PENAFSIRAN HAK MENGUASAINEGARA DALAM UUD 1945 DALAM KAITAN DENGAN USAHAKETENAGALISTRIKANAidul Fitriciada Azhari

Guru Besar FH Universitas Muhammadiyah Surakarta & Anggota KYRI

Kologium Jurist Institute, Hotel Grand Sahid, 8 Mei 2019

Materi ini disampaikan oleh : Aidul Fitriciada AzhariPada Acara : FGDTanggal : 08 Mei 2019Diselenggarakan oleh : Kologium Jurist Institute (KJI)

KONTEKS HISTORIS HMN

• Industrialisasi Belanda

• Liberalisasi ekonomi (laissez-faire)

• Pembentukan MonarkiKonstitusional Belanda

• Penguatan Belanda sebagaiNegara dagang, bukan Negara produsen

• Eksploitasi Hindia Belanda

Grondwet1815-1848

• Sistem ekonomi liberal

• Negara sbg fasilitator bagiinvestor dalam maupun luarHindia Belanda

• Industrialisasi bersifat eksploitatifthd tenaga dan kekayaanbangsa Indonesia

RR 1854• Kritik terhadap liberalisme

ekonomi HB

• Pengaruh Islam & sosialisme

• Bung Hatta : Negara pengurusyg aktif mengurus ekonomiwarganya

• Hak menguasai Negara (Pasal33)

UUD 1945

KONTEKS HISTORIS HMN

•Pasca keruntuhan komunismeEropa Timur

•Produk geo-politik akhir abad ke-20 - puncak kemenangankapitalisme-liberal

•Liberalisme politik

•Presidensialisme Amerika

•Isomorfisme neo-liberalisme

Amandemen

UUD 1945

• Penafsiran HMN :

•Mengadakan kebijakan (beleid)

• Tindakan pengurusan (bestuursdaad)

•Pengaturan (regelendaad)

•Pengelolaan (beheersdaad)

•Pengawasan(toezichthoundensdaad)

Putusan MK

PENJELASAN PASAL 33 UUD 1945 (NASKAH ASLI)

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

PASAL 33 UUD 1945

• Para pendiri Negara menyebutkan sebagai “essentialia UUD 1945” (Pasal 27, Pasal 29, Pasal 33) yang dimuat dalam UUD RIS dan UUDS 1950

• UUDS 1950 dan UUPA memuat ketentuan “Hak milik adalah suatu fungsisocial”

• UUPA menafsirkan HMN :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air danruang angkasa.

PERBANDINGAN KONSTITUSI CHINA (1982, AMANDEMEN 2004)

Pasal 6

The basis of the socialist economic system of the People's Republic of China is socialist public

ownership of the means of production, namely, ownership by the whole people and

collective ownership by the working people. The system of socialist public ownership

supersedes the system of exploitation of man by man; it applies the principle of "from each

according to his ability, to each according to his work.“

Pasal 7

The State-owned economy, that is, the socialist economy under ownership by the whole

people, is the leading force in the national economy. The State ensures the consolidation and

growth of the State-owned economy.

Pasal 8

Rural collective economic organizations practice the double-tier management system that

combines unified and separate operations on the basis of the household-based output-

related contracted responsibility system. Various forms of the cooperative economy in rural

areas such as producers', supply and marketing, credit and consumers' cooperatives belong

to the sector of the socialist economy under collective ownership by the working people.

PERBANDINGAN KONSTITUSI CHINA(1982, AMANDEMEN 2004)

Pasal 9

Mineral resources, waters, forests, mountains, grassland, unreclaimed land, beaches

and other natural resources are owned by the state, that is, by the whole people,

with the exception of the forests, mountains, grassland, unreclaimed land and

beaches that are owned by collectives in accordance with the law.

Pasal 11

Individual, private and other non-public economies that exist within the limits

prescribed by law are major components of the socialist market economy.

The State protects the lawful rights and interests of the non-public sectors of the

economy such as the individual and private sectors of the economy. The State

encourages, supports and guides the development of the non-public sectors of the

economy and, in accordance with law, exercises supervision and control over the

non-public sectors of the economy.

PUTUSAN MK TTG KETENAGALISTRIKAN

Amar Putusan :

1. Menyatakan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secarabersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabilarumusan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktikunbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentinganumum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuaidengan prinsip “dikuasai oleh negara”;

2. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secarabersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabilarumusan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai olehnegara”;

KONTEKS PUTUSAN

• Putusan bersifat conditionally inconstitutional (bertentangandengan konstitusi secara bersyarat).

• Putusan a quo dikategorikan sebagai putusan interpretative yang tidak membatalkan norma, melainkan hanyamemberikan penafsiran atas norma.

• MK membuat tafsir konstitusi secara khusus terkait dengannorma dari pasal yang diuji

• Tafsir konstitusional ini baru dapat dipahami dan dinilai daripenerapan hukum dari pasal yang diuji dalam rumusanaturan di bawah UU.

PASAL 10 UU 30/2009

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentinganumum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a.pembangkitan tenaga listrik;

b.transmisi tenaga listrik; c.distribusi tenaga listrik; dan/ataud.penjualan tenaga listrik.

(2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentinganumum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan secara terintegrasi.

PASAL 11 UU NO. 30/2009

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha miliknegara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, danswadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

(2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberiprioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untukkepentingan umum.

(3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrikterintegrasi.

(4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakantenaga listrik.

PERTIMBANGAN HUKUM (UMUM)

• Menegaskan kembali bahwa listrik merupakan cabang produksi yang pentingbagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sesuai denganpertimbangan hukum Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang antara lain menyatakan:

• kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaanbangsa Indonesia

• Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandatkepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakanpengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan(beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuansebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan cara

• Menegaskan kembali kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secarakompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badanusaha yang terpisah (unbundled) adalah bertentangan dengan UUD 1945

(vide hlm. 102-103 Putusan MK)

KONTEKS PERTIMBANGAN

• Penegasan kembali kedudukan Negara dalam kepemilikan publikatas cabang produksi dan SDA

• Penegasan peran aktif Negara dalam kehidupan ekonomi melaluikebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) danpengawasan (toezichthoudensdaad)

• Penegasan usaha ketenagalistrikan yang bersifat kompetitif dalamsistem unbundling adalah bertentangan dengan UUD 1945

• Usaha ketenagalistrikan lebih berorientasi pada pelayanankebutuhan publik yang harus diperlakukan sebagai prasarana yang memerlukan subsidi dan bukan semata-mata komoditas ekonomi

PERTIMBANGAN HUKUM(PASAL 10 AYAT (2) UU NO. 30/2009)

• Rumusan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan a quo tidak mengandung prinsip demikian sebab tidak ada penegasanbahwa usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum itu, yang mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik, harus dilakukanoleh badan usaha yang terpisah [sehingga] tidak akan menerapkanprinsip unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untukkepentingan umum.

• Apabila dalam praktik ternyata keyakinan Mahkamah bahwa pengaturandalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan tidak menganut prinsipunbundling itu disimpangi maka pertimbangan Mahkamah dalam PutusanNomor 149/PUU-VII/2009 menjadi tidak berlaku dan ketidakberlakuan itubukan karena Mahkamah mengubah pendiriannya melainkan karena adakesengajaan untuk menafsirkannya secara berbeda dari maksudMahkamah.

(vide hlm. 108-112 Putusan MK)

KONTEKS PERTIMBANGAN

• Keyakinan MK bahwa secara normatif Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 30/2009 tidak mengandung prinsip unbundling

• Penerapan Pasal a quo dalam praktek yang menyimpang dariprinsip unbundling bukan karena perubahan pandangan MK, tetapi karena kesengajaan untuk menafsirkan secara berbedadari maksud MK

• Secara implisit MK memandang adanya potensi penyimpangandalam penerapan Pasal a quo dalam praktek akibat penafsiranyang menyimpang dari maksud MK

• MK menyerahkan kepastian dari konstitusionalitas norma pasal a quo kepada pembentuk regulasi

PERTIMBANGAN HUKUM(PASAL 11 AYAT (1) UU NO. 30/2009)

• Penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksiyang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hiduporang banyak tidaklah berarti UUD 1945 menolak privatisasi, sepanjang hal itu tidak meniadakan penguasaan olehnegara.

• Tidak terdapat larangan bagi keterlibatan pihak swasta dalampenyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sepanjangmasih berada dalam batas-batas penguasaan oleh negaradalam pengertian bahwa negara (c.q. Pemerintah) masihmemegang kendali terhadap keterlibatan pihak swasta[nasional maupun asing] dimaksud, [termasuk] keterlibatanmasyarakat secara swadaya atau melalui koperasi.

KONTEKS PERTIMBANGAN

• MK menegaskan kedudukan Negara (c.q. BUMN) adalahthe leading-force dalam perekonomian Negara, termasukdalam usaha ketenagalistrikan

• Keterlibatan perusahaan swasta, swadaya masyarakat dankoperasi dapat dilakukan sejauh di bawah kendali ataukontrol Negara

• Keterlibatan swasta, swadaya masyarakat dan koperasiharus dikendalikan oleh Negara untuk memastikan agar penyediaan ketenagalistrikan dapat melayani kepentinganumum dan tidak berkembang menjadi komoditas ekonomiyang berorientasi pasar semata-mata

KONTEKS PERTIMBANGAN

• Pengendalian/kontrol oleh Negara dilakukan melalui:

• perumusan kebijakan (beleid) tentang ketenagalistrikan olehPemerintah

• tindakan pengurusan (bestuursdaad) melalui mengeluarkan danmencabut fasilitas perizinan, lisensi dan konsesi dalam usahaketenaglistrikan;

• pengaturan (regelendaad), melalui legislasi oleh DPR dan regulasioleh Pemerintah

• pengelolaan (beheersdaad), melalui mekanisme pemilikansaham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsungdalam manajemen BUMN/BHMN

• pengawasan (toezichthoudensdaad) oleh oleh Negara c.q. Pemerintah thd usaha ketenagalistikan oleh pihak swasta, swadaya masyarakat, atau koperasi

PERBANDINGAN MAKSUD ASLI PENDIRI NEGARA

Maksud asli Pendiri Negara Maksud MKDalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat … Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.(vide Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 naskah asli)

Tidak terdapat larangan bagi keterlibatan pihakswasta dalam penyediaan tenaga listrik untukkepentingan umum sepanjang masih beradadalam batas-batas penguasaan oleh negaradalam pengertian bahwa negara (Pemerintah) masih memegang kendali terhadap keterlibatanpihak swasta [nasional maupun asing] dimaksud, [termasuk] keterlibatan masyarakat secaraswadaya atau melalui koperasi. (vide Putusan MK hl. 102-103)

Implikasi :Perusahaan swasta tidak boleh sama sekaliterlibat dalam usaha produksi yang menguasaihajat hidup orang banyak

Koperasi adalah bentuk usaha kolektif yang dapatterlibat dalam usaha produksi yang menguasaihajat hidup orang banyak

Implikasi :Perusahaan swasta, swadaya, dan koperasidapat terlibat dalam usaha produksi yang mengasai hajat hidup orang banyak sejauh di bawah pengendalian atau control olen Negara

SIMPULAN

• Putusan MK menegaskan kembali kedudukan Negara dalam hak untukmenguasai atas cabang produksi dan SDA melalui pembentukan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan

• Putusan MK menegaskan kembali sistem unbundling dalam usahaketenagalistrikan adalah bertentangan dengan UUD 1945

• MK menegaskan kedudukan Negara (c.q. BUMN) adalah the leading-force dalam perekonomian Negara, termasuk dalam usahaketenagalistrikan

• Keterlibatan perusahaan swasta, swadaya masyarakat dan koperasidapat dilakukan sejauh di bawah kendali atau kontrol Negara

• MK tidak secara tegas memberikan kepastian norma dari pasal yang diuji, melainkan menyerahkan dalam penerapannya kepadapembentuk regulasi

Materi ini disampaikan oleh : Aidul Fitriciada AzhariPada Acara : FGDTanggal : 08 Mei 2019Diselenggarakan oleh : Kologium Jurist Institute (KJI)