Upload
lethien
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Pengadilan AgamaSawahluntoUntuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018005.01.401931
Jl Khatib Sulaiman KM.8
Telp.0754-61016. Fax.0754-61016
Email:[email protected]
Kota Sawahlunto 27424
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
Pengadilan Agama Sawahlunto adalah salah satu entitas akuntansi di bawah
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan
menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Sawahlunto
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam
Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual
sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan
akuntabel.
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna
kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara
pada Kantor Pengadilan Agama Sawahlunto. Disamping itu, laporan keuangan ini juga
dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan
keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).
Sawahlunto, 6 juli 2018Kuasa` Pengguna Anggaran,
NURLAILA, S.EINIP 19811201 200704 2 001
i
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar
i Daftar Isi
ii Daftar Tabel
iii
i
Daftar Isi iiPernyataan Tanggung Jawab
iv Ringkasan
1
iii
Ringkasan 1 I. Laporan Realisasi Anggaran3
3
II. Neraca4
4
III. Laporan Operasional 5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6
V. Catatan atas Laporan Keuangan5
7
A. Penjelasan Umum 7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 40
F. Pengungkapan Penting Lainnya 42
VI. Lampiran dan Daftar
ii
KANTOR PENGADILA AGAMA SAWAHLUNTO JL. KHATIB SULAIMAN KM.8 DESA KOLOK MUDIK KOTA SAWAHLUNTO
TELEPON 0754-61016, FAXIMILE 0754-61016
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sawahlunto yang terdiri dari: Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir,
adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sawahlunto, 6 Juli 2018
Kuasa Pengguna Anggaran
NURLAILA, S.EINIP 19811201 200704 2 001
iii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sawahlunto Semester I Tahun 2018 ini telah
disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan
ini meliputi:
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja
selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2018.
Realisasi Pendapatan Negara sampai bulan Juni TA 2018 adalah berupa
Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.0 atau 100 persen dari Estimasi LRA
Pendapatan sebesar Rp.0
Realisasi Belanja Negara sampai pada Juni TA 2018 adalah sebesar
Rp.1.064.391.177,- atau mencapai 33,46 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.
3.180.938.000,-.
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas per 30 Juni 2018 .
Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp.9,290.816.036,- yang
terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.31.236.000,- Aset Tetap (neto) sebesar
Rp.9.259.580.036,-; Piutang Jangka Pendek sebesar Rp.30.000.000;
Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- dan
Rp.9.260.816.036.-.
1
3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai
dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.0,- sedangkan jumlah beban adalah
sebesar Rp.1.245.926.811,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional
senilai Rp(1.245.926.811). Kegiatan Non Operasional lainnya sebesar Rp. 71.500,-
dan defisit sebesar Rp. 71.500,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.
(1245.855.311)
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30
Juni 2018 adalah sebesar Rp.9.442.280.170 dikurangi Defisit-LO sebesar
Rp(1.245.926.311) kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai tahun berjalan
sebesar Rp.0,- Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.1.064.391.177 dan
kenaikan/penurunan Ekuitas sebesar Rp.-181.464.134 sehingga Ekuitas akhir pada
tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp.9.260.816.036,-.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai
dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.
Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk
per 30 Juni Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTOLAPORAN REALISASIANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2018 dan 2017(Dalam Rupiah)
3
III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTOLAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)
5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTOLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2018 dan 2017(Dalam Rupiah)
6
A. PENJELASAN UMUM
A.1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009
tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara
Akrual pada Laporan Keuangan;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan
Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
h. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012
tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca
pada Bagan Akun Standar;
i. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas
Pemerintah Pusat;
k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga;
l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011
7
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan
Transfer pada Bagan Akun Standar;
m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012
tentangan Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca
pada Bagan Akun Standar;
n. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya.o. Peraturan menteri keuangan Nomor:177/PMK05/2015 tentang Pedoman
penyusunan laporan keuangan K/L
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sawahlunto Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis
Tahun 2015 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015
– 2019 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja.
Program dan kegiatan Pengadilan Agama Sawahlunto pada tahun 2015
sampai dengan 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan
oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan
Agama Sawahlunto.
Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN
INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di
dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan
kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas
pokoknya, yaitu memutus perkara.
Misi Mahkamah Agung:
1. Menjaga kemandirian badan peradilan.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi
Pengadilan Agama Sawahlunto sebagai Visi dan Misinya.
Visi Pengadilan Agama Sawahlunto adalah “TERWUJUDNYA BADAN
8
PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
Misi Pengadilan Agama Sawahlunto adalah
1. Menjaga kemandirian badan peradilan.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Sawahlunto
melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:
1. 1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian
perkara
4. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)
5. 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. 7. Peningkatan kualitas SDM
Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup
seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sawahlunto
Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI
dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang
menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk
penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial
lainnya.
9
Basis Akuntansi A.4. Basis Akuntansi
Pengadilan Agama Sawahlunto menerapkan basis akrual dalam penyusunan
dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas
serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi
Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi
transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dasar
Pengukuran A.5. Dasar Pengukuran
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang
diterapkan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau
sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset
tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Kebijakan
AkuntansiA.6. Kebijakan Akuntansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu
pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi
merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan,
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang
ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan
entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Sawahlunto. Disamping itu, dalam
penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang
sehat di lingkungan pemerintahan.
10
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sawahlunto adalah
sebagai berikut:
Pendapatan-
LRA(1) Pendapatan- LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum
Negara (KUN).
Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Pendapatan-LO (2) Pendapatan- LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan
/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan
Agama Sawahlunto adalah sebagai berikut:
o Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya seperti Penerimaan
kembali posekot gaji
o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai
dan periode waktu sewa
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Belanja (3) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara
11
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran
yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah.
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban (4) Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi
aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset
(5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka
Panjang dan Aset Lainnya.
Aset Lancar Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera
untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu
12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan
atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima
12
pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada
tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh
dengan cara lainnya.
Aset Tetap Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan
oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga
wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi sebagai berikut:
a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak
kesenian.
Aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional
pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan
13
jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang
berkembang, rusak berat, dan masa kegunaan yang telah berakhir
direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos neraca Aset Lainnya.
Set tetap yang secara permanen diberhentikan penggnaannya,
dikeluarkan dari neraca dengan ketentuan perundang-undangan
di bidang Pengelolaan BMN
Penyustan Aset
Tetapc. Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri
Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.
90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa
Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen
sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang
telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
penghapusan.
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan
setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode
garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan
dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel
Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara
berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum
tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Masa ManfaatPeralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahunGedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahunJalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
14
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahunPiutang Jangka
PanjangPiutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo
atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal
pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo
lebih dari satu tahun.
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan
aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah
yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara
penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan
angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau
daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai
atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian
Negara/daerah.
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap
pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara
dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian
yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang
dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan
tugasnya.
Aset Lainnya Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset
tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya
adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan
tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan
lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
15
Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari
penggunaan operasional entitas.
Kewajiban (6) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,
Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek
Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari
dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
Ekuitas (7) Ekuitas
Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban
dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan
dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
16
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus
dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan
penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan
dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang
dilakukan pemerintah.
Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada
tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian
Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas
piutang diatur sebagai berikut:
Kualitas Piutang Uraian Penyisihan
LancarBelum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo
0.5%
Kurang LancarSatu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan10%
DiragukanSatu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan50%
Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
100%
2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia
Urusan Piutang Negara/DJKN
Implementasi
Akuntansi (9) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali
Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi
17
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali
berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan
pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.
Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014
yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas
sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan
penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam
Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat
dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi
berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.
18
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARANRealisasi
Pendapatan Rp.0,-B.1 Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah
sebesar Rp.0,-. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai
berikut:
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Realisasi Pendapatan penerimaan kembali persekot gaji per 30 Juni TA 2018
mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh pendapatan pengembalian belanja
pegawai dan belanja barang yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017
Realisasi Belanja
Negara Rp 1.064.391.177,-
B.2. Belanja Realisasi Belanja pada 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp.1.064.391.177,-
atau 33,46% dari anggaran belanja sebesar Rp.3.180.938.000,-. Rincian
anggaran dan realisasi belanja per 30 Jun i TA 2018 adalah sebagai berikut:
Rincian Realisasi Belanja TA 2018
NO URAIAN2018
ANGGARAN REALISASI %
17
1 2 3 4 5
1Belanja Pegawai
2.429.745.000
796.580.228 32.78
2 Belanja Barang 613.193.000 267.810.99 43.67
3 Belanja Modal 138.000.000 0 0
Total Belanja kotor
3.180.938.000
1.064.391.177 33.46
Pengembalian -
- -
JUMLAH
3.180.938.000
1.064.391.177 33.46
18
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017
Belanja Pegawai
Rp.267.810.949,-B.3 Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp.796.580.949,- dan Rp. 1.610.597.673,- Realisasi belanja per 30 Juni
TA 2018 mengalami penurunan dari TA 2017.
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017
Belanja Barang
Rp.267.810.949,-B.4 Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang sampai 30 Juni TA 2018 dan 2017 adalah masing-
masing sebesar Rp.267.810.949,- dan Rp. 624.194.684,-. Realisasi Belanja
Barang TA 2018 mengalami penurunan dari Realisasi Belanja Barang TA 2017.
19
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2016
Belanja Modal
Rp.0,-B.7 Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal TA 2018 adalah sebesar Rp.0, TA 2017 sebesar Rp.
356.561.512,-.
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017
20
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACAKas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 30.000.000,-
C.1 Kas di Bendahara PengeluaranSaldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah
masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- dan Rp.0 yang merupakan kas yang
dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang
berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum
disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara
Pengeluaran adalah sebagai berikut:
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Belanja Dibayar di Muka
Rp.0C.2 Belanja Dibayar di Muka
Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 masing-
masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0,- . Belanja Dibayar di Muka merupakan
hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai
akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau
jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah
sebagai berikut:
Rincian Belanja Dibayar di Muka
Persediaan
Rp.1.236.000,-C.3 Persediaan
Nilai Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar
Rp.1.236.000,- dan Rp.1.346.000,-.
Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan
(supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk
mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Semua jenis persediaan pada
tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.
Tanah
Rp.3.048.749.000,-C.4 TanahNilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama
23
Sawahlunto per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.3.048.749.000,- dan
Rp.3.048.749.000,-. Tidak terdapat perubahan nilai aset tetap Tanah di Tahun
2018. Nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:
Rincian Tanah
Tanah seluas 1.105 m2 yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta No.16 pada tanggal
pelaporan digunakan untuk Mess, dan 3.990 m2 yang terletak di Jl. Khatib
Sulaiman Km.8 Desa Kolok Mudik pada tanggal pelaporan dignakan untuk
gedung Kantor Pengadilan Agama Sawahlunto.
Peralatan dan Mesin
Rp. 2.080.354.305,-C.5 Peralatan dan MesinSaldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2018 dan 2017
adalah Rp.2.080.354.305,- dan Rp.2.080.354.305,-. Mutasi nilai Peralatan dan
Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Gedung dan Bangunan
Rp.5.667.382.000,-.C.6 Gedung dan BangunanNilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah
Rp.5.667.382.000,- dan Rp.5.667.382.000,- . Mutasi transaksi terhadap
24
Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan
Keuangan ini.
Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp.29.900.000C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-
masing sebesar Rp.29.900.000 dan Rp.29.900.000. Mutasi transaksi terhadap
Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan
Keuangan ini.
Aset Tetap Lainnya
Rp.0C.8 Aset Tetap LainnyaAset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah Rp.0 dan
Rp.0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Mutasi tambah
atas aset tetap ini untuk Tahun 2018 adalah tranfer masuk buku pustaka dari
Pengadilan Tinggi Agama Padang. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada
Lampiran Laporan Keuangan ini.
Akumulasi Penyusutan C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
25
Aset Tetap
Rp(1.809.241.512)
Uang Muka dari KPPN
Rp. 30.000.000,-C.10 Uang Muka dari KPPN
Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing
sebesar Rp.30.000.000,- dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang
Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan
KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh
Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN
adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di
kelompok akun Aset Lancar.
Ekuitas
Rp.9.485.772.456,-C.11 Ekuitas Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar
Rp.9.260.816.036,- dan Rp.11.211.548.037,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih
entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut
tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
26
Pendapatan PNBP
Rp. 0,-
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017
adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 6.665.580,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2018 dan 2017
Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan
akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain-LO
merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari
transaksi tahun 2017.
Beban Pegawai
Rp.796.378.852,-D.2 Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp.796.378.852 dan Rp. 1.613.403.253,-. Beban Pegawai adalah beban
atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat
negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal.
Beban Persediaan
Rp.14.344.000,-D.3 Beban Persediaan
Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp.14.344.000,- dan Rp. 24.571.350,-. Beban Persediaan merupakan
beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai,
termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak
dipasarkan.
35
Beban Barang dan
Jasa
Rp.112.750.539,-
D.4 Beban Barang dan Jasa
Jumlah Beban Jasa per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar
Rp.112.750.539,- dan Rp. 315.172.270,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas
jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.
Beban
Pemeliharaan
Rp.110.722.000,-
D.5. Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar
Rp.110.722.000,- dan Rp.221.329.000,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban
yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang
sudah ada ke dalam kondisi normal.
Beban Perjalanan
Dinas
Rp.16.775.000,-
D.6. Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp.16.775.000,- dan Rp. 55.425.700,-. Beban tersebut adalah
merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka
pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.
36
Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.0,-
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2018 dan 2017
adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 425.107.727,-. Beban
Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas
nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa
manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk
mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.
Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.71.500,-
D.12 Kegiatan Non Operasional
Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan
beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi
entitas.
37
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal
Rp.9.442.280.170,-E.1 Ekuitas Awal
Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp.9.442.280.170,- dan Rp. 11.283.348.332,-.
Defisit LO
Rp(1.245.855.311)
Penyesuaian Nilai
Tahun Berjalan Rp.
0
E.2 Surplus (Defisit) LO
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017
adalah sebesar Rp.(1.245.855.311) dan Rp(2.648.063.220). Defisit LO
merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional,
surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
E.3 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan
Jumlah penyesuaian tahun berjalan pada penyesuaian nilai asset per 30 Juni
2018 dan 2017 sebesar Rp.0,- dan Rp. 0
Ekuitas Akhir
Rp.9.445.772.456,-E.3 Ekuitas Akhir
Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp.9.260.816.036,- dan Rp. 11.083.370.916,-
40
43
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA
Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca
F. 2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK
Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan BPK
F.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
Belanja Secara akrual adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi
jasa dalam pelaporan uang menurunkan akuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Belanja
yang masih harus dibayarkan adalah kewajiban yang timbul akibat hak
atas barang/jasa yang telah diterima/dinikmati dan/atau
perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh Kementerian
Negara/Lembaga/Pemerintah, namun sampai pada akhir periode
pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas
hak/perjanjian/komitmen tersebut. Sedangkan Belanja dibayar dimuka
adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari
rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun
barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan
kerja pemerintah
Adapun informasi pendapatan dan belanja secara akrual
disajikan dalam lampiran A2
F.4. REKENING PEMERINTAH
Nama : Bendahara pengeluaran Pengadilan Agama Sawahlunto
No Rek : 5534-01-000088-30-6Bank : Bank Rakyat Indonesia Unit SawahluntoJenis Rekening : GiroKegunaan : Bendahara Pengeluaran DIPA 01
Nama : Bendahara pengeluaran Pengadilan Agama Sawahlunto
No Rek : 5534-01-000118-30-4Bank : Bank Rakyat Indonesia Unit SawahluntoJenis Rekening : GiroKegunaan : Bendahara Pengeluaran DIPA 04
Nama : Bendahara pengeluaran Pengadilan Agama Sawahlunto
No Rek : 5534-01-000141-30-7Bank : Bank Rakyat Indonesia Unit SawahluntoJenis Rekening : Giro