B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 1

PENDAHULUAN

Pembangunan bidang Cipta Karya membutuhkan dukungan dari masyarakat,

Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait. Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai

unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membawa visi

mewujudkan permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif, dan

berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan

kawasan permukiman.

Secara umum, permasalahan utama di bidang pengembangan kawasan permukiman

adalah masih belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur permukiman yang layak

terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang dicerminkan oleh

munculnya berbagai kawasan kumuh yang sekaligus menjadi simbol keterbelakangan.

Untuk menjawab beragam isu permasalahan pengembangan permukiman di Indonesia,

perlu dikenali akar permasalahan pengembangan permukiman yang ada melalui

dukungan data dan informasi bidang permukiman yang akurat dan terkini. Penggunaan

teknologi yang mampu mendukung penyediaan data dan informasi bidang permukiman

menjadi kebutuhan yang penting untuk perencanaan dan pelaksanaan saat ini dan di

masa mendatang.

Beberapa kebijakan yang terkait yaitu seperti Kebijakan Satu Data Indonesia yang

sedang proses tahap pembahasan di tingkat Perpres adalah kebijakan yang bertujuan

untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat

diakses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan

pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah. Dalam

penyelenggaraan dan pengelolaan data bidang pembangunan infrastruktur

permukiman, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Pasal 12 mengamanatkan statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah

sesuai lingkup tugas dan fungsinya, termasuk di dalamnya database infrastruktur

permukiman, secara terpadu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mengamanatkan Pemerintah dalam

melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang untuk menyusun dan menyediakan

basis data perumahan dan kawasan permukiman.

Kolaborasi data antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk

kelengkapan validasi data baseline perencanaan, pemantauan dan ecaluasi

pelaksanaan, maupun perhitungan capaian kinerja pembangunan yang telah

dilaksanakan. Dengan adanya teknologi aplikasi data berbasis web yang terintegrasi

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 2

secara online, penyediaan data dan informasi bidang permukiman menjadi lebih

lengkap, akurat dan mudah untuk dimanfaatkan.

Dengan memperhatikan kebutuhan bidang data dan informasi tersebut maka

dikembangkan Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP) yang

merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan saling berinteraksi dari seluruh aktivitas

dalam lingkup kegiatan yang ada di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

yang salah satunya tujuan untuk menyediakan basis data kawasan permukiman. Sistem

Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP) ini merupakan sistem berbasis

web dan merupakan situs resmi yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Kawasan

Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat.

Sistem ini juga merupakan sarana untuk membangun komunikasi antar semua pihak

yang terkait dalam proses pengembangan kawasan permukiman, baik di tingkat

kota/kabupaten, provinsi, maupun pusat. Dengan keberadaan sistem ini, diharapkan

dapat mendukung kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang. Secara umum, buku ini terbagi kedalam dua bagian. Bagian pertama

menjabarkan secara singkat tentang Sistem Informasi Pengembangan Kawasan

Permukiman (SIPKP). Sementara itu, bagian kedua lebih kepada menjelaskan

bagaimana mekanisme mengoperasionalkan sistem.

Buku ini tidak hanya bermanfaat bagi Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman,

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

sebagai pengelola sistem ini namun juga bagi pemerintah kota dan kabupaten serta

semua pelaku yang terlibat sebagai ujung tombak dalam proses pembentukan dan

pemutakhiran (updating) data.

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 3

1. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP) dibuat dengan:

Maksud kegiatan ini adalah melakukan uji percontohan pengisian data yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam aplikasi SIPKP yang dikembangkan Direktorat PKP

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan tersedianya data dan informasi bidang kawasan permukiman melalui Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP)

Sasaran pokok dari kegiatan ini adalah : a. Melakukan sosialisasi SIPKP kepada Pemerintah Daerah dan instansi

terkait,

b. Melakukan inventarisasi kebutuhan data dan informasi Sistem Informasi

Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP),

c. Mengidentifikasi isu-isu dan permasalahan Sistem Informasi

Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP) untuk pengembangan

sistem,

d. Melakukan pemantauan dan atau pemutakhiran data dan informasi

Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP) pada

kota/kabupaten tertentu.

2. Fitur

Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP) dilengkapi dengan

beberapa fitur utama, yaitu:

Profil Direktorat,

Berita,

Produk Hukum,

Output Kegiatan,

Galeri,

Database Kawasan Permukiman dan Kegiatan Direktorat Pengembangan

Kawasan Permukiman.

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 4

3. Alamat Akses

Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP) merupakan suatu

sistem yang dibangun dengan teknologi berbasis web, dan saat ini untuk dapat

mengakses sistem ini baik pengguna maupun pengunjung dapat mengakses dengan

menggunakan web browser melalui alamat : http//

http://sim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/

4. Kategori Pengguna

Spesifikasi Fungsional

Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP) dirancang

berbasis web karena berdasarkan kebutuhannya untuk menyampaikan

informasi pada kalangan luas dan juga sekaligus untuk mendukung proses

pembentukan data dari berbagai pihak yang terpisah secara geografis.

Gambar 1 Kategori Pengguna

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 5

Spesifikasi Fungsional sistem ini adalah sebagai berikut:

Front End

Menyediakan layanan akses bagi masyarakat umum yang memerlukan

informasi mengenai Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Back End

- Menyediakan layanan untuk pemutakhiran data oleh user sesuai

dengan hak akses dan kewenangannya.

- Menyediakan layanan untuk pengelolaan sistem oleh administrator

sesuai dangan hak akses dan kewenangnnya.

Kategori Pengguna

Dasar pertimbangan perlunya klasifikasi pengguna Sistem Informasi

Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP) adalah untuk menghindari

tumpang tindihnya proses pembentukan dan pemanfaatan data. Oleh karena

Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP) harus dapat

diakses oleh semua tingkatan pengguna, maka sistem yang ada harus dapat

berfungsi secara ekfektif dan optimum sesuai dengan kebutuhan.

Pengguna Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP)

berbeda-beda dalam kelompok atau tingkatan yang menggunakannya.

Kelompok tersebut disesuaikan dengan informasi dari sistem yang dapat

diakses dan dimanfaatkan.

Berdasarkan spesifikasi fungsional dari Sistem Informasi Pengendalian

Penyusunan RP2KPKP, secara umum terdapat dua kategori pengguna sistem

yang terdiri dari:

Pengguna front-end, yaitu pengguna yang hanya dapat mengakses

informasi.

Pengguna back-end, yaitu pengguna yang memiliki akes seperti

pengguna front-end, dengan tambahan akses untuk mengelola dan

proses inputing serta updating data.

Dalam lingkup sistem Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman

(SIPKP), secara umum terdapat enam kelompok pengguna sistem seperti dapat

dilihat pada tabel berikut:

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 6

Tabel 1 Tingkatan Akses & Kewenangan Pengguna

Kategori Kelompok Kewenangan

Front-end User Umum Akses informasi umum

Back-end Administrator Memiliki otoritas penuh dalam mengelola sistem baik front-

end maupun back-end secara menyeluruh.

Back-end Pusat

Memeriksa data yang diupload baik oleh kabupaten/kota

maupun oleh provinsi;

Melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap

kualitas substansi.

Updating data verifikasi.

Admin Pusat terbagi di tiap subdit yaitu Perkotaan,

Perdesaan, dan Khusus

Back-end Satker PKP

Provinsi

Memasukan (upload) data kedalam sistem dan

memeriksa (verifikasi) data yang diupload oleh provinsi

dan kabupaten/kota yang berada dalam lingkup

wilayahnya

Memberikan masukan /catatan sesuai dengan lingkup

wilayah

Back-end Pemda

Provinsi

Memasukan (upload) data kedalam sistem dan

memeriksa (verifikasi) data yang diupload oleh

kabupaten/kota yang berada dalam lingkup wilayahnya

Akses informasi (database kawasan dan Hasil monev)

sesuai dengan kewenangan

Back-end Pemda

Kab/Kota

Memasukan (upload) data kedalam sistem sesuai dalam

lingkup wilayahnya

Akses informasi (database kawasan dan Hasil monev)

sesuai dengan kewenangan

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 7

5. Alur Kerja Aplikasi

Proses Penambahan SK Kawasan

Proses penambahan SK Kawasan di dalam sistem adalah melalui mekanisme

sebagai berikut:

1) Kabupaten/Kota menyiapkan data SK Kawasan terkait Perkotaan (SK Kumuh)

dan Perdesaan (KPPN, Agropolitan, Minapolitan, Rencana Tata Ruang Daerah)

2) Menambahkan SK Kawasan sesuai jenis (poin 1), tahun dan nomornya

Proses Penambahan Kawasan

Proses penambahan Kawasan di dalam sistem dilakukan setelah menambah

data SK Kawasan sesuai jenis, tahun dan nomornya.

Proses Input Data Instrumen

Proses input data instrumen di dalam sistem dilakukan dengan beberapa

tahapan, yaitu:

1) Data umum kawasan, bersifat data umum kawasan perkotaan dan

perdesaan (kawasan khusus dimasukkan oleh pusat)

2) Profil Kawasan, merupakan data baseline kawasan perkotaan dan

perdesaan (kawasan khusus dimasukkan oleh pusat)

3) Dokumen Pendukung, dokumen terkait kawasan tersebut

4) Perencanaan, data perencanaan yang diambil dari dokumen

perencanaan yang sudah dibawa oleh kabupaten/kota

5) Penanganan, bersifat data pembiayaan untuk infrastruktur yang

dilaksanakan pemerintah daerah sesuai kawasan tersebut

6) Peta, upload data shapefile (.shp) untuk data deliniasi maupun

perencanaan, dan penanganan.

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 8

MEKANISME OPERASIONAL SISTEM

Berikut tahapan proses input data Kawasan untuk Kab/Kota, Provinsi, & Satker agar

mempermudah para user dalam proses input data :

1. Tampilan Halaman Login

Gambar 1.1 Halaman Login

Untuk mengakses halaman login tersebut silahkan akses ke alamat :

http//sim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/index.php/login. Kemudian dimasukkan user &

password yang sudah di buat oleh pihak admin.

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 9

2. Kawasan Perkotaan

Dashboard

Gambar 2.1 Dashboard Kawasan Perkotaan

Untuk masuk ke halaman perkotaan, klik sidebar Kawasan kemudian klik Perkotaan

sehingga masuk ke dalam Dashboard kawasan perkotaan. Halaman ini terdapat

Ringkasan Jumlah Luas Kawasan berdasarkan SK Kumuh (Hektar), Jumlah Kawasan dan

Luas Capaian Kumuh (Hektar).

Tampilan Tableview

Gambar 2.2 Tableview

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 10

Tampilan Data Informasi Umum Kab/Kota

Gambar 2.3 Data Informasi Umum Kab/Kota

Tampilan Form Informasi Umum Kab/Kota: Tab Umum

Gambar 2.4 Form Informasi Umum Kab/Kota: Tab Umum

Ada 2 tab di halaman ini yaitu Tab Umum dan Tab Profil, kedua Tab ini berisi form isian informasi Kab/kota tersebut.

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 11

Tampilan Form Informasi Umum Kab/Kota: Tab Profil

Gambar 2.5 Form Informasi Umum Kab/Kota: Tab Profil

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 12

Berikut tampilan Tableview Perkotaan untuk mengetahui luas capaian dari

penanganan per tahun dan dibagi 2 jenis kegiatan yaitu P (Pembedayaan) dan NP (Non

Pemberdayaan), dan ada juga fitur untuk filter berdasarkan provinsi dan

kabupaten/kota. Ada 2 Tombol Umum dan Kawasan, ‘Tombol Umum’ ini adalah

halaman untuk mengisi informasi umum Kabupaten/Kota dan ‘Tombol Kawasan’ untuk

halaman input data kawasan perkotaan. Masing-masing subdit mempunyai Tableview

yang sama.

Tampilan Kawasan Perkotaan

Gambar 2.6 Kawasan Perkotaan

Berikut tampilan Kawasan Perkotaan, untuk menambahkan kawasan terlebih dahulu

kita harus membuat SK Kumuh, untuk membuat nya klik tombol ‘SK Kumuh’ dan untuk

menambah kawasan di SK Kumuh yang sudah ada klik tombol ‘Kawasan’ .

Tampilan Halaman Tambah SK Kumuh

Gambar 2.7 Halaman Tambah SK Kumuh

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 13

Berikut ini tampilan halaman SK Kumuh, setelah kita isi form tersebut akan berpindah

ke halaman Master Kawasan.

Tampilan Halaman Tambah Kawasan

Gambar 2.8 Halaman Tambah Kawasan

Tampilan Halaman Kawasan

Gambar 2.9 Halaman Kawasan

Berikut tampilan halaman kawasan yang telah di buat, dengan contoh nama kawasan

‘Kawasan 01’, setelah itu kita klik tombol ‘Kawasan Kelurahan’ untuk menambahkan

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 14

kelurahan di ‘Kawasan 01’, jadi dalam satu kawasan bisa menambahkan kelurahan

lebih dari satu dengan nomer SK yang sama di kabupaten tersebut.

Tampilan Halaman Kawasan Kelurahan

Gambar 2.10 Halaman Kawasan Kelurahan

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 15

Tampilan Halaman Kawasan Kelurahan Tab Profil

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 16

Gambar 2.11 Halaman Kawasan Kelurahan Tab Profil Setelah kita membuat kawasan kelurahan, akan tampil tab-tab lainnya di kawasan

kelurahan yang telah di buat seperti Tab Profil, Tab Dokumen Pendukung, Tab

Perencanaan, Tab Penanganan, Tab Hasil Pelaksanaan, dan Tab Map. Berikut tampilan

halaman pada Tab Profil.

Tampilan Halaman Kawasan Kelurahan Tab Dokumen Pendukung

Gambar 2.12 Halaman Kawasan Kelurahan Tab Dokumen Pendukung Untuk mengupload dokumen klik dropdown pilihan ‘Tidak’ menjadi’ Ada’ untuk

menampilkan Tombol Unggahan Dokumen tersebut. Batas upload dokumen 204800 kb

dengan format tipe jpg|jpeg|png|pdf|doc|docx|xls|xlsx|ppt|pptx|rar|zip|ded. Proses

upload bisa sekaligus banyak dalam satu kali dan lebih baik jika data atau file yang akan

di upload lebih dari 1 lebih baik di rar terlebih dahulu.

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 17

Tampilan Halaman Kawasan Kelurahan Tab Perencanaan

Gambar 2.13 Halaman Kawasan Kelurahan Tab Perencanaan

Untuk menampilkan form di Tab Perencanaan, klik tombol ‘Tambah Perencanaan’

seperti pada Gambar 2.10 di atas dan setelah di klik akan tampil form nya seperti pada

Gambar 2.11 di bawah ini.

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 18

Gambar 2.14 Halaman Kawasan Kelurahan Tab Perencanaan

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 19

Tampilan Halaman Kawasan Kelurahan Tab Penanganan

Gambar 2.15 Halaman Kawasan Kelurahan Tab Penanganan

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 20

Tampilan Halaman Kawasan Kelurahan Tab Hasil Pelaksanaan

Gambar 2.16 Halaman Kawasan Kelurahan Tab Hasil Pelaksanaan

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 21

Tampilan Halaman Kawasan Kelurahan Tab Map

Gambar 2.17 Halaman Kawasan Kelurahan Tab Hasil Pelaksanaan

Tampilan Kawasan Perkotaan

Gambar 2.18 Kawasan Perkotaan

Berikut tampilan Kawasan Perkotaan, untuk menambah kawasan di SK Kumuh yang sudah ada klik tombol ‘Kawasan’ .

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 22

Tampilan Halaman Tambah Kawasan Berdasarkan SK Kumuh yang Sudah Ada

Gambar 2.19 Halaman Tambah Kawasan Berdasarkan SK Kumuh yang Sudah Ada

Berikut Halaman Tambah Kawasan Berdasarkan SK Kumuh yang Sudah Ada, untuk menambah kawasan di SK Kumuh yang sudah ada klik tombol ‘Kawasan Baru’ , kemudian akan tampil halaman ‘Tambah Kawasan’ seperti di Gambar 2.5 .

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 23

3. KAWASAN PERDESAAN

Dashboard

Gambar 3.1 Dashboard Subdit Perdesaan

Untuk masuk ke halaman perdesaan, klik sidebar Kawasan kemudian klik Perdesaan.

Setelah itu masuk ke halaman Tableview, contohnya sama seperti di Gambar 2.2 Table

View di perkotaan .

Tampilan Kawasan Perdesaan

Gambar 3.2 Kawasan Perdesaan

Berikut tampilan Kawasan Perdesaan, untuk menambahkan kawasan terlebih dahulu

kita harus membuat SK dengan Jenis Data yang nanti di pilih, untuk membuat nya klik

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 24

tombol ‘Add’ dan untuk menambah kawasan di SK dengan Jenis Data yang sudah ada

klik tombol ‘Kawasan’ .

Tampilan Halaman Tambah Jenis SK

Gambar 3.3 Halaman Tambah Jenis SK

Berikut ini tampilan halaman Jenis SK, setelah kita isi form tersebut akan berpindah ke

halaman Tambah Kawasan.

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 25

Tampilan Halaman Tambah Kawasan

Gambar 3.4 Halaman Tambah Kawasan

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 26

Tampilan Halaman Kawasan Tab Profil

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 27

Gambar 3.5 Halaman Kawasan Tab Profil

Setelah kita membuat kawasan, akan tampil tab-tab lainnya di kawasan yang telah di buat seperti Tab Profil, dan Tab Dokumen Pendukung. Untuk Tampilan dan cara upload di Tab Dokumen Pendukung sama seperti di ‘Kawasan Perkotaan’ . Berikut tampilan halaman pada Tab Profil. Selanjutnya untuk Tab Dokumen Pendukung, Tab Perencanaan, Tab Penanganan, Tab Hasil Pelaksanaan, dan Tab Map penjelasannya sama seperti di ‘Kawasan Perkotaan’ yang ada di Gambar 2.12 - Gambar 2.17 .

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 28

Tampilan Kawasan Perdesaan

Gambar 3.6 Kawasan Perdesaan

Berikut tampilan Kawasan Perdesaan, untuk menambah kawasan di SK dengan Jenis Data yang sudah ada klik tombol ‘Kawasan’ .

Tampilan Halaman Tambah Kawasan Berdasarkan SK dengan Jenis Data/SK yang Sudah Ada

Gambar 3.7 Kawasan Perdesaan Berikut Halaman Tambah Kawasan Berdasarkan SK dengan Jenis Data/SK yang sudah ada, untuk menambah kawasan di SK dengan Jenis Data/SK yang sudah ada klik tombol ‘Kawasan Baru’ , kemudian akan tampil halaman ‘Tambah Kawasan’ seperti di Gambar 3.4 Halaman Tambah Kawasan.

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 29

4. KAWASAN KHUSUS

Dashboard

Gambar 5.1 Dashboard Subdit Khusus

Untuk masuk ke halaman khusus, klik sidebar Kawasan kemudian klik Khusus. Setelah itu masuk ke halaman Tabel View, contohnya sama seperti di Gambar 2.2 Tabel View di perkotaan .

Tampilan Kawasan Khusus

Gambar 5.2 Kawasan Khusus

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 30

User Kab/Kota & Provinsi tidak bisa menambahkan kawasan & hanya bisa mereview Tab Umum & Tab Profil, User Kab/Kota & Provinsi hanya bisa mengisi Tab Dokumen Pendukung, Tab Perencanaan, Tab Penanganan, Tab Hasil Pelaksanaan, dan Tab Map.

Tampilan Halaman Kawasan

Gambar 3.3 Halaman Kawasan

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 31

Tampilan Halaman Kawasan Tab Profil

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 32

Gambar 3.11 Halaman Kawasan Tab Profil

B u k u P a n d u a n S I P K P K a b / K o t a

Halaman 33

Selanjutnya untuk Tab Dokumen Pendukung, Tab Perencanaan, Tab Penanganan, Tab Hasil Pelaksanaan, dan Tab Map penjelasannya sama seperti di ‘Kawasan Perkotaan’ yang ada di Gambar 2.12 - Gambar 2.17 .

Catatan : - Jika data berupa angka belum ada masukan angka ‘0’ Jika data berupa

text/huruf belum ada masukan ‘–‘ agar semua field terisi dan tidak kosong.