PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN ......Pedoman Umum Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019 1 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR

Pedoman Umum Kegiatan

Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019

1

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188.341/ /KPTS/206.1/2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM

KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan

pelaksanaan, meningkatkan kreativitas

dan keefektifan Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan yang dilaksanakan oleh

Badan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jl. Gayung Kebonsari No. 56 -Telp. (031) 8290738-8290719 Fax. 8290719

S U R A B A Y A 60235



2

Badan Penelitian dan Pengembangan

Provinsi Jawa Timur, serta peningkatan

koordinasi dengan instansi/lembaga lain,

maka perlu ditetapkan suatu pedoman

yang dapat dijadikan landasan dalam

penyelenggaraan kegiatan kelitbangan

ditahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana pada huruf a, maka perlu

menetapkan Keputusan Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Jawa Timur tentang Pedoman Umum

Kegiatan Penelitian Tahun 2019 Badan


Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (Lembaran Negara Republik

Indonesia



3

Indonesia Tahun 2002 Nomor 84,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

2012 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17

Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian

dan Pengembangan di Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan



4

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan

Fungsional Peneliti;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

061–001 Tahun 2017 Tentang Prosedur

Kerja Administrasi Pentahapan

Penelitian Dan Pengembangan Di

Kementerian Dalam Negeri Dan

Pemerintahan Daerah;

9. Surat Edaran Menteri dalam Negeri

Tanggal 1 Desember 2014 Nomor:

070/7004/SJ Perihal Pedoman Arahan

Kelitbangan di Lingkungan Program

Kemendagri dan Pemda Tahun 2015-

2019;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah



5

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Timur Nomor 1 Tahun 2016, Seri C,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 11 Tanggal 28 Desember 2018

Tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran 2019;

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor

56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian

dan Pengembangan Provinsi Jawa

Timur;


94 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Strategis Pembangunan Daerah Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi Provinsi

Jawa Timur;

14. Peraturan



6


92 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja

dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

(Tanggal 21 September 2018)


132 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

Anggaran 2019;


903/313/203.2/2018 tanggal 31

Desember 2018 tentang Pengesahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

Tahun Anggaran 2019 Badan Penelitian

dan Pengembangan Provinsi Jawa

Timur;

M E M U T U S K A N



7

M E M U T U S K A N

Menetapkan ;

PERTAMA : Pedoman Umum Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Tahun 2019 dengan

sistematika sebagaimana tersebut dalam

Buku Pedoman Umum Kegiatan

Penelitian dan Pengembangan;

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam

diktum PERTAMA, merupakan acuan

dalam Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

dan Pengembangan dilingkungan Badan


Jawa Timur pada Tahun 2019;

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak

tanggal ditetapkan

b. apabila



8

b. apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 2019

KEPALA BADAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROVINSI JAWA TIMUR

AGUS WAHYUDI. SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19600810 198509 1 003



9

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA

TIMUR.

TANGGAL : 2019

NOMOR : 188.341/ /KPTS/206.1/2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)

merupakan salah satu perangkat daerah Provinsi yang

membantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam

pasal 219 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan

kedudukan, tugas dan fungsi Balitbang diatur dalam

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor. 1 Tahun

2016 Seri c, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Timur Nomor 63) dan Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor

56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,



10

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian

dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur.

Balitbang mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah yang

bersifat spesifik yaitu dibidang penelitian dan

pengembangan dengan menyelenggarakan fungsi

perumusan kebijakan teknis dibidang penelitian dan

pengembangan, pemberian dukungan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan dan

pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya serta

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan

menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis

untuk mengolah informasi, data, dan keterangan yang

berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian

kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau

hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam

negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan

kemajuan kebijakan pemerintahan dalam negeri dan

daerah.



11

Pengembangan yang dilakukan oleh Balitbang

Provinsi Jawa Timur adalah kegiatan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan

kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti

kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan

aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau

menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan

penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, sehingga

berhasilguna dan berdayaguna bagi masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

17 Tahun 2016, pada Pasal 26 menyebutkan bahwa

Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan

sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi

kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas

kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Provinsi.

Sedangkan pasal 27 menyebutkan Badan Litbang Daerah

Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang

menyelenggarakan fungsi kelitbangan, memiliki tugas :

a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program,

kelitbangan di pemerintahan provinsi dan

pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya;

b. melaksanakan kelitbangan di pemerintahan provinsi;



12

c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan

pemerintahan daerah;

d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;

e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas

pelaksanaan kelitbangan;

f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kelitbangan di pemerintahan provinsi, dan

pemerintahan kabupaten/kota;

g. melakukan pembinaan kepada perangkat daerah

pelaksana kelitbangan kabupaten/kota;

h. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan

kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;

i. memastikan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi

berbasis hasil kelitbangan di provinsi;

j. melaksanakan administrasi kelitbangan;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Gubernur;

l. mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga

negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh

instansi yang berwenang serta;

m. meminta laporan atas hasil penelitian yang

dilaksanakan oleh warga negara asing.



13

Disamping itu pelaksanaan kelitbangan perlu

memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan kelitbangan

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri

dan Pemerintah Daerah yaitu menerapkan kaidah-kaidah

ilmiah secara ketat dengan memegang teguh etika

penelitian dan kode etik peneliti sebagai bagian yang tak

terpisahkan untuk menjamin integritas hasil, profesi dan

kelembagaan.

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ilmiah, yaitu kelitbangan menghasilkan naskah dan

atau rekomendasi ilmiah berbasis bukti-bukti ilmiah

sebagai dasar penyelenggaraan kebijakan pemerintah

dan pemerintah daerah.

2. Tepat, yaitu kelitbangan dilaksanakan secara tepat

guna dan tepat waktu.

3. Jujur, yaitu kelitbangan harus berlandaskan bukti,

fakta, data dan informasi sesuai kenyataan yang ada.

4. Bertanggung jawab, yaitu kegiatan kelitbangan harus

dapat diuji, dievaluasi dan bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi

kebijakan pemerintah.



14

5. Beretika, yaitu kelitbangan harus berlandaskan norma-

norma yang menjunjung tinggi harkat dan martabat

manusia.

6. Profesional, yaitu kelitbangan dilakukan sesuai

dengan kapasitas keilmuan, kemampuan dan

keterampilan tertentu.

7. Berkeadilan, yaitu kelitbangan dilakukan dalam upaya

menciptakan kondisi berkeadilan didalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

8. Terbuka, yaitu kelitbangan senantiasa menerima dan

memberikan masukan, saran dan kritik dari, oleh, dan

untuk pihak lain.

9. Pengakuan, yaitu kelitbangan menghargai hak

kekayaan intelektual (HaKI).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Diterbitkannya Buku Pedoman Umum Kegiatan

Penelitian dan Pengembangan ini dimaksudkan agar para

Peneliti, Perguruan Tinggi Negeri, atau Instansi lain yang

menjadi mitra dalam melaksanakan Kegiatan Penelitian

yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan, dan Belanja

Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur melalui Badan



15

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

mempunyai pedoman dan merujuk pada peraturan yang

berlaku.

Tujuan disusunnya buku pedoman ini adalah :

sebagai pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan;

menyeragamkan pertanggung jawaban baik secara

administrasi keuangan maupun pelaporan Penelitian

dan Pengembangan antar peneliti dengan lainnya;

memberi pedoman bagi Bidang–bidang di Balitbang

dalam mendokumentasikan hasil Penelitian dan

Pengembangan (berdasarkan warna sampul);

memudahkan pembaca atau stakeholder dalam

membaca hasil Penelitian dan Pengembangan.



16

BAB II

PELAKU DAN PELAPORAN KELITBANGAN

A. PELAKU KELITBANGAN

Didalam Kegiatan Penelitian, Pelaku Kelitbangan

di lingkungan Pemerintah Provinsi meliputi Majelis

Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, Sekretariat Tim

Pengendali Mutu, dan Tim Kelitbangan yang terdiri dari

Unsur pelaksana dan Unsur Penunjang.

2.1 Majelis Pertimbangan (MP)

Majelis Pertimbangan bertugas untuk:

a. memberikan arah dan kebijakan umum

kelitbangan;

b. memberikan pertimbangan pemanfaatan

kelitbangan; dan

c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

MP beranggotakan Gubernur (Ketua), Sekretaris

Daerah Provinsi (Wakil Ketua), Kepala Badan

Litbang Provinsi atau lembaga yang

menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Sekretaris),

dan Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi (Anggota). Dalam

hal tertentu selaku Majelis Pertimbangan, Gubernur



17

dan Sekretaris Daerah Provinsi dapat melimpahkan

tugasnya kepada pejabat lain dibawahnya. Majelis

Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk. MP

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam

melaksanakan tugasnya, MP mengadakan sidang

sekurang-kurangnya setahun sekali untuk

menetapkan rencana seluruh kelitbangan.

Uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan

pelaksanaan kegiatan MP;

b. Wakil Ketua bertugas membantu ketua dalam

memimpin dan mengendalikan pelaksanaan

kegiatan MP;

c. Sekretaris bertugas mengelola dan

menatausahakan pelaksanaan kegiatan MP; dan

d. Anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan

prosedur operasi kegiatan MP.



18

2.2 Tim Pengendali Mutu (TPM)

TPM dipilih dan ditunjuk oleh Kepala Balitbang

Provinsi dari unsur akademisi dan Tenaga

Ahli/Pakar/Praktisi pada Lembaga yang

menyelenggarakan fungsi kelitbangan di lingkungan

Provinsi Jawa Timur. TPM diusulkan kepada

Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya, TPM

mengadakan sidang sesuai dengan kebutuhan (paling

sedikit 3 (tiga) bulan sekali).

Tim Pengendali Mutu bertugas untuk:

a. memberikan penilaian atas rangkaian

kelitbangan;

b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan

kelitbangan;

c. memberikan saran dan masukan kepada

majelis pertimbangan guna penyempurnaan

kelitbangan; dan

d. melaporkan hasil pengendalian mutu

kelitbangan kepada majelis pertimbangan.



19

Uraian tugas Tim Pengendali Mutu dijelaskan

sebagai berikut:

No Jabatan Tugas Umum Uraian Tugas

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab atas pe-netapan kebi-jakan atas ke-giatan yang di-laksanakan oleh TPM.

Mengarahkan agar kelitbangan yang dilaksanakan sesuai dengan RPJMN dan Renstra Kemendagri serta menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi.

2. Ketua Memberi arah- dan masukan teknis atas ke-giatan yang di-laksanakan oleh TPM

1. Mengarahkan agar kelitbangan yang dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi, Renstra dan Renja Pemerintah Provinsi.

2. Memimpin dan mengendalikan agar kelitbangan sesuai dengan harapan Majelis Pertimbangan.

3. Mendampingi Tim Pelaksana sampai dengan terselesai-kannya tugas kelitbangan yang diemban.

4. Memastikan kelitbangan yang dilaksanakan memiliki standar mutu ilmiah, baik dari sisi Metodologi maupun Substansi.

5. Mengundang peserta Sidang TPM

6. Menandatangani Daftar Hadir Sidang TPM

7. Menandatangani Berita Acara Sidang TPM

8. Menandatangani Lembar Pe-ngesahan Dokumen kegiatan kelitbangan



20

3.

Anggota

Melaksanakan kebijakan dan prosedur ope-rasi kegiatan TPM.

1. Membantu Ketua dalam

mengendalikan agar kelitbangan sesuai dengan harapan Majelis Pertimbangan.

2. Membantu Ketua dalam men-dampingi Tim Pelaksana sampai dengan terselesaikannya tugas kelitbangan yang diemban.

3. Membantu Ketua dalam memas-tikan kelitbangan yang di-laksanakan memiliki standar mutu ilmiah, baik dari sisi metodologi maupun substansial. 4. Mengadministrasikan seluruh proses kegiatan TPM.

5. Mewakili Ketua bila berhalangan hadir pada Sidang TPM maupun dalam pendampingan pelaksa-naan kelitbangan.

6. Memastikan kegiatan kelit-bangan yang dilaksanakan me-miliki standar mutu ilmiah, baik dari sisi metodologi maupun substansial.

7. Menandatangani Daftar Hadir Sidang TPM.

8. Menandatangani Berita Acara Sidang TPM.

9. Menandatangani Lembar Penge-sahan dokumen kelitbangan



21

2.3 Sekretariat Tim Pengendali Mutu (Sekretariat

TPM)

Sekretariat TPM beranggotakan Ketua, Sekretaris,

dan Pelaksana di lingkungan Badan Litbang Provinsi

atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi

kelitbangan.

Sekretariat TPM mempunyai tugas memberikan

dukungan administrasi terhadap kinerja Tim

Pengendali Mutu dalam pengelolaan kelitbangan

dilingkungan Badan Litbang Provinsi atau lembaga

yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, yang

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Litbang.

2.4 Tim Kelitbangan

Tim Kelitbangan terdiri dari Unsur Pelaksana dan

Unsur Penunjang.

2.4.1 Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Provinsi Jawa Timur Unsur Pelaksana bertugas

untuk:



22

a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang

ditetapkan;

b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan

kepada Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan.

Unsur Pelaksana beranggotakan:

a. Pengarah, adalah Pejabat Administrator

terkait;

b. Ketua, adalah Pejabat Fungsional Keahlian

terkait;

c. Anggota, adalah Pejabat Fungsional Pejabat

Pengawas atau Pejabat Administrator/

Pejabat Pengawas, Tenaga Ahli/Pakar/

Praktisi, dan Tenaga lainnya.



23

Uraian tugas Unsur Pelaksana dijelaskan sebagai

berikut:


1.

Pengarah

Menetapkan kebijakan, memberikan arahan dan masukan berkenaan dengan kelit-bangan yang dilaksanakan.

1. Menandatangani surat pernya-

taan sanggup menyelesaikan pe-kerjaan.

2. Mensupervisi tersusunnya Idea Concept Paper (ICP).

3. Mensupervisi draf Idea Concept Paper (ICP) dipaparkan dalam Sidang TPM.

4. Mensupervisi tersusunnya Term Of Reference (ToR).

5. Mensupervisi tersusunnya lapo-ran hasil forum diskusi.

6. Mensupervisi tersusunnya Riset Desain (RD)/Instrumen Survei (IS).

7. Mensupervisi draf ToR dan RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM.

8. Mensupervisi tersusunnya mo-dul pelatihan surveyor.

9. Mensupervisi terlatihnya tim surveyor.

10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya.

11. Mensupervisi tersusunnya lapo-ran pengumpulan data.

12. Mensupervisi tersusunnya hasil analisis data.

13. Mensupervisi makalah seminar.



24

14. Mensupervisi tersusunnya lapo-

ran hasil seminar 15. Mensupervisi tersusunnya lapo-

ran akhir 16. Mensupervisi tersusunnya ring-

kasan eksekutif. 17. Mensupervisi tersusunnya nas-

kah jurnal ilmiah. 18. Melaporkan setiap tahapan ke-

giatan kepada Pimpinan Unit.

2. Ketua Memimpin dan Mengen-dalikan selu-ruh tahapan kelitbangan yang dilaksa-nakan

1. Menandatangani surat per-nyataan aktif sebagai peneliti/-perekayasa.

2. Menandatangani surat pernyata-an sanggup menyelesaikan pe-kerjaan.

3. Menyusun ICP. 4. Memaparkan draf ICP dalam

Sidang TPM. 5. Menyusun ToR. 6. Menyusun laporan hasil forum

diskusi. 7. Menyusun RD/IS. 8. Memaparkan draf ToR dan RD/IS

dalam Sidang TPM. 9. Menyusun modul pelatihan

surveyor. 10. Melatih surveyor. 11. Menilai dan memutuskan ke-

lulusan peserta dalam pelatihan surveyor.

12. Menyusun laporan pengum-pulan data.

13. Menganalisis data. 14. Menyusun makalah seminar.



25

15. Menyusun laporan hasil se-

minar. 16. Menyusun laporan akhir. 17. Menyusun ringkasan eksekutif. 18. Menyusun naskah jurnal ilmiah. 19. Melaporkan setiap tahapan

kegiatan kepada Penanggung Jawab.

3. Anggota Melaksana-kan kebija-kan dan pro-sedur opera-si kelitba-ngan yang di-laksanakan

1. Menandatangani surat pernya-taan aktif sebagai peneliti/-perekayasa.

2. Menandatangani surat pernyata-an sanggup menyelesai-kan pekerjaan

3. Bersama Ketua menyusun ICP. 4. Bersama Ketua memaparkan

draf ICP dalam Sidang TPM. 5. Bersama Ketua menyusun ToR. 6. Bersama Ketua menyusun

laporan hasil forum diskusi. 7. Bersama Ketua menyusun RD/IS. 8. Bersama Ketua memaparkan

draf ToR dan RD/IS dalam Sidang TPM.

9. Bersama Ketua menyusun mo-dul pelatihan surveyor.

10. Bersama Ketua melatih tim surveyor.

11. Bersama Ketua menilai dan memutuskan kelulusan peserta pelatihan surveyor.

12. Bersama Ketua menyusun laporan pengumpulan data.

13. Bersama Ketua menganalisis data.



26

14. Bersama Ketua menyusun maka-

lah seminar. 15. Bersama Ketua menyusun lapo-

ran hasil seminar. 16. Bersama Ketua menyusun lapo-

ran akhir. 17. Bersama Ketua menyusun ring-

kasan eksekutif. 18. Bersama Ketua menyusun nas-

kah jurnal ilmiah. 19. Bersama Ketua melaporkan se-

tiap tahapan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

2.4.2 Unsur Penunjang

Unsur Penunjang bertugas untuk:

a. memberikan dukungan percepatan

penyelenggaraan tahapan kelitbangan;

b. memberikan pelayanan administratif dan

manajerial, bantuan, dan dorongan demi

kelancaran kelitbangan;

c. memberikan peluang kemudahan, bantuan,

dan dorongan kepada tim pelaksana

kelitbangan di lingkungan pusat litbang;

d. memberikan peluang kemudahan, bantuan,

dan dorongan kepada pemerintahan daerah;



27

e. menjaga penyelenggaraan kelitbangan agar

dapat dilakukan secara efisien, efektif,

ekonomis, produktif, dan berkelanjutan

sesuai kaidah ilmiah dan peraturan

perundang-undangan;dan

f. melaporkan hasil fasilitasi kelitbangan

kepada Kepala Badan Litbang Provinsi atau

lembaga yang menyelenggarakan fungsi

kelitbangan.

Unsur Penunjang beranggotakan:

a. Penanggung Jawab, adalah Pejabat

Administrator terkait;

b. Sekretaris, adalah Pejabat Pengawas terkait;

c. Anggota, adalah Pejabat Fungsional Keahlian

atau Pejabat Administrator/Pejabat

Pengawas, ahli/pakar/praktisi, dan tenaga

lainnya.



28

Uraian tugas Unsur Penunjang dijelaskan sebagai berikut:


1. Penanggung Jawab

Bertanggung-jawab, Me-mimpin, dan Mengendali-kan atas pe-laksanaan Administrasi yang Dilak-sanakan oleh Unsur Penunjang

1. Mengarahkan agar kegiatan fasilitasi berpedoman pada DIPA, POK, Pedoman Kelit-bangan dan PTO Keuangan.

2. Memimpin penyusunan dan mengunggah SK Pelaksanaan Kegiatan.

3. Memimpin penyusunan dan mengunggah ST Unsur Pelak-sana.

4. Memimpin penyusunan dan mengunggah ST Unsur Penun-jang.

5. Memimpin penyusunan dan mengunggah ST TPM.

6. Memimpin pendistribusian, Me-ngumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa.

7. Memimpin pendistribusian, mengumpulkan, dan me-ngunggah Surat Pernyataan Peneliti/Perekayasa Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan.

8. Memimpin pendistribusian, me-ngumpulkan, dan me-ngunggah Surat Pernyataan Bersedia Sebagai Anggota TPM.

9. Memimpin penyusunan dan mengunggah Surat Permo-honan Sidang TPM.

10. Memfasilitasi ditandatanga-



29

ninya Lembar Persetujuan ICP, ToR, RD/IS, Hasil Pengumpulan Data, dan Laporan Akhir.

11. Mengunggah ICP, ToR, RD/IS, Hasil Pengumpulan Data, Lapo-ran hasil Forum Diskusi, Laporan hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir yang telah disetujui oleh TPM, Tanda Terima Hasil Kelitbangan.

12. Mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan ICP, ToR, RD/ IS, Hasil Pe-ngumpulan Data, Laporan hasil forum diskusi, Laporan hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Ekse-kutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir.

13. Mengadministrasikan per-tanggungjawaban pelaksana-an kegiatan dan anggaran sesuai dengan DIPA, POK dan Pedoman Kelitbangan.

Sekretaris Mengelola dan menata-usahakan pelaksanaan Kegiatan administrasi pendukung TF.

1. Mengadministrasikan penyu-sunan dan mengunggah SK Pelaksanaan Kegiatan.

2. Mengadministrasikan penyu-sunan dan mengunggah ST Unsur Pelaksana.

3. Mengadministrasikan penyu-sunan dan mengunggah ST Unsur Penunjang.

4. Mengadministrasikan penyu-sunan dan mengunggah ST



30

TPM. 5. Mengadminstrasikan pendis-

tribusian, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa.

6. Mengadminstrasikan pendis-tribusian, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Peneliti/Perekayasa Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan.

7. Mengadminstrasikan pendis-tribusian, menulkan, dan mengunggah Surat Pernya-taan Bersedia Sebagai Anggota TPM.

8. Mengadministrasikan penyusunan dan mengungg-ah Surat Permohonan Sidang TPM.

9. Memfasilitasi ditandatanga-ninya Lembar Persetujuan ICP, ToR, RD/IS, Hasil Pengumpulan Data, dan Laporan Akhir.

10. Mengunggah ICP, ToR, RD/IS, Hasil Pengumpulan Data, Laporan hasil Forum Diskusi, Laporan hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir yang telah disetujui oleh TPM, Tanda Terima Hasil Kelitbangan.

11. Mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan ICP, ToR, RD/IS, Hasil Pengum-



31

pulan Data, Laporan hasil forum diskusi, Laporan hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Ekse-kutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir.

12. Mengadministrasikan per-tanggungjawaban pelaksa-naan anggaran sesuai dengan PTO Keuangan.

3. Anggota Melaksanaka kebijakan dan prosedur ope-rasi kegiatan administrasi Pendukung Unsur Penun-jang

1. Membantu menyusun dan mengunggah SK Pelaksanaan Kegiatan.

2. Membantu menyusun dan mengunggah ST Unsur Pelak-sana.

3. Membantu menyusun dan mengunggah ST Unsur Pe-nunjang.

4. Membantu menyusun dan mengunggah ST TPM.

5. Membantu mendistribusi-kan, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernya-taan Aktif Sebagai Peneliti/ Perekayasa.

6. Membantu mendistribusi-kan, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyata-an Peneliti/Perekayasa Sang-gup Menyelesaikan Peker-jaan.

7. Membantu mendistribusi-kan, Mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyata-an Bersedia Sebagai Anggota TPM.

8. Membantu menyusun dan mengunggah Surat Permo-



32

honan Sidang TPM. 9. Membantu memfasilitasi di-

tandatanganinya Lembar Persetujuan ICP, ToR, RD/IS, Hasil Pengumpulan Data, dan Laporan Akhir.

10. Membantu mengunggah ICP, ToR, RD/IS, Hasil Pengum-pulan Data, Laporan hasil forum diskusi, Laporan hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir yang telah disetujui oleh TPM, Tanda Terima Hasil Kelitbangan.

11. Membantu mencetak, meng-gandakan, dan mendistri-busikan ICP, ToR, RD/IS, Hasil Pengumpulan Data, Laporan hasil Forum Diskusi, Laporan hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Ekseku-tif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir.

12. Membantu mengadminis-trasikan pertanggungjawa-ban pelaksanaan anggaran sesuai dengan DIPA, POK, Pedoman Kelitbangan dan PTO Keuangan



33

B. Pelaporan Kelitbangan

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016,

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa

Timur menjalankan fungsi pemantauan, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang

penelitian dan pengembangan. Pelaporan adalah suatu

kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal

yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah

dilakukan selama satu periode tertentu. Laporan akhir

ditindaklanjuti dilaporkan kepada Tim Pengendali Mutu,

dan didokumentasikan dalam basis data kelitbangan

dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy.

Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga

dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi

kelitbangan dilaksanakan secara bertahap. Tahapan

sebagaimana dimaksud adalah melalui:

a. perumusan kertas konsep ide (idea concept

paper/ICP);

b. penyusunan kerangka acuan kerja (term of

reference/ToR);

c. penyusunan rancangan penelitian (research design);

d. pelaporan akhir (final report).



34

Bab III

Mekanisme Kelitbangan

Kelitbangan adalah kegiatan penelitian,

pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan,

pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang merupakan

rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan

pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis,

nilai, dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara

baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam

negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah.



35

Sebagai suatu rangkaian kegiatan, maka keluaran

dari kegiatan terdahulu menjadi masukan bagi kegiatan

selanjutnya. Adapun urutan kelitbangan dimaksud adalah

sebagai berikut:

1) Hasil dari Penelitian dapat dijadikan bahan untuk

melaksanakan kegiatan Pengembangan.

2) Hasil dari Pengembangan dapat dilakukan Pengkajian.

3) Hasil dari Pengkajian dapat dijadikan Pengembangan.

Diagram 3.1.

Mekanisme Kelitbangan

7.Evaluasi

4

7

10

1

2

3

5

2. Pengembangan

4. Perekayasaan 1. Penelitian

5. Penerapan

3. Kajian

6. Pengoperasian

Kebijakan

14

15 17

16

18

19

20

21

22

6

8

9

11

12

13



36

4) Hasil dari Pengembangan dapat dijadikan

Perekayasaan.

5) Hasil dari Perekayasaan dapat dilakukan Pengkajian.

6) Hasil dari Pengkajian dapat dijadikan Perekayasaan.

7) Hasil dari Perekayasaan dapat dijadikan Penerapan.

8) Hasil dari Penerapan dapat dijadikan Pengkajian.

9) Hasil dari Pengkajian dapat dijadikan Penerapan.

10) Hasil Penerapan dapat dijadikan Pengoperasian.

11) Hasil Pengoperasian dapat dijadikan Pengkajian.

12) Hasil Pengkajian dapat dijadikan Pengoperasian.

13) Hasil Pengoperasian dapat dijadikan Penelitian.

14) Hasil Evaluasi Kebijakan dapat dijadikan Penelitian.

15) Hasil Evaluasi Kebijakan dapat dijadikan Pengkajian.

16) Hasil dari Pengembangan dapat dilakukan Evaluasi

Kebijakan.

17) Hasil dari Pengkajian dapat dijadikan Evaluasi

Kebijakan.

18) Hasil dari Pengembangan dapat dijadikan Evaluasi

Kebijakan.

19) Hasil dari Perekayasaan dapat dilakukan Evaluasi

Kebijakan.

20) Hasil dari Evaluasi Kebijakan dapat dijadikan

Perekayasaan.



37

21) Hasil dari Penerapan dapat dijadikan Evaluasi

Kebijakan.

22) Hasil dari Pengoperasian dapat dijadikan Evaluasi

Kebijakan.

No Jenis

Kelitbangan

Keluaran

1 Penelitian

Rekomendasi

2 Pengkajian

A. Strategis

B. Aktual

C. Kompetitif

3 Pengembangan Naskah Akademik dan Rancangan

Regulasi

Pemodelan Kebijakan/Program

4 Perekayasaan Pedoman Umum/Teknis Pelaksanaan

Model Kebijakan/Program

5 Penerapan Uji coba Model Kebijakan/Program

pada daerah percontohan

6 Pengoperasian Penerapan Model Kebijakan/

Program secara lebih luas/

menyeluruh dan pendampingan

7 Evaluasi

Kebijakan

Rekomendasi

1. Lanjut dengan perbaikan

2. Dicabut/Diberhentikan

Tabel 3.1

Jenis dan Keluaran Kelitbangan



38

Tahapan Kegiatan Utama Kelitbangan di lingkungan

Balitbang Provinsi Jawa Timur.

3.1 Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan

menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis

untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian

kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau

hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam

negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan

kemajuan kebijakan pemerintahan dalam negeri dan

daerah.

Kegiatan penelitian, dilaksanakan melalui 11

(sebelas) tahapan sub kegiatan dan 3 (tiga) keluaran.

Tahapan kegiatan tersebut dilakukan secara berurutan,

dengan alur kegiatan sebagaimana diagram 3.2.



39

Diagram3.2

Mekanisme Kegiatan Penelitian



40

Sebagai suatu rangkaian sub kegiatan, maka

keluaran dari sub kegiatan terdahulu menjadi masukan

bagi sub kegiatan selanjutnya. Adapun urutan sub

kegiatan penelitian dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Idea Concept Paper (ICP) dan Term Of

Reference (ToR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Penelitian.

Setelah topik penelitian ditetapkan dalam Sidang

MP, TP penelitian menyusun draf ICP. ICP

adalah kertas konsep ide yang dirumuskan

untuk menentukan topik penelitian yang akan

dilaksanakan. ToR adalah kerangka acuan kerja atau

rancangan penelitian.

2. Penyusunan Research Design/Instrumen Survei

(RD/IS) adalah penyusunan rancangan penelitian

dan alat pengumpul data/informasi yang

dipergunakan sebagai panduan untuk melaksanakan

kegiatan penelitian.

3. Sidang TPM

Sidang TPM adalah rapat Tim Pengendali Mutu

guna membahas ide baru, isu, dan keluaran sasaran

yang tertuang ICP/ToR ditinjau dari substansi



41

materi. Sehingga memberikan arahan guna

penyempurnaan dokumen yang selanjutnya akan

dibahas pada tahapan selanjutnya.

4. Pelatihan Surveyor

Pelatihan surveyor adalah kegiatan diskusi dalam

memberikan pemahaman kepada tim pengumpul

data terkait dengan teknik pengumpulan data dan

jenis data yang akan diambil pada lokasi penelitian.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan yang dilakukan

untuk mendapatkan data/informasi yang diperlukan

sesuai dengan metode teknik pengumpulan data

sesuai RD/IS (misal Studi Kepustakaan, FGD

dan/atau Observasi Lapangan).

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data adalah kegiatan

menyeleksi data/informasi atas dasar reliabilitas dan

validitas. Data/informasi selanjutnya dianalisis

sesuai metode yang telah ditentukan dalam RD/IS.



42

7. Forum Diskusi

Forum diskusi adalah kegiatan rapat membahas

data/informasi yang akan digunakan untuk

penyusunan draf laporan akhir penelitian

8. Penyusunan Draf Laporan Akhir Penelitian

Draf laporan akhir penelitian adalah laporan

sementara hasil penelitian yang disusun oleh TP

Penelitian dilampiri seluruh data pendukung yang

diperlukan. Selanjutnya draf laporan akhir tersebut

diusulkan pada Sidang TPM agar disetujui untuk

diseminarkan.

9. Sidang TPM


guna membahas analisis data yang sudah disiapkan

terlebih dahulu oleh tim pelaksana guna disampaikan

pada seminar laporan akhir

10. Seminar

Seminar adalah kegiatan penyampaian draft laporan

akhir dari tim pelaksana yang dipresentasikan

kepada peserta agar mendapatkan masukan, saran,

dan konstruksi ilmiah guna dijadikan pertimbangan

dalam penyempurnaan draft laporan akhir.



43

11. Pelaporan Akhir Penelitian

Pelaporan akhir adalah laporan hasil penelitian

yang telah disetujui oleh TPM dan telah

diseminarkan. Laporan akhir penelitian tersebut

diolah kedalam bentuk laporan ringkasan eksekutif,

dokumentasi perpustakaan, dan naskah jurnal ilmiah.

3.1.1. Tahapan Kegiatan Penyusunan Dokumen

Penelitian

Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian, diperlukan

sejumlah dokumen yang secara administratif

merupakan prasyarat sebelum seseorang melakukan

aktivitas Penelitian. Secara faktual, terdapat 5 (lima)

jenis dokumen dalam suatu aktivitas kelitbangan, yaitu:

a. Kertas konsep ide (Idea Concept Paper atau ICP);

b. Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR);

c. Rancangan Penelitian / Proposal;

d. Laporan akhir (Final Report).

e. Executive Summary (Ringkasan Laporan Akhir)

Diantara kelima dokumen tersebut, terdapat suatu

hubungan sistemik yang melengkapi proses

pelaksanaan Penelitian. Jika dikaji, maka hubungan



44

antara kerangka acuan, dan rancangan Penelitian serta

laporan akhir adalah sebagai berikut:

Dalam upaya menyiapkan suatu karya yang dapat

mengompilasikan materi penetapan topik, usulan

penelitian, dan penyusunan riset desain, serta

hasilnya akan digunakan sebagai acuan dalam

perumusan kebijakan yang lebih baik dan berkualitas,

maka dalam setiap penyelenggaraan aktivitas

kelitbangan wajib disertakan alur pikir.

3.2 Pengembangan

Kegiatan pengembangan dilaksanakan dalam 9

(sembilan) tahapan sub kegiatan dan 3 (tiga) keluaran.

Tahapan sub kegiatan tersebut dilakukan secara

berurutan, dengan alur kegiatan sebagaimana diagram

3.4.

Diagram 3.3.

Hubungan ICP, ToR, Usulan Penelitian, dan Research Design



45

Sebagai suatu rangkaian sub kegiatan, maka

keluaran dari sub kegiatan terdahulu menjadi masukan

bagi sub kegiatan selanjutnya. Adapun urutan sub

kegiatan pengembangan dimaksud adalah :

1. Penyusunan Idea Concept Paper (ICP) atau Term of

Reference (ToR) Pengembangan. Setelah topik

pengembangan ditetapkan dalam Sidang MP, TP

Diagram 3.4.

Mekanisme Kegiatan Pengembangan



46

pengembangan menyusun draf ICP/ ToR yang

merupakan kerangka acuan kerja atau usulan

rancangan desain pengembangan.

2. Forum Diskusi

Forum diskusi adalah kegiatan rapat membahas

ICP/TOR yang akan digunakan untuk penyusunan

Desain Pengembangan.

3. Penyusunan Desain Pengembangan/ Proposal.

Riset Desain (RD)/Instrumen Survei (IS) adalah

rancangan pengembangan dan alat pengumpul data/

informasi yang dipergunakan sebagai panduan untuk

melaksanakan kegiatan pengembangan.

Dengan mempertimbangkan studi kepustakaan,

RD/IS disusun berdasarkan ICP pengembangan atau

ToR yang telah didiskusikan dalam Forum Diskusi,

yang dimaksudkan untuk lebih memahami topik

pengembangan. Selanjutnya RD/IS disetujui untuk

dilakukan Sidang TPM.

4. Sidang TPM


guna membahas ide baru, isu, dan keluaran sasaran

Desain Pengembangan ditinjau dari substansi.



47

Sehingga memberikan arahan guna penyempurnaan

dokumen yang selanjutnya akan dibahas pada

tahapan selanjunya.

5. Penyusunan Draf Naskah Akademik/Model

Draf naskah akademik adalah rancangan laporan

sementara hasil pengembangan yang disusun oleh

TP yang dilampiri seluruh data pendukung yang

diperlukan. Selanjutnya Draf naskah akademik

tersebut diusulkan kepada Sidang TPM agar

disetujui untuk diseminarkan.

6. Sidang TPM


guna membahas Draft Naskah Akademik/Produk

Iptek yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh

TP guna disampaikan pada seminar.

7. Naskah Akademik/ Model

Naskah Akademik/Model adalah naskah hasil

pengembangan yang telah disetujui pada Sidang

TPM dan telah diseminarkan. Naskah akademik

tersebut diolah kedalam bentuk laporan ringkasan

eksekutif, dokumentasi perpustakaan, dan naskah

jurnal ilmiah.



48

3.2.1 Tahapan Kegiatan Penyusunan Dokumen

Pengembangan

A. Naskah Akademik dan Rancangan Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan,

diperlukan sejumlah dokumen yang secara administratif

merupakan prasyarat sebelum seseorang melakukan

aktivitas pengembangan. Secara faktual, terdapat 5

(lima) jenis dokumen dalam suatu aktivitas

pengembangan, yaitu:

a. Kertas konsep ide (Idea Concept Paper atau ICP);

b. Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR);

c. Desain Pengembangan/Proposal;

d. Laporan akhir Naskah Akademik / Model

e. Executive Summary (Ringkasan Laporan Akhir)

Diantara kelima dokumen tersebut, terdapat suatu

hubungan sistemik yang melengkapi proses

pelaksanaan pengembangan. Jika dikaji, maka

hubungan antara kerangka acuan, dan rancangan

Pengembangan serta laporan akhir adalah sebagaimana

terlihat dalam Gambar 3.5.



49

Dalam upaya menyiapkan pengembangan, dan

penyusunan Desain Pengembangan, serta hasilnya

akan digunakan sebagai acuan dalam perumusan

kebijakan yang lebih baik dan berkualitas, maka dalam

tiap penyelenggaraan aktivitas pengembangan wajib

disertakan kerangka/diagram alur suatu karya yang

mengompilasikan materi penetapan topik usulan pikir.

B. Pemodelan Kebijakan/Program

Model merupakan satu bentuk rekayasa sosial

baik berbasis penerapan teknologi, penerapan inovasi

sistem pelayanan, atau inisiasi kelembagaan tertentu

yang ditujukan untuk menyelesaikan satu atau bersama-

sama masalah sosial, ekonomi serta perbaikan

pelayanan publik.

Diagram 3.5

Hubungan ICP, ToR, Usulan Pengembangan, dan Rancangan Pengembangan



50

Bab IV

PELAKSANAAN

KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4.1 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Di dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian ada

beberapa tahapan kegiatan pendukung kelitbangan,

yaitu :

A. Tahapan Perencanaan Program

Tahapan perencanaan program diwujudkan

dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Penelitian dan

Pengembangan (RAKOR LITBANG) Provinsi Jawa

Timur. Dalam RAKOR LITBANG ini dibahas

usulan kegiatan Penelitian dari Perangkat Daerah

(PD) Provinsi, Kabupaten/Kota, dan institusi lain

terkait.

Hasil RAKOR LITBANG dikaji oleh bidang-

bidang di lingkungan Badan Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Jawa Timur untuk

ditetapkan sebagai prioritas usulan kegiatan

Penelitian tahun mendatang yang selanjutnya

diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur



51

melalui BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk

mendapatkan alokasi anggaran.

B. Penganggaran Dan Standart Biaya

1. Tata cara pembayaran pekerjaan kegiatan

Penelitian yang dikuasakan, diatur dalam Surat

Perjanjian Kerjasama (SPK) dan dilakukan

melalui pentahapan pembayaran (termyn).

Selanjutnya pihak pelaksana harus melampirkan

SPJ lengkap dengan bukti pendukung sebagai

syarat pencairan sesuai pentahapan pembayaran

(per termyn).

2. Pentahapan pembayaran kegiatan penelitian yang

dikuasakan terbagi atas :

a. Termyn I (60%): sampai dengan seminar

proposal

b. Termyn II (40%): sampai dengan Laporan

Akhir ditandatangani

3. Biaya perencanaan dan pengawasan/pemantauan

untuk pekerjaan Penelitian diatur sebagai berikut:

a. Dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,-

(Seratus Juta Rupiah) adalah ≤ 20 %;



52

b. Dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,-

(Seratus Juta Rupiah) sampai dengan

Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

adalah ≤ 15 %;

c. Dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,-

(Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan

Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)

adalah ≤ 10 %.

d. Biaya Personil baik Tenaga Profesional,

Tenaga Sub Profesional, dan Tenaga

Pendukung Kegiatan Penelitian mengacu pada

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:

188/530/KPTS/013/2018 tentang Standar

Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2019 (sebagaimana dalam

lampiran).

C. Tahapan Penyerapan Anggaran

Biaya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

pekerjaan :

1. Untuk pekerjaan swakelola non konstruksi :



53

a. Biaya perencanaan dan pengawasan dibayar

dengan SPP Ganti Uang Persediaan

(SPPGU);

b. Biaya pelaksanaan dibayar dengan SPP

Langsung (SPPLS), apabila melibatkan pihak

ketiga.

c. Biaya Personil baik Tenaga Profesional,

Tenaga Sub Profesional, dan Tenaga

Pendukung Kegiatan Pengembangan

mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa

Timur Nomor: 188/530/KPTS/013/2018

tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

(sebagaimana dalam lampiran).

2. Untuk mempercepat proses verifikasi terhadap

SPJ, pekerjaan swakelola non konstruksi

(pelaksanaan Penelitian) diwajibkan untuk :

a. Melakukan pemisahan secara jelas mengenai

biaya perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan yang secara keseluruhan tidak

merubah nilai total dan biaya jasa kerja yang

diselenggarakan;



54

b. Memberitahukan secara tertulis melalui surat

resmi kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah

perihal besaran alokasi biaya perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan beserta rincian

penggunaannya;

c. Mengingat dalam pekerjaan swakelola non

konstruksi penggunaan biaya perencanaan

dan pengawasan berupa, alat tulis kantor,

SPPD dan lain-lain dapat dibiayai dengan

SPP Ganti Uang Persediaan (SPPGU), maka

perlu adanya perincian penggunaan dari

kedua jenis belanja dimaksud;

D. Laporan Pelaksanaan

Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan

dan penggunaan keuangan dikerjakan oleh

pelaksana / penerima kuasa swakelola kepada

pengguna barang/jasa setiap bulan; dan jika terjadi

kelalaian/ keterlambatan laporan, maka akan

diberikan surat teguran tertulis termasuk sanksi

administratif berupa penundaan pembayaran

termyn;



55

1. Swakelola Murni/Swakelola oleh instansi

penanggung jawab anggaran

a. Penetapan Keputusan Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa

Timur tentang Tim Perencanaan dan

Pengawasan/Pemantauan;

b. Penyusunan Idea Concept Paper (ICP) dan

Term Of Reference (ToR) / Kerangka Acuan

Kerja (KAK) yang ditandatangani oleh Kuasa

Pengguna Anggaran, disetujui dan disahkan

oleh Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Jawa Timur;

c. Penetapan Keputusan Kepala Badan


Timur tentang Tim Pelaksana Penelitian;

d. Penyusunan Draft Proposal oleh pelaksana;

e. Seminar Proposal;

f. Proposal;

g. Pengambilan data di lapangan (wawancara,

Focus Group Discussion, observasi dan data

sekunder);



56

h. Analisa data dan penyusunan laporan

(Proposal, draft laporan akhir & draft

executive summary Seminar;

i. Penyusunan/penulisan materi untuk seminar

hasil penelitian dalam bentuk power point.

j. Perbaikan/penyempurnaan Laporan Akhir,

Executive Summary (ringkasan penelitian),

dan laporan akhir Penelitian berbentuk jurnal.

2. Swakelola yang Dikuasakan/ Swakelola oleh

instansi pemerintah lain pelaksana swakelola

a. Tahap Pra Persiapan

- Pembentukan Tim Perencanaan dan

Pengawasan/ Pemantauan Kegiatan

Penelitian dengan Keputusan Kepala


Provinsi Jawa Timur;

- Penyusunan Idea Concept Paper (ICP)

dan Term Of Reference (ToR)/ Kerangka

Acuan Kerja (KAK) Penelitian yang

ditandatangani oleh KPA, disetujui dan

disahkan oleh Kepala Badan Penelitian dan




57

- Pemilihan Perguruan Tinggi yang

kompeten dari segi : sumberdaya manusia,

terdapat bagian struktur organisasi yang

terkait dengan kegiatan Penelitian,

kepemilikan laboratorium (bila

diperlukan), pengalaman perguruan tinggi

melaksanakan pekerjaan yang sejenis;

- Pembuatan rincian anggaran biaya (owner

estimate) kegiatan Penelitian oleh KPA;

- Pembuatan proposal awal Penelitian oleh

perguruan tinggi yang akan ditunjuk untuk

melaksanakan kegiatan swakelola.

b. Tahap Persiapan

- Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) ke Pejabat Teknis Kegiatan

(PPTK) tentang kegiatan kerjasama

swakelola oleh instansi pemerintah lain

non swadana (PTN);

- Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK)

mengundang Tim Pelaksana kegiatan

untuk pembahasan penyusunan KAK



58

Penelitian (termasuk rincian biaya

kegiatan penelitian/OE) ;

- Nota Dinas PPTK ke Kuasa Pengguna

Anggaran tentang penyampaian laporan

hasil rapat dilampiri berita acara

penyusunan KAK dan daftar hadir rapat;

- Nota Dinas KPA ke Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan tentang

permohonan usulan kegiatan swakelola

oleh instansi pemerintah lain non swadana

(PTN);

- Nota Dinas Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan ke KPA tentang tindak

lanjut kegiatan swakelola oleh instansi

pemerintah lain non swadana, agar dikaji

dengan cermat proses usulan PTN,

kemampuan SDM, besarnya biaya tenaga

ahli, dan lainnya;

- Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan mengundang PTN dengan

acara membahas rencana penguasaan

kegiatan Penelitian;



59

- Nota Dinas KPA ke Kepala Badan


Jawa Timur perihal permohonan

persetujuan pelaksanaan kegiatan

swakelola oleh instansi pemerintah lain

non swadana dilampiri berita acara

mengkuasakan kegiatan ke LPM/LPPM-

PTN dan dilampiri daftar hadir;


Pengembangan Provinsi Jawa Timur ke

KPA tentang persetujuan pelaksanaan

kegiatan swakelola oleh instansi

pemerintah lain non swadana (PTN);

- Surat Kesanggupan Pemberian Kuasa ke

LPM/LPPM/ Lemlit/Nama lain – PTN

yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), dilampiri :

KAK hanya disetujui dan disahkan oleh

Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Jawa Timur

dan dengan Lembar Persetujuan Tim

Pengendali Mutu (TPM);



60

- LPM/LPPM/Nama lain – PTN membalas

surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

yang disampaikan langsung Kepala Badan


Jawa Timur perihal kesanggupan

menerima kuasa dilampiri :

1. Proposal berdasarkan ToR terlampir;

2. Surat keputusan PTN (Perguruan

Tinggi Negeri) tentang tim pelaksanaan

kegiatan;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. Referensi Bank Jatim;

5. Rincian kebutuhan barang bulanan

mengacu pada RAB;

6. Apabila menggunakan tenaga ahli

swasta dilengkapi dengan Surat

Perintah Tugas (SPT);

7. Surat pernyataan aktif sebagai peneliti;

8. Surat pernyataan kesanggupan

menyelesaikan penelitian;



61

9. Ijin tertulis dari rektor atau pimpinan

instansi/lembaga yang berwenang bagi

penugasan dengan paruh waktu atau

surat ijin cuti diluar tanggungan negara

bagi penugasan penuh (full time) dan

apabila menggunakan tenaga ahli

swasta dilengkapi dengan surat perintah

tugas (spt);

10. Surat tugas;

11. Struktur organisasi tim peneliti;

12. Surat pernyataan tidak terlibat dalam

kegiatan peneliti lain.

- Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran ke

Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Jawa Timur

perihal permohonan tanda tangan

Keputusan Persetujuan Pelaksanaan dan

Surat Kuasa Pelaksana Kegiatan

Swakelola oleh instansi pemerintah lain

non swadana (PTN);



62

- Menerbitkan Keputusan Kepala Badan


Jawa Timur tentang persetujuan

pelaksanaan kegiatan swakelola oleh

instansi pemerintah lain non swadana

(PTN);

- Menerbitkan Surat Kuasa Pelaksanaan

Kegiatan Swakelola oleh Instansi Lain

Non Swadana yang ditandatangani oleh

pihak pertama (Pejabat Pembuat

Komitmen), pihak kedua Ketua

LPM/LPPM/Nama lain PTN, dan

disetujui oleh Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) serta diketahui Kepala


selaku Pengguna Anggaran (PA) dan

Pimpinan Perguruan Tinggi.

c. Tahap Pelaksanaan

- Pelaksana LPM/LPPM/Lemlit/Nama lain PTN

membuat Laporan Pengumpulan Data/Lokasi

Kegiatan;



63

- Pelaksana LPM/LPPM/Lemlit /Nama lain PTN

membuat Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan setiap bulan dan dilaporkan ke KPA,

dengan mengacu pada standart pertanggung

jawaban keuangan APBD Provinsi Jawa Timur


membuat Draft Laporan Akhir Penelitian;

- Pelaksanaan Seminar;


melakukan perbaikan/ penyempurnaan dan

menyerahkan hasil Laporan Akhir Penelitian,

beserta Executive Summary, Laporan akhir

penelitian dalam bentuk draft artikel jurnal dan

semua laporan penelitan (proposal, laporan akhir,

Executive Summary) dalam bentuk soft copy;

- Tim Pengawas melaksanakan evaluasi dan

monitoring kegiatan pelaksanaan.

Dokumen Surat Perintah Pembayaran

Langsung (SPP LS) pekerjaan swakelola

instansi pemerintah lain non swadana meliputi :

1. Pengantar SPP LS (BP – 17);

2. SPP LS (BP – 18);



64

3. Rincian SPP LS (BP – 19);

4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS (BP –

20);

5. Ringkasan Kontrak Swakelola (PPK – 19);

6. Kwitansi asli bermeterai;

7. Referensi asli dari BANK JATIM (nama

instansi pemerintah lain yang diberi kuasa

harus sesuai dengan surat kuasa);

8. Surat pemberitahuan pemberian kuasa kepada

instansi pemerintah lain calon pelaksana

swakelola;

9. Surat kesanggupan dari penerima kuasa;

10. Keputusan penunjukan instansi pemerintah

lain non swadana sebagai pelaksana

swakelola ditandatangani oleh Kuasa

Pengguna Anggaran;

11. Surat Kuasa Pelaksanaan Kegiatan

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) selaku pemberi kuasa

dengan pelaksana swakelola selaku Penerima

Kuasa dan diketahui PA;



65

12. Term Of Reference (ToR)/Kerangka Acuan

Kerja (KAK);


14. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan

(proposal, draft laporan akhir dan laporan

akhir) dan penggunaan keuangan (setiap

termyn);

15. Berita acara penyerahan laporan pelaksanaan

pekerjaan dan penggunaan keuangan sebagai

lampiran untuk tahap pembayaran;

16. Berita acara pentahapan pembayaran;

17. Berita acara penyelesaian pekerjaan;

18. Perincian PPh;

19. Faktur pajak;

20. SSP PPh 23;

21. SSP PPN.

Untuk nomor 18 sampai dengan 21, tidak perlu

(diabaikan) jika melampirkan surat keterangan

bebas pajak.



66

E. Diseminasi Hasil Penelitian

Diseminasi hasil Penelitian ini dimaksudkan

untuk menyebarluaskan hasil Penelitian yang

diperoleh kepada segenap pemangku kepentingan,

termasuk Kab/Kota di Jawa Timur dan OPD terkait

Provinsi Jawa Timur serta kelompok target tertentu

yang berkepentingan. Untuk kelompok target atau

individu diharapkan akan terjadi transfer

pengetahuan yang dapat diaplikasikan untuk

pengembangan diri dan usahanya. Untuk dinas dan

instansi terkait diharapkan dapat diacu sebagai bahan

pembuatan kebijakan dan atau pengambilan

keputusan. Model kegiatan yang digunakan untuk

diseminasi dapat berupa workshop dan konsultasi

publik, gelar teknologi, pelatihan teknis serta

pembuatan percontohan. Media diseminasi yang

diproduksi dapat berupa jurnal, buletin, publikasi

online (website), brosur, poster, rekaman radio, CD,

siaran TV, pameran, dan ikut serta dalam gelar

teknologi.

Diseminasi hasil Penelitian diagendakan

minimal setiap tahun dan dimonitoring dalam rangka



67

tindak lanjut/ oleh stakeholders tersebut harus

terdokumentasi secara tertulis sebagai pengukuran

kinerja dan dilaporkan pada Kepala Balitbang

Provinsi Jawa Timur.

4.2. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan ada

beberapa tahapan kegiatan pendukung kelitbangan,

yaitu :

A. Tahapan Perencanaan Program

Tahapan pelaksanaan diwujudkan dalam

pelaksanaan Rapat Koordinasi Penelitian dan

Pengembangan (RAKOR LITBANG) Provinsi Jawa

Timur. Dalam RAKOR LITBANG ini dibahas

usulan kegiatan Pengembangan dari Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur.

Hasil RAKOR LITBANG dikaji oleh Bidang-

bidang di lingkungan Badan Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Jawa Timur untuk

ditetapkan sebagai prioritas usulan kegiatan

Pengembangan tahun mendatang yang selanjutnya

diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur



68

melalui BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk

mendapatkan alokasi anggaran.

B. Penganggaran Dan Standart Biaya

1. Tata cara pembayaran pekerjaan kegiatan

Pengembangan yang dikuasakan, diatur dalam

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan dilakukan

melalui pentahapan pembayaran (termyn).

OPD

Penelitian, Pengkajian, Evaluasi Kebijakan

Terdahulu

PENGEMBANG

AN

Inovasi

Teknologi

DRAFT

PROGRAM

KERJA

PENGEMBANGA

N

Rapat

Bidang

Pengembang

annnnn

PROGRAM

KERJA

PENGEMBA

NGAN

Rapat MP

Diagram 4.1.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan



69

Selanjutnya pihak pelaksana harus melampirkan

SPJ lengkap dengan bukti pendukung sebagai

syarat pencairan sesuai pentahapan pembayaran

(per termyn);

4. Pentahapan pembayaran kegiatan pengembangan

yang dikuasakan terbagi atas :

a. Termyn I (60%): sampai dengan seminar

RD/IS

b. Termyn II (40%): sampai dengan Naskah

Akademis/Model ditandatangani

2. Biaya perencanaan dan pengawasan/pemantauan

untuk pekerjaan Pengembangan diatur sebagai

berikut:

a. Nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00

(Seratus Juta Rupiah) adalah ≤ 20 %;

b. Nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta

Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00

(Lima Ratus Juta Rupiah) adalah ≤ 15 %;

c. Nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima

Ratus Juta Rupiah) sampai dengan

Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)

adalah ≤ 10 %.



70

3. Biaya Personil baik Tenaga Profesional, Tenaga

Sub Profesional, dan Tenaga Pendukung

Kegiatan Pengembangan mengacu pada

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:

188/530/KPTS/013/2018 tentang Standar Satuan

Harga Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2019 (sebagaimana dalam

lampiran).

C. Tahapan Penyerapan Anggaran

Biaya perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan pekerjaan :

1. Untuk pekerjaan swakelola non konstruksi :

a. Biaya perencanaan dan pengawasan dibayar

dengan SPP Ganti Uang Persediaan

(SPPGU);

b. Biaya pelaksanaan dibayar dengan SPP

Langsung (SPPLS), apabila melibatkan pihak

ketiga.

2. Untuk mempercepat proses verifikasi terhadap

SPJ, pekerjaan swakelola non konstruksi

(pelaksanaan Pengembangan) diwajibkan untuk:



71

a. Melakukan pemisahan secara jelas mengenai

biaya perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan yang secara keseluruhan tidak

merubah nilai total dan biaya jasa kerja yang

diselenggarakan;

b. Memberitahukan secara tertulis melalui surat

resmi kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah

perihal besaran alokasi biaya perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan beserta rincian

penggunaannya;

c. Mengingat dalam pekerjaan swakelola non

konstruksi penggunaan biaya perencanaan

dan pengawasan berupa uang sidang, alat

tulis kantor, SPPD dan lain-lain dapat

dibiayai dengan SPP Ganti Uang Persediaan

(SPPGU), maka perlu adanya perincian

penggunaan dari kedua jenis belanja

dimaksud;

d. Memberikan tanda berupa stempel swakelola

non konstruksi pada setiap bukti transaksi

pengeluaran kas untuk pekerjaan swakelola

non konstruksi dengan belanja lainnya.



72

D. Laporan Pelaksanaan

Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan

penggunaan keuangan dikerjakan oleh

pelaksana/penerima kuasa swakelola kepada

pengguna barang/jasa setiap termyn dan jika terjadi

kelalaian/keterlambatan laporan, maka akan

diberikan surat teguran tertulis termasuk sanksi

administratif berupa penundaan pembayaran termyn;

1. Swakelola Murni/Swakelola oleh instansi

penanggung jawab anggaran

a. Penetapan Keputusan Kepala Badan Penelitian

dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

tentang Tim Perencanaan dan

Pengawasan/Pemantauan;

b. Penyusunan ICP dan Term Of Reference

(ToR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang


Anggaran, disetujui dan disahkan oleh Kepala

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Jawa Timur;



73

c. Penetapan Keputusan Kepala Badan Penelitian


tentang Tim Pelaksana Pengembangan;

d. Penyusunan Desain Pengembangan/Proposal

oleh pelaksana;

e. Seminar Desain Pengembangan;

f. Desain Pengembangan;

g. Pengambilan data di lapangan (wawancara,

Focus Group Discussion, observasi dan data

sekunder);

h. Analisis data dan penyusunan laporan (Naskah

Akademik, Rancangan Regulasi Pemodelan,

dan draft executive summary Seminar);

i. Penyusunan/penulisan materi untuk seminar

hasil Pengembangan dalam bentuk power

point.

j. Perbaikan/penyempurnaan Naskah Akademik,

Rancangan Regulasi Pemodelan, dan draft

executive summary (ringkasan pengembangan),

dan jurnal.



74

2. Swakelola yang dikuasakan/Swakelola oleh

instansi pemerintah lain pelaksana swakelola

a. Tahap Pra Persiapan

- Pembentukan Tim Perencanaan dan

Pengawasan/ Pemantauan Kegiatan

Pengembangan dengan Keputusan Kepala


Provinsi Jawa Timur;

- Penyusunan ICP dan Term Of Reference

(ToR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pengembangan yang ditandatangani oleh

Kuasa Pengguna Anggaran, disetujui dan



- Pemilihan Perguruan Tinggi yang kompeten

dari segi : sumberdaya manusia, terdapat

bagian struktur organisasi yang terkait

dengan kegiatan Pengembangan, kepemilikan

laboratorium (bila diperlukan), pengalaman

perguruan tinggi melaksanakan pekerjaan

yang sejenis;



75

- Pembuatan rincian anggaran biaya (owner

estimate) kegiatan Pengembangan oleh KPA;

- Pembuatan Desain Pengembangan oleh

perguruan tinggi yang akan ditunjuk untuk

melaksanakan kegiatan swakelola.

b. Tahap Persiapan

- Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) ke Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK)

tentang kegiatan kerjasama swakelola oleh

instansi pemerintah lain non swadana (PTN);

- Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK)

mengundang Tim Pelaksana kegiatan untuk

pembahasan penyusunan KAK

Pengembangan (termasuk rincian biaya

kegiatan pengembangan/OE) ;

- Nota Dinas PPTK ke Kuasa Pengguna

Anggaran tentang penyampaian laporan hasil

rapat dilampiri berita acara penyusunan KAK

dan daftar hadir rapat;

- Nota Dinas KPA ke Kepala Badan Penelitian

dan Pengembangan tentang permohonan



76

usulan kegiatan swakelola oleh instansi

pemerintah lain non swadana (PTN);


Pengembangan ke KPA tentang tindak lanjut

kegiatan swakelola oleh instansi pemerintah

lain non swadana, agar dikaji dengan cermat

proses usulan PTN, kemampuan SDM,

besarnya biaya tenaga ahli, dan lainnya;

- Sekretaris Badan Penelitian dan

Pengembangan mengundang PTN dengan

acara membahas rencana penguasaan

kegiatan Pengembangan;

- Nota Dinas KPA ke Kepala Badan Penelitian


perihal permohonan persetujuan pelaksanaan


lain non swadana dilampiri berita acara

mengkuasakan kegiatan ke LPM/LPPM-PTN

dan dilampiri daftar hadir;


Pengembangan Provinsi Jawa Timur ke KPA

tentang persetujuan pelaksanaan kegiatan



77

swakelola oleh instansi pemerintah lain non

swadana (PTN);

- Surat Kesanggupan Pemberian Kuasa ke

LPM/LPPM/ Lemlit/Nama lain – PTN yang

ditandatangani oleh Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), dilampiri :

- KAK/ToR Pengembangan yang ditanda-

tangani KPA, disetujui dan disahkan oleh

TPM Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Jawa Timur dan Tim

Pengendali Mutu (TPM);

- LPM/LPPM/Nama lain – PTN membalas

surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

perihal kesanggupan menerima kuasa

dilampiri :

1. Proposal berdasarkan ToR terlampir;

2. Surat keputusan ptn (perguruan tinggi

negeri) tentang tim pelaksanaan

kegiatan;

3. Nomor pokok wajib pajak (npwp);

4. Referensi bank jatim;



78

5. Rincian kebutuhan barang bulanan

mengacu pada rab;

6. Apabila menggunakan tenaga ahli swasta

dilengkapi dengan surat perintah tugas

(spt);

7. Surat pernyataan aktif sebagai peneliti;

8. Surat pernyataan kesanggupan me-

nyelesaikan penelitian;

9. Ijin tertulis dari rektor atau pimpinan

instansi/lembaga yang berwenang bagi

penugasan dengan paruh waktu atau

surat ijin cuti diluar tanggungan negara

bagi penugasan penuh (full time);

10. Struktur organisasi tim peneliti;

12. Surat pernyataan tidak terlibat dalam

kegiatan peneliti lain.

- Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran ke


Provinsi Jawa Timur perihal permohonan

tanda tangan Keputusan Persetujuan



79

Pelaksanaan dan Surat Kuasa Pelaksana

Kegiatan Swakelola oleh instansi pemerintah

lain non swadana (PTN);

- Menerbitkan Keputusan Kepala Badan


Timur tentang persetujuan pelaksanaan


lain non swadana (PTN);

- Menerbitkan Surat Kuasa Pelaksanaan

Kegiatan Swakelola oleh Instansi Lain Non

Swadana yang ditandatangani oleh pihak

pertama (Pejabat Pembuat Komitmen),

pihak kedua Ketua LPM/LPPM-PTN, dan

disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) serta diketahui Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan selaku

Pengguna Anggaran (PA) dan Pimpinan

Perguruan Tinggi.

c. Tahap Pelaksanaan

- Pelaksana Lemlit PTN dan instansi

pemerintah penyelenggara kelitbangan

(disesuaikan MOU) membuat Laporan



80

Pertanggungjawaban Keuangan setiap bulan

dan dilaporkan ke KPA, dengan mengacu

pada standart pertanggung jawaban keuangan

APBD Provinsi Jawa Timur

- Pelaksana LPM/LPPM/Lemlit PTN membuat

draft Naskah Akademik/Produk Iptek;

- Pelaksanaan Seminar;

- Pelaksana LPM/LPPM/Lemlit PTN

melakukan perbaikan/ penyempurnaan draft

Naskah Akademik/ Produk Iptek, Executive

Summary, dan Naskah Akademik/ Produk

Iptek berbentuk jurnal beserta soft copy nya;

- Tim Pengawas melaksanakan evaluasi dan

monitoring kegiatan pelaksanaan.

Dokumen Surat Perintah Pembayaran

Langsung (SPP LS) pekerjaan swakelola

instansi pemerintah lain non swadana meliputi:

1. Pengantar SPP LS (BP – 17);

2. SPP LS (BP – 18);

3. Rincian SPP LS (BP – 19);

4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS (BP –

20);



81

5. Ringkasan Kontrak Swakelola (PPK – 19);

6. Kwitansi asli bermeterai;

7. Referensi asli dari BANK JATIM (nama

instansi pemerintah lain yang diberi kuasa

harus sesuai dengan surat kuasa);

8. Surat pemberitahuan pemberian kuasa

kepada instansi pemerintah lain calon

pelaksana swakelola;

9. Surat kesanggupan dari penerima kuasa;

10. Keputusan penunjukan instansi

pemerintah lain non swadana sebagai

pelaksana swakelola ditandatangani oleh

Kuasa Pengguna Anggaran;

11. Surat Kuasa Pelaksanaan Kegiatan


Anggaran (KPA) selaku pemberi kuasa

dengan pelaksana swakelola selaku

Penerima Kuasa dan diketahui PA;

12. Term Of Reference (ToR)/Kerangka

Acuan Kerja (KAK);




82

14. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan

(draft laporan akhir , laporan akhir) dan

penggunaan keuangan (setiap termyn);

15. Berita acara penyerahan laporan

pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan

keuangan sebagai lampiran untuk tahap

pembayaran;

16. Berita acara pentahapan pembayaran;

17. Berita acara penyelesaian pekerjaan;

18. Perincian PPh;

19. Faktur pajak;

20. SSP PPh 23;

21. SSP PPN.

Untuk nomor 18 sampai dengan 21, tidak

perlu (diabaikan) jika melampirkan surat

keterangan bebas pajak.

E. Diseminasi Hasil Pengembangan

Diseminasi hasil Pengembangan ini

dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil

Pengembangan yang diperoleh kepada segenap



83

pemangku kepentingan, termasuk Kab/Kota di Jawa

Timur dan OPD terkait Provinsi Jawa Timur serta

kelompok target tertentu yang berkepentingan.

Untuk kelompok target atau individu diharapkan

akan terjadi transfer pengetahuan yang dapat

diaplikasikan untuk pengembangan diri dan

usahanya. Untuk dinas dan instansi terkait

diharapkan dapat diacu sebagai bahan pembuatan

kebijakan dan atau pengambilan keputusan. Model

kegiatan yang digunakan untuk diseminasi dapat

berupa workshop dan konsultasi publik, gelar

teknologi, pelatihan teknis serta pembuatan

percontohan. Media diseminasi yang diproduksi

dapat berupa brosur, poster, rekaman radio, CD,

siaran TV, pameran, dan ikut serta dalam gelar

teknologi.

Diseminasi hasil Pengembangan diagendakan

minimal setiap tahun dan dimonitoring dalam rangka

tindak lanjut/ dimanfaatkan oleh stakeholders

tersebut harus terdokumentasi secara tertulis sebagai

pengukuran kinerja dan dilaporkan kepada Kepala

Balitbang Provinsi Jawa Timur.



84

4.3. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi program kerja

pengembangan merupakan dua kegiatan yang memiliki

fungsi berbeda namun sangat erat kaitannya satu sama

lain. Pemantauan diperlukan untuk memastikan

pelaksanaan sesuai dengan rencana dan identifikasi

masalah secara dini. Pemantauan menyediakan data

dasar untuk menjawab permasalahan, sedangkan

evaluasi memposisikan data-data tersebut agar dapat

digunakan dan diharapkan memberikan nilai tambah.

Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan

solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus

dibuat dan menyarankan perbaikan, oleh karena itu

pemantauan dan evaluasi harus berjalan seiring.

Evaluasi dilakukan secara formatif yakni evaluasi

terhadap proses apakah sesuai dengan tahapan yang

telah ditetapkan dan sumatif atas hasil sesuai dengan

yang telah dijanjikan dalam tujuan. Evaluasi dilakukan

terhadap (1) penyusunan ICP/TOR, (2) Penyusunan

Desain Pengembangan, (3) Pemutakhiran dan analisis

data, (4) penyusunan draf naskah akademik/model, dan

(5) subtansi naskah akademik/Model, (6) output akhir



85

berupa (a) ringkasan, (b) dokumentasi perpustakaan, (c)

naskah jurnal ilmiah.

4.4. Pendayagunaan Hasil Kelitbangan

Salah satu misi yang dibawa dalam setiap

kelitbangan adalah sebisa mungkin hasilnya berupa

(inovasi) yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai

pemangku kepentingan untuk dijadikan dasar

perumusan kebijakan. Oleh karenanya, pemanfaatan

hasil kegiatan kelitbangan tersebut harus tetap dikawal

oleh institusi litbang agar tidak melenceng dari ide

awalnya. Sehingga, pendampingan institusi litbang

kepada pemangku kepentingan (user) menjadi sebuah

keniscayaan.

Pendampingan pemanfaatan keluaran kelitbangan

oleh komponen dan perangkat daerah setidaknya akan

melewati 4 (empat) tahap, yaitu: inisiasi, internalisasi,

institusionalisasi, dan keberlanjutan. Untuk mengetahui

hubungan keempat tahap itu dapat dijelaskan dalam

gambar 4.1.



86

1. Inisiasi adalah tahap pertama dalam suatu proses

inovasi. Dalam konteks penyusunan produk peraturan

maupun program, inisiasi dipahami sebagai proses

kelitbangan yang menghasilkan laporan akhir

penelitian atau pengkajian, naskah akademik, draf

peraturan atau pedoman umum/petunjuk teknis

operasional dari sebuah program.

2. Internalisasi adalah tahap kedua dalam suatu proses

inovasi, di mana keluaran kelitbangan dalam tahap

inisiasi diharapkan dapat diterapkan oleh komponen

dan Perangkat Daerah. Tahap ini merupakan tahap

yang sangat penting, pada tahap internalisasi

dilakukan proses transfer pengetahuan dan teknologi

dari penanggung jawab inisiasi yaitu institusi

kelitbangan kepada penanggung jawab internalisasi

Gambar 4.1.

Empat Tahap Pemanfaatan Keluaran Kelitbangan



87

yaitu institusi pelaksana (komponen dan Perangkat

Daerah).

Tebagi atas 3 Pendekatan :

a. Adopsi, yaitu proses penerimaan atas keluaran

kelitbangan sebagai sebuah inovasi. Penerimaan

di sini mengandung arti tidak sekedar "tahu",

tetapi sampai benar-benar dapat melaksanakan

atau menerapkannya dengan benar.

b. Adaptasi, yaitu proses penerimaan secara alami

terhadap pemanfaatan keluaran kelitbangan yang

disertai berbagai penyesuaian sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan komponen atau

Perangkat Daerah terkait.

c. Replikasi yaitu proses peniruan keluaran

kelitbangan sehingga pemanfaatannya bisa

direplikasi untuk kepentingan tertentu, baik oleh

komponen atau Perangkat Daerah terkait maupun

pemanfaat lainnya (beneficiary).

3. Institusionalisasi adalah tahap ketiga dari proses

inovasi. Pada proses ini institusi kelitbangan tidak lagi

terlibat.



88

Pengorganisasian dan pelembagaan keluaran

kelitbangan sepenuhnya menjadi domain dan

tanggung jawab komponen atau Perangkat Daerah

terkait. Institusi kelitbangan hanya sekadar memantau

dan atau melakukan pengkajian kembali atas

operasionalisasi keluaran kelitbangan yang telah

terlembaga.

Keberlanjutan adalah tahap terakhir dari

proses inovasi yang berupa upaya melanjutkan

pemanfaatan keluaran kelitbangan agar semakin

berguna bagi seluruh pemangku kepentingan, baik

internal maupun eksternal.



89

BAB V

PELAPORAN KEGIATAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

5.1 Anatomi Karya Ilmiah Penelitian

Teknik penulisan ini berlaku untuk kegiatan

penelitian baik yang dilakukan secara swakelola oleh

Penangungjawab Anggaran (swakelola murni,

penelitian mandiri) atau swakelola oleh Instansi

Pemerintah lain non swadana/PTN. Teknik penulisan

ini meliputi penulisan Laporan Pengumpulan Data/Lokasi

Kegiatan Penelitian, Draft Laporan Akhir/Laporan Akhir

Penelitian, antara lain:

5.1.1 Kertas

Bahan dan ukuran kertas:

a. Kertas sampul menggunakan jenis buffalo

(warna sesuai dengan bidang masing-

masing/lampiran);

b. Kertas naskah menggunakan jenis HVS (80

gram) dan berukuran A-4 (21 x 29,7 cm).



90

5.1.2 Jenis Huruf

Huruf yang dianjurkan dalam penulisan

karya ilmiah adalah Times New Roman dengan

ukuran (font) 12 untuk teks. Judul Bab

menggunakan huruf kapital dengan jenis Times

New Roman font 14 sedangkan judul subbab dan

sub-subbab menggunakan jenis huruf yang sama

seperti teks yaitu Times New Roman dengan font

12, Arial font 11, atau Calibri font 12. Untuk kata

bahasa asing di cetak miring.

5.1.3 Margin

a. Batas tepi kiri : 4 cm;

b. Batas tepi kanan : 3 cm;

c. Batas tepi atas : 3 cm;

d. Batas tepi bawah : 3 cm.

Naskah diketik dengan model rata kanan-kiri (justify)

5.1.4 Format

1. Pengetikan judul penelitian:

Bila judul lebih dari sebaris, maka baris

pertama hendaklah lebih panjang daripada

baris ke dua.Baris ke dua lebih panjang

daripada baris ke tiga, dan seterusnya.



91

2. Judul Bab:

Judul bab ditulis dengan huruf tebal (bold) di

tengah dengan menggunakan huruf kapital

semuanya, tanpa garis bawah dan tanpa

diakhiri dengan titik.

Contoh:

BAB I, BAB II, dan seterusnya.

3. Judul Sub Bab:

Judul sub bab ditulis dari tepi dengan huruf

kapital pada awal setiap suku kata, kecuali kata

sambung, kata hubung, dan kata sandang,

menggunakan huruf kecil. Disamping itu judul

sub bab dicetak tebal (bold) dan tidak diakhiri

dengan titik.

Contoh:

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

4. Judul Sub Bab lebih kecil:

Judul sub bab lebih kecil ditulis dari tepi

dengan huruf kapital pada awal setiap suku

kata, kecuali kata sambung, kata hubung, dan

kata sandang, menggunakan huruf kecil. Judul



92

sub bab lebih kecil, tidak dicetak tebal dan

tidak diakhiri dengan titik.

Contoh:

1.3.1. Tujuan Penelitian

1.3.2. Manfaat Penelitian

5. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan

bahasa Inggris dengan jumlah kata 150-175

dengan satu spasi). Abstrak dalam bahasa

Inggris ditulis dengan cetak miring. Kata kunci

maksimal 5 kata diketik dan diletakkan pada

halaman sebelum halaman Kata Pengantar.

6. Pengetikan bilangan:

Bilangan diketik dengan angka, kecuali yang

terdapat pada permulaan kalimat.

Contoh :

- Pembelian 100 buah keris oleh kolektor

seharga Rp. 500.000.000,00

- Seratus buah keris telah dijual oleh

kolektor.



93

5.1.5 Spasi

Naskah diketik dengan jarak 1,5 spasi, kecuali

pada grafik dan tabel serta kutipan langsung yang

melebihi atau sama dengan 5 baris menggunakan

jarak 1 spasi;

5.1.6 Nomor Halaman

a. Penomoran halaman sebelum BAB I,

menggunakan huruf (i, ii, iii, dan seterusnya);

b. Penomoran halaman mulai BAB I sampai

dengan BAB terakhir, menggunakan angka

(1,2,3, dan seterusnya) pada ujung kanan

bawah.

5.2 Idea Concept Paper (ICP)

Idea Concept Paper (ICP) adalah konsep baru yang

dibuat penelitisehubungan dengan perubahan-perubahan

cepat yang terjadi di bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi dan dituangkan ke dalam ide-ide rencana

usulan kegiatan kelitbangan.

Idea Concept Paper (ICP) dibuat setelah arah

kebijakan dan penyusunan program lingkup Badan

Penelitian dan Pengembangan Provinsi telah ditetapkan

dan sebelum usulan kegiatan kelitbangan ditindaklanjuti



94

dalam bentuk ToR. Karya ilmiah ini berfungsi sebagai

seleksi awal untuk membantu Tim Pengendali Mutu

(TPM) dalam mengeliminasi ide/ usulan kelitbangan

yang tidak/ belum sesuai dengan prioritas dan arah

perencanaan program yang telah ditetapkan.

Biasanya, ICP terdiri dari 3-4 halaman dengan

sistematika sebagai berikut:

1) Halaman Sampul

2) Lembar Persetujuan

Lembar persetujuan ICP harus memuat topik, judul

usulan kelitbangan, unit kerja yang menjadi

pelaksana kegiatan serta ditandatangani oleh Kuasa

Pengguna Anggaran, disetujui dan disahkan oleh

Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur disertai lembar

persetujuan Tim Pengendali Mutu (TPM).

3) Halaman Judul

a. Nama aktivitas kelitbangan yang akan dilaksanakan

b. Topik, yang dicantumkan adalah topik yang telah

disetujui oleh

Tim Majelis Pertimbangan.

c. Judul



95

d. Pelaksana Kegiatan, berisi penanggung jawab dan

unit kerja yang akan melaksanakan kegiatan.

4) Daftar Isi

5) Latar Belakang

a. Menguraikan kondisi yang terjadi saat ini yang

terdiri dari aspek yang menjadi pangkal

permasalahan dan temuan awal dalam kelitbangan.

b. Menguraikan temuan sebelumnya baik dari hasil

penelitian terdahulu yang relevan sehingga

mendukung secara empirik bagaimana

permasalahan yang akan diteliti tersebut.

c. Menguraikan kebaruan dari kelitbangan yang akan

dilaksanakan.

d. Menguraikan keterkaitan kelitbangan dengan tugas

dan fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan

dalam negeri dan pemerintahan daerah.

6) Pertanyaan Kelitbangan

Merangkai kalimat tanya untuk menuntun kelitbangan

guna mencari solusi dan jawaban dari permasalahan

penelitian yang dituangkan/sintesa dari latar belakang.

7) Maksud dan Tujuan Kegiatan Kelitbangan



96

Tujuan adalah suatu kondisi, akhir atau aspirasi

yang ingin dicapai melalui kegiatan yang diusulkan.

8) Sasaran

Sasaran adalah pernyataan dari hasil yang terukur

secara kolektif yang akan membantu tim pengusul

untuk mengukur kemajuan kegiatan yang diusulkan.

9) Keluaran Kelitbangan.

Keluaran adalah melakukan sintesa terhadap

permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai dan

dimasukkan sehingga didapat pemahaman bersama

pelaksanaan kelitbangan tersebut sangat berguna baik

pengambil kebijakan. Keluaran Kegiatan mencakup

kondisi saat ini (menguraikan berbagai

gejala/fenomena dan temuan sementara yang menjadi

permasalahan dalam pelaksanaan suatu kebijakan/

regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan) dan

pembaharuan yang hendak dicapai (menguraikan

pembaharuan yang hendak dicapai dengan melihat

aspek/dimensi metode, pelaksanan, kebijakan, dan

proses).



97

5.3 Term Of Reference (ToR) / Kerangka Acuan Kerja

(KAK)

Term of Reference (ToR) adalah dokumen

perencanaan yang berisi penjelasan/keterangan

mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana,

bagaimana dan berapa perkiraan biaya suatu usulan

kegiatan (Arimbawa, 2012). Di lingkungan BPP

Kemendagri, ToR kelitbangan disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

1) Halaman Sampul

2) Lembar Pengesahan KAK

Lembar Pengesahan KAK ditandatangani oleh KPA,

disetujui dan disahkan oleh Kepala Badan


Timur disertai lembar persetujuan Tim Pengendali

Mutu (TPM).

3) Nama Kegiatan dan Judul

4) Unit Kerja

5) Nama Program

6) Nama Kegiatan

7) Latar belakang

- Dasar hukum pelaksanaan kegiatan



98

- Gambaran umum

8) Pokok Permasalahan/Rumusan Masalah

9) Maksud dan Tujuan

- Maksud adalah hal-hal yang ingin dicapai oleh

kegiatan tersebut

- Tujuan adalah hal-hal taktis yang dibutuhkan

untuk mencapai kegiatan tersebut.

10) Sasaran

11) Ruang Lingkup/Batasan Kegiatan

Berisi uraian daftar kegiatan-kegiatan yang menjadi

bagian dari program dan usulan kegiatan itu sendiri

serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus

dilakukan.

12) Keluaran (output) yang diharapkan

Keluaran adalah wujud fisik dan non-fisik yang

diharapkan menjadi hasil dalam pelaksanaan

program atau kegiatan yang diusulkan.

13) Penerima Manfaat

Berisi pihak - pihak yang akan menerima manfaat

dari dilaksanakannya kegiatan yang diusulkan.

14) Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan



99

Berisi perkiraan waktu (matrik jadwal pelaksanaan

kegiatan), tempat serta pelaksana kegiatan.

15) Organisasi Pelaksanaan Kegiatan

16) Pembiayaan

Merupakan perhitungan biaya dari seluruh

kegiatan yang diusulkan dan disusun dalam bentuk

Rencana Anggaran Biaya (RAB).

17) Sistem Pelaporan

18) Penutup

Tanda tangan penanggung jawab tim

pelaksana/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

disetujui dan disahkan oleh Kepala BALITBANG

Provinsi.

5.4 Proposal Penelitian

Proposal merupakan salah satu dokumen riset

yang wajib disiapkan oleh pelaksana ketika usulan

kegiatan Penelitian diterima dan dinyatakan layak untuk

dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dokumen ini bersifat

lebih komprehensif karena didalamnya memuat dan

menjelaskan metodologi dan instrumen survei yang



100

akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan

Penelitian, dengan sistematika sebagai berikut:

1) Halaman sampul

2) Lembar Pengesahan Proposal

Lembar persetujuan Proposal ditandatangani oleh

Ketua Pelaksana, diketahui KPA, disetujui dan


Pengembangan Provinsi Jawa Timur.

3) Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar

4) BAB 1: Pendahuluan

a. Latar Belakang

b. Permasalahan/Rumusan Masalah

c. Maksud dan Tujuan

d. Hasil yang diharapkan

e. Sasaran

f. Ruang Lingkup Kegiatan

5) BAB 2 : TINJAUAN/TELAAH PUSTAKA

6) BAB 3 : METODOLOGI

a. Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan

Berisi perkiraan waktu (matrik jadwal

pelaksanaankegiatan), lokasi dan pelaksana

kegiatan sebagaimana tabel 5.1.



101

Tabel 5.1 : Matriks Waktu Pelaksanaan Kegiatan

No Uraian Kegiatan Bulan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

2.

3.

4.

5.

b. Macam/sifat penelitian

- Pendekatan penelitian yang dipilih, apakah

menggunakan pendekatan kuantitatif,

pendekatan kualitatif atau pendekatan

gabungan dari keduanya (mix methods).

- Cakupan/besaran sumber data yang dijadikan

sebagai subyek penelitian, apakah kegiatan

kelitbangan yang dilakukan menggunakan

penelitian populasi, penelitian sampel atau

penelitian kasus.

c. Metode Pengumpulan Data

- Sumber data, apakah menggunakan data

primer atau data sekunder.

- Teknik pengumpulan data yang digunakan,

apakah melalui survei dengan melakukan

wawancara, menyebar kuesioner dan/atau



102

diskusi kelompok terfokus (Focus Group

Discussion); atau survei dengan melakukan

observasi, pengukuran, pencatatan,

identifikasi, dan dokumentasi.

- Prosedur pengumpulan data, ditulis secara

ringkas namun informatif bagi pembaca yang

ingin mengulangi penelitian yang dilaporkan,

atau ditulis secara terperinci jika menggunakan

prosedur yang benar–benar baru.

d. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Prosedur analisis data mencakup penyuntingan

data dan informasi yang dikumpulkan dengan

kuesioner atau melalui FGD, input data/informasi

ke dalam komputer, validasi data, input data hasil

validasi sesuai dengan peubah/variabel yang akan

dianalisis, serta penentuan program analisis data.

7) BAB 4 : INSTRUMEN PENELITIAN

a. Daftar data yang diperlukan

b. Daftar sumber data/narasumber/responden

c. Pedoman wawancara

d. Pedoman Penelitian

e. Daftar pertanyaan



103

f. Alat yang diperlukan pada proses pengumpulan

data

8) BAB 5 : SURVEI PENDAHULUAN

Hasil survei pendahuluan yaitu ujicoba terhadap

instrumen survey yang akan digunakan. Bab ini

memuat:

a. Instrumen survei yang digunakan pada survei

pendahuluan

b. Evaluasi terhadap instrumen survei yang telah

diuji coba

c. Perbaikan atau finalisasi terhadap instrumen survei

9) Daftar Pustaka/Acuan

10) Lampiran

a. Organisasi Tim Pelaksana Kegiatan

1. Pengarah :

2. Ketua :

3. Anggota :

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Merupakan rincian RAB yang meliputi gaji/ upah,

bahan, biaya perjalanan dan lain–lain,

sebagaimana tabel 5.2.



104

Tabel 5.2 : Rencana Anggaran Biaya

No Jenis Pengeluaran Volume Nilai Jumlah

(Rp.)

1. Gaji/Upah :

a. -------------------- ------- ------------ -----------

b. -------------------- ------- ------------ -----------

2. Bahan-bahan :

a. -------------------- ------- ------------ -----------

b. -------------------- ------- ------------ -----------

3. Perjalanan :

a. -------------------- ------- ------------ -----------

b. -------------------- ------- ------------ -----------

4. Lain-lain :

a. -------------------- ------- ------------ -----------

b. -------------------- ------- ------------ -----------

Total -----------

c. Tahapan Pembayaran


No Keterangan Tahap Jumlah (RP)

1. Persiapan -----% ---------------

2. Pelaksanaan dan

Pelporan

-----% ---------------

Total ---------------



105

d. Daftar Riwayat Hidup

Berisi daftar riwayat hidup (curriculum vitae) dari

ketua dan anggota tim pelaksana kegiatan serta

mencantumkan pengalaman penelitian yang

terkait.

11) Proposal diserahkan kepada Kuasa Pengguna

Anggaran sebanyak 5 (lima) eksemplar.

5.5 Desain Pengembangan

Desain Pengembangan merupakan salah satu

dokumen riset yang wajib disiapkan oleh pelaksana

ketika usulan kegiatan Pengembangan Hasil Penelitian

diterima dan dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke

tahap berikutnya. Dokumen ini bersifat lebih

komprehensif karena didalamnya memuat dan

menjelaskan metodologi dan instrumen survei yang

akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan

Pengembangan dengan sistematika sebagai berikut:

1) Halaman sampul

2) Lembar Pengesahan Desain Pengembangan. Lembar

Pengesahan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana,

diketahui oleh KPA, disetujui dan disahkan oleh



106


Provinsi Jawa Timur dan disertai lampiran

persetujuan dari Tim Pengendali Mutu (TPM)

3) Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar

4) BAB 1: Pendahuluan

a. Latar Belakang

b. Identifikasi Masalah


d. Sasaran

e. Ruang Lingkup Kegiatan

5) BAB 2a : Kerangka Model Pengembangan (jika

jenis penelitian model)

a. Kerangka Konsep Model

b. Komponen-komponen Model

c. Kelayakan Sosial/Ekonomi Model

d. Desain Kelembagaan Model

6) BAB 2b : Kerangka Pengembangan Regulasi (jika

jenis penelitian regulasi)

a. Kajian Teoritis dan Empiric Masalah

b. Harmonisasi Regulasi

c. Filosofi, sosiologis, dan yuridis

d. Ruang lingkup Pengaturan



107

7) BAB 3a : METODOLOGI SIMULASI MODEL

(jika berupa pengembangan model)

a. Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan

Berisi perkiraan waktu (matrik jadwal

pelaksanaan kegiatan), lokasi dan pelaksana

kegiatan sebagaimana tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1 : Matriks waktu pelaksanaan kegiatan

No Uraian Kegiatan Bulan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

2.

3.

4.

5.

b. Metode Implementasi Model

Implementasi model terdiri dari kegiatan (1)

pemetaan dan pemilihan stakeholder, (2)

konsultasi dengan stakeholder terpilih, (3)

implementasi ke masyarakat/lembaga, (4)

pemantauan/obeservasi model.



108

c. Metode Rekontruksi Model

Rekontruksi merupakan upaya untuk

mendokumentasikan secara tertulis, gambar,

video atau media lain pada seluruh aktifitas

implementasi komponen-komponen model

hingga akhir masa implementasi sebagai rujukan

untuk perumusan Manual Prosedur/petunjuk

teknis operasional. Keluaran dari kegiatan ini

adalah pedoman umum model yang diturunkan

dari model yang telah diimplementasikan.

d. Metode Perumusan manual Prosedur/petunjuk

teknis operasional (PTO)

Susunan implementasi teknis/kumpulan SOP

impelemntasi termasuk berbagai instrument

pendukung seperti form isian yang diperlukan

dalam proses implementasi.

8) BAB 3b : METODE PERUMUSAN REGULASI

(jika berupa pengembangan regulasi)

a. Harmonisasi regulasi yang telah ada (desk

evaluasi)

b. Verifikasi implementasi regulasi ke stakeholder

(observasi, survey, wawancara mendalam)



109

c. Drafting regulasi (works shop, FGD, konsultasi)

d. Konsultasi ahli (FGD)

e. Finishing draf regulasi

9) Daftar Pustaka/Acuan

10) Lampiran

a. Organisasi Tim Pelaksana Kegiatan

1. Pengarah :

2. Ketua :

3. Anggota :

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Merupakan rincian RAB yang meliputi gaji/upah,

bahan, biaya perjalanan dan lain–lain,

sebagaimana tabel 5.2 berikut ini.


No Jenis Pengeluaran Volume Nilai Jumlah

(Rp.)

1. Gaji/Upah :

a. -------------------- ------- ------------ -----------

b. -------------------- ------- ------------ -----------

2. Bahan-bahan :

a. -------------------- ------- ------------ -----------

b. -------------------- ------- ------------ -----------

3. Perjalanan :

a. -------------------- ------- ------------ -----------

b. -------------------- ------- ------------ -----------

4. Lain-lain :

a. -------------------- ------- ------------ -----------

b. -------------------- ------- ------------ -----------

Total -----------



110

c. Tahapan Pembayaran (Tabel 5.3 : Rencana

Anggaran Biaya)

No Keterangan Tahap Jumlah (RP)

1. Persiapan -----% ---------------

2. Pelaksanaan dan

Pelaporan

-----% ---------------

Total ---------------

d. Daftar Riwayat Hidup

Berisi daftar riwayat hidup (curriculum vitae) dari

ketua dan anggota tim pelaksana kegiatan serta

mencantumkan pengalaman penelitian/

pengembangan/kajian aktual yang terkait.

Desain Pengembangan/Proposal diserahkan

kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 5

(lima) eksemplar.



111

5.6 Draft Laporan Akhir/Laporan Akhir Penelitian

Merupakan salah satu produk akhir hasil kegiatan

penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

1) Halaman Sampul

2) Halaman Judul

3) Lembar Persetujuan/Pengesahan

Lembar persetujuan Draft Laporan Akhir/Laporan

Akhir Penelitian ditandatangani oleh KPA, disetujui

dan disahkan oleh Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Jawa Timur disertai

lembar persetujuan Tim Pengendali Mutu (TPM).

4) Halaman Pernyataan Orisinalitas bermeterai cukup

5) Abstrak

6) Kata Pengantar

7) Daftar Isi

8) Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Singkatan,

Daftar Lampiran

9) Bab 1: Pendahuluan

a. Latar Belakang

b. Permasalahan/ Rumusan Masalah


d. Hasil yang diharapkan



112

e. Sasaran

f. Ruang Lingkup

10) Bab 2: Tinjauan Pustaka

11) Bab 3: Metodologi

a. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan;

b. Macam/Sifat Penelitian

c. Metode Pengumpulan Data;

d. Metode Pengolahan dan Analisis Data

12) Bab 4: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

13) Bab 5: Hasil dan Pembahasan

14) Bab 6: Penutup

a. Kesimpulan

b. Rekomendasi

15) Daftar Pustaka

16) Lampiran

(termasuk instrumen penelitian, tenaga peneliti, dan

sebagainya);



113

5.7 Draft Ringkasan Laporan Akhir dan Ringkasan

Laporan Akhir (Executive Summary)

Pengertian

Merupakan ringkasan dari tujuan, diskripsi,

metode penelitian, jangka waktu, biaya, temuan dan

kesimpulan serta rekomendasi yang dihasilkan dari

penelitian. Dicetak dalam bentuk buku dengan kertas

berukuran A4 (21X29,7 Cm).

Sistematika Penulisan :

a. Judul Penelitian (Cukup jelas).

b. Ringkasan mencakup :

1. Latar Belakang

2. Rumusan Masalah

3. Tujuan Penelitian

4. Metodologi Penelitian

5. Hasil Penelitian

6. Penutup yang memuat kesimpulan dan

rekomendasi.

- Desain Sampul/Cover (seperti contoh/

lampiran). Warna dasar sampul/cover untuk

masing-masing bidang (seperti

contoh/lampiran).



114

5.8. Draft Hasil Pengembangan

A. Naskah Akademik

Naskah akademik adalah naskah yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai

konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan

penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan

lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan

substansi rancangan perundang-undangan yang

disusun melalui suatu proses penelitian hukum dan

penelitian lainnya secara cermat, komprehensif dan

sistematis.

Sistematika naskah akademik adalah sebagai berikut:

1) Halaman Sampul

2) Halaman Judul

3) Halaman Hak Cipta

4) Halaman Pengesahan

5) Prakata

6) Daftar Isi


a. Latar Belakang

Berisi latar belakang pemikiran mengenai

alasan atau landasan filosofis, sosiologis,



115

yuridis yang mendasari pentingnya materi

hukum yang bersangkutan segera diatur

dalam peraturan perundang-undangan.

b. Identifikasi masalah

Memuat permasalahan apa saja yang akan

dituangkan dalam ruang lingkup naskah

akademik.

c. Tujuan dan Kegunaan

Berisi uraian tentang maksud/tujuan dan

kegunaan penyusunan naskah akademik.

Tujuan memuat sasaran utama dibuatnya

naskah akademik peraturan perundang-

undangan, sedangkan kegunaan memuat

pernyataan tentang manfaat disusunnya

naskah akademik tersebut.

d. Metode Penelitian

Berisi uraian tentang metode penelitian yang

digunakan dalam melakukan penelitian

sebagai bahan penunjang penyusunan naskah

akademik, terdiri dari metode pendekatan dan

metode analisis data. Metode penelitian di

bidang hukum dilakukan melalui pendekatan



116

yuridis normative maupun yuridis empiris

dengan menggunakan data sekunder maupun

data primer.

8) Bab 2: Asas-asas yang digunakan dalam

penyusunan norma

Berisi elaborasi berbagai teori, gagasan,

pendapat ahli dan konsepsi yang digunakan

sebagai pisau analisis dalam menentukan asas-

asas yang akan dipakai dalam peraturan

perundang-undangan dengan memperhatikan

berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan

peraturan perundang-undangan yang akan

dibuat.

9) Bab 3: Materi Muatan RUU dan keterkaitannya

dengan hukum positif

Berisi materi muatan yang akan diatur dalam

peraturan perundang-undangan dan

kajian/analisis keterkaitan materi dimaksud

dengan hukum positif sehingga peraturan

perundang-undangan yang dibuat tidak

tumpang tindih dengan hukum positif.



117

a) Kajian/analisis tentang keterkaitan dengan

hukum positif terkait dapat disajikan dalam

bentuk matriks atau secara deskriptif.

b) Materi muatan peraturan perundang-

undangan, mencakup:

- Ketentuan umum

- Ketentuan asas dan tujuan rumusan

akademik

- Materi pengaturan

- Ketentuan sanksi

- Ketentuan peralihan

10) Bab 4: Penutup

Berisi kesimpulan jawaban terhadap

identifikasi masalah yang telah ditetapkan yang

menjadi pertimbangan penyusunan materi

muatan dan rekomendasi terkait dengan

pentingnya penyusunan regulasi dimaksud.

Kesimpulan memuat rangkuman pokok isi

naskah akademik dan bentuk pengaturan. Saran

memuat apakah materi naskah akademik diatur

dalam bentuk undang-undang atau ada

sebagaian materi yang diatur dalam peraturan



118

pelaksana, rekomendasi skala prioritas

penyusunan RUU/Perda dalam

prolegnas/prolegda, dan kegiatan-kegiatan lain

yang diperlukan untuk mendukung

penyempurnaan penyusunan naskah akademik

lebih lanjut.

11) Lampiran konsep awal rancangan undang-

undang.

B. Model

Model merupakan satu bentuk rekayasa yang dihasilkan

dari penelitian dan atau pengembangan yang telah

dilakukan uji coba dengan tingkat keberhasilan baik.

Model yang dihasilkan dipergunakan sebagai dasar

kebijakan pemerintah. Sistematika model

pengembangan adalah sebagai berikut:

1) Halaman Sampul

2) Halaman Judul

3) Halaman Hak Cipta

4) Halaman Pengesahan

5) Prakata

6) Daftar Isi




119

a. Latar Belakang

Berisi latar belakang pemikiran mengenai

permasalahan apa yang akan diselesaikan oleh

model tersebut, bagaimana posisinya dengan

model-model yang telah ada sebelumnya dan

keunggulan apa yang dimiliki.

b. Identifikasi masalah

Memuat permasalahan apa saja yang akan

diselesaikan oleh model yang telah dirancang dan

bagaimana mekanisme model tersebut

menyelesaikan masalah tersebut.

c. Tujuan dan Kegunaan

Berisi uraian tentang maksud/tujuan dan

kegunaan model bagi institusi pemerintah,

kelompok masyarakat, atau individu sasaran.

8) Bab 2: Kerangka Pengembangan Model

a. Kerangka Konsep Model

b. Komponen-komponen Model

c. Kelayakan Sosial/Ekonomi (hipotetik atau

empirik)

d. Desain Model kelembagaan

e. Asumsi-asumsi model



120

9) Bab 3 Metode

Berisi waktu, lokasi, dan rekonstruksi model.

10) Bab 4: Rekonstruksi Model

Rekonstruksi yang dilakukan dalam pengembangan

berdasarkan model yang telah dihasilkan dari

penelitian dan atau pengembangan untuk dilanjutkan

uji coba dan penyempurnaannya.

12) Bab 5: Penutup

Kesimpulan dan rekomendasi

13) Lampiran

Berupa Naskah Akademik atau Model

5.9 Draft Ringkasan Laporan Akhir Dan Ringkasan

Laporan Akhir (Executive Summary)

Pengertian

Merupakan ringkasan dari tujuan, diskripsi, metode

implementasi.

Sistematika Penulisan

a. Judul Penelitian / pengembangan / kajian (Cukup

jelas).



121

b. Ringkasan mencakup :

1. Latar Belakang

2. Rumusan Masalah

3. Kerangka Model

4. Metodologi

5. Rancangan Model

6. Penutup yang memuat kesimpulan dan

rekomendasi.

- Desain Sampul/Cover (seperti contoh/

lampiran). Warna dasar sampul/cover untuk

masing-masing bidang (seperti contoh/

lampiran).



122

BAB VI

PENUTUP

Buku Pedoman Umum Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan ini disusun dengan harapan dapat dipakai

acuan dalam penulisan Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan dilingkungan Badan Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Jawa Timur maupun mitra kerja

(Perguruan Tinggi Negeri/PTN, sebagai pihak yang

menerima pekerjaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

yang dikuasakan dari Balitbang Provinsi Jawa Timur) agar

terjadi keseragaman baik fisik maupun sistematik

penulisannya.

Namun demikian kami menyadari buku ini masih

banyak ketidaksempurnaan, oleh karena itu masukan, kritik

dan saran sangat diharapkan demi Penyempurnaan Buku

Pedoman ini.

Selanjutnya apabila terdapat hal-hal yang belum

diatur dalam Buku Pedoman Umum Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan ini akan diatur lebih lanjut.



123

Demikian Buku Pedoman Umum Penelitian dan

Pengembangan Tahun 2019 disampaikan dengan harapan

agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung

jawab.

Surabaya, 02 Januari 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROVINSI JAWA TIMUR

AGUS WAHYUDI. SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19600810 198509 1 003

Documents

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN ......Pedoman Umum Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019 1 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR