PENGADILAN TINGGI MEDAN · No. 7 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 ... Pensiunan PNS dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ... bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT MDN.

P U T U S A N Nomor 241/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

MARINUS PANDAPOTAN SIMBOLON, bertempat tinggal di Medan

Jln.Suro No.40, Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan

Medan Petisah dalam hal ini di wakili Kuasanya Elidawati

Harahap, SH, dkk. Advokat beralamat di Jalan Kejaksaan

No. 7 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24

September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 September 2016

selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu

TERGUGAT - I;

L A W A N

Ny.REMBANG.SH, bertempat tinggal di Kabanjahe, Desa Kacaribu,

Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Pekerjaan

Pensiunan PNS dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

AHMAD YUNI NASUTION.SH, AHMAD HIDAYAT.SH,

Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Yuni Nst SH & Rekan

yang berkantor di Medan, Jln.Sikambing No.41-A Kelurahan

Sekip Kecamatan Medan Petisah yang dalam hal ini

bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23

Agustus 2016, dan selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING dahulu PENGGUGAT;

dan

Nyonya RENY HELENA HUTAGALUNG SH, Notaris di Medan, dahulu

beralamat di Medan, Jln.Jend.A.Yani No.48-A Kelurahan

Kesawan, Kecamatan Medan Barat, dan sekarang tidak

diketahui lagi dimana alamatnya dan selanjutnya disebut

sebagai TURUT TERBANDING duhulu TERGUGAT - II.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Agustus 2017,

Nomor 241/PDT/2017/PT MDN. tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;

2. Surat Panitera tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 241/PDT/2017/PT

MDN. tentang penunjukan Panitera Pengganti;

3. Berkas perkara Nomor: 488/Pdt.G/2016/PN.Mdn. dan surat-surat yang

bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5

September 2016 ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya, yang diterima dan

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07

September 2016 dalam Register Nomor 488/Pdt.G/2016/PN.Mdn telah

mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah anak kandung/ahli waris almarhum Drs.Daulat

Simbolon, tergugat I dalam perkara perdata No.169/Pdt.G/1998/PN-Mdn,

yang telah meninggal dunia sebelum perakara ini didaftarkan. Oleh

sebab itu tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah untuk

menggantikan orangtuanya yang telah meninggal dunia tersebut.

2. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 5.128,2 M2 (lima

ribu seratus dua puluh delapan koma dua meter bujur sangkar) yang

terletak di Jln.Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan yang

ukuran dan batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jln.Sunggal...................... 49 M

- Sebelah selatan berbatas dengan Gang.............................39,8M

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Kornel Nababan. ..119 M

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Gulaging Tarigan.......112 M

Oleh karena tanah tersebut dikuasai dan diusai oleh Drs.Daulat

Simbolon/Tergugat I

Tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat dan penggugat telah

berulangkali meminta tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan

tanah tersebut kepada penggugat, akan tetapi tidak mengindahkannya.

Maka penggugat menggugat tergugat I dalam perkara perdata Nomor :

169/PDT.G/1998/PN-MDN di Pengadilan Negeri Medan.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


3. Bahwa tanah tersebut, Penggugat peroleh dari tuan Albert Windu

dengan cara ganti rugi sesuai dengan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 29 Desember 1977 Nomor : 288 yang dibuat dihadapan tergugat II. Sedangkan tuan Albert

Windu memperoleh tanah tersebut dari Burhani Handoko berdasarkan

SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH tanggal 20 Juli 1991 yang telah

dilegalisasi oleh ASLAN HARAHAP SH, Camat Medan Sunggal dengan

Nomor : 599/LEG/VII/1891 tertanggal 20 Juli 1991. Sedangkan alas hak

atau bukti kepemilikan Burhani Handoko atas tanah tersebut adalah :

- Surat Keterangan Bupati Deli Serdang No : 3875/A/I/tertanggal 30 Mei 1973 yang masih tercatat atas nama Usman Naibaho.

- AKTA NOTARIS yang dikeluarkan oleh Notaris Hajjah Nurlian SH dengan Nomor : 12 tertanggal 31 Maret 1982.

- AKTA NOTARIS yang dikeluarkan oleh Notaris Ny.Reny Helina Hutagalung SH dengan AKTE No.169 tertanggal 18 Juli 1985.

dan BURHANI HANDOKO memperoleh tanah tersebut dari LIE ON LENG berdasarkan Akta PENGLEPASAN HAK ATAS TANAH DAN GANTI RUGI Nomor : 169 tertanggal 18 Juli 1985. Sedangkan LIE ON LENG memperoleh tanah tersebut dari USMAN NAIBAHO berdasarkan

Akta PENGOPERAN HAK DAN KUASA Nomor : 12 tertanggal 31 Maret

1982. Sedangkan Usman Naibaho memperoleh tanah tersebut dengan

cara menggarapnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Bupati Deli Serdang No : 3875/A/I/tertanggal 30 Mei 1973 yang

diterbitkan oleh Buapati Kepala Daerah Kabpaten Deli Serdang. 4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan

telah memutusanya pada tanggal 05 November 1998 Nomor :

169/Pdt.G/1998/PN-Mdn yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi dari Tergugat I DALAM KONPENSI - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. - Menyatakan tidak sah Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor

: 169/Pdt.G/1998/PN-Mdn tanggal 26 Mei 1998.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


- Memerintahkan Panitera/Sekretaris untuk segera mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 169/Pdt.G/1998/PN-Mdn tanggal 26 Mei 1998 yang telah diletakkan tersebut untuk diangkat.

- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.

DALAM REKONVENSI - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dalam

Konpensi untuk sebahagian. - Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam

Konvensi dinyatakan secara syah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat bahwa tanah seluas 5.300 M2 sesuai dengan gugatan Penggugat adalah hak yang sah dari Tergugat I.

- Menyatakan bahwa akte No.4 tanggal 3 September 1985 adalah sah menurut hukum.

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI. - Menghukum Tergugat I dalam Rekonpensi/Penggugat dalam

konpensi untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar : N I H I L.

5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut sangat tidak adil dan

merugikan Penggugat. Sebab tergugat I saja dalam jawabannya dalam

perkara perdata nomor : 169/Pdt.G/1998/PN-MDN tersebut telah

menyatakan bahwa tergugat I hanya ada menguasai tanah secara hukum

di Jalan Sunggal Nomor : 667 luasanya kira – kira 1.139 M2 berdasarkan

Akta Notaris/PPAT Sundari Siregar SH tahun 1985 yang batas –

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan tanah Kenny Simbolon ..................46 M

- Sebelah timur dengan tanah KH.Sitinjak............................... 27 M

- Sebelah barat dengan tanah G.Tarigan................................. 28 M

- Sebelah utara dengan Jalan Raya........................................ 49 M

6. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut sangat

merugikan penggugat. Maka penggugat mengajukan banding terhadap

putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut ke Pengadilan Tinggi Medan.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Untuk itu Pengadilan Tinggi Medan telah memutus permohonan banding

penggugat tersebut pada tanggal 12 Nopember 1999 Nomor :

290/PDT/1999/PT-MDN yang amarnya sebagai berikut : M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari PENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI/PEMBANDING.

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Nopember 1998 Nomor : 169/Pdt.G/1998/PN-Mdn yang dimohon banding.

- Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp.201.500,- (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah) dan ditingkat banding ini sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

7. Bahwa oleh karena Penggugat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Nopember 1999 Nomor : 290/PDT/1999/PT-MDN tersebut. Maka Penggugat mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut kepada Mahkamah Agung RI. Terhadap

permohonan kasasi penggugat tersebut, Mahkamah Agung RI dalam

amar putusannya tanggal 24 September 2004 Nomor : 384/K/PDT/2001

menyatakan sebagai berikut :

M E N G A D I L I - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Ny.REMBANG.SH tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Nopember 1999 Nomor : 290/PDT/1999/PT-MDN yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Nopember 1998 Nomor : 169/Pdt.G/1998/PN-Mdn

DALAM EKSEPSI. - Menolak Eksepsi dari Tergugat I. DALAM KONVENSI : - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. - Menyatakan tidak sah sita jaminan (Conservatoir Beslag)

No.169/Pdt.G/1998/PN.MDN tanggal 28 Mei 1998 yang telah diletakkan tersebut untuk diangkat.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.201.500,- (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah).

DALAM REKONVENSI. - Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat I dalam

konvensi untuk sebagian. - Menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi/Tergugat I dalam

konvensi dinyatakan secara sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat, bahwa tanah seluas 1.139 M2 sesuai dengan gugatan Penggugat adalah hak milik yang sah dari tergugat I.

- Menyatakan bahwa Akta No.4 tanggal 3 September 1985 adalah sah menurut hukum.

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil.

8. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, luas tanah

tanah tergugat I adalah 1.139 M2 (seribu seratus tiga puluh sembilan

meter bujur sangkar). Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai

dengan poin IV tentang Konvensi jo poin III tentang Rekonvensi gugatan

penggugat rekonpensi/tergugat I dalam konvensi. Maka berdasarkan

putusan Mahakam Agung RI Nomor : 384/K/PDT/2001, ukuran dan batas

– batas tanah tergugat I sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan tanah Kenny Simbolon ............... 46 M

- Sebelah timur dengan tanah KH.Sitinjak.......................... 27 M

- Sebelah barat dengan tanah G.Tarigan............................ 28 M

- Sebelah utara dengan Jalan Raya.................................... 49 M

9. Bahwa dengan demikian, luas tanah penggugat menjadi 3.989,2 M2

dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut : - Sebelah utara berbatas dengan tanah Drs.Daulat Simbolon .. 49 M

- Sebelah selatan berbatas dengan Gang....................................39,8 M

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Kornel Nababan...........92 M

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Gulaging Tarigan.........84 M

Untuk itu, dimohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini untuk menyatakan tanah tersebut adalah sah milik

Penggugat.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


10. Bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 September

2001, No.3841 K/PDT/2001 tersebut telah berkekuatan hukum tetap

(inkracht van gewijsde). Akan tetapi hingga saat ini, tergugat I tidak

mengosongkan dan tidak menyerahhkan tanah penggugat seluas 3.989,2

M2 lagi tersebut meskipun telah berulangkali penggugat minta untuk

dikosongkan dan diserahkan kepada penggugat. Oleh karena dalam

putusan Mahkamag Agung RI Nomor : 384/K/PDT/2001 tersebut, tidak

memuat petitum yang bersifat condemnatoir berupa penghukuman agar

tergugat I mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada

penggugat dalam keadaan baik dan kosong. Sehingga Pengadilan

Negeri Medan menyatakan tidak dapat melaksanakan putusan tersebut. 11. Bahwa oleh sebab itu dimohonkan kehadapan Majelis Hakim yang yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum tergugat I

mengosongkan dan menyerahkan tanah penggugat seluas 3.989,2 M2

lagi tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat. Oleh

karena putusan Mahkamag Agung RI Nomor : 384/K/PDT/2001 tersebut

telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtt van gewijsde). Maka dimohon

kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan secara serta merta

(uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi atau

peninjauan kembali. 12. Bahwa akibat perbuatan tergugat I tersebut, penggugat tidak dapat

menikmati tanah tersebut selama ± 10 ( sepuluh ) tahun, sehingga telah

merugikan penggugat baik secara materil maupun moril sebesar

Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah ) dengan

perincian sebagai berikut : A. Kerugian Materli berupa kompensasi sewa tanah per tahunnya

dihitung sebesar Rp.50.000.000,- maka selama 10 tahun sebesar =

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Biaya mengajukan perkara a quo sebesar Rp.100.000.000,- (seratus

juta rupiah);

B. Kerugian Moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Untuk itu dimohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara aquo agar menghukum Tergugat I membayar ganti

rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam

ratus juta rupiah).

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


13. Bahwa tidak tertutup kemungkinan Tergugat I akan lalai untuk mematuhi

dan mentaati putusan dalam perkara a quo. Untuk itu dimohon

kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

untuk menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom)

sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan untuk

mematuhi putusan dalam perkara aquo terhitung sejak putusan dalam

perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga terlaksananya putusan a quo

sebagaimana mestinya.

14. Bahwa untuk menghindari agar gugatan aquo tidak hampa maka

dimohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriks dan mengadili

perkara aquo untuk meletakkan Sita jaminan/sita revindicatoir atas

sebidang tanah seluas 3.989,2 M2 ( tiga ribu sembilan ratus delapan

puluh sembilan koma dua meter persegi panjang ) yang terletak di

Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal,

Kelurahan Sunggal, setempat dikenal dengan Jln Sunggal, yang batas –

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Drs.Daulat Simbolon ... 49 M


- Sebelah timur berbatas dengan tanah Kornel Nababan....... .... 92 M

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Gulaging Tarigan........... 84 M

15. Bahwa adalah beralasan hukum apabila para tergugat dihukum secara

tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul

dalam perkara aquo pada semua tingkat peradilan.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, dimohon kehadapan

bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan qq Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara aquo untuk menetapkan suatu hari persidangan untuk itu dan

memanggil para pihak untuk menghadirinya pada tempat yang telah ditentukan

dan selanjutnya memutus perkara aquo yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sita jaminan ( conservatoir beslag ) atau sita

revindicatoir (revindicatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara aquo sah dan berharga.

3. Menyatakan tanah seluas 3.989,2 M2 yang terletak di Jln.Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal yang batas – batasnya sebagai berikut :


PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN





sah milik Penggugat.

4. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas 3.989,2 M2 yang terletak di Jln.Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal yang batas – batasnya sebagai berikut :





dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat.

5. Menyatakan SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH tanggal 20 Juli 1991 yang telah dilegalisasi oleh ASLAN HARAHAP SH, Camat Medan Sunggal dengan Nomor : 599/LEG/VII/1891 tertanggal 20 Juli 1991 sah dan berkekuatan hukum.

6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding,kasasi.

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan untuk memenuhi putusan dalam perkara a quo terhitung sejak berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) hingga dilaksanakan sebagaimana mestinya.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya – biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan.

9. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya atau ex aquo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I

memberikan jawaban tertanggal 01 Desember 2016 pada pokoknya sebagai

berikut: I. Tentang Eksepsi

A. Gugatan Penggugat Nebis In Idem

1. Bahwa Penggugat didalam dalil-dalil Gugatannya mengakui telah

pernah mengajukan Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Negeri Medan dengan Register Perkara

No.169/Pdt,G/1998/PN.Mdn terhadap Drs.Daulat Simbolon selaku

Tergugat-I dalam hal kepemilikan tanah seluas 5.128,2 M2 yang

terletak di Jl.Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

2. Bahwa terhadap objek gugatan tersebut diatas telah ada Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan

amarnya menolak Gugatan Penggugat sesuai dengan Putusan

Pengadilan Negeri Medan No. 169/Pdt.G/1998/PN.Mdn tanggal 05

November 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.

290/PDT/1999/PT.Mdn tanggal 12 Nopember 1999 Jo. Putusan

Mahkamah Agung RI No.384 K/Pdt/2001 tanggal 24 September

2004, yang dimenangkan oleh Tergugat-I.

3. Bahwa baik subjek dan objek perkara dalam perkara perdata ini

sama dengan perkara perdata terdahulu yang tersebut pada point

(1 dan 2) diatas, dengan demikian terhadap objek Perkara

Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata ini telah terbukti

mendapat Putusan Pengadilan lebih dulu dan telah berkekuatan

hukum yang tetap, sehingga memenuhi kategori Nebis In Idem, sebagaimana Jurisprudensi MARI Pasal 1917 KUHPerdata serta sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647.K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1976 yang menyebutkan : ”Ada atau tidaknya azas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam kategori

Nebis In Idem, dan diakui Penggugat dalam gugatannya, maka

sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara

Perdata ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(N.O);

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Sebagai Tergugat. 1. Bahwa Penggugat pada point (1) Gugatannya menyatakan

Tergugat-I adalah anak kandung/ahli waris Almarhum Drs.Daulat

Simbolon, Tergugat-I dalam perkara dalam perdata

No.169/Pdt.G/1998/PN.Mdn yang telah meninggal dunia, oleh

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


sebab itu Tergugat-I dalam perkara ini ditarik sebagai pihak untuk


2. Bahwa tanah yang dipermasalahkan Penggugat adalah tanah milik

dari Almarhum Drs.Daulat Simbolon, sedangkan Tergugat-I

bukanlah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Drs.Daulat

Simbolon, oleh karena itu Gugatan Penggugat kurang pihak sesuai

dengan isi Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.2438

K/Sip/1980 tanggal 22-3-1988 yang menyatakan :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak

semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.”

3. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Penggugat

diwajibkan untuk mengikut sertakan seluruh ahli waris Almarhum Drs.Daulat Simbolon sebagai Tergugat, jika tidak maka Gugatan

Penggugat jelas kurang pihak (plurium litis consortium) dan

menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (N.O). II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil

Dalam Pokok Perkara dan oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi

Dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat-I, menolak seluruh dalil-dalil dari Gugatan

Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas Dalam Pokok Perkara

ini;

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat point (1) menyatakan Tergugat-I

adalah adalah anak kandung/ahli waris almarhum Drs.Daulat

Simbolon, Tergugat-I dalam perkara dalam perdata

No.169/Pdt.G/1998/PN.Mdn yang telah meninggal dunia, oleh sebab

itu Tergugat-I dalam perkara ini ditarik sebagai pihak untuk


4. Bahwa selanjutnya dalil-dalil Gugatan Penggugat point (2) s/d.(7)

menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 5.128,2 M2

terletak di Jl.Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan yang

diperolehnya dari Albert Windu sesuai dengan Akta Pemindahan dan

Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No.288 tanggal 29 Desember

1977 diperbuat dihadapan Tergugat-II, dan mengakui telah ada

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 169/Pdt.G/1998/PN.Mdn

tanggal 05 November 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN



Mahkamah Agung RI No.384 K/Pdt/2001 tanggal 24 September 2004,

yang telah berkekuatan hukum tetap.

5. Bahwa Tergugat-I tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat

sebagaimana isi Gugatan Penggugat tersebut diatas, karena tanah

yang dimiliki dan dikuasai Tergugat-I dibeli dari Jie On Leng

berdasarkan Akta Perjanjian Pelepasan Hak No.4 Tanggal 3

September 1985 diperbuat dihadapan Sundari Siregar SH, Notaris di

Medan jauh lebih dulu dibandingkan dengan alas hak Penggugat

berupa Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi

No.283 tanggal 29 Desember 1997 dibuat dihadapan Tergugat-II.

6. Bahwa terhadap Putusan Perkara yang diciteer Penggugat (Ic.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 169/Pdt.G/1998/PN.Mdn

tanggal 05 November 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.


Mahkamah Agung RI No.384 K/Pdt/2001 tanggal 24 September 2004),

amarnya telah menolak Gugatan Penggugat, dengan demikian tidak

terbukti tanah sengketa adalah milik Penggugat

7. Bahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

169/Pdt.G/1998/PN.Mdn tanggal 05 November 1998, amarnya

menyatakan :

MENGADILI Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat-I

Dalam Konpensi : - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Menyatakan tidak sah Sita Jaminan (conservatoir beslag) Nomor

169/Pdt.G/1998/PN.Mdn tanggal 26 Mei 1998.

- Memerintahkan Panitera/Sekretaris untuk segera mengangkat Sita

Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 169/Pdt.G/1998/PN.Mdn

tanggal 28 Mei 1998 yang telah diletakkan tersebut untuk

diangkat.

- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang

timbul dalam perkara ini sebesar Rp.201.500,- (dua ratus satu ribu

lima ratus rupiah).

Dalam Rekonpensi :

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat-I dalam

Konpensi untuk sebahagian.

- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat-I dalam

Konpensi dinyatakan secara sah menurut hukum dan mempunyai

kekuatan mengikat, bahwa tanah seluas 5.300 M2 sesuai dengan

Gugatan Penggugat adalah hak milik yang sah dari Tergugat-I.

- Menyatakan bahwa Akte No.4 tanggal 03 September 1985 adalah

sah menurut hukum.

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat-I dalam

Konpensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi : - Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Tergugat dalam

Konpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar NIHIL.

8. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.290/Pdt/1999/PT.Mdn

tanggal 12 Nopember 1999, amarnya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari : Penggugat Dalam

Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi/Pembanding.

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3

Nopember 1998 No.169/Pdt.G/1998/PN.Mdn yang dimohon

banding.

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Dalam

Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat

pertama sebesar Rp.201.500 (dua ratus satu ribu lima ratus

rupiah) dan ditingkat banding ini sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh

lima ribu rupiah).

9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.3841 K/Pdt/2001 tanggal 23

September 2004, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny.Rembang SH

tersebut dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan

tanggal 12 Nopember 1999 No.290/Pdt/1999/PT.Mdn yang telah

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Nopember

1998 No.169/Pd.G/1998/PN.Mdn.

Dalam Eksepsi :

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN



Dalam Konpensi : - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya






diangkat.



lima ratus rupiah).

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat-I dalam







sah menurut hukum.



Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi : - Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Tergugat dalam


ini sebesar NIHIL.

10. Bahwa pada Gugatan point (8) s/d.(11) Penggugat telah menafsirkan sendiri terhadap amar Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

tersebut dengan menyatakan “disebabkan Tergugat-I hanya diakui

sebagai pemilik tanah seluas 1.139 M2, maka tanah seluas 3.989,2

M2 adalah milik Penggugat dan selanjutnya meminta Tergugat-I

mengosongkan tanah sengketa, sedangkan amar Putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap tersebut tidak ada mengakui kepemilikan

Penggugat atas tanah sengketa tersebut. Oleh karena itu patut dan

layak Gugatan Penggugat ditolak untuk keseluruhannya.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


11. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang meminta Tergugat-I untuk

mengosongkan tanah seluas 3.989,2 M2 untuk diserahkan kepada

Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada

disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

169/Pdt.G/1998/PN.Mdn tanggal 05 November 1998 Jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Medan No. 290/PDT/1999/PT.Mdn tanggal 12

Nopember 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.384 K/Pdt/2001

tanggal 24 September 2004, yang telah berkekuatan hukum tetap,

apalagi didalam alas hak Penggugat luas tanahnya adalah 5.128,2

M2.

12. Bahwa tuntutan ganti kerugian moril yang dimajukan Penggugat

didalam Gugatannya point (12) harus ditolak dan dikesampingkan,

karena Tergugat-I tidak ada menguasai tanah Penggugat dan tidak

satu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan

tanah sengketa adalah milik Penggugat.

13. Bahwa oleh karena Sita Jaminan yang dimintakan oleh Penggugat

pada point (14) tidak jelas dan kabur dan tidak memenuhi ketentuan

Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka menurut hukum, Majelis

Hakim harus dan wajib menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat

dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan Pasal 261 ayat (1) Rbg/

227 ayat (1) Hir sebagaimana ditetapkan oleh Yurisprudensi

Mahkamah Agung R.I. No. 597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang

menyebutkan :

”Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) Rbg/227 ayat (1) Hir tidak dapat dibenarkan ”

21.Bahwa oleh karena dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak

didasarkan alasan yang kuat menurut ketentuan hukum, dan

Penggugat tidak memiliki bukti-bukti authentik dalam perkara ini

sehingga Majelis Hakim wajib untuk menolak petitum gugatan

Penggugat point (7) untuk menyatakan Putusan dapat dijalankan

secara Serta Merta walaupun ada Perlawanan, Banding maupun

Kasasi dan juga mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.

No. 3/2000.

22.Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, dimohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


dalam perkara perdata ini agar menyatakan menolak Gugatan

Penggugat untuk keseluruhannya.

Berdasarkan semua uraian-uraian hukum tersebut diatas Tergugat-I

mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini agar sudi kiranya

mengambil putusan dalam Perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Tentang Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat -I untuk keseluruhannya,

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang,bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan

Negeri Medan Nomor 488/Pdt.G/2016/PN Mdn. tanggal 23 Pebruari 2017 talah

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : - Mengabulkan Eksepsi tergugat l yaitu tentang Gugatan Penggugat

sebagai kurang pihak (plurium litis consortium );

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.1.939.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut : 1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 06 Maret 2017 Nomor

24/2017 yang dibuat oleh Tavip Dwiyatmoko,SH.MH. sebagai Panitera

Pengadilan Negeri Medan, menerangkan bahwa Pembanding semula

Tergugat-I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Banding terhadap

Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor

488/Pdt.G/2016/PN.Mdn;

2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

Elisa Bernandus Sihotang,SH. sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan

Negeri Medan, telah memberitahukan kepada Kuasa hukum Terbanding-I

semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


3. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding melalui Surat

Kabar (koran Perjuangan) yang dibuat oleh Elisa Bernandus Sihotang,SH.

sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah memberitahukan

kepada Turut Terbanding-II semula Tergugat - II pada hari Rabu tanggal 12

April 2017;

4. Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya talah mengajukan memori

banding tertanggal 03 April 2017 dan terima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Medan tertanggal 04 April 2017 dan telah diberitahukan dan

diserahkan salinan memori banding tersebut kepada:

- Kuasa Hukum Terbanding sesuai relaas pemberitahuan Senin tanggal 17

April 2017;

- Turut Terbanding-II dahulu Tergugat-II melalui Surat kabar (koran) hari

Rabu tanggal 12 April 2017;

5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Elisa

Bernandus Sihotang,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan

Nomor 488/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 23 Pebruari 2017 telah

diberitahukan kepada:

- Terbanding-I dahulu Penggugat melalui kuasa hukumnya, sesuai dengan

relaas mempelajari berkas perkara hari Rabu tanggal 29 Maret 2017;

- Pembanding dahulu Tergugat-I melalui kuasa hukumnya, sesuai dengan

relaas mempelajari berkas perkara hari Selasa tanggal 04 April 2017;

- Turut Terbanding-II dahulu Tergugat-II, sesuai dengan Surat Kabar (koran

Perjuangan) tanggal 12 April 2017;

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari

berikutnya sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara

dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula

Tergugat-I melalui Kuasa hukumnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017

telah diajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor 488/Pdt.G/2016/PN.Mdn. dalam tenggang

waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara

formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula

Tergugat-I melalui Kuasa hukumnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


telah diajukan permohonan banding dan mengajukan Memori Banding tanggal

03 April 2017 di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hari Selasa

tanggal 04 April 2017, sebagai berikut :

Bahwa Tergugat-I/Pembanding merasa keberatan atas amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 488/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana tersebut diatas, untuk itu pada tanggal 06 Maret 2017 Kuasa Tergugat-I/Pembanding telah mengajukan dan menyatakan

Banding atas Keputusan dimaksud sesuai dengan Akte Banding No. 24/2017

tanggal 06 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri

Medan bernama Tavip Dwijatmiko, SH,MH Bahwa Permohonan Banding dari Tergugat-I/Pembanding telah dimajukan

dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan telah

sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan oleh karena itu Permohonan

Banding ini mohon untuk dapat diterima.

Bahwa adapun alasan dan keberatan Pembanding dengan dalil-dalil yang

akan dipaparkan lebih lanjut dalam Memori Banding dibawah ini :

I. Bahwa telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dimana Terbanding/Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa, sehingga Pengadilan Negeri Medan seharusnya menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 1. Bahwa Pembanding/Tergugat-I keberatan dengan pertimbangan

hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo

sepanjang “amar putusan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)” sebab berdasarkan

fakta-fakta persidangan telah terbukti bahwa Terbanding/Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo seharusnya menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1.1. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan No.

169/Pdt.G/1998/PN.Mdn tanggal 05 Nopember 1998 Jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Medan No.290/PDT/1999/PT.Mdn tanggal 12

Nopember 1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.

384 K/Pdt/2001 tanggal 24 September 2004 adalah sebagai

berikut :

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


1.1.1. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

169/Pdt.G/1998/PN.Mdn tanggal 05 November 1998,

amarnya sebagai berikut :

MENGADILI Dalam Eksepsi :








diangkat.



lima ratus rupiah).

Dalam Rekonpensi : - Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat-I dalam







sah menurut hukum.



Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi : - Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat dalam


ini sebesar NIHIL.

1.1.2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.290/Pdt/1999/PT.Mdn tanggal 12

Nopember 1999, amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


- Menerima permohonan banding dari : Penggugat Dalam

Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi/Pembanding.

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3

Nopember 1998 No.169/Pdt.G/1998/PN.Mdn yang dimohon

banding.

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Dalam

Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat

pertama sebesar Rp201.500 (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah)

dan ditingkat banding ini sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima

ribu rupiah).

1.1.3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.3841 K/Pdt/2001 tanggal 23

September 2004, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny.Rembang SH

tersebut dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan

tanggal 12 Nopember 1999 No.290/Pdt/1999/PT.Mdn yang telah

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Nopember

1998 No.169/Pd.G/1998/PN.Mdn.

Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi dari Tergugat-I






tanggal 28 Mei 1998 yang telah diletakkan tersebut untuk diangkat.


timbul dalam perkara ini sebesar Rp.201.500,- (dua ratus satu ribu lima

ratus rupiah).

Dalam Rekonpensi : - Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat-I dalam




PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN




- Menyatakan bahwa Akte No.4 tanggal 03 September 1985 adalah sah

menurut hukum.



Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi : - Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi

untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

NIHIL.

2. Bahwa amar putusan dalam keseluruhan tingkatan pengadilan baik Judex

Factie Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tinggi Medan maupun Judex

Juris Mahkamah Agung RI tersebut diatas adalah “Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, maka secara hukum tidak ada dasar hukum bagi Terbanding/Penggugat ic. Ny. Rembang, SH untuk mengaku-ngaku dirinya sebagai pemilik atas tanah objek sengketa.

II. Bahwa Fakta hukum keterangan saksi menyewa tanah objek sengketa dari Bapak Daulat Simbolon (Orang Tua Pembanding/Tergugat-I) sejak tahun 1989 dan Terbanding/Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai tanah objek sengketa. 3. Bahwa Terbanding/Penggugat didalam Gugatannya pada halaman 2 angka

(3) mendalilkan bahwa : ”tanah tersebut Penggugat peroleh dari tuan Albert Windu dengan cara ganti rugi sesuai dengan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 29 Desember 1977 Nomor : 288 yang dibuat dihadapan Turut Terbanding/Tergugat II sedangkan tuan Albert Windu memperoleh tanah tersebut dari Burhani Handoko berdasarkan SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH tanggal 20 Juli 1991…..dst”.

4. Bahwa dalil Terbanding/Penggugat tersebut tidak mengandung logika hukum dan saling kontradiktif sebab Terbanding/Penggugat mengakui

memperoleh tanah tersebut dari Tuan Albert Windu pada tanggal 29 Desember 1977 sedangkan Tuan Albert Windu sendiri baru memperoleh tanah tersebut dari Burhani Handoko pada tahun 1991.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


5. Bahwa disamping itu, saksi SUTIRAH didalam persidangan tanggal 26

Januari 2017 menerangkan bahwa saksi sejak tahun 1989 telah menyewa

sebagian tanah objek sengketa (seluas 5x5Meter) dari Bapak Daulat

Simbolon dan setelah Bapak Daulat Simbolon kemudian dilanjutkan kepada

istrinya yang bernama Debora Sianipar, hal ini sejalan dengan keterangan

saksi MAWARDI SULAIMAN yang menerangkan bahwa saksi telah

menyewa sebagian tanah objek sengketa dari Bapak Daulat Simbolon sejak

tahun 1998 dan sejak saksi tinggal di tanah tersebut tidak ada pihak lain yang mengklaim atau menguasai tanah objek sengketa selain Bapak Daulat Simbolon membuktikan bahwa Terbanding/Penggugat ic. Ny. Rembang sama sekali tidak pernah menguasai tanah objek sengketa.

6. Bahwa dikarenakan Terbanding/Penggugat tidak memiliki dasar hukum

untuk mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah objek sengketa dan sama

sekali tidak pernah menguasai tanah objek sengketa sebagaimana fakta-

fakta persidangan tersebut diatas, maka terbukti secara hukum bahwa Terbanding/Penggugat bukanlah Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, dan oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo menyatakan Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas patut dan sangat

beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 488/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 23 Februari 2017 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terbanding/Kuasa Hukumnya tidak mengajukan

kontra memori banding.

Menimbang, bahwa alasan/keberatan yang termuat dalam Memori

Banding Pembanding semula Tergugat I Majelis Hakim tingkat banding

berpendapat bahwa alasan atau keberatan tersebut, tidak dijumpai hal-hal baru

dan alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama,

oleh karena itu alasan tersebut tidak lagi dipertimbangkan secara khusus dalam

pertimbangan putusan tingkat banding didalam alasan memori banding tersebut

dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti

dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Medan tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor 488/Pdt.G/2016/PN.Mdn, Memori

Banding Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan

hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para

pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi Medan

mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Pertama menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam

memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding yang besarnya akan

disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Pebruari 2017 No.

488/Pdt.G/2016/PN.Mdn. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat-I

berada di pihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara

dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang

Peradilan Ulangan jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, Rgb dan peraturang-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding dahulu

Tergugat-I;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Pebruari 2017

Nomor 488/Pdt.G/2016/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat-I untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 oleh kami SABAR

TARIGAN SIBERO, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS

SILALAHI, SH.,MH. dan H. AGUSIN, SH. MH. putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, --

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


serta PASTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa

dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd.- ttd.-

AGUSTINUS SILALAHI, SH.,MH. SABAR TARIGAN SIBERO,SH., M.H.

ttd.-

H. AGUSIN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

P A S T I, S H.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Documents

PENGADILAN TINGGI MEDAN · No. 7 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 ... Pensiunan PNS dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ... bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal