Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015bappeda.lubuklinggaukota.go.id/core/files/8SOSIALISASI PBDT 2015... · Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 Untuk Program-program Perlindungan

Pemutakhiran Basis Data TerpaduTahun 2015

Untuk Program-program Perlindungan Sosial

Lubuklinggau, 12 Mei 2015

Disampaikan oleh:Kepala BPS Kota Lubuklinggau

Aldianda Maisal, SE

Peran Pemerintah Daerah dalam PBDT 2015

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang SosialSub Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

“ PemerintahKabupaten/Kota

bertugas melakukanpendataan dan

pengelolaan datafakir miskin cakupan

Kabupaten/Kota.”

“Pemerintah Provinsibertugas melakukan

pengelolaan datafakir miskin

cakupan provinsi.”

Pentingnya Basis Data Terpadu

Tujuan Pembangunan Nasional:Meningkatkan kualitas hidup

masyarakat secara berkelanjutan

TingkatPendidikan

Rendah

TingkatKesehatan

Rendah

Lingkaran Setan Kemiskinan(Vicious Circle)

TingkatPendidikan

Rendah

Tingkat PendapatanRendah

TingkatKesehatan

Rendah

Miskin

Cara Menanggulangi Kemiskinan

Program Perlindungan Sosial

Beban pengeluaranMekanisme transfer1

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah

PendapatanMekanisme pertumbuhan

pro-poor2

Program Perlindungan Sosial Pertumbuhan ekonomi daerah

Misal: menciptakan danmemperluas lapangan pekerjaan

Tingkatkemiskinanberkurang

Program Perlindungan Sosial 2015-2019(Inpres No. 7/2014)

Kartu Indonesia Pintar (KIP)Kartu Simpanan KeluargaSejahtera (KSKS)

Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Rumah Tangga Sasaran

Dimana?

Basis Data Terpadu

Kartu Simpanan KeluargaSejahtera (KSKS)

Siapa?

Perkembangan Metodologi PendataanData Perlindungan Sosial

PSE 200519,1 juta RTS

• Masukan dariKepala Desa &Ketua RT/SLS

• Penyisiranlapangan

• Pendataan kerumah tangga

• Skoring 14variabelmanual/tertimbang

PPLS 200818,5 juta RTS

• Prelis data lama• Penyisiran

lapangan• Konfirmasi pada

Kepala Desa danKetua RT/SLS


• Skoring RTSdengan PMT


• Prelis data SP 2010hasil PMT

• Masukan darisesama RTS

• Konfirmasi padaKepala Desa danKetua RT/SLS


• Skoring RTS denganPMT

Pemutahiran BDT2015

28 juta RTS

• Daftar PPLSS2011 +Program2012-2014

• FGD dalam FKPDesa/Kel atauDusun/RW


• Sosialisasi danKoordinasi denganPemda (TKPKD)



PSE 200519,1 juta RTS

• Masukan dariKepala Desa &Ketua RT/SLS

• Penyisiranlapangan


• Skoring 14variabelmanual/tertimbang


• Prelis data lama• Penyisiran

lapangan• Konfirmasi pada

Kepala Desa danKetua RT/SLS


• Skoring RTSdengan PMT


• Prelis data SP 2010hasil PMT


• Konfirmasi padaKepala Desa danKetua RT/SLS



Pemutahiran BDT2015

28 juta RTS

• Daftar PPLSS2011 +Program2012-2014

• FGD dalam FKPDesa/Kel atauDusun/RW


• Sosialisasi danKoordinasi denganPemda (TKPKD)



PMT: model estimasi pengeluaran rumah tangga darikondisi sosial ekonomi rumah tangga

Sejarah Pembangunan Basis Data Terpadu

PSEPSE20052005

PPLSPPLS20082008

PPLSPPLS20112011

PBDTPBDT20152015

19,1 juta RTDigunakan untukBLT 2005, danjuga BLT 2008-2009

18,5 juta RTPemutakhiranPPLS 2005Digunakan sebagaibasis sasaran PKH danprogram nasionallainnya

25,2 juta RTPendataan denganmetodologi terkini,Dikelola sebagai BDTmenjadi bagian dariSistem PenargetanNasional, untukProgram Nasionaldan Daerah

25,2 Juta RT +Exclussion terbatas• Penyusunan daftar

Rumah Tanggamelalui ForumKonsultasi Publik(FKP)

• Pendataanberdasarkandaftar RumahTangga hasilkonsultasi publik

19,1 juta RTDigunakan untukBLT 2005, danjuga BLT 2008-2009

18,5 juta RTPemutakhiranPPLS 2005Digunakan sebagaibasis sasaran PKH danprogram nasionallainnya

25,2 juta RTPendataan denganmetodologi terkini,Dikelola sebagai BDTmenjadi bagian dariSistem PenargetanNasional, untukProgram Nasionaldan Daerah

25,2 Juta RT +Exclussion terbatas• Penyusunan daftar

Rumah Tanggamelalui ForumKonsultasi Publik(FKP)

• Pendataanberdasarkandaftar RumahTangga hasilkonsultasi publik

Penggunaan Basis Data Terpaduuntuk Program Perlindungan Sosial

Basis Data Terpadu UntukProgram Perlindungan Sosial


Kriteria KepesertaanProgram Perlindungan Sosial

Kriteria KepesertaanProgram Perlindungan Sosial

Ditetapkan oleh K/L atau PemerintahDaerah penyelenggara Program

Kriteria diterapkan kepadaBasis Data Terpadu

Program Perlindungan Sosial lainnyaDengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga

Program Perlindungan Sosial lainnyaDengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga

Sumber: TNP2K

KISKIS KIPKIP PKHPKH


Daftar nama dan alamat individu/keluarga/ rumah tangga sasaranmasing-masing program

RaskinRaskinKKSKKS

Alasan Pemutakhiran Basis Data Terpadu

Hasil pencocokan data Adminduk (nasional) terhadap data BDT86% (83,2 juta orang) ada NIK dan Nomor KK

Hasil uji petik TNP2K (nasional) terhadap data PPLS 201190-95% RTS ditemukan

Hasil Survei Penggunaan BDT oleh Pemda (nasional)1. Data kurang akurat

2. Cakupan kurang3. Kurang melibatkan pemerintah daerah

Data PPLS 2011 dipandang sudah tidak menunjukkankekinian/Up to Date

Urgensi Pemutakhiran Basis Data Terpadu

- Keberlanjutan program perlindungan sosial diperlukan basis data terpadu yangtermutahirkan/up to date. Selaras dg Inpres No. 7 Tahun 2014

Program SimpananKeluarga Sejahtera

(PSKS)

ProgramIndonesia

Pintar (PIP)

Program IndonesiaSehat (PIS)

ProgramLainnya

SasaranRumahTangga

Rumahtanggaterbawah (15,5 Juta

Ruta)

Rumahtanggaterbawah (25

juta ruta)

RumahtanggaTerbawah (sekitar

25 juta Ruta)

PemberdayaanRumah Tangga

- Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program SimpananKeluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat UntukMembangun Keluarga Produktif, dimana BPS harus melaksanakan Pemutariharan BasisData Terpadu Tahun 2015 (PBDT2015)

SasaranRumahTangga

Rumahtanggaterbawah (15,5 Juta

Ruta)

Rumahtanggaterbawah (25

juta ruta)

RumahtanggaTerbawah (sekitar

25 juta Ruta)

PemberdayaanRumah Tangga

Eligibilty Seluruhrumahtangga(Tanpa Syarat)

Ada anak usiasekolah (SMA,

PerguruanTinggi)

Seluruhrumahtangga(Tanpa Syarat)

Contoh : UsahaKecil Mikro(UKM); KB

Peran Strategis BDT Termutakhirkandalam Penetapan Sasaran Program Perlindungan Sosial

1 Sumber data rumah tangga/keluarga/individu dengan metodepenentuan status sosial ekonomi yang sistematis dan terstandardisasi

2 Sumber data utama calon penerima manfaat program perlindungansosial berbasis rumah tangga/keluarga/individu pusat dan daerah

3 Meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat programperlindungan sosial

4 Mendukung sinergi, integrasi dan komplementaritas programperlindungan sosial

Sangat Pentingnya Pemutakhiran BDT 2015

Mempertajam KETEPATAN sasaran• Mengurangi exclusion error dan inclusion error,• Mengakomodasi perubahan karakteristik rumah tangga.

Meningkatkan LAYANAN kepada program penggunaBDT dalam menentukan penerima manfaatnya, baik nasionalmaupun daerah.

untuk:

Meningkatkan LAYANAN kepada program penggunaBDT dalam menentukan penerima manfaatnya, baik nasionalmaupun daerah.

Meningkatkan DUKUNGAN dan kesertaanmasyarakat dan Pemerintah Daerah. Menindaklanjutirespon pemerintah daerah yang selama ini berargumenkurang dilibatkan dalam proses pendataan

Peran Penting Pemerintah Daerah

Penanggung Jawab1Ketua TKPKD Provinsi2

Permendagri 42/2010tentang struktur TKPKD

Koordinasi penanggulangankemiskinan daerah provinsi

Gubernur

Wakil GubernurPokja Data & Informasi

3 BPS Provinsi

Pelaksana PBDT ProvinsiKetua TKPKD Provinsi2Menerbitkan Surat InstruksiBupati/Walikota

Memfasilitasi PBDTKecamatanCamat

Memimpin FKP DesaLurah/Kades

Memeriksa Daftar RTS Awal(Peserta FKP Desa)

Ketua RW/Ketua Dusun

Menyiapkan DaftarRegistrasi dan Mutasi

Penduduk

Ketua RT/Ketua SLS

Pelaksana PBDT Provinsi

Pelaksana PBDT Kab/Kota

BPS KAB/KOTA

• Asisten fasilitator FKP• Petugas Pendataan

Koordinator Statistik Kecamatan(KSK)

Pelibatan Pemerintah dan Masyarakatdalam Rangka Meningkatkan Dukungan (buy-in)

Forum KonsultasiPublik (FKP)

tingkatKelurahan

Pemda Rakor TKPKD dalamrangka Sosialisasi

Masyarakat

Dukungan Pemda(Bupati/Camat/Lurah)

untuk mengawalkegiatan BDT 2015

Masyarakat

Pendataan RumahTangga

(Door to Door)

Instruksi Mendagri No. … Tahun 2015Tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu

Perpres No. 2 Tahun 2015Tentang RPJMN 2015-2019

Inpres No. 7 Tahun 2014Tentang Pelaksanaan PSKS, PIP, dan PIS untuk membangun keluarga produktif3

2

1

Dasar Hukum PBDT 2015

Inpres No. 7 Tahun 2014Tentang Pelaksanaan PSKS, PIP, dan PIS untuk membangun keluarga produktif

UU No. 23 Tahun 2014Tentang Pemerintah Daerah

PP No. 101 Tahun 2012Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

4

5

Permendagri No. 42 Tahun 2010Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan

Kabupaten/Kota6

Cakupan PBDT 2015

Nasional (34 provinsi)

25,2 juta RTS(PPLS 2011)

+2,8 juta

RTS/Individu

(Program)

839.556 RTS(PPLS 2011 dan Program)

ProvinsiSumatera Selatan

KotaLubuklinggau

Sumber: TNP2K dan Podes BPS 2014

7.075 Kecamatan

82.196 Kelurahan/Desa

335.609 SLS

511 Kabupaten/Kota

2,8 jutaRTS/

Individu(Program)

231 Kecamatan

3.237 Kelurahan/Desa

29.583 SLS

15 Kabupaten/Kota

8 Kecamatan

72 Kelurahan

513SLS

18.028 RTS(PPLS 2011 dan Program)

Metode PBDT 2015

1

2Forum Konsultasi PublikTingkat desa/kelurahan

Tujuan:Verifikasi keberadaan

RTS di Daftar Awal (BDT)

Pendataan Rumah TanggaTujuan: Pemutakhiran data

karakterisik rumah tangga dananggota rumah tangga hasil FKP

Mekanisme PBDT 2015 (1)Persiapan

Daftar awalPPLS 2011 Program

1 2&1Sumber: TNP2K

Kunjungan awal2H-10 s/d H-7

Fasilitator Kades/Lurah

1. Menyampaikan mekanisme kegiatan FKP

2. Menyepakati waktu dan tempat FKP

3. Menyiapkan daftar registrasi dan daftar mutasi penduduk

Asisten (KSK/BPS)

&FKP

H-10 s/d H-7

Contoh Sumber Data: PPLS 2011

Contoh Sumber Data: Program KPS1

1Ketua RW

Pemimpin : Kades/LurahPeserta : Ketua RW

1. DaftarRegistrasiPenduduk

2. Daftar MutasiPenduduk

Ditandatangani• Camat• Kades/Lurah• Ketua RW

Mekanisme PBDT 2015 (2)Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (a)

BeritaAcara

Daftar Awal

PPLS 2011 Program

1 2 Daftar Akhir

Pemimpin : Kades/LurahPeserta : Ketua RW

Ditandatangani• Camat• Kades/Lurah• Ketua RW

Data entry

&

Fasilitator dan asisten

Forum Konsultasi Publik (FKP)di Tingkat Kelurahan Kota Lubuklinggau

MasyarakatTERLIBAT, ada

kontrol sosial

Output:

Daftar F INALyang disahkan oleh:• Ketua RT• Lurah

Output:


Input:

Daftar AWAL

Mekanisme PBDT 2015 (2)Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (b)


kontrol sosial


kontrol sosialKurangi SALAH

(inclusion & exclusionerror)

Kurangi SALAH(inclusion & exclusion

error)

Kurangi PotensiKONFLIK

Kurangi PotensiKONFLIK

FKP di 72 Kelurahan Fasilitator: 8 (TKSK) Asisten Fasilitator: 8 KSK/ASN BPS Tiap lokasi FKP melibatkan 10-15 orang

(Ketua RT, tokoh komunitas, tokohmasyarakat, tokoh agama, dll.)

Kegiatan FKP:o Verifikasi oleh peserta FKP sesuai petunjuk

fasilitator.

Output:


MODEL FORUM KONSULTASI PUBLIKTEMPAT FKP DI KANTOR DESA/ KELURAHAN

Kades/Lurah , Fasilitator,Korlap, Babinsa

Kadus, RW, TOMAS, TOWA

Ketua RT 1 Ketua RT 2 Ketua RT 3 Ketua RT ... Ketua RT 11

F K P Desa/Kelurahan

1. Menjelaskan:• Maksud dan tujuan PBDT• Cara periksa daftar PPLS & Program

2. Membagi dokumen prelist PPLS danProgram

3. Memeriksa kelengkapan dokumen danisiannya

Fasilitator

Kepala Desa/Kelurahan

1. Mengundang Kepala Dusun/RW/RT2. Pimpin pertemuan.3. Minta Fasilitator menjelaskan

kegiatan4. Minta peserta memeriksa daftar

prelist PPLS dan Program

1. Membagikan daftarPBDT2015. PPLS &PBDT2015. programkepada Ketua Dusun/RW/RT

2. Ketua Dusun/RW/RTmemeriksa daftarPBDT2015.PPLS &PBDT2015.Program.Menambahkanexclusion error (tidakdiumumkan)

3. Menyerahkan hasil keKepala Desa/Lurah

Kepala Dusun/RW/RT

Mekanisme PBDT 2015 (2)Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (c)

1. Menjelaskan:• Maksud dan tujuan PBDT• Cara periksa daftar PPLS & Program

2. Membagi dokumen prelist PPLS danProgram

3. Memeriksa kelengkapan dokumen danisiannya

1. Membagikan daftarPBDT2015. PPLS &PBDT2015. programkepada Ketua Dusun/RW/RT

2. Ketua Dusun/RW/RTmemeriksa daftarPBDT2015.PPLS &PBDT2015.Program.Menambahkanexclusion error (tidakdiumumkan)

3. Menyerahkan hasil keKepala Desa/Lurah

1. Bertanggung jawab dalam aspekadministrasi

2. Menerima dokumen hasil FKP dariFasilitator

3. Memeriksa kelengkapan dokumen hasilFKP termasuk kelengkapan isiannya.

4. Menyerahkan dokumen yg sudah cleanke BPS Kab/Kota untuk dientry.

Asisten Fasilitator

Verifikasi Daftar PBDT2015.PPLS

PeriksaPPLS

ADA diWilayah

ini

MasukDaftar

FKP

Y

T

Lewatkan

KePendataan

Mekanisme PBDT 2015 (2)Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (d)

Nama KRT Nama ArtLain

Alamat Keberadaan(lingkari)

Keterangan CekKSK

Ana Susi Jl … 1 2 3 Pindah rumahAndi Lusi Jl .. 1 2 3

Budi Ato Jl .. 1 2 3

… … … 1 2 31. Ada2. Tidak ada3. Tidak dikenal

Lewatkan

Verifikasi Daftar PBDT2015.Program

PeriksaDaftar

ADA diWilayah

ini

MasukDaftar

FKP

Y

T

Lewatkan

KePendataan

ADA diDaftarPPLS

TulisNamaKRT

Y Y

T

Mekanisme PBDT 2015 (2)Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (e)

No Nama Alamat JenisProgram

Ada diDusun/RW.

Ada diPPLS

Status dlmRuta

Nama KRT

1 Budi CiganjurRT008RW 04 KpGudangBaru

BPJS 1 2 1 2 1 2 Santoso

.. .. .. .. 1 Ada 1 Ada 1 Kepala

.. .. .. .. 2. Tidak 2. Tidak 2. Anggota

LewatkanTulis

NamaKRT

Mekanisme PBDT 2015 (2)Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (f)

Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan FKPNo Permasalahan Alternatif1 Peserta FKP (RW/Kepala Dusun) jumlahnya

banyak sekaliDibagi termin, masing-masing maks 20orang

2 Ada wilayah yang tidak mengirim wakilnya Fasilitator melayani di luar pertemuan, danmungkin juga berusaha mengunjungi

3 Ada RW/Kepala Dusun yang tidak bersediamelakukan verifikasi

Dalam berita acara dituliskanketidaksediaannya, dan tetap tanda tangan.

4 Ada permintaan imbalan dalammelaksanakan verifikasi ini

Dijelaskan hanya tersedia biaya pertemuan;kegiatan ini dilakukan demi masyarakat danmembantu pak Lurah melindungi warga.

4 Ada permintaan imbalan dalammelaksanakan verifikasi ini

Dijelaskan hanya tersedia biaya pertemuan;kegiatan ini dilakukan demi masyarakat danmembantu pak Lurah melindungi warga.

5 Ada keinginan mencoret rumah tangga yangdipandang “kaya” (inclusion error)

Memberi catatan saja dalam kolom yangtersedia: “kaya”. Akan dicek petugaspendataan nantinya ke rumah tangga ybs.Pencoretan berdasarkan PMT.

6 Ada hasrat kuat mengganti orang “kaya”dengan yang lebih layak

Lihat dalam daftar PBDT2015.PROGRAM,mungkin “pengganti” sudah masuk melaluiMusdes/ Muskel.Jika belum, dicatat “Akan dicek rumahtangga, dinilai sbg miskin yang terlewat,”maksimun sebanyak yang “kaya”.

Mekanisme PBDT 2015 (2)Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (g)

No Permasalahan Alternatif7 Diusulkan secara keseluruhan

(mayoritas) rumah tangga digantiUsulan yang bersifat massaldisampaikan melalui TNP2K

8 Ada permintaan menambah ruta yangdianggap benar-benar miskin danselama ini terlewat

Ditambah pada baris baru di daftarPBDT.PROGRAM dengan diberi catatan“Akan dicek rumah tangga, dinilaimiskin yang terlewat”

Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan FKP

Ada permintaan menambah ruta yangdianggap benar-benar miskin danselama ini terlewat

Ditambah pada baris baru di daftarPBDT.PROGRAM dengan diberi catatan“Akan dicek rumah tangga, dinilaimiskin yang terlewat”

9 Dokumen belum dikembalikan kepadaKepala Desa/Lurah

Dijemput.

10 Terjadi penolakan dari KepalaDesa/Lurah untuk memasilitasi FKP

Dibuat berita acara pernyataan sikapKepala Desa/Lurah.

11 Terjadi penolakan massal peserta PKPuntuk melaksanakan verifikasi

Dibuat berita acara berisi pernyataansikap masing-masing

12 Terjadi tindak kriminal atau gangguankeamanan

Lapor pada Polisi atau pihak keamananlainnya

Mekanisme PBDT 2015 (2)Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (h)

No Permasalahan Alternatif

13 Fasilitator terpaksa merekrut aparatkecamatan

• Harus dijamin kapasitas danintegritasnya.

• Cara pengupahan?

14 Copy dokumen beredar di publik. Dicegah agar tidak berakibat konflikhorizontal maupun vertikal.Tanda “Rahasia” dan peringatan padatanda terima.


Dicegah agar tidak berakibat konflikhorizontal maupun vertikal.Tanda “Rahasia” dan peringatan padatanda terima.

15 Dokumen tidak lengkap dibawa darikab/kota.

Dilengkapi dulu.Dicegah dengan peringatan sewaktuserah terima.

16 Fasilitator berhalangan melanjutkantugas

Tindaklanjut kepada ybs sesuai aturandisiplin aparat dan alasannya.

Mekanisme PBDT 2015 (2)Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (i)

No Permasalahan Alternatif

17 KSK diperkirakan tidak mampumelakukan tugas fasiltator

Diganti,

18 Jarak dusun ke desa sangat jauhsehingga tidak mungkinmendatangkaan Kadus.

FKP diwakilkan oleh aparat desa. Jikatidak ada wakil, maka fasilitatormengunjungi ke dusun.


Jarak dusun ke desa sangat jauhsehingga tidak mungkinmendatangkaan Kadus.

FKP diwakilkan oleh aparat desa. Jikatidak ada wakil, maka fasilitatormengunjungi ke dusun.

19 Sampai akhir jadwal (M-1 Juni) FKPbelum selesai.

Antisipasi dengan monitoring

20 Suasana psikologis yang dirasakanFasilitator, terutama pada FKPpertama-kedua, dikhawatirkanmempengaruhi proses dan hasil FKP.

Pelatihan fasilitator perlu menjaditempat menghilangkan/mengurangikecemasan calon fasilitator.

Mekanisme PBDT 2015 (2)Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (j)

Pengawasan FKP• Pengawasan melalui administrasi:

• Dokumen diberikan secara bertahap, misalnya 4 desa untuk seminggu.• Seminggu sekali Fasilitator menyerahkan dokumen hasil dan mengambil dokumen baru.• Penitipan biaya konsumsi FKP juga diberikan seminggu sekali.

• Pengawasan melalui supervisi:• Kasi Statistik Sosial dan staf/pejabat BPS Provinsi dikerahkan untuk melakukan supervisi lapaangan.• Pejabat BPS pusat yang supervisi diupayakan dapat meninjau sampai lapangan pelaksanaan FKP.• Petunjuk pelaksanaan supervisi dimuat dalam buku Pedoman Kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS

Kabupaten/Kota• Kunjungan supervis diupayakan berdasarkaan evaluasi hasil monitoring pelaksanaan di sekretariat

• Pemanfaatan Alat Komunikasi• Komunikasi menggunakan HP dilakukan Sekretariat, menyampaaikan dan menerima pesan-pesaan

penting,• Minimal satu kali seminggu dilakukan komunikasi kepada setiap Fasilitator. Isi komunikasi tercatat di

sekretariat minimal mengenai:• Desa yang telah FKP,• Jumlah RTS PROGRAM yang ADA,• Jumlh RTS PPLS yang ADA.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan dengan rekap prelist.• Diupayakan untuk tersedia SMS Gateway.

• Pengawasan melalui administrasi:• Dokumen diberikan secara bertahap, misalnya 4 desa untuk seminggu.• Seminggu sekali Fasilitator menyerahkan dokumen hasil dan mengambil dokumen baru.• Penitipan biaya konsumsi FKP juga diberikan seminggu sekali.

• Pengawasan melalui supervisi:• Kasi Statistik Sosial dan staf/pejabat BPS Provinsi dikerahkan untuk melakukan supervisi lapaangan.• Pejabat BPS pusat yang supervisi diupayakan dapat meninjau sampai lapangan pelaksanaan FKP.• Petunjuk pelaksanaan supervisi dimuat dalam buku Pedoman Kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS

Kabupaten/Kota• Kunjungan supervis diupayakan berdasarkaan evaluasi hasil monitoring pelaksanaan di sekretariat

• Pemanfaatan Alat Komunikasi• Komunikasi menggunakan HP dilakukan Sekretariat, menyampaaikan dan menerima pesan-pesaan

penting,• Minimal satu kali seminggu dilakukan komunikasi kepada setiap Fasilitator. Isi komunikasi tercatat di

sekretariat minimal mengenai:• Desa yang telah FKP,• Jumlah RTS PROGRAM yang ADA,• Jumlh RTS PPLS yang ADA.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan dengan rekap prelist.• Diupayakan untuk tersedia SMS Gateway.

Mekanisme PBDT 2015 (3)Pendataan Rumah Tangga (a)

2Daftar akhir

Kartu Indonesia Pintar(KIP)

Kartu SimpananKeluarga Sejahtera

(KSKS)

Kartu Indonesia Sehat(KIS)

BDT2015

Kriteria

• Karakteristik ruta• Karakteristik ART Data entry

Mekanisme PBDT 2015 (3)Pendataan Rumah Tangga (b)

Pendataan Rumah Tangga

Cakupan: Kurang lebih 18.028 Rmt hasil FKP Metode: Kunjungan Langsung (door to door) Petugas: Mitra Statistik (72 PCL & 8 PML) Dilatih oleh : Instruktur Nasional (1 orang) Daftar yang digunakan: Daftar BDT2015.FKP Berisi daftar nama rumah tangga

hasil FKP sebagai sasaran pendataan.

Daftar BDT2015.RT Daftar untuk mencatat berbagaikarakteristik rumah tangga dan anggota rumah tangga.

Memperoleh data mutakhir yang dibutuhkan dalampenargetan

Cakupan: Kurang lebih 18.028 Rmt hasil FKP Metode: Kunjungan Langsung (door to door) Petugas: Mitra Statistik (72 PCL & 8 PML) Dilatih oleh : Instruktur Nasional (1 orang) Daftar yang digunakan: Daftar BDT2015.FKP Berisi daftar nama rumah tangga

hasil FKP sebagai sasaran pendataan.

Daftar BDT2015.RT Daftar untuk mencatat berbagaikarakteristik rumah tangga dan anggota rumah tangga.

Memperoleh data mutakhir yang dibutuhkan dalampenargetan

33

Keterangan Rumah Tangga dalam Pemutakhiran BDT 2015

Nama Kepala RTS Alamat/SLS Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Jumlah Anggota RTS

Identitas RTS Nama anggota RTS Hubungan dengan

Kepala RTS Jenis kelamin Tanggal Lahir Umur Status perkawinan Kepemilikan kartu ID No. Induk

Kependudukan (NIK) Akte/Buku Nikah Akte Cerai Akte Kelahhiran

Demografi

Kegiatan bekerja Lapangan kerja Status/kedudukan

pekerjaan Usaha Mikro Kecil

(UMK): pemilik usaha,jenis usaha, jumlahtenaga kerja,permodalan.

Ketenagakerjaan

Status penguasaanbangunan tempat tinggal

Luas lantai Luas bangunan Jenis lantai Jenis dinding Jenis atap Sumber air minum Cara memperoleh air

minum Sumber penerangan Kelas daya listrik

terpasang Bahan bakar/enerji

memasak Tempat buang air besar TPA tinja

Perumahan

34

Nama anggota RTS Hubungan dengan

Kepala RTS Jenis kelamin Tanggal Lahir Umur Status perkawinan Kepemilikan kartu ID No. Induk

Kependudukan (NIK) Akte/Buku Nikah Akte Cerai Akte Kelahhiran

Status penguasaanbangunan tempat tinggal

Luas lantai Luas bangunan Jenis lantai Jenis dinding Jenis atap Sumber air minum Cara memperoleh air

minum Sumber penerangan Kelas daya listrik

terpasang Bahan bakar/enerji

memasak Tempat buang air besar TPA tinja

Catatan: Warna merah /Tanda (.) tidak ditanyakan pada PPLS 2011

Jenis cacat Penyakit kronis

menahun Status kehamilan wanita Penggunaan Alat KB

Kesehatan

Partisipasi sekolah Status sekolah

(negeri/swasta) Kelas/jenjang tertinggi Ijazah tertinggi

Pendidikan

PKH Raskin Jamkesmas Asuransi kesehatan lain Jamsostek KKS KIP BPJS/KIS

Kepesertaan Program

Mobil Sepeda Motor Perahu Motor Kapal Motor Sepeda Perahu Lemari es Tabung gas

Kepemilikan Aset

Penguasaan lahan Kepemilikan ternak Jenis kapal/perahu

penangkap ikan

Kegiatan Pokok Pemutakhiran BDT 2015

1. Penyusunan kuota dan Instrumen2. Rakornas3. Penyusunan dan pencetakan prelis4. Rekrutmen fasilitator FKP

desa/kelurahan5. Workshop Intama dan pelatihan

Innas FKP6. Pelatihan fasilitator FKP7. Pelaksanaan lapangan FKP8. Pengolahan hasil FKP dan

pencetakan Daftar FINAL9. Koordinasi TKPKD Provinsi dan

Kab/Kota

10. Rekrutmen petugas pendataan ruta11. Pelatihan Intama dan Innas

Pendataan12. Pelatihan petugas pendataan ruta13. Pelaksanaan pendataan ruta14. Pengolahan data ruta di daerah15. Pengolahan data ruta di pusat

1. Penyusunan kuota dan Instrumen2. Rakornas3. Penyusunan dan pencetakan prelis4. Rekrutmen fasilitator FKP

desa/kelurahan5. Workshop Intama dan pelatihan

Innas FKP6. Pelatihan fasilitator FKP7. Pelaksanaan lapangan FKP8. Pengolahan hasil FKP dan

pencetakan Daftar FINAL9. Koordinasi TKPKD Provinsi dan

Kab/Kota

10. Rekrutmen petugas pendataan ruta11. Pelatihan Intama dan Innas

Pendataan12. Pelatihan petugas pendataan ruta13. Pelaksanaan pendataan ruta14. Pengolahan data ruta di daerah15. Pengolahan data ruta di pusat

35

Petugas Pemutakhiran BDT 2015

Forum Konsultasi Publik (FKP)1. Intama Fasilitator

• Dilatih Master dan Narsum• Asal pusat dan daerah

2. Innas/Trainer Fasilitator• Dilatih oleh Intama• Melatih Fasilitator• Hampir semua asal daerah

(termasuk Kabid S Sosial)

3. Fasilitator FKP (Mitra MantanPNPM atau Mitra lainnya)

4. Asisten Fasilitator( KSK/Aparat BPS)

Pendataan Ruta BDT1. Intama Pendataan

• Dilatih Master Intama• Dilaksanakan terpusat• Hampir semua asal BPS

daerah2. Innas Pendataan

• Dilatih Intama• Dilaksanakan BPS Provinsi• Semua asal BPS daerah

3. Pengawas (PML)4. Pencacah (PCL)

1. Intama Fasilitator• Dilatih Master dan Narsum• Asal pusat dan daerah

2. Innas/Trainer Fasilitator• Dilatih oleh Intama• Melatih Fasilitator• Hampir semua asal daerah

(termasuk Kabid S Sosial)

3. Fasilitator FKP (Mitra MantanPNPM atau Mitra lainnya)

4. Asisten Fasilitator( KSK/Aparat BPS)

1. Intama Pendataan• Dilatih Master Intama• Dilaksanakan terpusat• Hampir semua asal BPS

daerah2. Innas Pendataan

• Dilatih Intama• Dilaksanakan BPS Provinsi• Semua asal BPS daerah

3. Pengawas (PML)4. Pencacah (PCL)

36

Jadwal Kegiatan Pemutakhiran BDT 2015 (1)

NO Kegiatan Waktu

April Mei Juni JuliAgu

sSep

t Okt Nov DesM3

M4

M5

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

1 Rekrutmen petugas FKP 14-25 Apr

2 Pelatihan Innas pengolahan 20-25 Apr

3 Rakor PBDT tingkat prov 4 orang 28 - 29 April

4 Rakorda tingkat kabupaten/kota 4 - 8 Mei

37

4 Rakorda tingkat kabupaten/kota 4 - 8 Mei

5 Workshop Master Ttrainer FKP 6 - 8 Mei

6 Sosialisasi TKPKD Provinsi 3 - 15 Mei

7 Sosialisasi TKPKD Kabupaten/Kota 10 - 22 Mei

8 Pelatihan Trainer FKP 12 - 14 Mei

9 Pelatihan Fasilitator & Asisten 18 - 27 Mei

10 Pelaksanaan FKP 25/5 – 24/6

11 Pengolahan hasil FKP 1 - 30 Juni

12 Rekruitmen petugas pendataan 1 - 15 Mei

Jadwal Kegiatan Pemutakhiran BDT 2015 (2)

NO Kegiatan WaktuApril Mei Juni Juli

Agus

Sept Okt Nov DesM

3M4

M5

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

13 Pelatihan intama Pendatan (3 hari) 28 - 30 Mei14 Pelatihan innas Pendatan (2 hari) 3- 6 Mei

15 Pelatihan petugas pendataan (2 harix 3 gelombang) 8 - 13 Juni

16 Pelaksanaan Pendataan 16/6 -15/7

17 Pengolahan rumah tangga 23/7 – 13/8

38

17 Pengolahan rumah tangga 23/7 – 13/8

18 Kompilasi data di BPS Provinsi 1/7-30 /819 Kompilasi data di BPS Pusat 1 /8- 30 /920 Cleaning Data hasil Kompilasi 1 /9- 31/10

21a Pengembangan model PMT 1/9 – 30/11

21b

Peningkatan kapasitasmengembangkan model PMT September

22 Skoring dan rangking Ruta 15/10–30/11

23 Penyerahan BDT 1 Des

PengesahanBupati/Walikota

39

Tugas Pendataan

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahpusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, SubBidang: Perlindungan dan Jaminan Sosial, mengenai “data”

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah DaerahKabupaten/Kota

Pengelolaan datafakir miskin nasional.

Pengelolaan datafakir miskin cakupanDaerah provinsi

Pendataan danPengelolaan datafakir miskin cakupanDaerahkabupaten/kota.

40

Pengelolaan datafakir miskin nasional.

Pengelolaan datafakir miskin cakupanDaerah provinsi

Pendataan danPengelolaan datafakir miskin cakupanDaerahkabupaten/kota.

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah

Pelimpahan Wewenang Bupati/Walikota

• Wewenang “pengesahan data hasil Pemutahiran Basis Data Terpadu” diserahkankepada Camat.

• Camat dalam hal ini sebagai prangkat Daerah kabupaten/kota (Pasal 209 (2)butir f UU 23/2014);

• Pelimpahan wewenang dari Daerah kab/kota (diatur pada Pasal 226 UU23/2014)

• Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untukmelaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerahkabupaten/kota.

• Perintah pelimpahan melalui suatu surat perintah dan sambutan pada forumTKPKD

• Pelaksanaan pengesahan hasil FKP:• Setelah selesai FKP sebelum pendataan rumah tangga• Di sebuah lembar berita acara• Melampirkan rekapitulasi RTS menurut desa/kelurahan dan semua lembar

pengesahan FKP desa• Seremonial guna publisitas, di hadapan Kepala BPS Kabupaten/Kota

• Wewenang “pengesahan data hasil Pemutahiran Basis Data Terpadu” diserahkankepada Camat.

• Camat dalam hal ini sebagai prangkat Daerah kabupaten/kota (Pasal 209 (2)butir f UU 23/2014);

• Pelimpahan wewenang dari Daerah kab/kota (diatur pada Pasal 226 UU23/2014)

• Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untukmelaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerahkabupaten/kota.

• Perintah pelimpahan melalui suatu surat perintah dan sambutan pada forumTKPKD

• Pelaksanaan pengesahan hasil FKP:• Setelah selesai FKP sebelum pendataan rumah tangga• Di sebuah lembar berita acara• Melampirkan rekapitulasi RTS menurut desa/kelurahan dan semua lembar

pengesahan FKP desa• Seremonial guna publisitas, di hadapan Kepala BPS Kabupaten/Kota

41

Isi Lembar Pengesahan

• Diterima dan disahkan rekapitulasi daftar rumahtangga sementara calon sasaran programperlindungan sosial di wilayah Kecamatan ……..Ditandatangani untuk dan atas nama Bupati/Walikota…..

• Daftar tersebut telah diperiksa di setiap desa dankelurahan bersama tokoh kuminitas satuanlingkungan setempat (SLS) yang dbuktikan dengansalinan (fotocopy) lembar pengesahan terlampir.

• Untuk selanjutnya daftar tersebut dipergunakansebagai rujukan pendataan rumah tangga oleh BPS.

• Diterima dan disahkan rekapitulasi daftar rumahtangga sementara calon sasaran programperlindungan sosial di wilayah Kecamatan ……..Ditandatangani untuk dan atas nama Bupati/Walikota…..

• Daftar tersebut telah diperiksa di setiap desa dankelurahan bersama tokoh kuminitas satuanlingkungan setempat (SLS) yang dbuktikan dengansalinan (fotocopy) lembar pengesahan terlampir.

• Untuk selanjutnya daftar tersebut dipergunakansebagai rujukan pendataan rumah tangga oleh BPS.

42

Peran BPS, TNP2K dan Pemerintah Pusat

BPS melakukan pendataandan diserahkan kepada TNP2K1

Data dari BPS diolah menggunakanPMT dan disisipkan NIK untukmenghasilkan BDT

Tahun 2014, Pemerintah/DPRmenetapkan 15,5 juta RTSberdasarkan BDT sebagai penerimaKPS/Kartu Perlindungan Sosial & KKS

2

3

Mari Tingkatkan Kepedulian Kita Bersamauntuk Menciptakan Basis Data Terpadu

yang Lebih Berkualitas dan Lebih Dipercaya Masyarakatuntuk Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan

Terima KasihMari Tingkatkan Kepedulian Kita Bersamauntuk Menciptakan Basis Data Terpadu

yang Lebih Berkualitas dan Lebih Dipercaya Masyarakatuntuk Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan

Documents

Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015bappeda.lubuklinggaukota.go.id/core/files/8SOSIALISASI PBDT 2015... · Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 Untuk Program-program Perlindungan