PROGRES IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PEMERINTAH … · PEMANFA ATAN POTENSI KERUGIAN NEGARA Pendahuluan : Bahwa Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 Negara menguasai segenap Kekayaan alam

PROGRES IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM RANGKA GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM SEKTOR KELAUTAN

Oleh : H. Arsyadjuliandi Rachman (Plt.Gubernur Riau)

SUMBERDAYA ALAM

SEKTOR KELAUTAN

MASYARAKAT/PENGUSAHA

• Perizinan• Pajak• Retribusi• Pungutan

dll

NEGARA(Pasal 33

UUD 1945)

Pemulihan, Pembangunan

Kebocoran-kebocoran :• Tidak Disetor ke

Negara• Usaha Ilegal (tanpa

Ijin)/Pembiaran• Nilai Pungutan Tidak

sesuai degan BiayaPemulihan SDA

• Penyalahgunaan Izin

PEM

ANFA

ATAN

POTENSI KERUGIAN NEGARA

Pendahuluan :Bahwa Sesuai denganPasal 33 UUD 1945 Negara menguasaisegenap Kekayaan alamuntuk dipergunakanseluas-luasnya untukkemakmuran Rakyatya. Namun dalamPemanfaatan SDA diperlukan upaya-upayaPembangunan Saranadan Prasarana, Pemulihan SDA dan Pengaturan-pengaturanmenyangkutPemanfaatan SDA. Dalam PelaksanaanPemanfataan ini KPK menemukan Potensi-potensi Kerugian Negara yang menyebabkanketimpangan dalammemberikan kemakmuranbagi Rakyatnya.

PENYELAMATAN SDA INDONESIA

Sebesar-besanyaKemakmuran Rakyat

e a u S

Hadirnya Negara UntukMenjamin Kesejahteraan

Melalui SDA aupu o e t

Perlindungan Hak Rakyat atasSDA Baik Secara Indvidu

maupun KolektifHak Menguasai

Sumberdaya Alam

Hak MenguasaiNegara Atas

Sumberdaya Alam

BUMI LAUT

Keh

utan

an

Perk

ebun

an

Pert

amba

ngan

Perik

anan

Bud

iday

a

Sekt

orLa

inny

a

Sekt

orLa

inny

a

Pi

id

KEc

il

Pesi

sir

dan

Pula

u-pu

lau

KEc

il

Perik

anan

Tang

kap

Peru

bung

an/

Pela

yara

n

Pert

amba

ngan

4 FOKUS AREA MENURUT KPK

PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT (Tidakterbatas pada Wilayah laut saja tetapi JugaLPI/Lingkungan Pantai Indonesia) dan Juga Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berkaitan denganRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil (RZWP3K)

PENATAAN PERIZINAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PEMBERIAN DAN PERLIDUNGAN HAK-HAK

MASYARAKAT

FOKUS AREA, REKOMENDASI DAN RENCANA AKSI PENYELAMATAN SDA INDONESIA SEKTOR KELAUTAN

PENYUSUNAN TATA RUANG

WILAYAH LAUT

PenyediaanInformasi yang

dibutuhkan untukpenyusunan Tata

Ruang Laut

PenyusunanRencana Tata Ruang Laut

Penyusunan Rencanapenggunaan ruang

untuk berbagaikepntingan sektor

PengintegrasianRencana Tata Ruang

Laut(RSWP3K,RZWP3K,

RPWP3K, RAPWP3K) dengan peggunaan

ruang Laut olehberbagai sektor,

RTRW, RPJM,RPJP dan Perencanaan

Anggaran

1. Mengidentifikasi Kebutuhan Informasi tematik untuk kepentingan perencanaan lintassektor

2. Menyusun Informasi tematik untuk kepentingan perencanaan lintas sektor3. Menyeleaikan Rencana Tata RuangWilayah Laut4. Enyelesaikan Rencana Penggunaan Ruang Laut Lintas Sektor5. Mengidentifikasi semua rencana yang disusun oleh setiap sektor6. Mengintegrasikan perencanaan lintas sektor (Wilayah-Program-Anggaran)

FOKUS AREA

REKOMENDASI

RENCANA AKSI

FOKUS AREA

REKOMEN DASI

RENCANA AKSI

PENATAAN PERIZINAN

1. Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/hibah/bantuansosial/subsidi

2. Perbaikan terhadap sistem ketatlaksanaan perizinan/bantuansosial/hibah/subsidi

3. Implementasi sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuansosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui.

4. Integrasi sistem ketatalaksanaan perizinan/ bantuan sosial/hibah/subsidiyang telah diperbaharui dengan sistem lainnya

1. Melakukan revisi terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuansosial/hibah/subsidi

2. Melakukan perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuansosial/hibah/subsidi

3. Mengimplemenstasikan sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuansosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui.

4. Mengintegrasikan sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuansosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya

Lanjutan ….

FOKUS AREA

REKOMEN DASI

RENCANA AKSI

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Identifikasi Setiap Jenis Kewajiban para Pihak2. Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban Para Pihak3. Mendorong pelaksanaan kewajiban para Pihak Yang belum

dipenuhi4. Memantau Pelaksanaan kewajiban para Pihak5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewajiban Para

Pihak6. Mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi

pelaksanaan Kewajiban Para Pihak

1. Mengidentifikasi Setiap Jenis Kewajiban para Pihak2. Mngidentifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban Para Pihak3. Mendorong pelaksanaan kewajiban para Pihak Yang belum

dipenuhi4. Memantau Pelaksanaan kewajiban para Pihak5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewajiban Para

Pihak6. Mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi

pelaksanaan Kewajiban Para Pihak (termasuk pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku

Lanjutan ….

FOKUS AREA

REKOMEN DASI

RENCANA AKSI

PEMBERIAN DAN PERLIDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT

1. Identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut2. Merumuskan langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi hak-

hak masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Melakukan sosialisasi/edukasi/kampanye terhadap langkah-langkahuntuk memenuhi hak-hak masyarakat

4. Memenuhi hak-hak masyarakarat5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak

masyarakat

1. Mengidentifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut2. Merumuskan langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi hak-

hak masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. elakukan sosialisasi/edukasi/kampanye terhadap langkah-langkahuntuk memenuhi hak-hak masyarakat

4. Memenuhi hak-hak masyarakarat5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak

masyarakat

Lanjutan ….

RENCANA AKSI PEMERINTAH PROVINSI RIAU

1. PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT

Penyediaan Informasi yang dibutuhkanuntuk Penyusunan Tata Ruang Laut

Penyusunan rencana tata ruang

Penyusunan Rencana PenggunaanRuang Laut untuk berbagai kepentingan

Pengintegrasian rencana tata ruang laut (RSWPK/RZWP3K/RAPWP3K)denganrencana penggunaanruang laut olehberbagai satker, rencana pembangunan(RPJM/RPJP) dan Perencanaan anggaran

REKOMENDASI

1

2

3

4

REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI

PenyediaanInformasi yang dibutuhkan untukPenyusunan Tata Ruang Laut

MengidentifikasiKebutuhan InformasiTematik UntukKepentinganPerencanaan LintasSektor

Laporan Hasil Rapat Internal Dinas Perikanan dan KelautanProvinsI Riau

Maret 2015

Penyusunan SK Tim Maret 2015

Surat Dinas ke Gubernur Riau tentang Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Lintas SKPD dan Kab/Kota

Maret 2015

SK Tim Lintas Sektor dan LintasKabupaten

April 2015

Review Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sudah Ada

Rancangan Perda RZWP3K Kab. Inhil

Sudah ada

Menyusun Informasitematik terkait dengankelautan

Pengumpulan Informasi TematikTata Ruang dan PenyusunanDatabase Informasi Tematik Tata Ruang Laut

1


Penyusunanrencana tata ruang

MenyusunInformasi tematikuntuk kepentinganperencanaan lintassektor

Penyusunan RencanaZonasi Pesisir dan PPK

2016


PenyusunanRencanaPenggunaan RuangLaut untukberbagaikepentingan

MenyelesaikanRencana TataRuang Wilayah Laut

Peta Rencana ZonasiWilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

2016

2

3


Pengintegrasian rencana tata ruang laut (RSWPK/RZWP3K/RAPWP3K)denganrencanapenggunaanruanglaut oleh berbagaisatker, rencanapembangunan(RPJM/RPJP) dan Perencanaananggaran

Mengidentifikasisemua rencanayang disusun olehsetiap sektor

Dokumen RencanaZonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

2016

Mengintegrasikanperencanaan lintassektor (Wilayah –Progrm – Anggaran)

Dokumen RencanaPengelolaa Wilayah Pesisir dan PPK (PerdaRZWP3K,RAPWP3K dan Tata Ruang)

2016

4


Pengintegrasian rencana tata ruang laut (RSWPK/RZWP3K/RAPWP3K)denganrencanapenggunaanruanglaut oleh berbagaisatker, rencanapembangunan(RPJM/RPJP) dan Perencanaananggaran

Mengidentifikasisemua rencanayang disusun olehsetiap sektor

Penyusunan ZonasiWilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

2015

Review terhadap sistem ketatalaksanaanperizinan/hibah/bantuan sosial/subsidi

Perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaanperizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi

Implementasi sistem ketatalaksanaanperizinan/bantuan sosial/hibah/subsidiyang telah diperbaharui.

Integrasi sistem ketatalaksanaanperizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya

REKOMENDASI

1

2

3

4

2. PENATAAN IZIN


Review terhadapsistemketatalaksanaanperizinan/hibah/ bantuan sosial/ subsidi

Melakukan revisiterhadap sistemketatalaksanaanperizinan/bantuansosial/hibah/subsidi

Pengumpulan Peraturan yang mengatur perizinan Perikanan a.l :1. 1. Perda Nomor 8 Tahun

2002 tentang Izin Usaha2. Keputusan Gubernur Nomor

1 Tahun 2004 TentangPetunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor 8 Tahun 2002

3. Pergub Nomor 50 Tahun2011 tentang PedomanPemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau

4. PERDA Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (pasal 76, Hibah)

5. PERDA Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

6. Peraturan Gubernur Nomor22 Tahun 2013 TentangPetunjuk Pelaksanaan Retribusi Perizinan Tertentu

Sudah ada

Sudah ada

Sudah ada

Sudah ada

Sudah ada

Sudah ada

1

REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI7. Identifikasi Perizinan

Perikanan yang sudah dikeluarkan Pemprov

8. Rencana review terhadapsistem ketatalaksanaanperizinan/hibah/bantuansosial/subsidi

Sudah ada

April- Mei 2015


Perbaikan terhadapsistemketatalaksanaanperizinan/bantuansosial/hibah/ subsidi

Melakukan perbaikanterhadap sistemketatalaksanaanperizinan/bantuansosial/hibah/subsidi

Rencana Perbaikan SistemKetatalaksanaanPerizinan/Bansos/Hibah/Subsidi

Mei- Juni 2015

2


Implementasisistemketatalaksanaanperizinan/bantuansosial/hibah/subsidi yang telahdiperbaharui.

Mengimplemenstasikansistem ketatalaksanaanperizinan/bantuansosial/hibah/subsidiyang telah diperbaharui.

Penyusunan Rencana Evaluasi terhadap Pelaksanaan Sistem Ketatalaksanaan perizinan/Bantuan Sosial/ Hibah/Subsidi yang telah diperbaharui

Juli 2015-


Integrasi sistemketatalaksanaanperizinan/bantuansosial/hibah/subsidi yang telahdiperbaharuidengan sistemlainnya

Mengintegrasikan sistemketatalaksanaanperizinan/bantuansosial/hibah/subsidiyang telah diperbaharuidengan sistem lainnya

Penyusunan Rencana Pengintegrasian Sistem Ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya

Juli 2015-

4

3

KONDISI EXISTING PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP SEBELUM PENATAAN

LANJUTAN

LANJUTAN

LANJUTAN

JUMLAH IZIN YANG DIKELUARKAN SESUAI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (S/D 2014)

NO. KAB/KOTAIZIN YANG DITERBITKAN

SIUP SIPI SIKPI SIKPPI

1. BENGKALIS 49 47 2 -

2, INDRAGIRI HILIR 10

3. MERANTI 51 9 6

4. ROKAN HILIR 483 433 50

5. DUMAI - - - -

6. SIAK SRI INDRAPURA - - - -

7. PELALAWAN - - - -

Identifikasi Setiap Jenis Kewajiban paraPihak

Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajibanPara Pihak

Mendorong pelaksanaan kewajiban paraPihak

Memantau Pelaksanaan kewajiban paraPihak

REKOMENDASI

1

2

3

4

3. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaanKewajiban Para Pihak

Mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak.

6

5


Identifikasi SetiapJenis Kewajibanpara Pihak

Mengidentifikasi setiapjenis kewajiban Pra Pihak

Data Izin Yang Sudah Dikeluarkanoleh Pemprov(SIUP, SIPI, SIKPI dan SIKPPI)

Sudah ada

1


Identifikasi tingkatpelaksanaankewajiban Para Pihak

Mengidentifikaitingkatpelaksanaan

Data Penerimaan Retribusi Perikanan Sudah ada

2


Mendorongpelaksanaankewajiban paraPihak

Mendorongpelaksanaankewajiban parapihak

Mengacu pada Pergub Nomor 22 Tahun 2013

Sudah ada

3


MemantauPelaksanaankewajiban paraPihak

Memantaupelaksanaankewajiban parapihak

1. Pembentukan Tim Pemantauan pelaksanaan kewajiban Para Pihak

2. Rencana Pelaksanaan Pemantauan Kewajiban para Pihak

Sudah ada

Mei - Nop 2015


Melakukan evaluasiterhadappelaksanaankewajiban parapihak

Melakukan evaluasiterhadappelaksanaankewajiban parapihak

Rencana Evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para Pihak

Nop 2015

4

5


Mengambillangkah-langkahsebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak.

Mengambil langkah-langkah sebagaitindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak (termasuk pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku).

Rencana Penyusunan Langkah Tindak atas hasil evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak

Des 2015

6

Identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut

Merumuskan langkah-langkah untukmelindungi dan memenuhi hak-hakmasyarakat sesuai dengan aturanperundang-undangan yang berlaku.

Melakukan sosialisasi/edukasi/ kampanye terhadap langkah-langkahuntuk memenuhi hak-hak masyarakat

Memenuhi hak-hak masyarakarat

REKOMENDASI

1

2

3

4

4. PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT

Melakukan monitoring dan evaluasiterhadap pemenuhan hak-hak masyarakat

5


Identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut

Mengidentifikasi setiapjenis kewajiban Pra Pihak

Laporan atas hasil Pengumpulan Identifikasi Hak-hak Masyarakat yanga da di laut (a.l Hak-hak Kepemilikan, sosial, jaminan keamana, adat dan konflik yang muncul terkait hak-hak masyarakat, dll

Nov 2015

1


Merumuskanlangkah-langkahuntuk melindungidan memenuhihak-hakmasyarakat sesuaidengan aturanperundang-undangan yang berlaku.

Merumuskanlangkah-langkahuntuk melindungidan memenuhi hak-hak masyarakatsesuai denganaturan perundang-undanga yang berlaku

Laporan Hasil rumusan Langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuaidengan aturan Perundang-undanganyang berlaku

2015

2


Melakukansosialisasi/edukasi/ kampanyeterhadap langkah-langkah untukmemenuhi hak-hakmasyarakat

Mengdientifikasihak-hak masyarakatyang ad di laut

Laporan atas hasil Pengumpulan Identifikasi Hak-hak Masyarakat yanga da di laut (a.l Hak-hak Kepemilikan, sosial, jaminan keamana, adat dan konflik yang muncul terkait hak-hak masyarakat, dll

2016

3


Memenuhi hak-hakmasyarakarat

Memenuhi hak-hakmasyarakarat

Laporan pelaksanan kegiatan pemenuhan hak-hak masyarakarat termasuk pelaksanaan resolusi konflik yang muncul dalam pemenuhan hak-hak masyarakat

2016

4


Melakukanmonitoring dan evaluasi terhadappemenuhan hak-hak masyarakat

Melakukanmonitoring dan evaluasi terhadappemenuhan hak-hak masyarakat

Laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemenuhan hak-hak masyarakat

2016

Documents

PROGRES IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PEMERINTAH … · PEMANFA ATAN POTENSI KERUGIAN NEGARA Pendahuluan : Bahwa Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 Negara menguasai segenap Kekayaan alam