440.655.664.800

VII. Meningkatnyajumlah dan kualitas wirausahawan

44.954.670.925

172.780.560.000

203.122.328.000

243.787.826.400

299.183.674.320

375.299.746.616

VIII.Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional

N/A 468.700.000.000 487.370.000.000 488.657.000.000 599.882.700.000 669.632.970.000

Jumlah Misi 2 291.044.878.936 1.661.939.470.000 1.729.222.927.000 1.903.944.757.300 2.328.981.754.910 2.712.059.876.270

No Program Pembangunan Daerah 2013 TARGET (Rp.)2014 2015 2016 2017 2018

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian 91.237.734.670

352.500.000.000

423.000.000.000

507.600.000.000

609.120.000.000

730.944.000.000

2. Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian 26.957.750.000

243.503.170.000

168.932.285.000

191.765.706.000

219.018.820.700

250.004.205.875

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan

16.511.716.600

9.870.540.000

11.607.594.000

13.668.353.400

16.115.188.740

19.022.705.614

4. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan kehutanan

14.109.950.000

18.951.650.000

21.071.415.000

23.073.556.500

25.260.912.150

27.652.000.365

5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 39.594.757.741

28.982.800.000

31.881.080.000

35.069.188.000

38.576.106.000

42.433.713.000

6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 33.863.462.500

33.750.750.000

37.125.825.000

40.838.407.000

44.922.247.000

49.414.470.000

8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 5.046.712.000

15.762.000.000

15.762.000.000

15.762.000.000

15.762.000.000

15.762.000.000

9. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi N/A 13.468.000.000 15.445.400.000 17.627.720.000 20.217.106.000 23.286.664.800

10. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan

1.500.000.000

250.000.000.000

250.000.000.000

250.000.000.000

350.000.000.000

400.000.000.000

20


No Program Pembangunan Daerah 2013 TARGET (Rp.)

2014 2015 2016 2017 2018

11. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2.596.375.000

9.670.000.000

11.105.000.000

12.735.000.000

14.891.000.000

17.369.000.000

12. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

9.173.655.050

85.103.000.000

87.519.000.000

90.356.500.000

93.696.550.000

97.559.805.000

13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.950.273.000

7.275.000.000

8.730.000.000

10.476.000.000

12.571.200.000

15.085.440.000

14. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

6.387.996.375

8.750.000.000

10.500.000.000

12.600.000.000

15.120.000.000

18.144.000.000

15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 14.671.749.500

44.000.000.000

52.800.000.000

63.360.000.000

76.032.000.000

91.238.400.000

16. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan N/A

300.000.000.000

287.500.000.000

275.000.000.000

312.500.000.000

325.000.000.000

17. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya N/A

150.000.000.000

180.000.000.000

190.000.000.000

228.000.000.000

273.600.000.000

18. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2.997.000.000

5.250.000.000

6.300.000.000

7.560.000.000

9.072.000.000

10.886.400.000

19. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri

2.035.000.000

25.000.000.000

37.500.000.000

56.250.000.000

84.375.000.000

126.562.500.000

20. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

7.557.794.000

15.000.000.000

18.000.000.000

21.600.000.000

25.920.000.000

31.104.000.000

21. Program Pengembangan Destinasi Wisata 4.350.000.000

12.960.000.000

16.848.000.000

21.902.400.000

28.473.120.000

37.015.056.000

22. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 9.502.952.500

13.442.560.000

17.725.328.000

23.042.926.400

29.955.804.320

38.942.545.616

23. Program Penataan ruang N/A 1.700.000.000 1.870.000.000 2.057.000.000 2.262.700.000 2.488.970.000

24. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; N/A

17.000.000.000

18.000.000.000

21.600.000.000

57.120.000.000

68.544.000.000

21

Misi 3 : “Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik”

1 =2 =

3 =

4 =

5 =

22


2013


2014 2015 2016 2017 2018

IX. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik

1.253.992.950.412

1.594.783.939.445

1.723.810.555.286

1.802.472.166.033

1.805.741.023.849

1.846.152.623.610

X. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK

39.100.119.744

40.711.115.000

42.382.286.000

47.612.484.000

53.089.848.000

56.344.280.800

XI. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur

-

715.686.861.675

854.932.401.610

1.021.133.366.292

1.762.471.854.577

1.789.251.833.292

XII. Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum

75.429.333.845

60.634.287.464

72.385.032.246

76.785.977.778

79.766.764.310

83.696.757.841

Jumlah Misi 3 1.368.522.404.001 2.411.816.203.584 2.693.510.275.142 2.948.003.994.103 3.701.069.490.735 3.775.445.495.543


1. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;

39.133.987.500

30.294.307.967

30.187.993.333

30.858.655.000

33.138.307.000

34.580.355.450

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 392.790.651.922

231.031.169.520

252.706.599.724

274.778.039.796

298.986.533.076

326.685.444.384

3. Program Pengembangan Kearsipan 1.551.818.247

1.904.268.000

2.730.146.600

3.313.675.920

3.998.911.104

3.028.387.200

4. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 44.451.132.500

15.412.142.500

15.695.161.750

16.530.677.925

17.533.345.718

18.608.560.289

5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6.766.866.900

4.440.770.325

5.594.847.393

5.352.082.157

5.841.802.893

6.486.616.222

6. Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

39.950.000.000

452.057.000

650.000.000

750.000.000

850.000.000

950.000.000

7. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah N/A 41.788.668.000 99.407.709.800 56.431.968.280 62.695.465.108 69.718.224.119

8. Program Penelitian, Studi dan Survei N/A 15.250.000.000 18.300.000.000 21.960.000.000 26.352.000.000 31.622.400.000

9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 16.222.039.500 12.343.751.131 14.070.001.244 15.318.501.369 16.542.551.505 18.401.256.656

10. Program Pengendalian dan Pengawasan pembangunan N/A 24.000.000.000 28.800.000.000 34.560.000.000 41.472.000.000 49.766.400.000

23



11. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan 2.375.000.000

1.575.000.000

1.900.000.000

2.200.000.000

1.900.600.000

2.800.000.000

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 484.986.152.888

213.721.310.664

225.428.840.730

284.200.524.103

208.324.676.514

165.224.383.265

13. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum 214.006.534.455

80.745.494.338

86.039.254.712

91.693.041.483

98.615.130.931

104.820.202.025

14. Program Kerjasama Pembangunan 4.795.000.000

3.400.000.000

2.575.000.000

2.480.000.000

2.690.500.000

3.132.050.000

15. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

6.963.766.500

1.925.000.000

1.925.000.000

1.925.000.000

3.200.000.000

1.925.000.000

16. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

N/A 16.500.000.000 19.800.000.000 23.760.000.000 28.512.000.000 34.214.400.000

17. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan N/A 900.000.000.000 918.000.000.000 936.360.000.000 955.087.200.000 974.188.944.000

18. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

39.100.119.744

40.711.115.000

42.382.286.000

47.612.484.000

53.089.848.000

56.344.280.800

19. Program Pengembangan kompetensi Aparatur N/A 50.743.324.000

57.000.156.400

63.614.672.040

70.113.139.244

76.007.453.168

20. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur N/A

664.943.537.675

797.932.245.210

957.518.694.252

1.692.358.715.333

1.713.244.380.124

21. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM

9.206.200.000

650.000.000

1.150.000.000

675.000.000

1.175.000.000

700.000.000

22. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

3.052.980.000

8.124.285.714

8.562.158.730

8.757.631.746

9.053.024.762

9.355.521.778

23. Program Pendidikan Politik Masyarakat 8.438.223.245

4.700.001.750

14.075.000.500

16.560.000.000

18.450.000.500

20.250.000.000

24. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

54.731.930.600

45.000.000.000

46.000.000.000

48.000.000.000

48.000.000.000

50.000.000.000

24

Misi 4 : “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan”

1 =2 =

3 =

4 =

5 =

25


2013


2014 2015 2016 2017 2018

XIII. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana

40.037.251.032

127.030.800.000

135.740.000.000

142.235.000.000

153.554.000.000

172.189.200.000

XIV. Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasa rmasyarakat

-

120.640.000.000

125.650.000.000

146.830.000.000

174.526.000.000

206.351.200.000

XV. Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis

1.273.031.992.013

3.850.203.603.100

3.678.765.722.639

3.943.978.528.643

3.430.338.618.089

3.653.505.562.732

Jumlah Misi 4 1.313.069.243.045 4.097.874.403.100 3.940.155.722.639 4.233.043.528.643 3.758.418.618.089 4.032.045.962.732


1. Program Penataan Ruang N/A 9.200.000.000 8.000.000.000 7.200.000.000 8.400.000.000 7.600.000.000

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

16.170.000.000

17.490.000.000

15.600.000.000

17.325.000.000

26.240.000.000

3. Program Pengelolaan Kawasan Lindung 4.622.435.000

19.110.800.000

18.750.000.000

18.750.000.000

19.250.000.000

19.500.000.000

4. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

15.975.071.432

32.500.000.000

33.400.000.000

33.900.000.000

33.900.000.000

31.400.000.000

5. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 17.500.000.000

21.000.000.000

25.200.000.000

30.240.000.000

36.288.000.000

6. Pengelolaan ekosistem pesisir dan laut 300.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

7. Program Pembinaan pengembangan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi N/A

105.550.000.000

107.900.000.000

129.480.000.000

155.376.000.000

186.451.200.000

8. Program Pengembangan Panas Bumi dan Migas N/A 1.200.000.000

1.800.000.000

1.800.000.000

2.100.000.000

2.100.000.000

9. Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah N/A

4.690.000.000

7.950.000.000

8.350.000.000

8.650.000.000

10.200.000.000

10. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;

19.139.744.600

11.000.000.000

12.100.000.000

13.310.000.000

14.641.000.000

17.569.200.000

26



2014 2015 2016 2017 2018

11. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 416.260.398.405

238.219.026.000

255.830.460.000

280.196.220.250

223.315.674.000

228.497.956.000

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 4.500.000.000

40.000.000.000

30.000.000.000

25.000.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

13. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 12.750.761.000

3.450.000.000

3.750.000.000

4.050.000.000

4.350.000.000

4.650.000.000

14. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

20.633.937.000

248.156.300.000

286.146.737.000

286.146.737.000

286.146.737.000

200.302.715.900

15. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3.180.978.000

30.600.000.000

35.000.000.000

35.785.000.000

37.749.250.000

40.296.713.000

16. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.880.715.000

6.850.230.000

6.700.000.000

7.000.000.000

6.900.000.000

7.150.000.000

17. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor 721.790.000

375.000.000

1.450.000.000

2.050.000.000

2.650.000.000

3.200.000.000

18. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya;

56.436.076.646

221.850.000.000

277.470.000.000

325.194.000.000

284.848.000.000

311.300.000.000

19. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

119.761.269.550

515.400.000.000

527.950.000.000

401.396.715.393

502.908.500.000

384.198.068.832

20. Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai

22.750.000.000

25.000.000.000

27.475.000.000

30.198.000.000

33.192.000.000

21. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

428.550.050.000

365.550.030.000

349.550.056.000

365.550.040.000

306.550.109.000

22. Program Pembinaan Jasa Konstruksi 2.740.400.000

8.690.000.000

8.550.000.000

8.350.000.000

8.350.000.000

8.350.000.000

23. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman N/A 214.540.000.000

169.200.000.000

167.200.000.000

156.200.000.000

203.060.000.000

24. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; 299.408.026.066

1.593.522.997.100

1.411.168.495.639

1.752.059.800.000

1.231.370.417.089

1.635.950.000.000

25. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 334.757.640.346

300.000.000.000

300.000.000.000

300.000.000.000

300.000.000.000

300.000.000.000

27

Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal”

1 =2 =

3 =

4 =

5 =

28


2013


2014 2015 2016 2017 2018

XVI. Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

4.794.719.000

22.814.030.000

48.761.572.000

53.908.572.900

59.526.919.360

76.017.322.614

XVII. Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu

188.370.951.300

2.000.000.000

2.100.000.000

2.370.000.000

2.564.000.000

2.736.800.000

XVIII. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata

107.468.253.714

91.216.202.000

106.909.861.600

128.900.378.880

155.432.563.104

187.628.816.707

XIX. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama

11.200.000.000

27.951.500.000

33.534.000.000

40.200.800.000

48.190.960.000

57.769.152.000

XX. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga

-

9.535.010.000

8.785.010.000

8.885.010.000

8.985.010.000

9.292.012.000

Jumlah Misi 5 311.833.924.014 153.516.742.000 200.090.443.600 234.264.761.780 274.699.452.464 333.444.103.321


2014 2015 2016 2017 2018 1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

N/A 7.921.280.000

18.076.072.000

20.102.810.400

22.156.647.680

32.401.200.696

2. Program Pemberdayaan SosialN/A

4.961.250.000

5.928.500.000

6.579.762.500

6.793.156.680

7.308.821.418 3. Program Perlindungan Sosial

N/A 7.256.500.000

21.769.500.000

23.964.750.000

26.359.395.000

31.631.274.000

4. Program Penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial dan Perlindungan Masyarakat; 54.731.930.600 15.000.000.000 18.000.000.000 21.600.000.000 25.920.000.000 31.104.000.000

5. Program Peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan. N/A 5.600.000.000 5.600.000.000 5.950.000.000 6.100.000.000 6.100.000.000

6, Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 4.794.719.000 2.675.000.000 2.987.500.000 3.261.250.000 4.217.720.000 4.676.026.500

29



2014 2015 2016 2017 2018

7. Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga 179.327.606.300 1.500.000.000 1.500.000.000

1.650.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000

8. Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda;

9.043.345.000

500.000.000

600.000.000

720.000.000

864.000.000

1.036.800.000

9. Program Pengembangan Nilai Budaya 21.905.323.114

12.679.192.000

13.785.449.600

17.921.084.480

23.297.409.824

30.286.632.771

10. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

30.831.000.000

57.937.010.000

69.524.412.000

83.429.294.400

100.115.153.280

120.138.183.936

11. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama

1.000.000.000

2.570.000.000

3.084.000.000

3.700.800.000

4.440.960.000

5.329.152.000

12. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan

10.200.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

36.000.000.000

43.200.000.000

51.840.000.000

13. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

381.500.000

450.000.000

500.000.000

550.000.000

600.000.000

14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan N/A 2.950.000.000 3.050.000.000 3.150.000.000 3.250.000.000 3.350.000.000

15. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak N/A

5.550.000.000

4.700.000.000

4.700.000.000

4.700.000.000

4.700.000.000

16. Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga N/A

1.035.010.000

1.035.010.000

1.035.010.000

1.035.010.000

1.242.012.000

30

TERIMA KASIH

MARI KITA WUJUDKAN

SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT

Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) 4204483 Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id

SMS JABAR MEMBANGUN

0811 200 5500

SMS SATU DATA JABAR08778 200 5500

Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#

Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat

KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE

RKPDJabar-

ONLINE

10Common

Goals

1 PENINGKATAN

AKSESIBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN 2

PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN

KESEHATAN

3 INFRASTRUKTUR WILAYAH, ENERGI DAN AIR BAKU

4EKONOMI PERTANIAN

5EKONOMI NON PERTANIAN

6PENGELOLAAN HIDUP DAN KEBENCANAAN

7PENGELOLAAN SENI,

BUDAYA, WISATA SERTA KEPEMUDAAN

8KETAHANAN KELUARGA DAN

KEPENDUDUKAN

9KEMISKINAN, PMKS DAN

KEAMANAN

10TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Common Goals RPJMD TAHUN 2013-2018

81

Total Anggaran Common Goals 2013-2018

52%

5%

23%

10%

6%

1%

1% 0% 1%2%

CG-1 CG-2 CG-3 CG-4 CG-5CG-6 CG-7 CG-8 CG-9 CG-10

Indikator Kinerja ProgramRPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

36

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018

No. Strategi Arah Kebijakan

Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan

Capaian KinerjaProgram

Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

OPD Penanggung Jawab

2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung

Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata

Pendidikan gratis Dasar dan Menengah (SD,SLTP, dan SLTA dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Dua Belas Tahun pada Tahun 2018

angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs

persen 95 100 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

SMP Terbuka, SD-SMP Satu Atap

unit 665 683 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar


Keuangan

APK SD/MI persen 119,31 121,88 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar


Keuangan

APK SMP/MTS persen 94,55 99,7 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar


Keuangan

angka melanjutkan SMP ke SMA

persen 75 95 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi


Keuangan

APK SMP/MTS persen 94,55 99,7 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi


Keuangan

APK SMA/MA/SMK Sederajat

Persen67,68 94,92

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi


Keuangan



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pesantren

Jumlah ruang kelas baru SMP/MTs

unit

1070 1500



Keuangan

Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pesantren

Jumlah ruang kelas baru SMA/SMK/MA

unit

2000 2500



Keuangan

Pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI

Jumlah anak-anak buruh dan TKI yang menerima beasiswa

persen 94,03 100 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi


Keuangan

Penyediaan beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit berprestasi dan guru serta mahasiswa di PTN/PTS

Jumlah penerima bea siswa yang melanjutkan ke PTN/PTS (pemuda, Keluarga Atlit Berprestasi, Guru, Mahasiswa)

Orang 2.196

4.696

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Peningkatan akses transportasi sekolah didaerah terpencil

APK SD/MI persen 96,95 100 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar


Keuangan

APK SMP/MTS persen 94,03 100 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi


Keuangan

Jumlah ruang kelas baru SMP/MTs

unit

1070 1500



Keuangan

2. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas rintisan sekolah standar nasional (RSSN)dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP

Perwujudan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas

Jumlah SD berstandar nasional


Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Jumlah SMP yang berstandar nasional



Adm.Pemb; Biro

KeuanganJumlah Sekolah yang terakreditasi

prosen 20 30 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




3. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi

Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

jumlah pendidik yang berkualifikasi S1/D4

orang 229.658 293.108 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Keuangan

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih

orang 8.171 22.000 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Keuangan

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan

Peningkatan pendidikan usia dini di Jawa Barat

APK pendidikan Anak Usia Dini

persen 48,7 80,25 Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal


Keuangan

Jumlah lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Unit 12844 25920 Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




5. mengembangkan pendidikan inklusif

peningkatan pemerataan dan mutu Pendidikan

Meningkatnya Jumlah SLB Negeri

Unit 38 60 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus


Keuangan

APK SD LB persen 10,21 13,15 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus


Keuangan

APK SMP LB persen 10,06 12,11 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus


Keuangan

APK SMA/SMK LB

persen 10,75 11,28 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus


Keuangan

RKB SLB Unit 28 288 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus


Keuangan

Jumlah pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK)

unit 19 21,4 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Jumlah penyelenggaraan PK dan PLK yang bermutu

unit 1 1 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus


Keuangan

6. Menuntaskan buta Aksara

Perwujudan masyarakat Jawa Barat bebas dari buta aksara

AMH Orang 97.00-97.50 99.00-99.50

Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal

Pendidikan Disdik Biro YansosBappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah Lembaga Kursus 1800 2500

Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal

Pendidikan Disdik Biro YansosBappeda; Biro


7. Mendukung Perpustakaan di Jawa Barat dan meningkatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan berbasis IT

Perwujudan masyarakat gemar membaca di Jawa Barat

Tingkat Pembinaan Teknis Kelembagaan Semua Jenis Perpustakaan di Jawa Barat

unit 1000 6000 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Perpustakaan Bapusipda Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Tingkat Pembinaan Teknis Sumber daya Manusia pengelola perpustakaan di jawa barat

Orang 1600 9600 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”Judul Koleksi bahan perpustakaan di jawa barat

Judul 83.333 500.000 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


Keuangan

efektifitas kualitas layanan perpustakaan di Jawa Barat berbasis teknologi informasi dan komunikasi

poin 70 95 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


Keuangan

tingkat pembudayaan kegemaran membaca (PKN) masyarakat di Jawa Barat

Orang 1.125.000 6.750.000 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


Keuangan

8. Meningkatnya aksesbilitas kualitas Layanan kesehatan Masyarakat yang terjangkau dan merata;

Menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan

Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama & kemitraan serta penyehatan lingkungan

Persentase desa siaga aktif

persen 27,8 79,56 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kesehatan Dinkes Biro Yansos

jumlah persalianan di tolong oleh tenaga kesehatan

persen 89,08 Program Pengembangan Lingkungan Sehat


Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sehat

Persen 68,8 80 Program Pengembangan Lingkungan Sehat


Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM

persen 25 75 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kesehatan Dinkes Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS

persen 50 70 Program Promosi Kesehatan


Keuangan

Menurunnya Prevalensi Gizi buruk

persen 0,75 0,5 Program Promosi Kesehatan

Kesehatan Dinkes BKPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

9. Menguatkan Pelayanan Kesehatan,Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular gangguan mental serta gizi masyarakat

Persentase Bayi dengan ASI Eksklusif

Persen 40 80 Program Pelayanan Kesehatan

Kesehatan Dinkes RSUD Alihsan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Ratio Kematian Bayi (AKB)

persen 2,64 ,2,58 Program Pelayanan Kesehatan


Keuangan

Ratio Kematian Ibu (aki)

persen 73 87 Program Pelayanan Kesehatan


Keuangan

jumlah persalianan di tolong oleh tenaga kesehatan

persen 100 96,50 Program Pelayanan Kesehatan


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”Prosentase Penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan mendapatkan pelayanan kesehatan

Persen 38,10 50 Program Pelayanan Kesehatan

Kesehatan Dinkes RS Jiwa Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Persentase kab/kota yang melaksanakan program pengendalian penyakit menular dan tidak menular

persen 75 100 Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Kesehatan Dinkes RSUD Al Ihsan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Angka Kesakitan DBD

100.000 <55 <55 Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular


Keuangan

Presentase Desa/Kelurahan dengan jumlah desa UCI ≥ 80%



Keuangan

Persentase tertanggulangi KLB dan di laporkan kurang dari 24 Jam

Persen 100 100 Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular


Keuangan

Angka Kematian Diare pada KLB

persen < 1 < 1 Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”Persentase Puskesmas melaksanakan Surveilens sistem kewaspadaan dini (SKD)



Keuangan

Angka Kesembuhan Penyakit TB Paru



Keuangan

Persentase RS Pemerintah terakreditasi


Kesehatan Dinkes RSUD AlIhsan; RS Jiwa; RS Paru

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Persentase RS Swasta terakreditasi



Keuangan

Persentase Puskesmas terakreditasi



Keuangan

10. Menguatkan pembiayaan, Sumber daya kesehatan

Penguatan Pembiayaan dan sumber daya kesehatan

Persentase Puskesmas dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar

Persen 50 75 Program Sumber Daya Kesehatan

Kesehatan Dinkes RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS Paru


Keuangan

Persentase Rumah Sakit dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar

Persen 20 75 Program Sumber Daya Kesehatan



Keuangan

Jumlah Rumah sakit Rujukan Regional

Jumlah 1 6 Program Sumber Daya Kesehatan



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”Jumlah RSUD mampu PONEK

80 100 Program Sumber Daya Kesehatan


Keuangan

Persentase Pemanfaatan Puskesmas PONED

persen 50 100 Program Sumber Daya Kesehatan



Keuangan

11. Meningkatkan Manajamen, regulasi , teknologi informasi kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan

Penguatan Managemen, regulasi, system infomasi bidang kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan

Persentase Rumah sakit pemerintah menjadi BLUD

persen 40 70 Program Manajeman Kesehatan

Kesehatan Dinkes RSUD AlIhsan; RS Jiwa; RS Paru


Keuangan

Peningkatan Kapasitas BLK sebagai CEO Pelayanan Penunjang Diagnostik dan kesehatan masyarakat



Keuangan

Tersedianya Dokumen Regulasi dan pendukung Sistem Kesehatan

Jumlah 1 6 Program Manajeman Kesehatan


Keuangan

tersedianya data dan informasi kesehatan yang komprehensif



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




12. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Peserta KB

Revitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur

persen 63,90 67,1 Program Pelayanan KB

Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

BP3AP2KB Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

penurunan Total Fertility Rate (TFR) melalui PUP, penundaan anak pertama dan motivator PUP

persen 49 51,6 Program Pelayanan KB


Keluarga Sejahtera


Keuangan

Jumlah kelompok Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang punya usaha

kelompok 100 425 Program Pelayanan KB


Keluarga Sejahtera


Keuangan

Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita

kelompok 1.250 1.385 Program Pelayanan KB


Keluarga Sejahtera


Keuangan

Jumlah peserta KB aktif

persen 1,89 1,84 Program Pelayanan KB


Keluarga Sejahtera


Keuangan

Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW)

persen 19,55 21,32 Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)


Keluarga Sejahtera


Keuangan

Jumlah Kelompok Generasi Berencana

kelompok 104 260 Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)


Keluarga Sejahtera


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




13. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan

Penyediaan rumah untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR)

Cakupan rumah layak huni mencapai 100.000 unit

persen 10 100 Program Pengembangan Perumahan

Perumahan Diskimrum BPMPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

14. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Peningkatan daya saing tenaga kerja

Perwujudan Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan

Orang 2778 3500 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan Disnakertrans Biro Bansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Jumlah lembaga Pelatihan kerja swasta dan pemerintah yang di akreditasi

unit 33 60 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


Keuangan

Persentase tenaga kerja yang siap bekerja dan tersertifikasi

Orang 350 600 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


Keuangan

15. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja

Perlindungan, pengawasan dan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat

Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial

persen 50 75 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


Keuangan

Jumlah Perusahaan yang terbina dan terperiksa

Perusahaan 480 480 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




16. Perluasan lapangan kerja

Peningkatan penempatan tenaga kerja

Jumlah Penyerapan 2 juta kesempatan kerja melalui sektor primer, sekunder. Dan tertier

Orang 200.000 80.280 Program Peningkatan Kesempatan Kerja


Keuangan

Jumlah Lapangan kerja bagi masyarakat desibilitas

Orang 40 60 Program Peningkatan Kesempatan Kerja


Keuangan

Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus

Jumlah lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus

buah 1000 Program Peningkatan Kesempatan Kerja


Keuangan

17. Menata persebaran penduduk baik didalam maupun keluar wilayah provinsi

Kerjasama bidang ketransmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasi

Jumlah kawasan transmigrasi

Kawasan 11 11 Program Pengembangan Transmigrasi

Ketransmigrasian Disnakertrans Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Jumlah tindak lanjut kerjasama antar provinsi dibidang ketransmigrasian

MOU 11 11 Program Pengembangan Transmigrasi


Keuangan

Peningkatan kemampuan dan kemandirian calon transmigran, masyarakat Kawasan transmigrasi Lokal (Resettlement) dan warga sekitar

Jumlah calon transmigran, masyarakat kawasan transmigrasi lokal (Resettlement) dan masyarakat sekitar yang dilatih.

orang 270 990 Program Pengembangan Transmigrasi


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan”

1. Mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian

Mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutan

Jumlah luas lahan sawah baru

Ha 400 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian

Pertanian Distan TP BKPD; Biro Binprod


Keuangan

2.. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian perkebunan, dan peternakan

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Jumlah Produksi Padi

persen 11.271.860 ton 3,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian



Keuangan

Jumlah Produksi Jagung




Keuangan

Jumlah Produksi Kedelai

persen 47.425 ton 3,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian



Keuangan

Jumlah Produksi Kacang Tanah




Keuangan

Jumlah Produksi Kacang Hijau




Keuangan

Jumlah Produksi Ubi Kayu




Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Jumlah Produksi

Ubi Jalar persen 436.577 ton 2,00 Program

Peningkatan Produksi Pertanian



Keuangan

Jumlah produksi Sayuran




Keuangan

Jumlah Produksi Buah2han




Keuangan

Jumlah Produksi Tan. Obat




Keuangan

Jumlah Produksi Tanaman Hias

persen 264.019.760 tangkai

2,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian



Keuangan

Tingkat produksi dan produktivitas komoditas perkebunan

persen > 2 > 2 Program Peningkatan Produksi Pertanian

Pertanian Disbun Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Meningkatnya Produksi Peternakan :

a. Jumlah Produksi Daging

Ton/Ha 693.019 852.480 Program Peningkatan Produksi Pertanian

Pertanian Disnak BKPD; Biro Binprod


Keuangan

b. Jumlah Produksi Telur

Ton/Ha 194.953 219.030 Program Peningkatan Produksi Pertanian



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” c. Jumlah

Produksi SusuTon/Ha 219.278 281.719 Program

Peningkatan Produksi Pertanian



Keuangan

Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan

Jumlah Peserta Pelatihan bagi petugas, penyuluh dan petani

orang/tahun 500 500 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian

Pertanian Distan TP Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Kemantapan Kelembagaan Perkebunan

persen 57,50 70,00 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian


Keuangan

Proporsi luas lahan eksisting perkebunan

Persen 13,00 13,00 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian


Keuangan

Jumlah Peserta Pelatihan bidang peternakan

orang/tahun 5.738 500 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian

Pertanian Disnak Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Jumlah Infrastruktur pertanian:

a. Jitut ha 14.318 1.250 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian

Pertanian Distan TP Dis. PSDA Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

b. Jides ha 12.586 1.250 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian

Pertanian Distan TP Dis. PSDA Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Kemantapan Kelembagaan Perkebunan



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Proporsi potensi

lahan eksisting perkebunan



Keuangan

Peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak

Jumlah Luas serangan 9 OPT Utama (ha)

ha 117.375 111.622 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan


Keuangan

Intensitas serangan OPT tanaman perkebunan

persen < 10,00 < 9,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan


Keuangan

Jumlah Kasus Penyakit Hewan :

- Anthrax kasus/tahun 0 0 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan”

- Avian Influenza kasus/tahun 75

45

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan


Keuangan

- Brucellosis prevalensi < 3,7% < 2% Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan


Keuangan

- Rabies kasus/tahun 1

0 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan


Keuangan

Intensitas serangan OPT Perkebunan

persen <10 <9,1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan


Keuangan

Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Persentase tingkat kehilangan hasil pasca panen padi

persen 11,50

10,50

Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Jumlah Kelompok

penerapan sistem jaminan mutu

kelompok 26 Kab/Kota 20 pelaku (10 Kab/Kota)



Keuangan

Persentase margin usahatani tanaman pangan dan hortikultura


a. Padi persen 20,00 40,00 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan


Keuangan

b. Palawija persen 20,00 35,00 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan


Keuangan

c. Sayuran persen 20,00 35,00 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan


Keuangan

Jumlah Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu

pelaku usaha 16 5 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Tingkat nilai

tambah produk perkebunan

persen > 2,00 > 2,00 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan


Keuangan

Jumlah Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Peternakan

pelaku/tahun 4 4 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan


Keuangan

3. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan terutama perikanan komersil di Pantai Selatan dan Pantai Utara melalui Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Pantai Selatan (GAPURA)

Peningkatan produksi perikanan dan kelautan

Produksi Budidaya Perikanan

persen 5,00 5,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Kelautan dan Perikanan

Diskanlut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Produksi

Perikanan Tangkap

persen 5,00 5,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap



Keuangan

Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan

Jumlah sentra industri pengolahan hasil perikanan

lokasi 5 10Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan



Keuangan

Jumlah aneka produk olahan hasil perikanan

jenis 18 34Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan



Keuangan

Persentase nilai tambah usaha perikanan di Pantura melalui Gapura

persen 6,60 17,42 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan



Keuangan

Persentase nilai tambah usaha perikanan di Pansela melalui Gapura

persen 4,50 8,05 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Tingkat Nilai

tambah produk perkebunan

persen > 2 > 2 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan


Keuangan

4. Meningkatkan produktifitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan

Peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

Meningkatnya produksi kayu

persen 10,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Kehutanan Dishut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Unit hutan rakyat bersertifikasi

unit 1,00 1,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


Keuangan

Jumlah Hutan rakyat bersertifikat lestari

unit 1 1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


Keuangan

Jumlah indutri kehutanan yang tertib perijinannya



Keuangan

Jumlah industri primer kehutanan



Keuangan

Peningkatan produksi kayu olahan

persen 1.186.018 m3 10,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Tertib

penatausahaan hasil hutan

Kab/Kota 26 27 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


Keuangan

Jumlah kelompok pelaku aneka usaha kehutanan

kelompok 269 30 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


Keuangan

Peningkatan penerimaan retribusi Tahura Ir. H. Djuanda

persen Rp. 1,6 Milyar 10,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


Keuangan

Peningkatan produksi aneka usaha kehutanan

persen 5.000 ton 10,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


Keuangan

Jumlah obyek wisata alam hutan yang produktif

lokasi 61 2 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


Keuangan

Jumlah kelompok kerja penunjang imbal jasa lingkungan

kelompok 5 2 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


Keuangan

Tingkat partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Hutan dalam pengelolaan hutan

persen 100,00 100,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan”5. Meningkatkan

investasi Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Prosentase kepastian dan ketepatan biaya pelayanan perizinan

persen 100,00 100,00 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi

Penanaman Modal

BPPT BKPPMD, Biro Adm

Perekonomian


Keuangan

Presentase ketepatan waktu pelayanan perizinan


Penanaman Modal

BPPT BKPPMD, Biro Adm

Perekonomian


Keuangan

Jumlah perusahaan (PMA/PMDN) yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

perusahaan 700 1.200 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi

Penanaman Modal

BKPPMD Biro Adm Perekonomian


Keuangan

Persentase penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN


Penanaman Modal



Keuangan

Jumlah profil peluang investasi di Jawa Barat yang layak ditawarkan kepada investor

dokumen 1 1 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi

Penanaman Modal



Keuangan

Jumlah promotion business center yang representatif

unit 1 1 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi

Penanaman Modal



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Jumlah sarana

promosi investasi (event, skala, bentuk)

evant 14 30 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi

Penanaman Modal



Keuangan

Persentase peserta business meeting/event promosi BKPPMD


Penanaman Modal



Keuangan

Jumlah kerjasama investasi Government to Government, Private to Government, Private to Private

dokumen MOU 1 2 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi

Penanaman Modal



Keuangan

Nilai investasi di Jawa Barat

Trilyun rupiah 76,72 138,85 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi

Penanaman Modal



Keuangan

6. Peningkatan produktivitas BUMD dan Lembaga Keuangan lainnya

Meningkatkan peran, kinerja dan daya saing BUMD dalam pengokohan ekonomi Jawa Barat

Kontribusi keberadaan BUMD terhadap PAD per tahun

Milyar rupiah 210 266 Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan

Penanaman Modal

Bappeda Biro Adm Perekonomian

Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah Penyaluran Kredit PD.BPR dan PD.PK

Milyar rupiah 200,00 879,90 Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan

Penanaman Modal

Bappeda Biro Adm Perekonomian


Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan”7. Meningkatkan daya

saing Koperasi dan UMKM

Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM

KUMKM Berdaya Saing

unit KUMKM 200 200 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Koperasi dan UKM Dnas KUMKM Disperindag; Biro Adm

Perekonomian


Keuangan

Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

unit koperasi 1.500 1.000 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Koperasi dan UKM Dnas KUMKM Biro Adm Perekonomian


Keuangan

Pemasaran dan Pengembangan Jaringan KUMKM

unit KUMKM 437 1.000 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Koperasi dan UKM Dnas KUMKM Disperindag; Biro Adm

Perekonomian


Keuangan

Peningkatan Koperasi menjadi Koperasi Skala Besar

unit koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Peningkatan akses

teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM

Penciptaan Wirausaha Baru

orang - 4.000 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Koperasi dan UKM Dnas KUMKM Distan TP; Disbun; Disnak; Dishut;

Diskanlut; Disperindag;

Disnakertrans; Biro Adm

Perekonomian


Keuangan

Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM

unit KUMKM 1.345 2.000 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



Keuangan

Akses Teknologi Tepat Guna bagi KUMK

unit KUMKM 250 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



Keuangan

Akses Pembiayaan bagi KUMK melalui KCR




Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Fasilitasi

Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil




Keuangan

Pendirian Paviliun/Gerai KUMKM Jabar

Unit 5 5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



Keuangan

8. Meningkatkan daya saing industri

Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri

Jumlah unit usaha industri kecil menengah

unit 245.234 265.425 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Perindustrian Disperindag Biro Adm Perekonomian


Keuangan

Jumlah unit wirausaha Usaha Kecil Menengah

unit 545 10.623 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Perindustrian Disperindag Dis. KUMKM; Biro Adm

Perekonomian


Keuangan

Jumlah tenaga kerja industri kecil menengah

orang 2.452.337 2.625.000 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Perindustrian Disperindag Disnakertrans; Dis. KUMKM; Biro

Adm Perekonomian


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Peningkatan produksi

dan kualitas industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki).

Jumlah Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Industri

unit usaha 2.108 3.108 Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri



Keuangan

Pemahaman Industri Ramah Lingkungan

persen 75,00 90,00 Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri



Keuangan

9. Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan

Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan

Jumlah cadangan pangan pemerintah

Ton 400 400 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan

BKPD Distan TP; Biro Binprod


Keuangan

Ketersediaan Informasi, harga dan akses pangan

persen 66,70 100,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan



Keuangan

Konsumsi Beras perkapita

kg/kapita/tahun 94,00 83,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan



Keuangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

persen 80,00 90,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan



Keuangan

Menurunnya Desa Rawan Pangan

desa 813,00 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan”10. Memperluas

kesempatan kerjaPenempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Padat Karya orang 54.400 7.200 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Ketenagakerjaan Disnakertrans Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Jumlah wirausaha baru

Orang 20.000 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Ketenagakerjaan Disnakertrans Distan TP; Disbun; Disnak;

Dishut; Diskanlut; Disperindag; Dis.

KUMKM; Biro Adm

Perekonomian


Keuangan

11. Meningkatkan ekonomi perdesaan

Dukungan pembangunan jalan di sentra pertanian, wisata dan industri manufaktur

Meningkatnya kondisi jalan menuju sentra pertanian, wisata dan industri manufaktur

Persen 60,00 75,00 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum Dis. Binamarga Biro Adm. Perekonomian


Keuangan

Dukungan sarana irigasi di sentra pertanian lahan sawah

Meningkatnya kondisi jaringan irigasi pada daerah irigasi sentra pertanian lahan sawah

Persen 40,00 70,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Pekerjaan Umum Dis. PSDA Distan TP; Biro Binprod


Keuangan

12. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional

Peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri

Volume ekspor Jawa Barat per tahun

juta ton 13,00 15,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Perdagangan Disperindag Biro Adm. Perekonomian


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Nilai ekspor Jawa

Barat per tahunMilyar US$ 25,70 30,00 Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekspor



Keuangan

Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien

Persentase aktivitas fasilitasi penggunaan produk dalam negeri

persen 75,00 85,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri



Keuangan

Jumlah sarana perdagangan

unit 3.101 3.177 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri



Keuangan

Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional

Tingkat fasilitasi advokasi perlindungan konsumen per tahun

kali 8 18 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan



Keuangan

Tingkat pengawasan barang beredar per tahun

kali 15 42 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Jumlah peneraan

UTTP buah 5.678.145 7.084.464 Program

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan



Keuangan

Jumlah pengujian BDKT per tahun

buah 1.250 4.452 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan



Keuangan

13. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat

Pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali

Jumlah Event Pariwisata

event/tahun 2 2 Program Pengembangan Destinasi Wisata

Pariwisata Disparbud Biro Adm. Perekonomian


Keuangan

Peningkatan produk wisata

Jumlah penyusunan

bahan kebijakan kepariwisataan

pertahun

3 3 Program Pengembangan Destinasi Wisata



Keuangan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata

ODTW pertahun - 1 Program Pengembangan Destinasi Wisata



Keuangan

Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Jenis Pelatihan pertahun

- 5 Program Pengembangan Destinasi Wisata



Keuangan

orang pertahun - 250 Program Pengembangan Destinasi Wisata



Keuangan

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat (target optimis)

orang 700.000 1.500.000 Program Pengembangan Destinasi Wisata



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Jumlah kunjungan

wisatawan mancanegara ke Jawa Barat (target moderat)

orang 700.000 1.130.000 Program Pengembangan Destinasi Wisata



Keuangan

14. Menguatkan ekonomi regional

Pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur, Metropolitan Bandung Raya, dan Metropolitan Cirebon Raya

Tingkat ketersediaan pranata penataan ruang pengembangan tiga Metroplitan

persen 50,00 100,00 Program Penataan ruang

Penataan Ruang Bappeda Diskimrum Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Pengembangan pusat pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu, dan Rancabuaya

Tingkat ketersediaan pranata penataan ruang pengembangan tiga pusat pertumbuhan

persen 50,00 100,00 Program Penataan ruang

Penataan Ruang Bappeda Diskimrum Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya

Tingkat ketersediaan transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya

persen 45,00 100,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

Perhubungan Dishub Biro Adm. Perekonomian


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik1. Meningkatkan tata

kelola pemerintahan yang efektif

Penataan struktur organisasi yang proporsional

Prosentase Besaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yg tepat ukur dan tepat fungsi

Persen 100% 100% Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;

Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

Biro Organisasi Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP

Prosentase Unit Pelayanan Publik yang berstandar ISO

Persen 50% Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;


Umum, Administrasi


Persandian


Nilai Hasil Evaluasi Penerapan SAKIP pada OPD/Biro

angka 68,05 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;


Umum, Administrasi


Persandian


Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Percepatan

Penanganan dan Pelayanan kepada masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Mutu Pelayanan B A Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

BPPT Dispenda Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Peningkatan transparansi dan akuntabiltas melalui pengembangan zona integritas

Jumlah OPD yang menerapkan zona integritas

OPD/BALAI/KCP/UPTD

- 10 OPD/BALAI/KC

P/UPTD

Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Biro Organisasi Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan

Persen 10% 100% Program Pengembangan Kearsipan

Kearsipan Bapusipda Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Tingkat ketersediaan pusat arsip OPD



Keuangan, BKPP

Tingkat pengamanan arsip vital/arsip aset pemda



Keuangan, BKPP

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Pengaturan

pengelolaan keuangan daerah

Jumlah Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

buah N/A 3 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Biro Keuangan Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb,

BKPP

Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah

Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD

Persen 100% 100% Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,



BKPP

Tingkat ketersediaan dokumen operasional

Persen 100% 100% Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Bappeda Seluruh OPD Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Mempertahankan

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat

Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran

Persen 100% 100% Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,



BKPP, Inspektorat

Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi

Tingkat Pendapatan Daerah:

Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Dispenda Biro Pengelolaan

Barang Daerah; Biro Keuangan


Keuangan, BKPP

a. PAD Persen 59,35% 83,65%

b. Dana Perimbangan

Persen 15,51% 16,21%

c. Sumber lainnya yang sah

Persen 25,14% 0,14%

Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan

Persentase tanah bersertifikat dari keseluruhan jumlah bidang tanah Pemprov

Persen N/A 65 Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

Pertanahan Biro Pemerintahan

Umum

Biro PBD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Peningkatan

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi

Persen 85% 100% Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan

Bappeda Seluruh OPD

Tingkat Penanganan dan pengelolaan kewilayahan

Persen N/A 90% Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


BKPP Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Peningkatan kualitas perencanaan daerah

Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat

Persentase dari Jumlah Program Pembangunan

70% 85% Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah


Bappeda Seluruh OPD

Tingkat kesesuain dokumen perencanaan pembangunan Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota

Buah 5 5 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah


Bappeda

Tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan

Persen dari Keterlibatan/keik

utsertaan stakeholder

pembangunan dalam proses perencanaan

80% 100% Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah


Bappeda Seluruh OPD Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan,

BKPP

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Peningkatan

kualitas penelitian dan riset perencanaan pembangunan daerah

Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan pembangunan

Persen dari rekomendasi penelitian dan

riset perencanaan

daerah

5% 35%Program Penelitian, Studi dan Survei


Bappeda Seluruh OPD Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan,

BKPP

Peningkatan pengelolaan Satu Data Pembangunan

Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah

Persen 100% Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Statistik Bappeda Seluruh OPD Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan,

BKPP

Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan aset-aset daerah yang bermasalah

Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah.

Persen 70% 85% Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Biro Pengelolaan

Barang Daerah

Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pembangu

nan, BKPP

Persentase aset yang diamankan

Persen 73% Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Biro Pengelolaan

Barang Daerah


nan, BKPP

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Prosentase aset

yang sudah terinventarisir

Persen 100% Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Biro Pengelolaan

Barang Daerah


nan, BKPP

Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Jumlah OPD yang menerapkan SPIP

OPD 56 Program Pengendalian dan Pengawasan pembangunan

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Inspektorat Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Prosentase pemanfaatan dan tindak lanjut pengawasan intern

Persen 100% Program Pengendalian dan Pengawasan pembangunan

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Inspektorat Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Penataan

pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Prosentase akurasi data kependudukan

Persen N/A 94% Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Biro Pemerintahan

Umum

BP3AP2KB Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat;

Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparat

Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah

Persen 100% 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Semua OPD

Prosentase sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD yang terpelihara

Persen 100% 100% Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Semua OPD

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Meningkatkan

kerjasama pembangunan

Peningkatan Kerjasama Kemitraan Strategis lintas provinsi, pemerintahan pusat, dan kabupaten/ kota

Jumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri

dokumen kerjasama

AD = 5, AP =10 dan LN =2

AD = 12, AP =10 dan LN =7

Program Kerjasama Pembangunan

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Biro Otonomi Daerah

Bappeda Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Peningkatan Kualitas pengelolaan kerjasama Jawa Barat melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri

Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri

dokumen kerjasama

PT=3, BUMD/BUMN=3, Swasta=2 dan

LSM=2

PT=7, BUMD/BUMN=3, Swasta=2 dan

LSM=3

Program Kerjasama Pembangunan

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Biro Otonomi Daerah

Bappeda Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat

Peningkatan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan desa

Tingkat kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa

Persen 50% 80% Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan

desa

BPMPD Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Peningkatan pembinaan bagi aparat desa dan kelurahan

Persentase desa dan kelurahan berprestasi terhadap total desa dan kelurahan



desa


Keuangan, BKPP

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Tingkat

perkembangan desa



desa


Keuangan, BKPP

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tingkat Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan

Persen 50% 75% Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat


desa


Keuangan, BKPP

Meningkatnya strata Posyandu multifungsi

posyandu 5.000 50.000 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat


desa

BPMPD Dinkes Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Meningkatkan Infrastruktur Perdesaan

Tingkat ketersediaan Infrastruktur Perdesaan

Persen 50% 75% Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan


desa

BPMPD Diskimrum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif

Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan

Penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik

Persen 100% 100% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Komunikasi dan Informatika

Diskominfo Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber province

Tingkat pelayanan informasi perencanaan dan pembangunan daerah

persen dari jumlah layanan

informasi

70 100 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi


Bappeda Diskominfo, KPID, Biro HPU

Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan,

BKPP

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Indeks Teknologi

Informasi Komunikasi (TIK)

Persen 2,50% 2,75% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi


Diskominfo KPID, Biro HPU Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Jumlah penduduk melek TIK

orang 11.400.000

18.359.814

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi



Keuangan, BKPP

Layanan melalui situs website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

pengunjung 100.000 pengunjung

150.000 pengunjung




Keuangan, BKPP

Jumlah infrastruktur pendukung penyelenggaraan kominfo

koneksi 85 koneksi 110 koneksi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi



Keuangan, BKPP

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Rasio perijinan

lembaga penyiaran

Persen 62,93% Jumlah Izin

penyelenggaraan penyiaran

(IPP) dari kanal analog yang

tersedia

86,24% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi


KPID Biro HPU Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Status mutu isi siaran lembaga penyiaran

Persen 13,30% Pelanggaran isi

siaran

6.85 % Pelanggaran isi

siaran




Keuangan, BKPP

Jumlah Peserta pengembangan SDM penyiaran

orang 1.670 Orang SDM Penyiaran

300 Orang Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi



Keuangan, BKPP

Jumlah masyarakat peserta sosialisasi melek media penyiaran dan masyarakat yang terpapar diseminasi informasi melalui media

orang 1.800 Orang 28.800 Orang Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi



Keuangan, BKPP

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik5. Meningkatkan

kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah

Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi

Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75%

Persen N/A 95% Program Pengembangan kompetensi Aparatur

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


BKD Bandiklatda Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Prosentase pegawai yang memiliki min. 1 sertifikat kompetensi

Persen N/A 50% Program Pengembangan kompetensi Aparatur

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Bandiklatda BKD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja

Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah

Persen N/A 75% Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


BKD Set. KORPRI Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik6. Menata sistem

hukum di daerahMenyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;

Jumlah Raperda yang diagendakan dalam prolegda

raperda 29 #REF! Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Biro Hukum dan HAM

Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Peningkatan Penyelarasan peraturan daerah

Harmonisas produk hukum Provinsi dan harmonisasi produk hukum Kabupaten/Kota

perda 360 505 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Biro Hukum dan HAM


Keuangan, BKPP

Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya;

Jumlah penyelesaian perkara/sengketa perdata, pidana, TUN dan HAM secara Litigasi dan Non Litigasi

perkara 25 220 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Biro Hukum dan HAM


Keuangan, BKPP

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Meningkatkan

budaya taat hukumPeningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan dan HAM

Jumlah produk hukum yang disosialisasikan

30 35 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Biro Hukum dan HAM dan HAM


Keuangan, BKPP

Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Peningkatan pembinaan tibumtranmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya

Jumlah penegakan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya

perda 8 18 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Satpol PP Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

kali 1.033 867 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Satpol PP Bakesbangpol Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Jumlah unjuk

rasa ke tingkat Provinsi

kali 73 61 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Satpol PP Bakesbangpol Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

jumlah anggota Linmas per 100 penduduk

orang 145.200 503.792 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,



Keuangan, BKPP

Peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Jawa Barat

jumlah anggota Pol PP per 10.000 penduduk

orang 4.650 5.034 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,



Keuangan, BKPP

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik jumlah PPNS

provinsiorang 189 #REF! Program

Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,



Keuangan, BKPP

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga negara

Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik;

Jumlah penyelenggaraan fasilitasi pendidikan peran dan fungsi politik

kali 2 Program Pendidikan Politik Masyarakat

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

Bakesbangpol Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik

Persen 58% Program Pendidikan Politik Masyarakat


Negeri


Keuangan, BKPP

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu

Persen 87% 97% Program Pendidikan Politik Masyarakat


Negeri


Keuangan, BKPP

Peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD

Jumlah PERDA yang disetujui

perda 12 21 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Sekretariat DPRD

Biro Hukum dan HAM


Keuangan, BKPP

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome) Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Jumlah PERDA

inisiatifperda 8 13 Program

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Sekretariat DPRD

Biro Hukum dan HAM


Keuangan, BKPP

Jumlah rapat kerja inisiatif dewan

kali 150 165 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


Sekretariat DPRD


Keuangan, BKPP

Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara

Tingkat partisipasi masyarakat dalam PHBN

Persen 80% Program Pendidikan Politik Masyarakat


Negeri


Keuangan, BKPP

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 4: “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan”

7. Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing

Peningkatan kinerja perencanaan ruang

Tingkat ketersediaan pranata penataan ruang (Dokumen RDTR Kab./Kota)

persen 10 100 Program Penataan Ruang

Penataan Ruang

Bappeda Diskimrum Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Tingkat Penanganan Raperda KSP (Kaw. Strategis Provinsi)


Penataan Ruang

Diskimrum Biro Hukum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Peningkatan kinerja pemanfaatan ruang

Tingkat penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan (min 20%)


Penataan Ruang

Bappeda Diskimrum; Dishut


Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana

Peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta penerapan teknologi bersih untuk industri

Pencapaian status mutu sungai utama dan waduk besar dengan tingkat cemar sedang

persen

9,6-10,4 12,3-13

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

BLHD Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

persen 2-3 6-7 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Lingkungan Hidup

BLHD Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung

Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan

Capaian fungsi kawasan lindung terhadap luas wilayah

persen 36-37 43-45 Program Pengelolaan Kawasan Lindung

Kehutanan Dishut Bappeda Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup

Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati

Tingkat rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan negara

persen 16 100 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


Tingkat rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan negara

persen 10 100 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut

Tingkat rehabilitasi mangrove (rusak 15.000 Ha kemampuan rehabilitasi 1.000 Ha/thn)

persen 6 36 Pengelolaan ekosistem pesisir dan laut


Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Mengembangkan sumber energi baru terbarukan dan konservasi energi, sumber daya mineral, geologi dan air tanah

Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan

Tingkat Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Jenis 4 jenis EBT (Air, Surya, Biomass, Biofuel)

6 jenis EBT (Air, Surya, Biomass, Biofuel, Angin, Gelombang Lautl)

Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi

Energi dan Sumber Daya

Mineral

Dis. ESDM BPLHD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi panas bumi

Tingkat eksplorasi potensi panas bumi

persen 20 70 Program Pengembangan Panas Bumi dan Migas


Mineral


Keuangan

Peningkatan upaya pengembangan sumber daya mineral, geologi, dan air tanah

Tingkat pemutakhiran kondisi CAT (Cekungan Air Tanah)

persen 20 50 Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah


Mineral


Keuangan

Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat

Penanggulangan korban bencana

Prosentase eks korban bencana yang mendapat bantuan bahan bangunan rumah

100 100 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,


BPBD Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Jumlah anggaran persediaan bantuan tanggap darurat bencana

Milyar (Rp) 5 10 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,



Keuangan

Jumlah pelaksanaan upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim

Kali 3 4 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,



Keuangan

Jumlah masyarakat terlatih dan paham bencana

Orang 70 200 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Kab/Kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban skala Provinsi

persen 100 100 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Perangkat Daerah,



Keuangan

8. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang

Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat

Tingkat Kemantapan jalan Provinsi (kondisi baik & sedang)

persen 97,0 - 97,5 98,5-99,0 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum

Dis. BinamargaBiro. Adm.

Perekonomian


Keuangan

Tingkat ketersediaan sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan

persen 64-65 69-70 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pekerjaan Umum

Dis. Binamarga Biro. Adm. Perekonomian


Keuangan

Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;

Peningkatan konservasi sumber daya air

Penanganan sumber air berupa, situ/waduk, mata air dan sungai

persen 110 situ/waduk -

65 titik sungai

260 situ/waduk 150 mata air

300 titik sungai

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya;

Pekerjaan Umum

Dis. PSDA Biro. Adm. Perekonomian


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Peningkatan pendayagunaan sumber daya air

Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di Daerah Irigasi kewenangan Provinsi

persen

64-66 86-90

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Pekerjaan Umum



Keuangan

Pengendalian daya rusak air

Tingkat penanganan darurat infrastruktur SDA dan irigasi yang terkena bencana alam

persen 100 100 Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai

Pekerjaan Umum



Keuangan

Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum

Cakupan layanan air minum

persen 54-58 74-76 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pekerjaan Umum

Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian


Keuangan

Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik

Cakupan pelayanan air limbah domestik

persen

63-63,5 68-69

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pekerjaan Umum



Keuangan

Peningkatan cakupan layanan persampahan

Cakupan layanan persampahan perkotaan

persen

63-64 70-71

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pekerjaan Umum



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Pengembangan lingkungan permukiman sehat

Persentase kawasan kumuh

persen 3,9 - 3,81 3,73-3,71 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pekerjaan Umum



Keuangan

Tingkat kinerja drainase permukiman (menurunkan jml kawasan dgn genangan > 30 cm selama 2 jam

persen 100 (60Ha) 85-80% Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pekerjaan Umum

Diskimrum Biro Adm. Perekonomian


Keuangan

Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara

Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi

Tingkat sertifikasi SDM jasa konstruksi

persen 25 - 27% 35-37% Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Pekerjaan Umum



Keuangan

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan

peningkatan ketersediaan rumah layak huni untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR)

Cakupan rumah layak huni

persen 91,50-92,12 94,49-95,09 Program Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman

Perumahan Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian


Keuangan

Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta pengembangan sistem transportasi publik regional yang nyaman

Peningkatkan sarana dan prasarana dasar perhubungan

Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guadrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi

persen

11,5-12,03 67,51-80

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Perhubungan Dishub Biro. Adm. Perekonomian


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi

persen 100 100 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan



Keuangan

Tingkat Penindakan Pelanggaran Overloading di Jembatan Timbang

persen 100 100 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas



Keuangan

Jumlah pelanggaran di jembatan timbang

unit 211.827 93.989 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas



Keuangan

Tingkat ketersediaan sarpras pemeriksaan kendaraan bermotor

persen 40,0-47,5 87,5-100 Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor



Keuangan

Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenagalistrikan

Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan

Rasio elektrifikasi rumah

persen

73-75 81-83

Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi


Mineral

Dis. ESDM Biro. Adm. Perekonomian


Keuangan

Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang

Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat

Tingkat Aksesibilitas Jalan

km/km2 0,98119 0,99248

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

Pekerjaan Umum

Dis. Binamarga Biro. Adm. Perekonomian


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman

Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum regional

Cakupan layanan air minum


Pekerjaan Umum



Keuangan

Peningkatan pengolahan sampah skala regional

Cakupan layanan persampahan perkotaan


Pekerjaan Umum



Keuangan

Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta pengembangan sistem transportasi publik regional yang nyaman

Pengembangan sistem transportasi udara

Tingkat ketersediaan prasarana transportasi udara

persen 0,05-0,06 0,42-0,51 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;



Keuangan

Pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya

Tingkat ketersediaan transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya

persen 40-45 89-100 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;



Keuangan

Pengembangan sistem transportasi darat dan perkeretaapian serta sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport);

Tingkat ketersediaan transportasi perkeretaapian

buah 417 672 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan



Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal”

9. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui sistem panti dan luar panti atau berbasiskan masyarakat / komuniti, serta bantuan kepada korban bencana dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya

Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap PMKS dan penghargaan kepada para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial

Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang ditangani

orang 165

266

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Sosial Dinsos Dinkes, Disdik, Disnakertrans,

RSJ, Bakesbangpol, Biro Bangsos, Biro Yansos


Keuangan

Jumlah anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang ditangani

orang 130

209





Keuangan

Jumlah anak jalanan yang ditangani

orang 2.750

4.429


Sosial Dinsos Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Bakesbangpol, Biro Bangsos, Biro Yansos


Keuangan

Jumlah penyandang disabilitas yang ditangani

orang 1.233

1.986


Sosial Dinsos Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro Yansos


Keuangan

Jumlah gelandangan yang ditangani

orang 50

81





Keuangan

Jumlah pengemis yang ditangani

orang 200

322




Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Jumlah orang terlantar yang ditangani

orang 1.237

1.992




Keuangan

Jumlah wanita tuna susila yang ditangani

orang 465

749




Keuangan

Jumlah bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP) yang ditangani

orang 5

8




Keuangan

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan (vocational)

orang 100

161




Keuangan

Pembangunan Infrastruktur Pusat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terpadu di 4 (empat) wilayah Pembangunan Jawa Barat

unit - 1


Sosial Dinsos Diskimrum, Dinkes, BKPP, Biro Hukum,

Biro Otdakes, Biro Bangsos,


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Jumlah wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang diberdayakan

orang 150 242

Program Pemberdayaan Sosial

Sosial Dinsos Disdik, Biro Bangsos, Biro

Yansos


Keuangan

Jumlah keluarga berumah tidak layak huni (KBTLH) yang ditangani

orang 90 145




Keuangan

Jumlah fakir miskin (FM) yang diberdayakan

orang 3.900

6.281


Sosial Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos


Keuangan

Jumlah warga komunitas adat yang diberdayakan

KK 120

120




Keuangan

Jumlah PKRI penerima bantuan kadeudeuh

orang 5 5


Sosial Dinsos Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Jumlah Janda PKRI penerima bantuan kadeudeuh

orang 190 190



Keuangan

Jumlah Keluarga Pahlawan penerima bantuan kadeudeuh

orang 6 6



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Jumlah Janda PKRI penerima bantuan perumahan

orang 20 20



Keuangan

Saresehan nilai-nilai kepahlawan dan kejuangan

orang 700 1.127



Keuangan

Jumlah korban tindak kekerasan yang ditangani

orang 150 145

Program Perlindungan Sosial

Sosial Dinsos BP3APKKB, Dinkes, RSJ, Biro Bangsos


Keuangan

Jumlah pekerja migran bermasalah yang ditangani

orang 222 320


Sosial Dinsos Dinkes, Disnakertrans, BP3TKI, RSJ, Biro Bangsos


Keuangan

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapat Perlindungan Sosial

orang 2.090

3.366




Keuangan

Jumlah anak terlantar yang memperoleh perlindungan sosial

orang 24.300

39.135




Keuangan

Jumlah balita terlantar yang memperoleh perlindungan sosial

orang 1.070

1.723




Keuangan

Jumlah penerima bantuan tunai bersyarat PKH

KK 400.000

644.204




Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Jumlah korban bencana yang menerima bantuan darurat

orang 72.800

117.245

Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;

Sosial Dinsos BPBD Biro Bangsos

Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial

% - 100%Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;


Jumlah partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana

orang 410

660

Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;


Meningkatkan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS

Pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial.

Jumlah peserta bimbingan manajemen karang taruna

KT 30 48

Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)



Keuangan

Jumlah peserta bimbingan manajemen pekerja sosial masyarakat

PSM 30 48




Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Jumlah peserta bimbingan manajemen Orsos/LKS

Orsos 40 64




Keuangan

Jumlah forum jejaring orsos

orsos

300 483




Keuangan

Jumlah peserta jejaring CSR bidang Kesos

orang

130 209




Keuangan

Jumlah karang taruna penerima bantuan

lembaga karang taruna

30 48




Keuangan

Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat penerima bantuan

orang 30 48




Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Jumlah organisasi sosial / LKS penerima bantuan

lembaga Orsos 15 24




Keuangan

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) penerima kadeudeuh

orang 625 625Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Sosial Dinsos Disnakertrans, Dinkes, Disdik, BPMPD, Biro

Bangsos


Keuangan

Jumlah penerima bantuan sarana pelayanan

lembaga orsos / LKS

52 84



Keuangan

Jumlah penerima bantuan Usaha Ekonomis Produktif bagi Karang Taruna

lembaga karang taruna

55 89



Keuangan

Jumlah penerima bantuan operasional bagi Pekerja Sosial Masyarakat

orang 36 58



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) dalam pembinaan

desa / kelurahan 10 16



Keuangan

Penguatan kelembagaan dunia usaha (Social Responsibility)

lembaga / dunia usaha

60 97



Keuangan

Penguatan kapasitas kelembagaan PSKS

orang / lembaga 332 535




Keuangan

Jumlah pekerja sosial yang mendapat pelatihan

orang 420

676




Keuangan

Jumlah peserta bimtek pendayagunaan sumber dana sosial

orang 139 224


Sosial Dinsos BPPT Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan sosial

orang 1.210

1.949


Sosial Dinsos Diskominfo, Biro Bangsos


Keuangan

10. Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana olahraga;

pendukungan pembangunan gelanggang olahraga di Kota/ Kabupaten;

Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu

Venue

7 0 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga

Pemuda dan Olah Raga

Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

GOR

6 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga



Keuangan

Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan sosial

orang 1.210

1.949


Sosial Dinsos Diskominfo, Biro Bangsos


Keuangan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan

Peningkatan pembinaan olahragawan

Jumlah olahragawan berprestasi

Orang 3869 4283 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Medali 23 50 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga



Keuangan

Cabang Olahraga

4 44 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga



Keuangan

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga

Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga

Orang 41401 1419362

Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga



Keuangan

Jumlah partisipasi organisasi dalam berolahraga

Organisasi 20 44

Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga



Keuangan

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktifitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri

peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan

Ketersediaan Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kepemudaan

60 110

Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda;


Disorda Biro BangsosBappeda; Biro


Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Peningkatan Pembinaan karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif

Jumlah pelatihan kewirausahaan untuk kelompok pemuda

Orang 200 1600



Disorda Biro Bangsos


Keuangan

Jumlah Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan yang memenuhi standar mutu

Organisasi 22



Disorda Biro Bangsos


Keuangan

Kab/Kota 5 Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda;



Keuangan

11. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah

Peningkatan pelestarian budaya lokal

Pengelolaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah

Jenis Kegiatan (Dokumentasi, Pembinaan dan

Bahan Kebijakan)

3 3 Program Pengembangan Nilai Budaya

Kebudayaan Disparbud Biro Adm. Perekonomian


Keuangan

Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah

terwujudnya jawa barat sebagai pusat budaya

Pengelolaan Aspek Kesejarahan, Nilai Tradisi, Permuseuman dan Kepurbakalaan

Jenis kegiatan/tahun (Dokumentasi,

Pembinaan, Bahan

Kebijakan, Penanganan

Cagar Budaya/ Koleksi,

Peningkatan SDM

Kebudayaan)

5 5Program Pengembangan Nilai Budaya



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Terwujudnya Pusat Kebudayaan Jawa Barat

sarana budaya/unit

0 #REF! Program Pengembangan Nilai Budaya

Kebudayaan Disparbud Diskimrum, Biro Adm.

Perekonomian

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan Meningkatkan

apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerah

Peningkatan pelestarian seni dan perfilman daerah serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya

Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah

jenis kegiatan per tahun (event Seni dan Perfilman, Misi Kesenian, Bahan Kebijakan, Dokumentasi, Pewarisan, Revitalisasi Seni Tradisi, SDM Seni dan Perfilman)

7 7Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Kebudayaan Disparbud Biro Adm. Perekonomia

n

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Sarana Kesenian di Jawa Barat

perangkat/set/unit/kab-kota per tahun;

26 3Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Kebudayaan Disparbud Biro Adm. Perekonomia

n

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Pembangunan Plasa Kreatif

plasa/tahun 0 2 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya



Keuangan

Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam bidang seni dan budaya

Peningkatan perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya Jawa Barat

Pengusulan HAKI Warisan Budaya Tak Benda Usulan

1 1 Program Pengembangan Nilai Budaya



Keuangan

Pengusulan HAKI Seni Tradisi

Usulan/Rekomendasi

2 1 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya



Keuangan

Meningkatkan SDM Bidang Seni dan Budaya

Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata, serta masyarakat

Pemberian Penghargaan dan pembinaan di Bidang Seni dan Perfilman

Orang/Tahun Penghargaan: 10 Orang,

Pembinaan:1 Kegiatan

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya



Keuangan

Pembinaan di bidnag seni dan perfileman

Kali/Tahun 0 4 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya



Keuangan

Pembinaan di Bidang Kebudayaan

Kali/Tahun 0 3 Program Pengembangan Nilai Budaya



Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Meningkatkan ketrampilan dalam berwirausaha bagi perempuan

Peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, ketrampilan dan kemandirian perempuan

Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS

desa / kelurahan 130 265 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

BP3AP2KB Semua OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui program PEKKA

unit 464 599 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak


Perlindungan Anak

BP3AP2KB Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Mewujudkan Pengarustamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

terwujudnya Pemberdayaan Perempuan

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

poin 64,25 68 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan


Perlindungan Anak


Keuangan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

poin

69,7 75

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan


Perlindungan Anak


Keuangan

Prosentase anggota parlemen perempuan

persen 26 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan


Perlindungan Anak


Keuangan

Lanjutan………..



Indikator Kinerja

(Outcome)Satuan


Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan




Mencegah dan menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang (trafficking)

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking)

Prosentasi kasus kekerasan terhadap perempuan

persen 75 15 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak


Perlindungan Anak


Keuangan

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

persen 100 100 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak


Perlindungan Anak

BP3AP2KB Disdik,Dinsos,Dinkes

Bappeda; Disdik;

Diskominfo; Dinkes; Dinsos; Biro Bangsos;

Biro Hukum dan HAM; Dishub;

BPMPD

Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) dan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri

Perwujudan kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai kota layak anak

Jumlah Kota Layak Anak

buah 23 27 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak


Perlindungan Anak


Keuangan

Pengokohan ketahanan keluarga

menurunnya jumlah keluarga Pra sejahtera

keluarga 2.526.361 1.263.116 Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga


Perlindungan Anak

BP3AP2KB BKKBN Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

Lanjutan………..

PROYEKSI BELANJA DAN PEMBIAYAAN RPJMD 2013-2018

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -

2,000,000,000,000

4,000,000,000,000

6,000,000,000,000

8,000,000,000,000

10,000,000,000,000

12,000,000,000,000

14,000,000,000,000

16,000,000,000,000

18,000,000,000,000

20,000,000,000,000

22,000,000,000,000

5,341,625,971,385 6,110,959,797,331

8,193,613,916,013 9,020,608,021,365

10,296,990,785,507

12,463,679,434,817 13,549,715,995,824

14,852,452,781,581

16,167,332,839,340

17,495,144,435,353

18,836,727,033,938

20,192,974,623,880

3,898,896,674,253 4,543,594,281,510

5,691,756,886,446 6,265,732,992,145

7,606,803,150,551 7,478,207,660,890 8,129,829,597,494

8,911,471,668,949 9,700,399,703,604

10,497,086,661,212 11,302,036,220,363

12,115,784,774,328

1,442,729,297,132 1,567,365,515,821 2,501,857,029,567 2,754,875,029,220 2,690,187,634,956

4,985,471,773,927 5,419,886,398,329 5,940,981,112,633

6,466,933,135,736 6,998,057,774,141

7,534,690,813,575 8,077,189,849,552

Realisasi : 2007-2011 ; Target : 2012-2013 ; Proyeksi : 2014-2018

Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

PEMBIAYAAN :1. Penyertaan modal BUMD 2. Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.3. Perintisan pelaksanaan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai

pembangunan infrastruktur strategis.

Documents

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT