BUPATI MUSIBANYUASIN - jdih.mubakab.com 29...-,menimbang". mengingat! \) bupati musibanyuasin peraturan bupatimusibanyuasin nomor ~ tahun2009 tentang standar biayatahunanggaran 2010

$Page 1: BUPATI MUSIBANYUASIN - jdih.mubakab.com 29...-,menimbang". mengingat! \) bupati musibanyuasin peraturan bupatimusibanyuasin nomor ~ tahun2009 tentang standar biayatahunanggaran 2010$
Menimbang-,".

Mengingat

!

\

)

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR ~ TAHUN2009

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2010KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI MUSI BANYUASIN

bahwa dalam rangka penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja

sebagaimana ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Standar Biaya

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2009_

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 ) Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Tambahan Lembaran Negara Nomor4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan,Peraturan Perundang-undangan ( LembaranNegara Republik

- 1 -

(~ ,'c. .,~'

•'v

,J

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara

Nomer 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 126.


9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005, Nomor 49 . Tambahan Lembaran Negara Nomor

4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembina dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007- 2 -

-~.--

..

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (



9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005, Nomer 49 . Tambahan Lembaran Negara Nomer

4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2007 tentang

Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembina dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007- 3 -

,

•

Menetapkan

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2010;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG STANDAR BIAYA

TAHUN ANGGARAN 2010 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam system dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

-4-

•

•

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah

daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah

dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah

Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan

membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan

yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,

dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan KelurahanlDesa.

10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD

serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

11. Standar Biaya adalah satuan biaya setinggi-tingginya yang digunakan

sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Pasal2

Standar Biaya terdiri dari Standar Biaya Bersifat Umum dan Standar

Biaya Bersifat Khusus.

Pasal3

Standar Biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya

Umum (SBU) adalah Standar Biaya yang penggunaannya bersifat lintas

SKPD.

- 5 -

,

Standar Biaya bersifat 9 selanjutnya disebut Standar Biaya

Khusus (SBK) adalah Standar Biaya yang digunakan untuk kegiatan

yang khusus dilaksanakan oleh SKPD tertentu.

Pasal5

Standar Biaya Biaya Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai Pedoman

bagi SKPD dalam Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2010

BAB II

BIAYAADMINISTRASI PAGU BELANJA MODAL

Pasal6

Untuk mendukung penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa

pemerintah dalam rangka investasi (Belanja Modal) sebagaimana

dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 jo

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 jo Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2005, disediakan biaya pengelolaan

atau administrasi kegiatan (gaji/upah, bahan, perjalanan dan lain-lain)

yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut:

a. Pagu Belanja Modal sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) dapat diberikan antara setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,-

(dua belas juta rupiah);

b. Pagu Belanja Modal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat

diberikan antara Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai

dengan paling tinggi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

C. Pagu Belanja Modal di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dapat

diberikan antara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai

dengan paling tinggi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

-6-

d. Pagu Belanja Modal di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat

diberikan antara Rp. 40.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai

dengan paling tinggi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

e. Pagu Belanja Modal di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima

juta rupiah);

f. Lokasi kegiatan dan volume pekerjaan kegiatan merupakan faktor

penentu dalam menetapkan administrasi kegiatan;

Pasal 7

Dalam hal terjadi perbedaan besaran Harga Satuan Umum dengan

usulan biaya/RAB yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah,

maka usulan biaya/RAB tersebut dapat digunakan sepanjang

perhitungan usulan biayanya dilakukan secara professional dan dapat

dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien,

bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan berdasarkan hasil

survey dari instansi-instansi terkait.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Harga Satuan

Umum Tahun Anggaran 2009 pada Kabupaten Musi Banyuasin,

dinyatakan tidak berlaku.

- 7-

BAB III

PENUTUP

Pasal9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di SekayuPada tanggal 81 Oktober 2009

BUPATI MUSI BANYUASIN

HARt

Diundangkan di Sekayu,Pada Tanggal 91 Oktober 2009

SEKRE~BUPAT

,,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2009 NOMOR '9~

- 8 -

Lampiran : Peraturan Bupati Musi BanyuaslnNomor : 99Tanggal : 81 Oktober

20092009

HARGA SATUAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2010

No. URAIAN RINCIAN KEGIATAN SATUAN HARGA2010 KET1

1 1. Honorarium Pegawai Honorer Pegawai Honorer Orang/bulan Rp 750.000Daerah

2 Upah PHL - Sopir Orang /har; Rp 50.000- Tukang sapu, petugas taman & sampah Orang /hari Rp 27.500- Tukang rum put & parit Orang /har; Rp 30.000- Petugas pemelihara lampu & listrik jalan Orang /hari Rp 75.000

3 a. Nilai Pagu Belanja sampai dengan a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan50.000.000,-

- Pengguna Anggaran Orang/bulan Rp 230.000- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Orang/bulan Rp 230.000- Pejabat Pembuat Komltmen (PPK) Orang/bulan Rp 200.000- Pejabat penguji tagihan dan Orang/bulan Rp 175.000penandatanganan SPM

- Pejabat Penata usahaan Keuangan Orang/bulan Rp 165.000(PPK-SKPD)

- Bendahara Pengeluaran, Orang/bulan Rp 165.000Bendahara Pembantu

- Staf Pengelola Orang/bulan Rp 115.000

b. Tim Pelaksana Kegiatan- Pejabat Pelaksana Tekhnis Oran~/bulan Rp 175.000Keglatan (PPTK)

- Anggota Orang/bulan Rp 115.000

c. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Orang/bulan Rp 175.000

b. Nilai Pagu Belanja di atas a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan50.000.000,- s.d 100.000.000,-

- Pengguna Anggaran Orang/bulan Rp 345.000- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Orang/bulan Rp 345.000- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Orang/bulan Rp 290.000

- Pejabat penguji tagihan dan Orang/bulan Rp 260.000

penandatanganan SPM- Pejabat Penata usahaan Keuangan Orang/bulan Rp 240.000

(PPK-SKPD)- Bendahara Pengeluaran, Orang/bulan Rp 240.000

Bendahara Pembantu- Staf Pengelola Orang/bulan Rp 175.000

b. Tim Pelaksana Kegiatan- Pejabat Pelaksana Tekhnis Orang/bulan Rp 260.000

Kegiatan (PPTK)- Anggota Orang/bulan Rp 175.000

c. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa- Barang & Jasa (konstruksi) Orang paket Rp 365.000

- Barang (non konstruksi) Orang paket Rp 275.000

- Jasa (non konstruksi) Orang paket Rp 240.000

c. Nilai Pagu Belanja di atas a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan100.000.000,- s.d 250.000.000,- - Pengguna Anggaran Orang/bulan Rp 400.000

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Orang/bulan Rp 400.000

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Orang/bulan Rp 345.000

- Pejabat penguji tagihan dan Orang/bulan Rp 320.000penandatanganan SPM


- Bendahara Pengeluaran, Orang/bulan Rp 290.000Bendahara Pembantu

- Staf Pennelola Orana/bulan Rn 205.000

Page 1

No, URAIAN RINCIAN KEGIATAN SATUAN HARGA2010 KETb. Tim Pelaksana Kegiatan

,

- Pejabat Pelaksana Tekhnis Orang/bulan Rp 320.000Keglatan (PPTK)

- Anggata Orang paket Rp 205.000

c. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa- Barang & Jasa (kanstruksi) Orang paket Rp 545.000- Barang (nan konstruksi) Orang/bulan Rp 340.000- Jasa (nan kanstruksi) Orang/bulan Rp 340.000

d. Nilai Pagu Belanja di atas a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan250.000.000,- s.d 500.000.000,- - Pengguna Anggaran Orang/bulan Rp 460.000

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Orang/bulan Rp 460.000- Pejabat Pembuat Kamitmen (PPK) Orang/bulan Rp 400.000- Pejabat penguji tagihan dan Orang/bulan Rp 345.000

penandatanganan 5PM- Pejabat Penata usahaan Keuangan Orang/bulan Rp 325.000

(PPK-5KPD)- Bendahara Pengeluaran, Orang/bulan Rp 325.000

Bendahara Pembantu- 5taf Pengelala Orang/bulan Rp 230.000


Kegiatan (PPTK)- Anggata Orang/bulan Rp 230.000

c. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa- Barang & Jasa (kanstruksi) Orang paket Rp 640.000- Barang (nan kanstruksi) Orang paket Rp 475.000- Jasa (nan konstruksi) Orang paket Rp 475.000

e. Nilai Pagu Belanja di atas J a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan500.000.000,- s.d 1.000.000.000,- - Pengguna Anggaran Orang/bulan Rp 515.000 ,,'

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Orang/bulan Rp 515.000- Pejabat Pembuat Kamitmen (PPK) Orang/bulan Rp 460.000- Pejabat penguji tagihan dan Orang/bulan Rp 400.000

penandatanganan 5PM- Pejabat Penata usahaan Keuangan Orang/bulan Rp 365.000


Bendahara Pembantu

b. - Staf Pengelala Orang/bulan Rp 260.000

Tim Pelaksana Kegiatan- Pejabat Pelaksana Tekhnis Orang/bulan Rp 400.000


c. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa- Barang & Jasa (kanstruksi) Orang paket Rp 725.000- Sarang (nan kanstruksi) Orang paket Rp 545.000

- Jasa (nan kanstruksi) Orang paket Rp 545.000

f. Nilai Pagu Belanja dl atas a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan1.000.000.000,- s.d 2.500.000.000,- - Pengguna Anggaran Orang/bulan Rp 575.000

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Orang/bulan Rp 575.000

- Pejabat Pembuat Kamltmen (PPK) Orang/bulan Rp 515.000




Bendahara Pembantu- 5taf Pengelala Orang/bulan Rp 290.000

Page 2

No; URAIAN RINCIAN KEGIATAN SATUAN HARGA2010 KET



c. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa- Barang & Jasa (kanstruksi) Orang paket Rp 820.000- Barang (nan kanstruksi) Orang paket Rp 605.000- Jasa (nan kanstruksi) Orang paket Rp 605.000

g. Nilai Pagu Belanja di atas a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan2.500.000.000,- s.d 5.000.000.000,- - Pengguna Anggaran Orang/bulan Rp 630.000

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Orang/bulan Rp 630.000- Pejabat Pembuat Kamitmen (PPK) Orang/bulan Rp 575.000


penandatanganan 5PM


- Bendahara Pengeluaran, Orang/bulan Rp 460.000

Bendahara Pembantu

- Stat Pengelala Orang/bulan Rp 320.000

- ,b. Tim Pelaksana Kegiatan

- Pejabat Pelaksana Tekhnis Orang/bulan Rp 490.000


c. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa- Barang & Jasa (kanstruksi) Orang paket Rp 910.000- Barang (nan kanstruksi) Orang paket Rp 665.000- Jasa (nan kanstruksi) Orang paket Rp 665.000

h. Nilai Pagu Belanja di atas a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan5.000.000.000,- s.d - Pengguna Anggaran Orang/bulan Rp 745.00010.000.000.000,- - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Orang/bulan Rp 745.000

- Pejabat Pembuat Kamitmen (PPK) Orang/bulan Rp 690.000




Bendahara Pembantu- Stat Pengelala Orang/bulan Rp 375.000



c. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa- Barang & Jasa (kanstruksi) Orang pake! Rp 1.000.000- Barang (nan kanstruksi) Orang paket Rp 750.000

. - Jasa (nan kanstruksi) Orang paket Rp 750.000

i. Nilai Pagu Belanja di atas a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan10.000.000.000,- s.d - Pengguna Anggaran Orang/bulan Rp 920.00050.000.000.000,- - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Orang/bulan Rp 920.000

- Pejabat Pembuat Kamitmen (PPK) Orang/bulan Rp 800.000- Pejabat penguji tagihan dan Orang/bulan Rp 800.000



Bendahara Pembantu- Stat Pengelala Orang/buian Rp 460.000

Page 3

.No.' URAIAN RINCIAN KEGIATAN SATUAN HARGA2010 KETb. Tim Pelaksana Kegiatan

. - Pejaba! Pelaksana Tekhnis Orang/bulan Rp 800,000Kegia!an (PPTK)

- Anggala Orang/bulan Rp 460.000

c. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa- Barang & Jasa (kanstruksi) Orang pake! Rp 1.185.000- Barang (non kanstruksi) Orang pake! Rp 880.000- Jasa (non kanstruksi) Orang pake! Rp 880.000

j. Nilai Pagu Belanja di alas a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan50.000.000.000,- s.d - Pengguna Anggaran Orang/bulan Rp 1.145.000100.000.000.000,- - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Orang/bulan Rp 1.145.000

- Pejaba! Pembua! Komitmen (PPK) Orang/bulan Rp 975.000- Pejaba! penguji !agihan dan Orang/bulan Rp 860.000

penanda!anganan 5PM- Pejaba! Penala usahaan Keuangan Orang/bulan Rp 800.000


Bendahara Pemban!u- 5!af Pengelala Orang/bulan Rp 575.000

. b. Tim Pelaksana Kegiatan- Pejaba! Pelaksana Tekhnls Orang/bulan Rp 860.000

Kegialan (PPTK)- Angga!a Orang/bulan Rp 575.000

c. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa- Barang & Jasa (kanstruksi) Orang pake! Rp 1.450.000

- Barang (non kanstruksi) Orang pake! Rp 1.090.000

- Jasa (non kanstruksi) Orang pake! Rp 970.000

k. Nilai Pagu Belanja di alas a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan100.000.000.000,- s.d - Pengguna Anggaran Orang/bulan Rp 1.375.000500.000.000.000,- - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Orang/bulan Rp 1.375.000

- Pejaba! Pembua! Kami!men (PPK) Orang/bulan Rp 1.200.000

- Pejaba! penguji lagihan dan Orang/bulan Rp 1.030.000

penanda!anganan 5PM- Pejaba! Penala usahaan Keuangan Orang/bulan Rp 975.000


." Bendahara Pemban!u- 5!af Pengelala Orang/bulan Rp 690.000

b. Tim Pelaksana Kegiatan- Pejaba! Pelaksana Tekhnis Orang/bulan Rp 1.030.000

Kegialan (PPTK)- Anggala Orang/bulan Rp 690.000

c. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa- Barang & Jasa (kanstruksi) Orang pake! Rp 1.815.000

- Barang (non konstnuksi) Orang pake! Rp 1.365.000

- Jasa (non konstruksi) Orang pake! Rp 1.090.000

L Nilai Pagu Belanja di alas a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan500.000.000.000,- s.d - Pengguna Anggaran Orang/bulan Rp 1.720.0001.000.000.000.000,- - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Orang/bulan Rp 1.720.000

- Pejaba! Pembua! Kami!men (PPK) Orang/bulan Rp 1.490.000- Pejaba! penguji lagihan dan Orang/bulan Rp 1.320.000

penanda!anganan 5PM- Pejaba! Pena!a usahaan Keuangan Orang/bulan Rp 1.200.000

(PPK-5KPD)- Bendahara Pengeluaran, Orang/bulan Rp 1.200.000

Bendahara Pemban!u- 5!af Pengelala Orang/bulan Rp 860.000

Page 4

.1

No: URAIAN RINCIAN KEGIATAN SATUAN HARGA2010 KET

. , b. Tim Pelaksana Kegiatan- Pejabat Pelaksana Tekhnis Orang/bulan Rp 1.320.000

Kegiatan (PPTK)- Anggota Orang/bulan Rp 860.000

c. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa- Barang & lasa (konstruksi) Orang paket Rp 2.180.000- Barang (non konstruksi) Orang paket Rp 1.635.000- lasa (non konstruksi) Orang paket Rp 1.450.000

m. Nilai Pagu Beianja di atas a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan1.000.000.000.000.,- - Pengguna Anggaran Orang/bulan Rp 2.060.000

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Orang/bulan Rp 2.060.000- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Orang/bulan Rp 1.835.000- Pejabat penguji tagihan dan Orang/bulan Rp 1.545.000

penandatanganan 5PM- Pejabat Penata usahaan Keuangan Orang/buian Rp 1.490.000

(PPK-SKPD)- Bendahara Pengeluaran, Orang/bulan Rp 1.490.000

Bendahara Pembantu- Staf Pengelola Orang/bulan Rp 1.030.000

b. Tim Pelaksana Kegiatan- Pejabat Pelaksana Tekhnis Orang/bulan Rp 1.545.000

Kegiatan (PPTK)- Anggota Orang/bulan Rp 1.030.000

c. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa- Barang & lasa (konstruksi) Orang/paket Rp 2.725.000

- Barang (non konstruksi) Orang/paket Rp 2.040.000

- lasa (non konstruksi) Orang/paket Rp 2.040.000

4 Tim Pelaksana a. Yang ditetapkan Atas Dasar Surat

kegiatan dan Tim Interdis Keputusan Bupati- Pengarah Orang/bulan Rp 750.000

- Penanggung lawab Orang/bulan Rp 700.000

- Koordinator Orang/bulan Rp 700.000

• - Ketua Orang/bulan Rp 650.000

- Wakil Ketua Ora rig/bulan Rp 600.000

- Sekretaris Orang/bulan Rp 500.000


b. Yang ditetapkan atas dasar surat. Keputusan PA

- Pengarah Orang/bulan Rp 500.000

- Penanggung lawab Orang/bulan Rp 450.000

- Koordinator Orang/bulan Rp 450.000

- Ketua Orang/bulan Rp 400.000

- Wakil Ketua Orang/bulan Rp 350.000

- Sekretaris Orang/buian Rp 300.000


5 Honorartum Panitia Pemeriksa/Penerima - Pengadaan Barang Rp. 50 juta s.d Orang/paket Rp 230.000

Barang/lasa Per Paket Rp. 500 luta atau jasa KonsultanRp. 50 luta s.d Rp. 200 luta

- Pengadaan Barang diatas Rp. 500 juta Orang/paket Rp 350.000

atau jasa Konsultan diatas Rp. 200 luta

6 Nara Sumber dalam rangkaSeminar/Rakor/ Sosialisasi/ Desiminasi/ 1. Pejabat Eselon I Orang/ jam Rp 1.150.000

Lokakarya/Pendampingan untuk kegiatan 2. Nara Sumber pejabat setingkat eselon II Orang/ jam Rp 850.000

Dinas/SKPD 3. Pejabat setingkat eselon III ke bawah Orang/ jam Rp 700.000

diklat 4. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus Orang/ jam Rp 1.150.000

5. Moderator Orang/ jam Rp 575.000

Page 5

,No; URAIAN RINCIAN KEGIATAN SATUAN HARGA2010 KET

7 :rambahan Penghasilan BerdasarkanPertimbangan Objektif Lainnya- Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Orang/bulan Rp LOOO,OOO

8 Honorarium Instruktur Orang/ jam Rp 60,000

9 Satuan Biaya Uang Lembur dan UangMakan9,1 Uang Lembur

a, Golongan 1V Orang/ jam Rp 13,000b, Golongan III Orang/ jam Rp 1LOOOc. Golongan 11 Orang/ jam Rp 9,000d, Golongan 1 Orang/ jam Rp 7,000

9,2 Uang Makan Lembur Orang/hari Rp 15,000

10 Uang Piket Orang/hari Rp 50,000

11 Satuan Biaya Uang Makan Pegawal Tidak Orang/hari Rp 15,000Tetap/ Honor Daerah

.

11 Setuan Blaya Makanan Penambah Daya Orang/hari Rp 7500Tahan Tubuh

12 Satuan Blaya Konsumsia, Makan Orang/Kali Rp 26,000

b, Snack Orang/Kali Rp 10,000

c. Prasmanan Orang/Kali Rp 30,000

13 Setuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

13,1 Anak Panti Asuhan Orang/Hari Rp 18,000

13,2 Siswa Orang/Hari Rp 18,000

13.3 Rescue Tim Orang/Hari Rp 2LOOO

14 Pemeliharaan Gedung Kantor a, Gedung Kantor M2/Tahun Rp 80,000

b, Halaman Kantor M2/Tahun Rp 10,000

15 Biaya Pemeliharaan dan BiayaOperasional sarana Kantor15,1 Kendaraan Bermotor Roda Empat (R4) UnitfTahun Rp 16.350,000

Roda Dua (R2) Unit/Tahun Rp 3,000,000

15.2 Speedboat Unit/Tahun Rp 12,600,000

15.3 Inventaris Kantor Pegawai/Kanto Rp 45,000

15.4 Personal Komputer/Laptop/Printer Rp 700,000

15,5 AC Split Rp 350,00015,6 Genset Leblh Kecll dari 50 KVA Rp 4550,000

16 Pakaian Dinas/Kerja Resmi Pegawai- PSL Orang/Stel Rp 2,500,000

- PSR Orang/Stel Rp 2,250,000

- PSH Orang/Stel Rp 2,000,000

- PDH Orang/Stel Rp 340,000

- Batik Orang/Stel Rp 250,000

17 Pakaian Dinas Dokter/ Perawat Orang/Stel Rp 250,000

18 Satuan Blaya Sewa Kendaraan dan MeslnFoto Copy

18.1 Sewa kendaraan roda 4 unit/hari Rp 520,000

18,2 Sewa kendaraan roda6 (Bus) unit/hari Rp 1.700,000kapasitas 20 - 30 orang

Page 6

,No: URAIAN RINCIAN KEGIATAN SATUAN HARGA 2010 KET18.3 Sewa kendaraan roda 6 (Bus) unit/hari Rp 2.550.000, kapasitas 32 - 48 orang18.4 Sewa Mesin Foto copy bulan/unit Rp 3.278.000

19 Satuan biaya sewa ruangan a. Ruang Besar unit/hari Rp 2.000.000b. Ruang Sedang unit/hari Rp 1.500.000c. Ruang KecH unit/hari Rp 1.000.000

20 Satuan biaya sewa tenda, kursi, a. Sewa Tenda VIP unit kegiatan Rp 250.000b. Sewa Tenda Biasa (Standar) unit kegiatan Rp 150.000c. Sewa Kursi Biasa unit kegiatan Rp 2.000d. Sewa Kursi VIP unit kegiatan Rp 250.000d. Sewa Panggung ( 7,5 m X 15 m ) unit kegiatan Rp 3.000.000

Sewa Panggung ( 7,5 m X 20 m ) unit kegiatan Rp 4.800.000

Page 7

1.

PENJELASANLAMPIRAN STANDAR BIA YA UMUM 2010

UpahPHL

Sopir paruh waktu (part time), Petugas pemelihara lampu dan listrikjalan khusus yang adadi Dinas Pertamanan Pemeliharaan Lampu Jalan

2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium yang diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing Satuan Kerjaberdasarkan pagu yang dikelola.

3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberikan tugas untuk melaksanakankegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak tems menems berdasarkan surat keputusanBupati/P AlKP A. Pembentukan Tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

4. Honorarium Pejabat lPengadaan BaranglJasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/JasaHonorarium yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Penggunabarangljasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa samoai dengan nilaiRD. 50.000.000,- . Pejabat Pengadaan BaranglJasa diberikan honorarium paling banyakl(satu) orang.

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/JasaHonorarium yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh PenggunaIKuasa Penggunabarang/jasa menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihanpenyediaan barang/jasa dengan nilai di atas RD. 50.000.000,-. Anggota Panitia PengadaanBaranglJasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

5. Honorarium Panitia PemeriksaanlPenerimaan Barang/Jasa per paket

Honorarium yang diberikan kepada PNS yang diberikan tugas untuk menerima/pemeriksabarangljasa yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakansesuai dengan ketentuan.

6. Honorarium Narasumber, Tim Ahli dalam rangka Seminar/' Rakor/ SosialisasilDesiminasil Lokakarya, Pendampingan pada Dinas/SKPD

Satuan biaya yang dapat diberikan setinggi-tingginya kepada narasumber baik di luar maupundi dalam SKPD penyelenggara, yang menjadi narasumber pada kegiatan Seminar, Rakor,Sosialisasi, Desiminasi, Lokakarya, Pendampingan yang melibatkan peserta dari SKPDlainnya.

7. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (TunjanganKesejahteraan Pegawai.

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS.8. Honorarium Instruktur

Instruktur adalah PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk.mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan. Untuk instruktur yang berasal darinon-PNS, satuan biayanya mengacu pada harga Pasar dan/atau sumber data lain yang dapatdipertanggungjawabkan.

9. Satuan Biaya Dang Lembur dan Dang Makan Lembur

Uang Lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan suratperintah dad pejabat yang berwenang. Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerjal waktu kerianormal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi / kantor pemerintah.Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama. Dapat

diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut paling banyak 1(satu) kali per hari.

b. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalamseminggu.

c. Pada hari libur tarifuang lembur 200% dari tariflembur hari kerja.

10. Dang Piket

Uang piket diberikan kepada Pegawai Pol PPIKesbang Pol/Dishub dan Kantor Perpustakaanyang ditugaskan piket oleh pejabat yang berwenang.

II. Dang Makan Pegawai Tidak TetaplHonor DaerahlPegawai Perbantuan/ Pegawai YangDipekerjakan .

Uang makan diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap/Honor Daerah/Tenaga Perbantuan/ TenagaYang Dipekerjakan yang dihitung berdasarkanjumlah hari masuk kerja paling banyak 22 (dua puluhdua) hari dalam 1 (satu) bulan.

12. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Pengadaan makanan/minuman bagi PNS sebagai penambah daya tahan tubuh. Hanyadiberikan kepada pegawai fungsional seperti tenaga fungsional komputer, laboratorium,tenaga perpustakaan, petugas foto x-ray, dan petugas yang pekerjaannya berisiko tinggisempa lainnya yaitu yang jenis pekerjaannya dapat memberikan darnpak bumk bagikesehatan PNS tersebut Misalnya: Petugas Reaktor Nuklir, Petugas SUTET dU.

13. Satuan Biaya Konsumsi

Pengadaan makan termasuk minuman dan snack untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakandengan peserta berasal dari dalarn dan alau luar SKPD.

14. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan Biaya pengadaan bahan makanan yang dipemntukkan untuk makan pada panti asuhan,tim rescue.

15. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung

Satuan biaya yang digunakan untuk menjagal mempertahankan gedung dan bangunan kantordi dalam negeri agar berada dalam kondisi semula, untuk tingkat kemsakan kurang dari atausarna dengan 2 % (dua persen).

16. Satuan Pemeliharaan Kendaraan dan Saran a Kantor

Pemeliharaan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya agarberada dalarn kondisi normal dan nilainya tidak memenuhi lagi syarat kapitalisasi suatu asset.Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor, dan speedboat sudah termasuk biaya bahanbakar minyak (BBM). Untuk kendaraan bermotor sudah termasuk untuk perpanjangan SuratTanda Nomor Kendaraan (STNK).STNK : 500.000

Jasa Service: 1.600.000Suku Cadang : 4.100.000BBM/Pelumas: 10.150.000Kecuali untuk kendaraan dinas BupatilWakil Bupati, DPRD dan Anggota DPRD.

17. Pakaian DinaslKerja Resmi Pegawai (Termasuk Atribut dan Ongkos Jahit)

Diperuntukan bagi pegawai satuan kerja Perangkat Daerah,

18. Satuan Biaya Pakaian Dinas DokterlPerawatlBidan dan Paramedis (Termasuk Atributdan Ongkos Jahit)

Diperuntukkan bagi dokter/perawat/bidan dan paramedis

19. Sewa Kendaraan dan Mesin Foto copySatuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi.

Sewa Tenda, Kursi, Panggung

Sewa tenda, kursi, panggung yang dipergunakan untuk rapat, pertemuan dan kegiatan lainnyadi luar kantor.

20. Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan

Sewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi dankegiatan lainnya di luar kantor.Definisi ruangan :a. Ruangan Besar adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 101

sampai dengan 299 orangb. Ruangan Sedang adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 51

sampai dengan 100 orangc. Ruangan Kecil adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas sampai

dengan 50 orangSatuan biaya sudah termasuk meja, kursi, sound system, dan fasilitas ruangan/gedung

Catatan:I) Satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sudah memperhitungkan unsur

pajak

2) Pengertian Istilah :- OJ : Orang/Jam- OH : Orang/Hari- OB : OranglBulan- OT Orang/Tahun- OP :Orang/Paket- OK Orang/Kegiatan- UK Unit/ Kegiatan- UH Unit/Hari

Sekayu,,9-1 Oktober 2009

f .BUPATI MUSI BANYUASfNt

M/r.PAHRI AZHARI

Lampiran II : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor ~El 2009

Tanggal : a-I Oktober 2009

STAN DAR BIAYA KHUSUS TA. 2010

SKPD.

URAIAN SATUAN BIAYA

1 2 3 4

Dinas Pendidikan I. Tunjangan/Honor Bulanan Pengelola dan Staf pada SMP 6 Sekayu,

Nasional SMA 2 Unggul Sekayu, SMK 2 Dan SMKN Model Sekayu

1 Kepala Sekolah OB 7.000.0002 Wakil Kepala Sekolah OB 3.000.0003 Wali Kelas OB 1.000.0004 Koordinator Laboratorium/Perpustakaan/Komputer OB 1.500.0005 Tenaga supervisi sekolah OB 1.500.0006 Guru kontrak OB 3.500.0007 Guru PNS OB 1.500.0008 Kepala Tata Usaha OB 2.000.0009 Bendahara Sekolah OB 1.500.00010 Tenaga administrasi sekolah OB 1.000.00011 Satpam/Penjaga Sekolah OB 1.000.00012 Tenaqa kebersihan OB 750.000

Politeknik Sekayu 1 Honor Staf Pengajar- Dosen/instruktur 0] 50.000- Asisten Dosen/instruktur OJ 35.000- Staf Pengajar (Pakar/praktlsi) OJ Sesuai Pasar

2 Tunjangan Fungsional Dosen- Guru Besar OB 1.350.000- Lektor Kepala OB 900.000- Lektor OB 700.000- Asisten Ahli OB 375.000

3 Tunjangan Fungsional PustakawanPustakawan Ahli

Pustakawan Utama OB 700.000Pustakawan Madya OB 500.000Pustakawan Muda OB 375.000Pustakawan Pertama OB 275.000

Pustakawan TrampilPustakawan Penyelia OB 350.000Pustakawan Pelaksana Lanjutan OB 256.000Pustakawan Pelaksana OB 240.000

Halaman 1 Lampiran II : Standar Biaya Khusus Pemkab Muba TA, 2010

•

SKPD URAIAN SATUAN BIAYA

1 2 3 44 Tunjangan Jabatan Struktural

SenatKetua OB 500.000.Sekretaris OB 300.000Anggota OB 250.000

Direktur Guru Besar OB 3.325.000Lektor Kepala OB 2.875.000Lektor OB 2.675.000

Pembantu Direktur I Guru Besar OB 1.800.000Lektor Kepala OB 1.550.000Lektor OB 1.350.000

Pembantu Direktur II Guru Besar OB 1.800.000- Lektor Kepala OB 1.550.000

Lektor OB 1.350.000Tenaga Non Akademis OB 1.200.000

Pembantu Direktur III Guru Besar OB 1.800.000Lektor Kepala OB 1.550.000Lektor OB 1.350.000Tenaga Non Akademis OB 1.200.000

Ketua Jurusan OB 1.000.000Kepala Bagian OB 1.000.000Kepala UPT OB 1.000.000Sekretaris Jurusan OB 800.000Kepala SubBagian OB 800.000Kepala Lab/Workshop OB 800.000Kepala Urusan OB 750.000Bendahara OB 750.000

5 Tambahan Penghasilan Bedasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

Direktur Guru Besar OB 3.916.000Lektor Kepala OB 3.466.000Lektor OB 3.266.000

Pembantu Direktur I Guru Besar OB 2.391.000Lektor Kepala OB 2.141.000Lektor OB 1.941.000

Pembantu Direktur II Guru Besar OB 2.391.000Lektor Kepala OB 2.141.000Lektor OB 1.941.000

Pembantu Direktur III Guru Besar OB 2.391.000Lektor Kepaia OB 2.141.000Lektor OB 1.941.000

6 Ketua Jurusan OB l.S91.0007 Kepala Bagian OB 1.591.0008 Kepala UPT OB 1.591.0009 Kepala Perpustakaan OB 1.391.00010 KeDala Lab(WorkshoD OB 1.391.000

Halaman 2 lampiran II : 5tandar Biaya Khusus Pemkab Muba TA. 2010

.'

'.SKPD URAIAN SATUAN BIAYA

1 2 3 4

11 Kegiatan Penelitian- Penelitia Utama (maksimal 4 jam/hari) OJ 27.500- Peneiitia (maksimal 4 jam/hari) OJ 22.500- Pembantu Peneliti OJ 15.000- Pengolah Data Paket 1.000.000- Petugas Survey OR 5.000- Pembantu Lapangan OH 50.000- Koordinator Peneliti OB 350.000- Sekretariat Penelitian OB 250.000

12 Tim Penyusun Jurnal- Penanggung Jawab OTer 400.000- Redaktur OTer 300.000- Penyunting/Editor OTer 250.000- Redaktur Pelaksana OTer 200.000- Desain Grafis & Foto grafer OTer 175.000- Sekretariat OTer 150.000- Pembuat Artikel Hal 75.000

13 Pakaian Mahasiswa- Pakaian Seragam Stel 265.000- Jaket almamater Stel 200.000- Pakaian Olahraga Stel 175.000- Pakaian Diksarlin Stel 300.000- Pakaian Bengkel/lab Stel 175.000- Toaa Mahasiswa Stel 175.000

Dinas Kesehatan 1 Honor Dokter PTT- Spesiaiis OB 17.000.000- Umum OB 2.000.000- Gigi OB 2.000.000- Bidan OB 1.000.000

2 Tambahan Penghasilan Daerah Kurang Diminatl- Dokter OB 1.000.000- Bidan OB 450.000- Perawat OB 350.000- Tenaga Kesehatan Lainnya OB 350.000

, - Pimpinan Puskesmas OB 500.000

3 Tambahan Penghasilan Tenaga Medis Jaga (Piket) Malam- Dokter OB 1.000.000- Bidan OB 450.000- Perawat OB 350.000- Tenaga Kesehatan Lainnya OB 350.000- Pimoinan RSUD/Puskesmas Rawat lnao 500.000

-

Halaman 3 lampiran II ; 5tandar Biaya KhususPemkab Muba TA. 2010

.'

•


1 2 3 4

Akademi Perawat I. Gaji/Honor/Tunjangan Bulanan Pengelola dan Staf Akper PemkabSekayu Muba

A. Honor Bulanan1 Direktur OB 3.292.5002 Pudir I OB 1.625.0003 Pudir II OB 2.125.0004 Pudir III OB 1.625.0005 Kepala Jurusan OB 937.5006 Kepala Bagian OB 1.687.5007 Kepala Sub Bagian OB 1.500.0008 Kepala Urusan OB 1.375.0009 Kepala Unit OB 1.375.00010 Bendahara OB 1.065.00011 Pustakawan OB 625.00012 Staf Pengelola Keuangan OB 1.180.00013 Staf Administrasi OB 875.00014 Satpam OB 875.00015 Pengasuh Asrama OB 875.00016 Kebersihan OB 875.000.,..' 17 Sopir 08 875.000

B Honor Kegiatan1 Honor Dosen Menoaiar OJ 50.000

Rumah SakitUmum Daerah PEGAWAINEGERISIPIL

SekayuI. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit OH 30.000

II. Uang Piket/jagaa. Dokter Jaga IGD/Bangsal

- Hari Biasa OP 125.000- Hari Libur OP 250.000

b. Petugas dan Perawat Jaga Malam OP 25.000

III. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

,-' a Petugas Pengawas Jaga (Pengawas Pelayanan) OP 100.000

b Pengawas Manajemen OP 100.000

c. Penata Anestesi OB 3.000.000

IV. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Prafesi

I

a. Tenaga Ahli dan Koordinator OB 15.000.000b. Dokter Umum dan Dokter Gigi OB 5.000.000c. Tenaga Ahli Part Time OB 10.000.000

Halaman 4 Lampiran II : Standar Biaya Khusus Pemkab Muba TA. 2010

.'•

•

••SKPO URAIAN SATUAN BIAYA

1 2 3 4

NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. Honorarium Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber (Tenaga Kontrak)

a. Gaji Pokok Dokter Spesialis- Full Time OB 20.000.000- Part Time OB 10.000.000

b. Gaji Pokok Dokter Umum dan Dokter Gigi OB 6.000.000

c. Penata Anestesi OB 10.000.000

d. Gajl Tenaga Kesehatan (Perawat dan Penunjang Medis)- Sl Apoteker Prafesi OB 2.500.000- Sl Keperawatan Profesi OB 2.000.000- DIll Kesehatan OB 1.500.000- Setingkat SMU OB 1.250.000

e. Gaji Tenaga Admlnistrasi Umum, Keuangan dan tenaga iainnya- Pendidikan Sl OB 2.000.000- Pendidikan DIll OB 1.500.000- Pendidikan SMU OB 1.250.000

KESBANGPOLMAS I. Honorarium Penanganan Kejadian Kebakaran OK 50.000

POL PP/KESBANG/ I. Kelengkapan Pol PP/KesbangPolMas/DishubOISHUB 1. Pakaian Dinas

a. PDH Stel 455.000b. PDLjPDU Stel 487.000

2. Sepatua. PDH

,Stel 244.400

b. PDLjPDU Stel 273.000

Bagian Protokol I. Pakaian1. Pakaian Kerja Lapangan 1.000.0002. Pakaian Batik Tradisional 600.000

; II. Pengawalan

1. Jasa Pengawalan Pimpinan Daerah/Patwal UK 1.000.000Honorarium Ajudan Pengawalan Pimpinan Daerah/

2. Walpri (Bupati) OB 1.000.000Honorarium Ajudan Pengawalan Pimpinan Daerah/

3. Walpri (Wabup) OB 750.000

Bagian Kesra I Honor/Tunjangan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah OB 300.0002 Honor/Tunjangan Ustad/ustadzah Guru TK.TPA OB 150.0003 Honor/Tunjangan Uang Kesejahteraan Anggota legiun OB 300.0004 Honor/Tunjangan Uang Kesejahteraan Janda Anggota OB 200.0005 Honor/Tunjangan Sarjana Bina Desa OB 750.000

Halaman 5 Lampiran II : 5tandar Biaya Khusus Pemkab Muba TA. 2010

, ••


1 2 3 4

Dinas Pemuda 1 Konsumsi Atlit/SiswaOlahraga dan - Makan/minum/ekstra puding OH 90.000Pariwisata

2 Jasa Penasehat Teknis 08 3.500.000/

3 Jasa Psikologi 3.500.000

4 Kesekretariatan/Pembina Asrama 08 1.000.000

I. Pakaian Untuk Anggota DPRDSekretariat DPRD 1 PSL Stel 3.000.000

2 PSR Stel 2.500.0003 PDH Stel 1.400.0004 PSH Stel 2.000.0005 Pakaian Adat Stel 3.500.0006 PIN EMAS 8uah 5.500.000

'.' II. Honorarium Staf Ahli DPRD 08 4.000.000I

•PERKEBUNAN I. Upah

1. Upah harian lepas HOK 40.000

•-

t,"'AT~/Nlf H. PAHRI AZHARI

Halaman 6 lampiran II : Standar Biaya Khusus Pemkab Muba TA. 2010

'.'

/\

\

~.-'


1._--

2 3 4DPPKAD I. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Pengelola

Keuangan Daerah)1 Sekretaris Daerah OB 4.000.0002 Asisten III Setda OB 3.500.0003 Staf Ahli Bidang Ke~angan OB 3.500.0004 ~pala DPPKAD OB 3.500.0005./Sekretaris/ Kepala Bidang OB 3.000.000

/6 Kepala Seksi/Kasub,ag OB 2.500.000.. 7 Staf DPPKAD Gol III OB 2.000.000

8 Staf DPPKAD Gol II OB 1.500.0009 Staf DPPKAD Gol I .. ".•,~.,- OB 1.000.000

"Bappeda dan PM Tambahan Penghasilan Berdasarkan Reban KerjaI. (Perencana Daerah)

1 Asisten I Setda OB 3.500.0002 Asisten II Setda OB 3.500.0003 Kepala Bappeda & PM OB 3.500.0004 Sekretaris/ Kepala Bidang OB 3.000.0005 Kepala Seksi/Kasubag OB 2.500.000i\ • 6 Staf Bappeda & PM Gol III OB 2.000.000

". •'-? .( 7 Staf Ba ppeda & PM Gol II OB 1.500.000

8 Staf Bappeda & PM Gol I OB 1.000.000

..'.

Halaman 7 Lampirar. II : 5tandar Biaya Khusus Pemkab Muba TA. 2010

Documents

BUPATI MUSIBANYUASIN - jdih.mubakab.com 29...-,menimbang". mengingat! \) bupati musibanyuasin peraturan bupatimusibanyuasin nomor ~ tahun2009 tentang standar biayatahunanggaran 2010