Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

byALIFATUL MUZDALIFAH

PEMIKIRAN FALSAFATI

S.S. 2007 2

•Geografi•SDA•LH

WILAYAH

ManusiaIndonesiaPANCASILA

NEGARA

• Wawasan Nusantara

• Ketahanan nasional

• Bela Negara

KETUHANAN YME (AGAMA)

KeluargaMasyarakatBangsa

H & WHAM

Latar Belakang

Value (10%)

Kuantitas (55%)

Kualitas (35%)

KUANTITAS

Apartement

Transportasi

Life Style

Industrialisasi

Kriminalisasi

Politisasi

KUALITAS

KolotTradisio

nal

Religiunitas

Liberalisasi

Materiil

VALUE

Landasan Yuridis PPKn

Sumber utama : Dr. Syahrial Syarbaini. Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Yokyakarta. Graha Ilmu.

• SK No. 43/DKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian di Perguruan Tinggi (termasuk PPKn)

• Surat Edran Dirjen Dikti No.2393/D/T/2009 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Pancasila di Perguruan Tinggi

Latar belakang PPKn

Sumber utama : Dr. Syahrial Syarbaini. Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Yokyakarta. Graha Ilmu.

• Perubahan pendidikan ke Masa depan (pembangunan berkelanjutan /sustainable development)

• Dinamika internal bangsa Indonesia (kehilangan sumber dan sasarana orientasi nilai, disorientasi nilai, distorsi nasionalisme)

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional [Pasal 31 (4)****]

Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional[Pasal 32 (2)****]

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia[Pasal 31 (5)****]

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur denganundang-undang [Pasal 31 (3)****]

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya[Pasal 32 (1)****]

Setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan[Pasal 31 (1)****]

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya[Pasal 31 (2)****]

LANDASAN KONSTITUSIONAL PENDIDIKAN

Visi dan Misi PPKn Visi kelompok MPK di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan

pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantar mahasiswa memantapkan keperibadiannya sebagai mansuia indonesia seutuhnya.

Misi kelompok MPK di perguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan keperibadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

ASPEK POKOK ISI KURIKULUM(The International Commision on

Education for 21st Century)

POKOK KURIKULUM NASIONAL

•KOGNITIF•AFEKTIF•PSIKOMOTORIK

Learning to Know MKK Mata kuliah Keilmuan dan Ketrampilan

Learning to Do MKBMata kuliah Keahlian Berkarya

Learning to Be MPBMata kuliah Perilaku Berkarya

MPKMata kuliah Pengembangan Kepribadian

Learning to Live Together MBBMata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat

Tujuan PPKn

• Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral-etika dan religius.

• Menjadi warganegara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

• Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah air.

• Mengembangkan sikap demokratik berkeadaban dan bertanggungjawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi.

• Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan

Materi Kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

• Melahirkan warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara, serta nasionalisme yang tinggi.

• Melahirkan warga negara yang memiliki komitmen kuat terhdap nilai-nilai HAM dan demokrasi, serta berfikir kritis terhadap permasalahannya.

• Melahirkan warga negara yang mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan, menyelesaikan konflik dalam masyrakat secara damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal, dan menghormati supremasi hukum (rule of law / rechtstaat).

• Melahirkan warga negara yang mampu memberikan kontribusi terhadap persoalan bangsa dan kebijakan publik.

• Melahirkan warga negara yang memiliki pemahaman internasional mengenai ”Civil Society”.

MKU di Perguruan Tinggi

• Tujuan pendidikan tinggi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, itu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

• Untuk mewujudkan tujuan tersebut, seluruh mahasiswa harus mengikuti pembelajaran mata kuliah dasar umum yang dikenal dengan mkdu (general education). Sebagian dari MKDU telah dinyatakan dalam UU no 12 tahun 2012 sebagai mata kuliah wajib, yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Bahasa Indonesia.

Harapan Pembelajaran PPKn • Pendidikan Kewarganegaraan, paradigma pendidikan demokrasi

secara sistemik dengan pengembangan civic intellegence, civic participation, and civic responcibility dari “civic eduction” merupakan wahana pendidikan demokrasi dapat menghasilkan manusia berkualitas dengan keahlian profesional serta berkeadaban khas Pancasila.

• Pancasila harus menjadi Core Phylosophy bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis dalam rangka mewujudkan masyarakat warga yang berkeadaban.

• Perguruan Tinggi Umum harus mampu menghasilkan manusia yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, kompeten dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta memiliki komitmen tinggi untuk berbagai kegiatan pemenuhan amanat sosial tersebut

PENDEKATAN APPROACH

• PENDEKATAN HISTORIS• PENDEKATAN KETATANEGARAAN (YURIDIS

KONSTITUSIONAL• PENDEKATAN FILSAFAT

• Pendekatan Hermeneutik • Pendekatan Pedagogis

PENDEKATAN FILSAFAT PALING BANYAK DIGUNAKAN

Pendekatan HermeneutikHermeneutik adalah metode pendekatan filsafat untuk memaknai fenomena-fenomena hidup. Artinya pergulatan pemikiran dalam tataran praktis. Mempelajari Pancasila tidak sebagai sebuah dogma yang sakral, tetapi mempelajari Pancasila dari pendekatan ilmiah akademik/dari segi yuridis konstitusional dan objektif ilmiah, artinya mempelajari Pancasila sebagai faham filsafat atau philosophical way of thinking.Pendekatan PedagogisPendidikan Pancasila sebagai pendidikan nilai (mk. pengembangan kepribadian). Kebebasan intepretasi harus diikuti usaha konstruktif atas nilai yang muncul. Artinya tidak hanya sekedar kritis tetapi juga mampu memberikan solusi. Berarti menggali Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life.

NASKAH PERUMUSAN UUD 1945

7 september 1944 : Janji Politik

24 Agustus 1945 Kemerdekaan

29 April 1945 : Bentuk BPUPKI

28 Mei 1945 : Lantik BPUKPI

Menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia

SIDANG BPUPKI

SIDANG I SIDANG II: 29 Mei-1 Juni 1945 : 10-16 Juli 1945

29 Mei 1945 : MUH YAMIN

31 Mei 1945 : SUPOMO

1 JUNI 1945 : SUKARNO

KDN 1 & 2

KDN 3

KDN 4 PANCASILA

PANITIA DELAPAN : 1 Juni 1945 MENAMPUNG USUL

RAPAT GABUNGAN : 22 JUNI 1945 (10:00)

PANITIA SEMBILAN : 22 JUNI 1945 (20:00)

RPHD = PIAGAM JAKARTA KDN 5

10 Juli 1945 : Pan. Delapan

Lapor

11 Juli 1945 : PANITIA

PERANCANG

HUKUM DSR

PAN. KECIL PHD

14 Juli 1945 : RPHD DITERIMA

15 Juli 1945 : RHD

16 Juli 1945 : RHD

NASKAH PENGESAHAN UUD 1945

BPUPKI

RPHD (KDN)

PHD

9-8-1945 : PPKI

14-8-1945 : JEPANG MENYERAH

17-8-1945 : PROKLAMASI

18-8-1945 : SIDANG PPKI

PANCASILA

PEMBUKAAN

BATANG TUBUH UUD

PRESIDEN DAN WAPRES

KNIP

17-8-45

18-8-45

Proklamasi

Sidang PPKI

1

2

3

14-11-45

1. Maklumat

No. X 16-10-45

2. Maklumat

3 Nov ‘45

Maklumat Pemerintah 14-11-45

1. Kabinet

Parlementer

2. Multi Partai

27-12-45

17-8-50

5-7-59

11-3-66

Dekrit Presiden

Super Semar

UUD 1945Konst RIS’49 UUD’S 50 UUD 1945

Negara KesatuanNegara Serikat Negara Kesatuan

Demokrasi Liberal Demokrasi Terpimpin

(Orla)

Demokrasi Pancasila (Orba)

INTISARI DAN MAKNA PERJUANGAN BANGSA

• Penjajahan Belanda selama 3,5 abad dan 3,5 tahun oleh Jepang melahirkan suatu perjuangan yang sangat besar

• Jepang hadir di Indonesia dengan janji akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia, sehingga dibantu untuk mengusir belanda dan sekutunya

• Jepang memberikan kesempatan untuk mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan dan membicarakan hal-hal politik serta banyak kaum intelektual yang direkrut oleh Jepang

• Akan tetapi, kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari jepang melainkan perjuangan panjang bangsa Indonesia

.

• Pada zaman penjajahan jepang dibentuk BPUPKI dan PPKI yang menjadi dasar terbentuknya Pancasila dan UUD 1945

• Perjuangan yang telah dilakukan oleh para founding father dan founding mother hendaknya tetap dipertahankan, walaupun semakin hari semakin jauh dari masa perjuangan, akan tetapi nilai-2 perjuangan hendaknya tetap dipertahankan

• Salah satunya dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai perjuangan para pendidiri bangsa, yaitu Pancasila

SEJARAH PANCASILA

Soekarno : “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah” Filsuf Yunani yang bernama Cicero (106-43 SM) yang

mengungkapkan “Historia Vitae Magistra”, yang bermakna, “sejarah memberikan kearifan”.

Cendekiawan-politisi Amerika Serikat John Gardner, “No nation can achieve greatness unless it believes in something, and unless that something has moral dimensions to sustain a great civilization” (tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar) (Madjid dalam Latif, 2011: 42)

KHAZANAH BUDAYA BANGSA

Kerajaan Kutai :

Masyarakat Kutai merupakan pembuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kali, karena telah menampilkan nilai sosial politik, dan Ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah kepada para Brahmana

KHAZANAH BUDAYA BANGSA

Kerajaan Sriwijaya :

Negara Indonesia Pertama dengan dasar kedatuan, itu dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila material yang paling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ke-Tuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terentang dari pedalaman sampai ke negeri-negeri seberang lautan pelabuhan kerajaan dan Selat Malaka yang diamankan oleh para nomad laut yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya

KHAZANAH BUDAYA BANGSA

Kerajaan Majapahit :Raja Prabhu Hayam Wuruk dan Apatih Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan nusantara. Faktor-faktor wawasan nusantara adalah: kekuatan religio magis yang berpusat pada Sang Prabhu, ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan-kerajaan daerah di Jawa dengan Sang Prabhu dalam lembaga Pahom Narandra. Jadi dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai religious sosial dan politik yang merupakan materi Pancasila sudah muncul sejak memasuki zaman sejarah

KHAZANAH BUDAYA BANGSA

Bahkan, pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dalam bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu :1. Tidak boleh melakukan kekerasan2. Tidak boleh mencuri3. Tidak boleh berjiwa dengki4. Tidak boleh berbohong5. Tidak boleh mabuk minuman keras

SUMPAH PEMUDA

Sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila adalah termanifestasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi :

“Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia;

Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia;

Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasapersatuan, bahasa Indonesia.

SIDANG BPUPKI PERTAMA

M. Yamin mengusulkan (29 Mei 1945) :

a. Peri Kebangsaan, b. Peri Kemanusiaan, c. Peri Ketuhanan, d. Peri Kerakyatan dan e. Kesejahteraan Rakyat

Prof. Dr. Soepomo (30 Mei 1945) :

Mengemukakan teori-teori Negara, yaitu: 1) Teori negara perseorangan (individualis), 2) Paham negara kelas dan 3) Paham negara integralistik

SIDANG BPUPKI PERTAMA

Soekarno (1 Juni 1945) :

a. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)b. Internasionalisme (peri kemanusiaan), c. Mufakat (demokrasi),d. Kesejahteraan sosial, dan e. Ketuhanan Yang Maha Esa (Berkebudayaan)

Alternatifnya Tri Sila bahkan dikerucutkan jadi Eka Sila. Tri Sila meliputi: socio-nationalisme, socio democratie dan ke-Tuhanan. Sedangkan Eka Sila “Gotong Royong”

PANCASILA PRA KEMERDEKAAN

Ir Soekarno (1 Juni 1945) :

“Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: “Philosofische grond-slag” daripada Indonesia Merdeka. Philosofische grond-slag itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalamdalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnyauntuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi”(Bahar, 1995: 63)

PIAGAM JAKARTA

Untuk menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno.

Panitia 9 berhasil merumuskan Rancangan Mukadimah (Pembukaan) Hukum Dasar yang dinamakan ‘Piagam Jakarta’ atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin pada 22 Juni 1945 :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan perwakilan5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

PIAGAM JAKARTA

Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yang berisi “tujuh kata”: “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Peniadaan tujuh kata itu dilakukan dengan cepat dan legowo demi kepentingan nasional oleh elit Muslim: Moh. Hatta; Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Moh. Hasan dan tokoh muslim lainnya. Jadi elit Muslim sendiri tidak ingin republik yang dibentuk ini merupakan negara berbasis agama

PANCASILA ERA KEMERDEKAAN

Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang

Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia

Untuk merealisasikan tekad kemerdekaan, pada 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 02.00-04.00.

PANCASILA ERA KEMERDEKAAN

Teks proklamasi sendiri disusun oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda tepatnya di jalan Imam Bonjol No 1.

Konsepnya sendiri ditulis oleh Ir. Soekarno. Sukarni (dari golongan muda) mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Sayuti Melik

PANCASILA ERA ORDE LAMA

Ada dua pandangan besar terhadap Dasar Negara yang berpengaruh terhadap Dekrit Presiden. :

a. Kembali ke Undang- Undang Dasar 1945” dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai Dasar Negara.

b. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945”, tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI 18 Agustus 1945

kedua usulan tersebut tidak mencapai kuorum keputusansidang konstituante

PANCASILA ERA ORDE LAMA

Konstituante menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959.

Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah Dekrit Presiden yang disetujui oleh kabinet tanggal 3 Juli 1959, yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh presiden pada 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka.

Dekrit Presiden tersebut berisi :

1. Pembubaran konstituante;2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku; dan3. Pembentukan MPRS.

PANCASILA ERA ORDE BARU

Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), yang meliputi 36 butir.

Pasal 4 menjelaskan :

“Pedoman Penghayatan dan Pengamalan pancasila (P4) merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh”.

PANCASILA ERA ORDE BARU

Nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 36 butir, Pada 1994 disarikan/dijabarkan kembali oleh BP-7 Pusat menjadi 45 butir P4.

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 menegaskan :

“Amanat penderitaan rakyat hanya dapat diberikan dengan pengamalan Pancasila secara paripurna dalam segala segi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dan dengan pelaksanaan secara murni dan konsekuen jiwa serta ketentuan-ketentuan UUD 1945, untuk menegakkan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum yang konstitusionil sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan UUS 1945”

PANCASILA ERA ORDE BARU

Selama Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai alat legitimasi politik.

Dasar Negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru.

Pancasila berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran

Nilai-nilai itu selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinasi

PANCASILA ERA FERORMASI

Puncak dari Rezim Orde Baru ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, yang kemudian melahirkan Gerakan Reformasi di segala bidang politik, ekonomi dan hukum

Era Reformasi memunculkan fobia terhadap Pancasila. Tap MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan

bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”

PANCASILA ERA FERORMASI

Tap MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan :

“Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945”.

PANCASILA ERA FERORMASI

Diskursus tentang Pancasila kembali menghangat dan meluas usai Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan FISIP-UI pada tanggal 31 Mei 2006.

Sekretariat Wapres Republik Indonesia, pada tahun 2008/2009 secara intensif melakukan diskusi-diskusi untuk merevitalisasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila.

Tahun 2009 Dirjen Dikti, membentuk Tim Pengkajian Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

PANCASILA ERA FERORMASI

Beberapa perguruan tinggi telah menyelenggarakan kegiatan sejenis, yaitu antara lain: Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Simposium Nasional Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pendidikan Indonesia, dan Kongres Pancasila di Universitas Udayana

MPR-RI melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan “Empat Pilar Kebangsaan”, yang terdiri dari: Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

PANCASILA ERA FERORMASI

Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan :

“Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI

• Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup berbegara antara abad ke-4 sebelum masehi sampai abad ke-6 masehi

• Demokrasi yang dilaksanakan pada waktu itu ialah demokrasi langsung (direct democracy) yaitu seluruh warga langsung terlibat dalam pengambilan keputusan

• Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu negara masih sangat sederhana. Hanya berbentuk negara kota (Polis/City State) yang penduduknya hanya lebih kurang 300.000 jiwa

• Selain itu, ketentuan2 demokrasi hanyalah berlaku bagi warga negara yang resmi dan hanya sebagian kecil dari seluruh penduduk

• Gagasan demokrasi lenyap setelah bangsa romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat

• Masyarakat Eropa Barat pada abad pertengahan (600-1400 M) dicirikan oleh struktur sosial yang feodal, kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat2 agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan diantara para bangsawan

• Pada abad pertengahan lahir dokumen Magna Carta (Piagam Besar), yaitu perjanjian antara beberapa bangsawan dengan Raja John di Inggris bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan previleges, dan bahwasanya sebagai imbalan ialah menyerahkan dana bagi keperluan perang dan lain2

• Ada dua prinsip dalam Magna Carta, (1) kekuasaan Raja harus dibatasi; (2) HAM lebih penting daripada kedauatan Raja

• Demokrasi mulai dihidupkan kembali pada zaman Ranaissance pada abad ke-14 dan puncaknya yaitu abad ke-15 dan ke-16

• Ranaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno

• Masa Ranaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas2nya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan

• Peristiwa lainnya yang mendorong timbulnya demokrasi adalah terjadinya Reformasi dan Revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16 yang pada mulanya menunjukkan sebagai pergerakan perbaikan dalam gereja Katolik tetapi kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme

• Reformasi dimulai di Gereja Wittenberg (31 Okt 1517) yang dimotori oleh Marthin Luther

PETA INDONESIA

PERIKANAN

HUTAN MANGROVE

HUTAN HUJAN TROPIS DI SUMATRA

RUMPUT LAUT DI KEPULAUAN MADURA

PERTANIAN INDONESIA

KEPULAUAN RAJA AMPAT PAPUA

Prof. Dr. Ir. Baharudin BJ. Habibie

?