PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN

EKONOMI DHUAFA (STUDI KASUS PADA BAITULMAL UMAT

ISLAM BANK NEGARA INDONESIA)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

SOFYAN HIDAYAD

NIM. 1113046000045

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2018 M/ 1440 H

iii

iv

v

ABSTRACT

Sofyan Hidayad. NIM 1113046000045 ZAKAT UTILIZATION THROUGH

DHUAFA ECONOMIC EMPOWERMENT PROGRAM (CASE STUDY ON

BAITULMAL UMAT ISLAM BANK NEGARA INDONESIA), Faculty of

Economics and Business, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta,

1438 H / 2018 AD.

This study aims to explain how the use of zakat in BAMUIS BNI in Dhuafa

Economic Empowerment Program. BAMUIS BNI is one of the oldest national

zakat institutions under the auspices of BNI. Seeing this, the authors are

interested in examining how the use of zakat is done by BAMUIS BNI in terms of

the mechanism and its impact on the welfare of mustahik zakat. This study is

intended for several mustahik who have micro businesses located in the Jakarta,

Depok and South Tangerang regions.

This study uses a qualitative approach, with descriptive data collection

techniques. The data used in this study are qualitative data sourced from primary

and secondary data. Then the data is formulated and interpreted so that it is

organized into one. This research was conducted with interview techniques,

observation and literature study. All of these instruments support and complement

each other to obtain complete and accurate data.

The results of the study show that, First, the focus of the distribution of

zakat funds distributed by BAMUIS BNI is divided by asnaf and programs.

Distribution based on asnaf, BAMUIS BNI focuses more on the distribution of

zakat funds to the asafaf fakir, the poor, riqab and gharimin. The zakat

distribution program is focused on the Education Assistance Program. Second,

the mechanism of zakat utilization carried out by BAMUIS BNI has a difference

with non-bank zakat institutions, the difference lies in the classification of

mustahik zakat, which consists of the general public, BNI family and BNI retirees.

The mechanism starts from program planning, providing capital assistance to

monitoring. Third, the utilization of zakat funds through the Dhuafa Economic

Empowerment Program can be said to have had an impact on improving the

economic welfare of mustahik. This is evidenced by the increase in income

perceived by Mustahik which ranges from 17% to 50% compared to before

getting capital assistance and can also change the status of Mustahik to Muzaki.

Keywords : Zakat Utilization, Dhuafa Economic Empowerment,

Bitulmal Islamic Community Bank Negara Indonesia

Advisor : Dr. Hendra Kholid, M.A

Bibliography : 1988-2018

vi

ABSTRAK

Sofyan Hidayad. NIM 1113046000045 PENDAYAGUNAAN ZAKAT

MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DHUAFA (STUDI

KASUS PADA BAITULMAL UMAT ISLAM BANK NEGARA INDONESIA),

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, 1438 H/ 2018 M.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendayagunaan zakat

yang ada di BAMUIS BNI pada Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa.

BAMUIS BNI merupakan salah satu lembaga zakat tertua tingkat nasional yang

berada di bawah naungan BNI. Melihat hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti

bagaimana pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAMUIS BNI dalam hal

mekanisme serta dampaknya bagi kesejahteraan mustahik zakat. Penelitian ini

ditujukan untuk beberapa mustahik yang memiliki usaha mikro yang berlokasi di

wilayah Jakarta, Depok dan Tangerang Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik

pengumpulan data deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Kemudian data

tersebut diformulasikan dan diinterpretasikan sehingga tersusun menjadi satu.

Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan studi pustaka.

Semua instrumen tersebut saling menunjang dan melengkapi sehingga diperoleh

data yang lengkap dan akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, fokus dari pendistribusian

dana zakat yang disalurkan oleh BAMUIS BNI terbagi berdasarkan asnaf dan

program. Penyaluran berdasarkan asnaf BAMUIS BNI lebih memfokuskan

penyaluran dana zakat kepada asnaf fakir, miskin, riqab dan gharimin. Adapun

berdasarkan program penyaluran zakatnya terfokus pada Program Bantuan

Pendidikan. Kedua, mekanisme pendayagunaan zakat yang dilakukan BAMUIS

BNI memiliki perbedaan dengan lembaga zakat non bank, perbedaannya terletak

pada penggolongan mustahik zakat, yang terdiri dari masyarakat umum, keluarga

BNI dan pensiunan BNI. Mekanisme dimulai dari perencanaan program,

pemberian bantuan modal hingga melakukan pengawasan (monitoring). Ketiga,

pendayagunaan dana zakat melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa

dapat dikatakan telah memberi dampak terhadap meningkatnya kesejahteraan

ekonomi mustahik. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan pendapatan yang

dirasakan oleh mustahik yaitu berkisar antara 17 % hingga 50 % dibanding

dengan sebelum mendapat bantuan modal dan juga dapat mengubah status

mustahik menjadi muzaki.

Kata Kunci : Pendayagunaan Zakat, Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa,

Baitulmal Umat Islam Bank Negara Indonesia

Pembimbing : Dr. Hendra Kholid, M.A

Daftar Pustaka : 1988-2018

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tiada hentinya saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha

Esa, Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi

salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) guna memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah Konsentrasi

Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Namun untuk terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak akan sempurna

tanpa adanya pihak yang ikut membantu baik secara langsung maupun tidak

langsung. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak

terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Dr. M. Arief Murfaini, Lc., M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Bapak AM. Hasan Ali, M.A. selaku Ketua Program Studi Muamalat dan

Bapak Abdurrauf, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Muamalat

Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Tim Task Force Passing Out

Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Bapak Yoghi Citra Pratama, M. Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Bapak Dr. Hendra Kholid, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi penulis

yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan

bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi

ini.

6. Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah

membimbing selama masa perkuliahan.

viii

7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu

yang bermanfaat kepada penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis

dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini dengan baik, dan tidak lupa

kepada staf akademik serta pengurus Perpustakaan Utama dan

Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum.

8. Seluruh pihak BAMUIS BNI, Bapak Suhendry Hafni, Bapak Fiman Fatur

dan Bapak Mamat Kusmar yang telah membantu dan mengizinkan penulis

dalam proses penelitian.

9. Kedua orang tua tercinta H. Muhammad Ardin Nasution dan Hj. Masrona

Nasution yang tidak pernah lelah dan tulus mendoakan penulis, memberi

semangat dan selalu memberi dukungan dan motivasi, tak lupa kepada adik

tersayang Helmi Huwaidah Nasution yang juga memberikan dukungan

serta doanya kepada penulis.

10. Teman-teman muamalat angkatan 2013, keluarga Manajemen ZISWAF,

khususnya Salim Waton, Imam Irfan Hakim, Fatqur Susanto, Al Arif

Billah, Khairul Ahmad Sanjani, Margi Lestari Bagus Permadi yang telah

mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta

semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namun tidak mengurangi

rasa hormat dan terima kasih penulis kepada kalian semua.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih serta memanjatkan doa semoga

kebaikan yang telah mereka berikan mendapat pahala yang berlipat ganda dari

Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis

dan para pembaca.

Jakarta, 10 September 2018

Sofyan Hidayad

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN ................................................ iii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................... iv

ABSTRACT .......................................................................................................... v

ABSTRAK .......................................................................................................... vi

KATA PENGANTAR ...................................................................................... vii

DAFTAR ISI ..................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ............................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Maslah ............................................................... 1

B. Identifikasi Masalah .................................................................... 6

C. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah ........................... 6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................... 7

E. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu .......................................... 8

F. Kerangka Konsep dan Teori...................................................... 11

G. Metode Penelitian...................................................................... 12

H. Sistematika Penulisan ............................................................... 15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat .......................................................................................... 17

1. Pengertian Zakat .............................................................. 17

2. Jenis-jenis Zakat .............................................................. 19

3. Manfaat Zakat .................................................................. 20

4. Mustahik Zakat ................................................................ 22

B. Pendayagunaan Zakat................................................................ 24

x

1. Pengertian Pendayagunaan .............................................. 24

2. Tujuan Pendayagunaan Zakat .......................................... 25

3. Pola Pendayagunaan Zakat .............................................. 28

C. Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa ............................................... 29

1. Pengertian Pemberdayaan ................................................ 29

2. Manfaat Pemberdayaan Ekonomi .................................... 30

3. Pemberdayaan Mustahik Zakat........................................ 31

4. Pola Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat .................. 32

BAB III PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BAMUIS BNI

A. Sejarah dan Perkembangan BAMUIS BNI ............................... 33

B. Legalitas BAMUIS BNI ............................................................ 35

C. Visi dan Misi BAMUIS BNI .................................................... 37

D. Program BAMUIS BNI ............................................................ 38

E. Mitra Kerja Sama BAMUIS BNI .............................................. 41

F. Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat BAMUIS BNI ..

................................................................................................... 42

BAB IV PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

MUSTAHIK

A. Fokus Pendistribusian Dana Zakat di BAMUIS BNI ............... 46

B. Mekanisme Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan

Mustahik .................................................................................... 50

C. Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik........................... 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................... 60

B. Saran .......................................................................................... 61

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 63

LAMPIRAN ....................................................................................................... 66

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perkembangan Laporan Data Muzaki dan Mustahik BAMUIS BNI . 34

Tabel 3.2 Mitra Kerja Sama BAMUIS BNI ....................................................... 41

Tabel 3.3 Perkembangan Dana Zakat dan Infak/ Sedekah dan Muzaki/ Pembayar

BAMUIS BNI tahun 2013-2017 ......................................................................... 43

Tabel 3.4 Perkembangan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak/

Sedekah Berdasarkan Wilayah/ Cabang BNI Tahun 2017 ................................. 45

Tabel 4.1 Daftar Mustahik Penerima Bantuan yang Tersebar di Beberapa Daerah

............................................................................................................................. 56

Tabel 4.2 Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Bagi Mustahik .. 57

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teori dan Konsep ........................................................ 11

Gambar 3.1 Perkembangan Penghimpunan Dana Zakat dan Infak/Sedekah

Tahun 2013-2017 ................................................................................................ 44

Gambar 3.2 Perkembangan Muzaki Tahun 2013-2017................................... 44

Gambar 4.1 Kebijakan Penyaluran Berdasarkan Asnaf Penerima .................. 47

Gambar 4.2 Kebijakan Penyaluran Berdasarkan Kelompok Penerima ........... 47

Gambar 4.3 Kebijakan Penyaluran Berdasarkan Program Bantuan ................ 47

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial merupakan masalah yang selalu ada di setiap

negara-negara yang ada di dunia ini tidak terkecuali di Indonesia. Hal tersebut

tentu terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi dan

pembangunan yang belum merata serta faktor-faktor lain. Menurut James

Midgley kesejahteraan sosial diciptakan atas tiga elemen yaitu pertama, sejauh

mana masalah sosial ini dapat diatur. Kedua, sejauh mana kebutuhan-

kebutuhan dipenuhi dan ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan

taraf hidup dapat disediakan.1

Dalam Islam, pendistribusian kesejahteraan sosial telah diatur

sedemikian rupa yang jika dijalankan dengan baik akan dapat mengatasi

berbagai masalah kesejahteraan sosial itu sendiri. Salah satunya dapat melalui

zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu ciri

dari sistem ekonomi Islam dalam memberdayakan umatnya dan mengandung

asas keadilan di dalamnya.2

Kepedulian terhadap orang lain dalam Islam didasari oleh motif intrinsik

yang berakar pada spiritual keimanan. Seseorang memiliki kepedulian terhadap

orang lain didorong oleh keinginan untuk mencari ridha Allah dan

mengharapkan pahala di akhirat kelak. Saling menyayangi, saling membantu,

dan saling mengingatkan dalam kebaikan merupakan karakter orang beriman.

Seorang muslim harus memiliki perhatian terhadap orang lain, baik untuk

kesejahteraan spiritual, kesejahteraan material, kebutuhan individual maupun

kebutuhan masyarakat luas.3

1James Midgley, Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan

Sosial (Jakarta : Disperta Islam Departemen Agama RI, 2005), h. 21. 2Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Jakarta : Yayan Swarna

Bhunny, 1995), h. 64. 3Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI), Ekonomi Islam ( Jakarta:

Rajawali Press, 2012), Cet.4, h. 464.

2

Dalam sektor ekonomi, Islam memiliki salah satu instrumen dengan

potensi yang sangat besar dan bisa dijadikan instrumen untuk pembangunan

ekonomi untuk pemberdayaan umat, yaitu melalui zakat. Dalam hal ini jika

diberdayakan dan dikembangkan zakat memiliki potensi yang dapat menjadi

solusi bagi masyarakat secara luas. Monzer Kahf mengatakan bahwa zakat dan

sistem pewarisan dalam Islam, dapat mendorong distribusi harta secara

dinamis, sehingga harta akan selalu beredar dalam perekonomian dan tidak

hanya menumpuk pada golongan orang kaya.4

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban

moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan

yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema

jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat

terhapuskan dari masyarakat Muslim. Zakat tidak menghilangkan kewajiban

pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu

menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat,

khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait,

sehingga mengurangi beban pemerintah. Tidaklah realistis mengharapkan

pemerintah untuk memikul seluruh beban kesejahteraan ini. Jika hasil zakat ini

tidak mencukupi, fuqaha berpendapat bahwa masyarakat Muslim harus

memikul beban ini dan berusaha menemukan cara-cara dan alat-alat lain untuk

mencapai tujuan ekonomi tersebut.5

Jika dilihat dari jumlah penduduknya, sebagai negara yang memiliki

keberagaman budaya dan agama, di mana 87,87% penduduk Indonesia

menganut agama Islam.6Dengan demikian Indonesia memiliki jumlah potensi

zakat yang sangat besar yang jika dikembangkan dan dikelola dengan baik

akan mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

4Mohammed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis

Komparatif Terpilih, diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi ( Jakarta : Rajawali Press, 2010), h.

100. 5 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional

(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), h. 33. 6Sumuran Harahap, Wakaf Uang dan Prospek Ekonominya di Indonesia (Jakarta : Mitra

Abadi Press, 2012), h. 12.

3

Apalagi dengan memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam dan

kultur masyarakatnya yang gampang berderma. Dengan ini Indonesia dapat

dikatakan sebagai negara yang terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat.

Persoalannya adalah dengan adanya potensi zakat yang sangat besar

bagaimana dana zakat dapat dikelola dan dimaksimalkan dengan baik.

Tentunya zakat tidak hanya digunakan sebagai hal yang pemanfaatannya

secara konsumtif saja, melainkan dapat didayagunakan sebagai alat

pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini zakat tentu tidak akan dapat dikelola,

didistribusikan, serta dikembangkan dengan baik jika melalui amil

perseorangan. Maka dari itu para pemerhati zakat sepakat bahwa untuk

memaksimalkan potensi yang ada zakat harus dikelola melalui lembaga.

Hal tersebut sesuai dengan hikmah zakat itu sendiri, salah satu dari

hikmah zakat yaitu sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun

prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan,

kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas

sumber daya manusia muslim.7

Sesuai dengan hikmah zakat, yaitu di antara hikmah tersebut tercermin

dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek

moril maupun materiil, di mana zakat dapat menyatukan anggotanya bagai

sebuah batang tubuh, di samping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir

dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang

dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.8 Dapat dikatakan ibadah zakat

sangat menentukan terhadap terjadinya stabilitas ekonomi umat jika

dilaksanakan, dikelola, dan diberdayakan dengan tepat.

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah

terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadits

riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa

7Kementerian Agama RI, Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional

(Tangerang: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat,2013), h. 21. 8 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia (Malang: UIN-Malang Press,

2008), h. 23-24.

4

Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk

dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Dalam kegiatan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat

pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi

dalam Fiqh Zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-

pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian

kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan

terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah,

untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil

Zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAZ atau LAZ, jika memberikan

zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan/pendampingan

kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan

agar para mustahik semakin meningkatkan kualitas keimanan dan

keislamannya.9

Kehadiran dari organisasi atau lembaga filantropi Islam yakni lembaga

amil zakat, infak, dan sedekah setidaknya menjawab kejumudan pemerintah

dalam mengatasi persoalan di masyarakat dalam hal pemberdayaan bagi

mereka dan memberikan harapan bagi para mustahik yang selama ini

mengalami kesulitan dapat terbantu dengan adanya lembaga amil zakat, infak,

dan sedekah.10

Dengan adanya berbagai lembaga amil zakat yang ada, maka

pemberdayaan masyarakat dapat dimaksimalkan guna membangun

pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

khususnya kaum dhuafa. Hal itu dapat diwujudkan melalui zakat produktif,

contohnya pada Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia yang sebagian

besar programnya merupakan pemberdayaan ekonomi di antaranya adalah

Program Integrasi Pemberdayaan Berbasis Pondok Pesantren yang bertujuan

untuk menyejahterakan masyarakat di lingkungan pondok pesantren.

9DR.K.H.Didin Hafidhuddin, M.Sc, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: GEMA

INSANI,2002), h. 133-144. 10

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Model Pengelolaan Zakat(Jakarta:

CV. Sinergy Mutlisarana, 2012), h. 56.

5

Kemudian di LAZNAS Baitul Mal Hidayatullah dengan program Mandiri

Terdepan yang bertujuan membantu kaum dhuafa dengan memberikan modal

usaha untuk meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan hal di atas BAMUIS BNI (Baitulmal Umat Islam Bank

Negara Indonesia) yang merupakan salah satu lembaga zakat yang berada di

bawah naungan BNI (Bank Negara Republik Indonesia) yang telah berkiprah

cukup lama dalam hal yang berkaitan dengan zakat, dapat memaksimalkan

fungsinya dalam memberdayakan masyarakat di kalangan dhuafa.

Karena BAMUIS BNI merupakan salah satu lembaga zakat tingkat

nasional yang memiliki berbagai program pemberdayaan masyarakat dan

memiliki jaringan konsolidasi yang cukup luas yang bertujuan untuk

meningkatkan ekonomi kaum dhuafa.

Dari tahun ke tahun dana zakat yang berhasil dihimpun dan

didistribusikan oleh BAMUIS BNI selalu mengalami peningkatan. Pada tahun

2014 dana zakat yang berhasil dihimpun sebesar Rp.25.897.623.035 meningkat

menjadi Rp.29.711.416.875 pada tahun 2015, demikian juga pada dana zakat

yang berhasil disalurkan. Untuk pemberdayaan ekonomi, BAMUIS BNI telah

menyalurkan dana zakat sebesar Rp.444.000.000 pada tahun 2015 yang terbagi

dalam BAMUIS BNI Peduli sebesar Rp.156.500.000 dan kerja sama dengan

LSM, panti asuhan dan pondok pesantren sebesar Rp.287.500.000.

Penghimpunan dan penyaluran dana yang semakin meningkat tersebut

menandakan bahwa BAMUIS BNI sebagai lembaga zakat telah membuktikan

keseriusannya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat atau

mustahik.

Maka peran dari BAMUIS BNI yang bertugas sebagai fasilitator untuk

para mustahik sangat penting baik dalam hal pengelolaan, pendistribusian

serta pendayagunaan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau

mustahik khususnya kaum dhuafa Sehingga diharapkan dapat mengurangi

tingkat ketimpangan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang selama ini

dirasakan oleh mustahik.

6

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik

untuk meneliti, mengamati, mengkaji, dan menganalisis terkait bagaimana

fokus penyaluran mustahik, mekanisme serta dampak pendayagunaan zakat

untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik pada sektor ekonomi, dalam

sebuah tulisan berbentuk Skripsi yang berjudul:

“PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM

PEMBERDAYAAN EKONOMI DHUAFA (STUDI KASUS PADA

BAITULMAL UMAT ISLAM BANK NEGARA INDONESIA)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mendapatkan

identifikasi maslah dari permasalahan yang ada di antaranya:

1. Bagaimana peran BAMUIS BNI dalam pengelolaan zakat

2. Bagaimana pengelolaan zakat di BAMUIS BNI

3. Bagaimana mekanisme dan konsep pendayagunaan zakat di BAMUIS

BNI

4. Bagaimana dampak yang dapat diberikan oleh BAMUIS BNI kepada

mustahik dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat melalui

program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan masalah, penulis mencoba mengarah

hanya pada persoalan pendayagunaan zakat untuk mustahik BAMUIS BNI

pada periode 2012-2017, dengan harapan agar pembahasan ini tidak terlalu

melebar dan meluas, maka dari pembahasan di atas penulis mendapatkan

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi fokus pendistribusian dana zakat di BAMUIS BNI?

2. Bagaimana mekanisme pendayagunaan dana zakat untuk

pemberdayaan mustahik melalui program Pemberdayaan Ekonomi

Dhuafa oleh BAMUIS BNI?

7

3. Bagaimana dampak dari pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan

mustahik?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui apa yang menjadi fokus pendistribusian dana zakat

yang dilakukan oleh BAMUIS BNI

b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendayagunaan zakat untuk

pemberdayaan mustahik melalui program Pemberdayaan Ekonomi

Dhuafa.

c. Untuk mengetahui dampak pendayagunaan dana zakat terhadap

kesejahteraan mustahik melalui program Pemberdayaan Ekonomi

Dhuafa

2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu

pengetahuan dalam penggunaan dan potensi dana zakat sebagai dana

zakat produktif yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan

kesejahteraan mustahik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat atau

praktisi agar dapat menambah wawasan khususnya untuk para pelaku dan

pejuang ekonomi syariah terhadap potensi yang dapat dihasilkan melalui

dana zakat.

8

E. Kajian Pustaka (Review Studi Terdahulu)

No. Nama Penulis /

JudulSkripsi, Tesis,

Jurnal/ Tahun

Substansi Perbedaan dan

Persamaan dengan

Pembahasan Penulis

1 Abdul

Kholiq/Pendayagunaan

Zakat, Infak dan Sedekah

Untuk Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat

Miskin di Kota

Semarang/Jurnal / Riptek/

2012

Penelitian ini

membahas seputar

pendayagunaan

zakat, infak dan

sedekah (ZIS) yang

diwujudkan melalui

pemberdayaan

ekonomi masyarakat

miskin di Kota

Semarang dan

meneliti mengenai

apakah program

tersebut bersinergi

dengan kebijakan

pengentasan

kemiskinan yang

dilaksanakan oleh

pemerintah Kota

Semarang. Penelitian

ini menggunakan

metode deskriptif

dan pendekatan

kualitatif.

Penelitian ini penulis

hanya berfokus pada

pendayagunaan dana

zakat melalui program

pemberdayaan

ekonomi dhuafa yang

dilakukan oleh

BAMUIS BNI.

Persamaan dengan

penelitian sebelumnya

metode yang

digunakan adalah

deskriptif dan

menggunakan

pendekatan kualitatif.

2 Aan Nasrullah/

Pengelolaan Dana

Penelitian ini

membahas mengenai

Pada penelitian ini

peneliti hanya fokus

9

Filantropi Untuk

Pemberdayaan Pendidikan

Anak Dhuafa/Jurnal/Jurnal

Studia Islamika / 2015

pengelolaan dan

pendistribusian dana

filantropi (zakat,

infak, sedekah dan

wakaf) untuk

pemberdayaan

pendidikan anak

masyarakat miskin

yang dilakukan oleh

LAZ BMH cabang

Malang. Dengan

pendekatan kualitatif

dan desain penelitian

studi kasus.

terhadap

pendayagunaan dana

zakat pada program

pemberdayaan

ekonomi dhuafa yang

dilakukan oleh

BAMUIS BNI.

Penelitian ini

menggunakan

pendekatan kualitatif

dengan metode

penelitian deskriptif.

3 Marpuah/Potensi

Filantropi Keagamaan

Melalui Pemberdayaan

Zakat: Studi Tentang

Potensi Muzaki Dan

Mustahik Di BAZNAS

Sumatera Barat/Jurnal/

Jurnal PENAMAS/2016

Penelitian ini

membahas tentang

bagaimana

BAZNAS Sumatera

Barat dalam

mengelola

penerimaan,

pengumpulan dan

penyaluran serta

pemanfaatan zakat,

infak dan sedekah

secara berdaya guna

dan berhasil guna,

dan untuk

mengetahui motivasi

muzaki untuk

berzakat. Penelitian

Penelitian ini berfokus

pada pendayagunaan

zakatyang dilakukan

oleh BAMUIS BNI

melalui program

pemberdayaan

ekonomidhuafa

Penelitian

inimenggunakan

pendekatan kualitatif

dengan metode

analisis deskriptif.

Persamaan dengan

penelitian sebelumnya

terletak pada

subjeknya yaitu

bagaimana proses

10

ini menggunakan

metode kualitatif dan

didukung dengan

data kuantitatif.

pendayagunaan zakat

oleh sebuah lembaga.

4. Annisa Rahmayanti /

Efisiensi Lembaga Amil

Zakat Dalam Mengelola

Dana Zakat di

Indonesia(Studi Kasus:

PKPU, Rumah Zakat, dan

BAMUIS BNI)/ Fakultas

Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah

Jakarta / Tahun 2014

Penelitian ini

membahas mengenai

efisiensi lembaga

amil zakat dalam

mengelola dana

zakat. Pada

penelitian ini penulis

membandingkan

kinerja dari tiga

lembaga zakat di

antaranya PKPU,

Rumah Zakat, dan

BAMUIS BNI.

Penelitian ini

menggunakan

metode parametrik

DEA.

Penelitian yang

dilakukan oleh

peneliti hanya

berfokus pada suatu

program

pendayagunaan atau

membahas secara

khusus suatu program

pendayagunaan yang

dilakukan oleh

BAMUIS BNI dan

penelitian ini

bertujuan untuk

mengetahui apa fokus

utama sejauh mana

program ini dapat

menyejahterakan

mustahik. Metode

penelitian yang

digunakan adalah

penelitian deskriptif

dengan pendekatan

kualitatif.

11

F. Kerangka Konsep dan Teori

Gambar 1.1 Kerangka Konsep dan Teori

Jika dilihat dari potensi zakat di Indonesia yang sangat besar seharusnya

bisa lebih dioptimalkan untuk dikelola secara produktif oleh BAMUIS BNI.

Karena jika dikelola dengan baik maka tujuan dari ekonomi Islam akan

tercapai. Menurut salah satu dari tokoh ekonomi Islam As-Shaitibi tujuan

utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada

perlindungan terhadap lima ke-maslahah-an, yaitu keimanan, ilmu, kehidupan,

harta, dan kelangsungan keturunan.11

Adanya zakat tentu sangat berperan dalam

mencapai kelima ke-maslahah-an tersebut. Salah satu tokoh ekonomi Islam

lainnya yaitu Monzer Kahf mengatakan bahwa zakat dapat mendorong

11

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI), Ekonomi Islam (Jakarta:

Rajawali Press, 2012), Cet.4, h. 54.

Pengelolaan Zakat BAMUIS BNI

Pendayagunaan Zakat

Konsumtif Produktif

Fokus Pendistribusian Dana

Zakat Kepada mustahik

Pendayagunaan Zakat pada

Program Pemberdayaan

Ekonomi Dhuafa Bagi

Mustahik

Dampak dari

Pemberdayaan

Melalui Program

Pemberdayaan

Ekonomi Dhuafa

Pemberdayaan Musatahik

Terpenuhinya

kebutuhan

konsumen

Peningkatan

Pendapatan

12

pergerakan distribusi harta, sehingga harta tidak menumpuk pada orang kaya

saja yang akhirnya bisa memeratakan pendapatan.

Karena dengan pendayagunaan zakat bisa membantu mengatasi masalah

kemiskinan yang ada di Indonesia. Maka dengan penelitian ini penulis

bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana peran dana zakat yang

didayagunakan untuk memberdayakan mustahik melalui program yang

dilaksanakan oleh lembaga zakat.

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini yang

pertama akan diteliti adalah siapa yang menjadi fokus utama pada program

pemberdayaan yang dilakukan oleh BAMUIS BNI. Selanjutnya akan meneliti

bagaimana konsep dan teknis pendayagunaan zakat melalui Program

Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa. Kemudian peneliti akan meneliti bagaimana

dampak dari Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa bagi kesejahteraan

mustahik. Serta menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi mustahik setelah

diberdayakan oleh BAMUIS BNI melalui Program Pemberdayaan Ekonomi

Dhuafa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif

dengan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran,

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.12

Menurut Mardalis

“penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini

berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat analisis dan

menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.”

12

Moh.Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014, Cet. 10), h. 43.

13

Dengan kata lain, penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh

informasi informasi-mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitannya antara

variabel-variabel yang diteliti.13

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari hasil

wawancara dengan pihak terkait, wawancara (interview) dapat diartikan

sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari

responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (face to

face).14

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap sekaligus pendukung data

primer yang diperoleh melalui data yang terdapat dalam literatur

kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, maupun internet. Selain itu data

juga dapat diperoleh melalui sumber lainnya yang berkaitan dengan

materi penulisan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah

sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview) adalah cara tanya jawab dengan tatap muka

secara langsung dengan pihak BAMUIS BNI untuk mendapatkan

informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini wawancara dilakukan

dengan pihak BAMUIS BNI dan para mustahik.

b. Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengamati langsung dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-

13

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),

h.25. 14

Bagong Suyanto dan Sutinah,ed, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif

Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2011, Cet. 6), h. 69.

14

gejala yang diselidiki.15

Dengan hal ini penulis mengadakan

pengamatan langsung terkait Program Pemberdayaan Ekonomi

Dhuafa di BAMUIS BNI Pusat.

c. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara memperoleh data melalui buku,

jurnal, artikel ataupun melalui informasi tertulis lainnya, khususnya

yang berhubungan dengan pemberdayaan zakat, dengan cara

membaca, meneliti, serta mempelajari literatur tersebut. Melalui cara

ini penulis akan mendapatkan teori, konsep yang penulis dapat

gunakan sebagai dasar pemikiran penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif

deskriptif. Setelah data diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara,

maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa dan pengelolaan data.

Analisa data merupakan proses penyusunan transkrip interview. Data yang

terkumpul dianalisis dalam terminologi dengan kesimpulan deskriptif.

5. Teknik Penulisan Laporan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan

berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2017 yang

diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

15

Cholid dkk, Metodologi Penelitian(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, Cet. 5), h. 70.

15

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika secara

beruntun yang terdiri dari lima bab yang disusun sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, peneliti menguraikan hal-hal yang terkait dengan latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, review studi

terdahulu, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika

penulisan

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang pengertian zakat, dasar

hukum zakat, sumber dana zakat, asnaf zakat, fungsi dan tujuan

penyaluran zakat, dan syarat wajib zakat. Kemudian dilanjutkan dengan

pengertian efektivitas, pendayagunaan zakat, dan pengertian

kesejahteraan.

BAB III:OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum atau profil dari

BAMUIS BNI yang meliputi sejarah berdirinya, landasan hukum, visi

dan misi, struktur organisasi, dan program-program dari BAMUIS BNI.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang apa yang menjadi fokus

pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAMUIS BNI,

bagaimana mekanisme pendayagunaan zakat melalui Program

Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa yang dilakukan oleh BAMUIS BNI.

Kemudian setelahnya menjelaskan bagaimana dampak dari pelaksanaan

Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa untuk kesejahteraan ekonomi

mustahik.

16

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan

menunjukkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan

dan disertai dengan saran.

17

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu:

keberkahan, pertumbuhan, dan berkembang, kesucian, keberesan.16

Menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar Zaka berarti bertambah dan

tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh,

sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah.

Bila sesuatu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka di sini berarti

bersih.

Zakat dari segi istilah fikih berarti “ Sejumlah harta tertentu yang

diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping

berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” “Jumlah yang

dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu

menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu

dari kebinasaan,” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.17

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat

103 bahwa zakat itu membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa

pemberinya.

تكخذ صلى إن هم علي وصل بها يهم وتزك تطهرهم صدقة لهم ى أم مه

و ٱسكهلهم سميععليملل

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah:103)

16

Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta : Gema Insani,

2002), h. 7 17

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat(Bogor: Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan, 1996, Cet.

4), h. 34-45.

18

Berikut pengertian zakat yang dikutip oleh beberapa pakar ekonomi

Islam adalah:18

Zakat menurut AM. Saefuddin ialah zakat memainkan peran penting dan

signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dan berpengaruh nyata

pada tingkah laku konsumsi, zakat dapat berpengaruh pula terhadap pilihan

konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan dan

investasi dan konsumsi.

Pengaruh-pengaruh baik dari zakat ini, yang mana pada aspek sosial

ekonomi memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan

menghilangkan pertentangan kelas karena ketajamannya perbedaan

pendapatan. Pelaksana zakat oleh negara atau pun pemerintah provinsi dan

pemerintah daerah akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang

growth with equity.

Zakat menurut Muhammad Abdul Mannan adalah dalam bidang moral,

zakat akan mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam

bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan oleh agama

Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan

orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki dalam bidang

ekonomi.

Dari berbagai pengertian dan pendapat para pakar di atas dapat

disimpulkan bahwa zakat adalah ibadah wajib yang diperintahkan oleh

Allah SWT dan memiliki tujuan untuk memberikan ketenangan jiwa kepada

kedua belah pihak, baik muzaki (pemberi zakat) maupun mustahik

(penerima zakat), karena dengan melaksanakan ibadah zakat selain

mengurangi ketimpangan ekonomi yang menyebabkan kecemburuan, zakat

dapat meningkatkan perekonomian mustahik bahkan dapat mengurangi

tingkat kemiskinan.

18

Anwar Abbas, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum,

2009), h. 88

19

2. Jenis-jenis Zakat

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat

fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib

dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan

keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul fitri.19

. Zakat fitrah

merupakan „pajak‟ pada pribadi-pribadi muslim, sedangkan zakatmaal

merupakan „pajak‟ pada harta. Zakat maal atau harta adalah segala sesuatu

yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga

disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah

memenuhi syarat dan rukunnya.20

Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada

zaman Rasulullah saw, pada masa permulaan Islam, yaitu naqdain (emas

dan perak), barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang

ternak, dan rikaz (harta karun). Akan tetapi zakat wajib dikeluarkan atas

semua harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, demikian

menurut pendapat yang lebih rajih(kuat).

Fuqaha kontemporer telah membagi harta dan pemasukan yang wajib

dizakati ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi ke dalam beberapa jenis,

yaitu:21

a. Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti

barang-barang dagangan, barang-barang industri, kekayaan moneter,

investasi, dan aktivitas-aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya.

b. Harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti rikaz (harta karun),

hasil pertanian, buah-buahan, dan al-mal al-mustafad (harta yang

diperoleh).

Pada dasarnya zakat dibagi dalam dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat

maal. Zakat fitrah atau sedekah fitrah merupakan ibadah yang waktu dan

19

Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI-Press,

1988), Cet.1, h.42 20

Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis (Jakarta: 2013), h. 41. 21

Fakhruddin, M.Hi, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia (Malang: UIN-Malang

Press, 2008), h. 39.

20

jumlahnya telah ditentukan oleh Allah swt dan tidak bisa diubah, karena

zakat fitrah adalah kewajiban setiap pribadi muslim, sedangkan zakat

maaljumlah dan waktunya ditentukan berdasarkan nisab serta haulnya dan

hanya muslim yang memiliki harta dengan kepemilikan sempurna yang

diwajibkan mengeluarkan zakat maal.

3. Manfaat Zakat

Manfaat zakat menurut para ulama, maka dapat dilihat dalam tiga aspek,

yaitu aspek diniyyah, khuluqiyyah, dan ijtimaiyyah.

a. Faidah Diniyyah(Segi Agama)

Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek diniyyah ini adalah:

1) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu rukun Islam

yang menghantarkan seseorang hamba kepada kebahagiaan dan

keselamatan dunia dan akhirat.

2) Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri)

kepada Tuhannya, akan menambah keimanan karena

keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.

3) Pembayar zakat akan mendapat pahala besar yang berlipat ganda,

sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah swt.

4) Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah

disabdakan oleh Rasulullah saw.

b. Faidah Khulukiyyah

Di antara manfaat zakat apabila ditinjau dari aspek khulukiyyahini

adalah:

1) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada

pada pribadi pembayar zakat.

2) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah(belas kasih)

dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.

3) Merupakan realitas bahwa menyumbangkan sesuatu yang

bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin

akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti dia

21

akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat

pengorbanannya.

4) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

c. Faidah Ijtimaiyyah(Segi Sosial Kemasyarakatan)

Di antara manfaat zakat apabila ditinjau dari aspek ijtimaiyyah ini

adalah:

1) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat

hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas

sebagian besar negara di dunia.

2) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa

dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat

bawah akan mudah tersulut rasa benci dan permusuhan jika mereka

melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-

hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Apabila

harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk

mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan

cinta kasih antara si kaya dan si miskin.

3) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya.

4) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau

uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan

meluas dan akan lebih banyak pihak yang akan mengambil

manfaat.22

Dari ketiga faedah atau manfaat zakat di atas dapat disimpulkan bahwa

zakat tidak hanya bermanfaat bagi penerimanya saja, tetapi juga bermanfaat

bagi pemberinya. Manfaat bagi pemberinya adalah sebagai sarana

mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengharap ridha dan pahala

yang telah dijanjikan oleh Allah untuk diberikan sebagai bekal di akhirat

kelak dan juga dapat mempererat tali silaturahmi antara muzaki dengan

mustahik menghilangkan rasa kebencian akibat kecemburuan sosial yang

22

Fakhruddin, M.Hi, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia (Malang: UIN-Malang

Press, 2008), h. 30-32.

22

dapat memberikan ketengan kepada keduanya. Sedangkan manfaat bagi

penerimanya, zakat yang diterimanya dapat memperbaiki bahkan

meningkatkan tingkat perekonomiannya ke arah yang lebih baik.

4. Mustahik Zakat

Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah swt pada surat at-

Taubah ayat 60, mustahik zakat terbagi menjadi delapan golongan yaitu

fakir, miskin, amilin, riqab, gharimin, mualaf, sabilillah dan ibnu sabil.

Untuk penjelasan lebih lanjut dari delapan golongan mustahik dapat

dijelaskan sebagai berikut:23

a. Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang teramat sengsara

hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat

digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.

b. Miskin

Secara umum orang miskin adalah orang yang memiliki

kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup

kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan.

c. Amil

Secara bahasa amil berarti pekerja (orang yang melakukan

pekerjaan). Dalam istilah fiqih, amil didefinisikan “ orang yang

diangkat oleh pemerintah (Imam) untuk mengumpulkan dan

mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya”.

d. Muallaf

Secara harfiah kata mualaf berarti orang yang dijinakkan,

sedangkan menururt istilah fiqih zakat “muallaf” adalah orang yang

dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan untuk

memeluk Agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar

mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan

23

Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis (Jakarta: 2013), h. 62.

23

mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk Agama

Islam.

e. Riqab

Dalam kajian fikih klasik yang dimaksud dengan para budak,

dalam hal ini jumhur ulama, adalah perjanjian seorang muslim (budak

belian) untuk bekerja dan mengabdi kepada majikannya, di mana

pengabdian tersebut dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi

kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak belian tersebut

tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas

dirinya tersebut. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan

zakat kepada orang itu agar dapat memerdekakan diri mereka

sendiri.24

f. Gharimin

Orang-orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena

kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain

mendamaikan perselisihan antar keluarga, memelihara persatuan umat

Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya.25

g. Fi Sabilillah

Secara harfiah fi sabilillah berarti “pada jalan menuju (ridha)

Allah”. Dari pengertian harfiah ini, terlihat cakupan fi sabilillah

begitu luas, karena menyangkut semua perbuatan-perbuatan baik yang

disukai Allah swt. Jumhur ulama memberikan pengertian fi sabilillah

sebagai “perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah

yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin”. Kepada para

tentara yang mengikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak

mendapat gaji dari negara, diberikan bagian dana zakat untuk

memenuhi kebutuhannya.

24

M. Arif Mufraini, Lc., M.Si, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan

Kesadaran dan Membangun Jaringan (Jakarta: Kencana, 2006), h. 194. 25

Elsi Kartika Sari, Pengatar Hukum Zakat dan Wakaf (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h.

38.

24

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil merupakan golongan terakhir yang disebutkan sebagai

golongan yang berhak menerima zakat. Golongan ini menurut

beberapa ulama merupakan kiasan untuk musafir. Yaitu orang yang

melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain untuk

melaksanakan suatu hal tujuan yang baik, bukan untuk tujuan maksiat.

Dia dapat diberikan dana zakat ketika dalam perjalanannya telah

kehabisan akomodasi dan segala perbekalannya, walaupun secara

ekonomi dia masih berkecukupan.26

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa mustahik zakat telah ditentukan

oleh Allah SWT tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, hal

tersebut terdapat pada al-Qur‟an surat at-Taubah ayat 60. Pada ayat tersebut

dijelaskan bahwa pembagian sedekah (zakat) hanya untuk delapan asnaf

(golongan) yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah,

dan ibnu sabil.

B. Pendayagunaan Zakat

1. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pendayagunaan adalah:

a. Pengusahaan agar dapat mendapatkan hasil dan manfaat.

b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas

dengan baik.27

Maka dapat disimpulkan pendayagunaan adalah suatu usaha seseorang

untuk menjadikan suatu hasil dan manfaat menjadi maksimal atau lebih

baik.

26

Masdar F Mas‟udi, Fathurrahaman Djamil, Didin Hafidhudin, Siti Musdah,

Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS : Menuju Efektifitas Pemnafaatan Zakat Infak Sedekah

(Jakarta : PIRAMEDIA, 2004) h.20 -26 27

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 189.

25

Sedangkan pengertian pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan

dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya,

sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umat.28

Jadi, pendayagunaan zakat merupakan suatu usaha untuk menggunakan

dana zakat secara maksimal dengan tujuan tercapainya kemaslahatan umat

tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya.

2. Tujuan Pendayagunaan Zakat

Zakat akan mendorong investasi secara langsung dan tidak langsung.

Secara langsung, dengan dikenakannya zakat terhadap kekayaan maka

kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Secara

tidak langsung meningkatnya konsumsi barang-barang dan jasa-jasa pokok

sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang fakir-miskin karena

zakat maka permintaan terhadap barang-barang dan jasa pokok akan

meningkat.

Meningkatnya permintaan barang dan jasa ini akan merangsang produksi

barang-barang dan jasa-jasa tersebut, yang berarti meningkatnya investasi

terutama barang-barang dan jasa-jasa pokok.

Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan dan

sasaran zakat sebaiknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:29

1. Memperbaiki Taraf Hidup

Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup rakyat.

Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis

kemiskinan, dan akibat dari itu juga, maka masalah kebodohan dan

kesempatan memperoleh pendidikan masih merupakan masalah serius

yang harus dipecahkan.

28

Ridwan Mas‟ud & Muhammad, Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan

Ekonomi Umat ( Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 103-104. 29

Eko Suprayitno, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional

(Yogyakarta: Graha Ilmu), Cet.1, h. 44-48.

26

Kegiatan yang dapat dilakukan ada dua macam. Pertama kegiatan

yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang

sistem manajemen (dalam arti sederhana), bimbingan, memberikan

pengetahuan tentang beberapa macam Home Industry dan lain-lain.

Kedua, kegiatan yang bersifat memberikan bantuan permodalan, baik

berupa uang untuk modal utama, modal tambahan maupun modal

berupa barang seperti peralatan, ternak dan lain-lain.

2. Pendidikan dan Beasiswa

Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim, bahkan menyarankan

pendayagunaan zakat sebagai dana abadi biaya beasiswa pendidikan.

Biasanya lembaga pendidikan Islam yang ada seperti madrasah

terutama yang berstatus swasta, keadaannya kurang menggembirakan.

Hal ini disebabkan kurangnya biaya untuk membina di samping

kekurangan lainnya seperti tenaga guru, perencanaan kurikulum, dan

sebagainya. Di samping itu masalah sosial mereka yang sebagian

besar memang masih jauh dari garis kecukupan, akibatnya banyak

anak-anak mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah bahkan tidak

sedikit yang putus sekolah. Masalah-masalah seperti inilah yang

seharusnya dapat dijawab dengan konsep atau program tertentu dalam

rangka mendayagunakan fungsi zakat, sebagaimana dikehendaki oleh

ajaran Islam.

3. Mengatasi Ketenagakerjaan atau Pengangguran

Selain itu juga, kegiatan yang lain yang dapat dilakukan dengan

dana zakat adalah mengatasi masalah ketenagakerjaan dan

pengangguran, hal ini karena masalah ketenagakerjaan pada umumnya

dan pengangguran pada khususnya, akhir-akhir ini juga merupakan

masalah serius yang sedang dihadapi.

4. Program Pelayanan Kesehatan

Program lainnya yang dapat ditanggulangi melalui program

pendayagunaan ZIS, adalah masalah pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin khususnya dan pedesaan pada umumnya yang

27

belum merata, di samping kemauan sosial ekonomi masyarakat itu

sendiri belum mampu menjangkaunya.

5. Panti Asuhan

Usaha menanggulangi anak-anak terlantar seperti anak-anak yatim,

telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi atau

lembaga swasta. Usaha tersebut bersifat kemanusiaan dan merupakan

salah satu ajaran yang sangat didorong agama Islam

(memelihara/mendidik anak yatim). Dengan demikian, umat Islam

seharusnya lebih sungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas

penyantunan anak yatim piatu, sebab hal ini merupakan ibadah kepada

Allah SWT, yang sangat terpuji.

6. Sarana Peribadatan

Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk keperluan

pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah, memang sudah

banyak dilakukan umat Islam pada umumnya atau amil pada

khususnya. Pemikiran bahwa zakat itu dapat dipergunakan untuk

keperluan pembangunan tempat ibadah, dapat dikatakan merupakan

titik tolak perkembangan pemikiran atas penafsiran dari kata “fii

sabilillah” (ayat Al-Qur‟an).

Inti dari tujuan zakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup mustahik,

baik dalam hal perekonomian, pendidikan, kesehatan, peribadatan dan lain-

lain. Sehingga dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut dapat mengurangi

kemiskinan atau jumlah mustahik itu sendiri, sehingga seseorang yang

sebelumnya adalah seorang mustahik dapat menjadi seorang muzaki.

28

3. Pola Pendayagunaan Zakat

Terdapat 4 cara dalam pola pemberdayaan zakat, sebagai berikut:30

a. Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung

untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah

berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul fitri atau

pembagian zakat maal kepada korban bencana alam.

b. Zakat Kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti

pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau

bantuan sarana ibadah seperti sarung, mukena, dan sarana ibadah lainnya.

c. Produktif Tradisional

Zakat pada katagori ini diberikan dalam bentuk barang-barang

produktif, seperti pemberian ternak kambing, sapi baik itu sapi perah dan

sapi biasa, alat-alat pertanian yang diperuntukkan untuk membajak sawah

maupun berupa bibit-bibit dan pupuk, alat pertukangan, dan mesin jahit.

d. Produktif Kreatif

Selanjutnya pendayagunaan (pentasaruffan) zakat tahap terakhir

adalah zakat diwujudkan dalam pemberian modal, baik untuk

membangun proyek sosial atau menambah modal usaha untuk

pengembangan usaha para pedagang kecil.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa zakat dibagi menjadi dua

pola yaitu konsumtif dan produktif. Pola konsumtif yaitu dana zakat

diberikan kepada mustahik berupa bantuan yang dapat dikonsumsi langsung

oleh mustahik berupa kebutuhan pokok dan jenis zakat yang biasanya

dibagikan langsung adalah zakat fitrah dan pola produktif yaitu dana zakat

diberikan berupa modal atau bantuan modal yang digunakan untuk

membantu atau meningkatkan usaha mustahik ke arah yang lebih baik.

30

M. Arief Murfani, Akuntansi dan Manajemen Zakat ( Jakarta: Kencana, 2012), cet. Ke-

3, h.153.

29

C. Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata daya, yang memiliki arti kemampuan

melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Sedangkan pemberdayaan

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses, cara, atau perbuatan

memberdayakan.31

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut

enpowerment. Menurut Stewart yang secara etimologis pemberdayaan

berasal dari kata power yang berarti kekuasaan, yaitu kemampuan untuk

mengusahakan agar sesuatu itu terjadi ataupun tidak sama sekali.32

Pemberdayaan juga bisa diartikan sebagai perubahan kepada keadaan

yang lebih baik, dari tidak berdaya menjadi berdaya. Pemberdayaan terkait

dengan meningkatkan taraf hidup ke tingkat yang lebih baik. Pemberdayaan

adalah meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan

daya yang dimiliki, tentunya dalam menentukan tindakan ke arah yang lebih

baik lagi.33

Menurut Noe et.al. pemberdayaan merupakan pemberian tanggung jawab

dan wewenang terhadap pekerjaan untuk mengambil keputusan menyangkut

semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan.34

Sedangkan

Khan menjelaskan pemberdayaan merupakan hubungan antar personal yang

berkelanjutan untuk membangun kepercayaan antar karyawan dan

manajemen.35

Pemberdayaan menurut Robert dan Greene dalam Damanik dan

Pattiasina, adalah suatu proses bagaimana orang semakin cukup kuat untuk

31

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat

(Jakarta : Balai Pustaka, 2008), h. 325. 32

Prof.Dr.Suparno Eko Widodo, M.M, Manajemen Pengembangan Sumber Daya

Manusia(Yogyakarta : Pustaka Pelajar), h. 200. 33

Diana, Perencanaan Sosial Negara Berkembang ( Yogya: Gajah Mada University

Press, 1991), h.58. 34

Sebagaimana dikutip oleh Prof.Dr.Suparno Eko Widodo dalam penjelasan tentang teori

pemberdayaan menurut para ahli, yaitu Noe et.al. Ibid. h. 202. 35

Sebagaimana dikutip oleh Prof.Dr.Suparno Eko Widodo dalam penjelasan tentang teori

pemberdayaan menurut para ahli, yaitu Khan. Ibid. h. 202.

30

berpartisipasi dalam berbagai kendali dan memengaruhi peristiwa dan

institusi yang memengaruhi kehidupan mereka.36

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

pemberdayaan merupakan suatu cara atau proses dalam mengambil suatu

keputusan yang bertujuan meningkatkan kemampuan untuk menggunakan

daya yang dimiliki agar dapat terciptanya sebuah perubahan ke arah atau

kehidupan yang lebih baik.

2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk

individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi

kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka

lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi

yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk

memikirkan, memutuskan serta melakukan suatu yang dipandang tepat demi

mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan

mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif,

psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki oleh

lingkungan internal masyarakat tersebut.

Tujuan pemberdayaan bagi masyarakat memberikan kesempatan

pengembangan dan pembangunan kesejahteraan hidup, terciptanya lapangan

kerja dan kemandirian dalam membangun kehidupan yang layak dan cukup

bagi warga negara dengan kehidupan perekonomian berkembang.37

Jadi, tujuan dari pemberdayaan adalah memaksimalkan sumber daya

yang ada pada masyarakat agar terciptanya masyarakat yang mandiri serta

mendapatkan kehidupan yang layak sehingga terciptanya kesejahteraan bagi

masyarakat.

36

Sebagaimana dikutip oleh Prof.Dr.Suparno Eko Widodo dalam penjelasan tentang teori

pemberdayaan menurut para ahli, yaitu Robert dan Greene. Ibid. h. 202. 37

Prof.Dr.Suparno Eko Widodo, M.M, Manajemen Pengembangan Sumber Daya

Manusia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), h. 202-203.

31

3. Pemberdayaan Mustahik Zakat

Zakat yang sudah dikumpulkan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ)

harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan mustahik,

terutama wirausaha. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur‟an surat At-

Taubah ayat 60. Karena itu LPZ harus dikelola dengan amanah, jujur,

transparan dan profesional.

Zakat dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan SDM,

seperti pemberian beasiswa bagi para pelajar, santri dan mahasiswa di mana

orang tua mereka termasuk kategori mustahik zakat.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan LPZ

sebut saja Dompet Dhuafa Republika mengambil peran dalam

pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat melalui pemberian

bantuan dana pengembangan ekonomi umat melalui pemberian bantuan

dana terhadap pengusaha untuk berusaha secara langsung atau melalui

pengembangan BMT (Baitul Maal wat Tamwil atau Balai Usaha Mandiri

Terpadu) sebagai basis dalam penyaluran dana untuk memperkuat struktur

permodalan dan menjadi mediator dalam mengakses sumber-sumber modal

usaha.

Dalam praktiknya, keberpihakan LPZ terhadap ekonomi kerakyatan

dapat dilihat dari perjalanan perkembangan LPZ di Indonesia. Zakat di

antaranya bertujuan antara lain:

a. Mengubah posisi dari mustahik ke posisi muzaki.

b. Menumbuh-kembangkan sumber daya manusia dan sumber daya

ekonomi rakyat.

c. Terwujudnya penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang adil,

merata dan berkelanjutan, dalam suasana damai, maju, pesat, dan

damai.38

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan mustahik zakat

merupakan suatu usaha atau proses pendayagunaan dana zakat yang telah

38

Lili Bariadi, Muhammad Zen dan M.Hudri, Zakat dan Wirausaha, (Jakarta : CED),

h.69-75.

32

dikumpulkan dari muzaki oleh suatu lembaga zakat yang akan diberikan

kepada mustahik untuk digunakan sebagai suatu modal dan dikelola menjadi

suatu wirausaha oleh mustahik dengan tujuan menyejahterakan kehidupan

mustahik.

4. Pola Pemberdayaan Zakat

Pola pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai ciri-ciri atau unsur-

unsur pokok sebagai berikut:

a. Mempunyai tujuan yang hendak dicapai.

b. Mempunyai wadah kegiatan yang terorganisir.

c. Aktivitas yang dilakukan terencana, berlanjut, serta harus sesuai

dengan kebutuhan dan sumber daya setempat.

d. Ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang

terkait.

e. Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap-tahap

pemberdayaan.

f. Menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi

terutama dalam wirausaha.

g. Ada keharusan membantu seluruh lapisan masyarakat khususnya

masyarakat lapisan bawah. Jika tidak, maka solidaritas dan kerja sama

sulit tercapai.

h. Akan lebih efektif bila program pengembangan masyarakat pada

awalnya memperoleh bantuan dan dukungan pemerintah. Selain itu

sumber-sumber dari organisasi sukarela non pemerintah harus

dimanfaatkan.

Dengan demikian pola pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat

diartikan sebagai kegiatan yang harus diikuti masyarakat berupa sebuah

tahapan yang harus dilalui oleh program pemberdayaan agar tercapainya

suatu tujuan yang ingin dicapai.

33

BAB III

Gambaran Umum BAMUIS BNI

A. Sejarah dan Perkembangan BAMUIS BNI

Yayasan Baitulmal Umat Islam Bank Negara Indonesia disingkat

BAMUIS BNI didirikan di Jakarta dengan Akta Notaris No. 10 tanggal 5

Oktober 1967, Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo dengan dorongan dan

dukungan penuh Sutanto, MA, Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk pada waktu itu.

Maksud dan tujuan pendiriannya adalah agar dapat menghimpun dana

masyarakat dan mengusahakannya menurut cara-cara yang sah dan di ridhai

Allah SWT serta hasil usaha ini akan disalurkan untuk keagungan

Kalimatullah. Dana yang dikumpulkan tersebut berasal dari sumbangan dari

para pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dipotong

langsung dari gajinya.

Pada bulan Oktober 1992, H. Winarto Soemarto, SH, Direktur Utama PT.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada waktu itu, selaku ketua Pengurus

Badan Pembina Kerohanian Islam Serikat Pekerja PT. Bank Negara Indonesia

(Pesero) Tbk disingkat BAPEKIS SP BNI Bidang Zakat dan Infak/ Sedekah,

menyarankan agar seluruh pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

yang beragama Islam yang berpenghasilan atau gajinya telah memenuhi syarat

kewajiban zakat (nisab) untuk menunaikan zakat dengan pemotongan sebesar

2,5 persen dari gaji masing-masing setiap bulan.

Kemudian sesuai dengan perkembangan waktu, diubah dengan akta N0.

24 tanggal 31 Desember 1998 Notaris Harun Kamil, SH di Jakarta, maksud dan

tujuan BAMUIS BNI adalah menyalurkan zakat, infak dan sedekah dari

pegawai BNI serta menghimpun dana penyaluran zakat, infak dan sedekah dari

pensiunan BNI, lembaga-lembaga BNI (Seperti Dana Pensiunan BNI, Yayasan

Danar Dana Swadharma, Yayasan Kesejahteraan Pegawai BNI dan Koperasi

Swadharma), pegawai perusahaan-perusahaan anak di lingkungan BNI/

lembaga-lembaga BNI dan masyarakat umumnya serta mengelola dana

34

tersebut menurut cara-cara yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak

sesuai dengan ajaran Islam dan hukum yang berlaku di Negara Republik

Indonesia.

Untuk tahun 2010 hingga 2014 BAMUIS BNI telah diperiksa oleh Asep

Rahmansyah dan rekan serta oleh Kantor Akuntan Drs. Adnan Ali di Jakarta,

dengan predikat “Wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum” yang merupakan kualifikasi tertinggi

dalam pemeriksaan Akuntan Publik.39

Sebagai LAZNAS tertua BAMUIS BNI bersungguh-sungguh dalam hal

penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah demi tujuan

untuk menyejahterakan mustahik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah muzaki

yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 jumlah muzaki

yang terdaftar sebanyak 10.894 orang dan terus bertambah hingga pada tahun

2016 menjadi 13.093 orang. Jumlah perkembangan muzaki dan mustahik

BAMUIS BNI dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1 Perkembangan Laporan Data Muzaki dan Mustahik BAMUIS

BNI40

Tahun Muzaki Mustahik

2012 10.894 10.468

2013 11.100 10.584

2014 10.772 13.931

2015 12.238 14.400

2016 13.093 14.735

Sumber: Data BAMUIS BNI Dari Mustahik Menjadi Muzaki Tahun 2016

Sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional terbesar di Indonesia

BAMUIS BNI memerlukan proses yang cukup panjang dalam mencapai

tujuannya untuk menyejahterakan mustahik. Proses tersebut juga dilandasi

dengan keseriusan dan kesungguhan para direktur dan pegawai PT. Bank

Negara Indonesia demi mendapat ridha Allah SWT. Hal tersebut terbukti dari

39

BAMUIS BNI, Laporan Tahunan 2016 40

BAMUIS BNI, Dari Mustahik Menjadi MuzakiLaporan Tahun 2016

35

diwajibkannya pemotongan penghasilan atau gaji pegawai BNI yang telah

mencapai nishab sebesar 2,5 persen dan penghimpunan zakat dari pensiunan

BNI, lembaga-lembaga BNI serta masyarakat umum. Dari usahanya tersebut

BAMUIS BNI selalu berhasil meningkatkan pemberian bantuan zakat, infak

dan sedekah kepada mustahik, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah

perkembangan muzaki dan mustahik BAMUIS BNI dari tahun 2012 hingga

2016.

B. Legalitas BAMUIS BNI

Dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 330 tanggal

20 Juni 2002, BAMUIS BNI dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat

Nasional. Untuk menyesuaikan dengan Undang-undang No. 38 tahun 1999

tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang

Yayasan, maka dengan akta No. 23 tanggal 26 November 2002, Notaris

Koesbiono Sarmanhadi, SH,MH, Anggaran Dasar BAMUIS BNI

disempurnakan lagi. Penyempurnaan terakhir dilakukan melalui Akta No. 1

tanggal 23 Mei 2005, Notaris Wanda Taurusita Amidjaya, SH, yang

menetapkan nama Yayasan Baitulmal Umat Islam Bank Negara Republik

Indonesia disingkat BAMUIS BNI dengan maksud dan tujuan dibidang

keagamaan dengan menjalankan kegiatan sebagai berikut :41

1. Mengumpulkan Zakat, Infak, Sadaqah, Wakaf, Hibah, Waris dan Kafarat

dari pimpinan dan pegawai Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia

(Pesero) Tbk, Pensiunan Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk, pimpinan dan pegawai lembaga-lembaga lain kelompok

Dewan Swadharma, pimpinan dan pegawai perusahaan-perusahaan anak

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan lembaga-lembaga lain

kelompok Dewan Swadharma serta para nasabah, mitra kerja Perseroan

Terbatas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan masyarakat

umum lainnya.

41

BAMUIS BNI, Laporan Tahunan 2016

36

2. Menyalurkan dan mendayagunakan Zakat, Infak, Sadaqah, Wakaf,

Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat tersebut kepada yang berhak sesuai

dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia

secara terencana, sistematis, menyebar ke seluruh wilayah kerja PT.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk serta sesuai dengan strategi dan

prioritasnya.

Sebagai badan hukum, BAMUIS BNI telah terdaftar di Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan surat Direktorat Jendral

Administrasi Hukum Umum, Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

No. C-HT.01.09-184 tanggal 15 Agustus 2005. Kemudian pada tahun 2012

BAMUIS BNI disempurnakan lagi, terakhir dilakukan melalui akta No.19

tanggal 19 November 2012, Notaris Fauzi Agus, SH, di Jakarta sebagai

yayasan yang talah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-

AH.01.06-952 tanggal 23 November 2012.

Sejak berdirinya pada tahun 1967 BAMUIS BNI baru dapat dikukuhkan

menjadi Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional pada tahun 2002 lewat

keputusan Menteri Agama dan masih memerlukan penyempurnaan anggaran

dasar hingga pada penyempurnaan terakhir pada tanggal 23 Mei 2005.

BAMUIS BNI juga telah terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian

Hukum dan HAM pada tahun 2005 dan telah disempurnakan kembali pada

tahun 2012.

37

C. Visi dan Misi

Yayasan Baitulmal Umat Islam Bank BNI yang didirikan dengan maksud

untuk menghimpun zakat dari masyarakat dan bertujuan mengusahakan zakat

yang terhimpun tersebut menurut cara-cara yang sah dan di ridhai Allah SWT,

demi menjalankan dan menegakkan kalimatullah, secara garis besar dapat

digambarkan sebagai berikut :

Visi:

Menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah, bermanfaat dan terpercaya

(Amil Zakat Terpercaya) “ Dari Mustahik (Penerima) Menjadi Muzaki”

(Pemberi)

Misi:

Mengumpulkan, Menyalurkan dan Mendayagunakan Zakat, Infak/

Sedekah (ZIS) yang berasal dari keluarga BNI, para nasabah dan mitra kerja

serta masyarakat umum lainnya.

Meningkatkan kualitas umat dan pengentasan kemiskinan melalui

peningkatan pendidikan, pembiayaan usaha-usaha produktif, bantuan

kemanusiaan serta kegiatan-kegiatan fisabilillah.42

Dengan visi dan misinya yang jelas BAMUIS BNI sebagai Lembaga

Amil Zakat tingkat nasional tidak hanya bertujuan sebagai lembaga amil zakat

yang hanya membantu mengatasi permasalahan perekonomian mustahik, tetapi

memiliki tujuan yang lebih yaitu untuk meningkatkan jumlah muzaki dengan

cara mengubah mustahik menjadi muzaki.

42

BAMUIS BNI, artikel diakses pada 15 April 2018 dari: http://bamuisbni.or.id/visi-dan-

misi

38

D. Program BAMUIS BNI

BAMUIS BNI sebagai Lembaga Amil Zakat yang ingin melaksanakan

fungsi dan tugas untuk mencapai tujuannya tentu memiliki berbagai macam

program yang sesuai dengan kebutuhan mustahik, program tersebut antara

lain:43

1. Program Pengembangan Ekonomi

Diberikan dalam bentuk Bantuan Modal Usaha kecil baik

disalurkan sendiri secara langsung maupun bermitra dengan Pondok

Pesantren, Panti Asuhan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

Cabang-cabang BNI Konvensional serta yang dilaksanakan dengan

rekomendasi pegawai atau pensiunan BNI. Bentuk bantuan lainnya

dalam program ini adalah “BAMUIS BNI peduli” yakni bantuan

modal usaha kepada pedagang kecil masyarakat umum dengan

rekomendasi dari pegawai atau pensiunan BNI, serta mengajukan

proposal untuk meminta bantuan modal usaha.

2. Program Bantuan Pendidikan

a. Bantuan pendidikan diberikan dalam bentuk beasiswa dan biaya

lainnya dari jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi.

b. Biaya kursus dan keterampilan siap kerja.

c. Bantuan untuk penyelesaian pendidikan dari SD sampai dengan

perguruan tinggi.

d. Bantuan untuk biaya honor guru yang berpenghasilan rendah.

e. Bantuan untuk 1000 TPA di masjid-masjid di seluruh Indonesia

yang bekerja sama dengan DDI/PP BNI

3. Program Bantuan Kesehatan

Bantuan Program Kesehatan misalnya meliputi yaitu :

a. Bantuan rumah sakit dan biaya berobat.

b. Bantuan sarana kesehatan dan overlimit biaya rumah sakit untuk

masyarakat umum dan pensiunan BNI.

43

BAMUIS BNI, artikel diakses pada 17 April 2018 dari: http://bamuisbni.or.id/#

39

c. Pemberian bantuan berupa dana tunai untuk keperluan kekurangan

biaya pengobatan operasi mustahik.

d. Bantuan untuk penanggulangan gizi buruk kaum dhuafa.

e. Rumah singgah untuk pasien dari luar kota dan keluarga yang

menemaninya, yang sedang berobat karena sakit berat.

f. Bantuan biaya hidup untuk keluarga pasien yang dirawat di rumah

sakit.

4. Program Sarana Ibadah/ Pendidikan

Program yang termasuk asnaf Fisabilillah yaitu program

pembangunan/ renovasi sarana ibadah, dakwah, sosial dan pendidikan.

Misalnya program pembangunan seperti bantuan untuk renovasi

masjid, mushollah, rumah asuh (panti asuhan, pondok pesantren, dan

sekolah).

Program Dakwah dan Sosial ini juga termasuk yang dilakukan oleh

BAPEKIS SP BNI dan lembaga-lembaga dakwah, seperti bantuan

sunatan massal di kantor-kantor BNI setempat atau maulid Nabi

Muhammad SAW.

5. Program Sosial

a. Bantuan Lebaran Yatim/ Piatu keluarga BNI.

Pemberian bantuan bagi pensiunan BNI yang mempunyai

pendapatan atau penghasilan di bawah 500 ribu/ bulan. Bantuan

tersebut disalurkan setahun sekali setiap datangnya bulan

Ramadhan.

b. Bantuan Biaya Hidup Masyarakat Umum.

Merupakan bantuan biaya hidup bagi yang berpenghasilan rendah

yang disampaikan melalui PP BNI Pusat, bantuan Ramadhan/ Idul

Fitri dan biaya hidup bagi para dhuafa binaan Cabang-cabang BNI

disampaikan melalui kantor-kantor wilayah.

c. Bantuan Korban Bencana Alam.

40

Pemberian bantuan untuk bencana alam berupa material maupun

perabotan rumah tangga serta hunian tetap dan keperluan hidup

selama mengungsi.

d. Bantuan Biaya Hidup Santri.

Bantuan Biaya Hidup dibagi menjadi tiga yaitu :

1) Bantuan biaya hidup santri Yayasan Bening Nurani (YABNI)

yaitu bantuan biaya hidup untuk para santri yang tinggal di

rumah Panti Asuhan YABNI BNI. Terutama untuk biaya makan

atau hidup sehari-hari, biaya kegiatan yang ada di dalam panti

asuhan YABNI BNI. BAMUIS BNI telah membantu 6 YABNI

BNI yang ada di Indonesia yaitu: YABNI Sumedang, YABNI

Magelang, YABNI Palembang, YABNI Sidrap (Makasar),

YABNI padang dan YABNI Bogor.

2) Bantuan biaya hidup santri pondok pesantren dan panti asuhan,

yaitu bantuan santunan untuk biaya hidup para santri di pondok

pesantren maupun panti asuhan antara lain, Pondok Pesantren

Darul Furqon (Cianjur), Pondok Pesantren Muhtadin, Panti

Asuhan Karya Asih (Serang), Panti Asuhan Nurul Ibad dan lain-

lain.

3) Bantuan biaya hidup bagi da’i/ mubalighdi desa terpencil.

Bantuan untuk penyiapan/ pengembangan ulama da’i/ mubaligh

dan bantuan dakwah di lembaga pemasyarakatan dan rumah

sakit.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa program-program

bantuan yang dimiliki oleh BAMUIS BNI lebih kepada pemberian bantuan

langsung dibanding dengan pemberian modal atau dimanfaatkan dalam bentuk

yang produktif.

41

E. Mitra Kerja Sama BAMUIS BNI

Dalam penyaluran dana zakat, BAMUIS BNI bermitra dengan lembaga

pendidikan SD sampai dengan perguruan tinggi, pondok pesantren, panti

asuhan dan yayasan. Lembaga yang bermitra dengan BAMUIS BNI antara

lain:

Tabel 3.2 Mitra Kerja Sama BAMUIS BNI44

No. Keterangan No Keterangan

1. Panti Asuhan Al Iqro 11. Yabni

2. Yayasan Madina Karawang 12. STID Muhammad Nasir

3. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 13. SLB Az Zakiyah

4. Yayasan Cahaya Jiwa 14. Madrasah Tsanawiyah Insan

5. Pondok Pesantren Rambipunji 15. Akademi Dakwah Indonesia

6. DDII 16. SLB Nanda Luthfia Azzahra

7. IMZ 17. Madrasah Al Jamiatul Husna

8. Bimrohis Al Azhar 18. Madrasah Awwaliyyah 1912

9. Pondok Pesantren Al Muslihun 19. Yayasan Al Fatih Kaafah

10. LPK Singorprono 20. Yayasan Adz Dzikra

Sumber: Laporan Tahunan 2017 BAMUIS BNI

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas lembaga yang

menjadi mitra BAMUIS BNI adalah lembaga pendidikan, baik dari tingkat SD

dalam bentuk sekolah atau pondok pesantren hingga perguruan tinggi.

44

BAMUIS BNI, Laporan Keuangan dan Kegiatan Tahun 2017.

42

BAMUIS BNI juga memiliki beberapa mitra dalam bentuk panti asuhan,

lembaga sosial, lembaga dakwah, dan yayasan.

F. Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat BAMUIS BNI

Penghimpunan dana zakat oleh BAMUIS BNI dihimpun dari tiga

kelompok muzaki yaitu:45

1. Pegawai BNI

Penghimpunan dana zakat dari muzaki yang merupakan pegawai

BNI beragama Islam yang memiliki penghasilan atau gajinya telah

memenuhi syarat kewajiban zakat (nisab) adalah dengan pemotongan

dari gaji sebesar 2,5% setiap bulan.

2. Nasabah BNI

Untuk nasabah BNI penghimpunan zakat dimulai dengan

sosialisasi kepada nasabah BNI yang beragama Islam yang ingin

menyalurkan zakatnya melalui BNI, kemudian BNI melalui divisi

HCT (Human Capital) akan menjelaskan kepada muzaki tentang

bagaimana proses yang harus dilalui muzaki untuk dapat menyalurkan

zakatnya melalui BNI. Zakat yang dihimpun melalui nasabah

merupakan gaji nasabah yang telah mencapai nisab. Kemudian

nasabah BNI harus mengisi formulir permohonan kepada BAMUIS

BNI dan akan dilakukan pendataan oleh BAMUIS BNI, jika proses

pendataan telah selesai, maka nasabah BNI dapat melaporkan kembali

kepada divisi HCT (Human Capital) dan sudah bisa menyetorkan

zakatnya kepada BAMUIS BNI dari pemotongan gaji setiap bulan

sebesar 2,5%.

3. Masyarakat Umum

Penghimpunan zakat yang dilakukan untuk masyarakat umum,

muzaki dapat membayarkan zakatnya melalui ATM dengan

45

Mamat Kusmar, Staf Layanan BAMUIS BNI, Interview Pribadi, Jakarta, 1 Oktober

2018.

43

mengirimkannya ke nomor rekening BAMUIS BNI atau dapat

membayarkan langsung ke kantor BAMUIS BNI.

Jumlah zakat dan infak/sedekah pada tahun 2017 yang telah dihimpun

oleh BAMUIS BNI adalah sebesar Rp.37.117.114 ribu terdiri dari zakat

sebesar Rp.36.484.715 ribu (naik 5,96% dari tahun 2016), infak/sedekah

Rp.567.459 ribu (naik 9,53% dari tahun 2016). Penghimpunan zakat dan

infak/sedekah tersebut berasal dari pegawai BNI, pensiunan BNI dan anak

perusahaan BNI serta nasabah BNI dan masyarakat umum, pada tahun 2017

diterima pula dan CSR dari salah satu anak perusahaan BNI sebesar Rp.65.000

ribu.46

Berikut tabel perkembangan Dana Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS) dan

Muzaki/ pembayar BAMUIS BNI tahun 2013-2017

Tabel 3.3 Perkembangan Dana Zakat dan Infak/Sedekah dan

Muzaki/pembayar BAMUIS BNI tahun 2013-2017

Tahun ZIS (Rupiah) Muzaki

2013 24.301.265 ribu 11.100 orang

2014 26.369.038 ribu 10.772 orang

2015 30.223.081 ribu 12.238 orang

2016 34.950.861 ribu 12.988 orang

2017 37.117.174 ribu 13.553 orang

Sumber : Laporan Keuangan dan Kegiatan Tahun 2017 BAMUIS BNI

46

BAMUIS BNI, Laporan Keuangan dan Kegiatan Tahun 2017.

44

Gambar 3.1 Perkembangan Penghimpunan Dana Zakat dan

Infak/Sedekah Tahun 2013-2017

Sumber: Data Laporan Keuangan dan Kegiatan Tahun 2017 BAMUIS BNI

Gambar 3.2 Perkembangan Muzaki Tahun 2013-2017

Sumber :Data Laporan Keuangan dan Kegiatan Tahun 2017 BAMUIS BNI

Perkembangan penyaluran zakat, infak/sedekah dan CSR yang dapat

disalurkan pada tahun 2017 sebesar Rp.36.950.845 ribu meningkat 6,67%

dibanding pada tahun 2016 sebesar Rp.34.638.882 ribu. Penyaluran zakat,

infak/sedekah dan CSR tersebut didistribusikan sesuai asnaf atau yang berhak

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

2013 2014 2015 2016 2017

Perkembangan Penghimpunan Dana Zakat dan

Infak/Sedekah Tahun 2013-2017 (dalam jutaan)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2013 2014 2015 2016 2017

Perkembangan Muzaki Tahun 2013-2017 (satuan/ orang)

45

menerimanya (Mustahik) yakni : Kelompok I : Fakir, Miskin, Riqab, dan

Gharimin (68,07%), Kelompok II : Fisabilillah, Mualaf, dan Ibnu Sabil

(22,04%), dan Kelompok III : Amilin (9,89%).

Tabel 3.4 Perkembangan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat,

Infak/Sedekah Berdasarkan Wilayah/Cabang BNI Tahun 2017

WILAYAH PENGHIMPUNAN PENYALURAN

JABODETABEK 21.058.492 23.945.941

LUAR JABODETABEK 16.058.682 13.004.904

JUMLAH 37.117.174 36.950.845

Sumber: Data Laporan Keuangan dan Kegiatan Tahun 2017 BAMUIS BNI

Dengan demikian berdasarkan data di atas sejak tahun 2013 hingga 2017

penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah yang dilakukan

oleh BAMUIS BNI hampir selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut

menandakan bahwa BAMUIS BNI sangat serius menjalankan tugasnya sebagai

lembaga amil zakat tingkat nasional (LAZNAS). Peningkatan penyaluran dan

pendistribusian tersebut tidak lepas dari perubahan jumlah muzaki yang juga

meningkat setiap tahunnya.

46

BAB IV

PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

MUSTAHIK ZAKAT

A. Fokus Pendistribusian Dana Zakat di BAMUIS BNI

Selain penghimpunan dan pendayagunaan pendistribusian merupakan

suatu proses dari pengelolaan dana zakat. Pendistribusian dana zakat proses

untuk menentukan kepada siapa dana zakat akan diberikan, berdasarkan hal ini

tentunya dana zakat diberikan kepada delapan asnaf atau golongan

sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60.

Sama seperti lembaga zakat lainnya tentu BAMUIS BNI memiliki kebijakan

tersendiri dalam mendistribusikan dana zakatnya. Pendistribusian tersebut

tentunya tidak keluar dari kedelapan asnaf yang berhak menerima zakat.

BAMUIS BNI sebagai lembaga zakat tingkat nasional tentunya memiliki

kebijakan pendistribusian zakatnya sendiri. BAMUIS BNI menjalankan

kebijakan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan direncanakan secara sistematis

serta menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, yakni penyaluran berdasarkan

asnaf sebagaimana yang ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 60,

berdasarkan kelompok penerima dan berdasarkan program-program

kegiatannya. Kebijakan penyaluran zakat dan infak/sedekah BAMUIS BNI

dapat dilihat dari grafik penyaluran berikut:47

47

Yayasan BaitulMal Ummat Islam Bank Negara Indonesia, Laporan Tahunan 2017

Zakat Membersih Sucikan, Menuai Berkah dan Manfaat Berlipat.

47

40%

10% 20%

10%

10%

10%

Kebijakan Penyaluran Berdasarkan Program Bantuan Bantuan Biaya Pendidikan

Pemberdayaan Ekonomi

DhuafaSantunan Kemanusiaan

Kegiatan Dakwah dan Sosial

Pembangunan Sarana Dakwah

dan SosialAmilin

60%

20%

10% 0

Kebijakan Penyaluran Berdasarkan Asnaf Penerima

Kelompok I (Fakir, Miskin,

Riqab, dan Gharimin)

Kelompok II (Fakir, Ibnu

sabil, Riqab dan Muallaf)

Kelompok III Amilin (Operasi,

Publikasi dan Sosialisasi)

Gambar 4.1 Kebijakan Penyaluran Berdasarkan Asnaf Penerima

Sumber Data:Laporan Tahunan BAMUIS BNI 2017

Gambar 4.2 Kebijakan Penyaluran Berdasarkan Kelompok Penerima

Sumber Data:Laporan Tahunan BAMUIS BNI 2017

Gambar 4.3 Kebijakan Penyaluran Berdasarkan Program Bantuan

Sumber Data: Laporan Tahunan BAMUIS BNI 2017

40%

50%

10% 0

Kebijakan Penyaluran Berdasarkan Kelompok

Penerima

Keluarga BNI

Masyarakat Umum

Amil

48

Jika dilihat dari kebijakan penyalurannya berdasarkan asnaf, BAMUIS

BNI lebih menaruh perhatiannya kepada golongan fakir dan miskin, di mana di

dalamnya termasuk fakir, miskin yang termasuk riqab dan yang terlilit hutang

(gharimin). Pada realisasi penyaluran zakat dan infak/sedekah dari segi

penyaluran menurut asnaf , penyaluran untuk kelompok I (asnaf fakir, miskin,

riqab dan gharimin) yang disalurkan dalam bentuk bantuan pendidikan,

pemberdayaan ekonomi dhuafa, santunan kemanusiaan, riqab dan gharimin

pada tahun 2017 berjumlah Rp. 24.618.641 ribu atau 14,92% di atas

penyaluran pada tahun 2016 yang lalu serta mencapai 66,63% dari total

penyaluran yang dilakukan pada tahun 2017.Penyaluran untuk kelompok II

pada tahun 2017 berjumlah Rp. 8.142. 539 ribu atau lebih rendah 9,69% dari

penyaluran pada tahun 2016, serta mencapai 22,04% dari total penyaluran oleh

BAMUIS BNI pada tahun 2017. Penyaluran kelompok III adalah penggunaan

dana pengelolaan untuk keperluan amilin, pada tahun 2017 berjumlah Rp.

3.654.565 ribu atau naik sebesar 9,29% di atas penggunaan tahun 2016.

Pada pendistribusian zakat berdasarkan kelompok penerimanya,

BAMUIS BNI lebih memprioritaskan masyarakat umum dibanding dengan

mustahik di kalangan keluarga BNI sendiri. Untuk masyarakat umum

BAMUIS BNI mendistribusikan dananya sebesar 50%, Keluarga BNI 40% dan

untuk amil 10%. Adapun realisasinya penyaluran untuk penerima zakat

masyarakat umum pada tahun 2017 berjumlah sebesar Rp.20.235.103 ribu atau

sebesar 54,76% dari total penyaluran zakar dan infak/sedekah pada tahun 2017.

Penyaluran bantuan untuk keluarga BNI sebesar Rp. 13.061.177 ribu atau

35,35% dari seluruh penyaluran dan untuk penyaluran pengelolaan (Amilin)

yang terdiri dari biaya operasional, biaya publikasi, syair dan sosialisasi

termasuk di dalamnya untuk iklan dalam tahun 2017 mencapai Rp. 3.654.565

ribu atau 9,89%, jumlah ini meningkat dibanding tahun 2016, namun jumlah

tersebut masih di bawah batas maksimal yang diperkenankan (10%).48

48

Fiman Fathur,Operasional Bagian Akuntansi dan IT, InterviewPribadi, Jakarta, 28

Maret 2018.

49

Pada kebijakan penyaluran berdasarkan program, BAMUIS BNI

menaruh jumlah yang paling besar dalam hal penyalurannya pada Program

Bantuan Biaya Pendidikan yaitu sebesar 40% di bawahnya ada Program

Santunan Kemanusiaan sebesar 20% dan program-program lainnya masing-

masing 10%. Pada realisasinya untuk penyaluran berdasarkan program di tahun

2017, program bantuan pendidikan BAMUIS BNI menyalurkan dana zakat,

infak/ sedekah sebesar Rp.16.666.577 ribu meningkat 22,20% dari tahun 2016.

Penyaluran untuk pemberdayaan ekonomi dhuafa hanya sebesar Rp.512.775

ribu atau 1,39%, penyaluran dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa mengalami

penurunan dibanding tahun 2016 sebesar 26,98% penyaluran mengalami

penurunan karena daya serapnya yang memang menurun. Bantuan ini

dimaksudkan agar para dhuafa dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui

usaha yang dikelolanya sendiri, atau jika untuk lembaga seperti panti asuhan/

pondok pesantren agar memiliki sumber-sumber pembiayaan di samping juga

memberikan pembelajaran praktik bagi para santri untuk melakukan kegiatan

usaha. Penyaluran untuk santunan kemanusiaan pada tahun 2017 berjumlah

sebesar Rp.9.274.309 ribu atau sebesar 8,62% meningkat dibanding tahun

sebelumnya Rp.8.538.147 ribu. Adapun untuk penyaluran program kegiatan

dakwah dan sosial yang dilaksanakan oleh BAPEKIS SP BNI dan lembaga-

lembaga dakwah berjumlah Rp.2.926.554 ribu, untuk kegiatan dakwah dan

sosial BAPEKIS SP BNI sendiri mencapai Rp.731.104 ribu, naik 6,17% dari

penyaluran tahun 2016. Sementara itu penyaluran zakat untuk pembangunan

dan renovasi sarana ibadah, dakwah dan sosial pada tahun 2017 berjumlah

sebesar Rp.3.858.067 ribu atau 56,21% dari seluruh penyaluran yang

dilaksanakan untuk program penyaluran kegiatan sarana ibadah, sosial, ibnu

sabil, gharimin dan muallaf.49

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa BAMUIS BNI membagi

kebijakan penyaluran zakat dan infak/sedekah dalam kegiatan penyalurannya

yaitu berdasarkan asnaf, kelompok, dan program. Jika dikaitkan dengan

49

Fiman Fathur,Operasional Bagian Akuntansi dan IT, InterviewPribadi, Jakarta, 28

Maret 2018.

50

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat, maka BAMUIS BNI telah sesuai dengan Undang-undang tersebut. Di

mana pendistribusian dana zakatnya telah sesuai dengan pasal 25 yaitu zakat

wajib didistribusikan sesuai dengan syariat Islam yang dimaksud dengan

syariat Islam adalah zakat didistribusikan kepada delapan asnaf penerima

zakat. Untuk penyaluran berdasarkan asnaf BAMUIS BNI lebih memfokuskan

penyaluran dana zakat dan infak/sedekah kepada asnaffakir, miskin, riqab dan

gharimin. Adapun untuk penyaluran berdasarkan program bantuan untuk

pendidikan diberikan lebih besar dibanding program bantuan pemberdayaan

ekonomi dhuafa serta program bantuan lainnya

B. Mekanisme Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Mustahik

Mekanisme merupakan sebuah proses kerja yang memiliki tahapan-

tahapan yang sesuai dengan prosedur. Adapun mekanisme pendayagunaan

zakat merupakan suatu proses yang memiliki tahapan-tahapan yang harus

dilalui yaitu meliputi kegiatan yang akan dilakukan dalam pendayagunaan

zakat tersebut. Berikut beberapa tahapan yang dilakukan BAMUIS BNI dalam

pendayagunaan zakat melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa:50

1. Perencanaan Program

Perencanaan Program yang dilakukan oleh BAMUIS BNI meliputi,

sosialisasi, pengelompokan mustahik dan pemeriksaan berkas. Untuk

penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Kegiatan ini dilakukan agar para mustahik yang membutuhkan

bantuan modal baik dari kalangan pensiunan/ pegawai aktif BNI

maupun masyarakat umum dapat mengetahui bahwa adanya Program

Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa. Sosialisasi ini juga dilakukan agar

para mustahik mengetahui apa saja persyaratan-persyaratan yang

50

Fiman Fathur,Operasional Bagian Akuntansi dan IT, InterviewPribadi, Jakarta, 28

Maret 2018.

51

harus dipenuhi agar bisa mendapatkan bantuan modal dari BAMUIS

BNI.

b. Pengelompokan Mustahik

Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa BAMUIS BNI

membagi mustahik ke dalam beberapa kelompok yaitu, mustahik yang

merupakan pensiunan BNI, pegawai aktif BNI, dan bukan keluarga

BNI (masyarakat umum). Pengelompokan ini bertujuan untuk

menentukan besaran bantuan yang akan diberikan kepada mustahik.

c. Pemeriksaan Berkas

Mustahik yang akan mengajukan permohonan bantuan modal kepada

BAMUIS BNI harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah

dibuat oleh BAMUIS BNI. Persyaratan-persyaratan memiliki

perbedaan antara mustahik di kalangan keluarga BNI dan bukan

keluarga BNI (masyarakat umum) yang berbentuk perorangan ataupun

lembaga. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain:

1. Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) untuk keluarga besar BNI

Bantuan diberikan untuk pensiunan BNI dan keluarga pegawai

aktif BNI setingkat pegawai dasar seperti: Satpam, Sopir, Jaga

Malam dan Pelayan, atau yang memiliki pendapatan di bawah Rp.

3.800.000. Untuk pegawai aktif BNI yang berminat untuk

mengajukan permohonan bantuan harus diajukan atas nama istri

yang bersangkutan dan diketahui juga oleh pegawai BNI terkait

selaku suaminya. Selanjutnya pemohon mengisi formulir

permohonan BMUK seperti formulir terlampir yang diketahui oleh

pejabat BNI unit setempat bagi pegawai aktif, sedangkan untuk

pensiunan BNI diketahui oleh Pengurus Persatuan Pensiunan BNI

(PP BNI) koordinator wilayah setempat. Pemohon kemudian

menyerahkan photocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK), Slip gaji

bulan terakhir, SK pensiun. Pemberian dana maksimum untuk

Bantuan Modal Usaha Kecil(BMUK) sebesar Rp. 7.500.000untuk

kebutuhan modal kerja dan modal investasi (antara lain untuk

52

perbaikan tempat usaha, peralatan/ perlengkapan usaha). Pemohon

atau mustahik harus menyampaikan perincian rencana penggunaan

modal yang diajukan. Kemudian mustahik mencantumkan nomor

telepon/HP yang sewaktu-waktu dapat dihubungi.

2. Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) Program BAMUIS BNI

Peduli untuk Masyarakat Umum

Bantuan diberikan untuk usahawan dhuafa bukan keluarga BNI

(masyarakat umum). Harus ada pembina usaha untuk usahawan

dhuafa tersebut yang merupakan keluarga besar BNI (pegawai aktif

atau pensiunan BNI) setingkat “Manager” ke atas. Yang menjadi

Pembina Usaha diutamakan pegawai aktif BNI atau pensiunan BNI

yang membayarkan zakat penghasilannya melalui BAMUIS BNI.

Selanjutnya mustahik mengisi formulir permohonan modal

program BAMUIS BNI Peduli (formulir terlampir) yang terdiri dari

2 formulir, yaitu formulir yang harus diisi oleh usahawan dhuafa

selaku pemohon modal dan formulir yang harus diisi oleh pembina

usaha. Bagi pemohon modal/ usahawan dhuafa harus melampirkan

copy KTP dan TPP atau kartu dana (bagi pensiunan).Maksimum

bantuan modal program BAMUIS BNI Peduli sebesar

Rp.7.500.000. Pemohon atau mustahik mencantumkan nomor

telepon/ HP yang sewaktu-waktu dapat dihubungi.

3. Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren

Selain Bantuan Modal Usaha Kecil, BAMUIS BNI memberikan

pula bantuan untuk Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren/

Panti Asuhan yang dinilai mengalami kesulitan keuangan dalam

mengelola pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren/ Panti

Asuhannya, dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :

a. Legalitas Panti Asuhan/ Pondok Pesantren

b. Izin Operasi Panti Asuhan/ Pondok Pesantren

c. Proposal Obyek Pembiayaan Usaha

d. Rekomendasi dari BNI Cabang terdekat

53

4. Bantuan Pelatihan dan Keterampilan

Bantuan biaya pelatihan / kursus kewirausahaan yang sesuai

dengan bakat/ keterampilan peminatnya yang apabila telah selesai

mengikuti pelatihan / kursus tersebut, dapat juga diberikan BMUK

untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya.

2. Proses dan Pembinaan

a. Proses Pemberian Modal

Setelah tahap pemeriksaan berkas selesai, tahap selanjutnya adalah

proses pemberian modal. Mustahik atau pemohon harus mengajukan

permohonan bantuan modal kepada BAMUIS BNI dengan mengisi

formulir permohonan Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK). Bagi

mustahik atau pemohon yang tinggal di wilayah Jabodetabek dapat

datang langsung ke kantor BAMUIS BNI. Untuk mustahik yang

berada di luar wilayah Jabodetabek dapat melalui surat permohonan

yang dikoordinasikan oleh Cabang-cabang BNI/PP/SP BNI dengan

lampiran isian formulir permohonan BMUK dari masing-masing

pemohon. Apabila telah memenuhi persyaratan akan diproses lebih

lanjut untuk memperoleh keputusan dan bagi yang tidak memenuhi

persyaratan, akan diberikan surat penolakannya. Kemudian dana

Bantuan Modal Usaha Kecil akan ditransfer melalui rekening Bank

yang bersangkutan atau melalui BNI Kantor Cabang/PP/SP BNI

terkait. Setelah modal diberikan penerima BMUK dihimbau untuk

membayarkan infaknya melalui BAMUIS BNI dengan maksud untuk

dapat disalurkan kembali dana infak tersebut kepada usahawan dhuafa

lain yang membutuhkan.

b. Pembinaan

Pembinaan bagi usahawan dhuafa yang memperoleh BMUK

dilakukan oleh pegawai BNI aktif/SP, pensiunan pegawai BNI

(melalui Pengurus PP setempat/Korwil) atau pihak terkait dalam

pembentukan bantuan/program ini. Untuk terlaksananya pemberian

54

BMUK tersebut secara baik, diperlukan kerja sama dengan Kantor-

kantor Wilayah/Cabang/SP BNI, Persatuan Pensiunan (PP) Pusat dan

PP Korwil dan juga dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya yang

sebagai mitra penyaluran bantuan ini. Pembinaan dilakukan dengan

cara memberikan arahan dan masukan kepada mustahik tentang

bagaimana cara berwirausaha dan mengelola modal usaha yang telah

diberikan dengan efektif dan efisien. Pembina akan menanyakan

kepada mustahik mengenai permintaan konsumen yang terjadi pada

usahanya, jika perkiraan permintaan dari konsumen lebih tinggi pada

suatu barang tertentu maka pembina akan menyarankan kepada

mustahik atau pengguna modal supaya lebih banyak menggunakan

modalnya untuk membeli persediaan barang yang permintaannya

lebih tinggi agar keuntungan yang didapat menjadi tepat sasaran.51

3. Monitoring

Selanjutnya adalah monitoring atau pemantauan program dan melakukan

evaluasi. Hal ini bertujuan agar BAMUIS BNI dapat mengetahui sejauh

mana peningkatan pendapatan serta perkembangan usaha yang telah

dijalankan oleh mustahik. Tahapan-tahapan tersebut sangat penting untuk

dilakukan agar program yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar dan

program tersebut juga tepat sasaran. Monitoring atau pemantauan mustahik

dilakukan oleh masing-masing pembina yang telah ditunjuk kepada masing-

masing mustahik. Pembina akan melihat sejauh mana kemajuan usaha

mustahik setelah diberikannya bantuan modal kepada mustahik, monitoring

oleh pembina dilakukan setelah satu atau dua bulan setelah diberikannya

bantuan modal. Jika usaha yang dilakukan mustahik dianggap sudah maju

atau berpenghasilan di atas Rp.3.000.000, maka monitoring atau

pemantauan akan dihentikan, hal tersebut karena mustahik dianggap telah

berhasil mengembangkan usaha yang dikelolanya dan jika penghasilan yang

51

Mamat Kusmar,Staf Layanan BAMUIS BNI, Interview Pribadi, Jakarta, 1 Oktober

2018.

55

diperoleh mustahik masih di bawah Rp.3000.000, maka mustahik boleh

mengajukan permohonan bantuan modal kembali kepada BAMUIS BNI

untuk lebih memajukan usahanya.52

Berdasarkan pembahasan di atas, mekanisme pendayagunaan zakat pada

Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa yang dilakukan oleh BAMUIS BNI

terbagi menjadi dua kategori mustahik yaitu kelompok dan perorangan baik

dalam kalangan keluarga besar BNI maupun masyarakat umum. Mustahik yang

ingin mengajukan permohonan bantuan harus melalui beberapa persyaratan

yang diberikan oleh BAMUIS BNI. Setelah terpenuhinya persyaratan maka

modal dapat diberikan kepada mustahik.

C. Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Pada pembahasan ini penulis akan memaparkan hasil dari Program

Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada

BAB dua, menurut Prof. Dr. Suparno tujuan pemberdayaan bagi masyarakat

memberikan kesempatan pengembangan dan pembangunan kesejahteraan

hidup, terciptanya lapangan kerja dan kemandirian dalam membangun

kehidupan yang layak dan cukup bagi warga negara dengan kehidupan

perekonomian berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan

pendapatan mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha. Berikut

beberapa data mustahik yang penulis dapatkan yang memperoleh bantuan dari

BAMUIS BNI melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa:

52

Mamat Kusmar,Staf Layanan BAMUIS BNI, Interview Pribadi, Jakarta, 1 Oktober

2018.

56

Tabel 4.1 Daftar Mustahik Penerima Bantuan Yang Tersebar di Beberapa

Daerah53

No. Nama Alamat PembinaUsaha Jenis

Usaha

Jumlah

Bantuan

1 Juliani Jl.Percetakan

NegaraVII No.57-

86,CempakaPutih,

RT.12/RW.4,

Rawasari, Cemp.

Putih, KotaJakarta

Pusat

Masyarakat

Umum:

Mamat

Kusmar

Bidang

Penyaluran II

Usaha

warung

nasi

Rp.5.000.000

2 Maimunah Jl. Lamtoro

Rt.001/016

Kel.Pamulang

Timur,

Kec.Pamulang,

Tangsel

Masyarakat

Umum:

EbengSobar

Usaha

nasi

uduk dan

gado-

gado

Rp.2.000.000

3 Jamilah Serua Rt.006/009

Kel.Serua

Kec.Ciputat,

Tangsel

Masyarakat

Umum

Rekomendasi:

Mamat

Kusmar

Bidang

Penyaluran II

Usaha

dagang

jilbab

dan

daster

Rp.2.500.000

4 Aries

Guntar

Komp. Pelni Blok

A2 No.14

Rt.001/017 Kel.

Baktijaya, Kec.

Sukmajaya,

Masyarakat

Umum

(Pembina

Usaha: Yaman

Bafiroes)

Usaha

lauk

matang

Rp.1.800.000

53

Laporan Mustahik Penerima Bantuan Modal BAMUIS BNI 2017

57

Depok Pensiunan

BNI

5 Taufik

Hidayat

Jl.Mulya Jaya

Rt.010/004 Kel.

Cipinang Muara,

Kec. Jatinegara,

Jakarta Timur

Masyarakat

Umum

Pembina:

Yogi

Indrawesti

(Pensiunan

BNI)

Usaha

lauk

matang

dan nasi

uduk

Rp.2.000.000

Sumber Data: Daftar Nama Penerima Bantuan Modal BAMUIS BNI

Tabel di atas merupakan beberapa nama penerima bantuan modal

Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa yang penulis dapatkan yang

lokasinya tersebar di beberapa wilayah meliputi Jakarta, Tangerang Selatan dan

Depok.

Tabel 4.2 Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Bagi

Mustahik54

No. Nama Jenis Usaha Pendapatan

Sebelum

Pendapatan

Sesudah

1 Juliani Usaha lauk

matang

Rp.1.500.000 Rp.2.000.000-

Rp.3.000.000

2 Maimunah Usaha nasi

uduk dan

gado-gado

Rp.100.000 Rp.100.000-

Rp.120.000

3 Aries Guntar Usaha lauk

matang

Rp.100.000 Rp.100.000-

Rp.150.000

4 Taufik Hidayat Usaha lauk

matang dan

nasi uduk

Rp.150.000 Rp.200.000-

Rp.250.000

54

Mustahik Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa, Interview Pribadi.

58

5 Jamilah Usaha

dagang

jilbab dan

daster

Alamat tidak jelas dan tidak

dapat dihubungi

Dari hal di atas dapat dijelaskan bahwa 4 dari 5 orang mustahik yang

mendapat bantuan modal usaha melalui Program Pemberdayaan Ekonomi

Dhuafa mengalami peningkatan pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa

Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa mampu memberdayakan mustahik

yang mendapat bantuan modal usaha, hal tersebut disebabkan karena adanya

orang yang ditunjuk sebagai pembina yang bertugas membina sekaligus

mengawasi setiap usaha yang dijalankan oleh mustahik penerima bantuan

modal.

Pada data di atas penulis hanya memperoleh 5 nama yang dapat

diwawancarai, hal tersebut disebabkan karena Program Pemberdayaan

Ekonomi Dhuafa tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Alasan lain adalah

fakta di lapangan menunjukkan bahwa untuk wilayah DKI Jakarta sendiri

masih banyak mustahik yang usahanya belum berkembang bahkan berhenti.

Hal tersebut disebabkan karena masih banyak mustahik yang baru mendapat

bantuan modal dari Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa. Untuk mustahik

yang berhenti disebabkan karena beberapa faktor. Antara lain karena

kurangnya keahlian mustahik dalam mengelola usahanya dan penyebab lainnya

karena banyaknya pesaing di lingkungan usaha mustahik.55

Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa yang dijalankan oleh BAMUIS

dinilai telah mampu membantu mengubah usaha mustahik yang mendapat

bantuan modal ke arah yang lebih baik. Bantuan tersebut telah memberikan

perubahan dalam hal pendapatan mustahik menjadi lebih meningkat dibanding

dengan sebelum diberikannya bantuan.56

Program Pemberdayaan Ekonomi

Dhuafa dinilai memerlukan peningkatan dalam penyebaran pemberian

55

Mamat Kusmar,Staf Layanan BAMUIS BNI, Interview Pribadi, Jakarta, 3 Juli 2018. 56

Maimunah, Mustahik Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa, Interview Pribadi,

Tangerang Selatan,14 Juli 2018.

59

bantuannya agar lebih banyak mustahik yang dapat merasakan dampak dari

program tersebut. Modal yang diberikan oleh BAMUIS BNI kepada mustahik

mampu mengubah usaha yang dijalankan oleh mustahik lebih berkembang,

banyak dari mustahik yang menggunakan modal yang diberikan untuk

membenahi tempat usahanya agar lebih baik. Keuntungan yang didapat oleh

mustahik dianggap sudah sangat mencukupi, bahkan mustahik merasa sudah

tidak perlu mendapatkan bantuan modal, karena mereka sudah merasakan

bahwa usaha yang dijalankannya sudah cukup berkembang.57

Mustahik yang

usahanya telah berkembang dianggap telah mampu untuk membayarkan

zakatnya dan banyak dari mustahik yang diberikan bantuan modal sudah

menunaikan zakatnya. Penulis menilai meskipun mustahik atau penerima

bantuan modal usahanya dianggap telah berkembang tidak semestinya harus

mengeluarkan zakat jika memang belum memenuhi nishab dan haul.

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa bantuan modal yang

diberikan BAMUIS BNI dari Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa sangat

membantu kehidupan mustahik, karena menimbulkan perubahan ke arah yang

lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang diperoleh

mustahik/ penerima modal dan bukan hanya peningkatan dalam hal pendapatan

saja yang dirasakan/ didapatkan mustahik, dari segi religiusnya pun ikut

meningkat yang tadinya penerima modal hanya seorang mustahik setelah

usahanya meningkat mustahik tersebut kini bisa berzakat dan menjadi seorang

muzaki.

57

Juliani, Mustahik Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa, Interview Pribadi,Jakarta,3

Juli 2018.

60

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian dana zakat untuk mustahik yang dilakukan oleh

BAMUIS BNI didistribusikan berdasarkan asnaf, kelompok dan

program. Dalam hal pendistribusian dananya BAMUIS BNI lebih

memprioritaskan masyarakat umum dibanding dengan kalangan

Keluarga BNI sendiri yaitu sebesar 50%, untuk keluarga BNI sebesar

40% dan untuk amil sebesar 10%. Untuk penyaluran dana berdasarkan

program BAMUIS BNI lebih memprioritaskan penyaluran dananya

untuk program yang bersifat konsumtif, yaitu Program Bantuan Biaya

Pendidikan sebesar 40% dan untuk program-program lain yaitu,

Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa sebesar 10%, Program

Santunan Kemanusiaan sebesar 20%, Program Kegiatan Dakwah dan

Sosial 10%, Program Pembangunan Sarana Dakwah dan Sosial 10%,

Amilin Sebesar 10%.

2. Mekanisme yang dijalankan oleh BAMUIS BNI dalam

mendistribusikan dana zakatnya adalah dengan perencanaan, proses

dan pembinaan kemudian dilanjutkan dengan monitoring atau

pemantauan program. Dalam perencanaan BAMUIS BNI terlebih

dahulu melakukan sosialisasi kepada mustahik baik mustahik yang

datang secara langsung atau melalui pembina yang direkomendasikan

oleh BAMUIS BNI mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk

mendapatkan bantuan berupa modal usaha. Kemudian BAMUIS BNI

akan mengelompokkan mustahik ke dalam beberapa kelompok yaitu

mustahik yang merupakan pensiunan BNI, pegawai aktif BNI dan

masyarakat umum, pengelompokan tersebut bertujuan untuk

menentukan besaran bantuan yang akan diberikan. Setelah melakukan

pengelompokan BAMUIS BNI akan melakukan pemeriksaan berkas

61

untuk menyatakan bahwa mustahik berhak diberikan bantuan. Besaran

masing-masing bantuan yang diberikan baik masyarakat umum

ataupun keluarga BNI maksimal sebesar Rp.7.500.000. Setelah

dilakukan pemeriksaan berkas dan memperoleh bantuan modal maka

selanjutnya lembaga akan melakukan pembinaan untuk mustahik,

pembinaan dilakukan oleh pegawai BNI aktif/SP, pensiunan pegawai

BNI (melalui Pengurus PP setempat/Korwil) atau pihak terkait. Yang

terakhir lembaga akan melakukan pemantauan untuk mengetahui

sejauh mana perkembangan pemberdayaan mustahik.

3. Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa telah memberikan dampak

positif yang sangat dirasakan oleh mustahik. Program Pemberdayaan

Ekonomi Dhuafa telah mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi

mustahik. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan pendapatan

yang dirasakan oleh mustahik yaitu berkisar antara 17 % hingga 50 %

dibanding dengan sebelum mendapat bantuan modal. Maka Program

Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa yang dilakukan oleh BAMUIS BNI

dapat dikatakan sudah baik, karena selain mampu meningkatkan

pendapatan program ini juga dapat meningkatkan sisi religius

mustahik dengan diwajibkannya penunaian zakat jika mustahik

dianggap telah mampu menunaikan zakat.

B. Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, penulis memberikan saran untuk

pihak BAMUIS BNI, sebagai berikut:

1. Melihat dari keberhasilan beberapa mustahik dalam menjalankan

usahanya, baiknya pihak BAMUIS BNI mengambil porsi lebih

banyak untuk bantuan program pemberdayaan ekonomi mustahik. Jika

hal tersebut dijalankan dan berhasil tentu dampak yang dihasilkan

juga akan lebih besar, dampak yang dihasilkan bukan hanya

bermanfaat bagi pendapatan mustahik melainkan akan berdampak

bagi perekonomian di negara ini.

62

2. Dalam hal pengawasan atau komunikasi oleh bagian penyaluran

sebaiknya harus lebih diintensifkan lagi baik dengan pihak pembina

maupun dengan mustahik, karena ada beberapa mustahik yang tidak

dapat dihubungi dan memiliki alamat yang tidak jelas. Hal tersebut

tentu sangat bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan

program yang dijalankan, selain itu dengan adanya komunikasi yang

baik antara lembaga, pembina dan mustahik tentu dapat meningkatkan

keberhasilan program.

3. BAMUIS BNI sebaiknya lebih banyak melakukan eksplorasi untuk

dapat meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi

dhuafa. Eksplorasi tersebut dilakukan guna mengetahui mustahik yang

potensial dalam menjalankan usahanya atau dengan cara lain

BAMUIS BNI dapat melakukan lebih banyak kegiatan pelatihan

usaha untuk mustahik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk

meminimalkan kegagalan usaha mustahik serta program yang

dijalankan dapat maksimal dan sesuai rencana.

63

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur‟an dan Al-Hadits

Abbas, Anwar. Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Jakarta: Fakultas Syariah

dan Hukum, 2009.

Afzalurrahman. Muhammad Sebagai Seorang Pedagang. Jakarta: Yayan

Swarna Bhunny, 1995.

Ali,Mohammad Daud. Sistem Ekoonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta:

UI-Press, 1988.

Bariadi, Lili, dkk. Zakat dan Wira Usaha. Jakarta : CED, 2005.

Cholid, dkk. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi

Keempat. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Diana. Perencanaan Sosial Negara Berkembang. Yogya: Gajah Mada

University Press, 1991.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Model Pengelolaan

Zakat. Jakarta: CV. Sinergi Multi Sarana, 2012.

Fakhruddin. Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: UIN-

Malang Press, 2008.

Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema

Insani, 2002.

Haneef,Muhammad Aslam. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.

Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Harahap, Sumuran. Wakaf Uang dan Perspektif Ekonominya. Jakarta:

Mitra Abadi Press, 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Kementerian Agama RI. Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat

Nasional. Tangerang: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, 2013.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Panduan Zakat Praktis.

Jakarta: 2013.

64

Mardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi

Aksara, 2002.

Mas‟udi, Masdar F, dkk. Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak

Sedekah. Jakarta: PIRAMEDIA, 2004.

Mas‟ud, Ridwan dan Muhammad. Zakat dan Kemiskinan: Instrumen

Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Midgley, James.Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam

Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Disperta Islam Departemen Agama RI, 2005.

Mufraini, M.Arif. Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan

Kesadaran dan Membangun Jaringan. Jakarta: Kencana, 2006.

Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). Ekonomi

Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa dan

Mizan, 1996.

Sari, Elsi Kartika. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta:

PT.Grasindo, 2006.

Suprayitno, Eko. Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan

Konvensional. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Widodo, Suparno Eko. Manajemen Pengembangan Sumber Daya

Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Internet

BAMUIS BNI http://bamuisbni.or.id/#diakses pada 17 April 2018.

BAMUIS BNI http://bamuisbni.or.id/visi-dan-misidiakses pada 15 April

2018.

Laporan

BAMUIS BNI. Laporan Tahunan 2016.

BAMUIS BNI. Dari Mustahik Menjadi Muzaki.

BAMUIS BNI. Laporan Keuangan dan Kegiatan Tahun 2017.

65

Laporan Mustahik Penerima Bantuan Modal BAMUIS BNI 2017.

Yayasan Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia. Laporan

Tahunan 2017 Zakat Membersih Sucikan Menuai Berkah dan Manfaat Berlipat.

Wawancara

Wawancara Pribadi dengan Bapak Fiman Fathur selaku operasional bagian

akuntansi dan IT, Jakarta, 28 Maret 2018.

Wawancara Pribadi dengan Pak Mamat Kusmar selaku staf layanan

BAMUIS BNI, Jakarta, 3 Juli 2018.

Wawancara Pribadi dengan Mustahik, Ibu Juliani, Jakarta, 14 Juli 2018.

Wawancara Pribadi dengan Mustahik, Ibu Maimunah, Tangerang Selatan, 14 Juli

2018.

66

LAMPIRAN

67

68

69

70

71

72

73

74

Pedoman Wawancara Mustahik Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa

Nama : Juliani

Tempat : Jl. Percetakan Negara VII No.57-86,CempakaPutih

Tanggal : 3 Juli 2018

Waktu : 16.10 WIB

Jenis Usaha : Warung Nasi

1. Apakah ibu benar mendapatkan bantuan berupa modal atau tambahan modal

dari BAMUIS BNI?

Jawab:

Ya benar saya mendapat bantuan modal dari BAMUIS BNI

2. Apa manfaat yang ibu dapatkan dari dana bantuan ini?

Jawab:

Untuk ini, apa modal dagang bener-benerin warung

3. Bagaimana pendapat ibu tentang BAMUIS BNI?

Jawab:

Oh itu tentang BAMUIS ya banyak nolong orang lah ya, banyak nolong orang

yang perlu dana, tambahan modal terutama dana untuk orang-orang yang

dirawat di rumah sakit. Saya bersyukurlah alhamdulillah.

4. Apakah Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa menjadikan usaha yang ibu

jalankan mendapat perubahan?

Jawab:

Waktu itu kan saya bermodal cuma bisa untuk beli bangku atau apa, ya

alhamdulillah sekarang dagangan saya tambah maju.

75

5. Bagaimana perbedaan pendapatan ibu setelah mendapatkan bantuan dari

BAMUIS BNI?

Jawab:

Kalau itu kan biasanya sekitar dapat sehari bisa sekitar Rp. 2.000.000 sampai

Rp.3.000.000 dari sebelumnya Rp.1.500.000.

6. Bagaimana harapan ibu untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa untuk

ke depannya?

Jawab:

Untuk programnya sudah bagus, kalau untuk saya pribadi usaha saya sudah

berkembang sudah cukup. Mungkin bisa diberikan untuk yang lain yang lebih

membutuhkan.

76

Pedoman Wawancara Mustahik Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa

Nama : Maimunah

Tempat : Jl. Lamtoro Rt.001/016 Kel. Pamulang Timur

Tanggal : 14 Juli 2018

Waktu : 10.30 WIB

Jenis Usaha : Nasi uduk dan gado-gado

1. Apakah ibu benar mendapatkan bantuan berupa modal atau tambahan modal

dari BAMUIS BNI?

Jawab:

Ya betul saya mendapat bantuan modal dari BAMUIS BNI

2. Apa manfaat yang ibu dapatkan dari dana bantuan ini?

Jawab:

Alhamdulillah banyak sih manfaatnya, itu bisa untuk beli bangku, bisa beli

piring terus belanja, beli cat dan untuk tambahan modal

3. Bagaimana pendapat ibu tentang BAMUIS BNI?

Jawab:

Bagus dan sangat mendukung sekalilah buat orang-orang yang tidak mampu.

4. Apakah Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa menjadikan usaha yang ibu

jalankan mendapat perubahan?

Jawab:

Ya lumayan lah, dari segi penghasilan saya ada perubahan dari sebelumnya.

5. Bagaimana perbedaan pendapatan ibu setelah mendapatkan bantuan dari

BAMUIS BNI?

Jawab:

77

Alhamdulillah ya, biasanya pendapatan sehari Rp.100.000, sekarang bisa

Rp.120.000 alhamdulillah bertambah.

6. Bagaimana harapan ibu untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa untuk

ke depannya?

Jawab:

Ya untuk program ini mudah-mudahan tetap dilanjutkan jangan sampai putus,

bantuan untuk yang lainnya, mudah-mudahan programnya lebih panjang dan

harus dipertahankan.

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90