53
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 04/MIND/PER/PER/1/2007 dan Dalam rangka program konversi minyak tanah ke gas, Badan Standardisasi Nasional BSN, telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk beberapa produk terkait yaitu : Selang karet untuk kompor gas LPG(SNI 06-7213-2006); Tabung baja (SNI 1452:2007); Katup tabung baja LPG (SNI 1591:2007); Regulator tekanan rendah utk tabung baja LPG (SNI 7369:2007); dan Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan siatem pemantik mekanik (SNI 7368:2007). Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Dengan demikian pemberlakuan SNI wajib perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindarkan sejumlah dampak sebagai berikut: (a) menghambat persaingan yang sehat; (b) menghambat inovasi; dan (c) menghambat perkembangan UKM. Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan SNI wajib bagi kegiatan atau produk yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, sehingga pengaturan kegiatan dan peredaran produk mutlak diperlukan

Penerapan SNI Sebagai Bagian Dari Pengendalian Kualitas Produk

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sni

Citation preview

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 04/MIND/PER/PER/1/2007 dan Dalam

rangka program konversi minyak tanah ke gas, Badan Standardisasi Nasional BSN, telah

menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk beberapa produk terkait yaitu : Selang karet

untuk kompor gas LPG(SNI 06-7213-2006); Tabung baja (SNI 1452:2007); Katup tabung baja LPG

(SNI 1591:2007); Regulator tekanan rendah utk tabung baja LPG (SNI 7369:2007); dan Kompor gas

bahan bakar LPG satu tungku dengan siatem pemantik mekanik (SNI 7368:2007).

Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh

instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan

peredaran produk (regulator). Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak

memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. 

Dengan demikian pemberlakuan SNI wajib perlu dilakukan secara berhati-hati

untuk menghindarkan sejumlah dampak sebagai berikut: 

(a) menghambat persaingan yang sehat;

(b) menghambat inovasi; dan 

(c) menghambat perkembangan UKM. 

Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan SNI wajib bagi kegiatan

atau produk yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, sehingga

pengaturan kegiatan dan peredaran produk mutlak diperlukan

Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik

pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah

memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar

untuk mengawasi dan mengkoreksi kegiatan atau produk yang belum

memenuhi ketentuan SNI itu. Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI

yang bersifat sukarela merupakan pengakuan, maka bagi SNI yang bersifat

wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus

dipenuhi oleh semua pihak yang terkait. Dengan demikian penilaian

kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari pengawasan pra-pasar yang

dilakukan oleh regulator. 

Mengingat bahwa pemberlakuan regulasi teknis di suatu negara juga berlaku

untuk produk impor, maka untuk menghindarkan terjadinya hambatan

perdagangan internasional/negara anggota WTO termasuk Indonesia telah

menyepakati Agreement on Technical Barrier to Trade (TBT) dan Agreement on

Sanitary and Phyto Sanitary Measures (SPS). Upaya pengurangan hambatan

perdagangan tersebut akan berjalan dengan baik apabila masing-masing

negara dalam memberlakukan standar wajib, menerapkan Good Regulatory

Practices. 

Untuk perjanjian TBT pada prinsipnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

Sejauh dimungkinkan, pengembangan standar nasional tidak boleh ditujukan

untuk atau berdampak menimbulkan hambatan perdagangan. Oleh karena itu

pengembangan standar nasional diupayakan mengacu dan tidak menduplikasi

standar internasional, memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan

untuk memberikan tanggapan dan masukan, serta dipublikasikan melalui

media yang dapat diakses secara luas. Apabila perbedaan dengan standar

internasional tidak dapat dihindarkan untuk tujuan yang sah, maka

perbedaannya harus dengan mudah diketahui dan lembaga standar nasional

harus bersedia memberikan penjelasan kepada semua pihak yang

memerlukan, mengapa perbedaan tersebut diterapkan. 

. Penetapan regulasi teknis termasuk pemberlakuan standar wajib tidak boleh

dimaksudkan untuk atau berdampak menimbulkan hambatan perdagangan

yang berkelebihan. Oleh karena itu sejauh dapat mencapai tujuannya, suatu

/regulasi teknis harus mengacu pada standar internasional. Apabila untuk

keperluan yang sah penerapan ketentuan teknis yang berbeda dengan standar

internasional tidak dapat dihindarkan, maka rencana regulasi teknis tersebut

harus diumumkan (notification) untuk mermberikan kesempatan bagi semua

pihak di negara anggota WTO lain untuk bertanya dan memberikan pandangan

(enquiry) selama sedikitnya 60 hari. Untuk keperluan itu setiap negara anggota

WTO harus menetapkan lembaga yang berfungsi sebagai notification body dan

enquiry point. Di Indonesia, BSN telah ditunjuk sebagai notification body dan

enquiry point untuk perjanjian TBT. Untuk memberikan kesempatan semua

pihak mempersiapkan diri, suatu regulasi teknis atau penerapan standar wajib

baru dapat diberlakukan secara efektif sekurang-kurangnya 6 bulan setelah

ditetapkan. Pemberlakuan regulasi teknis tidak boleh membedakan produk

yang diproduksi di dalam negeri dengan produk yang diproduksi di negara lain,

dan tidak mendiskriminasikan produk dari suatu negara tertentu dengan

produk dari negara lainnya.

Penilaian kesesuaian terhadap produk dari luar negeri harus sama dengan

penilaian kesesuaian bagi produk dalam negeri, dan tidak menerapkan

perlakuan yang diskriminatif bagi negara yang berbeda. Sejauh mungkin setiap

negara anggota WTO harus mengupayakan agar pelaksanaan penilaian

kesesuaian bagi barang impor dapat diakses dengan mudah di negara

produsen dan tidak menimbulkan beban yang berkelebihan. Oleh karena itu,

sejauh dimungkinkan sistem penilaian kesesuaian yang ada di negara lain

dapat diterima. Untuk keperluan itu, negara anggota WTO harus memberikan

tanggapan positif terhadap permintaan negara lain untuk menjalin perjanjian

MRA. 

Peningkatan persepsi masyarakat terhadap standar dan penilaian kesesuaian

adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh BSN, mengingat hingga saat ini

kesadaran masyarakat didalam memproduksi dan atau mengkonsumsi suatu

produk belumlah didasarkan atas pengetahuan terhadap standar/mutu

produknya melainkan masih didasarkan atas pertimbangan harga. Rendahnya

tingkat pemahaman masyarakat terhadap standar dapat dilihat dari

banyaknya produk-produk luar negeri yang dikonsumsi masyarakat yang tidak

sesuai dengan standar dan rendahnya kesadaran produsen dalam menerapkan

standar, kecuali produk-produk yang dikenakan standar wajib. Untuk

meningkatkan persepsi masyarakat dibutuhkan; kampanye nasional

standardisasi secara terus menerus dan berkesinambungan, program edukasi

dan penyadaran masyarakat, pembuatan kurikulum pelatihan standardisasi,

peningkatan partisipasi masyarakat serta mendorong keterlibatan lembaga-

lembaga pelatihan dalam mendidik dan membina tenaga ahli standardisasi

Departemen Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian

RI No. 92/M-IND/PER/11/07 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia

terhadap 5 (lima) produk industri terkait dengan tabung baja LPG secara wajib

yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2007. yaitu :

1. SNI 1452-2007, Tabung baja LPG

HS 7311.00.91.00

HS 7311.00.99.00

2. SNI 1591-2007, Katup tabung baja LPG

HS 8481.80.21.00

3. SNI 7368-2007, Kompor gas bahan baker LPG satu tungku dengan sistem

pemantik mekanik

HS 7321.11.00.00

HS 7321.81.00.00

HS 7321.90.90.00

4. SNI 7369-2007, Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG

HS 8481.10.90.00

HS

8481.80.30.00

5. SNI 06-7213-2006, Selang karet kompor gas

HS

4009.11.00.00

HS

4009.12.00.00

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perindustrian ini maka perusahaan

yang memproduksi industri seperti tersebut di atas harus menerapkan SNI dan

memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT). Ketentuan ini berlaku

untuk produk yang diperdagangkan di dalam negeri maupun produk impor.

Pada pasal (5) ayat (1) Peraturan Menteri No. 92/M-IND/PER/11/07 disebutkan

bahwa penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI selama satu

tahun pertama sejak 30 November 2007 dilaksanakan berdasarkan :

a.        Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 302:2006: Penilaian kesesuaian –

Fundamental sertifikasi produk, Sistem 5.

b.        Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 302:2006: Penilaian kesesuaian –

Fundamental sertifikasi produk, Sistem 1b. 

Pada masa setelah satu tahun pertama pemberlakuan Peraturan Menteri ini

maka penerbitan SPPT SNI dilakukan melalui:

a.      Pengujian kesesuaian mutu produk sesuai SNI; dan

b. Audit penerapan sistem manajamen mutu SNI 19-9001-2001/ISO 9001:2000

atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui.

Untuk pelaksanaan sertifikasi terhadap 5 produk tersebut Departemen

Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri No. 93/M-IND/PER/11/07 tentang

Penunjukkan lembaga sertifikasi produk dan laboratorium penguji. 

Bagi lembaga sertifikasi dan laboratorium penguji yang ditunjuk harus

memenuhi persyaratan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional  (KAN)

selambat-lambatnya 2 tahun setelah penetapan Peraturan Menteri ini, yaitu

sejak 30 November 2007

Adapun lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk adalah : 

Untuk pelaksanaan sertifikasi terhadap 5 produk tersebut Departemen

Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri No. 93/M-IND/PER/11/07 tentang

Penunjukkan lembaga sertifikasi produk dan laboratorium penguji. 

Bagi lembaga sertifikasi dan laboratorium penguji yang ditunjuk harus

memenuhi persyaratan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional  (KAN)

selambat-lambatnya 2 tahun setelah penetapan Peraturan Menteri ini, yaitu

sejak 30 November 2007. 

Adapun lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk adalah :

No Nama Lembaga Alamat Industri No. Standar

1. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Pusat Standardisasi Departemen Perindustrian

Gedung Departemen Perindustrian Lt. 20 Jl. Jend Gatot Subroto Senayan Jakarta T. 021 – 525 509 pes. 2357F. 021 5265285

1. Tabung baja LPG SNI 1452-20072. Katub Tabung baja LPG SNI 1591-20073. Kompor gas bahan baker LPG satu tungku dengan sistem pemantik mekanik

SNI 7368-2007

4. Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG

SNI 7369-2007

5. Selang karet kompor gas SNI 06-7213-20062. Lembaga Sertifikasi

Produk (LSPro) Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T)

Jl. Sangkuriang 14 bandung 40135 T. 022 – 250 4088, 250 4828, 250 7626F. 022 – 250 2027

1. Tabung baja LPG SNI 1452-20072. Katub Tabung baja LPG SNI 1591-20073. Kompor gas bahan baker LPG satu tungku dengan sistem pemantik mekanik

SNI 7368-2007

4. Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG

SNI 7369-2007

5. Selang karet kompor gas SNI 06-7213-20063. Lembaga Sertifikasi

Produk (LSPro)Surabaya

Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya T. 031 – 841 0054F. 031 – 841 0458

1. Tabung baja LPG SNI 1452-20072. Katub Tabung baja LPG SNI 1591-20073. Kompor gas bahan baker LPG satu tungku dengan sistem pemantik mekanik

SNI 7368-2007

4. Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG

SNI 7369-2007

5. Selang karet kompor gas SNI 06-7213-20064. Lembaga Sertifikasi

Produk (LSPro) PPMBEI

Jl. Raya JakartaBogor Ciracas Km. 26 JakartaT. 021 – 871 0321-3 F. 021 – 877 04262

1. Tabung baja LPG SNI 1452-20072. Katub Tabung baja LPG SNI 1591-20073. Kompor gas bahan baker LPG satu tungku dengan sistem pemantik mekanik

SNI 7368-2007

4. Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG

SNI 7369-2007

5. Selang karet kompor gas SNI 06-7213-20065. Lembaga Sertifikasi Komplek Puspiptek 1. Tabung baja LPG SNI 1452-2007

Produk (LSPro) LUK BPPT

Serpong Tangerang T. 021 – 756 0903F. 021 – 756 0903

2. Katub Tabung baja LPG SNI 1591-20073. Kompor gas bahan baker LPG satu tungku dengan sistem pemantik mekanik

SNI 7368-2007

4. Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG

SNI 7369-2007

5. Selang karet kompor gas SNI 06-7213-20066. Lembaga Sertifikasi

Produk (LSPro) Jogja Produk Assurance

Jl. Sokonandi No. 9 Yogyakarta T. 0274 – 512929, 563939F. 0274 - 563655

1. Selang karet kompor gas SNI 06-7213-2006

DEFINISI STANDAR

1.    DEFINISI

Standar didefinisikan sebagai : Suatu dokumen tertulis, yang naskah utamanya berisi ketentuan-ketentuan yang menunjukkan persyaratan yang perlu ditaati, dan secara umum tidak bertentangan dengan standar atau kode lain, atau bila diadopsi menjadi ketentuan hukum tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. (NFPA).

2.    STANDAR NASIONAL INDONESIA. 

Di Indonesia, Standar resmi pemerintah diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional, dengan nama  Standar Nasional Indonesia (SNI).

2.1.    DEFINISI SNI MENURUT BSN.  

SNI didefinisikan sebagai berikut : adalah dokumen berisi ketentuan teknis (aturan, pedoman atau karakteristik) dari suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan secara konsensus dan ditetapkan oleh Instansi terkait untuk dipergunakan oleh stakeholder dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu.

2.2.    LINGKUP SNI.      

Meliputi :

1. Ketentuan tentang kelayakan produk ditinjau dari aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, kelestarian fungsi lingkungan dan kepentingan publik.

2. Ketentuan tentang mutu, kinerja, kompatibilitas, interoperatibilitas, dan keragaman produk.3. Ketentuan tentang sistem manajemen kegiatan ditinjau dari aspek kepastian dan perbaikan

mutu, sanitasi dan kesehatan masyarakat, serta kelestarian fungsi lingkungan.4. Persyaratan pelaksanaan penilaian kesesuaian obyek tertentu terhadap ketentuan tersebut

di atas.

2.3    MANFAAT SNI.

1. Melindungi kepentingan masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan.

2. Menghilangkan segmentasi pasar, menghilangkan hambatan dan meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan, serta membentuk iklim persaingan yang sehat dan transparan.

3. Meningkatkan kompatibilitas dan daya saing produk di pasar global, serta memperlancar pembentukan rantai produksi.

4. Meningkatkan kepastian usaha bagi produsen dan melindungi kepentingan konsumen.

2.4    PENERAPAN SNI.

1. Penerapan standar oleh pihak yang berkepentingan pada dasarnya bersifat sukarela.2. Untuk keperluan melindungi keselamatan manusia, keamanan dan kesehatan masyarakat,

kelestarian fungsi lingkungan, serta perkembangan ekonomi dan kepentingan umum lain, standar dapat diberlakukan secara wajib oleh pemerintah sehingga menjadi persyaratan pasar yang wajib dipenuhi.

3. Instansi pemerintah yang berhak memberlakukan standar wajib adalah instansi yang memiliki lingkup kewenangan meregulasi suatu kegiatan tertentu dan/atau peredaran produk yang dihasilkan oleh kegiatan itu.

4. Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar oleh unsur-unsur yang terkait seperti pemerintah, profesi, produsen, konsumen, laboratorium dan lembaga sertifikasi.

o Pemerintah. Standar merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk

melaksanakan pengaturan, dan pengawasan untuk melindungi kepentingan umum.

o Profesi. Penerapan standar bagi unsur profesi sangat penting untuk

pengembangan metoda, sistem, ilmu pengetahuan, teknologi dan cara pemecahan masalah yang terkait dengan kegiatan standardisasi.

o Produsen. Bagi produsen, penerapan standar memingkinkan terjadinya

penyederhanaan operasi proses pada semua tingkat, pengurangan jenis dan ragam persediaan bahan baku, komponen, dan produk akhir, penggunaan teknik teknik produksi massal, dan peningkatan efisiensi dan produktivitas.

o Konsumen. Dengan produk standar, menunjukkan produk tersebut sesuai dengan

standar nasional. Bagi konsumen yang menggunakannya akan terjamin keamanan dan keselamatannya.

o Lembaga sertifikasi dan laboratorium.

Melalui penerapan standar, lembaga sertifikasi, dan laboratorium berperan serta dalam menjamin

mutu barang dan/atau jasa serta kebenaran hasil pengukuran dan pengujian

2.5.    PROSEDUR PENYELENGGARAAN STANDAR.

Prosedur penyelenggaraan standar oleh BSN ditunjukkan pada gambar 2.5. di bawah ini :

Gambar 2.5   Prosedur penyusunan Standar oleh BSN.

3.      PENERAPAN STANDAR PADA SISTEM.

3.1    Definisi Sistem.

Sistem, didefinisikan sebagai kesatuan dari unit-unit yang bekerja secara erat untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem mempunyai struktur dasar yang terdiri dari Input (masukan), proses dan output (keluaran).

Struktur dasar dari sistem ditunjukkan pada gambar 3.1

Gambar 3.1 Struktur Dasar Sistem.          

Struktur dasar sistem ini, biasanya pada pembuatan produksi tunggal, di mana pemberi tugas merangkap seluruh pekerjaan konstruksi, kualitasnya ditentukan oleh pemberi tugas sendiri, biaya dan waktu penyelesaiannya bukan menjadi masalah..

Sebaliknya, apabila produksi sudah dalam jumlah masal, dengan biaya, kualitas dan waktu penyerahan tertentu, maka rangka dasar sistem ini perlu dilengkapi dengan “Kontrol” (diterjemahkan sebagai “pengendalian”), dan ditunjukkan pada gambar3.2.

Gambar 3.2 - Struktur Sistem dilengkapi Kontrol.

4.    STANDAR SEBAGAI SARANA JAMINAN MUTU.

4.1   MUTU.

Beberapa pakar mengartikan “mutu” sebagai berikut :

1. Philip B Crosby : Mutu berarti kesesuaian terhadap persyaratan.2. W. Edward Dening.: Mutu berarti pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan

terus menerus.3. Joseph.M.Juran : Mutu berarti kesesuain dengan penggunaan.4. K.Ishikawa : Mutu berarti kepuasan pelanggan.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan “Mutu” lebih ditekankan pada pemenuhan persyaratan dan kepuasan pelanggan daripada harga atau merk.

4.2     Standar merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk suatu produk agar selalu memberikan rasa puas dan aman bagi pemakainya.

4.3     Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produk yang bermutu selalu memenuhi standar.

5     JAMINAN MUTU PRODUK.

5.1     Standar merupakan persyaratan yang digunakan untuk menjamin mutu (kualitas) produk barang dan jasa.

Gambar 5.2 - Peran Standar pada Sistem Produksi

SISTEM STANDAR MANAJEMEN MUTU

Pengertian Mutu

Gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang/jasa yang menunjukkan kemampuannya

dalam memuaskan konsumen sesuai dengan kebutuhan yang di tentukan.

Manajemen Mutu

Semua aktifitas dari keseluruhan fungsi manajemen yang menetapkan

kebijakan mutu,tujuan dan tanggung jawab perusahaan , serta

melaksanakannya dengan cara seperti perencanaan Mutu,Pengendalian

Mutu,Pemastian Mutu dan Peningkatan Mutu di dalam Sistem Mutu

Sistem Mutu

Struktur Organisasi,Prosedur,Proses dan Sumberdaya yang diperlukan untuk

menerapkan Manajemen Mutu

Audit Mutu

Sebagai dampak dari dampak globalisasi maka suatu produsen produk di

tuntut untuk :

a. Menghasilkan produk yang bermutu

b. Memenuhi persyaratan yang di tuntut pasar

c. Di tuntut untuk mempunyai kesamaan standar terhadap mutu

Untuk konsistensi Mutu Produk yang di hasilkan perlu dilakukan pengendalian

Mutu (Quality Control), dimana meliputi aktifitas Inspeksi :

a. Memeriksa Produk

b. Menerima Produk yang sesuai persyaratan/standar

c. Menolak Produk yang tidak sesuai persyaratan/standar

Proses Quality Control di harapkan memberikan nilai tambah berupa :

a. Peningkatan Produktifitas

b. Peningkatan Efisiensi\Penurunan Biaya

c. Peningkatan Kepuasan Pelanggan

Tangung jawab manajemen perusahaan terhadap mutu sampai dengan hal-hal

teknis yang menyangkut :

a. Pembelian bahan baku

b. Perencanaan Mutu

c. Pengendalian Proses

d. Pengujian produk akhir

e. Pelayanan Pelanggan

Beberapa Manfaat di terapkannya Sistem Standar Manajemen Mutu di

perusahaan :

1. Aspek konsistensi pelaksanaan dan Pengawasan

a. Memberikan pendekatan praktik yang sistematis untuk

manajemen mutu

b. Memastikan konsistensi untuk memelihara mutu produk/jasa.

c. Menetapkan kerangka kerja untuk proses peningkatan mutu lebih

lanjut dengan membakukan proses guna memastikan konsistensi

dan mampu menelusuri serta meningkatkan hubungan antar

fungsi yang mempengaruhi mutu.

2. Aspek Pengendalian / Pencegahan

a. Mempengaruhi/menentukan secara jelas tanggung jawab dan

wewenang personel kunci yang mempengaruhi mutu

b. Mendokumentasikan prosedur secara baik dalam menjalankan

operasi dan pross bisnis penyedia Pabrik/Industri

c. Menerapkan system dokumentasi yang efektif melalui mekanisme

audit mut internal dan tinjauan manajemen yang kontinyu

3. Aspek Pertumbuhan dan Pengembangan Perusahaan

a. Sebagai sarana pemasaran

b. Dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan

c. Dapat meningkatkan citra dan daya saing perusahaan

d. Dapat meningkatkan produktifitas mutu produk

e. Dapat memberikan pelatihan yang sistematik kepada staf melalui

prosedur dan instruksi yang baik

f. Mengantisipasi Tuntutan konsumen atas mutu produk dan tingkat

persaingan bersama

g. Sebagai pondasi yang mantap untuk mengembangkan TQM

Gambar 2.1. Diagram Alir Pengendalian Kualitas

Diagram ini menggambarkan bagaimana masukan atau input yang di ubah melalui proses produksi

menjadi produk atau output itu kemudian diambil sampel untuk pengukuran mutunya dengan

cara membandingkan dengan standar mutu yang diterapkan untuk mengetahui dan memperbaiki

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Apabila penyimpangan yang terjadi masih berada

dalam batas kontrol atau batas toleransi maka produk yang dihasilkan akan meninggalkan proses

dan dapat dipasarkan. Namun jika ditemukan penyimpangan yang melebihi batas kontrol tersebut

(batas kontrol terganggu) maka produk akan kembali ke proses semula untuk diproses ulang atau

menjadi produk akhir. Ini berarti perlu dilakukan pengaturan atau pengendalian yang lebih

terhadap proses produksi yang sedang terjadi.

Pengendalian kualitas ini merupakan alat bagi manajemen untuk memperbaiki kualitas produk bila

diperlukan, mempertahankan kualitas yang sudah tinggi, mengurangi jumlah barang yang rusak.

Prosedur pengendalian kualitas suatu produk, proses atau pelayanan yang disusun secara

sistematis supaya pelaksanaan fungsi pengendalian kulitas ini dijalankan dengan efektif. Langkah-

langkah umum dalam merealisasikan fungsi pengendalian kualitas ini dijalankan dengan efektif.

Langkah-langkah umum dalam merealisasikan fungsi pengendalian dapat dijabarkan sebagai

berikut:

1. Penerapan standar kualitas.

2. Pemeriksaan kualitas ( perbandingan dengan standar kualitas )

3. Melakukan tindakan korektif atas hasil pemeriksaan

4. Perencanaan pengembangan kualitas

Usaha pengembangan kualitas tersebut diatas akan melahirkan standar kualitas yang lebih baik

dan lebih tinggi lagi. Proses seperti ini menjadi titik hubung bagi kegiatan-kegiatan diatas, sehingga

terbentuk sebuah lingkaran kegiatan yang semakin mengembangkan kualitas produk ke arah

kualitas yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar di bawah ini.

PENETAPAN STANDARKUALITAS

PEERIKSAAN KUALITAS

MELAKSANAKAN TINDAKANKOREKTIF ATAS HASIL

PEMERIKSAAN

MULAI

PERENCANAANPENGEMBANGAN KUALITAS

A

Gambar 2.2. Lingkaran Kegiatan Pengembangan Kualitas

Adapun yang menjadi bagian-bagian atau departemen-departemen yang ada

dalam perusahaan yang memiliki konstribusi yang besar terhadap kualitas

produk atau proses adalah :

1. Bagian rekayasa (Enginering Department)

2. Bagian Manufaktur ( Manufacturing Department)

3. Bagian Rekayasa Kualitas (Quality Engineering Department)

4. Bagian Pemeriksaan (Inspection Department)

Engineering Department bertanggung jawab dalam penentuan standar

kualitas, mengevaluasi produk akhir apakah sesuai dengan mutu yang di

kehendaki dan merancang pengujian terhadap penyimpangan-penyimpangan

kualitas yang signifikan.

Manufacturing Department mengatur aktivitas manufaktur untuk menciptakan

pekerjaan-pekerjaan yang memenuhi syarat yang ditetapkan.

Quality Engineering department melakukan koordinasi sebaik-baiknya

terhadap aktivitas yang terkait dengan kegiatan pengendalian kualitas.

Inspection Department pada pokoknya melakukan usaha-usaha untuk

mencegah pemeriksaan yang berlebihan ataupun kurang teliti, bagian ini

menyimpan data cara pemeriksaan yang optimal.

Pembagian sub fungsi dari fungsi pengendalian kualitas menurut Dr. Joseph

Juran dapat dibuat sebagai berikut:

1. Rekayasa Mutu (Quality Engineering)

2. Rekayasa Pengendalian Proses (Process Control Engineering)

3. Sarana Informasi Mutu (Quality Information Equipment)

Untuk lebih jelasnya akan dapat dilihat pada gambar 2.3.

QUALITY KONTROLMANAGER

QUALITY ENGINEERINGQUALITY INFORMATION

EQUIPMENT ENGINEERINGPROSES CONTROL

ENGINEERING

INSPECTION AND TEST

A

Gambar 2.3. Struktur Dasar Fungsi Pengendalian Kualitas

Quality Engineering mengembangkan rencana kualitas secara rinci. Proses

Control Engineering (termasuk inspeksi dan tes) memantau pelaksanaan

pengendalian kulitas dalam proses produksi, serta melakukan perbaikan-

perbaikan kualitas atau cara pemeriksaan yang dijalankan.

Quality equipment engineering merancang dan mengembangkan sarana

pemeriksaan dan pengujian agar diperoleh pengukuran, pengendalian dan

aliran informasi kualitas sesuai dengan yang ditetapkan.

Hasil ketiga sub fungsi tersebut merupakan informasi yang dapat dijadikan

bahan analisa untuk merencanakan tindakan–tindakan korektif sehingga dapat

dikembangkan lagi.

PENGENDALIAN KUALITAS

STATISTIK

Pengendalian Kualitas Statistik (PKS) :

Ilmu yang mempelajari tentang teknik /metode pengendalian kualitas

berda-sarkan prinsip/ konsep statistik.

Cara menggambarkan ukuran kualitas

1. Variabel : karakteristik kualitas suatu produk dinyatakan dengan besaran

yang dapat diukur (besaran kontinue). Seperti : panjang, berat,

temperatur, dll.

2. Attribut : karakteristik kualitas suatu produk dinyatakan dengan apakah

produk tersebut memenuhi kondisi/persyaratan tertentu, bersifat

dikotomi, jadi hanya ada dua kemungkinan baik dan buruk. Seperti produk

cacat atau produk baik, dll.

Tujuan :

Memperoleh jaminan kualitas (quality Assuran-ce) dapat dilakukan

dengan Aceceptance sampling Plans.

Menjaga konsistensi Kualitas, dilaksanakan dengan Control Chart.

Keuntungan :

Untuk mempertinggi kualitas atau mengurangi biaya.

Menjaga kualitas lebih uniform.

Penggunaan alat produksi lebih efisien.

Mengurangi rework dan pembuangan.

Inspeksi yang lebih baik.

Memperbaiki hubungan produsen-konsumen.

Spesifikasi lebih baik.

Teknik Pengendalian Kualitas Statistik

Ada 4 metode Statistik yang dapat digunakan :

1. Distribusi Frekuensi

Suatu tabulasi atau cacah (tally) yang menyatakan banyaknya suatu ciri

kualitas muncul dalam sampel yang diamati.

Untuk melihat kualitas sampel dapat digunakan :

a. Kualitas rata-rata

b. Penyebaran kualitas

c. Perbandingan kualitas dengan spesifikasi yang diinginkan.

2. Peta kontrol/kendali (control chart)

Grafik yang menyajikan keadaan produksi secara kronologi (jam per jam

atau hari per hari).

Tiga macam control chart :

a. Control Chart Shewart

Peta ini disebut peta untuk variabel atau peta untuk x dan R (mean

dan range) dan peta untuk x dan σ (mean dan deviasi standard).

b. Peta kontrol untuk proporsi atau perbandingan antara banyaknya

produk yang cacat dengan seluruh produksi, disebut peta-p (p-chart).

c. Peta kontrol untuk jumlah cacat per unit, disebut peta-c (c-chart).

3. Tabel sampling

Tabel yang terdiri dari jadual pengamatan kualitas, biasanya dalam

bentuk presentase.

4. Metode Khusus

Metode ini digunakan untuk pengendalian kualitas dalam industri, al :

korelasi, analisis variansi, analisis toleransi, dll.

KONSEP STATISTIK

DALAM PROBABILITAS

Konsep statistik

PKS merupakan pengeterapan statistik pada proses produksi, sehingga

diperlukan pengertian yang tepat dan jelas mengenai konsep-konsep

statistik untuk menghindari salah interpretasi.

Salah interpretasi dalam proses produksi mengakibatkan penurunan

kualitas produksi atau penambahan biaya produksi.

Pola atau bentuk variasi

Dalam memproduksi barang secara masal tentu akan dijumpai varisi

meskipun sudah ditentukan ukuran maupun kualitasnya.

Ada 3 macam variasi yang dapat terjadi :

1. Variasi yg terdapat pada unit (barang).

2. Variasi yg timbul diantara unit-unit yang dihasilkan selama

waktu tertentu.

3. Variasi yang ditimbulkan oleh produksi yg berlainan waktunya.

Variasi-variasi tersebut timbul disebabkan karena dua sumber, yaitu

variasi penyebab khusus dan variasi penyebab umum.

1. Variasi Penyebab Khusus

Adalah kejadian-kejadian diluar sistem yang mempengaruhi variasi

dalam sistem. (manusia, peralatan, material, lingkungan, metode

kerja, dll).

2. Variasi penyebab Umum

Adalah faktor-faktor dalam sistem atau yang melekat pada proses

yang menyebabkan timbulnya variasi. Penyebab umum sering

disebut penyebab acak (random causes) atau penyebab sistem

(system causes).

Harga Tengah dan Ukuran Dispersi

Mean, median, modus (mode), kuartil, percentil, decile, range, deviasi

standar.

Mean (rata-rata) :

X=x1+x2+ x2 .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . ..+xn

n=∑i=1

n

X i

n

n = banyaknya pengamatan

xi = nilai atau harga pada pengamatan ke i

Median

Nilai atau harga yang membagi seluruh data menjadi dua kelompok

yang sama banyaknya

Jika banyaknya pengamatan ganjil (2k+1), maka pengamatan ke (k+1)

merupakan median, tentunya setelah diurutkan xk + 1.

X1, x2, x3 …… ,xk xk + 1, xk + 2 ,……, x2k + 1

k pengamatan k pengamatan

Jika banyaknya pengamatan genap 2k, maka sebagai median diambil :

xk+xk+1

2

xk = nilai pengamatan ke k setelah diurutkan

xk+1 = nilai pengamatan ke k+1 setelah diurutkan

Modus (Mode)

Nilai atau harga yang mempunyai frekuensi terbesar.

Kuartil

Membagi data menjadi empat kelompok, masing-masing kelompok

banyak anggotanya sama.

Percentil dan Decile

Membagi data menjadi seratus bagian dan sepuluh bagian sama banyak.

Ukuran Dispersi atau Ukuran Sebaran Data

Macam dispersi : range, deviasi standar

Range (R) adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil.

R = Xmaks - Xmin

Deviasi Standar (σ) = √∑ xj2−(∑ x j

n )2

n−1

PETA KENDALI

(CONTROL CHART)

Metode Statistik untuk menggambarkan adanya variasi atau penyimpangan

dari mutu (kualitas) hasil produksi yang diinginkan.

Dengan Peta kendali :

Dapat dibuat batas-batas dimana hasil produksi menyimpang dari

ketentuan.

Dapat diawasi dengan mudah apakah proses dalam kondisi stabil atau

tidak.

Bila terjadi banyak variasi atau penyimpangan suatu produk dapat segera

menentukan keputusan apa yang harus diambil.

Macam Variasi :

Variasi dalam objek

Mis : kehalusan dari salah satu sisi daru suatu produk tidak sama dengan

sisi yang lain, lebar bagian atas suatu produk tidak sama

dengan lebar bagian bawah, dll.

Variasi antar objek

Mis : sautu produk yang diproduksi pada saat yang hampir sama

mempunyai kualitas yang berbeda/ bervariasi.

Variasi yg ditimbulkan oleh perbedaan waktu produksi

Mis : produksi pagi hari berbeda hasil produksi siang hari.

Penyebab Timbulnya Variasi

Penyebab Khusus (Special Causes of Variation)

Man, tool, mat, ling, metode, dll.

(berada di luar batas kendali)

Penyebab Umum (Common Causes of Variation)

Melekat pada sistem.

(berada di dalam batas kendali)

Jenis Peta Kendali

Peta Kendali Variabel (Shewart)

Peta kendali untuk data variabel :

Peta X dan R, Peta X dan S, dll.

Peta Kendali Attribut

Peta kendali untuk data atribut :

Peta-P, Peta-C dan peta-U, dll.

Peta X dan R

Peta kendal X :

Memantau perubahan suatu sebaran atau distribusi suatu variabel

asal dalam hal lokasinya (pemusatannya).

Apakah proses masih berada dalam batas-batas pengendalian atau

tidak.

Apakah rata-rata produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang

telah ditentukan.

Peta kendali R :

Memantau perubahan dalam hal spread-nya (penyebarannya).

Memantau tingkat keakurasian/ketepatan proses yang diukur dengan

mencari range dari sampel yang diambil.

Langkah dalam pembuatan Peta X dan R

1. Tentukan ukuran subgrup (n = 3, 4, 5, ……).

2. Tentukan banyaknya subgrup (k) sedikitnya 20 subgrup.

3. Hitung nilai rata-rata dari setiap subgrup, yaitu X.

4. Hitung nilai rata-rata seluruh X, yaitu X, yang merupakan center line

dari peta kendali X.

5. Hitung nilai selisih data terbesar dengan data terkecil dari setiap

subgrup, yaitu Range ( R ).

6. Hitung nilai rata-rata dari seluruh R, yaitu R yang merupakan center

line dari peta kendali R.

7. Hitung batas kendali dari peta kendali X :

UCL = X + (A2 . R) …………. A2 =

3d2√n

LCL = X – (A2 . R)

8. Hitung batas kendali untuk peta kendali R

UCL = D4 . R

LCL = D3 . R

9. Plot data X dan R pada peta kendali X dan R serta amati apakah data

tersebut berada dalam pengendalian atau tidak.

10. Hitung Indeks Kapabilitas Proses (Cp)

Cp =

USL−LSL6 S

Dimana :

S = √ (Nx∑ Xi2 )−(∑ Xi )2

N (N−1) atau S = R/d2

Kriteria penilaian :

Jika Cp > 1,33 , maka kapabilitas proses sangat baik

Jika 1,00 ≤ Cp ≤ 1,33, maka kapabilitas proses baik

Jika Cp < 1,00, maka kapabilitas proses rendah

Hitung Indeks Cpk :

Cpk = Minimum { CPU ; CPL }

Dimana :

CPU =

USL−X3 S

dan CPL =

X−LSL3 S

Kriteria penilaian :

Jika Cpk = Cp, maka proses terjadi ditengah

Jika Cpk = 1, maka proses menghasilan produk yang sesuai dengan

spesifikasi

Jika Cpk < 1, maka proses menghasilkan produk yang tidak sesuai

dengan spesifikasi

Kondisi Ideal : Cp > 1,33 dan Cp = Cpk

Peta Kendali Rata-rata dan

Standar Deviasi ( x dan S)

Peta kendali standar deviasi digunakan untuk mengukur tingkat

keakurasian suatu proses.

Langkah-langkah pembuatan peta kendali x dan S adalah sebagai

berikut :

1. Tentukan ukuran contoh/subgrup (n > 10),

2. Kumpulkan banyaknya subgrup (k) sedikitnya 20–25 sub-grup,

3. Hitung nilai rata-rata dari setiap subgrup, yaitu x,

4. Hitung nilai rata-rata dari seluruh x, yaitu x yang merupakan garis

tengah (center line) dari peta kendali x,

5. Hitung simpangan baku dari setiap subgrup yaitu S,

S = √∑ (X i−X )2−

n−1

6. Hitung nilai rata-rata dari seluruh s, yaitu S yang merupakan garis

tengah dari peta kendali S,

7. Hitung batas kendali dari peta kendali x :

UCL = x +

3 .∗SC4∗√n

LCL = x –

3 .∗SC4∗√n dimana

3C4∗√n = A3

Sehingga :

UCL = x + (A3 * S)

LCL = x – (A3 * S)

8. Hitung batas kendali untuk peta kendali S :

UCL = S+

3∗S√(1−C4 )C 4 dimana

1+3.√(1−C 4 )

C 4 = B4

LCL = S−

3∗S √(1−C 4 )C4 dimana

1−3 .√(1−C 4 )

C4 = B3

Sehingga :

UCL = B4 * S

LCL = B3 * S

9. Plot data x dan S pada peta kendali x dan S serta amati apakah data

tersebut berada dalam pengendalian atau diluar pengendalian.

Peta Kontrol Untuk Atribut

1. Peta Kendali - p : untuk proporsi cacat

Dan peta kendali np untuk proporsi unit cacatnya relaitif kecil.

2. Peta Kendali – c : untuk cacat (defective)

3. Peta Kendali – u : untuk cacat per unit.

Peta kendali – p

Perbandingan antara banyaknya cacat dengan semua pengamatan, yaitu

setiap produk yang diklasifikasikan sebagai “diterima” atau “ditolak” (yang

diperhatikan banyaknya produk cacat).

Langkah-langkah pembuatan peta kendali - p :

1. Tentukan ukuran contoh/subgrup yang cukup besar (n > 30),

2. Kumpulkan banyaknya subgrup (k) sedikitnya 20–25 sub-grup,

3. Hitung untuk setiap subgrup nilai proporsi unit yang cacat,

yaitu :

p = jumlah unit cacat/ukuran subgrup

4. Hitung nilai rata-rata dari p, yaitu p dapat dihitung dengan :

p = total cacat/total inspeksi.

5. Hitung batas kendali dari peta kendali x :

UCL = p + 3√ p(1−p )

n

LCL = p – 3√ p(1−p )

n

6. Plot data proporsi (persentase) unit cacat serta amati apakah data

tersebut berada dalam pengendalian atau diluar pengendalian.

Peta Kendali – c

Suatu produk dikatakan cacat (defective) jika produk tersebut tidak

memenuhi suatu syarat atau lebih. Setiap kekurangan disebut defec. Setiap

produk yang cacat bias saja terdapat lebih dari satu defec. (yang

diperhatikan banyaknya defec).

Langkah-langkah pembuatan peta kendali - p :

1. Kumpulkan k = banyaknya subgrup yang akan diinspeksi, usahakan k

mencukupi jumlahnya antara k = 20–25 subgrup,

2. Hitung jumlah cacat setiap subgrup ( = c),

3. Hitung nilai rata-rata jumlah cacat, c sbb :

c =

∑ c

k

4. Hitung batas kendali untuk peta kendali c :

UCL = c + 3√c

LCL = c – 3√c

5. Plot data jumlah cacat dari setiap subgrup yang diperiksa dan amati

apakah data tersebut berada dalam pengendalian atau diluar kendali.

Peta Kendali - u

Peta kendali u relatif sama dengan peta kendali c. Perbedaanya hanya

terdapat pada peta kendali u spesifikasi tempat dan waktu yang

dipergunakan idak harus selalu sama, yang membedakan dengan peta

kendai c adalah besarnya unit inspeksi perlu diidentifikasikan.

Rumus yang digunakan :

Su = √ u−barni

CL = u-bar

UCL = u-bar + 3 Su

LCL = u-bar - 3 Su

RENCANA PENERIMAAN SAMPEL

(Acceptance Sampling Plans)

Rencana penerimaan sampel adalah prosedur yang digunakan dalam

mengambil keputusan terhadap produk-produk yang dihasilkan

perusahaan.

Bukan merupakan alat pengendalian kualitas, namun alat untuk memeriksa

apakah produk yang dihasilkan tersebut telah memenuhi spesifikasi.

Acceptance sampling digunakan karena alasan :

Dengan pengujian dapat merusak produk.

Biaya inspeksi yang tinggi.

100 % inspeksi memerlukan waktu yang lama, dll.

Beberapa keunggulan dan kelemahan dalam acceptance sampling :

Keunggulan al :

biaya lebih murah

meminimalkan kerusakan

mengurangi kesalahan dalam inspeksi

dapat memotivasi pemasok bila ada penolakan bahan baku.

Kelemahan al :

adanya resiko penerimaan produk cacat atau penolakan produk baik

membutuhkan perencanaan dan pendokumentasian prosedur

pengambilan sampel.

Tidak adanya jaminan mengenai sejumlah produk tertentu yang akan

memenuhi spesifikasi.

Sedikitnya informasi mengenai produk.

Dua jenis pengujian dalam acceptance sampling :

1. Pengujian sebelum pengiriman produk akhir ke konsumen.

Pengujian dilakukan oleh produsen disebut the producer test the lot

for outgoing.

2. Pengujian setelah pengiriman produk akhir ke konsumen.

Pengujian dilakukan oleh konsumen disebut the consumer test the lot

for incoming quality.

Acceptance sampling dapat dilakukan untuk data atribut data variable :

Acceptance Sampling untuk data atribut dilakukan apabila inspeksi

mengklasifikasikan sebagai produk baik dan produk cacat tanpa ada

pengklasifikasian tingkat kesalahan/cacat produk.

Acceptance Sampling untuk data variabel karakteristi kualitas

ditunjukkan dalam setiap sample, sehingga dilakukan pula perhitungan

rata-tata sampel dan penyimpangan atau deviasi standar.

Teknik pengambilan sample dalan acceptance sampling :

Sampel tunggal,

sampel ganda dan

sampel banyak.

Syarat pengambilan produk sebagai sample :

Produk harus homogen

Produk yang diambil sebagai sample harus sebanyak mungkin

Sample yang diambil harus dilakukan secara acak

Prosedur yang dilakukan :

Sejumlah produk yang sama N unit

Ambil sample secara acak sebanyak n unit

Apabila ditemukan kesalahan d sebanyak maksimum c unit, maka

sample diterima.

Apabila ditemukan kesalahan d melebihi c unit, maka sample ditolak,

yang berarti seluruh produk yang homogen yang dihasilkan tersebut

juga ditolak.

Indek kualitas yang dapat digunakan dalam acceptance sampling :

1. AQL (Acceptance Quality Level = tingkat kualitas menurut produsen)

Merupakan proporsi maksimum dari cacat atau kesalahan yang

diperbolehkan.

Produsen selalu menghendaki probabilitas penerimaan pada tingkat yang

cukup tinggi (biasanya 0,99 atau 0,95). Sehingga produsen menginginkan

semua produk yang baik dapat diterima atau meminimalkan risiko

produsen.

Risiko produsen (α) adalah risiko yg diterima karena menolak produk baik

dalam inspeksinya.

Dengan kata lain produsen menginginkan probabilitas penerimaan(Pa)

dekat dengan 1 (satu). Probabilitas kesalahan tipe I =α = 1 – Pa.

2. LQL (Limiting Quality Level = tingkat kualitas menurut konsumen)

Merupakan kualitas ketidakpuasan atau tingkat penolakan.

Probabilitas penerimaan LQL harus rendah, probabilitas tersebut disebut

risiko konsumen (β) atau kesalahan tipe II, yaitu risiko yang dialami

konsumen karena menerima produk yang cacat atau tidak sesuai.

LQL sering disebut dg LTPD (Lot Tolerance Percent Defective).

3. IQL (Indifference Quality Level )

Tingkat kualitas diantara AQL dan LQL atau tingkat kualitas pada

probabilitas 0.5 untuk rencana sampel tertentu.

4. AOQL (Average Outgoing Quality Level)

Perkiraan hubungan yang berada diantara bagian kesalahan pada produk

sebelum inspeksi (incoming quality) atau p dari bagian sisa kesalahan

setelah inspeksi (outgoing quality) atau AOQ = p x Pa.

Apabila incoming quality baik, maka outgoing quality juga harus baik,

namun bila incoming quality buruk, maka outgoing quality akan tetap baik.

Dengan kata lain incoming quality baik atau buruk, outgoing quality akan

cenderung baik.

Pengukuran untuk mengevaluasi kinerja Sampel

Ada beberapa macam pengukuran

1. OC Curve (Kurva Karakteristik Operasi)

Merupakan kurva probabilitas penerimaan (Pa) terhadap produk yang

dihasilkan.

Rumus : Pa = P(d=< c)

Pa : probabilitas penerimaan

c : batas penerimaan cacat produk

d : jumlah cacat yang terjadi

Kurva ini dilakukan untuk mencari hubungan antara probabilitas

penerimaan (Pa) dengan bagian kesalahan dalam produk yang

dihasilkan (p).

Perhitungan probabilitas penerimaan dapat digunakan Tabel distribusi

Poisson. Apabila tidak diketemukan nilai probabilitasnya karena

keterbatasan nilai np, maka dapat digunakan cara interpolasi.

Dua macam OC Curve :

1

1

OC Kurva ideal OC Kurva S

2. AOQ Curve (Kurva Kualitas Output rata-rata)

Pro

ba

bili

tas

Pen

erim

aam

(P

a)

Pro

ba

bili

tas

Pen

erim

aan

(P

a)

Po proporsi

kesalahan (p)

Po proporsi kesalahan (p)

AOQ adalah tingkat kualitas rata-rata dari suatu inspeksi. Sampel yang

diambil harus dikembalikan untuk dilakukan perbaikan bila produk

tersebut ternyata rusak atau cacat.

AOQ untuk mengukur rata-rata kualitas output dari suatu hasil produksi

dengan proporsi kerusakan sebesar p.

Apabila N = banyaknya unit yang dihasilkan

n = unit sampel yang diinspeksi

p = bagian kesalahan/ketidaksesuaian

Pa = probabilitas penerimaan produk

Maka rumus yang digunakan :

AOQ =

Paxp (N−1 )N

Kurva AOQ mempunyai titik puncak (AOQL= Average Outgoing Quality

Limit). AOQL menunjukkan kualitas rata-rata yang harus dikembalikan

dari inspeksi untuk dilakukan perbaikan.

3. ATI Curve (Kurva Inspeksi Total Rata-rata)

ATI menunjukkan rata-rata jumlah sampel yang diinspeksi setiap unit

yang dihasilkan.

Untuk sampel tunggal :

ATI = n + (1 – Pa) (N – n)

Untuk sampel ganda :

ATI = n1(Pa I) + (n1 + n2)Pa II + N(1 – Pa1 – Pa II)

4. ASN Curve (Banyaknya sample rata-rata)

ASN adalah rata-rata banyaknya unit yang diuji untuk membuat suatu

keputusan.

Sampel tunggal : ASN = n

Sampel ganda : ASN = n1 + n2 (1 – P1)

P1 : merupakan probabilitas keputusan pada sampel pertama

P1 = P (produk yg diterima pd sampel pertama) + P (produk yg

ditolak pd sampel pertama)

= P (d<= c1) + P (d >= r1)

Adalah system pengambilan sampel untuk data atribut dengan indek

kualitas yang digunakan adalah AQL.

AQL : Tingkat kualitas menurut produsen merupakan proporsi maksimum

dari cacat atau kesalahan yang diperbolehkan yang bertujuan untuk

inspeksi sampel, yang dipertimbangkan secara tepat sebagai rata-rata

proses.

Alat yang digunakan adalah “tabel” yang berkaitan dengan banyaknya

inspeksi.

ACCEPTANCE DENGAN TABEL ABC

(Mil STD 105 D Tabel)

Defect :

o Critical : berbahaya/tdk aman terhadap pemakai

o Major : mengurangi fungsi/kegunaan

o Minor : tidak mengurangi fungsi tetapi menyim-pang dari

standar.

Macam sampling plan

o Single sampling plan

o Double sampling plan

o Multiple sampling plan

Level Inspeksi

o Special (khusus)

o General (umum)

Jenis Inspeksi

o Normal

o Tighten (ketat)

o Reducet (longgar)

Prodedur Pemilihan :

Single sampling plan

1. Tentukan lot size dan level inspeksi

2. Dari table I : tentukan sampel code letter

3. Tentukan AQL (dalam %)

4. Tentukan batas penerimaan/penolakan dan jumlah sampel dari :

Tabel II – A Normal

II – B Tighten

II – C Reduced

Cara penggunaan tabel

Dengan ukuran lot tertentu (N) lihat tabel K

dan tingkat pemeriksaan

Jika tingkat pemeriksaan tidak diketahui maka diambil “tingkat

pemeriksaan umum tk. II”

Dari tabel K akan diperoleh kode huruf ukuran sampel.

Khusus S1

S2

Tingkat pemeriksaan S3

S4

Umum I

II

III

Huruf yang didapat dari table K untuk menentukan ukuran sample dan

batas kelas pemeriksaan suatu penolakan dari lot

o Ditambah AQL (Acceptable Quality Level/ tingkat kualitas yang

diterima

o Jenis pemeriksaan

Maka akan diperoleh n, Ac, Re

n = ukuran sample untuk menentukan

Ac = batas penerimaan harga Pa

Re = batas penolakan

Jenis pemeriksaan :

- tunggal : normal (L)

ketat(M)

longgar (N)

- ganda : normal (O)

ketat(P)

longgar (Q)

- multi : normal (R)

ketat(S)

longgar (T)

Contoh :

N = 1000

Tingkat pemeriksaan umum II

AQL = 0,25

Cari : a). Jenis pemeriksaan tunggal normal

b). Jenis pemeriksaan ganda longgar

dari tabel K didapat untuk N = 1000 dg tingkat pemeriksaan umum tk II

dg kode letter J :

a. dengan jenis pemeriksaan tunggal normal

n = 80

AQL = 0,25

Maka Ac = 0

Re = 1

b. Ganda longgar

n1 = 20

n2 = 20

tabel tunggal longgar didapat :

n = 32

AQL = 0,25

Ac = 0

Re = 1