Tim Peneliti� Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH.,MH. (Ketua)

� Prof Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS. (Anggota)

� Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,MHum.(Anggota)

Ni Made Lidia Lestari Karlina Dewi (Mahasiswa S2)� Ni Made Lidia Lestari Karlina Dewi (Mahasiswa S2)

� Made Dandy Pranajaya,S.Sos (Sekretariat Peneliti)

Latar belakang Masalah

� Daerah Kabupaten Karangasem yang terdiri daridaratan dan perairan banyak mengandung berbagaijenis mineral membawa keuntungan sehinggajenis mineral membawa keuntungan sehinggamerupakan wilayah yang kaya sumber daya alam jenismineral namun belum berkorelasi dg kesejahtraan.

PengertianMineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di

alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu sertasusunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas danmembentuk batuan, baik dalam bentuk lepas danpadu.

Batuan adalah mineral selain mineral radioaktif, mineral logam dan mineral bukan logam.

Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulanmineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panasbumi, minyak, gas bumi, serta air tanah.

� kegiatan usaha pertambangan dari segi ekonomi memang sangatmenguntungkan karena memiliki nilai jual yang sangat tingginamun dilain fihak juga dapat menimbulkan hal yang burukterhadap lingkungan hidup.

� I Ketut Wage Saputra sebagai Asisten Tata Praja PemerintahDaerah Kabupaten Karangasem melalui media harian Bali Post Daerah Kabupaten Karangasem melalui media harian Bali Post mengatakan bahwa ada 60 perusahaan yang beroperasimengeruk pasir ditiga kecamatan yaitu Selat, Rendang danBebandem yang sampai saat ini ada puluhan pengusaha yang melakukan kegiatan pertambangan batuan tanpa izin.

� Bupati Karangasem I Wayan Geredeg juga mengakui belum bisauntuk melakukan penegakan hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) untuk menertibkan sejumlah penambang galian C tanpaizin.

� Terjadi inkoherensi pengaturan penegakan hukumlingkungan terhadap pertambangan batuan di KabupatenKarangasem.

Rumusan Masalah� Bagaimanakah pengawasan dalam bidang

pertambangan batuan di Kabupaten Karangasem?

� Bagaimanakah penegakan hukum lingkunganadministratif dan kepidanaan di bidangadministratif dan kepidanaan di bidangpertambangan batuan di kabupaten Karangasem?

Dasar hukum1. UUD NRI Tahun 1945

2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan batubara

3. UU no. 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah sebagaimana3. UU no. 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah sebagaimanadirubah dg UU No. 12 tahun 2008 ttg Perubahan ke dua atasUU no. 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah

4. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup.

5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota

lanjutan5. PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

6. PP no 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan usahaPengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan usahaPertambangan Mineral dan Batubara

7. PP No 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi danPascatambang.

8. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten KarangasemNo. 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan.

TINJAUAN PUSTAKA� Hukum pertambangan mempunyai keterkaitan

dengan hukum lingkungan karena setiap usahapertambangan khususnya pertambangan batuandiwajibkan untuk memelihara kelangsungan dayadiwajibkan untuk memelihara kelangsungan dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup.

� Salim HS, mengemukakan bahwa: “ Hukumpertambangan adalah keseluruhan kaidah hukumyang mengatur kewenangan Negara dalampengelolaan bahan galian (tambang) dan mengaturpengelolaan bahan galian (tambang) dan mengaturhubungan Negara dengan orang dan atau badanhukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahangalian”

� Hukum pertambangan menempatkan aspeklingkungan merupakan aspek yang penting karenaadanya perubahan sifat dan fisik dari lingkungansehingga perlakuan khusus terhadap lingkungansehingga perlakuan khusus terhadap lingkungansangat diperlukan dalam rangka lingkungan yang dikelola akibat pertambangan senantiasa memilikifungsi dan daya lingkungan hidup yang terjaga dandimungkinkan untuk ada peningkatan.

� Pengelolaan lingkungan merupakan mata rantaiterakhir dalam siklus pengaturan (Regulatory chain) yang meliputi : legislation (perundang-undangan) , standard setting (penentuan standar), licensing ( standard setting (penentuan standar), licensing ( pemberian izin), implementation (penerapan), and enforcement (penegakan hukum)

� Izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap perusahaansehingga izin itu sifatnya umum dan mutlak. Kewajiban tersebut dilatarbelakangi, karena Negara atau pemerintah berkeinginan agar setiap perusahaanuntuk sungguh-sungguh memperhatikan lingkunganuntuk sungguh-sungguh memperhatikan lingkunganhidup supaya dapat dicegah dan diminimalkanterjadinya kerusakan lingkungan. Kedudukan izinlingkungan merupakan dasar untuk memperoleh izinusaha perusahaan sebagaimana diatur berdasarkanPasal 40 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yaitu: “Izinlingkungan merupakan persyaratan untukmemperoleh izin usaha dan atau kegiatan”.

� Penegakan hukum lingkungan sebagaimanadikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti berkaitanerat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhanwarga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata, pidana dan perdata,

� Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, bagaimanakita menarik sinergisitas antara aspek hukumlingkungan dengan aktivitas pertambangan sehinggaintegrasi yang holistik diantara aspek-aspek tersebutintegrasi yang holistik diantara aspek-aspek tersebutmenghasilkan perpaduan yang ideal sehingga terciptasuatu tatanan norma yang mengarah kepadapembangunan hukum yang efektif dan efisien.

Peran aparatur negara� Peran aparatur negara sebagai pemegang kewenangan

aktif memiliki peran penting dalam proses penegakanhukum. Aparatur negara yang berkompeten danmemiliki integritas yang tinggi terhadap penegakanhukum diharapkan menjadi sarana penggerak aktifhukum diharapkan menjadi sarana penggerak aktifyang bersenjatakan norma perundang-undangan yang berlaku sehingga dikemudian hari kelak sistempengelolaan lingkungan di bidang pertambangankhususnya pertambangan batuan dapat diterapkansecara konsekuen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN DAN MANFAAT

PENELITIANTujuan Penelitian

� menjelaskan instrument hukum lingkungan di bidangpertambangan batuan di Kabupaten Karangasem

� Mengkaji dan menganalisis untuk menentukan� Mengkaji dan menganalisis untuk menentukanpenegakan hukum lingkungan terhadappertambangan batuan di Kabupaten Karangasem.

Manfaat Penelitian� Bagi peneliti diharapkan dapat menambah dan memperkaya

khazanah ilmu pengetahuan dan bobot keilmuan yang dapatdisampaikan kepada peserta didik serta menjadi dasar untukdilakukannya penelitian lebih lanjut terkait dengan topikpenelitian ini.

� Bagi Praktisi melalui penelitian ini diharapkan dapatmemberikan pengetahuan tentang bagaimana menerapkanhukum yang tepat apabila dihadapkan pada suatu kasus yang konkrit sama sebagaimana dibahas dalam penelitian ini.hukum yang tepat apabila dihadapkan pada suatu kasus yang konkrit sama sebagaimana dibahas dalam penelitian ini.

� Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaatkeilmuan mengenai penegakan hukum lingkungan terhadappertambangan batuan sehingga berguna bagi pemerintah daerahkhususnya daerah Kabupaten Karangasem dalam pembuatankebijakan dan pengambilan keputusan.

� Luaran PenelitianHasil dari penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaatkeilmuan untuk menghasilkan Publikasi Ilmiah.

METODE PENELITIAN� Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatanundang-undang (statute approach) dan pendekatankonsep (conceptual approach). Hasil yang dicapaikonsep (conceptual approach). Hasil yang dicapaiadalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu hukum yang diajukan.

Sumber Bahan Hukum.

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatifsalah satunya adalah sumber utamanya yaitu bahanhukum bukan data atau fakta sosial, hukum bukan data atau fakta sosial,

� Bahan-bahan hukum tersebut adalah bahan hukumprimer dan bahan hukum sekunder.

� Bahan hukum primer yang dimaksud adalah peraturanperundang-undangan Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-bukuilmu hukum, hasil-hasil penelitian ilmu hukum, jurnalilmiah ilmu hukum dan artikel ilmiah hukum

Teknik Pengumpulan Bahan

Hukum.� Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan(library research) untuk mendapatkan konsepsi teori ataudoktrin, pendapat atau pemikiran konseptual daripenelitian terdahulu yang berhubungan dengan telaahpenelitian terdahulu yang berhubungan dengan telaahpenelitian ini. Dilakukan prosedur identifikasi sertainventarisasi bahan-bahan hukum primer dan sekundersecara cermat. Atas bahan-bahan yang terkumpuldilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai denganrumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasidimaksudkan untuk melakukan penilaian bahan hukumberdasar tema-tema analisis yang relevan denganmenggunakan kartu catatan.

� Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melaluiproses penalaran hukum (legal reasoning) yang logissistematis. Penalaran hukum juga bertumpu padaaturan berfikir yang dikenal dalam logika. Namunaturan berfikir yang dikenal dalam logika. Namundemikian penggunaan logika dalam ilmu hukummengandung ciri khas yang berkenaan dengan hakikathukum (the nature of law), sumber hukum (the sources of laws) dan jenis hukum (the kinds of laws).