Penataan, Pembinaan, &

Pengawasan

Daging Celeng

DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2019

Jakarta, 1 November 2019

CELENG/

BABI HUTAN

PeraturanPerUndang-Undangan

Kebijakanperburuandanpemanfaatan hasilburuan

KebijakanPembinaanUnit Usaha, Penerapanoperasionalpengelolaan, dan sistemmamputelusur

KebiajakanPeredaran, Pengawasan, sistim telusurdanPenegakanHukum

JaminanKeamananProdukHewan

UU No. No.18 Tahun 2009 jo UU 41 Tahun 2014

“Peternakan & Kesehatan Hewan”

Pasal 28

(1) Pemerintah menetapkan hewan hasil budi daya yang

memanfaatkan satwa liar sebagai ternak sepanjang

populasinya telah mengalami kestabilan genetik

tanpa bergantung lagi pada populasi jenis tersebut di

habitat alam.

(2) Satwa liar baik dari habitat alam maupun hasil

penangkaran dapat dimanfaatkan di dalam budi daya

untuk menghasilkan hewan peliharaan sepanjang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan tentang konservasi satwa liar.

Pasal 58

(1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat,

utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya

melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian,

standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.

(2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-

turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu

pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada

waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan

pada waktu peredaran setelah pengawetan

(6) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan

Produk Hewan dilarang memalsukan Produk Hewan

dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.

UU No. No.18 Tahun 2009 jo UU 41 Tahun 2014

“Peternakan & Kesehatan Hewan”

Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan

Produk Hewan dengan memalsukan Produk Hewan dan/atau

menggunakan bahan tambahan yang dilarang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6), dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 91A

UU No. No.18 Tahun 2009 jo UU 41 Tahun 2014

“Peternakan & Kesehatan Hewan”

Sanksi administratif bagi: unit usaha tidak ber-NKV (Pasal 60) &

tidak dilakukan di rumah potong serta tidak mengikuti kaidah

kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

(Pasal 61) & tidak dilakukan di bawah pengawasan dokter

hewan berwenang (Pasal 62).

Pasal 85

Kewenangan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat VeterinerBerdasarkan UU No. 23 Tahun 2014

Pemerintah Pemerintah PropinsiPemerintah

Kabupaten/Kota

e. Penetapan

persyaratan teknis

kesehatan masyarakatveteriner.

g. Penetapan

persyaratan tekniskesejahteraan hewan

b. Pengawasan

pemasukan dan

pengeluaran hewan

dan produk hewan

lintas Daerah provinsi.

c. Penerapanpersyaratan teknis

sertifikasi

zona/kompartemen

bebas penyakit dan

unit usaha produk

hewan. d. Sertifikasi

persyaratan teknis

kesehatan masyarakat

veteriner dankesejahteraan hewan.

b. Pengawasan pemasukan

hewan dan produk hewan

ke Daerah

kabupaten/kota serta

pengeluaran hewan dan

produk hewan dariDaerah kabupaten/kota.

d. Penerapan dan

pengawasan persyaratan

teknis kesehatan

masyarakat veteriner.

e. Penerapan danpengawasan persyaratan

teknis kesejahteraan

hewan.

UU No. 5 Tahun 1990:

“Konservasi Sumberdaya Alam”

Pasal 36 (1c): “Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan

dalam bentuk ……. perburuan,…..”

PP No. 13 Tahun 1994:

“Perburuan Satwa Buru”

❑ Pasal 17 huruf d: “Pemburu yang melakukan kegiatan berburu wajib

……. memanfaatkan hasil buruan yang diperoleh,…..”

PP No. 8 Tahun 1999:

“Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar”

❑ Pasal 44 & 46 : “penetapan kuota pengambilan dan

penangkapan setiap jenis dan jumlah satwa liar yang dapat

diambil atau ditangkap dari alam untuk kurun waktu 1 tahun”

UU No. 8 Tahun 1999:

“Perlindungan Konsumen”

Pasal 4 huruf c: “Hak konsumen adalah ……. Hak atas informasi yang benar, jelas

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”

Peraturan Menteri Terkait

• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2010 tentang Surat

Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu

✓ Babi Hutan merupakan satwa buru golongan satwa besar yang tidak dilindungi, dengan

tetap memperhatikan izin buru dan jumlah satwa buru yang izinkan(kouta tangkap)

• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2010 tentang Penggolongan

dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru

✓ Daging celeng diperoleh dari pemburu yang telah memiliki izin buru

• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MENHUT-II/2014 tentang memiliki dan

membawa hasil berburu

✓ setiap pemburu memiliki izin berburu di lokasi buru (taman buru, areal buru dan

kebun buru) berhak memiliki dan membawa hasil buruan berupa spesimen satwa

buru.

✓ Spesimen satwa buru dapat berupa satwa hidup maupun satwa mati atau bagian-

bagiannya.

✓ Pemburu dapat memiliki dan membawa hasil buruannya setelah memperoleh

penandaan dan sertifikat serta Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri

(SATS-DN) dari Kepala UPT KSDA.

✓ Penandaan terhadap spesimen dilakukan dengan menggunakan alat penanda,

sedangkan sertifikat memuat informasi tentang kode tanda, nama jenis, ukuran, jenis

kelamin, asal-usul dan umur.

• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447 Tahun 2003 tentang Tata Usaha

Pengambilan atau Penangkapan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) :

pengaturan pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar

(sumber specimen, penetapan dan pembagian kuota tangkap dan

penetapan lokasi), pemanfaatan specimen TSL (pemanfaatan komersil dan

non komersil, izin pengambilan atau penangkapan, izin pemanfaatan

komersil dan non komersil baik dalam dan luar negeri, peredaran komersil

dan non komersil baik dalam dan luar negeri), pengawasan dan

pengendalian peredaran serta penegakan hukum dan sanksi.

Pasal 94 : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan

pengawasan dan pengendalian perdagangan spesimen satwa liar di pasar

satwa dan tempat lain yang menjual hasil-hasil satwa untik memastikan

perdagangan satwa liar dan hasilnya dilengkapi dengan bukti-bukti sah yang

menunjukan spesimen berasal dari sumber yang legal.

Keputusan Menteri Terkait

TUJUAN PENATAAN

Menjamin keamanan dan kesehatan produk hewan

Mencegah beredarnya produk hewan yang dapat mengganggu ketenteraman, keselamatan dan kesehatan

Memberikan kepastian usaha dalam pemanfaatan produk hewan

Memanfaatkan sumber daya alam hayati yang memperhatikankelangsungan dan keanekaragaman satwa liar

KLHK• Izin Buru Pelaku Usaha;

• Kuota tangkap;

• Penandaan, sertifikat dan

SATS-DN (Kepala BKSDA).

KEMENTAN (PKH)• Persyaratan Pelaku Usaha

dan unit usaha

(pengumpulan atau

penanganan atau penjualan)

terdaftar & memenuhi

sayarat lokasi;

• Persyaratan teknis

penerapan cara yang baik

(pengangkutan,

pengumpulan, produksi,

pelabelan, distribusi, dan

penjualan produk daging

celeng);

Pemerintah Provinsi• Pembinaan dan sertifikasi

penerapan persyaratan teknis

HS;

• Rekomendasi teknis

pemasukan/pengeluaran antar

prov;

• Pengawasan lalu-lintas masuk

dan/atau keluar wilayahnya;

Pemerintah Kab/Kota• Registrasi/pendaftaran unit

usaha & pelaku usaha;

• Pengawasan & pemeriksaan

kesehatan produk di unit usaha;

• Sertifikat veteriner;

• Pembinaan jaminan keamanan

produk;

• Pengawasan unit usaha dan

peredaran produk;

KEMENTAN,

(Karantina

Hewan)

• Pengawasan

lalu-lintas

produk

daging

celeng yang

masuk

dan/atau

keluar antar

pulau antar

negara;

• Sertifikat

pelepasan

ALUR KEWENANGAN PENATAAN DAGING CELENG

Skema Sistem Ketertelusuran

Pengumpul

Celeng /

Pelaku

Usaha

Unit Pemeriksaan Kesehatan PH

• Sertifikat Veteriner

• Penandaan produk (stempel & label)

• Penyimpanan/pelayuan produk

• Pemusnahanan produk

Distributor/

eksportir

Laporan realisasi

distribusi PH

Pemeriksaan di IKH

Monitoring &

Surveillans di

Peredaran

UPAYA PENATAAN PEREDARAN DAGING CELENG

OLEH DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2018

21 November 2018

1 November 2019

Identifikasi

dan

pengawasan

unit usaha

daging celeng

Pertemuan

Tindak Lanjut

Pengawasan

dan Penataan

Peredaran

Daging

Celeng

3 September 2019

Penyusunan

Pedoman

Teknis

Penataan

Daging

Celeng

TemuTeknis

PengawasKesmavet

Identifikasi dan pengawasan unit usaha

daging celeng (2018) :

1) Provinsi Jambi

2) Provinsi Bengkulu

3) Provinsi Sumatera Utara

Alur pengeluaran dokumen untuk daging celeng

(Kabupaten Bengkulu)

• Pelaku usaha (pengumpul celeng) membuat permohonan rekomendasi

pemasukan dari provinsi tujuan;

• Pelaku membuat permohonan SKKH/SKKPH dari dinas Kabupaten Bengkulu

Tengah (yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang di Puskeswan);

• Pelaku usaha membawa sampel daging celeng ke UPTD laboratorium

Kesmavet Prov untuk pengujian lab (mikrobiologi TPC, coliform & Formalin);

• Dengan rekomendasi pemasukan dari provinsi tujuan, SKKPH dari Kabupaten

& hasil pengujian lab ke Dinas Provinsi, pelaku untuk mendapatkan

SKKPH/rekomendasi dari Provinsi Bengkulu.

• SKKPH dari dinas Provinsi dibawa ke Perizininan satu pintu untuk diterbitkan

surat rekomendasi pengeluaran.

Rekomendasi Pemasukan Ke Provinsi

(Sumatera Utara)• Kelengkapan administrasi/rekomendasi pengeluaran dari

daerah asal;

• Hasil uji laboratorium dari daerah asal pemasukan;

• Rekomendasi pemasukan dari kabupaten/kota tujuan

pemasukan;

• Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan dari daerah asal

pemasukan;

• Realisasi distribusi daging celeng/babi hutan di daerah tujuan;

• Laporan realisasi pemasukan dan pengeluaran/distribusi

Kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Yang Menangani Fungsi

Peternakan Kabupaten/Kota

2. Pertemuan Tindak

Lanjut Pengawasan dan

Penataan Peredaran

Daging Celeng

(21 November 2018)

Kuota tangkap Babi Hutan

2018 : 1.000 ekor untuk

wilayah Riau, Nusa

Tenggara Barat dan

Sumatera Selatan

Kuota tangkap Babi Hutan

2019 : 1.375 ekor untukwilayah Riau, NusaTenggara Barat, Jawa Timur,Bawean, Bengkulu dan

Sumatera Selatan

3. Penyusunan Pedoman Teknis

Penataan Daging Celeng

(3 September 2019)

RESPON POSITIF DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

4. TEMU TEKNIS PENGAWAS KESMAVET

(1 November 2019)

Rekomendasi untuk pelaksanaan kebijakan

penataan peredaran daging celeng dari areal

bulu sampai ke pengumpul/penjual, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

TERIMA KASIH

• Taman buru: kawasan hutan yang ditetapkan

sebagai tempat diselenggarakan perburuan

secara teratur;

• Kebun buru: lahan di luar kawasan hutan yang

diusahakan oleh badan usaha dengan sesuatu

atas hak, untuk kegiatan perburuan

• Areal buru: area di luar taman buru dan kebun

buru yang di dalamnya terdapat satwa buru

yang dapat diselenggarakan perburuan

Laporan hasil monitoring peredaran

daging celeng asal Bengkulu

Alur Pemburuan Celeng

• Kelompok Pemburu (10 orang/ kelompok) memburu babi hutan

celeng yang merupakan hama di kebun, setelah di tembak

dipotong kepala dan dikeluarkan jeroannya di kebun (tujuan

agar babi hutan lain takut masuk ke kebun).

• Karkas buruan dibagi menjadi 4 bagian dan dimasukkan ke

dalam mobil bak terbuka dengan alas terpal dan diangkut

dengan menggunakan es batu.

• Sampai ke tempat pengumpul, karkas digantung dan dikuliti

• Daging dipotong per 2 kg dan dimasukkan ke dalam kantong

plastic packing 20 kg, selanjutnya daging disimpan dalam

freezer.

• Limbah kulit dikumpulkan dan dibuang ke dalam lubang

berpenutup 3 m2 , lokasi di hutan.

Surat permohonan dari

pelaku usaha

Surat rekomendasi

pemasukan dari Prov.

tujuan

Hasil pengujian Lab

Prov. asal

Surat SKKPH dari Kab

asal

Surat SKKPH dari Prov

asal

Surat Kontrak Bisnis

Sanksi Administratif (Pasal 85)

• Peringatan secara tertulis

• Penghentian sementara dari kegiatan,

produksi dan/atau peredaran

• Pencabutan produk hewan dari peredaran

• Pencabutan izin usaha