Upload
voduong
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
P U T U S A N NOMOR 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang
mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:
1. Nama Lengkap : TAMIN SUKARDI 2. Tempat Lahir : Perdagangan, Simalungun
3. Umur/Tanggal Lahir : 74 tahun/24 Feruari 1944
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. A g a m a : Budha
7. Tempat tinggal : Jalan Thamrin Nomor 128 A
Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan
Medan Kota, Kota Medan
8. Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18
Nopember 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai
dengan tanggal 28 Desember 2017.
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai
dengan tanggal 27 Januari 2018.
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai
dengan tanggal 26 Februari 2018.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18
Maret 2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April
2018.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan 9 Mei 2018.
8. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan 8 Juli 2018.
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Juli
2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
10. Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai
dengan 9 Juli 2018.
11. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi
Tahanan Rumah sejak tanggal 2 Juli 2018;
12. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018.
Pengadilan Tinggi Tersebut;
Setelah membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT
MDN tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 20/Pid.Sus-
TPK/2018/PT MDN, tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN tanggal 3
Oktober 2018 tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan.
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-01/Ft.1/L.Pkam/02/2018 tanggal
23 April 2018 sebagai berikut:
Primair:
Bahwa terdakwa TAMIN SUKARDI bersama-sama dengan TASMAN
AMINOTO (almarhum), SUDARSONO dan MISRAN SASMITA (masing-masing
sebagai saksi dalam perkara ini) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat
ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara tahun 2002 sampai
dengan tahun 2011, bertempat di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di
suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah
melakukan atau turut serta melakukan yaitu secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan
tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini PT. Perkebunan
Nusantara II (Persero) yang berkedudukan di Tanjung Morawa Medan
yang bergerak dibidang usaha perkebunan memiliki tanah Hak Guna
Usaha (HGU) di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli
Serdang dengan luas lebih kurang 1.332,29 hektar sesuai dengan Peta
Pendaftaran No.59/1997 tanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan
oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa tanah Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1.332,29 Ha tersebut adalah
merupakan tanah perkebunan bekas perusahaan milik Belanda dimana
berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 perusahaan tersebut
dinasionalisasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dinyatakan
sebagai milik Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikelola oleh
PT. Perkebunan IX yang kemudian berubah menjadi PT. Perkebunan
Nusantara II (Persero).
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) dari tanah yang dimiliki dan dikelola oleh
PT. Perkebunan Nusantara II seluas 1.332,29 hektar tersebut berakhir
tahun 2000 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 42/HGU/BPN/2002 Tanggal 29 Nopember 2002 Tentang
Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah
Terletak Di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, ada
sebagian tanah perkebunan yaitu seluas lebih kurang 193,9400 hektar
yang ada di Desa Helvetia yang dikeluarkan / tidak diperpanjang HGUnya
dan dari tanah seluas lebih kurang 193,9400 hektar tersebut, seluas
164,87 hektar diperuntukkan sebagai Rencana Umum Tata Ruang
Wilayah (RUTRW) Kabupaten.
- Bahwa dikeluarkannya / tidak diperpanjangnya Hak Guna Usaha (HGU)
sebagian tanah perkebunan milik PT. Perkebunan Nusantara II yaitu
seluas 164, 87 hektar tersebut rencananya akan dijadikan Zona B1 sesuai
dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Deli
Serdang yang peruntukannya bisa untuk :
a) Kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi.
b) Kawasan peruntukkan pemerintahan provinsi.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
c) Kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota dan/atau
kecamatan.
d) Kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa skala internasional,
nasional dan regional.
e) Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi.
f) Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional,
nasional, regional dan lokal.
g) Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional,
nasional, regional dan lokal.
h) Kawasan peruntukan industri kreatif.
i) Kawasan peruntukan industri manufaktur.
j) Kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang
dan angkutan barang regional.
k) Kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan
nasional.
l) Kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
m) Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata dan
n) Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran dan sosial
budaya.
- Bahwa terhadap tanah milik PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) yang
dikeluarkan / tidak diperpanjang HGUnya seluas 164,87 hektar yang
rencananya untuk Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW)
kabupaten, Menteri BUMN atas permohonan dari Pengurus Besar Al-
Wasliyah telah menyetujui pelepasan Aktiva Tetap PT. Perkebunan
Nusantara II (Persero) seluas 32 hektar atas tanah tersebut kepada
Pengurus Besar Al-Jamiyatul Wasliyah (Al-Wasliyah) untuk Kampus
Universitas Muslimin Nusantara yang dituangkan dalam Surat Menteri
BUMN No. S-380/MBU/2004 dan Pegurus Besar Al-Jamiyatul Wasliyah
(Al-Wasliyah) telah membayar ganti rugi kepada PT. Perkebunan
Nusantara II (Persero) sebesar Rp.8.480.000.000,- (delapan milyar empat
ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa sekitar tahun 2002 terdakwa TAMIN SUKARDI mengetahui bahwa
diantara tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Perkebunan Nusantara II
di Perkebunan Helvetia Kabupaten Deli Serdang, ada tanah yang
dikeluarkan atau tidak diperpanjang Hak Guna Usahanya dan dengan
adanya kondisi tersebut, terdakwa TAMIN SUKARDI bermaksud ingin
menguasai dan memiliki tanah yang dikeluarkan / tidak diperpanjang
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
HGUnya yang ada di Desa Helvetia tersebut dengan berbekal 65 (enam
puluh lima) lembar Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan
Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL).
- Bahwa 65 (enam puluh lima) lembar Surat Keterangan Tentang
Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL) tersebut
masing-masing atas nama :
1. SUPIAH. No. 016/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
2. H. DJAPAR. No. 017/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
3. DAMANHURI. No. 018/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
4. DJUMAN. No. 019/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
5. NURDIN. No. 020/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
6. KARMADI. No. 021/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
7. PAIDI. No. 022/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
8. ISKAK I. No. 023/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
9. SUARDI. No. 024/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
10. ABDUL RACHMAN R No. 025/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
11. WAHIDIN. No. 026/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
12. SOELAIMAN. No. 027/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
13. MUHAMMAD FAKIH. No. 028/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
14. ISMAL YS. No. 029/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
15. SADJI. No. 030/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
16. SANEM. No. 031/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
17. WOTO. No. 0032/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
18. SAMBOET. No. 033/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary i
1954.
19. SIROEN. No. 034/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
20. SUMEN. No. 035/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
21. ANIA. No. 036/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
22. RUSTAM. No. 037/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
23. ISHAK-II. No. 038/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
24. HALIMATUSAKDIAH II.No.039/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
25. AHMAD N. No. 040/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
26. RACHMADSJAH.H. No. 041/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
27. TRAWILAN. No. 042/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
28. PAIMAN. No. 043/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
29. SAFARUDDIN. No. 044/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
30. IDHAM/KALBUDI. No. 045/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
31. BARI. No. 046/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
32. A.SJAHBANDI. No. 047/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
33. SUMIATI. No. 048/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
34. U.SIDIK. No. 049/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
35. KARTO PAWIRO. No. 050/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
36. MINING. No. 051/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
37. ZAIJAH. No. 052/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
38. FATIMAH SARI. No. 053/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
39. TOEKIRAN. No. 054/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
40. H. MOHAMMAD SAID. No. 055/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
41. RADINAH. No. 056/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
42. DIPO. No. 057/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
43. MASPURA. No. 058/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
44. SALAMOEN. No. 059/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
45. KARIMAN. No. 060/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
46. SEMO. No. 061/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
47. ADAM MALIK. No. 062/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
48. PATMAH. No. 063/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
49. BASIRAN. No. 064/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
50. SARINEM. No. 065/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
51. SUWOH. No. 066/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
52. AMAN R. No. 067/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
53. MUHAMMAD TAHER. No. 068/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
54. SUTAN NUTRI. No. 069/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
55. SJAFRIEHARJONO. No. 070/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
56. KAMET. No. 071/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
57. MAIMAH. No. 072/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
58. RANTINEM. No. 073/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
59. MUHAMMAD NOR ISMAIL. No.074/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
60. ABDULAH T. No. 075/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
61. AMAN. No. 076/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
62. ALWI. No. 077/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
63. M.A.SJAFI’I BW. No. 078/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
64. MARZOEKI. No. 079/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
65. ABAS NEGARA. No. 080/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
- Bahwa dengan adanya 65 (enam puluh lima) lembar Surat Keterangan
Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang (SKTPPSL) diatas,
selanjutnya pada tahun 2006 terdakwa TAMIN SUKARDI melalui TASMAN
AMINOTO SUDARSONO dan MISRAN SASMITA mengkordinir dan
membiayai Sdri. TITIN KURNIATI RAHAYU, SUMARNI, SUPARLAN,
TUKIMAN, SALEH ARISTO, MUHAMMAD MUSA, SURIP, MUKSIN,
PONIMAN, SANAH, TUKIMAN, SUPOMO, ARFAH, AMIRSYAH,
SUHAEMI, BUHARI, SUGINO, LEGIMIN, WAGIMIN, YUNIARTI
SUSILAWATI, HARUN NURRASID KUMBARA, MARTA SOLIN, SURIADI,
PONIMAN, MISRAN SASMITA, ISWIKA, MARTAP DJAELANI, MUHADI,
MULUD, AMAN, KELIWON, MISRAN S, MOHAMMAD SOFYANDI,
NURIAH, SUMARDI, MUHAMMAD AMIN, SUWARSO, SAMINGAN,
MUHAMMAD HASAN, SUGIMAN, IZUL FITRIYANTO, BOINAH,
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
SUDARSONO, ELISAH, NGATIMI, MISNAH, SUPARMAN, ANWAR
SAKAS, NURJANI, YASIR, HAMZAH, MUHAMMAD HADI, TUTUR TAHIR,
SUWARTI, NGASIMAN, ARMIDA, SISWANDI, LAHMUDDIN, ABDUL
RAHIM, WAGIMAN, EDY LIANTO, DARMAN, SUGI DARMAWAN,
ABROR untuk melakukan gugatan perdata tanah bekas Perkebuanan PT.
Perkebunan Nusantara II yang dikeluarkan / tidak diperpanjang HGUnya
oleh Badan Pertanahan Nasional seluas 106 Ha ke Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam dengan gugatan perkara No. 15/Pdt.G/2006/PN-LP
melawan :
1) PTP Nusantara II (Persero) ;
2) Pengurus Besar Al-Jamiyatul Washliyah ;
3) Notaris/PPAT Drs. Hasbullah Hadi, SH ;
4) Pemerintah RI cq. Menteri Negara BUMN ;
5) Bupati Deli Serdang ;
6) Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang.
Selain itu terdakwa TAMIN SUKARDI melalui TASMAN AMINOTO,
SUDARSONO dan MISRAN SASMITA juga mempengaruhi beberapa
orang untuk memenangkan gugatan yang diajukan oleh TITIN KURNIATI
RAHAYU, Dkk dimana selama proses persidangan berlangsung di
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, para warga yang dijadikan saksi terlebih
dahulu dikumpulkan di kantor terdakwa TAMINSUKARDI yang terletak di
Jalan Thamrin Simpang Gandi Medan Area, lalu diarahkan untuk mengaku
sebagai ahli waris dari masing-masing nama yang tertera dalam Surat
Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang
(SKTPPSL) dan untuk itu setiap kali menghadiri sidang para warga diberi
uang sekitar Rp.100.000,- s/d Rp.500.000,- oleh terdakwa TAMIN
SUKARDI melalui TASMAN AMINOTO ataupun anaknya yang bernama
ENDANG.
- Bahwa tanah seluas 106 hektar yang diajukan gugatan perdata oleh TITIN
KURNIATI RAHAYU, Dkk tersebut juga termasuk tanah seluas 32 Ha yang
telah dilakukan pelepasan oleh PT. Perkebunan Nusantara II (Persero)
kepada pihak Pengurus Besar Al-Jamiyatul Wasliyah (Al-Wasliyah).
- Bahwa SUDARSONO yang pada waktu itu sebagai Sekretaris Desa
Sampali dan sebagai Plt. Kepala Desa Sampali pada waktu yang tidak
dapat diingat lagi datang kerumah SUHAEMI, kemudian SUDARSONO
menyuruh agar SUHAEMI menjadi pengganti ahli waris orang lain dan
selanjutnya SUDARSONO meminta foto copi KTP sebagai syarat
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
mengganti ahli waris orang lain dan beberapa tahun kemudian SUHAEMI
diajak oleh SUDARSONO ke Notaris IKA ANZIGA dan SUHAEMI
menerima uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari seorang
yang tidak dikenal dimana pada saat itu SUDARSONO mengatakan
bahwa uang tersebut sebagai uang mengganti ahli waris padahal baik
orang tua SUHAEMI maupun SUHAEMI sendiri tidak memiliki tanah HGU
di Perkebunan Desa Helvetia.
- Bahwa SUDARSONO juga mendatangi SUWARNO dimana pada saat itu
SUDARSONO mengatakan kepada SUWARNO bahwa akan ada
pembagian tanah di Pasar IV Desa Helvetia milik PT. Perkebunan
Nusantara II, kemudian SUDARSONO meminta foto copy KTP SUWARNO
dan pada sekitar tahun yang tidak dapat diingat lagi, SUDARSONO
mengajak SUWARNO ke Notaris IKA ANZIGA untuk menandatangani
dokumen dan SUDARSONO juga menyuruh SUWARNO untuk mengakui
bahwa TOEKIRAN yang tercantum didalam SKTPPSL No. 054/Ketj. LabuhanDeli/DS adalah sebagai ayahnya. Bahwa SUDARSONO juga
mengajak SUWARNO ke rumah terdakwa TAMIN SUKARDI dan di rumah
terdakwa TAMIN SUKARDI tersebut SUDARSONO memberi uang
sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada SUWARNO
padahal sebenarnya TOEKIRAN yang tercantum di dalam SKTPPSL
bukan ayah dari SUWARNO.
- Bahwa SUDARSONO juga meminta foto copy KTP WAGIMAN yang kata
SUDARSONO untuk menggarap tanah di Desa Helvetia. Setelah
WAGIMAN menyerahkan foto copy KTP selanjutnya SUDARSONO
mengajak WAGIMAN ke Notaris yang tidak diketahui namanya yang
kantornya di dekat Istana Maimun untuk menandatangani surat yang tidak
dipahami isinya oleh WAGIMAN.
- Selain itu SUDARSONO juga menawarkan tanah kepada NGADIYO
dimana SUDARSONO menyuruh NGADIYO agar mengaku sebagai ahli
waris RADIMAH dan selanjutnya pada sekitar tahun 2002 NGADIYO
diajak oleh ENDANG ke Notaris yang tidak diketahui namanya di dekat
Istana Maimun dan di kantor Notaris tersebut NGADIYO disuruh untuk
menandatangani surat-surat yang isinya tidak diketahui oleh NGADIYO.
Setelah itu NGADIYO diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu
rupiah). pada waktu di Polda Sumatera Utara NGADIYO juga diberi uang
sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh SUDARSONO kemudian
pada waktu NGADIYO menjadi saksi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
juga diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang
terakhir di kantor notaris yang tidak tahu namanya, NGADIYO diberi uang
oleh seseorang perempuan yang tidak tahu namanya sebesar Rp.
6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa SUDARSONO yang dibantu oleh MISRAN SASMITA juga telah
menerbitkan 65 (enam puluh lima) lembar Surat Keterangan dan
Pernyataan Ahli Waris masing-masing :
1. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan Ny. TITIN
KURNIATI RAHAYUsebagai Ahli Waris almarhum SUPIAH.
2. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan Ny. SUMARNI
sebagai Ahli Waris almarhum H. DJAFAR.
3. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUPARLAN
sebagai Ahli Waris almarhum DAMANHURI.
4. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan TUKIMAN
sebagai Ahli Waris almarhum DJUMAN.
5. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SALEH ARISTO
sebagai Ahli Waris almarhum NURDIN.
6. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MUHAMMAD
MUSA sebagai Ahli Waris almarhum KARNADI.
7. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SURIP sebagai
Ahli Waris almarhum PAIDI.
8. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MUKSIN sebagai
Ahli Waris almarhum ISHAK.
9. Tetranggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan PONIMIN
BUANG sebagai Ahli Waris almahum SUARDI.
10. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SANAH sebagai
Ahli Waris almarhum ABDUL RAHMAN RANGKUTI.
11. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan TUKIMIN sebagai
Ahli Waris almarhum WAHIDIN.
12. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUPOMO
sebagai Ahli Waris almarhum SOELAIMAN.
13. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan ARAFAH sebagai
Ahli Waris almarhum MUHAMMD FATIH.
14. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan AMIRSYAH
sebagai Ahli Waris almarhum ISMAIL. YS.
15. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUHEMI sebagai
Ahli Waris almarhum SADJI.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
16. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan BUKHARI
sebagai Ahli Waris almahum SANEM.
17. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUGINO sebagai
Ahli Waris almarhum WOTO.
18. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan LEGIMAN
sebagai Ahli Waris almahum SAMBOET.
19. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan WARIMAN
sebagai Ahli Waris almahum SIROEN.
20. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan YUNIARTI
SUSILAWATI sebagai Ahli Waris almarhum SUNEM.
21. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan HARUN
NURRASYID KUMBARA sebagai Ahli Waris almarhum ANIA.
22. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MARTASOLIN
sebagai Ahli Waris almarhum RUSTAM.
23. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SURIADI sebagai
Ahli Waris almarhum ISHAK.II.
24. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan PONIMAN
sebagai Ahli Waris almarhum HALIMAH TUKSADIAH.
25. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MISRAN
SASMITA sebagai Ahli Waris almarhum AHMAD NADIO.
26. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan ISWIKA sebagai
Ahli Waris almahum RACMADSJAH.
27. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MARTAB
DJAELANI sebagai Ahli Waris almarhum TRAWITAN.
28. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MUHADI sebagai
Ahli Waris almarhum PAIMAN.
29. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MILUD sebagai
Ahli Waris almarhum SAFARUDDIN.
30. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan AMAN sebagai
Ahli Waris almarhum IDHAM KALBUDI.
31. Teranggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan KELIWON
sebagai Ahli Waris almarhum BARI.
32. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MISRAN S
sebagai Ahli Waris almahum SJAHBANDI.
33. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MUHAMMAD
SOFIANDI sebagai Ahli Waris almarhum SUMIATI.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
34. Teranggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MORIAH sebagai
Ahli Waris almarhum U.SIDIK.
35. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUMARDI
sebagai Ahli Waris almarhum KARTO PAWIRO.
36. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MUHAMMAD
AMIN sebagai Ahli Waris almarhum MINIG/NINING.
37. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUWARSO
sebagai Ahli Waris almarhum ZAIJAH.
38. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SAMINGAN
sebagai Ahli Waris almarhum FATIMAH SARI/FATIMAH.
39. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUWARNO
sebagai Ahli Waris almahum TOEKIRAN.
40. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MUHAMMAD
HASAN sebagai Ahli Waris almarhum H. MOHAMMAD SAID.
41. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUGIMAN
sebagai Ahli Waris almarhum RADIMAH.
42. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan IZUL FITRIANTO
sebagai Ahli Waris almarhum DIPO.
43. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan BOINAH sebagai
Ahli Waris almarhum MASPURA.
44. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUDARSONO
sebagai Ahli Waris almarhum SALAMOEN.
45. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan ELISAH sebagai
Ahli Waris almarhum KARIMAN.
46. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan NGATMI sebagai
Ahli Waris almarhum SEMO.
47. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MISNAH sebagai
Ahli Waris almarhum ADAM MALIK.
48. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUPARMAN
sebagai Ahli Waris almarhum PATMAH.
49. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan ANWAR SAKS
sebagai Ahli Waris almarhum BASIRAH.
50. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan NURIANI sebagai
Ahli Waris almarhum SARINEM.
51. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan YASIR sebagai
Ahli Waris almarhum SUWOH.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
52. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan HAMZAH
sebagai Ahli Waris almarhum AMAN. R.
53. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MUHAMMAD
HADI sebagai Ahli Waris almarhum MUHAMMAD TAHER.
54. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan TUTUR TAHIR
sebagai Ahli Waris almarhum SUTAN NUTRI.
55. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUWARTI
sebagai Ahli Waris almarhum SAFRIN HARJO.
56. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan NGASIMAN
sebagai Ahli Waris almarhum KAMED.
57. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan ARMIDA sebagai
Ahli Waris almarhum MAIMAH.
58. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SISWANDI
sebagai Ahli Waris almarhum RANTINEM.
59. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan LAHMUDIN
sebagai Ahli Waris almarhum MOHAMMAD NUR ISMAIL.
60. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan ABDULRAHIM
sebagai Ahli Waris almarhum ABDULLAH .T.
61. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan WAGIMAN
sebagai Ahli Waris almahum AMAN.
62. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan DARMAN
sebagai Ahli Waris almarhum SJAFI’I .B.W.
63. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUGI
DARMAWAN sebagai Ahli Waris almarhum MOERZUKI.
64. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan ABRUR sebagai
Ahli Waris almarhum ABAS NEGARA.
65. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan EDI LIANTO
sebagai Ahli Waris almarhum MUHAMMAD AHMAD.
Dan 65 (enam puluh lima) lembar Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli
Warisyang diterbitkan oleh SUDARSONO tersebut kemudian
dipergunakan sebagai pendamping dari Surat Keterangan Tentang
Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang (SKTPPSL) dan
dipergunakan antara lain untuk melakukan pengalihan hak atas tanah eks.
HGU PT. Perkebunan Nusantara II seluas 106 hektar tersebut.
- Bahwa selain SUDARSONO, TASMAN AMINOTO juga membawa
SKTPPSL atas nama SAMBOET dan mendatangi LEGIMIN dimana
TASMAN AMINOTO menyuruh LEGIMIN untuk mengaku sebagai anaknya
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
SAMBOET dan sebagai pewaris atas tanah seluas 2 hektar diatas tanah
yang dikeluarkan atau tidak diperpanjang HGUnya. TASMAN AMINOTO
mengatakan kalau nantinya berhasil tanah tersebut dijual harganya
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya TASMAN AMINOTO
meminta KTP LEGIMIN. Bahwa pada persidangan gugatan perdata di
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebelum persidangan LEGIMAN diminta
oleh penasehat hukum yang tidak diketahui namanya oleh LEGIMAN agar
mengaku sebagai anaknya SAMBOET dan SAMBOET memiliki tanah di
areal perkebunan Helvetia seluas 2 hektar. Atas permintaan penasehat
hukum penggugat tersebut, LEGIMAN di persidangan perdata tersebut
kemudian mengatakan bahwa SAMBOET adalah ayahnya dan SAMBOET
memiliki tanah seluas 2 hektar di Perkebuanan Helvetia padahal
sebenarnya SAMBOET bukan ayah LEGIMAN karena ayah LEGIMAN
adalah MARTO DIKROMO.
Bahwa untuk mengatakan bahwa SAMBOET adalah ayahnya dan
SAMBOET memilik tanah 2 hektar di Perkebunan Helvetia, LEGIMAN
mendapat uang sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu
rupiah) yang diterima oleh LEGIMAN di rumah terdakwa TAMIN SUKARDI
dengan perincian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diterima
setiap menjalani persidangan gugatan perdata dimana LEGIMAN
menjalani sidang sebanyak 2 kali, Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
diterima setelah memenangkan gugatan dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah) pada waktu ada pemeriksaan di Polda Sumut.
- Bahwa TASMAN AMINOTO mengajak M. HADI ke kantor notaris yang
tidak diketahui namanya oleh M. HADI dan dihadapan notaris tersebut M.
HADI disuruh oleh TASMAN AMINOTO untuk menandatangani surat yang
ada hubungannya dengan tanah HGU yang ada di Desa Helvetia. Setelah
menandatangani surat tersebut selanjutnya M. HADI diajak ke rumah
terdakwa TAMIN SUKARDI dan di rumah terdakwa TAMIN SUKARDI
tersebut, M. HADI menerima uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta
rupiah) dari perempuan yang bernama ENDANG.
Bahwa sebenarnya baik orang tua M. HADI yang bernama TAHIR (alm)
maupun M. HADI sendiri tidak pernah memiliki atau menguasai tanah
HGU yang ada di Desa Helvetia.
- Bahwa TASMAN AMINOTO memanggil EDY LIANTO ke rumahnya dan
dalam pertemuan itu TASMAN AMINOTO mengatakan bahwa EDY
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
LIANTO adalah orang susah lalu TASMAN AMINOTO berjanji akan
berusaha agar EDY LIANTO mendapatkan tanah di Pasar IV Desa
Helvetia. Selanjutnya TASMAN AMINOTO membentuk Kelompok Tani dan
mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Kelompok Tani sedangkan EDY
LIANTO sebagai anggotanya. Kemudian TASMAN AMINOTO mengatakan
bahwa EDY LIANTO memiliki tanah seluas 15 meter x 25 meter di Pasar
VI Desa Helvetia. Bahwa EDY LIANTO diminta oleh TASMAN AMINOTO
sebagai saksi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan setelah itu TASMAN
AMINOTO mengajak EDY LIANTO ke notaris yang tidak diketahui
namanya oleh EDY LIANTO untuk menandatangani surat yang
berhubungan dengan tanah 2 hektar yang ada di Pasar VI Desa Helvetia
padahal baik EDY LIANTO maupun orang tua EDY LIANTO tidak pernah
memiliki tanah di Pasar VI Desa Helvetia.
- Bahwa kemudian TASMAN AMINOTO datang kerumah TUKIMAN
menawarkan tanah garapan yang berlokasi di Pasar IV Desa Helvetia.
TASMAN AMINOTO menjanjikan apabila berhasil mendapatkan tanah
tersebut maka TUKIMAN akan mendapat tanah seluas 2 hektar dan kalau
dijual akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah). Pada saat itu TASMAN AMINOTO membawa SKTPPLS lalu
menyuruh TUKIMAN untuk memilih nama yang tertera di dalam SKTPPLS
yang mirip dengan nama orang tua TUKIMAN. Kemudian TUKIMAN
memilih SKTPPLS atas nama JUMAN karena mirip nama orang tua
TUKIMAN yang bernama JIMAN dan disetujui oleh TASMAN AMINOTO.
Bahwa beberapa tahun kemudian TUKIMAN diajak ke notaris yang tidak
diketahui namanya oleh TUKIMAN untuk menandatangani surat dan
TUKIMAN juga disuruh oleh TASMAN AMINOTO untuk mengakui bahwa
ayahnya bernama JUMAN. Atas keberhasilan memenangkan perkara
perdata, TUKIMAN diajak oleh TASMAN AMINOTO ke rumah terdakwa
TAMIN SUKARDI dan di rumah terdakwa TAMIN SUKARDI tersebut
TUKIMAN diberi uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
padahal sebenarnya baik orang tua TUKIMAN yang bernama JIMAN
maupun TUKIMAN sendiri tidak pernah memiliki tanah di Pasar IV Desa
Helvetia.
- Bahwa TASMAN AMINOTO datang menemui MUKSIN di rumahnya dan
dalam pertemuan itu TASMAN AMINOTO memperlihatkan SKTPPSL
kepada MUKSIN atas nama ISHAK seluas 2 hektar yang terletak di Pasar
IV Desa Helvetia. TASMAN AMINOTO mengatakan kepada MUKSIN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
bahwa TASMAN AMINOTO akan memperjuangkan agar tanah tersebut
bisa dimiliki oleh MUKSIN. Selanjutnya TASMAN AMINOTO meminta foto
copy KPT MUKSIN dan beberapa waktu kemudian TASMAN AMINOTO
mengajak MUKSIN ke notaris yang tidak diketahui namanya oleh MUKSIN.
Di depan Notaris tersebut MUKSIN disuruh menandatangani surat yang
ada hubungannya dengan tanah di Pasar IV Desa Helvetia. Setelah
menandatangani surat tersebut, TASMAN AMINOTO memberi uang
sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Beberapa tahun kemudian
MUKSIN dipanggil oleh seorang pengacara yang tidak diketahui namanya
oleh MUKSIN ke kantor terdakwa TAMIN SUKARDI dan di kantor tersebut
MUKSIN diberi uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
melalui pegawai terdakwa dan pada saat sidang gugatan perdata untuk
menjadi saksi sebanyak 3 kali MUKSIN juga diberi uang Rp.300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah) setiap kali sidang.
- Bahwa TASMAN AMINOTO juga mendatangi ISWIKA dan mengiming-
imingi tanah HGU milik PT. Perkebunan Nusantara II yang tidak
diperpanjang HGUnya. Selanjutnya ISWIKA disuruh tanda tangan surat-
surat. ISWIKA juga pernah disuruh datang ke notaris yang tidak diketahui
namanya dan disuruh tanda tangan surat-surat. Setelah itu ISWIKA dikasih
uang oleh MISRAN SASMITA sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima
ratus ribu rupiah). TASMAN AMINOTO dan MISRAN SASMITA menyuruh
ISWIKA agar mengaku sebagai anaknya AHMAD, padahal ayah ISWIKA
yang sebenarnya adalah ZAINUL ABIDIN dan ayah ISWIKA yang bernama
ZAINUL ABIDIN tidak mempunyai tanah di perkebunan PT. Perkebunan
Nusantara II Desa Helvetia.
- Bahwa TASMAN AMINOTO juga menghubungi dan menemui HARUN
NURRASID KUMBARA dimana kepada HARUN NURRASID KUMBARA,
TASMAN AMINOTO memperlihatkan SKTPPSL tahun 1954 yang bukan
atas nama ayah HARUN NURRASID KUMBARA yang bernama ABDUL
MANAP. TASMAN AMINOTO mengatakan akan memperjuangkan agar
HARUN NURRASID KUMBARA mendapat tanah 2 hektar di Pasar IV
Desa Helvetia. Selanjutnya TASMAN AMINOTO meminta foto copy KTP.
Setelah beberapa tahun kemudian HARUN NURRASID KUMBARA
disuruh datang ke notaris oleh pengacara yang bernama SUHARDI untuk
menandatangani surat dan setelah menandatangani surat, HARUN
NURRASID KUMBARA menerima uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 17 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
belas juta rupiah) dari pegawai yang bekerja di kantor terdakwa TAMIN
SUKARDI. Bahwa disamping menerima uang yang sebesar
Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), HARUN NURRASID KUMBARA
pada waktu diperiksa oleh penyidik Polda Sumatera Utara sebanyak tiga
kali selalu diberi uang oleh terdakwa TAMIN SUKARDI sebesar
Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap kali pemeriksaan dan
pada waktu diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung di Kejari Lubuk
Pakam juga diberi uang dari terdakwa TAMIN SUKARDI sebesar
Rp.300.000,-. (tiga ratus ribu rupiah) padahal sebenarnya orang tua
HARUN NURRASID KUMBARA yang bernama ABDUL MANAP tidak
pernah menguasai atau memiliki tanah selaus 2 hektar di Pasar IV Desa
Helvetia.
- Bahwa TASMAN AMINOTO menemui SUMARDI dan menunjukan surat
SKTPPSL yang ada nama orang tuanya yaitu KARTO PRAWIRO yang
mempunyai tanah seluas 2 hektar di Pasar IV Desa Helvetia dan TASMAN
AMINOTO mengatakan akan mengurus tanah tersebut. Beberapa tahun
kemudian TASMAN AMINOTO mengajak SUMARDI ke notaris yang ada
di dekat Istana Maimun, di kantor tersebut TASMAN AMINOTO menyuruh
SUMARDI untuk menndatangani surat-surat yang isinya tidak dibaca oleh
SUMARDI. Bahwa pada sekitar tahun 2012 SUMARDI diajak ke notaris
yang tidak diketahui namanya dan SUMARDI menerima uang sebesar
Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Pada tahun 2005 SUMARDI juga
menerima uang dari MISRAN SASMITA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta
rupiah). Bahwa penerimaan uang tersebut adalah berhubungan dengan
tanah seluas 2 hektar yang ada di Pasar IV Desa Helvetia.
- Bahwa TASMAN AMINOTO dan SUDARSONO menemui KELIWON
kemudian TASMAN AMINOTO dan SUDARSONO mengatakan bahwa
tanah PTPN yang ada di Desa Helvetia akan dibagi-bagi per kapling
masing-masing seluas 2 hektar, tidak usah membayar tetapi harus
menyerahkan foto copy KTP dan kalau ditanya nama orang tuanya
dijawab saja bernama BARI. Selanjutnya pada waktu sidang gugatan
perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebelum berangkat
KELIWON diajak oleh SUDARSONO ke rumahnya terdakwa TAMIN
SUKARDI di Jalan Thamrin untuk menemui ENDANG yaitu anaknya
TASMAN AMINOTO dan setelah selesai sidang ENDANG (anaknya
TASMAN AMINOTO) memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu
rupiah). Setelah beberapa tahun kemudian SUDARSONO menyuruh
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 18 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
KELIWON untuk meminta uang ke rumah terdakwa TAMIN SUKARDI.
Selanjutnya KELIWON ke rumah terdakwa TAMIN SUKARDI meminta
uang dan di rumah terdakwa TAMIN SUKARDI, KELIWON menerima uang
sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa sekitar tahun 2002 TASMAN AMINOTO datang ke rumah IZUL
FITRYANTO dan TASMAN AMINOTO mengatakan bahwa IZUL
FITRYANTO adalah ahli waris DIPO yang mempunyai tanah selauas 2
hektar di Pasar IV di kawasan PTPN sambil menunjukan SKTPPSL atas
nama DIPO. Selanjutnya TASMAN AMINOTO meminta foto copy KTP
IZUL FITRYANTO. Bahwa TASMAN AMINOTO mengajak IZUL
FITRYANTO ke notaris di dekat Istana Maimun untuk menandatangani
surat-surat dan di kantor notaris tersebut IZUL FITRYANTO diberi uang
oleh seorang perempuan yang tidak diketahui namanya sebesar
Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah menandatangani surat-surat,
selanjutnya TASMAN AMINOTO mengajak IZUL FITRYANTO menemui
terdakwa TAMIN SUKARDI di rumahnya. Disamping itu TASMAN
AMINOTO secara bertahap telah memberi uang kepada IZUL FITRYANTO
sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa IZUL FITRYANTO
pada waktu sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada waktu
pemeriksaan di Polda Sumut diberi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus
lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi rumah TUTUR TAHIR dan
mengatakan akan membagi-bagi tanah di Pasar IV Desa Helvetia,
kemudian meminta foto copy KTP. Beberapa bulan kemudian TASMAN
AMINOTO mengajak TUTUR TAHIR ke notaris yang tidak tahu namanya,
didepan notaris tersebut TUTUR TAHIR disuruh menandatangani surat-
surat yang tidak dimengerti isinya. Setelah menandatangani surat-surat
tersebut kemudian TASMAN AMINOTO mengajak TUTUR TAHIR ke
rumah terdakwa TAMIN SUKARDI lalu terdakwa TAMIN SUKARDI
memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada
TUTUR TAHIR. Selanjutnya TASMAN AMINOTO memberi uang sebanyak
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan dalam 4 tahap yaitu
pada tahun 2003 sebanyak Rp.2.000.000,-, tahun 2004 sebanyak
Rp.2.000.000,- tahun 2006 sebanyak Rp. 3.000.000,- dan tahun 2007
sebanyak Rp.3.000.000,-.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 19 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi SUWARTI dan meminta foto copy
KTP untuk mengurus Tanah di Pasar IV Desa Helvetia. TASMAN
AMINOTO mengatakan bahwa SUWARTI akan mendapat tanah milik ayah
SUWARTI. Selanjutnya TASMAN AMINOTO mengajak SUWARTI ke
notaris yang tidak tahu namanya lalu disuruh menandatangani beberapa
dokumen yang isinya tidak diketahuinya lalu beberapa tahun kemudian
SUWARTI mendapat uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari
ENDANG (anaknya TASMAN AMINOTO).
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi ARMIDAWATI dan mengatakan
orang tuanya memiliki tanah di Pasar IV Desa Helvetia, selanjutnya
meminta foto copy KTP untuk mengurus tanah tersebut, selanjutnya
TASMAN AMINOTO mengajak ARMIDAWATI ke notaris yang tidak tahu
namanya untuk menandatangani surat-surat yang isinya tidak diketahui,
lalu beberapa tahun kemudian ARMIDAWATI menerima uang sebesar
Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari ENDANG anaknya TASMAN
AMINOTO.
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi HAMZAH dan meminta foto copy
KTP, TASMAN AMINOTO mengatakan akan membayari tanah bekas
PTPN milik orang tua HAMZAH, selanjutnya TASMAN AMINOTO mengaja
HAMZAH ke rumah terdakwa TAMIN SUKARDI di Jalan Thamrin lalu
TASMAN AMINOTO memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu
rupiah). Bahwa HAMZAH juga pernah hadir sebagai saksi di dalam
perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan di dalam
persidangan HAMZAN mengatakan bahwa orang tuanya mengerjakan
tanah PTPN yang selanjutnya diteruskan oleh HAMZAH. Selanjutnya
TASMAN AMINOTO memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta
rupiah). Bahwa pengakuan HAMZAH di persidangan perdata tersebut
adalah tidak benar karena sebenarnya orang tua HAMZAH tidak
mempunyai tanah di Pasar IV Desa Helvetia bekas perkebunan PTPN.
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi MISNAH dan TASMAN
AMINOTO berkata kepada MISNAH bahwa MISNAH akan dikasih tanah
hektaran. Selanjutnya TASMAN AMINOTO meminta foto copy KTP.
Bahwa TASMAN AMINOTO pernah mengajak MISNAH ke notaris yang
tidak tahu namanya untuk menandatangani surat yang tidak diketahui
isinya dan setelah menandatangani surat selanjutnya TASMAN AMINOTO
memberi uang sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh juta rupiah).
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 20 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi AMAN kemudian TASMAN
AMINOTO menyuruh AMAN untuk mengakui sebagai ahli waris salah
seorang nama yang ada di Surat Keterangan Pembagian dan Penyerahan
Sawah/Ladang di Desa Hevetia. TASMAN AMINOTO juga menyuruh
AMAN untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atas
tanah di Pasar IV Desa Helvetia untuk mengakui sebagai ahli waris.
Bahwa untuk menjadi saksi dan mengakui sebagai ahli waris tersebut
AMAN menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari orang
yang AMAN tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi H. SISWANDI kemudian
TASMAN AMINOTO menunjukkan surat tanah yang terletak di Pasar IV
Desa Helvetia. TASMAN AMINOTO juga mengajak H. SISWANDI ke
notaris yang tidak tahu namanya untuk menandatangani surat yang ada
hubungannya dengan tanah di Desa Helvetia. TASMAN AMINOTO juga
menyuruh H. SISWANDI untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam terkait tanah di Desa Helvetia. Bahwa untuk mengakui sebagai ahli
waris dan menjadi saksi tersebut TASMAN AMINOTO memberi uang
sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada H. SISWANDI.
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi ABDUL RAHIM kemudian
TASMAN AMINOTO menyuruh ABDUL RAHIM untuk mengakui sebagai
ahli waris dari ABDULLAH T yang mempunyai tanah garapan bekas HGU
PT. Perkebunan Nusantara II di Desa Helvetia. Selanjutnya TASMAN
AMINOTO meminta foto copy KTP milik ABDUL RAHIM. Bahwa ABDUL
RAHIM juga pernah dikumpulkan oleh MISRAN SASMITA dan diberi
arahan yang intinya perjuangan tinggal sedikit lagi untuk mendapatkan
tanah garapan. Pada waktu itu MISRAN SASMITA memberi uang sekitar
Rp.100.000,- sampai Rp.300.000,-. Kemudian sekitar tahun 2012 di
rumahnya MISRAN SASMITA pengacara yang bernama SUKARDI
mengatakan bahwa perjuangan hampir selesai dan setelah itu ABDUL
RAHIM diberi uang oleh pengacara sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas
juta rupiah) dari MISRAN SASMITA.
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi LAHMUDDIN kemudian TASMAN
AMINOTO menyuruh LAHMUDDIN mengaku sebagai ahli waris
MOHAMMAD NOR ISMAL sebagaimana nama yang tercantum di dalam
Surat Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang dan memiliki
tanah bekas HGU PTPN II di Desa Helvetia. Selanjutnya TASMAN
AMINOTO meminta foto copy KTP dan mengatakan akan diberi tanah
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
garapan seluas 2 hektar tanah bekas HGU PTPN. Selanjutnya
LAHMUDDIN dikumpulkan di rumah MISRAN SASMITA dan setelah itu
diperkenalkan dengan pengacara yang bernama SURYADI dan disuruh
mengakui sebagai ahli waris MOHAMMAD NOR ISMAIL di sidang perkara
perdata. Bahwa setiap kali dikumpulkan, LAHMUDDIN diberi uang oleh
MISRAN SASMITA sebesar antara Rp.100.000,- sampai Rp.150.000,-.
Bahwa setelah selesai persidangan LAHMUDDIN diberi uang oleh
SUDARSONO di rumahnya MISRAN SASMITA sebesar Rp.7.000.000,-
(tujuh juta rupiah) padahal ayah LAHMUDDIN yang sebenarnya adalah M.
KHASAN (almarhum) dan baik M. KHASAN maupun LAHMUDDIN sendiri
tidak mempunyai tanah seluas 2 Ha bekas HGU PTPN II.
- Bahwa TASMAN AMINOTO juga meminta foto copy KTP milik ABROR
dan mengatakan akan memperjuangkan agar mendapat tanah di Pasar IV
Desa Helvetia. Pada tahun 2007 pada waktu sebagai saksi dalam perkara
pidana, MISRAN SASMITA memberi uang kepada ABROR sebesar
Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa TASMAN AMINOTO juga bertemu dengan M. AMIN di dekat Pasar
IV Helvetia dan TASMAN AMINOTO mengatakan kepada M. AMIN akan
memberi tanah garapan di bekas HGB PTPN II. Selanjutnya TASMAN
AMINOTO meminta foto copy KTP milik M. AMIN. Bahwa TASMAN
AMINOTO, SUDARSONO dan MISRAN SASMITA menyuruh M. AMIN
agar di persidangan perdata mengakui sebagai ahli waris atas nama
NINING. Bahwa setelah persidangan, SUDARSONO memberi uang
sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada M. AMIN di rumahnya
MISRAN SASMITA padahal ayahnya M. AMIN adalah M. KHASAN dan
tidak mempunyai tanah bekas HGU PTPN II di Pasar IV Desa Helvetia
seluas 2 hektar.
- Bahwa MISRAN SASMITA selaku mantan Karyawan PT. Perkebunan
Nusantara II dan SUDARSONO menemui SUGINO lalu MISRAN
SASMITA dan SUDARSONO meminta foto copy KTP SUGINO dengan
iming-iming bisa memperoleh tanah di Pasar IV Desa Helvetia. Kemudian
sekitar tahun 2010 MISRAN SASMITA mengatakan bahwa ada tanah di
Pasar IV Hervetia seluas 2 hektar atas nama orang tua SUGINO. Bahwa
MISRAN SASMITA dan SUDARSONO memberi uang sebesar
Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada SUGINO sambil
mengatakan ini dari TAMIN SUKARDI (terdakwa). SUGINO menerima
uang tersebut di rumah terdakwa TAMIN SUKARDI di Jalan Thamrin.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Bahwa sebenarnya baik SUGINO maupun orang tuanya tidak pernah
memiliki tanah seluas 2 hektar di Pasar IV Desa Helvetia. Bahwa SUGINO
dalam perkara gugatan juga disuruh mengatakan bahwa WOTO sebagai
ayah SUGINO dan SUGINO sebagai ahli waris dari WOTO padahal
sebenarnya ayah SUGINO adalah SUKIMAN. Bahwa SUGINO berbohong
di pengadilan karena disuruh oleh SUDARSONO.
- Bahwa atas rekayasa yang dilakukan oleh terdakwa TAMIN SUKARDI
melalui TASMAN AMINOTO, SUDARSONO dan MISRAN SASMITA
tersebut diatas, gugatan perkara yang diajukan oleh TITIN KURNIATI
RAHAYU, Dkk melawan PT. Pekebunan Nusantara II (Persero), Pengurus
Besar Al-Jamiyatul Wasliyah, Notaris/PPAT Drs. Hasbullah Hadi,
SH,Pemerintah RI cq. Menteri Negara BUMN, Bupati Deli Serdang dan
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang dimenangkan oleh TITIN
KURNIATI RAHAYU, Dkk baik di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,
Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung.
- Bahwa setelah berhasil memenangkan gugatan perkara tersebut terdakwa
TAMIN SUKARDI meminta TASMAN AMINOTO dan MUSTIKA AKBAR
(Direktur PT. ERNI PUTERA TERARI) untuk melakukan pengikatkan diri
untuk melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah di Desa Helvetia seluas
106 hektar dengan ganti rugi di hadapan Notaris IKA ANZIGA LUKMAN
sebagaimana Surat Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak
Atas Tanah No. 39/Leg/2007 tertanggal 26 Januari 2007 dimana TASMAN
AMINOTO sebagai yang melepas hak atas tanah seluas 106 hektar dan
MUSTIKA AKBAR (Direktur PT. ERNI PUTERA TERARI) sebagai yang
menerima pelepasan hak seluas 106 hektar dengan nilai pembayaran
sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah). Bahwa untuk
pembayaran tanah sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
tersebut dibayarkan kepada TASMAN AMINOTO.
- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas tanah bekas HGU PT.
Perkebunan Nusantara II di Desa Helvetia seluas 106 hektar dari TASMAN
AMINOTO kepada MUSTIKA AKBAR, selanjutnya terdakwa TAMIN
SUKARDI menyuruh MUSTIKA AKBAR (Direktur PT. ERNI PUTERA
TERARI) untuk melepas tanah yang terletak di Desa Helvetia seluas 74
hektar dengan ganti rugi kepada MUJIANTO selaku Direktur Utama PT.
AGUNG CEMARA REALTY dengan harga sebesar Rp.236.250.000.000,-
(dua ratus tiga puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
sebagaimana Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Rugi No. 560/LEGALISASI/SST/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 yang
dibuat oleh Notaris SURIATY SANDERY TANIA, SH. Bahwa atas
penerimaan pelepasan hak atas tanah tersebut, MUJIANTO baru
membayar sekitar Rp.132.468.197.742,- (seratus tiga puluh dua milyar
empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu
tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang diterima oleh terdakwa TAMIN
SUKARDI sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah terbit sertifikat
tanahnya.
- Bahwa terdakwa TAMIN SUKARDI melalui MUSTIKA AKBAR (Direktur PT.
ERNI PUTERA TERARI) hanya melepas tanah seluas 74 hektar dari tanah
seluas 106 hektar bekas HGU PT. Perkebunan Nusantara II di Desa
Helvetia kepada MUJIANTO (Direktur Utama PT. AGUNG CEMARA
REALITY) dengan harga sebesar Rp.236.250.000.000,- (dua ratus tiga
puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut oleh karena
tanah seluas 32 hektar masih dikuasai oleh Yayasan Al-Wasliyah.
- Bahwa terdakwa TAMIN SUKARDI bersama-sama dengan TASMAN
AMINOTO, SUDARSONO dan MISRAN SASMITA menguasai tanah
bekas HGU PT. Perkebunan Nusantara II yang terletak di Desa Helvetia
seluas 106 hektar dengan menggunakan 65 (enam puluh lima) lembar
Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang
(SKTPPSL) yang diterbitkan pada tanggal 20 Djanuary 1954 dan
ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang atas nama MOENAR S.
HAMIDJOJO padahal dalam kenyataannya Bupati Deli Serdang pada
periode tahun 1954 adalah WAN OEMAROEDDIN BARUS (menjabat
pada periode 1951 s/d 1958) bukan MOENAR S HAMIDJOJO (menjabat
pada periode 1946 s/d 1947).Dengan demikian 65 (enam puluh lima)
lembar SKTPPSL yang dijadikan dasar gugatan diragukan keabsahannya
oleh karena Bupati Deli Serdang pada tahun 1954 ketika 65 (enam puluh
lima) lembar SKTPPSL tersebut ditandatangani adalah WAN
OEMAROEDDIN BARUS bukan MOENAR S HAMIDJOJO.
- Bahwa terdakwa TAMIN SUKARDI melalui TASMAN AMINOTO,
SUDARSONO dan MISRAN SASMITA telah mengkoordinir dan
mengarahkan 65 (enam puluh lima) orang untuk mengaku sebagai ahli
waris dari nama yang tertera pada SKPPTSL tahun 1954 tersebut dan
dijanjikan akan mendapatkan tanah masing-masing seluas 2 hektar
dengan menyerahkan KTP padahal nama yang tertera dalam 65 (enam
puluh lima) lembar SKPPTSL tersebut bukanlah nama orang tua dari
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 24 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
warga-warga tersebut (warga hanya disuruh mengakui saja) dan pada
kenyataannya para warga ataupun orang tua warga tersebut juga sama
sekali tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut. Kemudian para warga
tersebut juga dikordinir untuk datang ke Notatis dan menandatangani
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah-tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa TAMIN SUKARDI mendirikan PT. ERNI PUTERA
TERARI untuk melakukan usaha travel dan pembelian tanah pada
masyarakat di Desa Helvetia Pasar IV dengan luas 106 hektar dan
MUSTIKA AKBAR oleh terdakwa TAMIN SUKARDI diangkat sebagai
Direktur PT. ERNI PUTERA TERARI. Bahwa MUSTIKA AKBAR pada
kenyataannya tidak pernah memutuskan / menentukan harga-harga ganti
rugi atas tanah mulai dari masyarakat di Desa Helvetia sampai pelepasan
hak atas tanah kepada PT. AGUNG CEMARA REALITY. Bahwa yang
berhak menentukan harga ganti rugi tanah mulai pelepasan dari
masyarakat hingga pelepasan hak kepada PT. AGUNG CEMARA
REALTY adalah terdakwa TAMIN SUKARDI.
Bahwa terdakwa TAMIN SUKARDI dipercaya oleh para direksi pemegang
saham PT. ERNI PUTERA TERARI karena para direksi pemegang saham
PT. ERNI PUTERA TERARI adalah anak-anak terdakwa TAMIN
SUKARDI.
Bahwa MUSTIKA AKBAR selaku Direktur PT. ERNI PUTERA TERARI
tidak mengetahui bagaimana proses negosiasi hingga pembayaran tanah
tersebut kepada masyarakat oleh karena yang melakukan semua kegiatan
yang berkaitan dengan pelepasan hak-hak atas tanah milik masyarakat,
mulai dari proses penentuan objek tanah hingga penentuan negosiasi
harga adalah terdakwa TAMIN SUKARDI dan MUSTIKA AKBAR hanya
sebagai pihak yang ditunjuk oleh PT. ERNI PUTERA TERARI melakukan
Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah sesuai
Legalisasi Nomor : 39/Leg/2007 tanggal 26 Januari 2007 yang dibuat oleh
Notaris Ika Azniga Lokman, SH termasuk dalam melakukan Perjanjian
Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 74 hektar kepada MUJIANTO selaku
Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY sebagaimana Surat Perjanjian
Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 560/LEGLISASI/
SST/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 dimana prosesnya mulai awal
sampai akhir seluruhnya dijalankan oleh terdakwa TAMIN SUKARDI.
- Bahwa perbuatan terdakwa TAMIN SUKARDI bersama-sama dengan
TASMAN AMINOTO, SUDARSONO dan MISRAN SASMITA diatas telah
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 25 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
memperkaya diri terdakwa TAMIN SUKARDI sebesar Rp.
132.468.197.742,- (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus enam puluh
delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua
rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang merupakan
sebagian pembayaran dari hasil pelepasan tanah seluas 74 hektar yang
telah diterima oleh terdakwa TAMIN SUKARDI dari MUJIANTO selaku
Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY.
- Bahwa tanah seluas 74 hektar yang dilepaskan sesuai Surat Perjanjian
Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 560/LEGLISASI/
SST/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 yang mana terdakwa TAMIN
SUKARDI telah menerima pembayarannya dari MUJIANTO sebesar
Rp.132.468.197.742,- (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus enam
puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat
puluh dua rupiah) tersebut adalah bagian tanah seluas 193,9400 hektar
HGU PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) di Desa Helvetia yang
dikeluarkan / tidak diperpanjang HGUnya.
- Bahwa pada saat tanah seluas 74 Hektar tersebut dilepaskan dengan
ganti rugi kepada MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA
REALTY, tanah tersebut masih tercatat sebagai Asset PT. Perkebunan
Nusantara II (Persero) pada aktiva tetap karena belum ada penghapus
bukuan dan tidak ada pesetujuan dari Menteri Negara BUMN.
- Bahwa perbuatan terdakwa TAMIN SUKARDI bersama-sama dengan
TASMAN AMINOTO, SUDARSONO dan MISRAN SASMITA tersebut
diatas bertentangan dengan :
1. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan yang menyebutkan bahwa sebelum
mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah
yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :
42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian
Perpanjangan Jangka waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak
Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara menetapkan
pada point keempat menyerahkan pengaturan, penguasaan,
pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut dalam
Diktum ketiga keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 26 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
selanjutnya diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri yang
berwenang”.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-02/MBU/2010tanggal
23 Juli 2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan
Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara:
- Pasal 2 Ayat (2) yang menyebutkan Selain Organ Persero atau
Organ Perum, pihak manapun dilarang ikut campur dalam
proses dan pengambilan keputusan mengenai Penghapus-
bukuan dan Pemindahtanganan dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 3 :
(1) Penghapusbukuan dilakukan karena :
a. Pemindahtanganan.
b. Kondisi Tertentu.
(2) Kondisi Tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
huruf b meliputi Penghapusbukuan terhadap Aktiva Tetap
yang :
a. Hilang.
b. Musnah.
c. Rusak yang tidak dapat dipindahtangankan.
d. Biaya Pemindahtaangannya lebih besar daripada nilai
ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan
tersebut.
e. Dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun
menjadi Aktiva Tetap yang lain yang anggarannya telah
ditetapkan oleh RUPS/Menteri mengenai pengesahan
RKAP.
f. Dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan
dengan adanya program lain yang direncanakan dalam
RKAP.
g. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau
putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,
Aktiva Tetap tidak lagi menjadi milik atau dikuasai oleh
BUMN.
- Pasal 4 menyebutkan Pemindahtanganan dilakukan dengan
cara:
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 27 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
a. Penjualan.
b. Tukar Menukar.
c. Ganti Rugi.
d. Aktiva Tetap Dijadikan Penyertaan Modal.
e. Cara Lain.
- Pasal 14 Ayat (2) menyatakan Persetujuan Penghapusbukuan
karena Kondisi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Ayat (2) huruf g, diberikan oleh RUPS/Menteri.
- Pasal 24 Ayat (1) menyatakan Pelaksanaan Penghapusbukuan
karena Kondisi Tertentu dilakukan oleh Direksi setelah
memperoleh izin berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- Pasal 35 menyebutkan Penjualan Aktiva Tetap dengan tata cara
selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, hanya dapat
dilakukan atas persetujuan tertulis dari Menteri.
- Bahwa perbuatan terdakwa TAMIN SUKARDI bersama-sama dengan
TASMAN AMINOTO (almarhum), SUDARSONO dan MISRAN SASMITA
tersebut diatas telah menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara
sebesar Rp.132.468.197.742 (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus
enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus
empat puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut
sebagaimana Laporan Akuntan Independen Atas Audit Prosedur Yang
Disepakati Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Negara
eks. HGU PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia Labuhan
Deli, Deli Serdang, Sumut Nomor : 002/OP/PH/I/2018 tanggal 30 Januari
2018 dari Kantor Akuntan Publik Pupung Heru.
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Subsider:
Bahwa terdakwa TAMIN SUKARDI bersama-sama dengan TASMAN
AMINOTO (almarhum), SUDARSONO dan MISRAN SASMITA (masing-masing
sebagai saksi dalam perkara ini) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat
ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara tahun 2002 sampai
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 28 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
dengan tahun 2011, bertempat di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di
suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah
melakukan atau turut serta melakukan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut :
- Bahwa Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini PT. Perkebunan
Nusantara II (Persero) yang berkedudukan di Tanjung Morawa Medan
yang bergerak dibidang usaha perkebunan memiliki tanah Hak Guna
Usaha (HGU) di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli
Serdang dengan luas lebih kurang 1.332,29 hektar sesuai dengan Peta
Pendaftaran No.59/1997 tanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan
oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa tanah Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1.332,29 Ha tersebut adalah
merupakan tanah perkebunan bekas perusahaan milik Belanda dimana
berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 perusahaan tersebut
dinasionalisasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dinyatakan
sebagai milik Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikelola oleh
PT. Perkebunan IX yang kemudian berubah menjadi PT. Perkebunan
Nusantara II (Persero).
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) dari tanah yang dimiliki dan dikelola oleh
PT. Perkebunan Nusantara II seluas 1.332,29 hektar tersebut berakhir
tahun 2000 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 42/HGU/BPN/2002 Tanggal 29 Nopember 2002 Tentang
Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah
Terletak Di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, ada
sebagian tanah perkebunan yaitu seluas lebih kurang 193,9400 hektar
yang ada di Desa Helvetia yang dikeluarkan / tidak diperpanjang HGUnya
dan dari tanah seluas lebih kurang 193,9400 hektar tersebut, seluas
164,87 hektar diperuntukkan sebagai Rencana Umum Tata Ruang
Wilayah (RUTRW) Kabupaten.
- Bahwa dikeluarkannya / tidak diperpanjangnya Hak Guna Usaha (HGU)
sebagian tanah perkebunan milik PT. Perkebunan Nusantara II yaitu
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 29 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
seluas 164, 87 hektar tersebut rencananya akan dijadikan Zona B1 sesuai
dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Deli
Serdang yang peruntukannya bisa untuk :
a. Kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi.
b. Kawasan peruntukkan pemerintahan provinsi.
c. Kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota dan/atau
kecamatan.
d. Kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa skala internasional,
nasional dan regional.
e. Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi.
f. Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional,
nasional, regional dan lokal.
g. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional,
nasional, regional dan lokal.
h. Kawasan peruntukan industri kreatif.
i. Kawasan peruntukan industri manufaktur.
j. Kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang
dan angkutan barang regional.
k. Kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan
nasional.
l. Kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
m. Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata dan ;
n. Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran dan sosial
budaya.
- Bahwa terhadap tanah milik PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) yang
dikeluarkan / tidak diperpanjang HGUnya seluas 164,87 hektar yang
rencananya untuk Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW)
kabupaten, Menteri BUMN atas permohonan dari Pengurus Besar Al-
Wasliyah telah menyetujui pelepasan Aktiva Tetap PT. Perkebunan
Nusantara II (Persero) seluas 32 hektar atas tanah tersebut kepada
Pengurus Besar Al-Jamiyatul Wasliyah (Al-Wasliyah) untuk Kampus
Universitas Muslimin Nusantara yang dituangkan dalam Surat Menteri
BUMN No. S-380/MBU/2004 dan Pegurus Besar Al-Jamiyatul Wasliyah
(Al-Wasliyah) telah membayar ganti rugi kepada PT. Perkebunan
Nusantara II (Persero) sebesar Rp.8.480.000.000,- (delapan milyar empat
ratus delapan puluh juta rupiah).
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 30 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
- Bahwa sekitar tahun 2002 terdakwa TAMIN SUKARDI mengetahui bahwa
diantara tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Perkebunan Nusantara II
di Perkebunan Helvetia Kabupaten Deli Serdang, ada tanah yang
dikeluarkan atau tidak diperpanjang Hak Guna Usahanya dan dengan
adanya kondisi tersebut, terdakwa TAMIN SUKARDI bermaksud ingin
menguasai dan memiliki tanah yang dikeluarkan / tidak diperpanjang
HGUnya yang ada di Desa Helvetia tersebut dengan berbekal 65 (enam
puluh lima) lembar Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan
Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL).
- Bahwa 65 (enam puluh lima) lembar Surat Keterangan Tentang
Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL) tersebut
masing-masing atas nama :
1. SUPIAH. No. 016/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
2. H. DJAPAR. No. 017/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
3. DAMANHURI. No. 018/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
4. DJUMAN. No. 019/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
5. NURDIN. No. 020/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
6. KARMADI. No. 021/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
7. PAIDI. No. 022/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
8. ISKAK I. No. 023/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
9. SUARDI. No. 024/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
10. ABDUL RACHMAN R No. 025/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
11. WAHIDIN. No. 026/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
12. SOELAIMAN. No. 027/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
13. MUHAMMAD FAKIH. No. 028/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
14. ISMAL YS. No. 029/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
15. SADJI. No. 030/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
16. SANEM. No. 031/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
17. WOTO. No. 0032/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
18. SAMBOET. No. 033/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary i
1954.
19. SIROEN. No. 034/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 31 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
20. SUMEN. No. 035/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
21. ANIA. No. 036/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
22. RUSTAM. No. 037/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
23. ISHAK-II. No. 038/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
24. HALIMATUSAKDIAH II.No.039/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
25. AHMAD N. No. 040/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
26. RACHMADSJAH.H. No. 041/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
27. TRAWILAN. No. 042/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
28. PAIMAN. No. 043/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
29. SAFARUDDIN. No. 044/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
30. IDHAM/KALBUDI. No. 045/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
31. BARI. No. 046/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
32. A.SJAHBANDI. No. 047/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
33. SUMIATI. No. 048/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
34. U.SIDIK. No. 049/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
35. KARTO PAWIRO. No. 050/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
36. MINING. No. 051/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
37. ZAIJAH. No. 052/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
38. FATIMAH SARI. No. 053/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
39. TOEKIRAN. No. 054/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
40. H. MOHAMMAD SAID. No. 055/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
41. RADINAH. No. 056/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
42. DIPO. No. 057/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
43. MASPURA. No. 058/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
44. SALAMOEN. No. 059/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
45. KARIMAN. No. 060/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 32 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
46. SEMO. No. 061/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
47. ADAM MALIK. No. 062/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
48. PATMAH. No. 063/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
49. BASIRAN. No. 064/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
50. SARINEM. No. 065/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
51. SUWOH. No. 066/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
52. AMAN R. No. 067/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
53. MUHAMMAD TAHER. No. 068/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
54. SUTAN NUTRI. No. 069/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
55. SJAFRIEHARJONO. No. 070/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
56. KAMET. No. 071/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
57. MAIMAH. No. 072/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
58. RANTINEM. No. 073/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
59. MUHAMMAD NOR ISMAIL. No.074/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Djanuary 1954.
60. ABDULAH T. No. 075/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
61. AMAN. No. 076/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
62. ALWI. No. 077/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary 1954.
63. M.A.SJAFI’I BW. No. 078/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
64. MARZOEKI. No. 079/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
65. ABAS NEGARA. No. 080/Ketj.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Djanuary
1954.
- Bahwa dengan adanya 65 (enam puluh lima) lembar Surat Keterangan
Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang (SKTPPSL) diatas,
selanjutnya pada tahun 2006 terdakwa TAMIN SUKARDI melalui
TASMAN AMINOTO, SUDARSONO dan MISRAN SASMITA mengkordinir
dan membiayai Sdri. TITIN KURNIATI RAHAYU, SUMARNI, SUPARLAN,
TUKIMAN, SALEH ARISTO, MUHAMMAD MUSA, SURIP, MUKSIN,
PONIMAN, SANAH, TUKIMAN, SUPOMO, ARFAH, AMIRSYAH,
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 33 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
SUHAEMI, BUHARI, SUGINO, LEGIMIN, WAGIMIN, YUNIARTI
SUSILAWATI, HARUN NURRASID KUMBARA, MARTA SOLIN, SURIADI,
PONIMAN, MISRAN SASMITA, ISWIKA, MARTAP DJAELANI, MUHADI,
MULUD, AMAN, KELIWON, MISRAN S, MOHAMMAD SOFYANDI,
NURIAH, SUMARDI, MUHAMMAD AMIN, SUWARSO, SAMINGAN,
MUHAMMAD HASAN, SUGIMAN, IZUL FITRIYANTO, BOINAH,
SUDARSONO, ELISAH, NGATIMI, MISNAH, SUPARMAN, ANWAR
SAKAS, NURJANI, YASIR, HAMZAH, MUHAMMAD HADI, TUTUR TAHIR,
SUWARTI, NGASIMAN, ARMIDA, SISWANDI, LAHMUDDIN, ABDUL
RAHIM, WAGIMAN, EDY LIANTO, DARMAN, SUGI DARMAWAN,
ABROR untuk melakukan gugatan perdata tanah bekas Perkebuanan PT.
Perkebunan Nusantara II yang dikeluarkan / tidak diperpanjang HGUnya
oleh Badan Pertanahan Nasional seluas 106 Ha ke Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam dengan gugatan perkara No. 15/Pdt.G/2006/PN-LP
melawan :
1) PTP Nusantara II (Persero);
2) Pengurus Besar Al-Jamiyatul Washliyah;
3) Notaris/PPAT Drs. Hasbullah Hadi, SH;
4) Pemerintah RI cq. Menteri Negara BUMN;
5) Bupati Deli Serdang;
6) Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang.
Selain itu terdakwa TAMIN SUKARDI melalui TASMAN AMINOTO,
SUDARSONO dan MISRAN SASMITA juga mempengaruhi beberapa
orang untuk memenangkan gugatan yang diajukan oleh TITIN KURNIATI
RAHAYU, Dkk dimana selama proses persidangan berlangsung di
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, para warga yang dijadikan saksi terlebih
dahulu dikumpulkan di kantor terdakwa TAMINSUKARDI yang terletak di
Jalan Thamrin Simpang Gandi Medan Area, lalu diarahkan untuk mengaku
sebagai ahli waris dari masing-masing nama yang tertera dalam Surat
Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang
(SKTPPSL) dan untuk itu setiap kali menghadiri sidang para warga diberi
uang sekitar Rp.100.000,- s/d Rp.500.000,- oleh terdakwa TAMIN
SUKARDI melalui TASMAN AMINOTO ataupun anaknya yang bernama
ENDANG.
- Bahwa tanah seluas 106 hektar yang diajukan gugatan perdata oleh TITIN
KURNIATI RAHAYU, Dkk tersebut juga termasuk tanah seluas 32 Ha yang
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 34 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
telah dilakukan pelepasan oleh PT. Perkebunan Nusantara II (Persero)
kepada pihak Pengurus Besar Al-Jamiyatul Wasliyah (Al-Wasliyah).
- Bahwa SUDARSONO yang pada waktu itu sebagai Sekretaris Desa
Sampali dan sebagai Plt. Kepala Desa Sampali pada waktu yang tidak
dapat diingat lagi datang kerumah SUHAEMI, kemudian SUDARSONO
menyuruh agar SUHAEMI menjadi pengganti ahli waris orang lain dan
selanjutnya SUDARSONO meminta foto copi KTP sebagai syarat
mengganti ahli waris orang lain dan beberapa tahun kemudian SUHAEMI
diajak oleh SUDARSONO ke Notaris IKA ANZIGA dan SUHAEMI
menerima uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari seorang
yang tidak dikenal dimana pada saat itu SUDARSONO mengatakan
bahwa uang tersebut sebagai uang mengganti ahli waris padahal baik
orang tua SUHAEMI maupun SUHAEMI sendiri tidak memiliki tanah HGU
di Perkebunan Desa Helvetia.
- Bahwa SUDARSONO juga mendatangi SUWARNO dimana pada saat itu
SUDARSONO mengatakan kepada SUWARNO bahwa akan ada
pembagian tanah di Pasar IV Desa Helvetia milik PT. Perkebunan
Nusantara II, kemudian SUDARSONO meminta foto copy KTP SUWARNO
dan pada sekitar tahun yang tidak dapat diingat lagi, SUDARSONO
mengajak SUWARNO ke Notaris IKA ANZIGA untuk menandatangani
dokumen dan SUDARSONO juga menyuruh SUWARNO untuk mengakui
bahwa TOEKIRAN yang tercantum didalam SKTPPSL No.
054/Ketj.LabuhanDeli/DS adalah sebagai ayahnya. Bahwa SUDARSONO
juga mengajak SUWARNO ke rumah terdakwa TAMIN SUKARDI dan di
rumah terdakwa TAMIN SUKARDI tersebut SUDARSONO memberi uang
sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada SUWARNO
padahal sebenarnya TOEKIRAN yang tercantum di dalam SKTPPSL
bukan ayah dari SUWARNO.
- Bahwa SUDARSONO juga meminta foto copy KTP WAGIMAN yang kata
SUDARSONO untuk menggarap tanah di Desa Helvetia. Setelah
WAGIMAN menyerahkan foto copy KTP selanjutnya SUDARSONO
mengajak WAGIMAN ke Notaris yang tidak diketahui namanya yang
kantornya di dekat Istana Maimun untuk menandatangani surat yang tidak
dipahami isinya oleh WAGIMAN.
- Selain itu SUDARSONO juga menawarkan tanah kepada NGADIYO
dimana SUDARSONO menyuruh NGADIYO agar mengaku sebagai ahli
waris RADIMAH dan selanjutnya pada sekitar tahun 2002 NGADIYO
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 35 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
diajak oleh ENDANG ke Notaris yang tidak diketahui namanya di dekat
Istana Maimun dan di kantor Notaris tersebut NGADIYO disuruh untuk
menandatangani surat-surat yang isinya tidak diketahui oleh NGADIYO.
Setelah itu NGADIYO diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu
rupiah). pada waktu di Polda Sumatera Utara NGADIYO juga diberi uang
sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh SUDARSONO kemudian
pada waktu NGADIYO menjadi saksi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
juga diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang
terakhir di kantor notaris yang tidak tahu namanya, NGADIYO diberi uang
oleh seseorang perempuan yang tidak tahu namanya sebesar
Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa SUDARSONO yang dibantu oleh MISRAN SASMITA juga telah
menerbitkan 65 (enam puluh lima) lembar Surat Keterangan dan
Pernyataan Ahli Waris masing-masing :
1. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan Ny. TITIN
KURNIATI RAHAYUsebagai Ahli Waris almarhum SUPIAH.
2. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan Ny. SUMARNI
sebagai Ahli Waris almarhum H. DJAFAR.
3. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUPARLAN
sebagai Ahli Waris almarhum DAMANHURI.
4. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan TUKIMAN
sebagai Ahli Waris almarhum DJUMAN.
5. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SALEH ARISTO
sebagai Ahli Waris almarhum NURDIN.
6. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MUHAMMAD
MUSA sebagai Ahli Waris almarhum KARNADI.
7. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SURIP sebagai
Ahli Waris almarhum PAIDI.
8. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MUKSIN sebagai
Ahli Waris almarhum ISHAK.
9. Tetranggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan PONIMIN
BUANG sebagai Ahli Waris almahum SUARDI.
10. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SANAH sebagai
Ahli Waris almarhum ABDUL RAHMAN RANGKUTI.
11. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan TUKIMIN sebagai
Ahli Waris almarhum WAHIDIN.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 36 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
12. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUPOMO
sebagai Ahli Waris almarhum SOELAIMAN.
13. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan ARAFAH sebagai
Ahli Waris almarhum MUHAMMD FATIH.
14. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan AMIRSYAH
sebagai Ahli Waris almarhum ISMAIL. YS.
15. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUHEMI sebagai
Ahli Waris almarhum SADJI.
16. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan BUKHARI
sebagai Ahli Waris almahum SANEM.
17. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUGINO sebagai
Ahli Waris almarhum WOTO.
18. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan LEGIMAN
sebagai Ahli Waris almahum SAMBOET.
19. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan WARIMAN
sebagai Ahli Waris almahum SIROEN.
20. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan YUNIARTI
SUSILAWATI sebagai Ahli Waris almarhum SUNEM.
21. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan HARUN
NURRASYID KUMBARA sebagai Ahli Waris almarhum ANIA.
22. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MARTASOLIN
sebagai Ahli Waris almarhum RUSTAM.
23. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SURIADI sebagai
Ahli Waris almarhum ISHAK.II.
24. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan PONIMAN
sebagai Ahli Waris almarhum HALIMAH TUKSADIAH.
25. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MISRAN
SASMITA sebagai Ahli Waris almarhum AHMAD NADIO.
26. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan ISWIKA sebagai
Ahli Waris almahum RACMADSJAH.
27. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MARTAB
DJAELANI sebagai Ahli Waris almarhum TRAWITAN.
28. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MUHADI sebagai
Ahli Waris almarhum PAIMAN.
29. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MILUD sebagai
Ahli Waris almarhum SAFARUDDIN.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 37 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
30. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan AMAN sebagai
Ahli Waris almarhum IDHAM KALBUDI.
31. Teranggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan KELIWON
sebagai Ahli Waris almarhum BARI.
32. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MISRAN S
sebagai Ahli Waris almahum SJAHBANDI.
33. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MUHAMMAD
SOFIANDI sebagai Ahli Waris almarhum SUMIATI.
34. Teranggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MORIAH sebagai
Ahli Waris almarhum U.SIDIK.
35. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUMARDI
sebagai Ahli Waris almarhum KARTO PAWIRO.
36. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MUHAMMAD
AMIN sebagai Ahli Waris almarhum MINIG/NINING.
37. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUWARSO
sebagai Ahli Waris almarhum ZAIJAH.
38. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SAMINGAN
sebagai Ahli Waris almarhum FATIMAH SARI/FATIMAH.
39. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUWARNO
sebagai Ahli Waris almahum TOEKIRAN.
40. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MUHAMMAD
HASAN sebagai Ahli Waris almarhum H. MOHAMMAD SAID.
41. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUGIMAN
sebagai Ahli Waris almarhum RADIMAH.
42. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan IZUL FITRIANTO
sebagai Ahli Waris almarhum DIPO.
43. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan BOINAH sebagai
Ahli Waris almarhum MASPURA.
44. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUDARSONO
sebagai Ahli Waris almarhum SALAMOEN.
45. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan ELISAH sebagai
Ahli Waris almarhum KARIMAN.
46. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan NGATMI sebagai
Ahli Waris almarhum SEMO.
47. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MISNAH sebagai
Ahli Waris almarhum ADAM MALIK.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 38 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
48. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUPARMAN
sebagai Ahli Waris almarhum PATMAH.
49. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan ANWAR SAKS
sebagai Ahli Waris almarhum BASIRAH.
50. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan NURIANI sebagai
Ahli Waris almarhum SARINEM.
51. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan YASIR sebagai
Ahli Waris almarhum SUWOH.
52. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan HAMZAH
sebagai Ahli Waris almarhum AMAN. R.
53. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan MUHAMMAD
HADI sebagai Ahli Waris almarhum MUHAMMAD TAHER.
54. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan TUTUR TAHIR
sebagai Ahli Waris almarhum SUTAN NUTRI.
55. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUWARTI
sebagai Ahli Waris almarhum SAFRIN HARJO.
56. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan NGASIMAN
sebagai Ahli Waris almarhum KAMED.
57. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan ARMIDA sebagai
Ahli Waris almarhum MAIMAH.
58. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SISWANDI
sebagai Ahli Waris almarhum RANTINEM.
59. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan LAHMUDIN
sebagai Ahli Waris almarhum MOHAMMAD NUR ISMAIL.
60. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan ABDULRAHIM
sebagai Ahli Waris almarhum ABDULLAH .T.
61. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan WAGIMAN
sebagai Ahli Waris almahum AMAN.
62. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan DARMAN
sebagai Ahli Waris almarhum SJAFI’I .B.W.
63. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan SUGI
DARMAWAN sebagai Ahli Waris almarhum MOERZUKI.
64. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan ABRUR sebagai
Ahli Waris almarhum ABAS NEGARA.
65. Tertanggal 25 Nopember 2002 yang menerangkan EDI LIANTO
sebagai Ahli Waris almarhum MUHAMMAD AHMAD.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 39 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Dan 65 (enam puluh lima) lembar Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli
Waris yang diterbitkan oleh SUDARSONO tersebut kemudian
dipergunakan sebagai pendamping dari Surat Keterangan Tentang
Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang (SKTPPSL) dan
dipergunakan antara lain untuk melakukan pengalihan hak atas tanah eks.
HGU PT. Perkebunan Nusantara II seluas 106 hektar tersebut.
- Bahwa selain SUDARSONO, TASMAN AMINOTO juga membawa
SKTPPSL atas nama SAMBOET dan mendatangi LEGIMIN dimana
TASMAN AMINOTO menyuruh LEGIMIN untuk mengaku sebagai anaknya
SAMBOET dan sebagai pewaris atas tanah seluas 2 hektar diatas tanah
yang dikeluarkan atau tidak diperpanjang HGUnya. TASMAN AMINOTO
mengatakan kalau nantinya berhasil tanah tersebut dijual harganya
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya TASMAN AMINOTO
meminta KTP LEGIMIN. Bahwa pada persidangan gugatan perdata di
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebelum persidangan LEGIMAN diminta
oleh penasehat hukum yang tidak diketahui namanya oleh LEGIMAN agar
mengaku sebagai anaknya SAMBOET dan SAMBOET memiliki tanah di
areal perkebunan Helvetia seluas 2 hektar. Atas permintaan penasehat
hukum penggugat tersebut, LEGIMAN di persidangan perdata tersebut
kemudian mengatakan bahwa SAMBOET adalah ayahnya dan SAMBOET
memiliki tanah seluas 2 hektar di Perkebuanan Helvetia padahal
sebenarnya SAMBOET bukan ayah LEGIMAN karena ayah LEGIMAN
adalah MARTO DIKROMO.
Bahwa untuk mengatakan bahwa SAMBOET adalah ayahnya dan
SAMBOET memilik tanah 2 hektar di Perkebunan Helvetia, LEGIMAN
mendapat uang sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu
rupiah) yang diterima oleh LEGIMAN di rumah terdakwa TAMIN SUKARDI
dengan perincian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diterima
setiap menjalani persidangan gugatan perdata dimana LEGIMAN
menjalani sidang sebanyak 2 kali, Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
diterima setelah memenangkan gugatan dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah) pada waktu ada pemeriksaan di Polda Sumut.
- Bahwa TASMAN AMINOTO mengajak M. HADI ke kantor notaris yang
tidak diketahui namanya oleh M. HADI dan dihadapan notaris tersebut M.
HADI disuruh oleh TASMAN AMINOTO untuk menandatangani surat yang
ada hubungannya dengan tanah HGU yang ada di Desa Helvetia. Setelah
menandatangani surat tersebut selanjutnya M. HADI diajak ke rumah
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 40 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
terdakwa TAMIN SUKARDI dan di rumah terdakwa TAMIN SUKARDI
tersebut, M. HADI menerima uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta
rupiah) dari perempuan yang bernama ENDANG.
Bahwa sebenarnya baik orang tua M. HADI yang bernama TAHIR (alm)
maupun M. HADI sendiri tidak pernah memiliki atau menguasai tanah
HGU yang ada di Desa Helvetia.
- Bahwa TASMAN AMINOTO memanggil EDY LIANTO ke rumahnya dan
dalam pertemuan itu TASMAN AMINOTO mengatakan bahwa EDY
LIANTO adalah orang susah lalu TASMAN AMINOTO berjanji akan
berusaha agar EDY LIANTO mendapatkan tanah di Pasar IV Desa
Helvetia. Selanjutnya TASMAN AMINOTO membentuk Kelompok Tani dan
mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Kelompok Tani sedangkan EDY
LIANTO sebagai anggotanya. Kemudian TASMAN AMINOTO mengatakan
bahwa EDY LIANTO memiliki tanah seluas 15 meter x 25 meter di Pasar
VI Desa Helvetia. Bahwa EDY LIANTO diminta oleh TASMAN AMINOTO
sebagai saksi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan setelah itu TASMAN
AMINOTO mengajak EDY LIANTO ke notaris yang tidak diketahui
namanya oleh EDY LIANTO untuk menandatangani surat yang
berhubungan dengan tanah 2 hektar yang ada di Pasar VI Desa Helvetia
padahal baik EDY LIANTO maupun orang tua EDY LIANTO tidak pernah
memiliki tanah di Pasar VI Desa Helvetia.
- Bahwa kemudian TASMAN AMINOTO datang kerumah TUKIMAN
menawarkan tanah garapan yang berlokasi di Pasar IV Desa Helvetia.
TASMAN AMINOTO menjanjikan apabila berhasil mendapatkan tanah
tersebut maka TUKIMAN akan mendapat tanah seluas 2 hektar dan kalau
dijual akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah). Pada saat itu TASMAN AMINOTO membawa SKTPPLS lalu
menyuruh TUKIMAN untuk memilih nama yang tertera di dalam SKTPPLS
yang mirip dengan nama orang tua TUKIMAN. Kemudian TUKIMAN
memilih SKTPPLS atas nama JUMAN karena mirip nama orang tua
TUKIMAN yang bernama JIMAN dan disetujui oleh TASMAN AMINOTO.
Bahwa beberapa tahun kemudian TUKIMAN diajak ke notaris yang tidak
diketahui namanya oleh TUKIMAN untuk menandatangani surat dan
TUKIMAN juga disuruh oleh TASMAN AMINOTO untuk mengakui bahwa
ayahnya bernama JUMAN. Atas keberhasilan memenangkan perkara
perdata, TUKIMAN diajak oleh TASMAN AMINOTO ke rumah terdakwa
TAMIN SUKARDI dan di rumah terdakwa TAMIN SUKARDI tersebut
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 41 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
TUKIMAN diberi uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
padahal sebenarnya baik orang tua TUKIMAN yang bernama JIMAN
maupun TUKIMAN sendiri tidak pernah memiliki tanah di Pasar IV Desa
Helvetia.
- Bahwa TASMAN AMINOTO datang menemui MUKSIN di rumahnya dan
dalam pertemuan itu TASMAN AMINOTO memperlihatkan SKTPPSL
kepada MUKSIN atas nama ISHAK seluas 2 hektar yang terletak di Pasar
IV Desa Helvetia. TASMAN AMINOTO mengatakan kepada MUKSIN
bahwa TASMAN AMINOTO akan memperjuangkan agar tanah tersebut
bisa dimiliki oleh MUKSIN. Selanjutnya TASMAN AMINOTO meminta foto
copy KPT MUKSIN dan beberapa waktu kemudian TASMAN AMINOTO
mengajak MUKSIN ke notaris yang tidak diketahui namanya oleh MUKSIN.
Di depan Notaris tersebut MUKSIN disuruh menandatangani surat yang
ada hubungannya dengan tanah di Pasar IV Desa Helvetia. Setelah
menandatangani surat tersebut, TASMAN AMINOTO memberi uang
sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Beberapa tahun kemudian
MUKSIN dipanggil oleh seorang pengacara yang tidak diketahui namanya
oleh MUKSIN ke kantor terdakwa TAMIN SUKARDI dan di kantor tersebut
MUKSIN diberi uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
melalui pegawai terdakwa dan pada saat sidang gugatan perdata untuk
menjadi saksi sebanyak 3 kali MUKSIN juga diberi uang Rp.300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah) setiap kali sidang.
- Bahwa TASMAN AMINOTO juga mendatangi ISWIKA dan mengiming-
imingi tanah HGU milik PT. Perkebunan Nusantara II yang tidak
diperpanjang HGUnya. Selanjutnya ISWIKA disuruh tanda tangan surat-
surat. ISWIKA juga pernah disuruh datang ke notaris yang tidak diketahui
namanya dan disuruh tanda tangan surat-surat. Setelah itu ISWIKA dikasih
uang oleh MISRAN SASMITA sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima
ratus ribu rupiah). TASMAN AMINOTO dan MISRAN SASMITA menyuruh
ISWIKA agar mengaku sebagai anaknya AHMAD, padahal ayah ISWIKA
yang sebenarnya adalah ZAINUL ABIDIN dan ayah ISWIKA yang bernama
ZAINUL ABIDIN tidak mempunyai tanah di perkebunan PT. Perkebunan
Nusantara II Desa Helvetia.
- Bahwa TASMAN AMINOTO juga menghubungi dan menemui HARUN
NURRASID KUMBARA dimana kepada HARUN NURRASID KUMBARA,
TASMAN AMINOTO memperlihatkan SKTPPSL tahun 1954 yang bukan
atas nama ayah HARUN NURRASID KUMBARA yang bernama ABDUL
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 42 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
MANAP. TASMAN AMINOTO mengatakan akan memperjuangkan agar
HARUN NURRASID KUMBARA mendapat tanah 2 hektar di Pasar IV
Desa Helvetia. Selanjutnya TASMAN AMINOTO meminta foto copy KTP.
Setelah beberapa tahun kemudian HARUN NURRASID KUMBARA
disuruh datang ke notaris oleh pengacara yang bernama SUHARDI untuk
menandatangani surat dan setelah menandatangani surat, HARUN
NURRASID KUMBARA menerima uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua
belas juta rupiah) dari pegawai yang bekerja di kantor terdakwa TAMIN
SUKARDI. Bahwa disamping menerima uang yang sebesar
Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), HARUN NURRASID KUMBARA
pada waktu diperiksa oleh penyidik Polda Sumatera Utara sebanyak tiga
kali selalu diberi uang oleh terdakwa TAMIN SUKARDI sebesar
Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap kali pemeriksaan dan
pada waktu diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung di Kejari Lubuk
Pakam juga diberi uang dari terdakwa TAMIN SUKARDI sebesar
Rp.300.000,-. (tiga ratus ribu rupiah) padahal sebenarnya orang tua
HARUN NURRASID KUMBARA yang bernama ABDUL MANAP tidak
pernah menguasai atau memiliki tanah selaus 2 hektar di Pasar IV Desa
Helvetia.
- Bahwa TASMAN AMINOTO menemui SUMARDI dan menunjukan surat
SKTPPSL yang ada nama orang tuanya yaitu KARTO PRAWIRO yang
mempunyai tanah seluas 2 hektar di Pasar IV Desa Helvetia dan TASMAN
AMINOTO mengatakan akan mengurus tanah tersebut. Beberapa tahun
kemudian TASMAN AMINOTO mengajak SUMARDI ke notaris yang ada
di dekat Istana Maimun, di kantor tersebut TASMAN AMINOTO menyuruh
SUMARDI untuk menndatangani surat-surat yang isinya tidak dibaca oleh
SUMARDI. Bahwa pada sekitar tahun 2012 SUMARDI diajak ke notaris
yang tidak diketahui namanya dan SUMARDI menerima uang sebesar
Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Pada tahun 2005 SUMARDI juga
menerima uang dari MISRAN SASMITA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta
rupiah). Bahwa penerimaan uang tersebut adalah berhubungan dengan
tanah seluas 2 hektar yang ada di Pasar IV Desa Helvetia
- Bahwa TASMAN AMINOTO dan SUDARSONO menemui KELIWON
kemudian TASMAN AMINOTO dan SUDARSONO mengatakan bahwa
tanah PTPN yang ada di Desa Helvetia akan dibagi-bagi per kapling
masing-masing seluas 2 hektar, tidak usah membayar tetapi harus
menyerahkan foto copy KTP dan kalau ditanya nama orang tuanya
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 43 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
dijawab saja bernama BARI. Selanjutnya pada waktu sidang gugatan
perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebelum berangkat
KELIWON diajak oleh SUDARSONO ke rumahnya terdakwa TAMIN
SUKARDI di Jalan Thamrin untuk menemui ENDANG yaitu anaknya
TASMAN AMINOTO dan setelah selesai sidang ENDANG (anaknya
TASMAN AMINOTO) memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu
rupiah). Setelah beberapa tahun kemudian SUDARSONO menyuruh
KELIWON untuk meminta uang ke rumah terdakwa TAMIN SUKARDI.
Selanjutnya KELIWON ke rumah terdakwa TAMIN SUKARDI meminta
uang dan di rumah terdakwa TAMIN SUKARDI, KELIWON menerima uang
sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa sekitar tahun 2002 TASMAN AMINOTO datang ke rumah IZUL
FITRYANTO dan TASMAN AMINOTO mengatakan bahwa IZUL
FITRYANTO adalah ahli waris DIPO yang mempunyai tanah selauas 2
hektar di Pasar IV di kawasan PTPN sambil menunjukan SKTPPSL atas
nama DIPO. Selanjutnya TASMAN AMINOTO meminta foto copy KTP
IZUL FITRYANTO. Bahwa TASMAN AMINOTO mengajak IZUL
FITRYANTO ke notaris di dekat Istana Maimun untuk menandatangani
surat-surat dan di kantor notaris tersebut IZUL FITRYANTO diberi uang
oleh seorang perempuan yang tidak diketahui namanya sebesar
Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah menandatangani surat-surat,
selanjutnya TASMAN AMINOTO mengajak IZUL FITRYANTO menemui
terdakwa TAMIN SUKARDI di rumahnya. Disamping itu TASMAN
AMINOTO secara bertahap telah memberi uang kepada IZUL FITRYANTO
sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa IZUL FITRYANTO
pada waktu sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada waktu
pemeriksaan di Polda Sumut diberi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus
lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi rumah TUTUR TAHIR dan
mengatakan akan membagi-bagi tanah di Pasar IV Desa Helvetia,
kemudian meminta foto copy KTP. Beberapa bulan kemudian TASMAN
AMINOTO mengajak TUTUR TAHIR ke notaris yang tidak tahu namanya,
didepan notaris tersebut TUTUR TAHIR disuruh menandatangani surat-
surat yang tidak dimengerti isinya. Setelah menandatangani surat-surat
tersebut kemudian TASMAN AMINOTO mengajak TUTUR TAHIR ke
rumah terdakwa TAMIN SUKARDI lalu terdakwa TAMIN SUKARDI
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 44 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada
TUTUR TAHIR. Selanjutnya TASMAN AMINOTO memberi uang sebanyak
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan dalam 4 tahap yaitu
pada tahun 2003 sebanyak Rp.2.000.000,-, tahun 2004 sebanyak
Rp.2.000.000,- tahun 2006 sebanyak Rp. 3.000.000,- dan tahun 2007
sebanyak Rp.3.000.000,-.
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi SUWARTI dan meminta foto copy
KTP untuk mengurus Tanah di Pasar IV Desa Helvetia. TASMAN
AMINOTO mengatakan bahwa SUWARTI akan mendapat tanah milik ayah
SUWARTI. Selanjutnya TASMAN AMINOTO mengajak SUWARTI ke
notaris yang tidak tahu namanya lalu disuruh menandatangani beberapa
dokumen yang isinya tidak diketahuinya lalu beberapa tahun kemudian
SUWARTI mendapat uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari
ENDANG (anaknya TASMAN AMINOTO).
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi ARMIDAWATI dan mengatakan
orang tuanya memiliki tanah di Pasar IV Desa Helvetia, selanjutnya
meminta foto copy KTP untuk mengurus tanah tersebut, selanjutnya
TASMAN AMINOTO mengajak ARMIDAWATI ke notaris yang tidak tahu
namanya untuk menandatangani surat-surat yang isinya tidak diketahui,
lalu beberapa tahun kemudian ARMIDAWATI menerima uang sebesar
Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari ENDANG anaknya TASMAN
AMINOTO.
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi HAMZAH dan meminta foto copy
KTP, TASMAN AMINOTO mengatakan akan membayari tanah bekas
PTPN milik orang tua HAMZAH, selanjutnya TASMAN AMINOTO mengaja
HAMZAH ke rumah terdakwa TAMIN SUKARDI di Jalan Thamrin lalu
TASMAN AMINOTO memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu
rupiah). Bahwa HAMZAH juga pernah hadir sebagai saksi di dalam
perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan di dalam
persidangan HAMZAN mengatakan bahwa orang tuanya mengerjakan
tanah PTPN yang selanjutnya diteruskan oleh HAMZAH. Selanjutnya
TASMAN AMINOTO memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta
rupiah). Bahwa pengakuan HAMZAH di persidangan perdata tersebut
adalah tidak benar karena sebenarnya orang tua HAMZAH tidak
mempunyai tanah di Pasar IV Desa Helvetia bekas perkebunan PTPN.
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi MISNAH dan TASMAN
AMINOTO berkata kepada MISNAH bahwa MISNAH akan dikasih tanah
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 45 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
hektaran. Selanjutnya TASMAN AMINOTO meminta foto copy KTP.
Bahwa TASMAN AMINOTO pernah mengajak MISNAH ke notaris yang
tidak tahu namanya untuk menandatangani surat yang tidak diketahui
isinya dan setelah menandatangani surat selanjutnya TASMAN AMINOTO
memberi uang sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi AMAN kemudian TASMAN
AMINOTO menyuruh AMAN untuk mengakui sebagai ahli waris salah
seorang nama yang ada di Surat Keterangan Pembagian dan Penyerahan
Sawah/Ladang di Desa Hevetia. TASMAN AMINOTO juga menyuruh
AMAN untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atas
tanah di Pasar IV Desa Helvetia untuk mengakui sebagai ahli waris.
Bahwa untuk menjadi saksi dan mengakui sebagai ahli waris tersebut
AMAN menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari orang
yang AMAN tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi H. SISWANDI kemudian
TASMAN AMINOTO menunjukkan surat tanah yang terletak di Pasar IV
Desa Helvetia. TASMAN AMINOTO juga mengajak H. SISWANDI ke
notaris yang tidak tahu namanya untuk menandatangani surat yang ada
hubungannya dengan tanah di Desa Helvetia. TASMAN AMINOTO juga
menyuruh H. SISWANDI untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam terkait tanah di Desa Helvetia. Bahwa untuk mengakui sebagai ahli
waris dan menjadi saksi tersebut TASMAN AMINOTO memberi uang
sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada H. SISWANDI.
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi ABDUL RAHIM kemudian
TASMAN AMINOTO menyuruh ABDUL RAHIM untuk mengakui sebagai
ahli waris dari ABDULLAH T yang mempunyai tanah garapan bekas HGU
PT. Perkebunan Nusantara II di Desa Helvetia. Selanjutnya TASMAN
AMINOTO meminta foto copy KTP milik ABDUL RAHIM. Bahwa ABDUL
RAHIM juga pernah dikumpulkan oleh MISRAN SASMITA dan diberi
arahan yang intinya perjuangan tinggal sedikit lagi untuk mendapatkan
tanah garapan. Pada waktu itu MISRAN SASMITA memberi uang sekitar
Rp.100.000,- sampai Rp.300.000,-. Kemudian sekitar tahun 2012 di
rumahnya MISRAN SASMITA pengacara yang bernama SUKARDI
mengatakan bahwa perjuangan hampir selesai dan setelah itu ABDUL
RAHIM diberi uang oleh pengacara sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas
juta rupiah) dari MISRAN SASMITA.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 46 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
- Bahwa TASMAN AMINOTO mendatangi LAHMUDDIN kemudian TASMAN
AMINOTO menyuruh LAHMUDDIN mengaku sebagai ahli waris
MOHAMMAD NOR ISMAL sebagaimana nama yang tercantum di dalam
Surat Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang dan memiliki
tanah bekas HGU PTPN II di Desa Helvetia. Selanjutnya TASMAN
AMINOTO meminta foto copy KTP dan mengatakan akan diberi tanah
garapan seluas 2 hektar tanah bekas HGU PTPN. Selanjutnya
LAHMUDDIN dikumpulkan di rumah MISRAN SASMITA dan setelah itu
diperkenalkan dengan pengacara yang bernama SURYADI dan disuruh
mengakui sebagai ahli waris MOHAMMAD NOR ISMAIL di sidang perkara
perdata. Bahwa setiap kali dikumpulkan, LAHMUDDIN diberi uang oleh
MISRAN SASMITA sebesar antara Rp.100.000,- sampai Rp.150.000,-.
Bahwa setelah selesai persidangan LAHMUDDIN diberi uang oleh
SUDARSONO di rumahnya MISRAN SASMITA sebesar Rp.7.000.000,-
(tujuh juta rupiah) padahal ayah LAHMUDDIN yang sebenarnya adalah M.
KHASAN (almarhum) dan baik M. KHASAN maupun LAHMUDDIN sendiri
tidak mempunyai tanah seluas 2 Ha bekas HGU PTPN II.
- Bahwa TASMAN AMINOTO juga meminta foto copy KTP milik ABROR
dan mengatakan akan memperjuangkan agar mendapat tanah di Pasar IV
Desa Helvetia. Pada tahun 2007 pada waktu sebagai saksi dalam perkara
pidana, MISRAN SASMITA memberi uang kepada ABROR sebesar
Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa TASMAN AMINOTO juga bertemu dengan M. AMIN di dekat Pasar
IV Helvetia dan TASMAN AMINOTO mengatakan kepada M. AMIN akan
memberi tanah garapan di bekas HGB PTPN II. Selanjutnya TASMAN
AMINOTO meminta foto copy KTP milik M. AMIN. Bahwa TASMAN
AMINOTO, SUDARSONO dan MISRAN SASMITA menyuruh M. AMIN
agar di persidangan perdata mengakui sebagai ahli waris atas nama
NINING. Bahwa setelah persidangan, SUDARSONO memberi uang
sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada M. AMIN di rumahnya
MISRAN SASMITA padahal ayahnya M. AMIN adalah M. KHASAN dan
tidak mempunyai tanah bekas GHU PTPN II di Pasar IV Desa Helvetia
seluas 2 hektar.
- Bahwa MISRAN SASMITA selaku mantan Karyawan PT. Perkebunan
Nusantara II dan SUDARSONO menemui SUGINO lalu MISRAN
SASMITA dan SUDARSONO meminta foto copy KTP SUGINO dengan
iming-iming bisa memperoleh tanah di Pasar IV Desa Helvetia. Kemudian
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 47 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
sekitar tahun 2010 MISRAN SASMITA mengatakan bahwa ada tanah di
Pasar IV Hervetia seluas 2 hektar atas nama orang tua SUGINO. Bahwa
MISRAN SASMITA dan SUDARSONO memberi uang sebesar
Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada SUGINO sambil
mengatakan ini dari TAMIN SUKARDI (terdakwa). SUGINO menerima
uang tersebut di rumah terdakwa TAMIN SUKARDI di Jalan Thamrin.
Bahwa sebenarnya baik SUGINO maupun orang tuanya tidak pernah
memiliki tanah seluas 2 hektar di Pasar IV Desa Helvetia. Bahwa SUGINO
dalam perkara gugatan juga disuruh mengatakan bahwa WOTO sebagai
ayah SUGINO dan SUGINO sebagai ahli waris dari WOTO padahal
sebenarnya ayah SUGINO adalah SUKIMAN. Bahwa SUGINO berbohong
di pengadilan karena disuruh oleh SUDARSONO.
- Bahwa atas rekayasa yang dilakukan oleh terdakwa TAMIN SUKARDI
melalui TASMAN AMINOTO, SUDARSONO dan MISRAN SASMITA
tersebut diatas, gugatan perkara yang diajukan oleh TITIN KURNIATI
RAHAYU, Dkk melawan PT. Pekebunan Nusantara II (Persero), Pengurus
Besar Al-Jamiyatul Wasliyah, Notaris/PPAT Drs. Hasbullah Hadi,
SH,Pemerintah RI cq. Menteri Negara BUMN, Bupati Deli Serdang dan
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang dimenangkan oleh TITIN
KURNIATI RAHAYU, Dkk baik di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,
Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung.
- Bahwa setelah berhasil memenangkan gugatan perkara tersebut terdakwa
TAMIN SUKARDI meminta TASMAN AMINOTO dan MUSTIKA AKBAR
(Direktur PT. ERNI PUTERA TERARI) untuk melakukan pengikatkan diri
untuk melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah di Desa Helvetia seluas
106 hektar dengan ganti rugi di hadapan Notaris IKA ANZIGA LUKMAN
sebagaimana Surat Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak
Atas Tanah No. 39/Leg/2007 tertanggal 26 Januari 2007 dimana TASMAN
AMINOTO sebagai yang melepas hak atas tanah seluas 106 hektar dan
MUSTIKA AKBAR (Direktur PT. ERNI PUTERA TERARI) sebagai yang
menerima pelepasan hak seluas 106 hektar dengan nilai pembayaran
sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah). Bahwa untuk
pembayaran tanah sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
tersebut dibayarkan kepada TASMAN AMINOTO.
- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas tanah bekas HGU PT.
Perkebunan Nusantara II di Desa Helvetia seluas 106 hektar dari TASMAN
AMINOTO kepada MUSTIKA AKBAR, selanjutnya terdakwa TAMIN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 48 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
SUKARDI menyuruh MUSTIKA AKBAR (Direktur PT. ERNI PUTERA
TERARI) untuk melepas tanah yang terletak di Desa Helvetia seluas 74
hektar dengan ganti rugi kepada MUJIANTO selaku Direktur Utama PT.
AGUNG CEMARA REALTY dengan harga sebesar Rp.236.250.000.000,-
(dua ratus tiga puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
sebagaimana Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti
Rugi No. 560/LEGALISASI/SST/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 yang
dibuat oleh Notaris SURIATY SANDERY TANIA, SH. Bahwa atas
penerimaan pelepasan hak atas tanah tersebut, MUJIANTO baru
membayar sekitar Rp.132.468.197.742,- (seratus tiga puluh dua milyar
empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu
tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang diterima oleh terdakwa TAMIN
SUKARDI sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah terbit sertifikat
tanahnya.
- Bahwa terdakwa TAMIN SUKARDI melalui MUSTIKA AKBAR (Direktur PT.
ERNI PUTERA TERARI) hanya melepas tanah seluas 74 hektar dari tanah
seluas 106 hektar bekas HGU PT. Perkebunan Nusantara II di Desa
Helvetia kepada MUJIANTO (Direktur Utama PT. AGUNG CEMARA
REALITY) dengan harga sebesar Rp.236.250.000.000,- (dua ratus tiga
puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut oleh karena
tanah seluas 32 hektar masih dikuasai oleh Yayasan Al-Wasliyah.
- Bahwa terdakwa TAMIN SUKARDI bersama-sama dengan TASMAN
AMINOTO, SUDARSONO dan MISRAN SASMITA menguasai tanah
bekas HGU PT. Perkebunan Nusantara II yang terletak di Desa Helvetia
seluas 106 hektar dengan menggunakan 65 (enam puluh lima) lembar
Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang
(SKTPPSL) yang diterbitkan pada tanggal 20 Djanuary 1954 dan
ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang atas nama MOENAR S.
HAMIDJOJO padahal dalam kenyataannya Bupati Deli Serdang pada
periode tahun 1954 adalah WAN OEMAROEDDIN BARUS (menjabat
pada periode 1951 s/d 1958) bukan MOENAR S HAMIDJOJO (menjabat
pada periode 1946 s/d 1947).Dengan demikian 65 (enam puluh lima)
lembar SKTPPSL yang dijadikan dasar gugatan diragukan keabsahannya
oleh karena Bupati Deli Serdang pada tahun 1954 ketika 65 (enam puluh
lima) lembar SKTPPSL tersebut ditandatangani adalah WAN
OEMAROEDDIN BARUS bukan MOENAR S HAMIDJOJO.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 49 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
- Bahwa terdakwa TAMIN SUKARDI melalui TASMAN AMINOTO,
SUDARSONO dan MISRAN SASMITA telah mengkoordinir dan
mengarahkan 65 (enam puluh lima) orang untuk mengaku sebagai ahli
waris dari nama yang tertera pada SKPPTSL tahun 1954 tersebut dan
dijanjikan akan mendapatkan tanah masing-masing seluas 2 hektar
dengan menyerahkan KTP padahal nama yang tertera dalam 65 (enam
puluh lima) lembar SKPPTSL tersebut bukanlah nama orang tua dari
warga-warga tersebut (warga hanya disuruh mengakui saja) dan pada
kenyataannya para warga ataupun orang tua warga tersebut juga sama
sekali tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut. Kemudian para warga
tersebut juga dikordinir untuk datang ke Notatis dan menandatangani
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah-tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa TAMIN SUKARDI mendirikan PT. ERNI PUTERA
TERARI untuk melakukan usaha travel dan pembelian tanah pada
masyarakat di Desa Helvetia Pasar IV dengan luas 106 hektar dan
MUSTIKA AKBAR oleh terdakwa TAMIN SUKARDI diangkat sebagai
Direktur PT. ERNI PUTERA TERARI. Bahwa MUSTIKA AKBAR pada
kenyataannya tidak pernah memutuskan / menentukan harga-harga ganti
rugi atas tanah mulai dari masyarakat di Desa Helvetia sampai pelepasan
hak atas tanah kepada PT. AGUNG CEMARA REALTY. Bahwa yang
menentukan harga ganti rugi tanah mulai pelepasan dari masyarakat
hingga pelepasan hak kepada PT. AGUNG CEMARA REALTY adalah
terdakwa TAMIN SUKARDI.
Bahwa terdakwa TAMIN SUKARDI dipercaya oleh para direksi pemegang
saham PT. ERNI PUTERA TERARI karena para direksi pemegang saham
PT. ERNI PUTERA TERARI adalah anak-anak terdakwa TAMIN
SUKARDI.
Bahwa MUSTIKA AKBAR selaku Direktur PT. ERNI PUTERA TERARI
tidak mengetahui bagaimana proses negosiasi hingga pembayaran tanah
tersebut kepada masyarakat oleh karena yang melakukan semua kegiatan
yang berkaitan dengan pelepasan hak-hak atas tanah milik masyarakat,
mulai dari proses penentuan objek tanah hingga penentuan negosiasi
harga adalah terdakwa TAMIN SUKARDI dan MUSTIKA AKBAR hanya
sebagai pihak yang ditunjuk oleh PT. ERNI PUTERA TERARI melakukan
Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah sesuai
Legalisasi Nomor : 39/Leg/2007 tanggal 26 Januari 2007 yang dibuat oleh
Notaris Ika Azniga Lokman, SH termasuk dalam melakukan Perjanjian
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 50 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 74 hektar kepada MUJIANTO selaku
Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY sebagaimana Surat Perjanjian
Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor :
560/LEGALISASI/SST/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 dimana prosesnya
mulai awal sampai akhir seluruhnya dijalankan oleh terdakwa TAMIN
SUKARDI.
- Bahwa perbuatan terdakwa TAMIN SUKARDI bersama-sama dengan
TASMAN AMINOTO, SUDARSONO dan MISRAN SASMITA diatas telah
memperkaya diri terdakwa TAMIN SUKARDI sebesar
Rp.132.468.197.742,- (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus enam
puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat
puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang
merupakan sebagian pembayaran dari hasil pelepasan tanah seluas 74
hektar yang telah diterima oleh terdakwa TAMIN SUKARDI dari
MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY.
- Bahwa tanah seluas 74 hektar yang dilepaskan sesuai Surat Perjanjian
Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor :
560/LEGALISASI/SST/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 yang mana
terdakwa TAMIN SUKARDI telah menerima pembayarannya dari
MUJIANTO sebesar Rp.132.468.197.742,- (seratus tiga puluh dua milyar
empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu
tujuh ratus empat puluh dua rupiah) tersebut adalah bagian tanah seluas
193,9400 hektar HGU PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) di Desa
Helvetia yang dikeluarkan / tidak diperpanjang HGUnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa TAMIN SUKARDI yang bersama-sama
dengan TASMAN AMINOTO, SUDARSONO dan MISRAN SASMITA
dimana SUDARSONO yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris
Desa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Sekretaris Desa
antara lain dalam hal mengkoordinir dan menjalankan administrasi
kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi bagi
pemerintah desa dan masyarakat serta sebagai pelaksana urusan surat-
menyurat dan kearsipan dimana SUDARSONO telah mengkondisikan dan
mengkoordinir warga untuk mengakui sebagai ahli waris dari orang-orang
yang ada didalam STPPSL dan SUDARSONO telah membuat 65 (enam
puluh lima) Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris untuk
memperkuat pengakuan mengenai ahli waris tersebut.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 51 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
- Bahwa perbuatan terdakwa TAMIN SUKARDI bersama-sama dengan
TASMAN AMINOTO, SUDARSONO dan MISRAN SASMITA diatas telah
menguntungkan diri terdakwa TAMIN SUKARDI sebesar
Rp.132.468.197.742,- (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus enam
puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat
puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang
merupakan sebagian pembayaran dari hasil pelepasan tanah yang telah
diterima oleh terdakwa TAMIN SUKARDI dari MUJIANTO Direktur PT.
AGUNG CEMARA REALTY.
- Bahwa perbuatan terdakwa TAMIN SUKARDI bersama-sama dengan
TASMAN AMINOTO (almarhum), SUDARSONO dan MISRAN SASMITA
tersebut diatas telah menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara
sebesar Rp.132.468.197.742 (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus
enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus
empat puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut
sebagaimana Laporan Akuntan Independen Atas Audit Prosedur Yang
Disepakati Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Negara
eks. HGU PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia Labuhan
Deli, Deli Serdang, Sumut Nomor : 002/OP/PH/I/2018 tanggal 30 Januari
2018 dari Kantor Akuntan Publik Pupung Heru.
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah denganUndang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDs-
01/Ft.1/L.Pkam/02/2018 tanggal 6 Agustus 2018 pada pokoknya sebagai
berikut:
1. Menyatakan terdakwa TAMIN SUKARDI terbukti bersalah melakukan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 52 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH
Pidana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAMIN SUKARDI dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan didalam
Rumah Tahanan Negara (Rutan).
3. Membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membebankan pula kepada terdakwa TAMIN SUKARDI untuk membayar
uang pengganti sebesar Rp.132.468.197.742 (seratus tiga puluh dua milyar
empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu
tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak
membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah
putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta
bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana
penjara selama 5 (lima) tahun dan apabila terpidana membayar uang
pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban uang pengganti,
maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan
dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai
pengganti kewajiban membayar uang pengganti.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- Barang bukti nomor 1 berupa : 1 (satu) bundel fotocopy rekap surat
kuasa khusus beserta formulir Surat kuasa Khusus sampai dengan
barang bukti nomor 166 berupa : 1 (satu) bundel memori kasasi
pengadilan Negeri Semerang tanggal 18 Juli 2012 perkara :
273/Pid.B/2012/Pn. Smg tanggal 28 Juni 2012, tetap terlampir dalam
berkas perkara.
- Barang bukti nomor 167 berupa : Tanah seluas 20 Ha (Dua puluh Hektar)
yang merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. ERNI
PUTERA TERARI seluas ±126 Ha (Seratus Dua Puluh Enam Hektar)
yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang dan barang bukti nomor 169 berupa : Tanah
seluas 74 Ha (Tujuh Puluh Empat Hektar) yang merupakan bagian dari
tanah yang awalnya dikuasai 0leh PT. ERNI PUTERA TERARI seluas
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 53 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
±126 Ha (Seratus Dua Puluh Enam Hektar) yang terletak di Pasar IV,
Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang,
Dirampas untuk Negara Cq PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) untuk
selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk
pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaannya.
- Barang bukti nomor 168 berupa : Tanah seluas 32 Ha (Tiga Puluh Dua
Hektar) yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 126 Ha (Seratus Dua
Puluh Enam Hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan
Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Dikembalikan kepada Drs. H.
Ismail Effendy,MSi (Sekwan Pertimbangangan Al-Wasliyah).
- Barang bukti nomor 170 berupa : 1 (satu) bidang tanah seluas 57 m2
yang terletak di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso Dalam, Kelurahan Pulau
Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak
Guna Bangunan No.769/Pulau Brayan Kota atas nama TAMIN SUKARDI
sampai dengan barang bukti nomor 182 berupa 1 (satu) bidang tanah hak
milik sesuai sertifikat hak milik Nomor 86/Pendau Hulu I atas nama Lina
Djohan yang berlokasi di Jln. Gajah Kelurahan Pendau Hulu I Kecamatan
Medan, Kota Medan, Dirampas untuk Negara dan akan diperhitungkan
untuk pembayaran Uang Pengganti.
6. Membabani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).
Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan
putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa TAMIN SUKARDI tersebut diatas terbukti secara
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Yang
Diakukan Secara Bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair
Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAMIN SUKARDI oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan
selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa TAMIN SUKARDI untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp 132.468.197.742,00 (seratus tiga puluh dua milyar
empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 54 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak
membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan
pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta
bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang
pengganti tersebut. Dan dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti
tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali ketika penahanan
terdakwa dibantarkan tidak ikut dikurangkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
(Rutan) ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) bundel fotocopy rekap surat kuasa khusus beserta formulir
Surat kuasa Khusus.
2. 1 (satu) bundel fotocopy resume perkara dugaan tindak pidana
menempatkan keterangan palsu dalam akte authentik / akte
penyerahan Hak atas Tanah dengan Ganti rugi No.29 tanggal 27
September 2004 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Drs.
Hasbullah Hadi, S.H. oleh PTPN II dan PB Alwaliyah sesuai pasal
266 ayat 1 dan 2 KUHPidana.
3. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian dan
Penerima Tanah Sawah / Ladang yang terdiri dari :
1 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 031/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Sanem.
2 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 039/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama
Halimatusakdiah II.
3 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 075/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Abdullah T.
4 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 071/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Kamet.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 55 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
5 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 062/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama adam Malik
6 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 078/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama M. A. Sjafi’i
BW
7 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 079/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Marzoeki.
8 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 077/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Alwi.
9 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 074/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Muhammad
Nor Ismail
10 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 073/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Rantinem
11 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 072/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Maimah.
12 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 070/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama
Sjafrieharjono.
13 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 069/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Sutan Nutri.
14 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 068/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Muhammad
Taher.
15 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 067/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Aman R.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 56 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
16 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 066/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Suwoh.
17 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 064/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Basirah.
18 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 065/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Sarinem.
19 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 063/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Patmah.
20 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 061/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Semo.
21 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 060/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas namaKariman.
22 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 055/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama
H.Muhammad Said.
23 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 042/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Trawilan
24 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 052/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Zaijah.
25 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 021/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Karmadi.
26 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 046/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Bari.
27 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 049/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama U. Sidik.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 57 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
28 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 018/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Damanhuri.
29 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 016/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Supiah.
30 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 030/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Sadji.
31 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 019/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Djuman.
32 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 059/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Salamoen.
33 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 017/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama H. Djapar.
34 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 080/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas namaAbas
Negara.
35 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 058/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Muspura.
36 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 028/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Muhammad
Fakih.
37 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 026/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Wahidin.
38 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 029/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Ismail YS.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 58 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
39 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 033/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Samboet.
40 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 034/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Siroen.
41 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 037/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Rustam.
42 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 043/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Paiman.
43 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 023/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Ishak I.
44 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 022/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Paidi
45 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 057/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Dipo.
46 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 0032/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Woto.
47 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 076/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Aman.
48 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 051/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Mining.
49 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 025/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Abdul
Rachman R.
50 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 047/Ketj.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 59 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama A.
Syahbandi.
51 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 045/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Idham /
Kalbudi.
52 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 044/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Safaruddin.
53 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 040/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Ahmad . N.
54 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 053/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Fatimah
Sari.
55 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian
dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan Nomor : 054/Ketj.
Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 atas nama Toekiran.
4. 1 (satu) fotocopy Petikan dari surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Propinsi Sumatera Utara Di Medan Nomor SK : 3
HM/LR/1969 tertanggal Medan 11 April 1969 yang memutuskan
memberikan hak milik atas tanah Negara seluas 18.2000 ha tanah
kering kepada 22 (dua puluh dua) orang petani dengan lampiran
pembagian :
1. luas tanah 4.805 m2 dengan pemegang Hak atas nama Kasri.
2. luas tanah 8.500 m2 dengan pemegang Hak atas nama Pawoh.
3. luas tanah 7.225 m2 dengan pemegang Hak atas nama Harto.
4. luas tanah 10.000 m2 dengan pemegang Hak atas nama Parno.
5. luas tanah 3.500 m2 dengan pemegang Hak atas nama Karsidi.
6. luas tanah 3.000 m2 dengan pemegang Hak atas nama
Darmodjo.
7. luas tanah 3.000 m2 dengan pemegang Hak atas nama Amat.
8. luas tanah 8.500 m2 dengan pemegang Hak atas nama Untung.
9. luas tanah 5.400 m2 dengan pemegang Hak atas nama Paiman.
10. luas tanah 6.000 m2 dengan pemegang Hak atas nama Samiran.
11. luas tanah 10.000 m2 dengan pemegang Hak atas nama Isnan.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 60 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
12. luas tanah 4.500 m2 dengan pemegang Hak atas nama Ponidjo.
13. luas tanah 8.500 m2 dengan pemegang Hak atas nama Rubino.
14. luas tanah 4.300 m2 dengan pemegang Hak atas nama Wakidi.
5. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Tanggal 28 Pebruari 2011
antara Mustika Akbar sebagai pihak Pertama dan Mujianto sebagai
pihak II.
6. 3 (tiga) lembar fotocopy mengenai Lahan Desa Helvitia PS. IV 106
Ha.
7. 1 (satu) lebar tulisan tangan Tamin mengenai tanah eks PTPN di
Desa Helvitia Kec. Labuhan Deli;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Permasalahan lahan EX-HGU
PTPN 2 seluas 74 Ha (Bagian Dari 106 Ha) di Pasar IV, Desa
Helvitia, Kecamatan Labuhan Deli. Kabupaten Deli Serdang Propinsi
Sumateran Utara.
9. 1 (satu) bundel fotocopy berisi : 1 (satu) lembar Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU -
36210.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan dan 16 (enam belas) lembar akta No. 25
tanggal 31 Mei 201 dari Notaris Susan Widjaja SH judul Berita Acara
Rapat.
10. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Sumatera Utara Nomor : 1184.1/8-12/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012
perihal : Dilema Putusan pengadilan yang telah berkeuatan hukum
tetap (Inkracht) tidak dapat dilaksanakan sebagai dasar hukum
permohonan ha katas tanah oleh pemenang perkara atas tanah
Negara berkas HGU PTPN – II kepada Titin Karniati Rahayu dkk.
11. 3 (tiga) lembar fotocopy Resume Perkara Eks Hak Guna Usaha
PTPN – II Pasar IV Helvitia. Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten
Deli Serdang seluas 106 Hektar.
12. 3 (tiga) lembar Resume lahan Seluas ± 106 Ha (seratus Enam
hektar) yang dilakukan di Pasar IV Desa Helvitia kecamatan Labuhan
Deli, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tanggal 30
Maret 2015.
13. 1 (satu) bundel Notaris 1 Agustus 1990 dari Sundari Siregar perihal :
“PT. Erni Putera Sejahtera” disingkat “ PT. Erni Putera”
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 61 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
14. 3 (tiga) lembar Fotocopy Putusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara tanggal 11 April 1969 no. SK 3/HM/LR/1969
memberikan hak kepada Harjo;
15. 3 (tiga) lembar Fotocopy Putusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara tanggal 11 April 1969 no. SK 3/HM/LR/1969
memberikan hak kepada Gimin;
16. 3 (tiga) lembar Fotocopy Putusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara tanggal 11 April 1969 no. SK 3/HM/LR/1969
memberikan hak kepada Sawon;
17. 1 (satu) lembar SPPT PBB letak JL. Serba Guna Ujung RT: RW
Helvetia Labuhan Deli Deli Serdang.
18. 4 (empat) lembar Surat dari PT. Perkebunan Nusantara – II (Persero)
Tanjung Morawa – Medan Nomor : II.0/X/371/VI/2012 tanggal 11 Juni
2012 Hal : Mohon untuk di tidak menerbitkan Sertifikat di atas lahan
Seluas 74 Ha Eks HGU PTPN II Kebun - Heltivia;.
19. 1 (satu) lembar surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor : S-348/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 hal : Permasalahan
Tanah Eks HGU PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun
Helvetia
20. 1 (satu) lembar fotocopy gugatan : dajukan 65 orang masyarakat
(Titin Kurniati) tanggal 15 Maret 2006.
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat Surat Keterangan Tentang Pembagian
dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang no. 025/Ketj. Labuhan
Deli/DS atas nama Abdul Rachman.
22. Fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan Waris terdiri :
1. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Warisatas nama : Edy Lianto dan 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Pernyataan Edy Lianto ;
2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Anwar Sakas dan 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Pernyataan Anwar Sakas;
3. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Muksin dan 1 (satu) lembar Fotocopy Surat
Pernyataan Muksin.
4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Surip dan 1 (satu) lembar Fotocopy Surat
Pernyataan Surip.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 62 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
5. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Ponimin Buang dan 1 (satu) lembar
Fotocopy Surat Pernyataan Ponimin Buang.
6. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Tukimin dan 1 (satu) lembar Fotocopy Surat
Pernyataan Tukimin;
7. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Sumeimi dan 1 (satu) lembar Fotocopy Surat
Pernyataan Sumeimi;
8. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : ARFAH dan 1 (satu) lembar Fotocopy Surat
Pernyataan Arfah;
9. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Amir Syam dan 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Pernyataan Amir Syam;
10. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Muhammad Musa dan 1 (satu) lembar
Fotocopy Surat Pernyataan Muhammad Musa;
11. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Supomo dan 1 (satu) lembar Fotocopy Surat
Pernyataan Supmono;
12. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Sanah dan 1 (satu) lembar Fotocopy Surat
Pernyataan Sanah;
13. 2 (dua) lmbr fotocopy Surat Ket dan Pernyataan Waris atas
nama : Darman dan 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan
Darman;
14. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : M. Hadi dan 1 (satu) lembar Fotocopy Surat
Pernyataan M. Hadi;
15. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Sumarni dan 1 (satu) lembar Fotocopy Surat
Pernyataan Sumarni.
23. 1 (satu) lembar chat Tanah 106 Ha terletak di Pasar 4 Desa Helvitia
Kec. Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
24. 1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi pembayaran berupa :
1. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Januari 2007;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 63 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Januari 2007;
3. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Januari 2007;
4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Januari 2007;
25. 1 (satu) bundel Notaris Nomor : 39/Leg/2007 (mono) tanggal 26
Januari 2007 dari Notaris Ika Azniga Lokman, SH “Legalisasi Surat
Pengikatan Diri Untuk melakukan Pelapasan Hak – Hak Atas Tanah
Antara I. Tasman Aminoto qq Suparman, CS dengan II. Mustika
Akbar qq PT. Erniputra Terari berkedudukan di Medan.
26. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Desa Helvitia Kec. Labuhan Deli
Kabupaten Deli Serdang.
27. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Yayasan Perlindungan Hukum
Indonesia (YLPHI) nomor : K-193/PPLH/YLPHI/XII/2009 perihal : “
Laporan Pengaduan dan Mohon Perlindungan Hukum Atas adanya
Mafia Hukum dalam perkara Pidana Reg No. 1417/Pid.B/2009/PN-LP
dan No. 775/PID/PT-Mdn”
28. 1 (satu) bundel Pledoi atas Nama terdakwa Misran Sasmita &
Sudarsono dalam perkara Pidana Reg 1417/Pid.B/2009/PN.LP;
29. 1 (satu) bundel Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-
795/LPKam/Ep.1’08/2009 Atas nama terdakwa Sudarsono dan
Misran Sasmita;
30. 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Pidana Reg. Perk. Nomor : PDM-
795/LPKam/Ep.1’08/2009 Atas nama terdakwa Sudarsono dan
Misran Sasmita;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penahanan Kejaksaan
Negeri Lubuk Pakam Nomor: Print-970/N.2.22/Ep.1/08/2009 An.
Misran Sasmita dan 1 (satu) lembar fotocopy berita Acara
Penahanan An. Misran Sasmita;
32. 1 (satu) bundel fotocopy BAP An. Tersangka Misran Sasmita;
33. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus An. Misran Samita dan
Sudarsono;
34. 1 (satu) bundel fotocopy jawaban terhadap Permohonan PK Register
Nomor : 04/Pid.PK/2010/PN-LP Atas nama terpidana Sudarsono
Alias Sudar, dkk ;
35. 1 (satu) lembar fotocopy surat kepada Kapoldasu dari Tamin Aminoto
tanggal 4 Oktober 2006.
36. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Hasikin Indra Kusuma kepada
Bapak Tamin Sukardi tanggal 20 Februari 2005;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 64 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
37. 1 (satu) lembar fotocopy Penjelasan Kelompok Tani di Desa Hervitia;
38. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran terdiri :
1. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti rugi tanaman di
atas lahan tanggal 5/5 tahun 2011 sampai dengan 26 Juli 2011.
2. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran satu kapling lahan Blk
E tanggal 16-4-2011 sampai dengan 23 April 2011;
3. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti Rugi Tanaman di
lahan PTP. II Pasar IV Helvitia tanggal 25 Juli 2008 sampai
dengan tanggal 10-5-2011:
4. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti Rugi Tanaman di
lahan Blok G/F a.n 20 Penggarap tanggal 20 Juni 2011 sampai
dengan tanggal 26 – 4 – 2011;
5. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti Rugi Lahan di
BLK. H Dua Kapling tanggal 9 – 5- 2011 sampai dengan
tanggal 4-5-2011.
6. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran1 Ha Lahan di PSR IV
B.F tanggal 16 – 4- 2011 sampai dengan tanggal 27-4-2011;
7. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran 1 bubuk Blok B
tanggal 25 -4- 2011 sampai dengan tanggal 24-4-2011;
8. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran 1 bubuk terbuka Blok
H tanggal 28/4 2111sampai dengan tanggal 16-4-2011;
9. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran lahan satu Kapling di
Pasar IV tgl 16-4-2011sampai dengan tanggal 25-4-2011;
10. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran Lahan Kapling Blok B
tanggal 13 -5- 2011 sampai dengan tanggal 15-5-2011;
11. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti rugi Tanaman
diatas lahan (2) di kapling Blok H tanggal 2 -5- 2011 sampai
dengan tanggal 19-4/2011;
12. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran Ganti Rugi Rumah
Blok A tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3-5-2011;
13. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti Rugi Lahan di
Blk H Empat Kapling tanggal 13 -5- 2011 sampai dengan
tanggal 15-5-2011;
14. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran Ganti Rugi terbuka di
BLK B tanggal 29-4-2011 sampai dengan tanggal 25-4-2011;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 65 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
15. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran Ganti Rugi Tanaman
diatas lahan 2 Kapling Blok F tanggal 28 -5- 2011 sampai
dengan tanggal 20-4-2011
39. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia
daerah Sumatera Utara Direskrim No. Pol : K/309/II/2011/Dit
Reskrim tanggal 21 Februari 2011.
40. 1 (satu) bundel fotocopy Resume Perkara An. Sudarsono alias Sudar
dan Misran Sasmita degan Register nomor: 1417/Pid.B/2009/PN-LP
tertanggal 26 Oktober 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera
Utara Nomor : 775/PID/2009/PT-Mdn tertanggal 23 Nopember 2009
jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 165/PID/2010 tertanggal
25 Maret 2010.
41. 1 (satu) buku fotocopy Rencana Umum Tata Ruang Kota kecamatan
Batang Kuis Tahun 1996-2006;
42. 1 (satu) bundel dokumen foto penyerahan uang kepada warga;
43. 2 (dua) lembar fotocopy surat No. 503/0338t kecamatan Labuhan
Deli Helvitia tanggal 11 Mei 2011 perihal permintaan pendapat
Hukum;
44. 6 (enam) lembar foto Pagar Depan Belakang Monja Pasar 6-7 Hlpetia
Marelan;
45. 2 (dua) lembar fotocopy daftar nama-nama pemilik tanah yang
mendapatkan perlidungan hukum undang-undang darurat no. 8 tahun
1954 dan asisten wedana ketjamatan labuhandeli Kabupaten
Deliserdang oleh panitia Kantor Reorganisasi Pendudukan Tanah di
bagikan kartu dan ditanda tangani oleh Kepala team pada tahun 1957
psr 11 Tanah 600 Ha Helvitia seluas kl. 40 Ha.
46. 9 (Sembilan) lembar buku rekening pembelian tanah Tamin ke
Mujianto.
47. 1(satu) buah buku milik Tamin ;
48. 1 (satu) buah buku agenda milik Tamin;
49. 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran dengan Materai bertanda
tangan Tasman Aminoto;
50. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Eksekusi Pengosongan
Perkara Nomor : 20/EKS/2010/15/Pdt.G/2006/PN.LP.
51. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Perkebunan Nusantara II
(Persero) Tanjung Morawa- Medan Nomor :20/X/280/IX/2014 tanggal
28 Januari 2014;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 66 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
52. 1 (satu) bundel fotocopy kontra memori peninjauan kembali law firm
Fachruddin Rifa’I, SH. MHum & Associates terhadap memori
peninjauan kembali yang dimajukan Pemohon Peninjauan Kembali /
Tergugat I dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Tinggi
Sumatera Utara tanggal 07 Juli 2007 Nomor : 173/PDT/2007/PT-Mdn
Juncto Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Januari
2007 Nomor : 15/PDT.G/2006/PN-LP, antara PT. Perkebunan
Nusantara II (Persero) (d/h.Ptp IX) berkedudukan di Medan Jalan
Medan - Tanjung Morawa, semula selaku Tergugat I / Pembanding /
Pemohon Kasasi, selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan 65
orang sebagai penggugat - penggugat / terbanding – terbanding /
para termohon kasasi sekarang selaku para termohon peninjauan
kembli yang dikuasakan kepadaFachruddin Rifa’I, SH. Dan Suhardi,
SH.
53. 1 (satu) bundel fotocopy terdiri dari :
1 (satu) set fotocopy Replik Penggugat - Penggugat perkara
perdata Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP yang dikuasakan kepada
Law Firm Fachruddin Rifa’I, SH. & Associates tanggal 10 Agustus
2006.
1 (satu) set fotocopy jawaban Turut Tergugat II dari Kementerian
Negara Badan Usaha Milik Negara tanggal 27 Juli 2006 yang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara Nomor: SKK-07/MBU/2006 tanggal 21 Juni 2006.
1 (satu) set fotocopy Konklusi Penggugat – Penggugat perkara
Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP yang dikuasakan kepada
Law Firm Fachruddin Rifa’I, SH. & Associates tanggal 21
Desember 2006.
1 (satu) set fotocopy jawaban atas gugatan para penggugat dari
Badan Pertanahan Nasional tanggal 18 Mei 2006 dalam perkara
Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP melalui kuasa hukumnya
berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 000/506/05/2006
tanggal 02 Mei 2006.
1 (satu) set fotocopy jawaban atas gugatan penggugat –
penggugat tertanggal 15 Maret 2006 dalam perkara Perdata
Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP dari PT. Perkebunan Nusantara II
(Persero) Tanjung Morawa – Medan dengan melalui Kuasa
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 67 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Hukumnya Posman Nababan, SH., Dkk, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No.II.0/SK/26/V/2006 tertanggal 16 Mei 2006.
1 (satu) set fotocopy Surat Kepada Bapak Kapolda tanggal 04
Oktober 2006 perihal Perlindungan Hukum selaku kuasa dari
masyarakat (sebanyak 65 orang) selaku pemilik Tanah seluas
±126 Ha terletak di Pasar IV Selatan Desa Helvetia Kecamatan
Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia
(BRI) tanggal 18 Desember 2007 kepada Mahkamah Agung R.I.
dengan Nomor rekening 0329-01-000751-30-2 dari Panitera
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk biaya Kasasi perkara
Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP.
1 (satu) set fotocopy Surat Kuasa Khusus dari masyarakat
(sebanyak 65 orang) selaku pemilik Tanah seluas ±126 Ha
terletak di Pasar IV Selatan Desa Helvetia Kecamatan Labuhan
Deli Kabupaten Deli Serdang memberikan kuasa kepada
Fachruddin Rifa’I, SH. M.Hum.; Suhardi,SH. Dan Purwanto, SH.
Untuk bertindak atas nama pemberi kuasa guna menerima Relas
Pemberitahuan Peninjauan Kembali dari Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam dan sekaligus mengajukan Kontra Memori
Peninjauan Kembali dalam perkara perdata Nomor:
15/Pdt.G/2006/PN-LP, Jo Nomor: 173/Pdt/2007/PT-Mdn, Jo
Nomor: 2461/K/Pdt/2007 lawan Direktur PT. Perkebunan
Nuasantara II (d/h.PTP IX berkedudukan di Medan Jalan
Medan - Tanjung Morawa disebut Tergugat I/ Pembanding/
Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali, Dkk di
Mahkamah Agung R.I. di Jakarta melalui Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam.
54. 1 (satu) bundel asli Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan
Kasasi Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN tanggal 02 Oktober 2007, Mugiona Nip 040037055 Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah
memberitahukan kepada masyarakat (sebanyak 65 orang) selaku
pemilik Tanah seluas ±126 Ha terletak di Pasar IV Selatan Desa
Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sebagai
Penggugat / Terbanding/ Termohon Kasasi bertemu berbicara
dengan Fachruddin Rifa’I, SH. M.Hum selaku kuasa hukum.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 68 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
55. 1 (satu) bundel asli Surat Law Firm Fachruddin Rifa’I, SH &
Associates Nomor: 289/FR-Adv-PH/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008
perihal Mohon eksekusi Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30
April 2008 Nomor:2461 K/PDT/2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Sumatera Utara tanggal 11 Juli 2007 Nomor:173/PDT/2007/PT-Mdn
Jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Januari
2007 Nomor: 15/PDT.G/2006/PN-LP kepada Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
56. 1 (satu) set fotocopy Surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:
W2-U4/1411/Pdt.4.10/IX/2009 tanggal 15 September 2009 perihal
Untuk pemeriksaan Berkas Peninjauan Kembali Perkara Perdata
Nomor: 15/PDT.G/2006/PN-LP kepada Bapak Panitera Mahkamah
Agung R.I. Cq. Direktur Pranata dan Tata Leksana Perkara Perdata
Dit. Jen Badilum di Jakarta.
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:
W.2.U4/659/Pdt/04.10/IV/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Susulan
Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali
Dalam Perkara No.15/Pdt.G/2006/PN.LP kepada Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.
58. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:
W.2.U4/662/Pdt/04.10/IV/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Susulan
Mohon Bantuan Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Peninjauan
Kembali Dalam Perkara No.15/Pdt.G/2006/PN.LP kepada Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
59. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:
W.2.U4/664/Pdt/04.10/IV/2009 tanggal --- April 2009 perihal Mohon
Bantuan Pemberitahuan/ Penyerahan kontra Memori Peninjauan
Kembali Dalam Perkara No.15/Pdt.G/2006/PN.LP yang diajukan oleh
Lajim Bangun, SH. Selaku kuasa pengurus besar Al Jamiyatul
Washliyah kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
60. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:
W.2.U4/663/Pdt/04.10/IV/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Mohon
Bantuan Pemberitahuan/ Penyerahan kontra Memori Peninjauan
Kembali Dalam Perkara No.15/Pdt.G/2006/PN.LP yang diajukan oleh
Fachruddin Rifa’I, SH., M.Hum. selaku kuasa para Penggugat/
terbanding termohon Kasasi/ termohon Peninjauan kembali kepada
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 69 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
61. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:
W.2.U4/665/Pdt/04.10/IV/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Mohon
Bantuan Pemberitahuan Membaca Berkas Peninjauan Kembali
Dalam Perkara No.15/Pdt.G/2006/PN.LP kepada Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.
62. 1 (satu) set fotocopy Surat Pengadilan Negeri Niaga/ HAM/ TPKOR
dan HI Jakarta Pusat Nomor : W.10.U1/3387/Pdt.02.V.04.2009.Pjst
tanggal 12 Mei 2009 perihal Bantuan Pemberitahuan Pernyataan PK,
Penyerahan memori PK, kontra memori PK & Inzage No.
15/Pdt.G/2006/PN-LP kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam beserta 1(satu) lembar fotocopy Relass Pemberitahuan
Pernyataan Peninjauan Kembali perkara nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-
LP, 1(satu) lembar fotocopy Relass Pemberitahuan membaca berkas
Peninjauan Kembali perkara nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP, 1(satu)
lembar fotocopy Relass Pemberitahuan Penyerahan Memori
Peninjauan Kembali perkara nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP, 2(dua)
lembar fotocopy Relass Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori
Peninjauan Kembali perkara nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP.
63. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: W.10.U1/7918/Pdt.02.IX.2010.04.Pjst tanggal 01 September
2010 perihal Pengiriman Relass Pemberitahuan Putusan Peninjauan
Kembali perkara perdata nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP dan
Permintaan Biaya kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
64. 1 (satu) set asli Relas Pemberitahuan Isi putusan Peninjauan
Kembali Nomor: 701 PK/Pdt./2009 Yo 2461 K/ PDT/2007,
173/PDT/2007/PT.MDN, 15/Pdt.G/2006/PN-LP. Tanggal 11 Agustus
2010 yang diberitahukan kepada Fachruddin Rifa’I, SH., M.Hum
selaku Kuasa.
65. 1 (satu) lembar asli Surat Mahkamah Agung R.I. Nomor : 09701 / 701
PK/PDT/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal Penerimaan dan
Pemberitahuan Register Berkas Perkara Peninjauan Kembali kepada
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam antara PT. Perkebunan
Nusantara II (persero), Dkk melawan Ny. Titin Kurniati Rahayu, Dkk.
66. 1 (satu) lembar gambar Denah letak tanah.
67. 1 (satu) Set fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan Waris dari
Kamet kepada Ramin beserta lampirannya.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 70 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
68. 1 (satu) Set fotocopy Surat Komisaris PT. Perkebunan Nusantara II
(Persero) nomor: DK-PTPN-II/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014
perihal Rekomendasi Penghapusbukuan dengan Pemindahtanganan
Aset tetap Kebun Helvetia kepada DireksiPerusahaan Perseroan
(Persero) PT. Perkebunan Nusantara II.
69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementerian Badan Usaha Milik
Negara Republik Indonesia nomor: S-59 /D1.MBU/ 05/ 2016 tanggal
16 Mei 2016 perihal Pengaduan Masyarakat (An. Law Firm
Fachruddin Rifa’I, SH., M.Hum. & Associates, Advocat & Legal
Consultant yang ditujukan kepada Direksi PT. Perkebunan
Nusantara II.
70. 1 (satu) set fotocopy tanda terima Uang sebesar Rp. 30.002.000,-
dari Mustika Akbar untuk permohonan SK (Panitia A) dengan Peta
Bidang – rutin (BPNRI.I.2.1d) beserta lampiran.
71. 1 (satu) bundel fotocopy berkas Law Firm Fachruddin Rifa’I,
SH.,M.Hum. & Associates, Advocat & Legal Consultant Nomor:
049/FR-Adv-PH/VI/2013Tanggal 20 Juni 2013 perihal Klarifikasi
tentang kasus tanah seluas 106 Ha yang terletak di Pasar IV Desa
Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi
Sumatera Utara.
72. 1 (satu) set fotocopy Konsep Matrix (tabel) perkara tindak pidna ats
nama terdakwa SUDARSONO, Dkk.
73. 1 (satu) set fotocopy Surat Law Frim Fachruddin Rifa’I, SH., M.Hum.,
& Associates, advocate & Legal Consultant nomor: 067/FR-Adv-
PH/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 perihal Mohon tindak Lanjut
permohonan Hak atas Tanah yang ditujukan kepada Bapak Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
74. 2 (dua) lembar fotocopy tabel Lokasi Proyek, status, luas ,
Pembebasan penggarap dan pemagaran.
75. 1 (satu) set fotocopy Kronologi persidangan perkara perdata nomor:
15/Pdt.G/2006/PN-LP.
76. 14 (empat belas) lembar fotocopy Notaris Nomor :
15/PDT.G/2006/PN4P tanggal 15 maret 2006 dari Notaris Fachruddin
Rifai, SH. & Associates “ Hal Gugatan;
77. 58 (lima puluh delapan) Lembar fotocopy Surat Putusan Nomor : 701
PK/Pdt/2009 yang ditandatangani Mahkamah Agung RI An. Soeroso
Ono, SH., M.H (Panitera Muda Perdata);
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 71 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
78. 37 (tiga puluh tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat
Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI
No. 2461 K/PDT/2007 tertanggal 30 April 2008 PT. Perkebunan
Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa – Medan;
79. 8 (delapan) Lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Kontrak Memori
Penunjauan Kembali No. 2461 K/PDT/2007 tertanggal 30 April 2008
yang ditandatangani oleh Lajim Bangun, SH. Selaku Kuasa Tergugat;
80. 1 (satu) bundel fotocopy terdiri :
1) 1 (satu) lembar Surat mahkamah Agung RI Nomor :
072461/2461 K/PDT/2007 tanggal 25 februari 2008 perihal
Penerimaan dan Registrasi Berkas perkara Kasasi yang
ditandatangani oleh Muh. Daming Sunusi, SH., M.H (Panmud
Perdata);
2) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Nyonya Titin Kurnia Rahayu sebagai
Penggugat-1 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
3) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Nyonya Sumarni sebagai Penggugat-2
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
4) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Suparlan sebagai Penggugat-3
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
5) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Tukiman sebagai Penggugat-4 dengan
PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono
(Jurusita Pengganti);
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 72 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
6) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Saleh Aristo sebagai Penggugat-5
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
7) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Muhammad Musa sebagai Penggugat-
6 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani
oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
8) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Surip sebagai Penggugat-7 dengan
PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono
(Jurusita Pengganti);
9) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Muksin sebagai Penggugat-8 dengan
PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono
(Jurusita Pengganti);
10) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Ponimin Buang sebagai Penggugat-9
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
11) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Nyonya Sanah sebagai Penggugat-10
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 73 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
12) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Mukimun sebagai Penggugat-11
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
13) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Supomo sebagai Penggugat-12
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
14) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Arfan sebagai Penggugat-13 dengan
PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono
(Jurusita Pengganti);
15) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Amirsyah sebagai Penggugat-14
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
16) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Suheimi sebagai Penggugat-15
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
17) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Buhari sebagai Penggugat-16 dengan
PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono
(Jurusita Pengganti);
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 74 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
18) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Sugino sebagai Penggugat-17 dengan
PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono
(Jurusita Pengganti);
19) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Legimin Tape sebagai Penggugat-18
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
20) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Yuniarti Susilawati sebagai
Penggugat-20 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
21) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Harun Nurrasid Kumbara sebagai
Penggugat-21 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
22) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Marta Solin sebagai Penggugat-22
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
23) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Suriadi sebagai Penggugat-23 dengan
PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono
(Jurusita Pengganti);
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 75 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
24) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Poniman Y. sebagai Penggugat-24
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
25) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Misran Sasmita sebagai Penggugat-25
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
26) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Iswika sebagai Penggugat-26 dengan
PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono
(Jurusita Pengganti);
27) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Martap Djaelani sebagai Penggugat-
27 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani
oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
28) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Muhadi sebagai Penggugat-28 dengan
PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono
(Jurusita Pengganti);
29) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Nyonya Milud sebagai Penggugat-29
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 76 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
30) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Aman sebagai Penggugat-30 dengan
PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono
(Jurusita Pengganti);
31) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Keliwon sebagai Penggugat-31
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
32) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Misran S sebagai Penggugat-32
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
33) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Mhd. Sofyandi sebagai Penggugat-33
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
34) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Nuriah sebagai Penggugat-34 dengan
PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono
(Jurusita Pengganti);
35) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Sumardi sebagai Penggugat-35
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 77 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
36) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Muhammad Amin sebagai Penggugat-
36 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani
oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
37) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Suwarso sebagai Penggugat-37
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
38) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Samingan sebagai Penggugat-38
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
39) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Suwarno sebagai Penggugat-39
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
40) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Muhammad Hasan sebagai
Penggugat-40 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
41) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Sugiman sebagai Penggugat-41
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 78 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
42) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Izul Fitrianto sebagai Penggugat-42
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
43) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Boina sebagai Penggugat-43 dengan
PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono
(Jurusita Pengganti);
44) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Sudarsono sebagai Penggugat-44
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
45) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Elisa sebagai Penggugat-45 dengan
PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono
(Jurusita Pengganti);
46) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Ngatimi sebagai Penggugat-46
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
47) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Nyonya Misnah sebagai Penggugat-47
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 79 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
48) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Suparman sebagai Penggugat-48
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
49) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Anwar Sakas sebagai Penggugat-49
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
50) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Ny. Nurjani sebagai Penggugat-50
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
51) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Yasir sebagai Penggugat-51 dengan
PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono
(Jurusita Pengganti);
52) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Hamzah sebagai Penggugat-52
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
53) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Muhammad Hadi sebagai Penggugat-
53 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani
oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 80 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
54) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Tutur Tahir sebagai Penggugat-54
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
55) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Nyonya Suwarti sebagai Penggugat-
55 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani
oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
56) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Ngasiman sebagai Penggugat-56
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
57) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Armida sebagai Penggugat-57 dengan
PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono
(Jurusita Pengganti);
58) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Siswandi sebagai Penggugat-58
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
59) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Lahmuddin sebagai Penggugat-59
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 81 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
60) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Abdul Rahim sebagai Penggugat-60
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
61) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Wagiman sebagai Penggugat-61
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
62) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Edy Lianto sebagai Penggugat-62
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
63) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Darman sebagai Penggugat-63
dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh
Mugiono (Jurusita Pengganti);
64) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Sugi Dermawan sebagai Penggugat-
64 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani
oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
65) 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas Kasasi
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor: 173/PDT/2007/PT-
MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 telah
memberitahukan kepada Abrur sebagai Penggugat-65 dengan
PTPN II (Persero) Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono
(Jurusita Pengganti);
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 82 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
66) 16 (enam belas) lembar fotocopy Salinan Putasan Perkara
Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 173/PDT/2007/PT-
MDN tanggal 11 Juli 2007 yang ditandatangani Hakim Ketua H.
Mohammad Arif, SH. Dan Hakim-Hakim Anggota H. Into Amny
Tanjung, SH., M.H dan Soekardi, SH.;
67) 5 (lima) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor : W2-U4//228/Pdt.01.10/XI/2007 tanggal 27 Nopember
2007 hal untuk pemeriksaan Kasasi Perkara Perdata No.
15/Pdt.G/2006/PN-LP yang ditujukan kepada Panitera/
Sekretaris Jenderal MA RI Cq. Direktur Pranata dan Tata
Laksana Perkara Perdata Dit.Jen Badilum;
68) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor : W2-U4/1141/Prdt.01.10/VIII/2008 tanggal 08 Agustus
2008 hal pemberitahuan isi Putusan Kasasi/ MA RI
No.15/Pdt.G/2006/PN.LP jo No. 173/PDT/2007/PT-MDN jo. No.
2461/K/PDT/2007 yang ditujukan kepada Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
69) 3 (tiga) lembar fotocopy surat Pengadilan Negeri/ Niaga/ Ham/
TP.Kor dan HI Jakarta Pusat Nomor :
W10.U1.6467.Pdt.02.VIII.2008.04.Pjst tanggal 15 Agustus 2008
hal bantuan Pemberitahuan isi Putusan Kasasi No.
15/Pdt.G/06/PN-LP. yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam;
70) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
hal Risalah Pemberitahuan Putusan Kasasi
No.15/Pdt.G/2006/PN.LP jo No. 173/PDT/2007/PT-MDN jo. No.
2461/K/PDT/2007 Hari Jumat tanggal 08 Agustus 2008;
71) 1 (satu) lembar Akte Tanda terima Kontrak Memori Kasasi
No.15/Pdt.G/2006/PN.LP jo No. 173/PDT/2007/PT-MDN pada
hari Jumat tanggal 05 Oktober 2007;
72) 15 (lima belas) lembar Kontrak Memori Kasasi yang
ditandatangani Termohon Kasasi Kuasanya An. Fachruddin
Rifal, SH., dan Purwanto, SH.;
73) 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor : W7.Dc.Ht.6597.A.XI.04.07.Pjst tanggal 01
Nopember 2007 Hal Bantuan Pemberitahuan Pernyataan
Kasasi, Penyerahan Memori Kasasi, Penyertahan Kontrak
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 83 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Memori Kasasi dan Memeriksa Berkas Kasasi
No.15/Pdt.G/2006/PN.LP jo No. 173/PDT/2007/PT-MDN yang
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
74) 15 (lima Belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat PT.
Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa – Medan
tentang Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi
Sumatera Utara No. 173/PDT/2007/PT-MDN tertanggal 11 Juli
2007 yang ditandatangani Pemohon Kasasi Posman Nababan,
SH. Dkk (Advocat)
81. 1 (satu) bundel fotocopy terdiri :
a. 1 (satu) lembar Asli Surat Relas Pemberitahuan Putusan
Pengadilan Tinggi Nomor ; 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor :
173/PDT/2007/PT-MDN Hari Selasa tanggal 07 Agustus 2007
yang ditandatangani Kuasa Para Penggugat An. Fachruddin
Rifai, SH.;
b. 1 (satu) lembar Asli Surat Relas Pemberitahuan dan
Penyerahan Momori Banding Nomor ; 15/Pdt.G/2006/PN-LP
hari Selasa tanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani Kuasa
Para Terbanding An. Fachruddin Rifai, SH.;
c. 3 (tiga) Set fotocopy Surat Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/
TP.KOR/ dan HI Jakarta Pusat Nomor : W7.Dc.Ht.5134.VIII.04.
07.Pjst tanggal Agustus 2007;
d. 15 (lima belas) lembar Fotocopy yang dilegalisir Memori
Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk
Pakam Nomor : 15/PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 22 januari
2007 yang ditandatangani Pembanding/ Tergugat Kuasanya An.
Posman Nababan, SH. Dkk;
82. 3 (tiga) lembar fotocopy surat LAW FIRM Fachruddin Rifal, SH.,
M.Hum dan Aassociates Nomor : 011/FR.Law.Firm/III/2016 tanggal
11 Maret 2016 perihal mohon persetujuan penghapus-bukuan atau
neraca PTPN II terhadap Areal 74 Ha yang merupakan bagian tanah
Eks. HGU No. 4/Desa Helvetia tanggal 3 Februari 1995 An. PTPN II;
83. 3 (tiga) lembar Asli Surat PT. Erniputra Terari no Ref :
01/PT.ET/IX/2015 tanggal 1 September 2015 perihal Permohonan
Penerbitan Hak Atas Tanah Negara Ex-HGU PTPN II yang telah
berkekuatan Hukum yang ditandatangani Mustika Akbar S.Sos., MAP
(Direktur utama);
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 84 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
84. 4 (empat) lembar Fotocopy Resume perkara dugaan Tindak Pidana
menempatkan keterangan palsu daam Akte Authentik/ Akte
penyerahakn Hak Atas tanah dengan ganti rugi No. 29 tanggal 27
September 2004 yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Drs.
Hasbullah Hadi, SH.;
85. 4 (empat) lembar fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Kab. Deli
Serdang No. Berkas 396661/2012 terima Dari Mustika Akbar yang
ditandatangani oleh Elfrida yunimaryanti S.SiT;
86. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari NURILJAnI IljAs,
SH Notaris & PPAT. No. Legalisasi : 12/PTTSDBT/II/2011;
87. 4 (empat) lembar fotocopy surat Keterangan dan Pernyataan Waris
dari Almarhum/almarhumah H. Djafar yang meninggal tahun 1996
hasil perkawinan dengan Sutinah yang meninggal Dunia Tahun 2000
dan meninggalkan Ahli Waris sebanyak 2 (dua) orang yaitu Suwito
dan Sumarni;
88. 1 (satu) lembar catatan Permasalahan Lahan EX-HGU PTPN-II
seluas 74 HA (Bagian dari 106 Ha) di Pasar IV Desa Helvetia Kec.
Labuhan Deli Kab. Deli Serdang.
89. 47 Lembar Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan
Tanah Sawah / Ladang yang berkaitan dengan perjanjian antara tuan
Mustika Akbar dengan Tuan Mujianto seluas 74 Ha (bagian dari 126
Ha Eks HGU PTPN II), yang terdiri dari :
i. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 025/Ketj. Labuhan Deli /
DS.- atas nama : ABDUL RACHMAN R. Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum.
Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO
seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
ii. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 026/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : WAHIDIN Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 85 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
iii. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 027/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SOELAIMAN Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum.
Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJOseluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
iv. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 028/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : MUHAMMAD FAKIH Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum.
Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO
seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
v. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 029/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : ISMAIL, YS. Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
vi. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 030/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SADJI, Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
vii. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 031/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SANEM, Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 86 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
serdang, tanggal 20Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
viii. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 0032/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : WOTO Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
ix. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 033/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SAMBOET : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang, tanggal 20 Djanuar 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
x. 18 (delan belas) lembar Surat Keterangan Tentang Pembagian
dan Penerimaan 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor :
034/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : SIROEN Alamat :
Kampung Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli
Hilir Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum.
Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO
seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
xi. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 035/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SUMEN Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 87 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xii. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 036/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : ANIA Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xiii. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 037/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : RUSTAM, Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi).
xiv. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 038/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : ISHAK-II, Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xv. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir SKPPTSL
Nomor : 039/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : HALIMATU
SAKDIAH II Alamat : Kampung Sidomuljo Ketjamatan Labuhan
Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli serdang, tanggal 20
Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur / Kepala
Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
xvi. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 040/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : AHMAD N Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 88 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xvii. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 041/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : RACHMADSJAH. H Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum.
Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO
seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
xviii. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 042/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : TRAWILAN Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xix. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 043/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : PAIMAN Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xx. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 044/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SAFARUDDIN Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum.
Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO
seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 89 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
xxi. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 045/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : IDHAM / KALBUDI Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum.
Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO
seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
xxii. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 046/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : BARI Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xxiii. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir oleh PN. Lubuk
Pakam SKPPTSL Nomor : 047/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas
nama : A. SJAHBANDI Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xxiv. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 057/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : DIPO Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xxv. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 058/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : MASPURA, Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 90 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xxvi. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 059/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SALAMOEN Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi);
xxvii. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 060/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : KARIMAN, Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xxviii. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 061/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SEMO Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xxix. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 062/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : ADAM MALIK, Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum.
Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO
seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 91 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
xxx. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 063/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : PATMAH Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xxxi. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 064/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : BASIRAH, Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xxxii. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 065/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SARINEM, Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xxxiii. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 066/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SUWOH, Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi).
xxxiv. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 067/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : AMAN R Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 92 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xxxv. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 068/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : MUHAMMAD TAHER, Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum.
Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO
seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
xxxvi. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 069/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SUTAN NUTRI Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum.
Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO
seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
xxxvii. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 070/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SJAFRIEHARJONO, Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum.
Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO
seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
xxxviii. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 071/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : KAMET, Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xxxix. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 072/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : MAIMAH, Alamat : Kampung Sidomuljo
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 93 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xl. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 073/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : RANTINEM, Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xli. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 074/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : MUHAMMAD NOR ISMAIL, Alamat :
Kampung Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli
Hilir Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum.
Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO
seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
xlii. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 075/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : ABDULLAH T Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum.
Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO
seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
xliii. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir SKPPTSL
Nomor : 076/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : AMAN,
Alamat : Kampung Sido Mujo Ketjamatan Labuhan Deli
Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli serdang.tanggal 20
Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur / Kepala
Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 94 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
xliv. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 077/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : A L W I Alamat : Kampung Sido Mujo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xlv. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 078/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : M. A. SJAFI´I BW. Alamat : Kampung
Sido Mujo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuari 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum.
Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO
seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
xlvi. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 079/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : MARZOEKI Alamat : Kampung Sido Mujo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang.tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
xlvii. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 080/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : ABAS NEGARA, Alamat : Kampung Sido
Mujo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang.tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu
meter persergi)
90. Tanah Sawah / Ladang yang berkaitan dengan perjanjian antara Sdr.
TASMAN AMINOTO qq. SUPARMAN, Cs dengan MUSTIKA AKBAR
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 95 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
qq PT. ERNIPUTRA TERARI seluas 32 Ha (bagian dari 126 Ha Eks
HGU PTPN II), yang terdiri dari :
1) 1 (satu) lembar fotocopy SKPPTSL yang telah dileges oleh PN.
Lubuk Pakam Nomor : 016/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama :
SUPIAH Alamat : Kampung Sido Mujo Ketjamatan Labuhan Deli
Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli serdang, tanggal 20
Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur / Kepala
Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) ;
2) 1 (satu) lembar fotocopy SKPPTSL yang telah dileges oleh PN.
Lubuk Pakam Nomor : 017/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama :
H. DJAPAR Alamat : Kampung Sido Mujo Ketjamatan Labuhan
Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli serdang, tanggal 20
Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur / Kepala
Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) ;
3) 1 (satu) lembar fotocopy SKPPTSL yang telah dileges oleh PN.
Lubuk Pakam Nomor : 018/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama :
DAMANHURI Alamat : Kampung Sido Mujo Ketjamatan
Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli serdang,
tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur /
Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala
Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp.
MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter
persegi) ;
4) 1 (satu) lembar fotocopy SKPPTSL yang telah dileges oleh PN.
Lubuk Pakam Nomor : 019/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama :
DJUMAN Alamat : Kampung Sido Mujo Ketjamatan Labuhan
Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli serdang, tanggal 20
Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur / Kepala
Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) ;
5) 1 (satu) lembar fotocopy SKPPTSL yang telah dileges oleh PN.
Lubuk Pakam yang telah dileges oleh PN. Lubuk Pakam
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 96 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Nomor : 020/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : NURDIN
Alamat : Kampung Sido Mujo Ketjamatan Labuhan Deli
Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli serdang, tanggal 20
Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur / Kepala
Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) ;
6) 1 (satu) lembar Asli SKPPTSL Nomor : 021/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : KARMADI Alamat : Kampung Sido Mujo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu
meter persegi) ;
7) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 022/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : PAIDI Alamat : Kampung Sido Mujo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu
meter persegi);
8) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 023/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : ISHAK Alamat : Kampung Sido Mujo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu
meter persegi) ;
9) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 024/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SUARDI Alamat : Kampung Sido Mujo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 97 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu
meter persegi) ;
10) 1 (satu) lembar fotocopy SKPPTSL yang telah dileges oleh PN.
Lubuk Pakam Nomor : 048/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama :
SUMIATI Alamat : Kampung Sido Mujo Ketjamatan Labuhan
Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli serdang, tanggal 20
Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur / Kepala
Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) ;
11) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 049/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : U. SIDIK Alamat : Kampung Sido Mujo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu
meter persegi) ;
12) 1 (satu) lembar fotocopy SKPPTSL yang telah dileges oleh PN.
Lubuk Pakam Nomor : 050/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama :
KARTOPAWIRO Alamat : Kampung Sido Mujo Ketjamatan
Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli serdang,
tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur /
Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala
Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp.
MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter
persegi) ;
13) 1 (satu) lembar fotocopy SKPPTSL yang telah dileges oleh PN.
Lubuk Pakam Nomor : 051/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama :
MINING Alamat : Kampung Sido Mujo Ketjamatan Labuhan
Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli serdang, tanggal 20
Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur / Kepala
Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) ;
14) 1 (satu) lembar Asli SKPPTSL Nomor : 052/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : ZAIJAH Alamat : Kampung Sido Mujo
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 98 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu
meter persegi) ;
15) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 053/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : FATIMAH SARI Alamat : Kampung Sido
Mujo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub.
Residen / Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah
UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua
puluh ribu meter persegi) ;
16) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 054/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : TOEKIRAN Alamat : Kampung Sido Mujo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu
meter persegi).
17) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 055/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : H. MOHAMMAD SAID Alamat : Kampung
Sido Mujo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum.
Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO
seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) ;
18) 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 056/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : RADINAH Alamat : Kampung Sido Mujo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli
serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen /
Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 99 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu
meter persegi) ;
91. 1 (satu) bundel copy yang distempel Legalisasi “ Perjanjian Melepas
Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi” Nomor : 560/LEGALISASI/SST/
II/2011 Tanggal 25 Februari 2011 dari Kantor Notaris dan PPAT
Suriaty Sandery Tania, SH.
92. 1 (satu) bundel Asli Legalisasi “Surat Pengikatan Diri untuk
Melakukan Pelepasan Hak – Hak Atas Tanah “ antara I. Tasman
Aminoto qq Suparman. Cs dengan II. Mustika Akbar , qq PT.
Erniputra Terari berkedudukan di Medan Nomor : 39/Leg/2007
(mono) tanggal 26 Djanuari 2007 dari Kantor Notaris dan PPAT Ika
Azniga Lokman, SH.
93. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda penduduk atas nama :
(1) Mustika Akbar NIK : 0250201402420001
(2) Mujianto NIK : 0201015102550003
(3) Malahayati Nik : 120726491178001
(4) Tamin Sukardi NIK : 0250052402440001
(5) Antona Dihardjo Wikimiaty NIK :1207260406540008
94. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Deli
dan Serdang No. /1953, tanggal 07 Mei 1953, Ichwal : Kenaikan
gadji an.Raimin cs.Djurutik pada Kantor Kabupaten Deli dan Serdang
yang ditandatangani oleh WAN OEMARUDDIN BAROS selaku
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Deli dan Serdang beserta
lampirannya ;
95. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Deli
dan Serdang Ag.No.3191/X/a., Ichwal Uang Pemulihan sdr.Rintang
Sembiring Kembaren, Djurutulis pada Kantor As.Wedana Ketjamatan
Biru-Biru. Salinan dari daftar Surat Keputusan Kepala Daerah
(Bupati) Kabupaten Deli dan Serdang di Medan tanggal 10 Nopember
1954 No.323/1954 yang ditandatangani oleh WAN OEMARUDDIN
BAROS selaku Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Deli dan Serdang
beserta lampirannya.
96. 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang dilegalisir Nomor :
20/DK/27/IV/2014 tanggal 3 April 2014 perihal Mohon Rekomendasi
Penghapusanbukuan Areal + 106 Ha Eks HGU PTPN-II (Persero)
Kebun Helvetia.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 100 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
97. 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor :
20/DK/90/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 perihal : Mohon
Rekomendasi Penghapusbukan dan pemindahtanganan Areal Eks
HGU PTPN-II (Persero) Kebun Helvetia.
98. 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor :
20/DK/015/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 Hal : Mohon
Rekomendasi Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Areal Eks
HGU PTPN II (Persero) Kebun Helvetia.
99. 1 (satu) lembar fotocopy surat yang telah dilegalisir Nomor :
20/DK/106/IX/2014 tanggal 25 September 2014 Hal. Mohon
Percepatan Rekomendasi Dewan Komisaris PTPN-II (Persero).
100. 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor : DK-
PTPN-II/X/2014-73 tanggal 17 Oktober 2014 Hal : Rekomendasi
Penghapusanbukuan dengan Pemindahtanganan Aset Tetap Kebun
Helvetia.
101. 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor :
20/X/39/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 Hal : Mohon Pendapat
Hukum Tentang Areal PTPN II seluas + 106 Ha yang berlokasi di
Pasar IV Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli
Serdang.
102. 1 (satu) bundel foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor :
045/Fr.Law.Firm/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 Perihal : Mohon
Realisasi Penghapusan bukuan Asset PTPN II atas tanah seluas 106
Hektar, setempat dikenal terletak di Pasar IV Desa Helvetia
Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
103. 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor :
20/X/459/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 Hal : Mohon Pendapat Atas
Rencana Penghapusbukuan Areal PTPN II Kebun Helvetia seluas +
106 Ha.
104. 1 (satu) eksemplar foto copy surat fachruddin Rifaai, SH M. Hum &
Associates yang telah dilegalisir Nomor : 048/Fr.Law.Firm/VII/2017
tanggal 18 Juli 2017 Perihal : Mohon realisasi Penghapusbukuan
Asset PTPN II atas tanah seluas 106 hektar, setempat dikenal
terletak di pasar IV Desa helvetia Kecamatan Labuhan Deli
Kabupaten Deli Serdang.
105. 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor :
20/X/582/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 Hal : Reviu atas
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 101 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Penghapusbukuan Areal Eks. HGU PTPN II seluas 106 Ha di Kebun
Helvetia.
106. Copy surat Pengikatan Diri untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak
Atas tanah antara Tasman Aminoto qq. Suparman Cs. Deangan
Mustika Akbar qq PT. Erniputra Terari yang berkedudukan Medan
No : 39/Leg/2007 (Mono) tanggal 26 Januari 2007
107. Surat asli Legalisasi Perjanjian melepaskan Hak Atas Tanah dengan
Ganti Rugi antara Mustika Akbar dengan Mujianto No. 560/Legalisasi/
SST/II/2011 tanggal 25 Februari 2011.
108. Surat Asli Kuasa untuk mengambil dan menerima uang dari Sdr.
Mujianto (Direktur PT. Agung Cemara Realty) kepada Sdr. Tamin
Sukardi tanggal 1 Maret 2011.
109. 47 Lembar Copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan
Penerimaan Tanah Sawah/Ladang dari No. 025/Ket.Labuhan Deli/Ds.
s/d No. 47/Ket.Labuhan Deli/Ds. Dan No. 057/Ket. Labuhan Deli/Ds
s/d No. 080/Ket.Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954 yang
ditandatangani oleh Munir S. Hamidjojo.
110. Copy Pembayaran PBB tahun 2014 sebanyak 47 Kwitansi.
111. 1 (satu) bundel asli dan copy pembayaran (kas bon) tanah eks HGU
PTPN II dari Sdr. Mujianto kepada Sdr. Tamin Sukardi dengan total
rekap sebesar Rp. 132.468.197.742,-
112. 1 (satu) bundle Surat Laporan serta mohon perlindungan hokum no :
201/FR-Adv-PH/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 kepada Jaksa
Agung RI, Kapolri dan Kapolda Sumut.
113. 1 (satu) bundle Surat Mohon perlindungan hukum no : 055/FR-Adv-
PH/IV/2011 tanggal 20 Apri 2011 kepada Kapolda Sumut.
114. 1 (satu) bundle permohonan hak milik PT. Merk Indah Lestari di desa
Rengambatan Kecamatan Merk Kabupaten Karo dengan luas 19.998
m2.
115. 1 (satu) bundle permohonan hak milik PT. Merk Indah Lestari di desa
Rengambatan Kecamatan Merk Kabupaten Karo dengan luas 17.884
m2.
116. 1 (satu) bundle permohonan hak milik PT. Merk Indah Lestari di desa
Rengambatan Kecamatan Merk Kabupaten Karo dengan luas 6.635
m2.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 102 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
117. 1 (satu) bundle permohonan hak milik PT. Merk Indah Lestari di desa
Rengambatan Kecamatan Merk Kabupaten Karo dengan luas 15.538
m2
118. 1 (satu) bundle berita Koran :”sengketa eks lahan PTPN2: siapa
mafia”; Sengketa Lahan di Pasar IV Helvetia : meludah keatas “
119. 1 (satu) bundle pemeriksaan PBI Taman Simalem tanggal 28
Desember 2016.
120. 1 (satu) bundle akta pelepaan hak dan ganti rugi PT. Merk Indah
Lestari PT. MIL) LokasiTaman Simalem Resort (TSR).
121. 1 (satu) bundel kliping koran dalam map warna hijau bertuliskan HGU
PTPN - II;
122. 1 (satu) bundel permohonan penerbitan surat kepemilikan (sertifikat)
tanah negara di Jalan Yos Sudarso Belawan km. 6,50 Medan;
123. 2 (dua) bundel berkas Taman Simalem Resort dalam map plastic
warna hijau;
124. 1 (satu) bundel jilidan berjudul Uraian Permasalahan Tanah Persil IV
Seluas 525 Hektar Yang Terletak Di Desa Limau Mungkur, Desa
Tadukan Raga dan Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir Kab. Deli
Serdang Pada Rapat Kerja/Dengan Pendapat DPRDSU Tanggal 19
September 2007;
125. 1 (satu) bundel berkas perkara Tata Usaha Negara Reg. No.
35/G/2000/PTUN-MDN jo No. 01/BDG-G MD/PT.TUN-MDN/2000 jo
No. 283 K/TUN/2001 jo No. 42 PK/TUN/2004 antara Jamuda
Tampubolon lawan 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan 2.
Pemerintah Daerah TK. II Kotamadya Medan;
126. 1 (satu) bundel berkas dalam map bertuliskan Proyek Merek Tahun
2007;
127. 1 (satu) bundel berkas dalam map berwarna kuning berisi :
1) Putusan pengadilan No. 65/1971 2.
2) Daftar Banding Perdata No. 281/Perd/1972/PT-Mdn.
3) Acte dd0. 3 Juli 1922 No. 7 kantoor DJ Focquin De Gray Notaris
TE Medan;
4) Terjemahan atas Surat Hutang No. 7.
128. 2 (dua) bundel berkas Gelas Perkara Laporan Polisi No. Po.:
LP/270/IX/2006/Dit.Reskrim tgl. 15 September 2006 dalam map
berwarna coklat dan abu-abu;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 103 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
129. 1 (satu) bundel berkas putusan pengadilan perkara antara PT. Munir
Hamid Oil Refinery Corp dkk. Melawan PT. Sari Nabati Jaya Raya
dkk. dalam map berwarna biru;
130. 1 (satu) bundel berkas PT. Merek Indah Lestari proyek Taman
Simelem Resort Wisata Pertanian Kec. Merek Kab. Karo.
131. 1 (satu) Bundel Dokumen Perihal Keberatan atas surat Ketua
Pengadilan Negeri Medan No. W2.Db.HT.04.10 tertanggal 24 Juni
2003 serta Mohon Perlindungan Hukum.
132. 1 (satu) berkas Dokumen Perkara Nomor 23/Pdt.G/2000/PN. Medan
antara Jamuda melawan Walikota Medan.
133. 1 (satu) berkas Dokumen Perkara Nomor : 35/G/2000/PTUN-Medan
antara Jamuda melawan Walikota medan dan BPN Kota Medan.
134. 1 (satu) berkas Dokumen Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2000/PN. Medan
antara Poltak Tampubolon melawan Walikota Medan.
135. 1 (satu) berkas dokumen Perkara perdata No. 800 K/Pdt/2009
tanggal 30 Oktober 2009 dalam perkara antara Alexander Simarmata
melawan Pwlya Br Siahaan.
136. 1 (satu) berkas dokumen Map Hijau tua yang berisi KW isi
Kronologis, Perjanjian dan Kliping Koran.
137. 1 (satu) berkas Surat Keluar dan Masuk KW. 1 Map Biru To. Pak
Tamin.
138. 1 (satu) berkas Putusan No. 466/Pdt.G/1998/PN.MDN dan
lampirannya dalam map Biru.
139. 1 (satu) bundel fotocopy perihal “Laporan Adanya Mafia Hukum serta
Mohon Perlindungan Hukum “ dari Yayasan Lembaga Peduli Hukum
Indonesia (YPLYHI) (Indonesia Legal Care Foundation) Nomor : K-
118/LDTP/YLPHI/X/2009 tanggal 24 Nopember 2009;
140. 1 (satu) bundel fotocopy perihal “Laporan Laporan Pengaduan dan
Mohon Perlindungan Hukum Atas Adanya Mafia Hukum dalam
Perkara Pidana Reg No : 1417/Pid.B/2009/PN-LP dan No :
775/PID/2009/PT- Mdn “ dari Yayasan Lembaga Peduli Hukum
Indonesia (YPLYHI) (Indonesia Legal Care Foundation) Nomor : K-
193/LDTP/YLPHI/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 ;
141. 1 (satu) bundel fotocopy perihal Mohon Perlindungan Hukum dari
Yayasan Lembaga Peduli Hukum Indonesia (YPLYHI) (Indonesia
Legal Care Foundation) Nomor : K-01/MPH/YLPHI/I/2011 tanggal 11
Januari 2011;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 104 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
142. 1 (satu) bundel fotocopy Hal “ Mohon Tindak Lanjut Surat Tanggal 16
April 2009 kepada KAPOLDASU dan Tembusannya ke MABES
POLRI “ dari Yayasan Lembaga Peduli Hukum Indonesia (YPLYHI)
(Indonesia Legal Care Foundation) Nomor : K-310/LDTP/YLPHI/
MUD/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;
143. 1 (satu) lembar copy Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 939-
600.18/VI/2012 hal : Tindak Lanjut Pembatalan Sertifkat Hak Milik
(SHM) No.837/Kel. Asam Kumbang seluas 19500 m2 atas nama Bee
Robin, terletak di kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan
Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 Juni 2012;
144. 1 (satu) Bundel sertfikat Hak Milik No. 837 Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Sumatera Utara Kota Medan Kecamatan Medan
Selayang Desa Asam Kumbang;
145. 1 (satu) Bundel copy Akta Notaris Susan Widjaja, SH Nomor : C-
283.HT.03.02-Th.2000 tanggal 17 Maret 2000 No. Akta : 19 Tanggal
17 Oktober 2006 Judul : Perdamaian;
146. 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor : 97/BDG/2004/PT.TUN-MDN ;
147. 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor : 97/BDG/2004/PT.TUN-MDN ;
148. 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor : 98/BDG/2004/PT.TUN-MDN ;
149. 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor : 14/G/2004/PTUN-MDN;
150. 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor : 15/G/2004/PTUN-MDN;
151. 1 (satu) bundel copy salinan AKTA Berita Acara Rapat Perseroan
Terbatas “ PT. ERNIPANCA RAJATI “ no : 12 tanggal 16 April 2004
dari Kantor Notaris Ika Azniga Lokman, SH berserta Lampirannya;
152. 1 (satu) lembar Daftar Ulang Izin Usaha Pariwisata Nomor :
503/16457/1089.SK.IUP/RPW/MM/2008 tanggal 18 Desember 2007;
153. 1 (satu) lembar Daftar Ulang Izin Gangguan Perda No. 22 Tahun
2002 Nomor : 503/2808/96.SK.HO/BPW/MM/07 tanggal 31 Oktober
2003;
154. 1 (satu) bundel copy salinan/Grosse Akta tanggal 6 Februari 2008 no.
18 Berita Acara Rapat PT. Ernipanca Rajati”
155. 1 (satu) bundel copy salinan/Grosse Akta tanggal 5 Juni 2008 no. 20
Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT. Serdang Bina Karya “
156. 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT. ERNI
DANNA MAKMUR” Nomor : 22
157. 1 (satu) bundel copy Akta tanggal 1 April 1976 Notaris Agoes Salim
Perseroan Terbatas “PT SEDERHANA LESTARI” Nomor : 1
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 105 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
158. 1 (satu) bundel copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2008 An. Tamin Sukardi ;
159. 1 (satu) budel copy Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas nama
Mustika Akbar;
160. 1 (satu) bundel copy Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : C-00232 HT.01.04.TH.2004
tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia;
161. 1 (satu) bundel copy Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :
273/Pid.H/2012/Pn. Smg tanggal 28 juni 2012;
162. 1 (satu) bundel copy Memorie Peninjauan Kembali Kantor Advokat
/Penasehat Hukum Eddy Anwar Nasution, SH & Rekan terhadap
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebruari 2011 Nomor 2285
K/Pdt/2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 29
Desember 2009, Nomor 407/Pdt/2009/PT-Mdn Jo Putusan
Pengadilan Negeri Medan Tanggal 26 Agustus 2009 No.
394/Pdt.G/2008/PN-Mdn.
163. 1 (satu) bundel copy Memorie Peninjauan Kembali Kantor Advokat /
Penasehat Hukum Eddy Anwar Nasution, SH & Rekan terhadap
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebruari 2011 Nomor 2285
K/Pdt/2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 29
Desember 2009, Nomor 407/Pdt/2009/PT-Mdn Jo Putusan
Pengadilan Negeri Medan Tanggal 26 Agustus 2009 No.
394/Pdt.G/2008/PN-Mdn.
164. 1 (satu) bundel perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Antara Ali
Sutopo melawan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan;
165. 1 (satu) bundel surat keterangan Inkracht Nomor : W1-TUN 1/28
/AT.02.07/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 antara Ali Sutopo lawan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Usman Sahlan;
166. 1 (satu) bundel memori kasasi pengadilan Negeri Semerang tanggal
18 Juli 2012 perkara : 273/Pid.B/2012/Pn. Smg tanggal 28 Juni 2012.
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
167. Tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang merupakan bagian dari
tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. ERNI PUTERA TERARI
seluas ±126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang terletak di
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 106 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli
Serdang.
168. Tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang merupakan bagian
dari tanah seluas ± 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang
terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang.
Masih tetap dalam penguasaan hak PT. ERNI PUTERA TERARI.
169. Tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) yang merupakan
bagian dari tanah yang awalnya dikuasai p;eh PT. ERNI PUTERA
TERARI seluas ± 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang
terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang ;
Karena telah dialihkan kembali kepada PT. AGUNG CEMARA REALITY
sesuai dengan Surat Perjanjian Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti
Rugi antara PT. ERNI PUTERA TERARI yang diwakili Mustika Akbar selaku
Direktur dan PT. AGUNG CEMARA REALITY diwakili oleh Mujianto selaku
Direktur Nomor 560/Legalisasi/SST/11/2011 dimana Terdakwa TAMIN SUKARDI
bertindak selaku Kuasa Direktur PT. ERNI PUTERA TERARI untuk menerima
uang pembayaran ganti rugi dari PT. AGUNG CEMARA REALITY diwakili
oleh Mujianto selaku Direktur (yang sehingga saat ini belum lunas). Atas
transaksi pelepasan hak dengan ganti rugi atas tanah dari bahagian seluas
126 Ha tersebut, maka tetap berada dalam penguasaan hak PT. AGUNG
CEMARA REALITY diwakili oleh Mujianto selaku Direktur dengan
kewajiban hukum untuk membayar kekurangan pembayaran yang belum
dilunasinya kepada terdakwa TAMIN SUKARDI bertindak selaku kuasa
Direktur PT. ERNI PUTERA TERARI untuk menerima uang pembayaran ganti
rugi dari PT. AGUNG CEMARA REALITY untuk selanjunya disetor ke kas
Negara sebagai penggantian kerugian Negara berdasarkan ketentuan hukum
dan perundang - undangan yang berlaku.
170. 1 (satu) bidang tanah seluas 57 M2 yang terletak di Jalan Kom. Laut
Yos Sudarso Dalam, Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan
Medan Barat, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan
No.769/Pulau Brayan Kota atas nama TAMIN SUKARDI.
171. 1 (satu) bidang tanah seluas 79 M2 yang terletak di Jalan Kom. Laut
Yos Sudarso Dalam, Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan
Medan Barat, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan
No.774/Pulau Brayan Kota atas nama TAMIN SUKARDI.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 107 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
172. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Thamrin No. 130,
Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota Medan sesuai
Sertifikat Hak Milik No.750/Sei Rengas I atas nama TADJUDDIN.
173. 1 (satu) bidang tanah seluas 15.638 M2 yang terletak di Kelurahan
Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan
sesuai Sertifikat Hak Milik No.1859/Padang Bulan Selayang I atas
nama TADJUDDIN.
174. 1 (satu) bidang tanah seluas 13.356 M2 yang terletak di Kelurahan
Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan
sesuai Sertifikat Hak Milik No.1869/Padang Bulan selayang I atas
nama TANDEANUS.
175. 1 (satu) bidang tanah seluas 8.944 M2 yang terletak di Kelurahan
Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan
sesuai Sertifikat Hak MilikNo.1870/Padang Bulan Selayang I atas
nama EDDY TANOTO.
176. 1 (satu) bidang tanah seluas 8.944M2 yang terletak di Kelurahan
Perintis Kecamatan Medan Timur Kota Medan sesuai Sertifikat Hak
Guna Bangunan No.71/Perintis atas nama EDDY TANOTO.
177. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Ruko terletak
di Jalan Thamrin No.128 A Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan
Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
178. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri Hotel Sebayak terletak di
Jalan Merdeka Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo
Provinsi Sumatera Utara.
179. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri Taman Simalam Resort
terletak di Jalan Raya Merek KM.9 Sidikalang, Kodon-kodon,
Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
180. 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai sertifikat hak milik nomor
85/Pendau Hulu I atas nama Lina Djohan yang berlokasi di Jalan
Wahidin, Kel. Pendau Hulu I, Kec.Medan, Kota Medan.
181. 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai sertifikat hak milik nomor
1703/Pendau Hulu I atas nama Lina Djohan yang berlokasi di Jalan
Gajah, Kel. Pendau Hulu I, Kec.Medan, Kota Medan.
182. 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai sertifikat hak milik nomor
86/Pendau Hulu I atas nama Lina Djohan yang berlokasi di Jalan
Gajah, Kel. Pendau Hulu I, Kec.Medan, Kota Medan.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 108 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Dirampas untuk Negara dan akan diperhitungkan untuk pembayaran Uang
Pengganti.
7 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya
menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam
Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 27
Agustus 2018. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2018;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap
putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor
22/Akta.Pid-TPK/2018/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2018. Permintaan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September
2018;
Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut
Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Oktober 2018 dan
dengan surat Nomor W2-U/ /HN.01.10/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 telah
mengirim memori banding tersebut kepada Pengadilan Negeri Medan untuk
diberitahukan kepada Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut,
Penuntut umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;
Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut
Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 25 September 2018
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 September 2018 dan diberitahukan
kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2018;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut
Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Oktober 2018 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Oktober 2018
dan dengan surat Nomor W2-U/8409/HN.01.10/X/2018 tanggal 23 Oktober
2018 telah mengirim kontra memori banding tersebut kepada Pengadilan Negeri
Medan untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Nomor W2.U1/20520/HK.07.Sus-
TPK/IX/2018 tanggal 18 September 2018 memberitahukan kepada Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Penasihat Hukum Terdakwa,
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 109 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung
sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding
oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang,
maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.
Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/Pid.Sus-
TPK/2018/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2018, dengan alasan-alasan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata Majelis Hakim Judex Factie Tingkat
Pertama Dalam Menilai Dan Menyimpulkan Fakta Hukum Yang Terungkap
Di Depan Persidangan.
1.1 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat
dengan Judex FactieTingkat Pertama, yang menjadikan fakta hukum
dalam pertimbangan hukumdalam putusan halaman 247 s/d halaman
263 tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di
depan persidangan.
1.2 Bahwa fakta hukum yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum
oleh Judex Factie Tingkat Pertama tersebut, hanya menyalin sehingga
hampir sama dengan uraian Surat Dakwaan dan tuntutan Jaksa
Penuntut Umum. Uraian pertimbangan hukum judex factie Tingkat
Pertama tersebut nyata-nyata merupakan kesimpulan uraian tanpa
dasar alat bukti yang dilakukan oleh Judex Factie Tingkat Pertama.
Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas,
sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta
tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut
berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, dan tidak pernah
dikonstantir oleh judex factie Tingkat Pertama.
1.3 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat
dengan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama, karena
fakta hukum tersebut telah dijadikan sebagai bahan pertimbangan
hukum dalam membahas unsur-unsur Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 110 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Tindak Pidana Korupsi. Akhirnya dijadikan sebagai dasar menentukan
kesalahan Pemohon Banding (Terdakwa).
1.4 Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum pada Putusan Judex
Factie Tingkat Pertama pada halaman 251 butir pertama dan butir
kedua menyebutkan:
“Bahwa sekitar tahun 2002 terdakwa Tamin Sukardi bermaksud
ingin menguasai dan memiliki tanah yang dikeluarkan/ tidak
diperpanjang HGUnya yang ada di Desa Helvetia tersebut
dengan berbekal 65 (enam puluh lima) lembar Surat Keterangan
Tentang Pembagian Dan Penerimaan Sawah/ Ladang
(SKTPPSL)”
“…Tasman Aminoto (alm) yang telah bekerjasama dengan
Tamin Sukardi membuat 65 (enam puluh lima) lembar Surat
Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah /
Ladang (SKTPPSL)”
Cerita JPU tersebut kemudian oleh Judex Factie Tingkat Pertama
dikutip ulang dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam
memenuhi unsur “melawan hukum”, pada halaman 268 butir kedua
dan ketiga, yang menyatakan:
“Bahwa sekitar tahun 2002 Terdakwa TAMIN SUKARDI
mengetahui dari Koran bahwa diantara tanah Hak Guna Usaha
Milik PT. Perkebunan Nusantara di Perkebunan Helvetia
Kabupaten Deli Serdang, ada tanah yang dikeluarkan dan tidak
diperpanjang Hak Guna Usahanya dan dengan adanya kondisi
tersebut, terdakwa TAMIN SUKARDI bermaksud ingin
menguasai dan memiliki tanah yang dikeluarkan/ tidak
diperpanjang HGU-nya yang ada di Desa Helvetia tersebut ”
“Bahwa sebelumnya Ismail Sembiring ada menemui Terdakwa
TAMIN SUKARDI… lalu menyarankan menempuh upaya
institusional…, namun hingga tahun 2005 menteri BUMN belum
memberi persetujuan penghapusan asset… maka TASMAN
AMINOTA kemudian menempuh melalui institusional dan legal
dengan cara menyusun rencana dengan menjadikan
masyarakat sebagai Penggugat…dengan berbekal 65 Surat
Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Sawah/
Ladang (SKTPPSL)”
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 111 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Cerita JPU itu kemudian oleh Judex Factie Tingkat Pertama dikutip
ulang dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memenuhi
unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi”, pada halaman 294 butir pertama dan halaman
295 butir kedua.
Fakta (hukum) tersebut kemudian oleh Judex Factie Tingkat Pertama
dikutip ulang dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam
memenuhi unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara”, pada halaman 319 alinea kedua dan ketiga.
Padahal cerita JPU tersebut tidak jelas sumber saksi yang
menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya
terungkap di depan persidangan. Sejatinya, fakta yang dipersidangan
tidak ada keterlibatan Pemohon Banding (Terdakwa) dalam hal
adanya dokumen surat pernyataan 65 orang ahli waris, dan 65
SKPTSL hingga gugatan Perdata diproses di Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam, fakta persidangan telah jelas dari keterangan saksi ELISAH,
M. AMIN, ABDUL RAHIM S. Pd, LAHMUDDIN, ABROR, M.HADI,
MUKSIN, ISWIKA, HARUN NURRASID KUMBARA, MISNAH,
KELIWON, ARMIDAWATI, SUWARTI, LEGIMIN, TUKIMAN, dan EDY
LIANTO yang dimintai identitas diri (KTP dan/ atau Kartu Keluarga)
guna pengurusan Surat Keterangan Waris, tidak ada satupun saksi
yang mendengar, mengetahui atau mengenal Pemohon Banding
(Terdakwa). Hal ini berkesesuaian dengan Keterangan Saksi A de
Charge BATARA LUBIS, yaitu:
Saksi A de Charge Batara Lubis menerangkan pada tahun 2002
sering melihat masyarakat/ penggarap datang ke rumah TASMAN
AMINOTO yang saksi kenal hanya nama panggilan mereka sehari-
hari yaitu Harun Kumbara, Abdul Rahim, Amin, Pungut, Lahmudin,
Edi Lianto, Legimin dan ada beberapa orang lainnya;
Bahwa saksi A de Charge BATARA LUBIS menerangkan pada saat
bertemu dengan masyarakat/ penggarap mereka bercerita kalau
tanah yang mereka kuasai dan usahai adalah milik orang tua
mereka sejak tahun 1950an dan mereka mengatakan SKPPTSL
tahun 1954 dikuasakan kepada TASMAN AMINOTO untuk
memperjuangan tanah-tanah yang dahulunya adalah milik orang tua
mereka, dan tidak ada satupun masyarakat penggarap menyebut-
nyebut nama Pemohon Banding (Terdakwa) sejak tahun 2002
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 112 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
bahkan fakta yang terungkap didepan persidangan saksi-saksi baru
mengetahui/ kenal Terdakwa pada saat dipersidangan ini, dan saksi
sendiri tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya
keterlibatan Pemohon Banding (Terdakwa) atas tanah eks HGU
PTPN II tersebut;
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, upaya atas
nama masyarakat/ 65 ahli waris yang telah dilakukan TASMAN
AMINOTO sejak tahun 2002 hingga masyarakat mengajukan gugatan
perdata yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam pada tanggal 15 Maret 2006 tidak ada kaitan dan keterlibatan
PT. ERNI PUTRA TERARI apalagi Pemohon Banding (Terdakwa).
1.5 Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum pada Putusan Judex
Factie Tingkat Pertama pada halaman 253, butir pertama
menyebutkan:
“Bahwa pada tahun 2002 s/d 2003 terdakwa Tamin Sukardi
bersama Tasman Aminoto (alm) berusaha untuk menguasai lahan
tersebut dengan memunculkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah
Sawah dan Ladang (SKPTSL) tahun 1954 mengkoodinir
masyarakat melalui Misran… dan Sudarsono… untuk mengakui
sebagai ahli waris atas nama orang tua yang tertera pada SKPTSL
tahun 1954 … yang masing-masing akan mendapatkan 2 ha yang
berlokasi di desa Helvetia”
Cerita fiktif JPU tersebut kemudian oleh Judex Factie Tingkat Pertama
dikutip ulang dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam
memenuhi unsur “melawan hukum”, pada halaman 275 butir kesatu
dan kedua.
Cerita fiktif JPU itu kemudian seolah dianggap sebagai Fakta (hukum)
kemudian oleh Judex Factie Tingkat Pertama dikutip ulang dan
dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memenuhi unsur
“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi”, pada halaman 301 butir pertama dan butir kedua.
Fakta hukum tersebut tidak jelas sumber saksi menerangkannya dan
tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di depan
persidangan. Bahwa Pemohon Banding mengenal TASMAN
AMINOTO pada akhir tahun 2006 (BAP atas nama Tersangka Tamin
Sukardi tanggal 30 Oktober 2017 yang tidak dilampirkan dalam berkas
perkara aquo, terlampir sebagai bukti di tingkat Banding), dan baru
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 113 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
mengenal SUDARSONO dan MISRAN SASMITA tahun 2009 sehingga
tidak mungkin Pemohon Banding (Terdakwa) tahu dan bersinergi
dengan TASMAN AMINOTO, SUDARSONO, dan MISRAN SASMITA
berkaitan dengan SKPPTSL, Surat Keterangan Waris dan gugatan
perdata,Tidak mungkin Terdakwa TAMIN SUKARDI menjadi intelectual
dader dari terbitnya SKPPTSL, Surat Keterangan Ahli Waris. Hal ini
berkesesuaian dengan Keterangan Saksi SUDARSONO dan MISRAN
SASMITA dan Keterangan Terdakwa.
Bahwa atas tuduhan menghubung-hubungkan Pemohon Banding
(Terdakwa) dengan TASMAN AMINOTO, SUDARSONO dan MISRAN
SASMITA tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena dalam
perkara Pidana atas nama SUDARSONO dan MISRAN SASMITA
dikenal dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung
RI Nomor 1/PK/Pid/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Jo. Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor:165 K/Pid/2010 tanggal 25 Maret 2010
Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:775/Pid/2009/PT-MDN
Jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor:1417/Pid.B/2009/PN-LP tanggal 26 Oktober 2009, tidak ada
satupun kalimat yang menyebut nama Pemohon Banding (Terdakwa)
apalagi tuduhan yang diuraikan dalam perkara pidana umum tersebut
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan kedua Terdakwa
(SUDARSONO dan MISRAN SASMITA) dibebaskan dari segala
dakwaan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 1
PK/Pid/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum
tetap.
1.6 Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum pada Putusan Judex
Factie Tingkat Pertama pada halaman 257, butir kedua menyebutkan:
“Bahwa kemudian pada tahun 2005 Terdakwa Tamin Sukardi dan
Tasman Aminoto mengkoordinir masyarakat sejumlah 65 (enam
puluh lima) orang yang menyatakan sebagai ahli waris untuk
menemui Notaris Ika Aznika Lokman untuk menandatangani
dokumen-dokumen yang antara lain Surat Kuasa Ahli Waris kepada
Tasman Aminoto untuk melepaskan tanahnya”
Fakta hukum versi JPU dan judex factie tersebut tidak jelas sumbernya
saksi menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Atas keterangan
saksi siapa dan bersumber darimana menyebutkan pada tahun 2005
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 114 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Terdakwa Tamin Sukardi dan Tasman Aminoto sudah ada komunikasi
dan saling mengenal apalagi mengkoordinir masyarakat sejumlah 65
(enam puluh lima) orang? Jelas dari keterangan saksi ahli waris yang
dihadirkan dalam persidangan saksi tidak mengenal terdakwa dan
tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya keterlibatan
Pemohon Banding (Terdakwa) atas tanah eks HGU PTPN II tersebut.
1.7 Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum pada Putusan Judex
Factie Tingkat Pertama pada halaman 257 s/d 258, alinea ketiga
menyebutkan:
“Bahwa benar PT.Erniputra Terari berdasarkan Surat Permohonan
tanggal 12 Juli 2004 Nomor 593/2570 pernah mengajukan
Permohonan Dukungan untuk memperoleh hak atas tanah seluas
106 hektar di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli kepada
Bupati Deli Serdang dan Gubernur Sematera Utara, namun hingga
tahun 2005 Menteri BUMN belum memberi persetujuan
penghapusan aset sebagaimana dengan Diktum ke IV dari SK
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 43 tahun 2002 maka
areal yang dikeluarkan dari HGU harus tetap meminta izin
pelepasan dari menteri yang berwenang dalam hal ini Kementerian
BUMN sesuai dengan PP Nomor 41 tahun 2003 jo PP Nomor 45
tahun 2005… maka Terdakwa Tamin Sukardi bersama Tasman
Aminto menyusun rencana dengan menjadikan masyarakat sebagai
Penggugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar Terdakwa
Tamin Sukardi bisa mendapatkan tanah seluas 106 hektar”
Fakta hukum tersebut tidak jelas sumbernya saksi menerangkannya
dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di
depan persidangan. Bagaimana cara “menyusun rencana” secara
locus delicti dan tempus delicti? Sehingga Judex factie telah keliru
dalam memutus perkara ini ditingkat pertama.
1.8 Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum pada Putusan Judex
Factie Tingkat Pertama pada halaman 258, butir kelima menyebutkan:
“…Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa para saksi
yang hadir di persidangan yaitu M.AMIN, ABROR, ABDUL RAHIM,
KELIWON, MUKSIN, M.HADI, ISWIKA, EDI LIANTO, TUKIMAN<
LEGIMIN, MISRAN bahwa para saksi sebelum datang mengikuti
persidangan berkumpul dan diarahkan untuk menjawab
persidangan dan kemudia diberikan uang untuk transportasi dan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 115 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
makan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.
300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
Fakta hukum tersebut tidak jelas sumbernya saksi menerangkannya
dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di depan
persidangan. Bahwa bagaimana mungkin 65 orang Ahli Waris
dijadikan saksi, dan warga tersebut diarahkan untuk mengaku sebagai
Ahli Waris. Padahal dalam perkara perdata tersebut para warga 65
Ahli Waris berposisi sebagai Penggugat bukan saksi, sehingga semua
klaim ahli waris telah tertulis dan terurai dalam materi gugatan, selain
tidak kenal dengan para Penggugat, tidak mungkin dan tidak perlu
Terdakwa mengumpulkan warga di Jalan Thamrin dan
mengarahkannya untuk bersaksi bahkan sampai mengeluarkan uang
Rp. 100.000,- sd Rp. 500.000.-.. karena dalam perkara Perdata,
Seorang Penggugat tentunya TIDAK MUNGKIN sekaligus menjadi
Saksi dalam perkara gugatannya.
1.9 Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum pada Putusan Judex
Factie Tingkat Pertama pada halaman 259, butir pertama
menyebutkan:
“…Bahwa para saksi mengatakan bahwa para saksi menerima uang
tersebut di kantor yang terketak di Jalan Thamrin Kota Medan
dimana tempat tersebut adalah rumah terdakwa Tamin Sukardi dan
para saksi ada yang melihat Tamin Sukardi berada di kantor
tersebut”
Fakta hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya
terungkap di depan persidangan. Bahwa berdasarkan Keterangan
Saksi Ahli Waris yaitu MILAH, ELISAH, M AMIN, ABDUL RAHIM S.
Pd, LAHMUDDIN, ABROR, M.HADI, MUKSIN, ISWIKA, HARUN
NURRASID KUMBARA, MISNA ARWATI (Isteri Alm. SUPOMO),
DEWI ANGRAINI (Anak SUMARNI), MISNAH, KELIWON,
ARMIDAWATI, SUWARTI, EDY LIANTO, LEGIMIN, TUKIMAN, dan
EDY LIANTO yang dihadirkan dalam persidangan sama sekali tidak
mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Pemohon Banding
(Terdakwa) bahkan baru mengetahui Pemohon Banding (Terdakwa)
pada saat persidangan aquo.
1.10 Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum pada Putusan
Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 259, butir kedua
menyebutkan:
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 116 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
“…Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa para saksi bukan
merupakan ahli waris dari yang tercantum di SKPTSL dan para
saksi tidak pernah memiliki tanah di areal Desa Helvetia sehingga
terbukti bahwa keterangan di sidang Perdata tersebut adalah tidak
benar sehingga isi Putusan Perdata tidak sesuai dengan kenyataan”
Fakta hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya
terungkap di depan persidangan. Bahwa seluruh 65 (enam puluh lima)
ahli waris yang mengajukan gugatan perdata, ternyata yang dihadirkan
JPU dalam persidangan hanya 21 (dua puluh satu) orang, fakta
persidangan terungkap bahwa ada 3 (tiga) orang saksi sama sekali
tidak ada hubungan dengan permasalahan tanah a quo (incasu saksi
Milah bukanlah Milud yang menjadi salah satu Penggugat dan saksi
Milah tidak tahu menahu sengketa tanah), saksi DEWI ANGRAINI
anak kandung SUMARNI salah satu ahli waris/ pemilik SKPPTSL pada
hari Senin tanggal 2 Juli 2018 didepan persidangan dibawah sumpah
menyatakan saksi datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang
guna untuk menyerahkan surat sakit orang tuanya (SUMARNI), akan
tetapi oleh Penyidik melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang
berkaitan dengan tanah eks HGU PTPN II di Desa Helvetia yang pada
dasarnya saksi tidak mengetahuinya, yang selanjutnya saksi disuruh
menandatangani BAP oleh Penyidik, saksi Misna Arwati istri Alm,
SOEPOMO juga tidak mengetahui persoalan tanah sengketa,
kemudian 8 (delapan) orang saksi yang diajukan JPU menyatakan
benar ahli waris yaitu MISRAN SASMITA, SUDARSONO, MISNAH,
ARMIDA, MUKSIN, HARUN RASYID KUMBARA, SUMARDI, dan
SUWARTI dan 11 (sebelas) orang lagi dipersidangan telah
membenarkan membuat pernyataan sebagai ahli waris, saksi saksi
membenarkan identitas dan tanda tangan dalam surat kuasa
tertanggal 27 Februari 2006 untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam, selanjutnya terungkap fakta ada beberapa orang
telah terpengaruh bujuk rayu oknum-oknum yang tidak bertanggung
jawab, sebagaimana terungkap dalam surat pernyataan ahli waris
yang telah kami lampirkan dalam Pleidoi tertanggal 13 Agustus 2018.
1.11 Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum pada Putusan
Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 259, butir keenam
menyebutkan:
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 117 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
“Bahwa setelah berhasil memenangkan gugatan perkara tersebut
terdakwa TAMIN SUKARDI meminta TASMAN AMINOTO dan
MUSTIKA AKBAR (Direktur PT. ERNIPUTERA TERARI) untuk
melakukan pengikatan diri untuk melakukan Pelepasan Hak-Hak
Atas Tanah di Desa Helvetia seluas 126 ha…”
Fakta hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya
terungkap di depan persidangan bahwa sesuai Keterangan Saksi
MUSTIKA AKBAR, tidak ada permintaan dari Pemohon Banding
(Terdakwa) untuk melakukan pengikatkan diri untuk melakukan
Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah di Desa Helvetia seluas 106 hektar.
Perbuatan Perseroan merupakan mutlak keputusan Direktur yang
tidak diintervensi oleh pihak yang bukan bagian dari perseroan.
1.12 Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum pada Putusan
Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 260, butir kesatu
menyebutkan:
“…Bahwa dalam perikatan tersebut disebutkan bahwa uang Rp.
7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) telah dibayarkan oleh PT.
MUSTIKA AKBAR sebelum perikatan dibuat, padahal berdasarkan
Fakta Persidangan para saksi baru menerima uang sekitar tahun
2012-2013 hanya berkisar antara Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
hingga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi
SUDARSONO mendapatkan Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta
rupiah) dalam tenggang waktu antara tahun 2010-2015 yang
diberikan oleh MUSTIKA AKBAR di kantor Terdakwa TAMIN
SUKARDI”
Fakta hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya
terungkap didepan persidangan. Bahkan Pemohon Banding
(Terdakwa) hanya mengetahui PT. ERNIPUTRA TERARI sudah
membayar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) kepada
TASMAN AMINOTO kewajiban untuk mengurus perkara hingga
selesai masih melekat kepada TASMAN AMINOTO.
Bahwa berdasarkkan Keterangan Saksi PT. ERNIPUTRA TERARI
pernah memberikan kepada masyarakat (Titin dkk) pada saat
menjelang hari raya Idul Fitri, memberi bantuan sebagai wujud
perhatian pada masyarakat dikarenakan Tasman Aminoto saat itu
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 118 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
telah meninggal dunia. Adapula bantuan untuk pengobatan istri
SUDARSONO.
1.13 Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum pada Putusan
Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 260, butir kelima
menyebutkan:
“…selanjutnya terdakwa TAMIN SUKARDI menyuruh MUSTIKA
AKBAR (Direktur PT. ERNIPUTERA TERARI) untuk melepaskan
hak atas tanah yang terletak di Desa Helvetia seluas 74 hektar
kepada Mujianto selaku Direktur Utama PT. AGUNG CEMARA
REALITY”
Fakta hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya
terungkap di depan persidangan. Bahwa tidak ada peran Terdakwa
TAMIN SUKARDI terhadap keputusan yang ada pada PT.
ERNIPUTRA TERARI karena Terdakwa TAMIN SUKARDI bukanlah
Pengurus Perseroan dan tidak memiliki kedudukan dalam perusahaan;
Bahwa Terdakwa TAMIN SUKARDI secara limitatif memberikan
nasihat yang tidak mengikat kepada PT. ERNIPUTRA TERARI dan
Terdakwa TAMIN SUKARDI bukanlah decision maker atas tindakan
yang dilakukan oleh perseroan.
1.14 Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum pada Putusan
Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 261, butir kedua
menyebutkan:
“…terdakwa TAMIN SUKARDI menggunakan PT. ERNIPUTRA
TERARI sebagai sarana untuk memperkaya diri Terdakwa TAMIN
SUKARDI atas penjualan tanah eks HGU PTPN II seluas 106 ha”
Fakta hukum tersebut tidak sesuai fakta persidangan. Pada konteks ini
perlu dilihat perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa.
Kedudukan Terdakwa dalam Hubungan Hukum yang terjadi antara PT.
ERNIPUTRA TERARI dengan PT. AGUNG CEMARA REALITY,
ternyata Pemohon Banding/Terdakwa adalah sebagai Penerima
Kuasa dari Direktur PT. ERNIPUTRA TERARI untuk menagih,
menerima pembayaran angsuran ganti rugi dari Mujianto selaku
direktur PT. . AGUNG CEMARA REALITY. Dengan demikian
perolehan harta PT. ERNIPUTRA TERARI merupakan hasil peralihan
hak atas tanah dengan PT. AGUNG CEMARA REALITY, dimana uang
yang di dapatkan merupakan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh PT.
AGUNG CEMARA REALITY.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 119 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Oleh sebab itu, penerimaan uang dari PT. AGUNG CEMARA
REALITY bukanlah hasil kekayaan yang tidak sah terlebih lagi
kesimpulan ini telah dikukuhkan dengan adanya Putusan Pengadilan
yang berkekuatan Hukum Tetap yang mensahkan alas hak atas tanah
yang dialihkan tersebut, sehingga perbuatan PT. ERNIPUTRA
TERARI dengan PT. AGUNG CEMARA REALITY sebagai bentuk
peralihan hak atas tanah adalah sah secara hukum;
1.15 Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum pada Putusan
Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 261, butir ketiga dan
keempat menyebutkan:
“Bahwa dalam persidangan terdakwa Tamin Sukardi mengatakan
bahwa uang yang diterimanya dari Mujianto kemudian diserahkan
kepada PT. Erniputera Terari dan hal tersebut sesuai juga dengan
keterangan saksi Mustika Akbar namun demikian Mustika Akbar
ataupun PT. Erniputera Terari sampai dengan saat ini tidak dapat
memperlihatkan neraca pembukuan…”
“Bahwa demikian pula 1 (satu) unit mobil Land Cruiser yang
diterima oleh terdakwa dari Mujianto sebagai bagian dari
pembayaran tersebut menurut terdakwa sudah diserahkan kepada
PT. Erniputera Terari dan menjadi asset PT. Erniputera Terari juga
tidak dapat dibuktikan…”
Fakta hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya
terungkap di depan persidangan. Bahwa untuk mengurus, mengambil,
atau menerima uang pembayaran dari PT. AGUNG CEMARA
REALITY, Terdakwa dengan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor
12/PT.TSDBT/II/2011 dari MUSTIKA AKBAR selaku Direktur PT.
ERNIPUTRA TERARI dan seluruh pembayaran telah diterima
Terdakwa sudah diserahkan kepada PT. ERNIPUTRA TERARI,
sebagaimana keterangan saksi MUSTIKA AKBAR dipersidangan a
quo;
Bahwa untuk membuktikan hal tersebut, terhadap Neraca Perusahaan
PT. ERNIPUTRA TERARI telah diserahkan oleh Sudarni Br Samosir
selaku Admin PT. ERNIPUTRA TERARI kepada Majelis Hakim.
1.16 Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum pada Putusan
Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 262, butir kedua
menyebutkan:
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 120 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
“Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan ahli Pertanahan Drs.
IING R. Sodikin bahwa permohonan hak atas nama pemenang
perkara harus lebih dulu penghapusbukuan dari Menteri Keuangan/
Menteri BUMN”
Fakta hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya
terungkap di depan persidangan. Bahwa terhadap ketentuan
persetujuan penghapusbukuan tersebut, Ahli tidak menjelaskan secara
komprehensif. Persetujuan Penghapusbukuan karena Kondisi Tertentu
diberikan oleh RUPS/Menteri, namun dapat diatur lain dalam
Anggaran Dasar BUMN.
Sebagaimana Permen Badan Usaha Milik Negara Nomor PER—
02/MBU/2010 jo.Permen Badan Usaha Milik Negara Nomor PER—
06/MBU/2010 jo.Permen Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
22/MBU/12/2014 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan
Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Persetujuan Penghapusbukuan
PASAL 14
(1) Persetujuan Penghapusbukuan karena Kondisi Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diberikan oleh Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
(2) Persetujuan Penghapusbukuan karena Kondisi Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g diberikan
oleh RUPS/Menteri. (3) Ketentuan Pasal ini dapat diatur lain dalam Anggaran Dasar
BUMN.
Hal ini berkesesuaian dengan alat bukti Surat Kejati Sumut kepada
Direksi PTPN II Nomor B-4130/N.2/ GP.2/7/2017 tertanggal 13 Juli 2017
Sehubungan Surat Direksi PTPN II Nomor 20/X/459/VII/2017 tanggal 7
Juli 2017;
“Penghapusbukuan tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan
RUPS/Menteri berdasarkan anggaran dasar PTPN II Pasal 4 ayat (1)
huruf d;”
Sehingga Surat Direksi PTPN II Nomor 20/X/1689/XII/2017 tertanggal
28 Desember 2017 yang ditujukan kepada kuasa Titin Kurniati dkk yang
pada pokoknya menyatakan: memberitahukan bahwa Direksi PTPN II
telah melakukan Penghapusbukuan aset PTPN II atas tanah 106 ha
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 121 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor
2.5/Kpts/38/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 adalah sah dan
berlaku.
1.17 Bahwa terhadap penghapusbukuan terungkap fakta di persidangan
secara kronologis sebagai berikut:
(a) Surat Direksi PTPN (Persero) kepada Menteri Negara BUMN RI
Nomor: II.0/X/345/X/2004 tertanggal 6 Oktober 2004
• Perihal Permohonan Pelepasan Aktiva Tetap Non Produktif
berupa Lahan di Kebun Helvetia. Sehubungan Surat Bupati Deli
Sedang Nomor 593/2570 tanggal 14 Juli 2004 dan Surat
Gubernur Sumatera Utara Nomor 593/6179/2004 tanggal 30
September 2004 tentang dukungan perolehan hak, mohon
persetujuan Menteri Negara BUMN untuk dapat melepaskan
areal seluas ± 106 ha dengan ganti rugi kepada PT. ERNI
PUTRA TERARI
(b) Surat Direksi PTPN II kepada Dewan Komisaris PTPN II Nomor
20/DK/27/IV/2014 tertanggal 3 April 2014
• Perihal mohon rekomendasi penghapusbukuan areal ± 106 ha
Eks HGU PTPN-II (Persero) di Kebun Helvetia dikarenakan sejak
tahun 2006 menjadi objek sengketa (on going dispute)
konsekuensi biaya, proses hukum panjang dll, lalu lahan tidak
dikuasai PTPN.
(c) Surat Komisaris PTPN II (Persero) kepada Direksi PTPN No. DK-
PTPN-II/X/2014-73 tertanggal 17 Oktober 2014
• Rekomendasi Penghapusbukuan dengan Pemindahtanganan
Aset Tetap Kebun Helvetia
(d) Surat Kejaksaan Tinggi Kepada Direksi PTPN II (Persero) Nomor B-
2431/N.2.1/Gp.2/3/2017 10 Maret 2017
• Penyampaian Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang Areal
PTPN II (Persero) seluas ±106 ha yang berlokasi di Pasar
Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.
(e) Surat Kejati Sumut kepada Direksi PTPN II Nomor B-4130/N.2/
GP.2/7/2017 tertanggal 13 Juli 2017
• Sehubungan Surat Direksi PTPN II Nomor 20/X/459/VII/2017
tanggal 7 Juli 2017;
• Penghapusbukuan tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan
RUPS/Menteri berdasarkan anggaran dasar PTPN II Pasal 4 ayat
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 122 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
(1) huruf d;
• Dalam Penghapusbukuan masyarakat tidak wajib memberi kompensasi;
(f) Laporan Hasil Reviu BPKP Perwakilan Prov Sumut Nomor LAP-
466/PW02/4.2/2017 tertanggal 30 Oktober 2017
• Mekanisme penghapusbukuan Areal Eks HGU PTPN II seluas
106 ha di Kebun Helvetia telah sesuai ketentuan Permen BUMN
No PER-02/MBU/2010 jo. PER-22/MBU/12/2014 tentang
Penghapusbukuan, Anggaran Dasar Perusahaan dan Praktik-
Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Putusan
Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.
(g) Surat Dewan Komisaris PTPN II kepada Direksi PTPN Nomor S-
50/DK-PTPN-11/XII/2017 tertanggal 8 Desember 2017
• Tanggapan Surat Direksi 20/DK/27/IV/2014 tertanggal 7 Oktober
2017 perihal Persetujuan Areal Eks HGU PTPN II di Pasar IV
Kebun Helvetia berdasarkan Putusan Pengadilan,
memperhatikan Pendapat Kejaksaan Tinggi Sumatera dan Reviu
BPKP Perwakilan Provinsi Sumut yang sesuai dengan Pasal 11
Ayat 8 huruf d Anggaran Dasar yaitu berdasarkan putusan
pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.
(h) Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor 2.5/Kpts/38/XII/2017
tertanggal 22 Desember 2017
• Persetujuan Penghapusan Aset Tanah di Kebun/ Unit Helvetia.
• Memutuskan : Menetapkan: Menghapuskan Nilai Aset Tanah.
(i) Surat Direksi PTPN II Nomor 20/X/1689/XII/2017 tertanggal 28
Desember 2017 yang ditujukan kepada kuasa Titin Kurniati dkk.
• Yang pada pokoknya menyatakan: memberitahukan bahwa
Direksi PTPN II telah melakukan Penghapusbukuan aset PTPN II
atas tanah 106 ha berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTPN II
Nomor 2.5/Kpts/38/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017.
Seluruh surat-surat dan dokumen-dokumen tersebut di atas, justru
Penasihat Hukum temukan dalam berkas perkara yang disusun oleh
JPU. Sehingga sedari awal JPU tahu proses penghapusbukuan
bukanlah proses yang sifatnya tiba-tiba dan instan.
1.18 Berdasarkan fakta persidangan, terungkap dari Keterangan saksi Ir.
TETEN DJAKA TRIANA, MM selaku Dirut PTPN II Tanjung Morawa, dua
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 123 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
hari setelah Direktur Umum dan Bagian Hukum PTPN II memberikan
kesaksian dalam perkara ini, yang bersangkutan dipanggil dan diperiksa
oleh Kejagung karena dianggap menghalang-halangi pemeriksaan
perkara. Pemeriksaan itu tentu memberikan efek psikologis dan bisa
dianggap sebagai tekanan dan ancaman bagi PTPN II
1,19 Bahwa sebagian dari fakta hukum yang dijadikan bahan pertimbangan
hukum oleh Judex Factie Tingkat Pertama tidak merupakan fakta hukum
sebagaimana dikonstantir oleh Judex FactieTingkat Pertama dalam
putusannya. KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan:
“Surat putusan pemidanaan memuat; pertimbangan yang disusun secara
ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh
dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan
terdakwa.”
Oleh karena itu, putusan Judex Factie Tingkat Pertama cukup alasan
hukum untuk dinyatakan “batal demi hukum” karena tidak memenuhi
ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d.
2. Kehilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata Majelis Hakim Judex Factie Tingkat
Pertama Dalam Mempertimbangkan Alat Bukti Petunjuk
2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 188 KUHAP, (1) Petunjuk adalah perbuatan,
kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang
satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa
pelakunya (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
dapat diperoleh dari a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan
terdakwa. (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk
dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi
bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh
kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
2.2 Bahwa hakim diberikan kewenangan subjektif untuk meyakini apakah
seseorang itu bersalah atau tidak. Namun keyakinannya tersebut tidak
boleh berdiri sendiri. Melainkan harus bersumber dari alat-alat bukti atau
minimal dua alat bukti yang sah bagi proses lahirnya suatu vonis. Hakim
dalam memutus suatu perkara harus menyandarkan diri pada fakta atau
keadaan objektif yang terjadi pada suatu perkara, dan menyusun
keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif tersebut
dan keyakinan bahwa terdakwa memang betul-betul bersalah.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 124 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
2.3 Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama keliru dan
menyesatkan. Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama dalam
mempertimbangkan alat bukti petunjuk menonjolkan keyakinannya
sebagai senjata pamungkas untuk memberikan penjelasan tentang apa
yang diputuskannya, Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama gagal
menghadirkan diri melalui keyakinannya sehingga timbul dominasi
subjektif hakim yang tidak wajar karena tidak sesuai dengan fakta yang
terungkap di persidangan, yang menimbulkan ketidak adilan terhadap
Pemohon Banding (Terdakwa).
2.4 Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum dan pertimbangan
pada Putusan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 292, alinea
pertama yang menjadi bukti petunjuk bagi Majelis Hakim Judex Factie
dalam meyakini unsur “melawan hukum”, menyebutkan:
“Bahwa Terdakwa Tamin Sukardi, yang dimulai sejak tahun 2004
sesaat setelah bertemu dengan Ismail Sembiring dan Tasman
Aminoto telah adanya peranan dominannya melalui PT.
ERNIPUTRA TERARI berniat untuk mendapatkan tanah ex. HGU
PTPN II seluas 106 hektar yang terletak di Pasar IV Desa Helvetia
Kecamatan Labuhan Deli dengan demikian apa yang didalilkan
Penasehat Hukum bahwa Terdakwa Tamin Sukardi tidak kenal
dengan Tasman Aminoto sesungguh tidak beralasan sehingga apa
yang didalilkan Penasehat Hukum tersebut tidak beralasan hukum
dan harus dikesampingkan”
Fakta hukum tersebut tidak jelas sumbernya, saksi yang
menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya
terungkap didepan persidangan. Tidak ada satupun saksi yang
menerangkan bahwa adanya sinergi peran pada tahun 2004 antara
Tamin Sukardi, Tasman Aminoto, dan Ismail Sembiring, PT. Erniputra
Terari. Hal ini sesuai keterangan saksi Mustika Akbar, Keterangan
Terdakwa, Keterangan saksi a de charge Batara Lubis serta Surat.
Bahwa tidak berdasar menghubung-hubungkan Pemohon Banding
(Terdakwa) terkait adanya peranan dominan melalui PT. Erniputra
Terari, karena masing-masing entitas adalah subjek hukum yang
berbeda bukan manunggal sehingga perbuatan hukum PT. Erniputra
Terari bukan merupakan perbuatan Pemohon Banding (Terdakwa),
begitupun sebaliknya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Judex
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 125 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Factie hanya berdasarkan asumsi dan kesimpulan tidak berdasarkan
fakta yang terungkap di persidangan.
Dengan demikian dikarenakan Majelis Hakim Judex Factie berdasarkan
pertimbangan yang sesat dan keliru maka unsur kedua secara melawan
hukum pada Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
secara hukum.
2.5 Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum dan pertimbangan
pada Putusan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 292, alinea
pertama yang menjadi bukti petunjuk bagi Majelis Hakim Judex Factie
dalam meyakini unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi”, menyebutkan:
“Bahwa Terdakwa Tamin Sukardi sejak tahun 2004 telah
merencanakan niat jahat (mens reanya) dengan menggunakan
peranan dominannya melalui PT Erniputra Terari untuk
mendapatkan tanah ex. HGU PTPN II seluas 106 hektar yang
terletak di Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli dengan
demikian apa yang didalilkan Penasehat Hukum tersebut tidak
beralasan hukum dan harus dikesampingkan”
Fakta hukum ini tidak jelas sumbernya, saksi mana yang menerangkan
hal tersebut, sehingga pertimbangan judex factie tingkat pertama
tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di
depan persidangan. Bagaimana Pemohon Banding (Terdakwa)
“merencanakan” dan “niat jahat” tersebut timbul? Hal ini sesuai fakta di
persidangan yaitu keterangan saksi Mustika Akbar selaku DIrektur PT.
Erniputra Terari yang berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa.
Ketertarikan PT. Erniputra Terari pada tanah lokasi objek sengketa
berawal dari adanya informasi yang beredar secara umum, bahwa pada
tahun 2002 sebagian tanah HGU PT Perkebunan Nusantara II (Persero)
tidak diperpanjang. Hal ini adalah sebuah peluang bisnis dan
merupakan hubungan bisnis biasa dan dijalankan oleh PT. Erniputra
Terari dengan itikad baik. Dalam bisnis selalu ada risiko, baik risiko
bisnis yang biasa, seperti tertipu, adanya cacat tersembunyi, melakukan
salah perhitungan, maupun resiko bisnis luar biasa seperti perubahan
kebijakan, perubahan aturan dan adanya gejolak pasar. Karena bisnis
bukanlah barang mati yang permanen dan tetap, namun dinamis dan
dijalankan oleh manusia dengan berbagai motivasinya. PT. Erniputra
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 126 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Terari pun melakukan dan menempuh prosedur untuk mendapatkan
tanah eks HGU PT Perkebunan Nusantara II (Persero).
Tidak ada niat jahat Pemohon Banding (Terdakwa) melalui PT Erniputra
Terari karena Pemohon Banding (Terdakwa) sebagai penasihat hanya
memberikan nasihat dan saran jika dibutuhkan. Segala hal yang
berkaitan dengan keputusan bisnis tersebut menjadi keputusan
MUSTIKA AKBAR sebagai Direktur dari PT. ERNIPUTRA TERARI.
Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) secara limitatif memberikan
nasihat yang tidak mengikat kepada PT. ERNIPUTRA TERARI dan
Pemohon Banding (Terdakwa) bukanlah decision maker atas tindakan
yang dilakukan oleh perseroan;
Dengan demikian dikarenakan Majelis Hakim Judex Factie berdasarkan
pertimbangan yang sesat dan keliru maka unsur ketiga “melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”
pada Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara
hukum.
2.6 Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum dan pertimbangan
pada Putusan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 324, alinea
ketiga dan keempat yang menjadi bukti petunjuk bagi Majelis Hakim
Judex Factie dalam meyakini unsur “yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara”, menyebutkan:
“Menimbang,…bahwa terdakwa TAMIN SUKARDI dalam
kapasitasnya sebagai pengusaha/ wiraswasta sekaligus sebagai
penasihat dan kuasa Mustika Akbar selaku Direktur Utama PT.
Erniputra Terari berdasarkan Surat Kuasa Nomor
12/PT.TSDBT/II/2011 warmerking Notaris Nuriljani Ilyas, SH ..dst
karena lebih berpengalaman dalam masalah tanah dan mengenai
harga Mustika Akbar harus meminta pendapat dari terdakwa Tamin
Sukardi namun harga yang ditentukan oleh terdakwa Tamin Sukardi
itulah yang kemudian dipergunakan untuk menentukan harga
tanah.”
“Menimbang…bahwa perbuatan terdakwa Tamin Sukardi bersama-
sama dengan TASMAN AMINOTO (almarhum), SUDARSONO, dan
MISRAN SASMITA tersebut di atas telah menyebabkan kerugian
terhadap keuangan Negara sebesar Rp. 132.468.197.742.00…”
Fakta hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya
terungkap di depan persidangan. Bahwa adanya hubungan hukum
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 127 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
antara Terdakwa TAMIN SUKARDI dan PT. ERNIPUTRA TERARI
hanyalah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
12/PT.TSDBT/II/2011 Waarmerking Notaris Nuriljani Iljas, S.H., yang
mana Terdakwa TAMIN SUKARDI bertindak untuk dan atas nama
MUSTIKA AKBAR selaku Direktur PT. ERNIPUTRA TERARI untuk
mengurus, mengambil, atau menerima uang pembayaran dari PT.
AGUNG CEMARA REALITY sesuai dengan isi Surat Perjanjian
Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No.
560/LEGALISASI/SST/II/2011 antara PT. ERNIPUTRA TERARI yang
diwakili MUSTIKA AKBAR selaku Direktur dan PT. AGUNG CEMARA
REALITY diwakili oleh Mujianto selaku Direktur. Segala hal yang
berkaitan dengan keputusan bisnis tersebut menjadi keputusan
MUSTIKA AKBAR sebagai Direktur dari PT. ERNIPUTRA TERARI.
Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) secara limitatif memberikan
nasihat yang tidak mengikat kepada PT. ERNIPUTRA TERARI dan
Pemohon Banding (Terdakwa) bukanlah decision maker atas tindakan
yang dilakukan oleh perseroan.Bahwa tidak ada peran Terdakwa
TAMIN SUKARDI terhadap keputusan yang ada pada PT. ERNIPUTRA
TERARI karena Terdakwa TAMIN SUKARDI bukanlah Pengurus
Perseroan dan tidak memiliki kedudukan dalam perusahaan.
Berdasarkan Keterangan Ahli Keuangan Negara Dr. Eko Sembodo.
SE.,MM.,M.Ak., CFrA adalah sebagai berikut:
Tuduhan mengenai kerugian negara sebesar Rp.
132.468.197.742 (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus
enam puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus
empat puluh dua rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan
Akuntan Independen Atas Audit Prosedur Yang Disepakati Atas
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Negara eks.
HGU PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa di Pasar IV
Desa Helvetia Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumut Nomor :
002/OP/PH/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dari Kantor Akuntan
Publik (KAP) Pupung Heru, ternyata tidak menggunakan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang menjadi Pedoman
dalam melaksanakan audit perhitungan kerugian Negara;
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuat tidak dapat
diyakini kebenarannya sesuai dengan SPKN No. 1 tahun 2017
sebagai pedoman untuk pemeriksaan tahun 2017. Dalam standar
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 128 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
tersebut mengatur tata cara melaksanakan pemeriksaan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak dapat diyakini dan tidak
dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Pasal 5 huruf c
yang berbunyi ‘’ akuntan publik yang melakukan pemeriksaan
keuangan Negara berdasarkan ketentuan undang-undang’’;
Dalam laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh
Akuntan Publik adalah dengan mengambil langsung dari BAP
Penyidik terhadap saksi MUJIANTO pada tanggal 13 Desember
2017 mengatakan dari pembelian tanah Pasar IV Helvetia
tersebut sebesar Rp 222 miliar baru membayar sebesar
Rp.132.468.197.742.- (hal 85). Dari BAP Penyidik terhadap sdr
Tamin Sukardi diperoleh penjelasan bahwa atas penjualan tanah
kepada kepada PT. AGUNG CEMARA REALITY (hal 54) dari
Rp,236 M baru diterima sebesar Rp115 M. Sebagaimana
diketahui Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang,
surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, dari
BAP yang dijadikan dasar perhitungan Kerugian Negara masih
terlihat adanya perbedaan nilai jual tanah dan besarnya uang
yang sudah dibayar. Hal ini menunjukkan nilai uang yang tidak
nyata dan pasti jumlahnya. Begitu juga hal nya dengan cara
melakukan pemeriksaan Akuntan Publik tidak melakukan
kegiatannya berpedoman pada SPAP maupun SPKN karena
akuntan tidak objektif.
Dalam melaksanakan audit perhitungan kerugian Negara tidak
boleh dilakukan dengan pengujian sampling terhadap dokumen
maupun pejabat atau orang-orang yang terkait dalam
permasalahan yang sedang diuji, hal ini karena hasil perhitungan
kerugian Negara harus nyata dan pasti jumlahnya. Dari laporan
hasil audit prosedur yang disepakati yang dilaksanakan oleh
Akuntan Publik diketahui bahwa Akuntan Publik hanya
menggunakan cuplikan beberapa Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) terhadap beberapa Saksi dan ahli yang telah dilakukan
oleh Penyidik. hal ini tidak akan mendapatkan hasil yang nyata
dan pasti karena informasi tidak lengkap, maksudnya adalah
Akuntan Publik seharusnya melakukan pengujian terhadap
seluruh dokumen dan seluruh orang atau pejabat yang terkait
dalam permasalahan tersebut.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 129 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Dengan demikian dikarenakan Majelis Hakim Judex Factie berdasarkan
pertimbangan yang sesat dan keliru maka unsur keempat “yang dapat
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” pada
Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara
hukum.
2.7 Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum dan pertimbangan
pada Putusan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 326, alinea
kelima yang menjadi bukti petunjuk bagi Majelis Hakim Judex Factie
dalam meyakini unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan”, menyebutkan”:
“bahwa Perbuatan Terdakwa Tamin Sukardi bersama-sama dengan
TASMAN AMINOTO (almarhum), SUDARSONO, dan MISRAN
SASMITA tersebut di atas telah menyebabkan kerugian terhadap
keuangan negara sebesar Rp. 132.468.197.742…”
Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Factie Tingkat Pertama
adalah salah dan keliru di mana tertuang dalam halaman 325 s/d 327
karena tidak sesuai dengan fakta persidangan.
Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon Banding
(Terdakwa) dapat dikatakan mengalami kesesatan fakta dalam
melakukan perbuatan-perbuatannya karena Pemohon Banding
(Terdakwa) sama sekali tidak tahu menahu mengenai apa yang
dilakukan oleh TASMAN AMINOTO (almarhum), SUDARSONO dan
MISRAN SASMITA. Dengan demikian, bahwasanya terhadap apa
yang dituduhkan kepada Pemohon Banding (Terdakwa) atas
perbuatan bersama-sama menjadi tidak terbukti dan tidak terpenuhi
unsur dan dalam perkara a quo, TASMAN AMINOTO (almarhum),
SUDARSONO dan MISRAN SASMITA, tidak bersatus sebagai
Terdakwa sampai perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan dan bahkan
tidak mungkin dijadikan JPU sebagai tersangka apalagi Terdakwa,
karena SUDARSONO dan MISRAN SASMITA telah dibebaskan oleh
Mahkamah Agung dari Dakwaan membuat dan menggunakan surat
palsu Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor
1/PK/Pid/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Jo. Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor:165 K/Pid/2010 tanggal 25 Maret 2010 Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Nomor:775/Pid/2009/PT-MDN Jo. Putusan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:1417/Pid.B/2009/PN-LP
tanggal 26 Oktober 2009.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 130 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Oleh karenanya unsur “sebagai orang yang melakukan, yang
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yang ditujukan
terhadap pemohon banding (terdakwa) tidak terbukti.
3. Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata Terhadap Pertimbangan Hukum
Judex Factie Tingkat Pertama Dalam Menguji Terpenuhinya Unsur-Unsur
Pasal 2 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan
UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun
1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP
3.1 Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Mengenai Unsur Setiap Orang
3.1.1 Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Factie Tingkat
Pertama adalah salah dan keliru di mana tertuang dalam
halaman 264 s/d 266 karena tidak sesuai dengan fakta
persidangan.
3.1.2 Bentuk terjadinya perbuatan Pemohon Banding (Terdakwa)
adalah berawal dari hubungan keperdataan Surat Kuasa yang
mana Pemohon Banding (Terdakwa) bertindak untuk dan atas
nama MUSTIKA AKBAR selaku Direktur PT. ERNIPUTRA
TERARI untuk mengurus, mengambil, atau menerima uang
pembayaran dari PT. AGUNG CEMARA REALITY sesuai
dengan isi Surat Perjanjian Melepaskan Hak atas Tanah
dengan Ganti Rugi No. 560/LEGALISASI/SST/II/2011 antara
MUSTIKA AKBAR selaku Direktur PT. ERNIPUTRA TERARI
dan PT. AGUNG CEMARA REALITY diwakili oleh MUJIANTO
selaku Direktur.
3.1.3 Tidak ada Peran dari Pemohon Banding (Terdakwa) terhadap
Keputusan yang ada pada PT. ERNIPUTRA TERARI karena
Pemohon Banding (Terdakwa) bukanlah Pengurus Perseroan,
dan terbatas pada pemberian suatu nasihat yang tidak mengikat
3.1.4 Tidak ada Hubungan hukum antara Pemohon Banding
(Terdakwa) dengan TASMAN AMINOTO, SUDARSONO dan
MISRAN SASMITA, fakta ini telah terbukti dalam Putusan
Pidana umum yang telah Berkekuatan Hukum Tetap
3.1.5 Dengan demikian terhadap unsur setiap orang ini, tidak dapat
dinyatakan terpenuhi sebelum melihat penilaian dan
pembuktian delik inti pada rumusan Pasal yang dijerat. Selain
itu pula terpenuhinya unsur setiap orang belum serta merta
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 131 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
langsung dapat menjerat dan menghukum Pemohon Banding
(Terdakwa) hingga pembuktian delik inti dilakukan.
3.1.6 Oleh karena unsur dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi yang merupakan delik inti atau bestandeel delict
dari suatu tindak pidana Tidak Terbukti Dan Tidak Terpenuhi,
Maka Unsur Setiap Orang Yang Ditujukan Terhadap Pemohon
Banding (Terdakwa) Sebagai Subjek Hukum Tidak Dapat
Dimintai Pertanggung Jawaban.
3.2 Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum
3.2.1 Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Factie Tingkat
Pertama adalah salah dan keliru di mana tertuang dalam
halaman 266 s/d 293 karena tidak sesuai dengan fakta
persidangan.
3.2.2 Bahwa perbuatan Pemohon Banding (Terdakwa) bukan
merupakan korupsi karena tidak ada niat jahat untuk korupsi
atau ada unsur-unsur di luar niat jahat Pemohon Banding
(Terdakwa).
3.2.3 Bahwasanya dalam pembuktian di persidangan tersebut sama
sekali tidak terbukti. Hal ini didasarkan pada keterangan Saksi-
Saksi dan bukti-bukti Surat yang diajukan JPU di muka
persidangan. Pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi
menerangkan bahwasannya :
a) Saksi Ahli Waris baru mengetahui Terdakwa saat di
persidangan;
b) Saksi SUDARSONO dan Saksi MISRAN SASMITA baru
mengenal Terdakwa pada tahun 2009;
c) Saksi Ahli Waris memberikan keterangan bahwasannya
pemberian uang pada tahun 2002 dilakukan oleh TASMAN
AMINOTO dan tidak mengetahui adanya keterlibatan
Terdakwa;
d) Dari fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon Banding
(Terdakwa) dapat dikatakan mengalami kesesatan fakta
dalam melakukan perbuatan-perbuatannya karena
Pemohon Banding (Terdakwa) sama sekali tidak tahu
menahu mengenai apa yang dilakukan oleh TASMAN
AMINOTO (almarhum), SUDARSONO dan MISRAN
SASMITA.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 132 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
3.2.4 Pemerintah RI cq. Menteri Negara BUMN merupakan pihak
dalam perkara Perdata yang diajukan oleh Titin Kurniati Cs.
Yang dikenal dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
tanggal 22 Januari 2007 Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP, jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2007 Nomor:
173/PDT/2007/PT.-Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung RI
tanggal 30 April 2008 Nomor: 2461K/PDT/2007 jo. Putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 31 Maret
2010 Nomor: 701 PK/PDT/2009 yang pokok amarnya
Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Tentang
Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah dan Ladang
(SKPTSL), Menyatakan Titin Kurniati Rahayu dkk adalah
pemilik sah atas tanah seluas 106 ha, yang terletak di Pasar IV
Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang,
Propinsi Sumatera Utara. Oleh karenanya Menteri Negara
BUMN wajib tunduk patuh terhadap putusan Pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap tersebut, karena Putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih kuat dibanding
Peraturan Menteri.
3.2.5 Persetujuan Penghapusbukuan karena Kondisi Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diberikan oleh Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Persetujuan
Penghapusbukuan karena Kondisi Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g , diberikan oleh
RUPS/Menteri. Namun berdasarkan anggaran dasar PT.
Perkebunan Nusantara II Pasal 4 ayat (1) huruf d
Penghapusbukuan tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan
RUPS/Menteri.
3.2.6 Semua proses yang ditentukan oleh perundang-undangan ini
telah dilakukan dengan benar dan proses dari waktu ke waktu,
dipayungi oleh surat persetujuan Menteri BUMN dalam Surat
Menteri BUMN No. S-380/MBU/2004 tanggal 26 Juli 2004
perihal persetujuan pelepasan aktiva PTP Nusantara II
(Persero), dimulai dari langkah sbb:
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 133 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
a) Laporan hasil review atas penghapus bukuan areal eks
HGU PTPN II seluas 106 Ha di Kebun Hervetia, Nomor :
LAP-466/PW02/4.1/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
b) Surat Persetujuan Komisaris PT. Persero Perkebunan
Nusantara II, Hal Rekomendasi Penghapus Bukuan Dengan
Pemindahtanganan aset tetap Kebun Hevetia, Nomor .2
DK-PTPN-II/X/2014-73 tanggal 17 Oktober 2014.
c) Penghapusbukuan berdasarkan Surat Keputusan Direksi
Nomor: 2.5/KPT.S/38/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017.
3.2.7 Oleh karenanya unsur “melawan hukum” yang ditujukan
terhadap Pemohon Banding (Terdakwa) tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan.
3.3 Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Mengenai Unsur Melakukan
Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu
Korporasi
3.3.1 Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Factie Tingkat
Pertama adalah salah dan keliru di mana tertuang dalam
halaman 293 s/d 317 karena tidak sesuai dengan fakta
persidangan.
3.3.2 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) dalam menerima uang
dari MUJIANTO yang selaku Direktur dari PT. AGUNG
CEMARA REALITY adalah dalam kedudukannya sebagai
Penerima Kuasa sebagaimana Surat Kuasa tanggal 25
Februari 2011. Pada arti lain kedudukan ini merupakan suatu
Alasan Penghapus Pidana karena berdasarkan ketentuan
Pasal 1354 KUH-Perdata Pemohon Banding (Terdakwa)
terlindungi dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.
3.3.3 Oleh sebab itu, penerimaan uang dari PT. AGUNG CEMARA
REALITY bukanlah hasil kekayaan yang tidak sah terlebih lagi
kesimpulan ini telah dikukuhkan dengan adanya Putusan
Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap yang mensahkan
perbuatan PT. ERNIPUTRA TERARI dengan PT. AGUNG
CEMARA REALITY sebagai bentuk peralihan hak atas tanah
yang sah secara hukum;
3.3.4 Bahwa perolehan harta PT. ERNIPUTRA TERARI merupakan
perbuatan hukum dari Perseroan yang bukan disebabkan oleh
perbuatan hukum Pemohon Banding (Terdakwa). Dalam
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 134 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
konteks ini Pemohon Banding (Terdakwa) bertindak sebagai
Kuasa atau Wakil sebagaimana kewenangannya yang terbatas
di dalam Surat Kuasa dari Perseroan untuk menerima uang
peralihan hak dari PT. AGUNG CEMARA REALITY yang
kemudian uang tersebut diserahkan kembali kepada PT.
ERNIPUTRA TERARI sebagai Aset Kekayaan Perseroan.
Sehingga pemenuhan Kausalitas perbuatan Pemohon Banding
(Terdakwa) melakukan perbuatan memperkaya yang
dilakukan Pemohon Banding (Terdakwa) kepada Perseroan
atau Korporasi menjadi tidak ada dan terpenuhi.
3.4 Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Mengenai Unsur Yang Dapat
Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara
3.4.1 Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Factie Tingkat
Pertama adalah salah dan keliru di mana tertuang dalam
halaman 318 s/d 325 karena tidak sesuai dengan fakta
persidangan.
3.4.2 Bahwa “Kerugian Negara” adalah unsur pokok dalam perkara
ini. Namun Jaksa Penuntut Umum tidak mampu
menghadirkan saksi dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Pupung
Heru sebagai auditor kerugian negara dipersidangan, untuk
mempertanggung jawabkan hasil auditnya sehingga Jaksa
Penuntut Umum gagal membuktikan adanya kerugian negara
sesuai hukum. Oleh karena itu hasil audit KAP Pupung Heru
tersebut tidak dapat divalidasi dan diverikasi kebenaran hasil
auditnya di dalam persidangan aquo. Mengingat kerugian
negara adalah unsur essensial dan vital dalam perkara Tindak
Pidana Korupsi. Jangan jangan kantor Akuntan ini fiktif dan
tidak ada keberadaannya, terlebih lagi pendapat dalam
auditnya hanya didasari oleh BAP BAP yang disodorkan oleh
jaksa, yang didalam persidangan ini kesaksian itu telah diuji
dan ternyata tidak terbukti, terlebih lagi Mujianto tidak pernah
hadir dalam sidang;
3.4.3 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,
Keterangan Ahli Keuangan Negara Dr. Eko Sembodo.
SE.,MM.,M.Ak., CfrA menyatakan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) yang dilakukan KAP Pupung Heru dibuat tidak dapat
diyakini kebenarannya sesuai dengan SPKN No. 1 tahun 2017
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 135 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
sebagai pedoman untuk pemeriksaan tahun 2017. Dalam
laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor
Akuntan Publik Pupung Heru adalah dengan mengambil
langsung dari BAP Penyidik terhadap saksi MUJIANTO pada
tanggal 13 Desember 2017 mengatakan dari pembelian tanah
Pasar IV Helvetia tersebut sebesar Rp. 222 miliar baru
membayar sebesar Rp132.468.197.742.- (hal 85). Dari BAP
Penyidik terhadap sdr Tamin Sukardi diperoleh penjelasan
bahwa atas penjualan tanah kepada PT. AGUNG CEMARA
REALITY (hal 54) dari harga sejumlah Rp. 236 Milyar baru
diterima sebesar Rp. 115 Milyar. Sebagaimana diketahui
Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, dari
BAP yang dijadikan dasar perhitungan Kerugian Negara masih
terlihat adanya perbedaan nilai jual tanah dan besarnya uang
yang sudah dibayar. Hal ini menunjukkan nilai uang yang tidak
nyata dan pasti jumlahnya. Begitu juga hal nya dengan cara
melakukan pemeriksaan Akuntan Publik tidak melakukan
kegiatannya berpedoman pada SPAP maupun SPKN karena
akuntan tidak objektif. Seharusnya auditor obyektif
memperoleh informasi dari dua sumber untuk kesamaan nada
dan isi, auditor independent tidak memihak kepada satu sisi,
dan auditor profesional harus menggunakan keahliannya
dalam mengungkap permasalahan.
3.4.4 Bahwa atas hal tersebut seharusnya KAP Pupung Heru
dihadirkan untuk mengklarifikasi dan mempertanggung
jawabkan hasil auditnya, agar apabila ada kerugian negara
dapat dihitung NYATA DAN PASTI JUMLAHNYA. Mengingat
unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai
perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benar-benar
sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tipikor.
3.4.5 Laporan audit atau Hasil Pemeriksaan menjadi tanggung jawab
yang memeriksa (auditor). Auditor harus bertanggung jawab
terhadap laporan audit yang dibuatnya. Ketidakhadiran KAP
Pupung Heru dalam penentuan kerugian negara tidak dapat
diyakini kebenarannya sehingga unsur kerugian negara tidak
terpenuhi dan tidak terbukti.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 136 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
3.2.8 Oleh karenanya unsur “yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara” yang ditujukan terhadap Pemohon
Banding (Terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
3.5 Kekhilafan Hakim Mengenai Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan,
Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan
3.5.1 Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Factie Tingkat
Pertama adalah salah dan keliru di mana tertuang dalam
halaman 325 s/d 327 karena tidak sesuai dengan fakta
persidangan.
3.5.2 Bersama-sama berarti ada kerjasama diantara para pelaku
(unsur objektif), sedangkan bersekutu berarti adanya niat yang
sama dari para pelaku untuk melakukan kerjasama sebagai
suatu tindak pidana (unsur subjektif). Artinya, yang harus
dibuktikan tidak hanya adanya kerjasama tetapi juga harus
dibuktikan adanya kesamaan dolus malus (niat jahat) untuk
melakukan perbuatan tersebut. Pompe berpendapat bahwa
pelaku turut serta melakukan ada 3 kemungkinan: Pertama,
mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam delik.
Kedua, salah seorang memenuhi semua unsur delik,
sedangkan yang lain tidak. Ketiga, tidak seorangpun
memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka secara
bersama-sama mewujudkan itu. Jadi, inti dari deelneming
adalah adanya meeting of mind dari para pelaku atau
kesamaan antara motivasi dan perwujudan nyata perbuatan
para pelaku kejahatan dengan pelaku penyertaan.
3.5.3 Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon
Banding (Terdakwa) dapat dikatakan mengalami kesesatan
fakta dalam melakukan perbuatan-perbuatannya karena
Pemohon Banding (Terdakwa) sama sekali tidak tahu menahu
mengenai apa yang dilakukan oleh TASMAN AMINOTO
(almarhum), SUDARSONO dan MISRAN SASMITA. Dengan
demikian, bahwasannya terhadap apa yang dituduhkan
kepada Pemohon Banding (Terdakwa) atas perbuatan
bersama-sama menjadi tidak terbukti dan tidak terpenuhi
unsur,
3.5.4 Bahwa dengan disertakannya Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,
harusnya ada terdakwa lain selain dari Pemohon Banding
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 137 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
(Terdakwa) dalam perkara aquo, adalah sangat tidak logis jika
terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana secara
bersama-sama akan tetapi terdakwa dalam kasus ini hanya
Pemohon Banding (Terdakwa) sendiri. Dalam hubungan ini
terdapat Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia
No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam
Perkara Pidana yang antara lain menyebutkan: Bahwa
Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui Saksi
Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah
Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan
bahwa JPU diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan
teman Terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana
tersebut sebagai Saksi di persidangan, dengan syarat bahwa
Saksi ini dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, namun tidak
termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian.
Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung No. 2437
K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: “Saksi mahkota
didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari
salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang
bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal
mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”. Kemudian
dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1986
K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 dijelaskan, bahwa
Mahkamah Agung tidak melarang apabila JPU mengajukan
Saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa Saksi ini
dalam kedudukannya sebagai Terdakwa tidak termasuk dalam
satu berkas perkara dengan Terdakwa yang diberikan
kesaksian (Varia Peradilan, 1990: 25). Berdasarkan
yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka dalam perkara
a quo, TASMAN AMINOTO (almarhum), SUDARSONO dan
MISRAN SASMITA, tidak bersatus sebagai Terdakwa sampai
perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan dan bahkan tidak
mungkin dijadikan JPU sebagai tersangka apalagi Terdakwa,
karena keduanya telah dibebaskan oleh Mahkamah Agung
dari Dakwaan membuat dan menggunakan surat palsu yang
dikenal dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah
Agung RI Nomor 1/PK/Pid/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Jo.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 138 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:165 K/Pid/2010 tanggal
25 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan
Nomor:775/Pid/2009/PT-MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam Nomor:1417/Pid.B/2009/PN-LP tanggal 26
Oktober 2009.
3.5.5 Oleh karenanya unsur “sebagai orang yang melakukan, yang
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yang
ditujukan terhadap pemohon banding (terdakwa) tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan.
4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama
Mengenai Status Kepemilikan Tanah Objek Sengketa
4.1 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) sependapat dengan
pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama halaman 335,
yang menyatakan:
“…Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI pada tanggal 31
Maret 2010 Nomor 701/PK/PDT/2009 adalah hukum yang berlaku
hingga sampai saat ini, dan demi hukum mengikat para pihak baik
kepada para Penggugat maupun para Tergugat, sesuai dengan asas
Res Judicata Pro Veritate Habeteur yang artinya bahwa putusan
Hakim harus dianggap benar, dengan demikian Barang Bukti 167
berupa Tanah seluas 20 ha (dua puluh hektar) yang merupakan
bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. ERNI PUTERA
TERARI seluas ±126 Ha (kurang lebih Seratus Dua Puluh Enam
Hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan
Deli, Kabupaten Deli Serdang dan Barang Bukti nomor 168 berupa:
Tanah seluas 32 ha (tiga puluh dua hektar) yang merupakan bagian
dari tanah seluas ±126 ha (seratus dua puluh enam hektar) yang
terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang masih tetap dalam penguasaan hak PT.
ERNI PUTRA TERARI sedangkan Barang Bukti nomor 168 berupa
:Tanah seluas 74 ha (tujuh puluh empat hektar) yang merupakan
bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. ERNI PUTERA
TERARI seluas ±126 ha (seratus dua puluh enam hektar) yang terletak
di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli
Serdang karena telah dialihkan kembali kepada PT. Agung Cemara
Raelity sesuai dengan Surat Perjanjian Melepaskan Hak atas Tanah
dengan Ganti Rugi antara PT ERNI PUTERA TERARI yang diwakili
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 139 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
oleh Mustika Akbar selaku Direktur dan PT AGUNG CEMARA
REALITY diwakili oleh Mujianto selaku Direktur Nomor
560/Legalisasi/SST/11/2011 diman Terdakwa TAMIN SUKARDI
bertindak selaku Kuasa Direktur PT ERNI PUTERA TERARI untuk
menerima untuk pembayaran ganti rugi dari PT AGUNG CEMARA
REALITY diwakili oleh Mujianto selaku Direktur (yang saat ini belum
lunas). Atas transaksi pelepasan hak dengan ganti rugi atas tanah dari
bahagian seluas 126 ha tersebut, maka tetap berada dalam
penguasaan hak PT AGUNG CEMARA REALITY diwakili Mujianto
selaku Direktur dengan kewajiban hukum untuk membayar
kekurangan pembayaran yang belum dilunasinya kepada Terdakwa
TAMIN SUKARDI bertindak selaku kuasa Direktur PT. ERNI PUTERA
TERARI untuk menerima uang pembayaran ganti rugi dari PT AGUNG
CEMARA REALITY
Akan tetapi Pertimbangan Hukum judex factie yang menyatakan ..”
uang pembayaran ganti rugi dari PT AGUNG CEMARA REALITY
untuk selanjutnya disetor ke kas Negara sebagai penggantian kerugian
Negara berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan
berlaku” adalah pertimbangan judex factie yang sangat kontadiktif,
disatu sisi judex factie mengakui alas hak atas tanah aquo dikuasai
oleh PT. ErniPutera Terari yang kemudian dilepaskan sebagian
haknya berdasarkan Surat Perjanjian Melepaskan Hak atas Tanah
dengan Ganti Rugi Nomor 560/Legalisasi/SST/11/2011 antara PT
ERNI PUTERA TERARI yang diwakili oleh Mustika Akbar selaku
Direktur dan PT AGUNG CEMARA REALITY diwakili oleh Mujianto
selaku Direktur, dengan demikian perbuatan hukum antara PT ERNI
PUTERA TERARI yang diwakili oleh Mustika Akbar selaku Direktur
dan PT AGUNG CEMARA REALITY diwakili oleh Mujianto selaku
Direktur dalam Surat Perjanjian Melepaskan Hak atas Tanah dengan
Ganti Rugi Nomor 560/Legalisasi/SST/11/2011 adalah sah menurut
hukum, sehingga sisa uang ganti rugi seharusnya diserahkan kepada
PT, ERNIPUTERA TERARI dan bukan disetor ke Kas Negara.
Dengan demikian jelaslah bahwa pertimbangan hukum judex factie
telah khilaf dan keliru, oleh sebabmana tidak patut untuk
dipertahankan dan cukup alasan untuk dibatalkan ditingkat banding ;
4.2 Bahwa PT ERNI PUTERA TERARI dapat dikualifikasikan sebagai
pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 140 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX
dirumuskan bahwa:
“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik
sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang
tidak berhak (obyek jual beli tanah).”
“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada
Penjual yang tidak berhak.”
4.3 Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 531 KUH
Perdata menyatakan: “Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang
besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa
mengetahui adanya cacat cela di dalamnya.”
4.4 Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997), menyebut istilah itikad baik
dalam hubungannya dengan penguasaan fisik atas tanah (Pasal 24)
Pasal 24 ayat (2) huruf a menyatakan: “penguasaan tersebut dilakukan
dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan
sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang
yang dapat dipercaya”
Asumsi dari pembuat undang-undang dan juga menurut pendapat-
pendapat yang berkembang di dalam literatur, keabsahan “jual beli”
dapat dipastikan dengan adanya peran Notaris/PPAT. Notaris/PPAT
PPAT memeriksa atau memastikan terpenuhinya peryaratan
kewajiban pembeli sehingga keabsahan jual beli telah ditanggung oleh
Notaris/ PPAT.
4.5 Bahwa Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas
Tanah Nomor 39/Leg/2007 (mono) antara Tasman Aminoto, qq.
Suparman, CS dengan Mustika Akbar qq. PT. ERNIPUTRA TERARI
pada tanggal 26 Januari 2007 yang dilegalisasi Notaris Ika Azniga
Lokman, S.H. yang beralamat di JL. Brigjen Katamso No. 52, Medan
yang pada pokoknya berisi kesepakatan sebagai berikut:
1. Pelepasan hak sebidang tanah + 126 ha di Pasar IV Desa Helvetia,
Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Sedang;
2. Harga Ganti Rugi Sebesar Rp. 7 Milyar;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 141 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
3. Alas Hak Berdasarkan:
a. SKPTSL Tertanggal 20-01-1954 Nomor 016/Ketj.
Labuhan.Deli/DS s/d Nomor 080/Ketj. Labuhan.Deli/DS;
b. Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris masing-masing
Tertanggal 25 Nopember 2002
c. Surat Kuasa 65 orang ahli waris (Titin Kurniaty Rahayu, Cs)
kepada Tasman Aminoto.
d. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Januari
2007 Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP
4.6 Bahwa PT. Erniputra Terari mengalihkan kepada PT. Agung Cemara
Realty (Pihak Ketiga) berdasarkan Pengikatan Diri Untuk Melakukan
Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah Antara Tasman Aminoto dengan PT.
Erniputra Terari dalam pasal 7 yang menyatakan ‘’ Apabila syarat-
syarat yang diperlukan untuk melaksankan pelepasan hak-hak atas
tanah telah dipenuhi baik sebelum maupun setelah serifikat diterbitkan
oleh instansi terkait, sedang pihak pertama tidak bersedia atau tidak
dapat memberikan bantuannya di dalam melangsungkan jual beli dari
tanah tersebut kepada pihak kedua dihadapan pejabat yang
berwenang untuk itu maka pihak pertama dengan ini memberikan
kuasa pihak kedua dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
untuk melaksanakan pelepasan hak-hak atas tanah tersebut kepada
pihak pertama kedua dihadapan pejabat yang dimaksud diatas;
Dan Pasal 8 menyatakan ‘’ Para Pihak telah setuju dan semufakat
bahwa Pihak Kedua diperkenankan oleh Pihak Pertama untuk menjual
atau mengalihkan dengan cara apapun tanah tersebut kepada pihak
ketiga atau pihak lain yang dianggap baik oleh pihak kedua, baik
sebelum ataupun sesudah tanah tersebut bersertifikat
4.7 Pada tanggal 25 Februari 2011 berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 12/PTTSDBT/II/2011 Waarmerking Notaris Nuriljani Iljas, S.H.
Tamin Sukardi bertindak untuk dan atas nama Mustika Akbar selaku
Direktur PT. Erniputra Terari untuk mengurus, mengambil, atau
menerima uang pembayaran dari PT. Agung Cemara Reality sesuai
dengan isi Surat Perjanjian Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti
Rugi No. 560/LEGALISASI/SST/II/2011 antara yang diwakili Mustika
Akbar selaku Direktur PT. Erniputra Terari dan PT. Agung Cemara
Reality diwakili oleh Mujianto selaku Direktur. Dimana seluruh dana
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 142 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
yang diterima Pemohon Banding/Terdakwa selaku kuasa telah
diserahkan kepada kas PT. Erniputra Terari (Neraca Keuangan PT.
ErniPutra Terari, terlampir) .
4.8 Surat Perjanjian Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi
antara PT.ERNIPUTRA TERARI yang diwakili Mustika Akbar selaku
Direktur PT. ERNIPUTRA TERARI dan PT. AGUNG CEMARA
REALITY diwakili oleh Mujianto selaku Direktur
No.560/LEGALISASI/SST/II/2011 yang dilegalisasi Notaris Suriaty
Sandery tertanggal 5 Februari 2011, pada pokoknya berisi:
Pelepasan hak sebidang tanah seluas + 750.000 m2 yang terletak
di Pasar IV Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten
Deli Sedang. Tanah yang dilepas tersebut adalah tanah diperdapat
berdasarkan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tanggal 26 Januari
2007 dari Tasman Aminoto selaku kuasa 65 orang ahli waris.
Harga Rp. 315.000/ m dengan total harga 236.250.000.000,-
Dokumen-dokumen alas hak penguat berdasarkan:
a. Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas
Tanah Nomor 39/Leg/2007 (mono) antara Tasman Aminoto,
qq. Suparman, CS dengan Mustika Akbar qq. PT. ERNIPUTRA
TERARI pada tanggal 26 Januari 2007 yang dilegalisasi
Notaris Ika Azniga Lokman, SH yang beralamat di JL. Brigjen
Katamso No. 52, Medan;
b. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Januari
2007 Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP;
c. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2007 Nomor:
173/PDT/2007/PT-Mdn;
d. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2008 Nomor:
2461K/PDT/2007;
e. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 31
Maret 2010 Nomor: 701 PK/PDT/2009;
f. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor:
20/eks/2010/15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 29 Desember 2010
jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan
No.20/Eks/2010/15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 19 April 2011 jo.
Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.
20/Eks/2010/15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 20 April 2011 jo.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 143 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.
20/Eks/2010/15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 21 April 2011;
Sehingga dengan kriteria pembeli yang beritikad baik ini telah
terpenuhi oleh PT. ERNIPUTRA TERARI dan PT AGUNG CEMARA
REALITY, maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad
baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.
5. Adanya Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion)
6.1 Bahwa dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan, dalam
musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting
opinion) dari Merry Purba, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota II Ad Hoc
yang berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan
perbuatan sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Primair
dengan pertimbangan sebagaimana tertuang pada halaman 337 s/d 404
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan No : 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MDN tertanggal 27 Agustus 2018.
6.2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) mengatur bahwa suatu putusan pengadilan harus dilandasi
suatu permufakatan bulat para anggota majelis hakim apabila dengan
sungguh-sungguh permufakatan bulat tidak dapat dicapai maka putusan
diambil berdasarkan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan
prinsip “yang paling menguntungkan terdakwa”.
6.3 Dengan memperhatikan dissenting opinion tersebut, maka mohon kiranya
agar dalam memutus perkara banding atasnama Pemohon Banding
(Terdakwa), kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi di Tingkat Banding
memperhatikan secara sungguh-sungguh perbedaan pendapat
(dissenting opinion) yang telah dinyatakan oleh dari Merry Purba, S.H.,
M.H., selaku Hakim Anggota II Ad Hoc sebagaimana yang tertuang di
dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No :
33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MDN tertanggal 27 Agustus 2018.
6.4 Bahwa adanya hakim tipikor yang memberikan perbedaan pendapat
(dissenting opinion) dalam mengadili perkara Pemohon Banding
(Terdakwa) itu telah mengisyaratkan adanya ketidak-yakinan (keragu-
raguan) dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
dalam mengambil kesimpulan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa)
bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 144 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
6.5 Bahwa dengan adanya ketidakyakinan (keragu-raguan) majelis hakim
tersebut, sudah seharusnya Majelis Hakim berpegang pada asas in dubio
pro reo;
6.6 Asas in dubio pro reo sendiri sudah sering digunakan Mahkamah Agung
(“MA”) untuk memutus perkara, di antaranya dalam Putusan Mahkamah
Agung No. 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya
menyebutkan bahwa:
“asas In Dubio Pro Reo yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan
apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal
yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan
dari dakwaan.”
Selain itu, MA juga pernah berpendapat mengenai hubungan antara
hukum acara pidana dengan asas in dubio pro reo pada Putusan
Mahkamah Agung No. 2175/K/Pid/2007 yang salah satu
pertimbangannya menyatakan:
“...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "Negatief
Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan
alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat
terlihat pada Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbunyi sebagai berikut:
"Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang,
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"
Pertimbangan Putusan yang sama juga menyebutkan:
“Suatu asas yang disebut "In Dubio Pro Reo" yang juga berlaku bagi
hukum pidana..... Asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang
Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas Tiada
Pidana Tanpa Kesalahan" (“Geen Straf Zonder Schuld") atau
"Anwijzigheid van alle Schuld' yang sudah menjadi yurisprudensi
konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP”
Sedangkan Pasal 182 ayat (6) KUHAP sendiri menyebutkan:
“Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil
permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan
sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan
sebagai berikut:
a putusan diambil dengan suara terbanyak;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 145 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
b jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat
diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang
paling menguntungkan bagi terdakwa.”
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut dapat kita ketahui
bahwa penerapan asas in dubio pro reo sejalan dengan
pengaturan Pasal 183 dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Pasal 183
KUHAP mengharuskan hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana
untuk memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya.
Sedangkan, Pasal 182 ayat (6) KUHAP mengatur keadaan bila proses
pengambilan putusan dalam musyawarah majelis hakim tidak dicapai
hasil pemufakatan bulat, dan tidak dapat diambil putusan berdasarkan
suara terbanyak (karena pendapat anggota majelis hakim berbeda-beda),
maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling
menguntungkan bagi terdakwa.
Jadi, praktiknya asas in dubio pro reo ini digunakan bila hakim
berdasarkan alat bukti yang ada masih memiliki keragu-raguan mengenai
bersalah atau tidaknya terdakwa. Bila hakim masih memiliki keraguan
mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa, maka berlaku Pasal 183
KUHAP yang melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia tidak memperoleh
keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Pasal 191 KUHAP yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat
bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”
yang artinya “dalam keadaan yang meragukan, hakim harus mengambil
keputusan yang menguntungkan terdakwa. Keputusan yang
menguntungkan terdakwa dalam perkara a quo seharusnya dapat
diterjemahkan majelis hakim dengan MEMBEBASKAN Pemohon
Banding (Terdakwa).
Bahwa dalam kasus aquo, kiranya perlu dikemukankan tentang hal hal
sebagai berikut :
1. Fakta hukum seharusnya adalah hasil pergulatan hakim dalam
mengkonstatir, yaitu melihat, mengetahui dan membenarkan telah
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 146 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
terjadinya peristiwa. Hakim dapat membenarkan telah terjadinya suatu
peristiwa, tentu dari pembuktian, baik JPU maupun Terdakwa (dan
Penasihat Hukumnya).
2. Fakta hukum seharusnya berasal dari alat-alat bukti yang diajukan di
depan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
3. Fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah kami
lampirkan dalam secara lengkap dalam Pleiidoi yang diambil dari
rekaman persidangan perkara Nomor: No : 33/Pid.Sus-
TPK/2018/PN.MDN atas nama : Terdakwa Tamin Sukardi. Transkrip ini
adalah salinan pengalihan tuturan dalam bentuk suara/ bunyi menjadi
tulisan/ teks yang hal-hal disampaikan dalam persidangan, baik oleh
Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Saki-saksi, Ahli dan
Terdakwa. Transkrip Persidangan dan Rekaman (recording) Persidangan
merupakan fakta hukum.
4. Bukti Transkrip dan Rekaman (recording) Persidangan tersebut
membuktikan dan menunjukkan:
JPU berdalil tanpa bukti dan tidak sesuai dengan kesaksian para saksi
dan ahli
Judex Factie hanya mengutip apa yang menjadi dalil JPU dan membuat
putusan tanpa berdasar atas Keterangan Saksi.
Keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang sah sesuai Pasal
184 ayat (1) KUHAP. Sehingga kedudukan dan peran saksi sangat
penting dalam menemukan kebenaran materiil dalam perkara pidana.
Perlu dijelaskan kembali, ternyata ada 2 upaya untuk memperoleh hak
atas tanah tersebut, upaya tersebut ditempuh oleh 2 pihak yang
berbeda dengan cara berbeda dan tidak saling berhubungan
sebelumnya. Yakni upaya A (institusional) dilakukan oleh PT
ERNIPUTRA TERARI dengan bantuan ISMAIL SEMBIRING selaku
Leveransir dan Konsultan PTPN II, dan Upaya B (institutional dan
legal) dilakukan oleh TASMAN AMINOTO, termasuk melalui PANSUS
DPR RI.
PT. ERNIPUTRA TERARI menempuh Upaya A (institusional) dengan
bantuan ISMAIL SEMBIRING untuk memperoleh hak atas tanah di
Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang
dengan bantuan versi ISMAIL SEMBIRING dengan mengajukan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 147 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
permohonan melalui surat ke institusi-institusi dengan korespondensi
sebagai berikut:
Surat PT. ERNIPUTRA TERARI Nomor 08/DU/ET/VII2004 tertanggal
12 Juli 2004 kepada Bupati Deli Serdang dan tembusannya
disampaikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara tentang
permohonan hak atas tanah seluas 106 ha terletak di Desa Helvetia,
Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
Surat Bupati Deli Serdang Nomor 593/2570 Nomor 14 Juli 2004
kepada Gubernur Sumut dan Dirut PTPN II Tanjung Morawa dan
tembusan disampaikan kepada Menteri BUMN, Kepala Badan
Pertanahan Nasional, Kakanwil BPN Propinsi Sumut, Kadis
Perkebunan Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam, Kakan
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam yang pada
pokoknya menyatakan dukungan memperoleh hak atas tanah seluas
± 106 ha di Desa Helvetia, tanah yang dimaksud merupakan yang
tanah dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana Keputusan
Kepala BPN No. 42/HGU/BPN/2002, dan agar diproses penyelesaian
administrasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kepentingan PT.
ERNIPUTRA TERARI;
Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 593/6179/2004 perihal
Pengaturan Pemanfaatan Tanah kepada Menteri Negara BUMN yang
tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala
BPN, Bupati Deli Serdang, Kepala Kanwil BPN Prop. Sumut pada
pokoknya menyatakan : berdasarkan Surat PT.ERNIPUTRA TERARI
Nomor 08/DU/ET/VII2004 12 Juli 2004 dan Surat Bupati Deli Serdang
Nomor 593/2570 Nomor 14 Juli 2004 menyetujui usul Bupati Deli
Serdang & dukungan memperoleh hak atas tanah agar segera
memproses pemberian izin pelepasan aset atas areal seluas ± 106
ha kepada PT. ERNIPUTRA TERARI;
Surat Direksi PTPN II (Persero) 11.0/X/326/X/2004 tertanggal 6
Oktober 2004 kepada Menteri Negara BUMN perihal Permohonan
Pelepasan Aktiva Tetap Non Produktip berupa lahan di Kebun
Helvetia sebagai permintaan persetujuan Menteri Negara BUMN
untuk dapat melepaskan areal seluas ± 106 ha kepada PT.
ERNIPUTRA TERARI.
5. Bahwa setelah upaya institusional dengan bantuan ISMAIL SEMBIRING
tersebut, PT. ERNIPUTRA TERARI baru mengetahui dari ISMAIL
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 148 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
SEMBIRING adanya gugatan perdata terhadap objek yang sama yang
berpotensi menghambat upaya institusional yang ditempuh PT.
ERNIPUTERA TERARI. Informasi ini diketahui oleh ISMAIL SEMBIRING,
dikarenakan PTPN II digugat perdata bersama dengan Tergugat 2. PB
Alwasliyah, 3. Notaris/PPAT Drs. Hasbullah Hadi, S.H., 4. Pemerintah RI
cq. Menteri Negara BUMN, 5. Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri
cq. Gubernur Sumatera Utara cq.Bupati Deli Serdang 6. Kepala Badan
Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan
cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam dalam perkara Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP.
Oleh karena adanya gugatan masyarakat tersebut, ISMAIL SEMBIRING
menyarankan agar PT. ERNIPUTRA TERARI mempelajari gugatan yang
sudah berlangsung. Dalam perjalanannya kedua upaya ini baru bersatu
ketika TITIN KURNIATI RAHAYU cs menang dalam perkara perdata.
Pertemuan dilakukan pada saat proses gugatan perdata pada Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam dengan gugatan perkara No. 15/Pdt.G/2006/PN-LP
akan selesai pada awal tahun 2007. Bahwa atas hal tersebut tidak
mungkin (Pemohon Banding) Terdakwa tahu dan bersinergi dengan
TASMAN AMINOTO, SUDARSONO, dan MISRAN SASMITA berkaitan
dengan SKPPTSL, Surat Keterangan Waris dan gugatan perdata,Tidak
mungkin (Pemohon Banding) Terdakwa menjadi intelectual dader dari
terbitnya SKPPTSL, Surat Keterangan Ahli Waris, apalagi menginisiasi,
dan membiayai gugatan perdata.
Atas hal tersebut tuduhan JPU bahwa (Pemohon Banding) Terdakwa
sebagai Intelectual Dader (Auctor intellectualis) suatu tindak pidana
merupakan hal yang bersifat PRESUMSI, PRADUGA, KEMUNGKINAN
yang tidak berdasar dan tidak terbukti dalam persidangan.
6. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Agraria Prof. Dr. Nurhasan Ismail,
SH.,M.Si. berkaitan dengan Penghapusbukuan Tanah Obyek Sengketa
Dari Daftar Aset Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik
Negara/Daerah:
(a) Istilah penghapusan atau penghapusbukuan aset instansi pemerintah
dan badan usaha milik negara/daerah (BUMN/D) dikenal dalam
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik
Negara atau Daerah atau BUMN/D. Penghapusbukuan mengandung
makna adanya tindakan menghapus atau mencoret aset berupa tanah
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 149 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh
pejabat yang berwenang. Dengan dilakukan penghapusbukuan
tersebut, pejabat dari instansi pemerintah atau BUMN/D terbebas dari
tanggung jawab administrasi dan fisik pengelolaan aset tanah
tersebut.
(b) Proses penghapusbukuan aset tanah dari daftar aset merupakan
tindak administratif dari instansi pemerintah atau BUMN/D pemegang
hak atas tanah yang oleh putusan pengadilan dinyatakan menjadi hak
dari pihak lain. Artinya, penghapusbukuan itu ditempatkan sebagai
tindakan lanjutan atau konsekuensi dari adanya putusan pengadilan.
Proses penghapusbukuan tidak mempengaruhi diktum putusan
pengadilan yang sudah menempatkan kepemilikan tanah aset instansi
pemerintah atau BUMN/D sebagai haknya pihak lain yang dinyatakan
berhak dalam putusan pengadilan.
(c) Pandangan bahwa proses penghapusbukuan merupakan tindakan
administratif dan tidak berpengaruh pada status tanah yang sudah
menjadi haknya pihak lain didasarkan sejumlah ketentuan yaitu:
Pasal 83 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 yang
menentukan bahwa penghapusan barang milik negara/daerah
dilakukan karena tanah aset sudah beralih atau berpindahtangan
kepada pihak lain. Beralihnya tanah aset terjadi karena adanya
perbuatan hukum keperdataan yaitu jual beli atau tukar menukar
atau hibah atau penyertaan modal ke dalam badan hukum dan
karena adanya putusan pengadilan yang menyatakan tanah aset
menjadi milik/kepunyaan pihak lain;
Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 2 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.06 /2014 yang menentukan bahwa penghapusan
barang berupa tanah milik negara/instansi pemerintah pusat
dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada
lagi upaya hukum;
Pasal 432 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 yang menentukan bahwa penghapusan
barang berupa tanah milik pemerintah daerah dilakukan karena
adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada lagi upaya hukum;
dan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 150 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf g Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor 2 Tahun 2010 yang menentukan bahwa
penghapusbukuan tanah aset BUMN dilakukan karena adanya
kondisi tertentu yang di antaranya berupa adanya putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht).
(d) Dari ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut
sudah sangat tegas dinyatakan bahwa penghapusbukuan aset tanah
termasuk kepunyaan BUMN/D hanyalah proses tindakan administratif
oleh internal alat perlengkapan badan usaha tersebut sesuai dengan
tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
tersebut di atas. Tujuan dari tindakan penghapusbukuan adalah agar
pejabat instansi pemerintah atau direksi BUMN/D terbebas dari
tanggung jawab pengelolaan aset berupa tanah tersebut.
(e) Dengan kedudukan dan fungsi seperti tersebut di atas,
penghapusbukuan tidak mempengaruhi diktum putusan pengadilan.
Hal tersebut mengandung makna, yaitu: Pertama, jika
penghapusbukuan aset tanah dari daftar aset BUMN/D atau instansi
pemerintah belum dilakukan, maka diktum putusan pengadilan tetap
dapat dieksekusi dan berlaku; Kedua, aset tanah sudah dinyatakan
sebagai haknya pihak lain oleh putusan pengadilan tidak dapat lagi
ditempatkan atau didaku sebagai kepunyaan atau aset BUMN/D atau
instansi pemerintah; Ketiga, pihak yang dinyatakan berhak atas tanah
oleh putusan pengadilan sudah mempunyai kewenangan untuk
menguasai dan memanfaatkan tanah serta melakukan perbuatan
hukum keperdataan meskipun BUMN/D atau instansi pemerintah
belum melakukan penghapusbukuan.
(f) Putusan pengadilan mempunyai pengaruh terhadap eksistensi hak
atas tanah dari pihak yang oleh putusan pengadilan dinyatakan tidak
berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa. Artinya, dengan
putusan pengadilan tersebut :
status tanah HGU dari PTPN II harus dinyatakan tidak ada lagi
serta secara otomatis sudah dibatalkan dan hapus. Proses
penghapusan hak atas tanah hanya merupakan proses
administratif yang tidak menghilangkan hak dari pihak yang
dinyatakan berhak atas tanah tersebut.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 151 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
jika tanah tersebut sudah berstatus sebagai tanah yang dikuasai
langsung negara, maka dengan putusan pengadilan tersebut telah
berubah berstatus sebagai tanah yang dipunyai warga masyarakat
yang dinyatakan berhak oleh putusan pengadilan tersebut.
7. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara Dr.
Ridwan HR., S.H., M.Hum
Surat keputusan persetujuan penghapusan aset PTPN II ini dapat
dikualifikasi sebagai KTUN yang sah (rechtmatig) dan memiliki kekuatan
hukum formal dan material (materiel-enformeel rechtskracht).
8. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sangat keberatan atas Putusan
Judex Factie tingkat Pertama yang menyatakan: “barang bukti Nomor
urut 170 s/d 182 dirampas untuk Negara dan akan diperhitungkan untuk
pembayaran uang penggati”:.berupa:
a. 1 (satu) bidang tanah seluas 57 M2 yang terletak di Jalan Kom. Laut
Yos Sudarso Dalam, Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan
Medan Barat, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan
No.769/Pulau Brayan Kota atas nama TAMIN SUKARDI.
b. 1 (satu) bidang tanah seluas 79 M2 yang terletak di Jalan Kom. Laut
Yos Sudarso Dalam, Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan
Medan Barat, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan
No.774/Pulau Brayan Kota atas nama TAMIN SUKARDI.
c. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Thamrin No. 130,
Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota Medan sesuai
Sertifikat Hak Milik No.750/Sei Rengas I atas nama TADJUDDIN.
d. 1 (satu) bidang tanah seluas 15.638 M2 yang terletak di Kelurahan
Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan
sesuai Sertifikat Hak Milik No.1859/Padang Bulan Selayang I atas
nama TADJUDDIN.
e. 1 (satu) bidang tanah seluas 13.356 M2 yang terletak di Kelurahan
Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan
sesuai Sertifikat Hak Milik No.1869/Padang Bulan selayang I atas
nama TANDEANUS.
f. 1 (satu) bidang tanah seluas 8.944 M2 yang terletak di Kelurahan
Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan
sesuai Sertifikat Hak MilikNo.1870/Padang Bulan Selayang I atas
nama EDDY TANOTO.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 152 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
g. 1 (satu) bidang tanah seluas 8.944M2 yang terletak di Kelurahan
Perintis Kecamatan Medan Timur Kota Medan sesuai Sertifikat Hak
Guna Bangunan No.71/Perintis atas nama EDDY TANOTO.
h. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Ruko terletak di
Jalan Thamrin No.128 A Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan
Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
i. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri Hotel Sebayak terletak di
Jalan Merdeka Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo
Provinsi Sumatera Utara.
j. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri Taman Simalam Resort
terletak di Jalan Raya Merek KM.9 Sidikalang, Kodon-kodon,
Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
k. 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai sertifikat hak milik nomor
85/Pendau Hulu I atas nama Lina Djohan yang berlokasi di Jalan
Wahidin, Kel. Pendau Hulu I, Kec.Medan, Kota Medan.
l. 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai sertifikat hak milik nomor
1703/Pendau Hulu I atas nama Lina Djohan yang berlokasi di Jalan
Gajah, Kel. Pendau Hulu I, Kec.Medan, Kota Medan.
m. 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai sertifikat hak milik nomor
86/Pendau Hulu I atas nama Lina Djohan yang berlokasi di Jalan
Gajah, Kel. Pendau Hulu I, Kec.Medan, Kota Medan.
Karena barang bukti tidak ada dilakukan penyitaan dilokasi objek tanah
yang disita dimana penyitaan dilakukan di Rutan Salemba Cabang
Kejaksaan Agung RI dan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 23
Februari 2018 Pemohon Banding/Terdakwa telah menyatakan tanah-
tanah tersebut bukan miliknya dan tanah tanah tersebut tidak ada kaitan
dengan Pemohon Banding Terdakwa jauh sebelum perkara ini disidik
Jaksa pada Kejaksaan Agung RI, lagi pula dipersidangan barang bukti ini
tidak pernah diperlihatkan JPU, maka untuk tidak menimbulkan kerugian
bagi pihak ketiga selaku pemilik barang bukti Nomor urut 170 s/d 182,
cukup alasan hukum jika penyitaan terhadap barang bukti Nomor urut
170 s/d 182 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari
2018 untuk diangkat dan dikembalikan kepada Pihak yang berhak;
Berdasarkan argumentasi yang telah kami sampaikan tersebut di atas, kami
mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan / Majelis
Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding,
kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 153 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
MENGADILI :
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon
Banding (Terdakwa) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan No : 33/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Mdn tertanggal
27 Agustus 2018, atas nama Pemohon Banding (Terdakwa), dengan
segala akibat hukumnya ;
MENGADILI SENDIRI :
1. Menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) tersebut, tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dimaksud baik dalam dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat
(1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo.
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) bebas dari segala
Dakwaan (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari
segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvelvolging);
3. Memulihkan segala hak Pemohon Banding (Terdakwa) dalam
kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ditengah tengah
masyarakat (rehabilitasi)
4. Menyatakan barang bukti nomor urut 1 s/d 182 dikembalikan kepada
yang berhak ;
5. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini
dibebankan kapada Negara.
Namun apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon kiranya Majelis
Hakim Tinggi yang mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya
kepada Pemohon Banding (Terdakwa) dengan mempertimbangkan:
1. Pemohon Banding (Terdakwa) selama ini belum pernah melakukan
perbuatan tercela dan belum pernah dihukum
2. Pemohon Banding (Terdakwa) dalam hal ini tidak memiliki pretensi dan niat
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 154 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
jahat dalam melakukan hubungan bisnis, semua peristiwa tersebut mengalir
secara spontan tanpa rencana, wajar dan tanpa rekayasa dengan dilandasi
suatu Surat Kuasa danhubungan bisnis yang wajar;
3. Pemohon Banding (Terdakwa) baik sebagai Saksi maupun Terdakwa telah
bersikap terbuka, jujur dan berterus terang dalam persidangan;
4. Terdakwa sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan sehingga
membutuhkan perawatan medis dikarenakan penyakit jantung koroner dan
hipertensi yang dideritanya.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/Pid.Sus-
TPK/2018/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2018, dengan alasan-alasan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu
selama 6 (enam) tahun tidak mencerminkan penegakan hukum secara
tegas terhadap Tindak Pidana Korupsi agar memberikan efek jera bagi
pelaku dan pencegahan bagi masyarakat.
Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Tindak Pidana
Korupsi adalah sebagai kejahatan luar biasa atau ”Extra Ordinary Crime”
sehingga perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas agar memberikan
efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan bagi masyarakat. Bahwa
pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan
hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi semakin ditingkatkan dan
diintensifkan.
Pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa
TAMIN SUKARDI yaitu selama 6 (enam) tahun menurut kami Penuntut
Umum belumlah mencerminkan sikap penegakan hukum yang dilakukan
secara tegas dan belum dapat memberikan efek jera bagi pelaku
sebagaimana yang dimaksud oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya.
Bahwa terdakwa TAMIN SUKARDI dalam melakukan perbuatannya tidak
semata-mata hanya menjual tanah eks, HGU PTPN II yang masih tercatat
sebagai asset PTPN II kepada Mujianto sebagai Direktur PT. Agung
Cemara Reality tetapi jauh sebelum melakukan penjualan tanah tersebut,
terdakwa TAMIN SUKARDI telah melakukan rekayasa dan mengkoordinir
65 orang warga masyarakat yang kemudian masing-masing mengaku
sebagai ahli waris dari tanah eks. HGU PTPN II tersebut sampai kemudian
mengajukan gugatan perdata dan memenangkan gugatan tersebut yang
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 155 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
kemudian dijadikan alasan untuk bisa mengalihkan tanah eks HGU PTPTN
II tersebut.
Sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya bahwa
berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa
dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan
berhubungan maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan
yang antara lain sebagai berikut :
- Bahwa sekitar tahun 2002 terdakwa TAMIN SUKARDI mengetahui
bahwa diantara tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Perkebunan
Nusantara II di Perkebunan Helvetia Kabupaten Deli Serdang, ada tanah
yang dikeluarkan atau tidak diperpanjang Hak Guna Usahanya dan
dengan adanya kondisi tersebut, terdakwa TAMIN SUKARDI bermaksud
ingin menguasai dan memiliki tanah yang dikeluarkan/tidak diperpanjang
HGUnya yang ada di Desa Helvetia tersebut dengan berbekal 65 (enam
puluh lima) lembar Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan
Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL).
- Bahwa kemudian Tasman Aminoto (alm) yang telah berkerjasama
dengan TAMIN SUKARDI membuat 65 (enam puluh lima) lembar Surat
Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang
(SKTPPSL).
- Bahwa pada tahun 2002 s/d 2003 terdakwa TAMIN SUKARDI bersama
Tasman Aminoto (alm) berusaha untuk menguasai lahan tersebut dengan
memunculkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Sawah dan Ladang
(SKPTSL) Tahun 1954 dan mengkoordinir masyarakat melalui Misran
Sasmita untuk mengkordinir 41 warga di Desa Helvetia dan Sudarsono
untuk mengkoordinir 24 warga di Desa Sampali untuk mengakui sebagai
ahli waris atas nama orang tua yang tertera pada SKPTSL tahun 1954
yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Munar S. Hamidjojo
dengan meminta KTP para warga dari kedua desa tersebut untuk
dilakukan pengurusan kepemilikan tanah yang masing-masing akan
mendapatkan 2 Ha yang berlokasi di desa Helvetia tersebut.
- Bahwa Sudarsono yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Sampali dan
sekaligus sebagai Plt Kepala Desa Sampali kemudian menandatangani
65 (enam puluh lima) lembar Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli
Waris.
- Dan 65 (enam puluh lima) lembar Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli
Waris yang ditandatangani oleh Sudarsono tersebut kemudian
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 156 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
dipergunakan sebagai pendamping dari Surat Keterangan Tentang
Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang (SKTPPSL) dan
dipergunakan antara lain untuk melakukan pengalihan hak atas tanah
eks. HGU PT. Perkebunan Nusantara II seluas 106 hektar tersebut.
- Bahwa kemudian pada tahun 2005 terdakwa TAMIN SUKARDI dan
Tasman Aminoto mengkoordini masyarakat sejumlah 65 (enam puluh
lima) orang yang menyatakan sebagai ahli waris untuk menemui Notaris
Ika Azniga Lokman dan menandatangani dokumen-dokumen yang antara
lain Surat Kuasa Ahli waris kepada Tasman Aminoto untuk melepaskan
hak tanahnya.
- Bahwa benar PT. Erni Putera Terari berdasarkan Surat Permohonan
tanggal 12 Juli 2004 No. 593/2570 pernah mengajukan Permohonan
Dukungan untuk memperoleh alas hak atas tanah seluas 106 Ha di Desa
Helvetia Kec. Labuhan Deli kepada Bupati Deli Sedang dan Gubernur
Sumatera Utara namun hingga tahun 2005 Menteri BUMN belum
memberi persetujuan penghapusan aset sebagaimana dengan Diktum ke
IV dari SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42 Tahun 2002
tersebut maka areal yang dikeluarkan dari HGU harus tetap meminta izin
pelepasan dari menteri yang berwenang dalam hal ini Kementerian
BUMN sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2003 jo. PP No. 45 Tahun 2005,
dimana setelah itu pengaturan, pengusaan, pemilikan dan pemanfaatan
tanah obyek tersebut diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara maka
terdakwa TAMIN SUKARDI bersama Tasman Aminoto menyusun
rencana dengan menjadikan masyarakatt sebagai Penggugat di
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar terdakwa TAMIN SUKARDI bisa
mendapatkan tanah seluas 106 Ha.
- Bahwa saksi-saksi M. Amin, Elisah, Abror, Abdul Rahim, Lahmudin,
Misnah, Armidawati, Suwarti, Kliwon, Harus Nurrasid Kumbara, Musin, M.
Hadi, Iswika, Edi Lianto, Tukman, Legimin, Misran yang hadir di
persidangan yang merupakan bagian dari 65 (enam puluh lima) orang
ahli waris tersebut menerangkan di persidangan bahwa telah
menandatangani dokumen-dokumen di Notaris Ika Azniga Lokman
berdasarkan permintaan Tasman Aminoto, Misran Sasmita dan
Sudarsono. Setelah bertemu Notaris Ika Azniga Lokman para saksi
menerima uang di kantor notaris tersebut.
- Bahwa setelah Surat Kuasa dibuat lalu terdakwa TAMIN SUKARDI dan
Tasman Aminoto mengkoordinir para saksi untuk memberikan Surat
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 157 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Kuasa kepada Pengacara Fachruddin, dkk untuk mengajukan gugatan
perdata ke persidangan. Hal tersebut sesuai dengan keterangan para
saksi yang menandatangani Surat Kuasa tapi tidak mengetahui isinya
dan mengatakan tidak pernah mengajukan gugatan perdata di
persidangan.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa para saksi yang
hadir di persidangan yaitu M. Amin, Elisah, Abror, Abdul Rahim,
Lahmudin, Misnah, Armidawati, Suwarti, Kliwon, Harus Nurrasid
Kumbara, Musin, M. Hadi, Iswika, Edi Lianto, Tukman, Legimin, Misran
sebelum datang mengikuti persidangan berkumpul dan diarahkan untuk
menjawab di persidangan dan kemudian diberikan uang untuk
transportasi dan makan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
hingga Rp.300.000,- (tiga ratus tibu rupiah).
- Bahwa para saksi mengatakan bahwa para saksi menerima uang
tersebut di kantor yang terletak di Jalan Thamrin Kota Medan dimana
tempat tersebut adalah rumah terdakwa TAMIN SUKARDI dan para saksi
ada yang melihat terdakwa TAMIN SUKARDI berada di kantor tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan para saksi bukan merupakan ahli
waris dari yang tercantum di SKPTSL dan para saksi tidak pernah
memiliki tanah di areal Desa Helvitia sehingga terbukti bahwa keterangan
di sidang Perdata tersebut adalah tidak benar sehingga isi Putusan
Perdata tidak sesuai dengan kenyataan.
- Bahwa para warga masyarakat hanya disuruh mengaku saja sebagai ahli
waris dan juga warga masyarakat disodori bundel dokumen-dokumen
yang harus ditandatangani oleh warga masyarakat.
- Bahwa warga masyarakat tidak tahu apa isi surat atau dokumen tersebut
karena warga masyarakat disuruh langsung tandatangan saja dan tidak
membaca isinya.
- Bahwa setelah berhasil memenangkan gugatan perkara tersebut
terdakwa TAMIN SUKARDI meminta Tasman Aminoto dan Mustika Akbar
(Direktur PT. Erni Putera Terari) untuk melakukan pengikatkan diri untuk
melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah di Desa Helvetia seluas 126
hektar dengan ganti rugi di hadapan Notaris Ika Azniga Lokman
sebagaimana Surat Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak-
Hak Atas Tanah No. 39/Leg/2007 tertanggal 26 Januari 2007 dimana
Tasman Aminoto sebagai yang melepas hak atas tanah seluas 126
hektar dan Mustika Akbar (Direktur PT. Erni Putera Terari) sebagai yang
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 158 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
menerima pelepasan hak seluas 126 hektar dengan nilai pembayaran
sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran tanah sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh
milyar rupiah) tersebut dibayarkan kepada Tasman Aminoto.
- Bahwa berdasarkan keterangan Notaris Ika Azniga Lokman
menerangkan bahwa saksi menjadi notaris yang ditunjuk untuk membuat
Surat Kuasa dan Perjanjian dan melegalisasinya atas permintaan legal
terdakwa TAMIN SUKARDI yang datang ke kantor notaris.
- Bahwa terdakwa TAMIN SUKARDI memiliki banyak perusahaan dan
mereka itu satu grup dan legalnya satu.
- Bahwa dalam perikatan tersebut disebutkan bahwa uang
Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) telah dibayarkan oleh PT. Erni
Putera Terari sebelum perikatan dibuat, padahal berdasarkan fakta
persidangan para saksi baru menerima uang sekitar tahun 2012-2013
hanya berkisar antara Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga
Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi Sudarsono
mendapatkan sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
dalam tenggang waktu antara tahun 2010-2015 yang diberikan oleh
Mustika Akbar di Kantor terdakwa TAMIN SUKARDI.
- Bahwa warga masyarakat datang ke rumah di Jalan Thamrin tersebut
karena diberitahu dan disuruh oleh Sudarsono dan Misran Sasmita untuk
ke Jalan Thamrin untuk menerima uang.
- Bahwa warga masyarakat disuruh oleh Sudarsono dan Misran Sasmita
ke Jalan Thamrin untuk menerima uang baik sebelum persidangan
maupun setelah persidangan selesai.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dapat dibuktikan, hanya
berselang 4 (empat) hari tenggang waktu antara Putusan Perdata dan
Surat Pengikatan Diri Tasman Aminoto (kuasa dari 65 ahli waris),
sehingga ada keterkaitan terdakwa TAMIN SUKARDI mempergunakan
PT. Erni Putera Terari, yang mana PT. Erni Putera Terari adalah
perusahaan milik anak-anak terdakwa TAMIN SUKARDI, sehingga dapat
dibuktikan adanya peranan terdakwa TAMIN SUKARDI merekayasa
proses peradilan Perdata dalam mengatur para saksi untuk mengaku
sebagai ahli waris di persidangan. Berdasarkan Putusan Peradilan
tersebut terdakwa TAMIN SUKARDI dapat menguasai dan menjual tanah
bekas HGU PTPN II seluas 106 Ha sehingga dapat memperkaya diri
terdakwa TAMIN SUKARDI.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 159 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
- Bahwa benar terbukti setelah dilakukan pelepasan hak atas tanah bekas
HGU PTPN II di Desa Helvetia seluas 106 Ha dari Tasman Aminoto
kepada Mustika Akbar, selanjutnya terdakwa TAMIN SUKARDI menyuruh
Mustika Akbar (Direktur PT. Erni Putera Terari) untuk melepaskan hak
atas tanah yang terletak di Desa Helvetia seluas 74 Ha kepada Mujianto
selaku Direktur Utama PT. Agung Cemara Reality dengan harga sebesar
Rp.236.250.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam milyar dua ratus lima
puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas
Tanah Dengan Ganti Rugi No. 560/LEGALISASI/SST/II/2011 tanggal 25
Pebruari 2011 yang dibuat oleh Notaris Suriaty Sandery Tania, SH.
Bahwa atas penerimaan pelepasan hak atas tanah tersebut, Mujianto
baru membayar sekitar Rp.132.468.197.742,- (seratus tiga puluh dua
milyar empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh
ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- Bahwa dalam persidangan terdakwa TAMIN SUKARDI mengatakan
bahwa uang yang diterimanya dari Mujianto kemudian diserahkan kepada
PT. Erni Putera Terari dan hal tersebut sesuai juga dengan keterangan
saksi Mustika Akbar selaku Direktur PT. Erni Putera Terari namun
demikian Mustika Akbar ataupun PT. Erni Putera Terari sampai dengan
saat ini tidak dapat memperlihatkan neraca pembukuan bahwa uang
tersebut memang masuk dalam pembukuan PT. Erni Putera Terari
padahal hal tersebut sudah diperintahkan oleh Majelis Hakim kepada
saksi Mustika Akbar untuk menyerahkan neraca pembukuan untuk
membuktikan bahwa uang yang diterima oleh terdakwa TAMIN SUKARDI
memang masuk dalam neraca pembukuan PT. Erni Putera Terari.
- Bahwa demikian pula 1 (satu) unit mobil Land Curiser yang diterima oleh
terdakwa dari Mujianto sebagai bagian dari pembayaran tersebut
menurut terdakwa sudah diserahkan kepada PT. Erni Putera Terari dan
menjadi asset dari PT. Erni Putera Terari juga tidak dapat dibuktikan
bahwa memang mobil tersebut masuk dan tercatat sebagai asset PT.
Erni Putera Terari.
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim
dalam putusannya tersebut diketahui bahwa terdakwa TAMIN SUKARDI
mulai melakukan dan menyusun rekayasa sejak terdakwa mengetahui
adanya tanah HGU PTPN II yang tidak lagi diperpanjang HGUnya pada
tahun 2002.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 160 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Sejak saat itu terdakwa TAMIN SUKARDI benar-benar menyusun rekayasa
yang terstruktur dan terencana dengan dibantu oleh Tasman Aminoto,
Misran Sasmita dan Sudarsono mulai dari mengkordinir dan mengumpulkan
65 orang yang akan mengaku sebagai ahli waris, kemudian membuatdan
menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris, mengajukan gugatan perdata ke
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengarahkan 65 orang untuk mengaku
sebagai ahli waris walaupun pada kenyataannya baik 65 orang tersebut
maupun orang tua mereka sama sekali tidak pernah memiliki tanah di lokasi
eks. HGU PTPN II tersebut. Kemudian memberikan uang kepada 65 orang
tersebut sebagai uang transportasi dan uang makan baik ketika 65 orang
tersebut akan berangkat ke pengadilan maupun setelah selesai dari
pengadilan.
Setelah 65 orang warga masyarakat memenangkan gugatan perdata
tersebut, terdakwa TAMIN SUKARDI meminta Tasman Aminoto sebagai
kuasa dari 65 orang tersebut melakukan peralihan hak dari warga
masyarakat kepada Mustika Akbar selaku Direktur PT. Erni Putera Terari
hanya berselang 4 (empat) hari setelah putusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam yang memenangkan gugatan perdata dari 6t5 orang warga
masyarakat. Kemudian terdakwa TAMIN SUKARDI meminta Mustika Akbar
untuk mengalihkan tanah tersebut kepada Mujianto selaku Direktur PT.
Agung Cemara Reality dimana uang pembayaran dari peralihan hak atas
tanah tersebut diterima langsung oleh terdakwa TAMIN SUKARDI.
Dengan adanya fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, kami Penuntut
Umum berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada
terdakwa TAMIN SUKARDI selama 6 (enam) tahun belumlah cukup untuk
dapat memberikan efek jera dan belum dapat mencerminkan adanya sikap
tegas penegakan hukum khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi
apalagi terdakwa TAMIN SUKARDI merekayasa perbuatannya tersebut
sampai menggunakan institusi peradilan dan putusan pengadilan untuk
melegalkan perbuatannya tersebut sehingga seolah-olah perbuatan yang
direkayasanya tersebut adalah benar.
2. Adanya pertentangan yang terjadi dalam putusan yang dijatuhkan oleh
Majelis Hakim antara pertimbangan-pertimbangan terkait perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa TAMIN SUKARDI sebagaimana yang didakwakan
sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan putusan
Majelis Hakim terkait dengan barang bukti berupa tanah seluas 126 Ha
masing-masing 20 Ha, 32 Ha dan 74 Ha.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 161 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan terkait
barang bukti berupa tanah seluas 126 Ha masing-masing 20 Ha, 32 Ha dan
74 Ha tersebut dengan putusan sebagai berikut :
- Barang bukti nomor 167 berupa : Tanah seluas 20 Ha (dua puluh) hektar
yang merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. ERNI
PUTERA TERARI seluas ±126 Ha (seratus dua puluh enam) hektar yang
terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten
Deli Serdang dan barang bukti nomor 168 berupa : Tanah seluas 32 Ha
(tiga puluh dua) hektar yang merupakan bagian dari tanah seluas ±126
Ha (seratus dua puluh enam) hektar yang terletak di Pasar IV, Desa
Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, masih tetap
dalam penguasaan hak PT. ERNI PUTERA TERARI.
- Barang bukti nomor 169 berupa : Tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh
empat) hektar yang merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai
oleh PT. ERNI PUTERA TERARI seluas ±126 Ha (seratus dua puluh
enam) hektar yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan
Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, karena telah dialihkan kembali
kepada PT. AGUNG CEMARA REALITY sesuai dengan surat perjanjian
melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi antara PT. ERNI PUTERA
TERARI yang diwakili Mustika Akbar selaku Direktur dan PT. AGUNG
CEMARA REALITY diwakili oleh Mujianto selaku Direktur Nomor
560/Legalisasi/SST/II/2011 dimana Terdakwa TAMIN SUKARDI bertindak
selaku Kuasa Direktur PT. ERNI PUTERA TERARI untuk menerima uang
pembayaran ganti rugi dari PT. AGUNG CEMARA REALITY diwakili oeh
Mujianto selaku Direktur (yang sehingga saat ini belum lunas). Atas
transaksi pelepasan hak dengan ganti rugi atas tanah dari bahagian
seluas 126 Ha tersebut, maka tetap berada dalam penguasaan hak PT.
AGUNG CEMARA REALITY diwakili oleh Mujianto selaku Direktur
dengan kewajiban hukum untuk membayar kekurangan pembayaran
yang dilunasinya kepada terdakwa TAMIN SUKARDI bertindak selaku
kuasa Direktur PT. ERNI PUTERA TERARI untuk menerima uang
pembayaran ganti rugi dari PT. AGUNG CEMARA REALITY untuk
selanjutnya disetor ke kas Negara sebagai penggantian kerugian Negara
berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Namun demikian Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa
berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan
terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 162 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
bersesuaian dan berhubungan maka diperoleh fakta hukum yang
terungkap di persidangan yang antara lain sebagai berikut :
- Bahwa sesuai dengan Diktum ke IV dari SK Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 42 Tahun 2002 maka areal yang dikeluarkan dari HGU
harus tetap meminta izin pelepasan dari menteri yang berwenang dalam
hal ini Kementerian BUMN sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2003 jo. PP
No. 45 Tahun 2005, dimana setelah itu pengaturan, pengusaan,
pemilikan dan pemanfaatan tanah obyek tersebut diserahkan kepada
Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa terhadap tanah milik PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) yang
dikeluarkan/tidak diperpanjang HGUnya seluas 164,87 hektar yang
rencananya untuk Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW)
Kabupaten, Menteri BUMN atas permohonan dari Pengurus Besar Al-
Wasliyah telah menyetujui pelepasan Aktiva Tetap PT. Perkebunan
Nusantara II (Persero) seluas 32 hektar atas tanah tersebut kepada
Pengurus Besar Al-Jamiyatul Wasliyah (Al-Wasliyah) untuk Kampus
Universitas Muslimin Nusantara yang dituangkan dalam Surat Menteri
BUMN No. S-380/MBU/2004 dan Pegurus Besar Al-Jamiyatul Wasliyah
(Al-Wasliyah) telah membayar ganti rugi kepada PT. Perkebunan
Nusantara II (Persero) sebesar Rp.8.480.000.000,- (delapan milyar
empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa sekitar tahun 2002 terdakwa TAMIN SUKARDI mengetahui
bahwa diantara tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Perkebunan
Nusantara II di Perkebunan Helvetia Kabupaten Deli Serdang, ada tanah
yang dikeluarkan atau tidak diperpanjang Hak Guna Usahanya dan
dengan adanya kondisi tersebut, terdakwa TAMIN SUKARDI bermaksud
ingin menguasai dan memiliki tanah yang dikeluarkan/tidak diperpanjang
HGUnya yang ada di Desa Helvetia tersebut dengan berbekal 65 (enam
puluh lima) lembar Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan
Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL).
- Bahwa kemudian Tasman Aminoto (alm) yang telah berkerjasama
dengan TAMIN SUKARDI membuat 65 (enam puluh lima) lembar Surat
Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang
(SKTPPSL).
- Bahwa pada tahun 2002 s/d 2003 terdakwa TAMIN SUKARDI bersama
Tasman Aminoto (alm) berusaha untuk menguasai lahan tersebut dengan
memunculkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Sawah dan Ladang
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 163 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
(SKPTSL) Tahun 1954 dan mengkoordinir masyarakat melalui Misran
Sasmita untuk mengkordinir 41 warga di Desa Helvetia dan Sudarsono
untuk mengkoordinir 24 warga di Desa Sampali untuk mengakui sebagai
ahli waris atas nama orang tua yang tertera pada SKPTSL tahun 1954
yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Munar S. Hamidjojo
dengan meminta KTP para warga dari kedua desa tersebut untuk
dilakukan pengurusan kepemilikan tanah yang masing-masing akan
mendapatkan 2 Ha yang berlokasi di desa Helvetia tersebut.
- Bahwa Sudarsono yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Sampali dan
sekaligus sebagai Plt Kepala Desa Sampali kemudian menandatangani
65 (enam puluh lima) lembar Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli
Waris.
- Dan 65 (enam puluh lima) lembar Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli
Waris yang ditandatangani oleh Sudarsono tersebut kemudian
dipergunakan sebagai pendamping dari Surat Keterangan Tentang
Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang (SKTPPSL) dan
dipergunakan antara lain untuk melakukan pengalihan hak atas tanah
eks. HGU PT. Perkebunan Nusantara II seluas 106 hektar tersebut.
- Bahwa kemudian pada tahun 2005 terdakwa TAMIN SUKARDI dan
Tasman Aminoto mengkoordinir masyarakat sejumlah 65 (enam puluh
lima) orang yang menyatakan sebagai ahli waris untuk menemui Notaris
Ika Azniga Lokman dan menandatangani dokumen-dokumen yang antara
lain Surat Kuasa Ahli waris kepada Tasman Aminoto untuk melepaskan
hak tanahnya.
- Bahwa benar PT. Erni Putera Terari berdasarkan Surat Permohonan
tanggal 12 Juli 2004 No. 593/2570 pernah mengajukan Permohonan
Dukungan untuk memperoleh alas hak atas tanah seluas 106 Ha di Desa
Helvetia Kec. Labuhan Deli kepada Bupati Deli Sedang dan Gubernur
Sumatera Utara namun hingga tahun 2005 Menteri BUMN belum
memberi persetujuan penghapusan aset sebagaimana dengan Diktum ke
IV dari SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42 Tahun 2002
tersebut maka areal yang dikeluarkan dari HGU harus tetap meminta izin
pelepasan dari menteri yang berwenang dalam hal ini Kementerian
BUMN sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2003 jo. PP No. 45 Tahun 2005,
dimana setelah itu pengaturan, pengusaan, pemilikan dan pemanfaatan
tanah obyek tersebut diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara maka
terdakwa TAMIN SUKARDI bersama Tasman Aminoto menyusun
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 164 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
rencana dengan menjadikan masyarakatt sebagai Penggugat di
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar terdakwa TAMIN SUKARDI bisa
mendapatkan tanah seluas 106 Ha.
- Bahwa saksi-saksi M. Amin, Elisah, Abror, Abdul Rahim, Lahmudin,
Misnah, Armidawati, Suwarti, Kliwon, Harus Nurrasid Kumbara, Musin, M.
Hadi, Iswika, Edi Lianto, Tukman, Legimin, Misran yang hadir di
persidangan yang merupakan bagian dari 65 (enam puluh lima) orang
ahli waris tersebut menerangkan di persidangan bahwa telah
menandatangani dokumen-dokumen di Notaris Ika Azniga Lokman
berdasarkan permintaan Tasman Aminoto, Misran Sasmita dan
Sudarsono. Setelah bertemu Notaris Ika Azniga Lokman para saksi
menerima uang di kantor notaris tersebut.
- Bahwa setelah Surat Kuasa dibuat lalu terdakwa TAMIN SUKARDI dan
Tasman Aminoto mengkoordinir para saksi untuk memberikan Surat
Kuasa kepada Pengacara Fachruddin, dkk untuk mengajukan gugatan
perdata ke persidangan. Hal tersebut sesuai dengan keterangan para
saksi yang menandatangani Surat Kuasa tapi tidak mengetahui isinya
dan mengatakan tidak pernah mengajukan gugatan perdata di
persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 15 Maret 2006 para ahli
waris sejumlah 65 (enam puluh lima) orang yang kemudian disebut atas
nama Titin Kurniati Rahayu, dkk mengajukan gugatan tanah seluas
hanya 106 Ha, padahal apabila berdasarkan SKPTSL yang dijadikan
dasar gugatan seharusnya para saksi yang memiliki tanah masing-
masing seluas 2 Ha maka tanah yang digugat seharusnya 130 Ha.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa para saksi yang
hadir di persidangan yaitu M. Amin, Elisah, Abror, Abdul Rahim,
Lahmudin, Misnah, Armidawati, Suwarti, Kliwon, Harus Nurrasid
Kumbara, Musin, M. Hadi, Iswika, Edi Lianto, Tukman, Legimin, Misran
sebelum datang mengikuti persidangan berkumpul dan diarahkan untuk
menjawab di persidangan dan kemudian diberikan uang untuk
transportasi dan makan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
hingga Rp.300.000,- (tiga ratus tibu rupiah).
- Bahwa para saksi mengatakan bahwa para saksi menerima uang
tersebut di kantor yang terletak di Jalan Thamrin Kota Medan dimana
tempat tersebut adalah rumah terdakwa TAMIN SUKARDI dan para saksi
ada yang melihat terdakwa TAMIN SUKARDI berada di kantor tersebut.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 165 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan para saksi bukan merupakan ahli
waris dari yang tercantum di SKPTSL dan para saksi tidak pernah
memiliki tanah di areal Desa Helvitia sehingga terbukti bahwa keterangan
di sidang Perdata tersebut adalah tidak benar sehingga isi Putusan
Perdata tidak sesuai dengan kenyataan.
- Bahwa para warga masyarakat hanya disuruh mengaku saja sebagai ahli
waris dan juga warga masyarakat disodori bundel dokumen-dokumen
yang harus ditandatangani oleh warga masyarakat.
- Bahwa warga masyarakat tidak tahu apa isi surat atau dokumen tersebut
karena warga masyarakat disuruh langsung tandatangan saja dan tidak
membaca isinya.
- Bahwa kemudian gugatan Titin Kurniati Rahayu, dkk telah dimenangkan
oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Januari 2007 dengan
No. 15/PDT.G/2006/PN-LP.
- Bahwa setelah berhasil memenangkan gugatan perkara tersebut
terdakwa TAMIN SUKARDI meminta Tasman Aminoto dan Mustika Akbar
(Direktur PT. Erni Putera Terari) untuk melakukan pengikatkan diri untuk
melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah di Desa Helvetia seluas 126
hektar dengan ganti rugi di hadapan Notaris Ika Azniga Lokman
sebagaimana Surat Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak-
Hak Atas Tanah No. 39/Leg/2007 tertanggal 26 Januari 2007 dimana
Tasman Aminoto sebagai yang melepas hak atas tanah seluas 126
hektar dan Mustika Akbar (Direktur PT. Erni Putera Terari) sebagai yang
menerima pelepasan hak seluas 126 hektar dengan nilai pembayaran
sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran tanah sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh
milyar rupiah) tersebut dibayarkan kepada Tasman Aminoto.
- Bahwa berdasarkan keterangan Notaris Ika Azniga Lokman
menerangkan bahwa saksi menjadi notaris yang ditunjuk untuk membuat
Surat Kuasa dan Perjanjian dan melegalisasinya atas permintaan legal
terdakwa TAMIN SUKARDI yang datang ke kantor notaris.
- Bahwa terdakwa TAMIN SUKARDI memiliki banyak perusahaan dan
mereka itu satu grup dan legalnya satu.
- Bahwa dalam perikatan tersebut disebutkan bahwa uang
Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) telah dibayarkan oleh PT. Erni
Putera Terari sebelum perikatan dibuat, padahal berdasarkan fakta
persidangan para saksi baru menerima uang sekitar tahun 2012-2013
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 166 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
hanya berkisar antara Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga
Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi Sudarsono
mendapatkan sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
dalam tenggang waktu antara tahun 2010-2015 yang diberikan oleh
Mustika Akbar di Kantor terdakwa TAMIN SUKARDI.
- Bahwa warga masyarakat datang ke rumah di Jalan Thamrin tersebut
karena diberitahu dan disuruh oleh Sudarsono dan Misran Sasmita untuk
ke Jalan Thamrin untuk menerima uang.
- Bahwa warga masyarakat disuruh oleh Sudarsono dan Misran Sasmita
ke Jalan Thamrin untuk menerima uang baik sebelum persidangan
maupun setelah persidangan selesai.
- Bahwa selain itu pernah juga ada pembagian uang kepada warga
masyarakat yang dilakukan di rumah Misran Sasmita
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dapat dibuktikan, hanya
berselang 4 (empat) hari tenggang waktu antara Putusan Perdata dan
Surat Pengikatan Diri Tasman Aminoto (kuasa dari 65 ahli waris),
sehingga ada keterkaitan terdakwa TAMIN SUKARDI mempergunakan
PT. Erni Putera Terari, yang mana PT. Erni Putera Terari adalah
perusahaan milik anak-anak terdakwa TAMIN SUKARDI, sehingga dapat
dibuktikan adanya peranan terdakwa TAMIN SUKARDI merekayasa
proses peradilan Perdata dalam mengatur para saksi untuk mengaku
sebagai ahli waris di persidangan. Berdasarkan Putusan Peradilan
tersebut terdakwa TAMIN SUKARDI dapat menguasai dan menjual tanah
bekas HGU PTPN II seluas 106 Ha sehingga dapat memperkaya diri
terdakwa TAMIN SUKARDI.
- Bahwa benar terbukti setelah dilakukan pelepasan hak atas tanah bekas
HGU PTPN II di Desa Helvetia seluas 106 Ha dari Tasman Aminoto
kepada Mustika Akbar, selanjutnya terdakwa TAMIN SUKARDI menyuruh
Mustika Akbar (Direktur PT. Erni Putera Terari) untuk melepaskan hak
atas tanah yang terletak di Desa Helvetia seluas 74 Ha kepada Mujianto
selaku Direktur Utama PT. Agung Cemara Reality dengan harga sebesar
Rp.236.250.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam milyar dua ratus lima
puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas
Tanah Dengan Ganti Rugi No. 560/LEGALISASI/SST/II/2011 tanggal 25
Pebruari 2011 yang dibuat oleh Notaris Suriaty Sandery Tania, SH.
Bahwa atas penerimaan pelepasan hak atas tanah tersebut, Mujianto
baru membayar sekitar Rp.132.468.197.742,- (seratus tiga puluh dua
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 167 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
milyar empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh
ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa TAMIN SUKARDI
menggunakan PT. Erni Putera Terari sebagai sarana untuk memperkaya
diri terdakwa TAMIN SUKARDI atas penjualan tanah eks HGU PTPN II
seluas 106 Ha, dapat dibuktikan juga dengan adanya Surat Kuasa
tanggal 1 Maret 2011 antara Mustika Akbar selaku Direktur PT. Erni
Putera Terari kepada terdakwa TAMIN SUKARDI untuk mewakili Mustika
Akbar dalam mengambil dan menerima uang sehubungan dengan Surat
Perjanjian Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi seluas 74 hektar
dari PT. Agung Cemara Reality dengan Direkturnya Mujianto, hal tersebut
terbukti di persidangangan terdakwa TAMIN SUKARDI menerima uang
dari Mujianto secara tunai dan transfer sejumlah Rp.132.468.197.742,-
(seratus tiga puluh dua milyar empat ratus enam puluh delapan juta
seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- Bahwa dalam persidangan terdakwa TAMIN SUKARDI mengatakan
bahwa uang yang diterimanya dari Mujianto kemudian diserahkan kepada
PT. Erni Putera Terari dan hal tersebut sesuai juga dengan keterangan
saksi Mustika Akbar selaku Direktur PT. Erni Putera Terari namun
demikian Mustika Akbar ataupun PT. Erni Putera Terari sampai dengan
saat ini tidak dapat memperlihatkan neraca pembukuan bahwa uang
tersebut memang masuk dalam pembukuan PT. Erni Putera Terari
padahal hal tersebut sudah diperintahkan oleh Majelis Hakim kepada
saksi Mustika Akbar untuk menyerahkan neraca pembukuan untuk
membuktikan bahwa uang yang diterima oleh terdakwa TAMIN SUKARDI
memang masuk dalam neraca pembukuan PT. Erni Putera Terari.
- Bahwa demikian pula 1 (satu) unit mobil Land Curiser yang diterima oleh
terdakwa dari Mujianto sebagai bagian dari pembayaran tersebut
menurut terdakwa sudah diserahkan kepada PT. Erni Putera Terari dan
menjadi asset dari PT. Erni Putera Terari juga tidak dapat dibuktikan
bahwa memang mobil tersebut masuk dan tercatat sebagai asset PT.
Erni Putera Terari.
- Bahwa perbuatan terdakwa TAMIN SUKARDI menjual tanah Eks HGU
PTPN II kepada PT. Agung Cemara Reality, bertentangan dengan :
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan yang menyebutkan bahwa sebelum
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 168 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah
yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :
42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian
Perpanjangan Jangka waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak
Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara menetapkan
pada point keempatmenyerahkan pengaturan, penguasaan,
pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut dalam
Diktum ketiga keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara
untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri
yang berwenang”.
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-02/MBU/2010
tanggal 23 Juli 2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan
Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara.
- Pasal 3 :
(1) Penghapusbukuan dilakukan karena :
c. Pemindahtanganan.
d. Kondisi Tertentu.
(2) Kondisi Tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b
meliputi Penghapusbukuan terhadap Aktiva Tetap yang :
a. Hilang.
b. Musnah.
c. Rusak yang tidak dapat dipindahtangankan.
d. Biaya Pemindahtaangannya lebih besar daripada nilai
ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan tersebut.
e. Dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun menjadi
Aktiva Tetap yang lain yang anggarannya telah ditetapkan
oleh RUPS/Menteri mengenai pengesahan RKAP.
f. Dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan
adanya program lain yang direncanakan dalam RKAP.
g. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau
putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Aktiva
Tetap tidak lagi menjadi milik atau dikuasai oleh BUMN.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 169 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
- Pasal 14 Ayat (2) menyatakan Persetujuan Penghapusbukuan
karena Kondisi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Ayat (2) huruf g, diberikan oleh RUPS/Menteri.
- Pasal 24 Ayat (1) menyatakan Pelaksanaan Penghapusbukuan
karena Kondisi Tertentu dilakukan oleh Direksi setelah memperoleh
izin berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Ahli Pertanahan Drs. IING R.
SODIKIN bahwa permohonan hak atas nama pemenang perkara harus
lebih dulu penghapusbukuan dari Menteri Keuangan/Menteri BUMN.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menyebutkan bahwa sebelum
mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang
dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya
terdakwa TAMIN SUKARDI telah menguasai tanah yang dimohonkan
tanpa adanya data yuridis dan data fisik, karena berdasarkan data yuridis
dan fisik yang diterangkan saksi Ir. Tetan Djaka Triana, MM selaku
Direktur Utama PTPN II, bahwa areal seluas 74 Ha milik PTPN II yang
telah dijual oleh terdakwa TAMIN SUKARDI kepada saksi Muianto, pihak
PTPN II belum melakukan Penghapusbukuan asset dan sampai dengan
saat ini tanah tersebut masih tercatat sebagai aset dalam aktiva tetap
pada neraca PTPN II.
- Bahwa proses pemilikan lahan eks HGU PTPN II seharusnya terlebih
dahulu dilakukan pengapusan asset oleh PTPN II dan kemudian
diserahkan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara, namun kenyataan
tanpa melalui proses tersebut terdakwa TAMIN SUKARDI telah menjual
kepada Mujianto.
- Bahwa benar terdakwa TAMIN SUKARDI melalui PT. Erni Putera Terari
juga mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap tanah seluas
74 Ha tersebut dan kemudian Bupati Deli Serdang mengeluarkan IMB
No. 503.644/4840 tanggal 16 Juli 2012 kepada PT. Erni Putera Terari,
lalu berdasarkan IMB tersebut telah berdiri beberapa bangunan diatas
lahan eks HGU PTPN II.
- Bahwa dengan adanya kondisi-kondisi tersebut maka berdasarkan
Laporan Akuntan Independen Atas Audit Prosedur Yang Disepakati Atas
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Negara eks. HGU
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 170 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia Labuhan Deli, Deli
Serdang, Sumut Nomor : 002/OP/PH/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dari
Kantor Akuntan Publik Pupung Heru perbuatan terdakwa TAMIN
SUKARDI tersebut telah menyebabkan kerugian terhadap keuangan
negara sebesar Rp.132.468.197.742 (seratus tiga puluh dua milyar
empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu
tujuh ratus empat puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah
tersebut.
- Bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan ahli Kodrat
Wibowo bahwa dalam hal penjualan tanah dilakukan tanpa adanya alas
atau dasar hak atau bukti kepemilikan yang sah maka nilai kerugian
negara dihitung dari harga penjualan tanah yang dilakukan tersebut.
Dan berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan yang
diuraikan dalam putusan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan
yang dilakukan oleh terdakwa TAMIN SUKARDI telah memenuhi unsur
”melawan hukum” dan juga telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Oleh karena peralihan hak atas tanah tersebut baik yang dilakukan antara
Tasman Aminoto (alm) selaku kuasa dari 65 orang warga masyarakat
dengan Mustika Akbar selaku Direktur PT. Erni Putera Terari maupun
peralihan hak atas tanah antara Mustika Akbar selaku Direktur PT. Erni
Putera Terari dengan Mujianto selaku Direktur PT. Agung Cemara Reality
disebutkan sebagai perbuatan melawan hukum maka adalah suatu hal yang
tidak berdasar dan tidak dapat diterima bahwa kemudian tanah seluas 20
Ha (dua puluh) hektar dan tanah seluas 32 (tiga puluh dua) hektar tetap
dalam penguasaan hak PT. Erni Putera Terari dan tanah seluas 74 Ha
(tujuh puluh empat) hektar tetap berada dalam penguasaan hak PT. Agung
Cemara Reality. Oleh karena perbuatan terdakwa mengalihkan tanah-tanah
tersebut oleh Majelis Hakim adalah perbuatan melawan hukum maka
seharusnya tanah-tanah yang telah dialihkan tersebut khususnya tanah
seluas 20 Ha (dua puluh) hektar dan tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh
empat) hektar yang merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 171 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
oleh PT. Erni Putera Terari seluas ±126 Ha (seratus dua puluh enam) hektar
yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang, oleh karena tanah-tanah tersebut walaupun sudah
tidak diperpanjang HGUnya tetapi sampai dengan saat ini belum
dihapusbukukan dan masih tercatat sebagai asset dalam neraca aktiva
tetap PTPN II, dikembalikan kepada PTPN II untuk kemudian dilakukan
mekanisme penghapusbukuan sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor PER-02/MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010 Tentang Tata Cara
Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik
Negara dan selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara
sebagaimana Diktum IV Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian
Perpanjangan Jangka waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di
Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang menetapkan
menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan
penggunaan tanah tersebut dalam Diktum ketiga keputusan ini kepada
Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan
asset dari Menteri yang berwenang”.
Demikian pula dengan tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua) hektar yang
merupakan bagian dari tanah seluas ±126 Ha (seratus dua puluh enam)
hektar yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang juga tidak memiliki dasar dan tidak dapat diterima
kalau kemudian tanah tersebut tetap dalam penguasaan hak PT. Erni
Putera Terari.
Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya dan juga dalam fakta-fakta
hukum yang terungkap di persidangan bahwa terhadap tanah milik PT.
Perkebunan Nusantara II (Persero) yang dikeluarkan/tidak diperpanjang
HGUnya seluas 164,87 hektar yang rencananya untuk Rencana Umum Tata
Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten, Menteri BUMN atas permohonan dari
Pengurus Besar Al-Wasliyah telah menyetujui pelepasan Aktiva Tetap PT.
Perkebunan Nusantara II (Persero) seluas 32 hektar atas tanah tersebut
kepada Pengurus Besar Al-Jamiyatul Wasliyah (Al-Wasliyah) untuk
Kampus Universitas Muslimin Nusantara yang dituangkan dalam Surat
Menteri BUMN No. S-380/MBU/2004 dan Pegurus Besar Al-Jamiyatul
Wasliyah (Al-Wasliyah) telah membayar ganti rugi kepada PT. Perkebunan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 172 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Nusantara II (Persero) sebesar Rp.8.480.000.000,- (delapan milyar empat
ratus delapan puluh juta rupiah).
Bahwa terkait hal tersebut sebagaimana yang terungkap dalam persidangan
sesuai alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat
diketahui bahwa pada tahun 2002 Rektor Universitas Islam Nusantara Al-
Washliyah mengajukan Permohonan mendapatkan tanah negara untuk
pengembangan Kampus UMN Al-Washliyah kepada Bupati Kabupaten Deli
Serdang dengan surat Nomor : 028/UMN/E.28/2002 tanggal 22 Desember
2002. Bahwa permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Deli
Serdang dengan mengirim surat Nomor : 593.4/2794 tanggal 18 Juli 2003
kepada Gubernur Sumatera Utara yang intinya bahwa Pemkab Deli
Serdang pada prinsipnya mendukung/menyetujui permohonan Rektor
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dimaksud sepanjang memenuhi
ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Bupati Deli
Serdang juga berkirim surat kepada Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara
terkait peruntukan tanah ek HGU PTPN II seluas 30 Ha yang terletak di
Desa Helvetia untuk pengembangan kampus UMN Al-Washliyah.
Bahwa Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada
Direktur Utama PTPN II dengan surat Nomor : 570.230 tanggal 1 Maret
2004 perihal Permohonan ijin pelepasan asset tanah seluas 30 Ha terletak
di Pasar IV, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli yang diperuntukkan bagi
Pembangunan Kampus Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dimana
surat tersebut meneruskan permohonan dimaksud untuk mendapat
pertimbangan dalam rangka memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri
Negara BUMN sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Oleh karena permohonan tersebut kemudian mengharuskan adanya ijin
pelepasan asset dari Menteri negara BUMN kemudian pihak Al Washliyah
mengajukan permohonan kepada Direktur Utama PTPN II dengan Nomor :
EXT-52/PB-AW/XIX/V/2004 tanggal 29 Mei 2004 perihal Izin pelepasan
asset atas tanah ex HGU PTPN II seluas 30 Ha yang terletak di Desa
Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang untuk pengembangan
kampus UMN Al Washliyah. Pihak PTPN II kemudian memproses
permohonan Al Washliyah tersebut sesuai dengan mekanisme dan
ketentuan yang berlaku sampai akhirnya kemudian terbit surat dari Menteri
BUMN kepada Direksi PTPN II Nomor : S-380/MBU/2004 tanggal 26 Juli
2004 perihal Persetujuan pelepasan aktiva PTPN II dengan ketentuan
pelepasan aktiva tetap tersebut dilakukan secara langsung kepada
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 173 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Pengurus Besar Al Jamiatul Washliyah dengan memperoleh ganti rugi
sesuai ketentuan yang berlaku dan pihak Al Washliyah telah menyelesaikan
pembayaran ganti rugi kepada pihak PTPN II sebagaimana yang dimaksud
dalam surat tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut diatas adalah sangat tidak beralasan dan tidak
tepat kalau kemudian tanah seluas 32 Ha berada dalam penguasaan hak
PT. Erni Putera Terari oleh karena sebelumnya pihak Al Washliyah sudah
mengajukan permohonan, menempuh mekanisme dan proses sesuai
ketentuan yang berlaku untuk memperoleh tanah eks. HGU PTPN II
sedangkan pihak PT. Erni Putera Terari memperoleh penguasaan hak atas
tanah tersebut berdasarkan peralihan hak yang dilakukan antara Tasman
Aminoto dengan Mustika Akbar dimana hal tersebut adalah merupakan
rekayasa yang telah disusun oleh terdakwa TAMIN SUKARDI dan
perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah perbuatan
melawan hukum.
Selain itu Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1485 K/Pdt/2016
tanggal 6 Desember 2016 dalam perkara gugatan perdata pada tingkat
Kasasi telah memenangkan pihak Al Washilyah yang antara lain amar
putusannya menyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini pihak Al Washliyah
adalah satu-satunya pemegang hak atas tanah objek sengketa seluas 32
Ha (tiga puluh dua hektar) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara,
Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Pasar IV.
Dengan demikian adalah sangat tepat jika tanah seluas 32 Ha tersebut
dikembalikan kepada pihak darimana tanah tersebut disita yaitu pihak Al
Washliyah oleh karena pihak Al Washliyah memperoleh tanah tersebut
setelah menempuh dan mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan
yang berlaku termasuk telah membayar ganti rugi kepada pihak PTPN II
sebagaimana yang telah ditentukan.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini kami Penuntut
Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan
Banding ini dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa Tamin Sukardi sesuai
dengan tuntutan pidana yang kami bacakan pada tanggal 6 Agustus 2018;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum
tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut:
1. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dibuat tanpa terlebih
dahulu membaca, meneliti dan mencemati Putusan Pengadilan Tindak
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 174 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/Pid.Sus-
TPK/2018/PN.MDN tanggal 27 Agustus 2018. Dalam hal ini Penuntut Umum
menunjukkan seakan-akan sudah terlebih dahulu mengetahui pertimbangan-
pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor
33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MDN tanggal 27 Agustus 2018. (Vide. Halaman
28 Memori Banding JPU) ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan
pada tanggal 23 April 2018, menyatakan Terbanding (Terdakwa) di dakwa
dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHPidana, selanjutnya melalui surat tuntutan Penuntut Umum yang
dibacakan di depan persidangan pada tanggal 6 Agustus 2018 yang
menyatakan Terbanding (Terdakawa) telah terbukti melakukan atau turut
serta melakukan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55
Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Padahal fakta di persidangan terungkap bahwa
Penuntut Umum bukan berusaha untuk membuktikan dakwaannya terhadap
Terbanding (Terdakwa) melakukan perbuatan melawan hukum yang
dimaksud dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHPidana. MELAINKAN Penuntut Umum berusaha membatalkan Putusan
Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde)
yakni Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Januari 2007
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 175 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
tanggal 11 Juli 2007 Nomor : 173/PDT/2007/PT-Mdn jo. Putusan Mahkamah
Agung RI tanggal 30 April 2008 Nomor : 2461 K/PDT/2007 jo. Putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 31 Maret 2010 Nomor :
701 PK/PDT/2009.
3. Hukum Pidana adalah hukum berlaku berdasarkan bukti-bukti materiil, dan
pemidanaan hanya dapat dilakukan jika telah dilandasi dengan
terungkapnya bukti bukti materiil di depan persidangan untuk itu. Sehingga
JPU wajib menghadirkan bukti-bukti materiil ke depan persidangan, baik
saksi-saksi, ahli maupun barang bukti. JPU dalam perkara ini membuat
dakwaan namun tidak mampu membuktikan dakwaan dengan bukti-bukti,
namun kemudian menuntut berdasarkan karangan-karangan imajinatifnya;
4. JPU dan Majelis Hakim Banding harus membuka rekaman (recording) yang
berisikan fakta-fakta lengkap di persidangan perkara aquo, guna untuk dapat
membuktikan Terbanding (Terdakwa) terbukti bersalah sebagaimana
dimaksud dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHPidana, dan agar dapat dimengerti oleh khalayak umum, halmana fakta
dipersidangan terungkap TIDAK SATUPUN SAKSI yang dihadirkan Penuntut
Umum di depan persidangan dibawah sumpah mengatakan mengenal
Terbanding (Terdakwa) sejak tahun 2002 dan melihat Terbanding
(Terdakwa) bekerjasama dengan TASMAN AMINOTO dalam urusan tanah
106 Ha terletak di Desa Helvetia, MELAINKAN saksi-saksi tersebut baru
mengenal Terbanding (Terdakwa) pada saat persidangan perkara aquo,
sementara saksi SUDARSONO dan MISRAN SASMITA pernah melihat
Terbanding (Terdakwa) di Kantor PT. Erniputra Terari pada saat saksi
menjumpai MUSTIKA AKBAR pada tahun 2009, dan TIDAK SATUPUN
SAKSI ada yang mendengar nama Terbanding (Terdakwa) disebut-sebut
dalam perkara gugatan perdata pada tahun 2006 di Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam, selanjutnya TIDAK SATUPUN SAKSI mengatakan
mengetahui kalau saksi-saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam
pemeriksaan perkara TIPIKOR terhadap Terbanding (Terdakwa)
sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum di persidangan perkara
aquo. Yang disampaikan JPU dalam tuntutan maupun Memori Banding
hanyalah klaim-klaim sepihak dan memanipulasi fakta yang tidak didasari
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 176 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
fakta-fakta. Rekaman (recording) persidangan khususnya kesaksian adalah
bukti otentik, dengan semua saksi yang dihadirkan oleh JPU tidak satupun
saksi sebelumnya mengenal Terbanding (Terdakwa), dan baru mengenal
Terbanding (Terdakwa) pada saat dipersidangan, terkecuali SUDARSONO
dan MISRAN SASMITA pernah bertemu dengan Terbanding (Terdakwa)
pada tahun 2009. Sehingga (1). tidak terbukti Terbanding (Terdakwa)
mengenal TASMAN AMINOTO dan apalagi mengerahkan dan mengarahkan
masyarakat untuk mengajukan gugatan di tahun 2006 (Memori banding
halaman 30 baris ke tiga), klaim JPU itu adalah fitnah yang keji. Bahwa
Terbanding (Terdakwa) sudah menyampaikannya dalam BAP Penyidik
Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2017 yang
menerangkan baru mengenal Tasman Aminoto akhir tahun 2006 (BAP ini
tidak dimasukkan JPU dalam berkas perkara atas nama
Terdakwa/Terbanding), (2). JPU tidak mampu membedakan antara PT.
ERNIPUTRA TERARI dengan Terbanding (Terdakwa), masing-masing demi
hukum adalah subjek hukum yang berbeda, apa yang dilakukan PT.
ERNIPUTRA TERARI tidak seta merta adalah perbuatan Terbanding
(Terdakwa), hukum “negeri mana” yang digunakan oleh JPU dan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini? Hakim dan JPU
hanya mengedepankan asumsi-asumsi dan fitnah tanpa bukti, keyakinan
yang dibuat tanpa bukti adalah SESAT. (3). Peradilan Pidana bukanlah alat
bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh konspirasi oknum-oknum untuk
melumpuhkan Terbanding (Terdakwa) secara keji, bukan pula alat penekan
dengan berdasar fitnah yang melanggar HAM. (4). Putusan pengadilan dan
JPU dengan ambisinya sejak semula tidak menghargai putusan perdata
yang sudah inkracht atas objek tanah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam tanggal 22 Januari 2007 Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2007 Nomor : 173/PDT/2007/PT-
Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2008 Nomor : 2461
K/PDT/2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal
31 Maret 2010 Nomor : 701 PK/PDT/2009 dan Putusan Pidana Nomor
1417/Pid.B/2009/PN-LP tertanggal 26 Oktober 2009 jo. Putusan Nomor
775/Pid/2009/PT-Mdn tertanggal 22 Desember 2009 jo. Putusan No
165K/Pid/2010 25 Maret 2010 jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK)
Mahkamah Agung RI Nomor 1/PK/Pid/2011 tanggal 24 Agustus 2011 atas
nama Terdakwa SUDARSONO dan MISRAN SASMITA yang sudah
inkracht, siapakah yang akan menghargai putusan hakim jika peradilan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 177 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
sendiri tidak menghargai putusan yang sudah ada. Pertanyaannya apakah
putusan-putusan itu salah dan sudah dibatalkan sehingga tidak dihargai
eksistensinya. (5). Dalam hal peralihan hak atas tanah dari masyarakat
kepada PT. ERNIPUTRA TERARI dan selanjutnya peralihan hak dari PT.
ERNIPUTRA TERARI kepada PT. AGUNG CEMARA REALITY, sama sekali
bukan dilakukan oleh Terbanding (Terdakwa). Dan dalam hal itu tidak
pernah ada jual beli, yang ada pada tahun 2007 adalah pengikatan peralihan
hak dari masyarakat kepada PT. ERNIPUTRA TERARI berikut syarat-syarat
dan kuasanya sesuai dengan SURAT PENGIKATAN DIRI UNTUK
MELAKUKAN PELEPASAN HAK-HAK ATAS TANAH Nomor : 39/Leg/2007
(mono) Tgl. 26 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris IKA AZNIGA
LOKMAN, SH, kemudian dilanjutkan peralihan hak dari PT. ERNIPUTRA
TERARI kepada PT. AGUNG CEMARA REALTY pada tahun 2011 sesuai
dengan Akta Perjanjian Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi
Nomor 560/LEGALISASI/SST/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat
oleh Notaris Suriaty Sandery Tania, SH, yang dialihkan oleh PT.
ERNIPUTRA TERARI adalah hak-haknya yang didapat dari Masyarakat
sebelumnya, tidak kurang dan tidak lebih. (6). Dalam peralihan hak atas
tanah 74 Ha para pihak yakni MUSTIKA AKBAR selaku Direktur PT.
ERNIPUTRA TERARI kepada MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG
CEMARA REALITY, Terbanding (Terdakwa) adalah pemegang surat kuasa
dari MUSTIKA AKBAR selaku Direktur PT. Erniputra Terari berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 12/PT.TSDBT/II/2011 Waarmerking Notaris
Nuriljani Iljas, S.H untuk melakukan penagihan pembayaran dan menerima
uang ganti rugi MUJIANTO selaku Direktur PT. Agung Cemara Realty,
bukan kuasa untuk memperalihkan hak, fakta-fakta ini tidak terbantahkan,
sebagaimana dikuatkan pertimbangan judex factie Tingkat Pertama pada
Halaman 292, halaman 322 alinea pertama Putusan Perkara Nomor
33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MDN. Persidangan ini harus mampu melihat,
bagaimana cara PT. AGUNG CEMARA REALITY membayar kepada PT.
ERNIPUTRA TERARI, dengan mencicil dan dalam kurun waktu yang lama.
(7). Neraca keuangan PT. ERNIPUTRA TERARI dan bukti TAX AMNESTY
sudah disampaikan oleh Terbanding (Terdakwa) kepada Majelis Hakim
Judex Factie Tingkat Pertama, dan diserahkan kepada Panitera, itu
kesalahan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dan panitera bukan
kesalah Terbanding (Terdakwa), namun dimanfaatkan oleh Majelis Hakim
Judex Factie Tingkat Pertama untuk melemahkan Terbanding (Terdakwa).
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 178 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
5. Laporan Akuntan Publik Pupung Heru Nomor 002/OP/PH/I/2018 tanggal 30
Januari 2018 menyatakan perbuatan Terbanding (Terdakwa) tersebut telah
menyebabkan “KERUGIAN TERHADAP KAUANGAN NEGARA” sebesar
Rp.132.468.197.742,- (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus enam puluh
delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua
rupiah) adalah perhitungan yang “Keliru Dan Menyesatkan”, oleh
sebabmana kinerja KAP PUPUNG HERU menghitung kerugian negara
hanya dengan mengambil langsung dari BAP Penyidik terhadap MUJIANTO
pada tanggal 13 Desember 2017 mengatakan dari pembelian tanah seluas
74 Ha terletak di Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli
Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 222.000.000.000,- (dua ratus dua
puluh dua milyar rupiah) baru membayar sebesar Rp.132.468.197.742,-
(seratus tiga puluh dua milyar empat ratus enam puluh delapan juta seratus
sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), sehingga
terjadi perselisihan perhitungan dengan harga pembelian yang disebutkan di
dalam Surat Perjanjian Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi
Nomor 560/LEGALISASI/SST/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat
oleh Notaris Suriaty Sandery Tania, SH, yakni (1). Adanya perbedaan harga
ganti rugi tanah seluas 74 Ha terletak di Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan
Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang antara keterangan MUJIANTO selaku
Direktur PT. Agung Cemara Realty dengan keterangan didalam Surat
Perjanjian Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor
560/LEGALISASI/SST/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat oleh
Notaris Suriaty Sandery Tania, SH, yakni MUJIANTO selaku Direktur PT.
Agung Cemara Realty menyatakan harga ganti rugi sebesar
Rp.222.000.000.000,- (dua ratus dua puluh dua milyar rupiah), berbeda
dengan harga ganti rugi dalam Surat Perjanjian Melepaskan Hak Atas Tanah
Dengan Ganti Rugi Nomor 560/LEGALISASI/SST/II/2011 tanggal 25
Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Suriaty Sandery Tania, SH
disebutkan perjanjian ganti rugi sebesar Rp. 236.000.000.000,- (dua ratus
tiga puluh enam milyar rupiah), (2). MUJIANTO selaku Direktur PT. Agung
Cemara Realty menyatakan atas perjanjian ganti rugi tersebut sudah
membayar sebesar Rp.132.468.197.742,- (seratus tiga puluh dua milyar
empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh
ratus empat puluh dua rupiah), berbeda dengan keterangan MUSTIKA
AKBAR selaku Direktur PT. Erniputra Terari pembayaran yang sudah
diterima dari Terbanding (Terdakwa) lebih kurang berjumlah sebesar Rp.126
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 179 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Milyar, sedangkan keterangan Terbanding (Terdakwa) atas dasar Surat
Kuasa dari MUSTIKA AKBAR selaku Direktur PT. Erniputa Terari tertanggal
1 Maret 2011 sudah menerima pembayaran dari MUJIANTO selaku Direktur
PT. Agung Cemara Realty sebesar Rp.115.000.000.000,- (seratus lima belas
milyar rupiah) dengan cara lebih 100 kali penerimaan pembayaran dari
MUJIANTO selaku Direktur PT. Agung Cemara Realty. Atas terjadinya
kekeliruan sehingga timbul pertanyaan: “berapa sebenarnya harga ganti rugi
tanah seluas 74 Ha yang terletak di Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan
Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, dan berapa sisa yang harus dibayar
MUJIANTO selaku Direktur PT. Agung Cemara Realty kepada Terbanding
(Terdakwa) selaku kuasa dari MUSTIKA AKBAR selaku Direktur PT.
Erniputra Terari”. Dengan memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Nomor 002/OP/PH/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang dilakukan KAP
Pupung Heru “Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya” sebagaimana dengan
Standart Penghitungan Kerugian Negara (SPKN) No. 1 tahun 2017 sebagai
pedoman untuk pemeriksaan tahun 2017 perbedaan nilai jual tanah dan
besarnya uang yang sudah dibayar. Hal ini menunjukkan nilai uang yang
“TIDAK NYATA DAN PASTI JUMLAHNYA” dan “TIDAK SESUAI
STANDART” SPAP maupun SPKN karena pemeriksaan KAP Pupung Heru
tidak objektif. Seharusnya auditor obyektif memperoleh informasi dari dua
sumber untuk kesamaan nada dan isi, auditor independent tidak memihak
kepada satu sisi. Sebagaimana Keterangan Ahli Keuangan Negara yakni Dr.
Eko Sembodo. SE.,MM.,M.Ak., CFrA di depan persidangan dibawah sumpah
dalam pemeriksaan perkara aquo ;
6. Memori Banding Penuntut Umum pada halaman 40…….. Nampak jelas dan
nyata jika dibaca, diteliti dan dicermati bahwa Penuntut Umum tidak fair
dalam penegakan hukum dan ada indikasi hanya menjalankan perintah demi
untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak atas tanah tersebut, sehinggga
Penuntut Umum keberatan atas amar putusan pada nomor 168 judex factie
menyatakan Tanah seluas 32 Ha (Tiga Puluh Dua Hektar) yang merupakan
bagian dari tanah seluas ±126 Ha (Seratus Dua Puluh Enam Hektar) yang
terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten
Deli Serdang Masih tetap dalam penguasaan hak PT. ERNI PUTRA
TERARI. Penuntut Umum juga menunjukkan kekuasaan yang ada padanya
kepada publik seakan-akan apapun bisa terjadi sesuai dengan selera/
keinginan Jaksa Penuntut Umum semata, dengan mengesampingan
putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 180 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
gewijde) yang amar Putusan Perkara Perdata Register Nomor : 701
PK/PDT/2009 tertanggal 31 Maret 2010 Jo. Nomor : 2461 K/PDT/2007
tertanggal 30 April 2008 Jo. Nomor : 173/PDT/2007/PT-Mdn tanggal 11 Juli
2007 Jo. Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP tertanggal 22 Januari 2007
menyatakan : (1). Menyatakan perbuatan Tergugat I mengalihkan sebagian
tanah objek perkara seluas + 30 Ha (lebih kurang tiga puluh hektar) kepada
Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad), (2).
Menyatakan akte penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi No. 29
tanggal 27 September 2004 batal demi hukum tidak sah dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, (3).
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang mendapat
hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada
Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa ada
gangguan dari pihak ketiga, selanjutnya fakta di persidangan dibahwa
sumpah Drs. H. Ismail Efendi, M.Si menerangkan bahwa tanah seluas 32 Ha
yang terletak di Pasar IV Desa Helvetia sebagian besar seluas 30 Ha adalah
milik SUWAN CITRON selaku Direktur PT. ASIA CITRA RONA LESTARI
berkaitan SUWAN CITRON adalah penyandang dana PB. Alwashliyah untuk
mendapatkan tanah dimaksud, selanjutnya salinan putusan Mahkamah
Agung Nomor 1485 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 adanya alasan-
alasan dan dalil-dalil kebohongan dalam MEMORI KASASI yang dilakukan
Drs. ISMAIL EFENDI, M.Si melalui kuasa hukumnya yang menyatakan
bahwa diatas tanah seluas 32 Ha sudah berdiri BANGUNAN PESANTREN
yang dikelola oleh PB. AL-WASHLIYAH, Padahal berdasarkan faktual dan
fakta sebenarnya dilapangan TIDAK ADA BANGUNAN PESANTREN
maupun tanda-tanda (plank merek) kepemilikan PB. Alwashliyah diatas
tanah dimaksud, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Helvetia
tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 140/395/VIII/2018 yang menyatakan bahwa
sepanjang sepengetahuan kami dan peninjauan di lapangan, hingga sampai
saat ini bahwa diatas tanah eks HGU PTPN II Tj. Morawa seluas 32 Ha yang
terletak di Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli
Serdang TIDAK ADA BANGUNAN PESANTREN ALWASHLIYAH, yang juga
berdasarkan keterangan saksi ade charge BATARA LUBIS di depan
persidangan di bawah sumpah menyatakan diatas tanah tidak ada
BANGUNAN PESANTREN milik PB. Alwashliyah yang ada BANGUNAN
RUMAH TOKO (Ruko) dan tidak pernah mengetahui PB. Alwashliyah ada
memiliki tanah di Pasar IV Desa Helvetia, begitu juga dengan keterangan H.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 181 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
HARDI MULYONO, SE, MAP selaku Rektor UMN Alwashliyah Sumatera
Utara di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa
berdasarkan arsip asset di UMN Alwashliyah dan PB. Alwashliyah Sumatera
Utara tanah 32 Ha yang terletak di Pasar IV Desa Helvetia tidak terdaftar
sebagai asset UMN Alwashliyah, PB. Alwashliyah Propinsi Sumatera Utara,
dan PB. Alwashliyah Pusat sebagaimana surat Nomor : EXT-165/PB-
AW/XXI/III/2017 yang ditandatangani Drs. H. YUSNAR YUSUF RANGKUTI
selaku Ketua PB. Alwashliyah Pusat, kemudian fakta dipersidangan
terungkap bahwa Akta Ganti Rugi antara Pihak PTPN II dengan PB.
Alwashliyah sesuai dengan Akta Ganti Rugi No. 29 tanggal 27 September
2004 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. HASBULLAH HADI, SH yang
pelaksanaannya setelah ijin HGU tidak diperpanjang oleh Pemerintah
melalui SK BPN RI No. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002,
sehingga sangatlah tidak wajar dan pantas perbuatan Penuntut Umum untuk
sungguh-sungguh mempertahankan hak PB. Alwashliyah dan SUWAN
CITRON selaku Direktur PT. ASIA CITRA RONA LESTARI atas tanah
dimaksud. Sehingga apabila JPU dan Majelis Hakim berlaku “JUJUR DAN
ADIL” sebenarnya Drs. H. Ismail Efendy, M.Si dan SUWAN CITRON
maupun pihak PTPN II lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum
dan dapat dijerat dengan UUPTPK No. 20 tahun 2001 tentang perubahan
UUPTPK No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi Jo.
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
7. Tentang “Bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis
Hakim yaitu selama 6 (enam) tahun tidak mencerminkan penegakan hukum
secara tegas terhadap Tindak Pidana Korupsi agar memberikan efek jera
bagi pelaku dan pencegahan bagi masyarakat”.
7.1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tegas menyatakan fakta-fakta hukum
sebagaimana dalam pertimbangan putusan Judex Factie Tingkat
Pertama yang dikutip oleh JPU pada Memori Bandingnya halaman 28
s/d 32 adalah fakta yang keliru, sesat dan menyesatkan serta tidak
sesuai dengan hasil kenyataan yang terungkap di persidangan dan/
atau Bukti Transkrip Persidangan;
7.2. Bahwa fakta hukum tersebut Judex Fatie Tingkat Pertama hanya
menyalin (copy paste) surat Dakwaan dan Tunutuan JPU, sehingga
perimbangan hukum nya hampir sama dengan uraian Surat Dakwaan
dan Tuntutan JPU. Uraian fakta hukum tersebut nyata-nyata
merupakan uraian fiktif tanpa dasar alat bukti yang terungkap, Judex
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 182 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Factie Tingkat Pertama telah berlaku tidak jujur dan melecehkan
persidangan. Marilah berlaku jujur dengan mendengar dan
memperhatikan kesaksian dalam persidangan. Uraian fiktif dalam
pertimbangan hukum sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi
yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-
keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya,
dan tidak pernah dikonstantir oleh Judex Factie Tingkat Pertama.
7.3. Bahwa sanggahan terhadap cerita fiktif berdasarkan Berita Acara
Persidangan dan/ atau Bukti Transkrip Persidangan adalah sebagai
berikut:
7.3.1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) mengenal TASMAN AMINOTO
pada akhir tahun 2006, dan baru mengenal SUDARSONO dan
MISRAN SASMITA tahun 2009 sehingga tidak mungkin
Terbanding (Terdakwa) tahu dan bersinergi dengan TASMAN
AMINOTO, SUDARSONO, dan MISRAN SASMITA dari tahun
2002 berkaitan dengan SKPPTSL, Surat Keterangan Waris dan
gugatan perdata. Terbanding (Terdakwa) tidak mungkin menjadi
intelectual dader dari terbitnya SKPPTSL, Surat Keterangan Ahli
Waris apalagi gugatan perdata. Hal ini berdasarkan Keterangan
Saksi SUDARSONO, MISRAN SASMITA, Keterangan Saksi A
de Charge BATARA LUBIS dan Keterangan Terdakwa yang
berkesesuaian dengan Keterangan Saksi ELISAH, M. AMIN,
ABDUL RAHIM S. Pd, LAHMUDDIN, ABROR, M. HADI,
MUKSIN, ISWIKA, HARUN NURRASID KUMBARA, MISNAH,
KELIWON, ARMIDAWATI, SUWARTI, LEGIMIN, TUKIMAN, dan
EDY LIANTO, tidak ada satupun saksi yang melihat, mendengar,
mengetahui atau mengenal Terbanding Terdakwa bahkan
melihat Terbanding (Terdakwa) pertama kali saat di ruang
persidangan perkara a quo;
7.3.2. Bahwa berawal dari terdapat dua upaya untuk memperoleh hak
atas tanah dalam perkara a quo, upaya tersebut ditempuh oleh
dua pihak yang berbeda dengan cara berbeda dan tidak saling
berhubungan sebelumnya. Yakni upaya A (institusional)
dilakukan oleh PT ERNIPUTRA TERARI dengan bantuan
ISMAIL SEMBIRING selaku Leveransir dan Konsultan PTPN II,
dan Upaya B (institutional dan legal) dilakukan oleh TASMAN
AMINOTO, termasuk melalui PANSUS DPR RI;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 183 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
PT. ERNIPUTRA TERARI menempuh Upaya A (institusional)
dengan bantuan ISMAIL SEMBIRING untuk memperoleh hak
atas tanah di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang dengan bantuan versi ISMAIL
SEMBIRING dengan mengajukan permohonan melalui surat ke
institusi-institusi dengan korespondensi sebagai berikut:
Surat PT. ERNIPUTRA TERARI Nomor 08/DU/ET/VII2004
tertanggal 12 Juli 2004 kepada Bupati Deli Serdang dan
tembusannya disampaikan kepada Bapak Gubernur
Sumatera Utara tentang permohonan hak atas tanah seluas
106 ha terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang;
Surat Bupati Deli Serdang Nomor 593/2570 Nomor 14 Juli
2004 kepada Gubernur Sumut dan Dirut PTPN II Tanjung
Morawa dan tembusan disampaikan kepada Menteri BUMN,
Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kakanwil BPN Propinsi
Sumut, Kadis Perkebunan Kabupaten Deli Serdang di Lubuk
Pakam, Kakan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang di Lubuk
Pakam yang pada pokoknya menyatakan dukungan
memperoleh hak atas tanah seluas ± 106 ha di Desa
Helvetia, tanah yang dimaksud merupakan yang tanah
dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana Keputusan
Kepala BPN No. 42/HGU/BPN/2002, dan agar diproses
penyelesaian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kepentingan PT. ERNIPUTRA TERARI;
Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 593/6179/2004
perihal Pengaturan Pemanfaatan Tanah kepada Menteri
Negara BUMN yang tembusannya disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri, Kepala BPN, Bupati Deli Serdang,
Kepala Kanwil BPN Prop. Sumut pada pokoknya
menyatakan: berdasarkan Surat PT. ERNIPUTRA TERARI
Nomor 08/DU/ET/VII2004 12 Juli 2004 dan Surat Bupati Deli
Serdang Nomor 593/2570 Nomor 14 Juli 2004 menyetujui
usul Bupati Deli Serdang & dukungan memperoleh hak atas
tanah agar segera memproses pemberian izin pelepasan
aset atas areal seluas ± 106 ha kepada PT. ERNIPUTRA
TERARI;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 184 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Surat Direksi PTPN II (Persero) 11.0/X/326/X/2004
tertanggal 6 Oktober 2004 kepada Menteri Negara BUMN
perihal Permohonan Pelepasan Aktiva Tetap Non Produktip
berupa lahan di Kebun Helvetia sebagai permintaan
persetujuan Menteri Negara BUMN untuk dapat melepaskan
areal seluas ± 106 ha kepada PT. ERNIPUTRA TERARI;
Bahwa setelah upaya institusional dengan bantuan ISMAIL
SEMBIRING tersebut, PT. ERNIPUTRA TERARI baru
mengetahui dari ISMAIL SEMBIRING adanya gugatan
perdata terhadap objek yang sama yang berpotensi
menghambat upaya institusional yang ditempuh PT.
ERNIPUTRA TERARI. Informasi ini diketahui oleh ISMAIL
SEMBIRING, dikarenakan PTPN II digugat perdata bersama
dengan Tergugat lain 2. PB Alwasliyah, 3. Notaris/PPAT Drs.
Hasbullah Hadi, S.H., 4. Pemerintah RI cq. Menteri Negara
BUMN, 5. Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq.
Gubernur Sumatera Utara cq. Bupati Deli Serdang 6. Kepala
Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala Kantor
Wilayah Pertanahan cq. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang pada Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam dalam perkara Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP.
Oleh karena adanya gugatan masyarakat tersebut, ISMAIL
SEMBIRING menyarankan agar PT. ERNIPUTRA TERARI
mempelajari gugatan yang sudah berlangsung. Dalam
perjalanannya kedua upaya ini baru bersatu ketika TITIN
KURNIATI RAHAYU cs menang dalam perkara perdata.
Pertemuan dilakukan pada saat proses gugatan perdata
pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan gugatan
perkara No. 15/Pdt.G/2006/PN-LP akan selesai pada awal
tahun 2007.
Bahwa sangatlah tidak berdasar menghubung-hubungkan
Terbanding (Terdakwa) dengan perbuatan hukum PT.
ERNIPUTRA TERARI karena masing-masing entitas adalah
subjek hukum yang berbeda bukan dwitunggal sehingga
perbuatan hukum PT. ERNIPUTRA TERARI bukan
merupakan perbuatan Terbanding (Terdakwa), vice versa.
Bahwa adanya hubungan hukum antara Terbanding
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 185 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
(Terdakwa) dan PT. ERNIPUTRA TERARI hanyalah
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
12/PT.TSDBT/II/2011 Waarmerking Notaris Nuriljani Iljas,
S.H., yang mana Terbanding (Terdakwa) dengan bertindak
untuk dan atas nama MUSTIKA AKBAR selaku Direktur PT.
ERNIPUTRA TERARI untuk mengurus, mengambil, atau
menerima uang pembayaran dari PT. AGUNG CEMARA
REALITY sesuai dengan isi Surat Perjanjian Melepaskan Hak
atas Tanah dengan Ganti Rugi No.
560/LEGALISASI/SST/II/2011 antara PT. ERNIPUTRA
TERARI yang diwakili MUSTIKA AKBAR selaku Direktur dan
PT. AGUNG CEMARA REALITY diwakili oleh Mujianto selaku
Direktur. Segala hal yang berkaitan dengan keputusan bisnis
tersebut menjadi keputusan MUSTIKA AKBAR sebagai
Direktur dari PT. ERNIPUTRA TERARI. Bahwa Terbanding
(Terdakwa) secara limitatif memberikan nasihat yang tidak
mengikat kepada PT. ERNIPUTRA TERARI dan Terbanding
(Terdakwa) bukanlah decision maker atas tindakan yang
dilakukan oleh perseroan. Bahwa tidak ada peran Terbanding
(Terdakwa) terhadap keputusan yang ada pada PT.
ERNIPUTRA TERARI karena Terbanding (Terdakwa)
bukanlah Pengurus Perseroan dan tidak memiliki kedudukan
dalam perusahaan. Sehingga TIDAK MUNGKIN DAN
BERTENTANGAN DENGAN FAKTA KESAKSIAN dari
persidangan, sejatinya TERDAKWA tidak mengenal para
penggugat alias warga masyarakat, apalagi bersama-sama
Tasman Aminoto merekayasa gugatan, sehingga uraian
memori banding JPU pada halaman 30 baris ke 3 telah
mengumbar tuduhan yang keji, karena sangat tidak
berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,
maka cukup alasan hukum untuk dinyatakan ditolak untuk
seluruhnya.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan terang Terbanding (Terdakwa)
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang
dituduhkan, maka Terbanding (Terdakwa) seharusnya diputus bebas;
8.1.1. Tentang pendapat JPU lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh
Majelis Hakim tidak mencerminkan penegakan hukum secara tegas
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 186 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
terhadap Tindak Pidana Korupsi agar memberikan efek jera bagi
pelaku dan pencegahan bagi masyarakat, bahwa perlu dipahami
bahwa penjatuhan pidana sudah seharusnya ditekankan kepada asas
keadilan, manfaat pemidanaan, dan fakta-fakta yang ada dalam
persidangan. Segala aspek dalam persidangan harus diperhatikan
demi mewujudkan suatu KEADILAN, Terdakwa hanya berdoa agar
karma Tuhan kembali kepada para JPU dan siappun yang berbuat
dholim terhadap TERDAKWA dalam perkara ini;
8.1.2. Hakim diberi kewenangan dalam melaksanakan tugas yudisialnya
guna menegakkan hukum dan keadilan yang didasarkan Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
5076 (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang
dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945,
sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan:
“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan”.
8.1.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU
Kekuasaan Kehakiman ditentukan:
“peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”.
8.1.4. Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang
memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam
Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa:
“Dalam memepertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”
8.1.5. Terkait dengan beratnya ringannya suatu pidana yang dijatuhkan oleh
hakim, J.E. Sahetapy mengatakan:
“Patutlah diingat bahwa masalah berat atau takaran pidana sangat
erat bertautan dengan konsep penilaian yang hendak diberikan
terhadap kejahatan atau jenis kejahatan yang tertentu. In concrete
lazimnya takaran atau berat ringannya pidana dikaitkan dengan sikap
“penjahat” selama ia diadili. Selain dari itu takaran tersebut
dipengaruhi juga oleh hal-hal lain, seperti apakah ia mempersulit
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 187 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
jalannya sidang dan sebagainya. Ada pula beberapa hal lain yang
tampaknya dilupakan, seperti realitas kehidupan sosial, sepak terjang
hidupnya, sifat, bentuk dan cara kejahatan yang dilaksanakannya
serta juga bagaimana skala nilai-nilai sosial masyarakat yang
bersangkutan.”
8.1.6. Dalam Putusan MA No. 143K/Pid/1993. Majelis hakim agung yang
dipimpin M. Yahya Harahap mempertimbangkan bahwa:
“Meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai
balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar
proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi,”
8.1.7. Selanjutnya, pendapat Sudikno Mertokusumo dan A. Pilto sebagai
ajaran tentang kebebasan hakim, ajaran “bahwa hakim tidak hanya
corong pembentuk undang-undang saja, tetapi secara otonom,
mencipta, menyelami proses kemasyarakatan”.
8.1.8. Sejak terbitnya SK KA BPN No 42,43,44 tahun 2002 dan SK KA
BPN No 10 Tahun 2004, lahan eks PTPN II seluas 5.873,06 Ha
telah resmi dikeluarkan dari HGU. Bahwa lahan eks HGU PTPN II
dalam perkara a quo merupakan bagian dari konflik agraria di
Sumatera Utara yang berkepanjangan dari sisi waktu (2002-2018),
namun eks HGU PTPN II belum menemui formula penyelesaian.
Persoalan dalam lahan eks HGU PTPN II telah melibatkan berbagai
elemen dengan pola konflik yang berlangsung vertikal tetapi juga
pola konflik juga berlangsung secara horizontal dikarenakan
masalah pelepasan dan penghapusan aset di kementerian BUMN.
Sehingga negara diharapkan hadir ditengah masyarakat tidak
membiarkan situasi semakin “gelap” tanpa adanya satu kebijakan
yang konkret. Hakim dalam hal ini, harus dapat menggali nilai-nilai
hukum yang hidup dalam suatu masyarakat agar tidak timbul
sebagaimana adagium summum ius summa iniura (UU yang
diterapkan secara rigid akan menimbulkan ketidakadilan).
8.1.9. Adanya perbedaan perndapat (dissenting opinion) dalam mengadili
perkara Terbanding (Terdakwa) itu telah mengisyaratkan
adanya ketidakyakinan (keragu-raguan) dari majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam mengambil
kesimpulan bahwa Terbanding (Terdakwa) bersalah melakukan tindak
pidana korupsi. Bahwa dengan adanya ketidakyakinan (keragu-
raguan) majelis hakim tersebut, sudah seharusnya Majelis Hakim
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 188 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
berpegang pada asas in dubio pro reo; Sebagaimana dalam Putusan
Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009 yang salah satu
pertimbangannya menyebutkan bahwa:
“asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-
raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan
hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan
dari dakwaan.”
8.1.10. Putusan majelis hakim tidak semata-mata bertumpu dan bertitik tolak
pada aspek yuridis (legal formal) semata, melainkan putusan hakim
tersebut juga mempertimbangkan aspek, sosiologis dan filosofis
sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan
dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral
justice, social justice dan legal justice sebagai wujud
pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Negara dan
Bangsa serta terutama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
Dengan demikian, berdasarkan analisis fakta dan hukum di atas, maka dalil
JPU pada halaman 28 s/d 32 sangatlah tidak beralasan dan berdasar. Oleh
karenanya alasan JPU haruslah ditolak atau setidak-tidaknya harus
dikesampingkan.
9. Tentang “Adanya pertentangan yang terjadi dalam putusan yang dijatuhkan
oleh Majelis Hakim antara pertimbangan-pertimbangan terkait perbuatan
yang dilakukan oleh Terdakwa TAMIN SUKARDI sebagaimana yang
didakwakan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan
dengan putusan Majelis Hakim terkait dengan barang bukti berupa tanah
seluas 126 ha masing-masing 20 ha, 32 ha, dan 74 ha.”
9.1. Bahwa dalam Memori Bandingnya JPU menyatakan adanya
pertentangan yang terjadi dalam putusan Judex Factie Tingkat
Pertama. Suatu implikasi logis dikarenakan suatu hal yang bersifat
keperdataan dipaksakan menjadi perkara pidana. Bahwa sejak awal
Penasihat Hukum Terbanding (Terdakwa) menegaskan perkara ini
adalah perkara perdata yang telah pula diuji secara perdata dan telah
mendapatkan putusan yang telah menjadi putusan tetap, putusan
perdata itu semestinya dihormati karena telah menjadi produk hukum
yang tetap dan dilahirkan oleh dan melalui prosedur peradilan yang
baku dan disepakati di negara hukum Indonesia. Jika dicermati maka
kondisinya adalah kondisi keperdataan dan telah dijuji pula didepan
persidangan terbuka, tidak bicara mengenai tindak pidana korupsi;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 189 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
9.2. Bahwa apabila pun masih terdapat “Prejudicieel Geschil” atau adanya
unsur keperdataan yang harus memiliki kejelasan dalam putusan
perdata sehingga tidak sepantasnya bila diajukan atau diselesaikan
melalui sarana penegakan hukum pidana korupsi. Hal ini berkesesuain
dengan:
Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun
1956
“Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal
adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu
hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan
perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu
putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang
adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”
Surat Edaran MA (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 1980
“Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum
dipertimbangkan penuntutan pidana.”
9.3. Bahwa atas hal tersebut hukum pidana sebagai “ULTIMUM
REMEDIUM” berangkat dari dasar pemikiran proses hukum pidana
akan melahirkan kenestapaan bagi orang tertentu dan hukum pidana
adalah suatu “pedang yang bermata dua”. Artinya bahwa sanksi pidana
dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya.
Dengan perkataan lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana
dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata
maupun sanksi administratif dirasakan tidak lagi bisa mencapai
tujuannya;
Andi Hamzah menyatakan bahwa hukum pidana itu ada untuk menjaga
agar ketentuan-ketentuan hukum seperti terdapat dalam hukum
perdata, dagang, tata negara ditaati. Perlu ada sanksi terhadap
pelanggaran hukum tersebut. Karena itu sering dikatakan bahwa
hukum pidana tidak mengandung kaidah tersendiri, misalnya, kaidah
yang mengatakan jangan engkau mencuri atau mengambil barang
orang lain, sebenarnya merupakan kaidah hukum perdata, yaitu
perlindungan terhadap hak milik;
9.4. Bahwa pendapat JPU pada Memori Bandingnya halaman 40 yang
menyatakan:
“Dengan demikian adalah sangat tepat jika tanah seluas 32 ha tersebut
dikembalikan kepada pihak darimana tanah tersebut disita yaitu pihak
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 190 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Al Wasliyah oleh karena pihak Al Wasliyah memperoleh tanah tersebut
setelah menempuh dan mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan
yang berlaku termasuk telah membayar ganti rugi kepada Pihak PTPN
II sebagaimana yang telah ditentukan”;
9.5. Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak atas pendapat JPU tersebut.
Permasalahan tanah eks HGU PTPN II seluas 106 ha yang terletak di
Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan
Labuhan Deli, Desa Helvetia, Pasar IV telah ada Putusan Pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang harus dihormati: yaitu
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Januari 2007
Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 11 Juli 2007 Nomor : 173/PDT/2007/PT-Mdn jo. Putusan
Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2008 Nomor : 2461 K/PDT/2007
jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 31 Maret
2010 Nomor : 701 PK/PDT/2009 dan berdasarkan asas hukum “Res
Judicata Pro Veritate Habeteur”, artinya apa yang telah diputus oleh
hakim harus dianggap benar;
9.6. Bahwa dengan telah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap (inkracht), dan telah mempunyai pengaruh terhadap
eksistensi hak atas tanah dari pihak yang oleh putusan pengadilan
dinyatakan tidak berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa.
Artinya, dengan putusan pengadilan tersebut :
a. Status tanah HGU dari PTPN II harus dinyatakan tidak ada lagi
serta secara otomatis sudah dibatalkan dan hapus. Proses
penghapusan hak atas tanah hanya merupakan proses administratif
yang tidak menghilangkan hak dari pihak yang dinyatakan berhak
atas tanah tersebut, proses penghapusbukuan tersebut terus
berlangsung dan diupayakan dan sekarang proses
penghapusbukuan tersebut telah selesai sebelum perkara ini
diajukan ke persidangan;
b. Jika tanah tersebut sudah berstatus sebagai tanah yang dikuasai
langsung negara, maka dengan putusan pengadilan tersebut telah
berubah berstatus sebagai tanah yang dipunyai warga masyarakat
yang dinyatakan berhak oleh putusan pengadilan tersebut (vide:
keterangan ahli Prof.Dr. Nurhasan Ismail, SH, MSi.)
9.7. Bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah
dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 191 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Pakam nomor: 20/eks/2010/15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 29
Desember 2010 jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan
No.20/Eks/2010/15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 19 April 2011 jo. Berita
Acara Eksekusi Pengosongan No. 20/Eks/2010/15/Pdt.G/2006/PN-LP
tanggal 20 April 2011 jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.
20/Eks/2010/15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 21 April 2011;
9.8. Bahwa selanjutnya atas Permohonan dari Direksi PT Perkebunan
Nusantara II (Persero) nomor 20/DK/27/IV/2014, perihal mohon
rekomendasi penghapusbukuan areal 106 ha Eks HGU PTPN II
(Persro) Kebun Helvetia, tanggal 3 April yang ditujukan kepada Dewan
Komisaris, selanjutnya dijawab oleh Dewan Komisaris berdasarkan
Surat Dewan Komisaris PTPN Nomor:DK-PTPN-II/X/2014-73 tanggal
17 Oktober 2014, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi
penghapusbukuan areal eks HGU PTPN-II (Persero) Kebun Helvetia
sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/2010”;
9.9. Bahwa Kemudian berdasarkan fatwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
tanggal 21 Maret 2012 Nomor : W2.U/1794/HT.A/III/2012 secara tegas
menyatakan :
a. Pelaksanaan penghapusbukuan dan pemindahtangan aktiva tetap
Badan Usaha Milik Negara sepanjang berkaitan dengan putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka ketentuan
hukum yang harus diberlakukan adalah aktiva tetap tersebut tidak
lagi menjadi milik atau dikuasai oleh BUMN;
b. Tentang tindakan penghapusbukuan dan pemindahtangan aktiva
tetap adalah merupakan mekanisme administratif yang berlaku
secara internal dilingkungan BUMN yang bersangkutan, in casu
PTPN-II. Karena itu ada atau tidaknya tindakan dimaksud tidak
menghalangi proses hukum pendaftaran hak terhadap aktiva tetap (
in casu tanah ) di instansi yang berkompeten yaitu Badan
Pertanahan Nasional;
9.10. Berdasarkan Pendapat Hukum/Legal Opini Jaksa Pengacara Negara
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 10 Maret 2017 yang
berkesimpulan antara lain sebagai berikut:
a. Bahwa mengingat terhadap objek tanah sengketa dimaksud sudah
tidak ada lagi upaya hukum (Litigasi) dan telah dilakukan eksekusi
oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 192 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
W.2U4.781/Pdt/04.10/V/2011 tanggal 04 Mei 2011, maka semua
pihak wajib menghormati proses hukum yang sudah final tersebut;
b. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf b, ayat 2 huruf g, Pasal 14 ayat 2,
Pasal 14 ayat 2, Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 1 Peraturan
Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/2010 tanggal 23 Juli
2010, maka :
Obyek tanah dimaksud merupakan aset PTPN II (Persero) Eks
HGU yang karena kondisi tertentu yaitu berdasarkan Putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dilakukan
penghapusbukuan dan tidak lagi menjadi milik atau dikuasai oleh
PTPN II (Persero);
Bahwa persetujuan penghapusbukuan karena kondisi tertentu
tersebut diberikan oleh RUPS/Menteri yang terlebih dahulu
memproses persetujuan Dewan Komisaris PTPN II (Persero);
Dalam hal penghapusbukuan ini tidak ada ganti rugi atau
kompensasi kalaupun ada berupa biaya yang timbul atas proses
penghapusbukuan.
9.11. Bahwa berdasarkan Surat Dewan Komisaris PTPN Nomor:DK-PTPN-
II/X/2014-73 tanggal 17 Oktober 2014, Dewan Komisaris telah
memberikan rekomendasi penghapusbukuan areal eks HGU PTPN-II
(Persero) Kebun Helvetia sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN
No.PER-02/MBU/2010” menindak lanjuti rekomendasi ini, kemudian
Masyarakat yang menang dalam perkara Perdata (Ny. Titin Kurniati
Rahayu, dkk) dan PB. Al Washliyah telah menanda tangani Nota
Kesepahaman pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, dimana PB. Al
Washliyah yang diwakili oleh DRS. HAJI LUKMAN HAKIM HASIBUAN
(PLT KETUA UMUM) DAN AHMAD KARTONO (SEKRETARIS),
MENGAKUI ISI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP, KARENA TANAH SELUAS 32 HA
TERNYATA TIDAK TERCATAT SEBAGAI ASET PB.ALWASHLIYAH,
hal ini berkesesuain dengan Keterangan Keterangan Saksi A de
Charge H. HARDI MULYONO, S.E, M.M. selaku Rektor Universitas
Muslim Nusantara Al Washliyah, memberikan keterangan bahwa
saksi menyatakan tanah seluas 32 Hektare (Ha) yang terletak di Desa
Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tidak
tercatat sebagai Aset PB. Al Washliyah dan Pengurus Wilayah Al
Washliyah Propinsi Sumatera Utara . Bahwa pernah ada di PB Al
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 193 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Washliyah dibentuk Yayasan oleh Oknum-oknum pengurus tapi
sudah dibatalkan dan oknum yang bersangkutan sudah diberikan
sanksi;
Selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Utama PT Perkebunan
Nusantara II (Persero) dalam surat No. 20/X/1689/XI/2017 tertanggal
28 Desember 2017, perihal Penghapusbukuan aset PTPN II atas
tanah seluas 106 ha yang terletak di Pasar IV Kebun Hevetia,
dijelaskan tanah tersebut telah dihapusbukukan dari pembukuan atau
neraca PT Perkebunan Nusantara II.
Dengan adanya fakta sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena
tanah eks HGU PTPN II (Persero) tidak lagi menjadi milik atau
dikuasai oleh PTPN II (Persero) berdasarkan Putusan Pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap (vide : Putusan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam tanggal 22 Januari 2007 Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-
LP jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2007 Nomor:
173/PDT/2007/PT-Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30
April 2008 Nomor: 2461 K/PDT/2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung RI tanggal 31 Maret 2010 Nomor : 701
PK/PDT/2009 dan telah dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor :
20/eks/2010/15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 29 Desember 2010 jo.
Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.20/Eks/2010/15/Pdt.G/2006
/PN-LP tanggal 19 April 2011 jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan
No. 20/Eks/2010/15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 20 April 2011 jo.
Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 20/Eks/2010/15/Pdt.G/
2006/PN-LP tanggal 21 April 2011 jo. Fatwa Pengadilan Tinggi
Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2012 Nomor:
W2.U/1794/HT.A/III/2012 dan pendapat hukum Jaksa Pengacara
Negara tanggal 10 Maret 2017, sehingga unsur melawan tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.
Oleh karenanya pendapat jika tanah seluas 32 ha perkara a quo
dikembalikan kepada pihak darimana tanah tersebut disita yaitu pihak
Al Wasliyah haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat
diterima.
Berdasarkan argumentasi yang telah kami sampaikan tersebut di atas
yang tidak terbantahkan, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua
Pengadilan Tinggi Medan/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 194 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
perkara a quo ditingkat banding, kiranya berkenan menjatuhkan putusan
sebagaimana tersebut dalam memori banding Terdakwa;
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Memori Banding baik
yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat
Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim
Tingkat Pertama;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/Pid.Sus-
TPK/2018/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2018, Memori banding baik yang
diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum dan kontra memori banding
yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat
dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang
menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dan
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan
sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus
perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang
dijatuhkan dan barang bukti dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di
bawah ini;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya
telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6
(enam) tahun;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a
quo halaman 336 (tiga ratus tiga puluh enam) dalam keadaan yang
memberatkan belum mempertimbangkan akibat dan hasil dari perbuatan
Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
Menimbang, bahwa mengenai kesimpulan pertimbangan barang bukti
nomor 167 dan 168 dalam putusan a quo yang pada pokoknya menyatakan
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Medan Nomor 173/PDT/2007/PT. Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo. Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 2461K/PDT/2007 tanggal 30 April 2008 jo.
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 701 PK/PDT/2009
tanggal 31 Maret 2010 adalah hukum yang berlaku hingga sampai dengan saat
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 195 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
ini, dan demi hukum mengikat para pihak baik kepada para Penggugat maupun
para Tergugat. sesuai dengan asas Res judicata Pro Veritate Habetur yang
artinya bahwa putusan Hakim harus dianggap benar, maka Barang bukti nomor
167 berupa Tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang merupakan bagian
dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. Erni Putera Terari seluas ± 126 Ha
(seratus dua puluh enam hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia,
Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan barang bukti nomor
168 berupa Tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang merupakan
bagian dari tanah seluas ± 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang
terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli
Serdang masih tetap dalam penguasaan hak PT. Erni Putera Terari, sedangkan
barang bukti nomor 169 berupa tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar)
yang merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. Erni Putera
Terari seluas ± 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang terletak di Pasar
IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang karena
telah dialihkan kepada PT. Agung Cemara Reality sesuai dengan Surat
Perjanjian Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi antara PT. Erni
Putra Terari dan PT. Agung Cemara Reality tetap berada dalam penguasaan
PT. Agung Cemara Reality, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat;
Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding
barang bukti nomor 167, 168 dan 169 tersebut adalah merupakan hasil
kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak tepat apabila
dikembalikan kepada PT. Erni Putera Terari dan PT. Agung Cemara Reality;
Menimbang, bahwa di samping itu pula pertimbangan Majelis Hakim
Tingkat Pertama yang menggunakan asas Res judicata Pro Veritate Habetur
yang artinya bahwa putusan Hakim harus dianggap benar dalam
mempertimbangkan barang bukti nomor 167, 168 dan 169 adalah tidak tepat
karena sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 1956 yang menyatakan “ Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana
tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata
tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi” dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahakamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan “dalam hal tindak
pidana/korupsi yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa
secara perdata, maka putusan perdata tidak mengikat sesuai ketentuan Pasal 3
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 196 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
pertimbangan keadaan yang memberatkan dan barang bukti dalam putusan a
quo diubah menjadi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa pertimbangan keadaan yang memberatkan dalam
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 336 (tiga ratus tiga puluh
enam) diubah menjadi sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang
sedang giat memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pembangunan di
daerah Kabupaten Deli Serdang;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta
untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena pidana yang
dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan tetapi sebagai
pembinaan kepada Terdakwa supaya dikemudian hari nanti menjadi orang yang
berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat dan Negara, maka Majelis Hakim
Tingkat Banding akan mengubah lamanya pidana menjadi seperti tersebut
dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan barang bukti
dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 331 (tiga ratus tiga
puluh satu) dua kata terakhir dialinea terakhir yaitu “sedangkan terhadap”
dihilangkan dan halaman 332 (tiga ratus tiga puluh dua) alinea kesatu sampai
dengan halaman 336 (tiga ratus tiga puluh enam) “…………… berdasarkan
ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku” diubah menjadi
sebagai berikut:
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:
- Nomor 167 berupa tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang merupakan
bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. Erni Putera Terari seluas
±126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa
Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Nomor 168 berupa tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang
merupakan bagian dari tanah seluas ± 126 Ha (seratus dua puluh enam
hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang; dan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 197 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
- Nomor 169 berupa tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) yang
merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. Erni Putera
Terari seluas ± 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang terletak di
Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dan
mempunyai nilai ekonomis haruslah dirampas untuk Negara;
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Nomor 170 berupa 1 (satu)
bidang tanah seluas 57 M2 yang terletak di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso
Dalam, Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan
sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.769/Pulau Brayan Kota atas nama
Tamin Sukardi sampai dengan Nomor 182 berupa 1 (satu) bidang tanah hak
milik sesuai sertifikat hak milik nomor 86/Pendau Hulu I atas nama Lina Djohan
yang berlokasi di Jalan Gajah, Kel. Pendau Hulu I, Kec. Medan, Kota Medan,
oleh karena Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp
132.468.197.742,00 (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus enam puluh
delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua
rupiah), maka untuk menjamin pembayaran uang pengganti tersebut, perlu
dirampas untuk Negara sebagai jaminan pembayaran uang pengganti;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah ketentuan mengenai barang
bukti menjadi seperti tersebut dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang diajukan oleh
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ada kekhilafan Majelis Hakim
Tingkat Pertama menyimpulkan fakta-fakta hukum dan mempertimbangkan alat
bukti petunjuk, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat;
Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding,
Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar
mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur dari tindak
pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim
Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, sehingga alasan-alasan dalam
memori banding Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;
Menimbang, bahwa tentang memori banding Terdakwa mengenai
status kepemilikan tanah objek sengketa telah dipertimbangkan diatas oleh
Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan barang bukti nomor
167, 168 dan 169, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 198 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Menimbang, bahwa mengenai perbedaan pendapat (Dissenting
Opinion) yang diajukan oleh salah seorang Hakim Anggota yang dalam memori
banding Terdakwa dinyatakan sebagai keraguan Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang
didakwakan, sehingga haruslah diterapkan asas In Dubio Pro Reo yang
menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka
sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan
dari dakwaan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat;
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 182 ayat (6) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:
“(6) Pada asasnya putusan dalam musyawarah Majelis merupakan hasil
permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan
sungguh sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang
dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi
Terdakwa.
Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, perbedaan
pendapat (Dissenting Opinion) tidak menunjukan Majelis Hakim ragu dalam
menyatakan Terdakwa terbukti bersalah karena Majelis Hakim Tingkat Pertama
dalam memutus perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu
apabila tidak mencapai permufakatan bulat maka putusan diambil dengan suara
terbanyak, sehingga ketentuan pendapat Hakim yang paling menguntungkan
Terdakwa tidak dapat diterapkan;
Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan-alasan dalam memori
banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah dipertimbangkan di atas oleh
Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan mengubah lamanya
pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti, maka tidak perlu
dipertimbangkan lagi, kecuali mengenai barang bukti Nomor 168 berupa tanah
seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang merupakan bagian dari tanah seluas
± 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa
Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang menurut
Penuntut Umum seharusnya dikembalikan kepada Al Wasliyah dengan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 199 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1485 K/Pdt/2016 tanggal
6 Desember 2016;
Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung Nomor
1485 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 tidak dijadikan bukti dalam
persidangan perkara ini, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat
Banding, alasan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan menurut hukum
sehingga haruslah dikesampingkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan
mengubah pertimbangan lamanya pidana serta barang bukti sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus,
mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2018 sekedar
mengenai lamanya pidana dan barang bukti;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan
penahanan yang sah dan pernah dibantarkan karena Terdakwa dirawat inap
dirumah sakit, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan kecuali selama Terdakwa dirawat inap di rumah sakit;
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana
disebutkan dalam amar putusan ini;
Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 27 Agustus
2018 sekedar mengenai lamanya pidana dan barang bukti, sehingga amar
selengkapnya sebagai berikut:
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 200 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
1. Menyatakan Terdakwa TAMIN SUKARDI tersebut diatas terbukti secara
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Yang
Dilakukan Secara Bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan
Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan
selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah
Rp132.468.197.742,00 (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus enam
puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat
puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan
ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya
disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut
dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua)
tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali pada
selama Terdakwa dirawat inap di rumah sakit;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) bundel fotocopy rekap surat kuasa khusus beserta formulir
Surat kuasa Khusus.
2. 1 (satu) bundel fotocopy resume perkara dugaan tindak pidana
menempatkan keterangan palsu dalam akte authentik / akte
penyerahan Hak atas Tanah dengan Ganti rugi No.29 tanggal 27
September 2004 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Drs.
Hasbullah Hadi, S.H. oleh PTPN II dan PB Alwaliyah sesuai pasal
266 ayat 1 dan 2 KUHPidana.
3. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian dan
Penerima Tanah Sawah / Ladang yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 031/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Sanem.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 201 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 039/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Halimatusakdiah II.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 075/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Abdullah T.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 071/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Kamet.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 062/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama adam Malik
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 078/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama M. A. Sjafi’i BW
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 079/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Marzoeki.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 077/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Alwi.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 074/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Muhammad Nor Ismail
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 073/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Rantinem
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 202 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 072/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Maimah.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 070/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Sjafrieharjono.
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 069/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Sutan Nutri.
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 068/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Muhammad Taher.
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 067/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Aman R.
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 066/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Suwoh.
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 064/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Basirah.
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 065/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Sarinem.
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 063/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Patmah.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 203 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 061/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Semo.
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 060/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas namaKariman.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 055/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama H.Muhammad Said.
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 042/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Trawilan
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 052/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Zaijah.
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 021/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Karmadi.
26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 046/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Bari.
27. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 049/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama U. Sidik.
28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 018/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Damanhuri.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 204 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
29. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 016/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Supiah.
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 030/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Sadji.
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 019/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Djuman.
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 059/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Salamoen.
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 017/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama H. Djapar.
34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 080/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas namaAbas Negara.
35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 058/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Muspura.
36. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 028/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Muhammad Fakih.
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 026/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Wahidin.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 205 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 029/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Ismail YS.
39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 033/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Samboet.
40. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 034/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Siroen.
41. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 037/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Rustam.
42. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 043/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Paiman.
43. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 023/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Ishak I.
44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 022/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Paidi
45. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 057/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Dipo.
46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 0032/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Woto.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 206 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
47. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 076/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Aman.
48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 051/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Mining.
49. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 025/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Abdul Rachman R.
50. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 047/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama A. Syahbandi.
51. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 045/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Idham / Kalbudi.
52. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 044/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Safaruddin.
53. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 040/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Ahmad . N.
54. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 053/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Fatimah Sari.
55. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang
Pembagian dan Penerima Tanah Sawah/ Ladang dengan
Nomor : 054/Ketj. Labuhan Deli/DS tanggal 20 Januari 1954
atas nama Toekiran.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 207 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
4. 1 (satu) fotocopy Petikan dari surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Propinsi Sumatera Utara Di Medan Nomor SK : 3
HM/LR/1969 tertanggal Medan 11 April 1969 yang memutuskan
memberikan hak milik atas tanah Negara seluas 18.2000 ha
tanah kering kepada 22 (dua puluh dua) orang petani dengan
lampiran pembagian:
1. luas tanah 4.805 m2 dengan pemegang Hak atas nama
Kasri.
2. luas tanah 8.500 m2 dengan pemegang Hak atas nama
Pawoh.
3. luas tanah 7.225 m2 dengan pemegang Hak atas nama
Harto.
4. luas tanah 10.000 m2 dengan pemegang Hak atas nama
Parno.
5. luas tanah 3.500 m2 dengan pemegang Hak atas nama
Karsidi.
6. luas tanah 3.000 m2 dengan pemegang Hak atas nama
Darmodjo.
7. luas tanah 3.000 m2 dengan pemegang Hak atas nama
Amat.
8. luas tanah 8.500 m2 dengan pemegang Hak atas nama
Untung.
9. luas tanah 5.400 m2 dengan pemegang Hak atas nama
Paiman.
10. luas tanah 6.000 m2 dengan pemegang Hak atas nama
Samiran.
11. luas tanah 10.000 m2 dengan pemegang Hak atas nama
Isnan.
12. luas tanah 4.500 m2 dengan pemegang Hak atas nama
Ponidjo.
13. luas tanah 8.500 m2 dengan pemegang Hak atas nama
Rubino.
14. luas tanah 4.300 m2 dengan pemegang Hak atas nama
Wakidi.
5. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Tanggal 28 Pebruari
2011 antara Mustika Akbar sebagai pihak Pertama dan Mujianto
sebagai pihak II.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 208 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
6. 3 (tiga) lembar fotocopy mengenai Lahan Desa Helvitia PS. IV
106 Ha.
7. 1 (satu) lebar tulisan tangan Tamin mengenai tanah eks PTPN
di Desa Helvitia Kec. Labuhan Deli;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Permasalahan lahan EX-
HGU PTPN 2 seluas 74 Ha (Bagian Dari 106 Ha) di Pasar IV,
Desa Helvitia, Kecamatan Labuhan Deli. Kabupaten Deli
Serdang Propinsi Sumateran Utara.
9. 1 (satu) bundel fotocopy berisi : 1 (satu) lembar Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU -36210.AH.01.02 Tahun 2010 tentang
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan
16 (enam belas) lembar akta No. 25 tanggal 31 Mei 201 dari
Notaris Susan Widjaja SH judul Berita Acara Rapat.
10. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Sumatera Utara Nomor : 1184.1/8-12/VII/2012 tanggal
25 Juli 2012 perihal : Dilema Putusan pengadilan yang telah
berkeuatan hukum tetap (Inkracht) tidak dapat dilaksanakan
sebagai dasar hukum permohonan ha katas tanah oleh
pemenang perkara atas tanah Negara berkas HGU PTPN – II
kepada Titin Karniati Rahayu dkk.
11. 3 (tiga) lembar fotocopy Resume Perkara Eks Hak Guna Usaha
PTPN – II Pasar IV Helvitia. Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang seluas 106 Hektar.
12. 3 (tiga) lembar Resume lahan Seluas ± 106 Ha (seratus Enam
hektar) yang dilakukan di Pasar IV Desa Helvitia kecamatan
Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera
Utara tanggal 30 Maret 2015.
13. 1 (satu) bundel Notaris 1 Agustus 1990 dari Sundari Siregar
perihal : “PT. Erni Putera Sejahtera” disingkat “ PT. Erni Putera”
14. 3 (tiga) lembar Fotocopy Putusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Sumatera Utara tanggal 11 April 1969 no. SK
3/HM/LR/1969 memberikan hak kepada Harjo;
15. 3 (tiga) lembar Fotocopy Putusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Sumatera Utara tanggal 11 April 1969 no. SK
3/HM/LR/1969 memberikan hak kepada Gimin;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 209 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
16. 3 (tiga) lembar Fotocopy Putusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Sumatera Utara tanggal 11 April 1969 no. SK
3/HM/LR/1969 memberikan hak kepada Sawon;
17. 1 (satu) lembar SPPT PBB letak JL. Serba Guna Ujung RT: RW
Helvetia Labuhan Deli Deli Serdang.
18. 4 (empat) lembar Surat dari PT. Perkebunan Nusantara – II
(Persero) Tanjung Morawa – Medan Nomor : II.0/X/371/VI/2012
tanggal 11 Juni 2012 Hal : Mohon untuk di tidak menerbitkan
Sertifikat di atas lahan Seluas 74 Ha Eks HGU PTPN II Kebun -
Heltivia;.
19. 1 (satu) lembar surat Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor : S-348/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 hal :
Permasalahan Tanah Eks HGU PT. Perkebunan Nusantara II
(Persero) Kebun Helvetia
20. 1 (satu) lembar fotocopy gugatan : dajukan 65 orang
masyarakat (Titin Kurniati) tanggal 15 Maret 2006.
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat Surat Keterangan Tentang
Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang no.
025/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Abdul Rachman.
22. Fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan Waris terdiri :
1. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Warisatas nama : Edy Lianto dan 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Pernyataan Edy Lianto ;
2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Anwar Sakas dan 1 (satu) lembar
Fotocopy Surat Pernyataan Anwar Sakas;
3. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Muksin dan 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Pernyataan Muksin.
4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Surip dan 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Pernyataan Surip.
5. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Ponimin Buang dan 1 (satu) lembar
Fotocopy Surat Pernyataan Ponimin Buang.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 210 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
6. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Tukimin dan 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Pernyataan Tukimin;
7. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Sumeimi dan 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Pernyataan Sumeimi;
8. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : ARFAH dan 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Pernyataan Arfah;
9. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Amir Syam dan 1 (satu) lembar
Fotocopy Surat Pernyataan Amir Syam;
10. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Muhammad Musa dan 1 (satu) lembar
Fotocopy Surat Pernyataan Muhammad Musa;
11. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Supomo dan 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Pernyataan Supmono;
12. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Sanah dan 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Pernyataan Sanah;
13. 2 (dua) lmbr fotocopy Surat Ket dan Pernyataan Waris atas
nama : Darman dan 1 (satu) lembar Fotocopy Surat
Pernyataan Darman;
14. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : M. Hadi dan 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Pernyataan M. Hadi;
15. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan
Waris atas nama : Sumarni dan 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Pernyataan Sumarni.
23. 1 (satu) lembar chat Tanah 106 Ha terletak di Pasar 4 Desa
Helvitia Kec. Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
24. 1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi pembayaran berupa :
1. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Januari 2007;
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Januari 2007;
3. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Januari 2007;
4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Januari 2007;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 211 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
25. 1 (satu) bundel Notaris Nomor : 39/Leg/2007 (mono) tanggal 26
Januari 2007 dari Notaris Ika Azniga Lokman, SH “Legalisasi
Surat Pengikatan Diri Untuk melakukan Pelapasan Hak – Hak
Atas Tanah Antara I. Tasman Aminoto qq Suparman, CS
dengan II. Mustika Akbar qq PT. Erniputra Terari berkedudukan
di Medan.
26. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Desa Helvitia Kec. Labuhan Deli
Kabupaten Deli Serdang.
27. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Yayasan Perlindungan Hukum
Indonesia (YLPHI) nomor : K-193/PPLH/YLPHI/XII/2009 perihal:
“Laporan Pengaduan dan Mohon Perlindungan Hukum Atas
adanya Mafia Hukum dalam perkara Pidana Reg No.
1417/Pid.B/2009/PN-LP dan No. 775/PID/PT-Mdn”
28. 1 (satu) bundel Pledoi atas Nama terdakwa Misran Sasmita &
Sudarsono dalam perkara Pidana Reg 1417/Pid.B/2009/PN.LP;
29. 1 (satu) bundel Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-
795/LPKam/Ep.1’08/2009 Atas nama terdakwa Sudarsono dan
Misran Sasmita;
30. 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Pidana Reg. Perk. Nomor :
PDM-795/LPKam/Ep.1’08/2009 Atas nama terdakwa Sudarsono
dan Misran Sasmita;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penahanan Kejaksaan
Negeri Lubuk Pakam Nomor: Print-970/N.2.22/Ep.1/08/2009 An.
Misran Sasmita dan 1 (satu) lembar fotocopy berita Acara
Penahanan An. Misran Sasmita;
32. 1 (satu) bundel fotocopy BAP An. Tersangka Misran Sasmita;
33. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus An. Misran Samita dan
Sudarsono;
34. 1 (satu) bundel fotocopy jawaban terhadap Permohonan PK
Register Nomor : 04/Pid.PK/2010/PN-LP Atas nama terpidana
Sudarsono Alias Sudar, dkk ;
35. 1 (satu) lembar fotocopy surat kepada Kapoldasu dari Tamin
Aminoto tanggal 4 Oktober 2006.
36. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Hasikin Indra Kusuma
kepada Bapak Tamin Sukardi tanggal 20 Februari 2005;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Penjelasan Kelompok Tani di Desa
Hervitia;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 212 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
38. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran terdiri :
1. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti rugi tanaman
di atas lahan tanggal 5/5 tahun 2011 sampai dengan 26 Juli
2011.
2. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran satu kapling lahan
Blk E tanggal 16-4-2011 sampai dengan 23 April 2011;
3. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti Rugi
Tanaman di lahan PTP. II Pasar IV Helvitia tanggal 25 Juli
2008 sampai dengan tanggal 10-5-2011:
4. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti Rugi
Tanaman di lahan Blok G/F a.n 20 Penggarap tanggal 20
Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 – 4 – 2011;
5. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti Rugi Lahan
di BLK. H Dua Kapling tanggal 9 – 5- 2011 sampai dengan
tanggal 4-5-2011.
6. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran1 Ha Lahan di PSR
IV B.F tanggal 16 – 4- 2011 sampai dengan tanggal 27-4-
2011;
7. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran 1 bubuk Blok B
tanggal 25 -4- 2011 sampai dengan tanggal 24-4-2011;
8. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran 1 bubuk terbuka
Blok H tanggal 28/4 2111sampai dengan tanggal 16-4-
2011;
9. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran lahan satu Kapling
di Pasar IV tgl 16-4-2011sampai dengan tanggal 25-4-2011;
10. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran Lahan Kapling
Blok B tanggal 13 -5- 2011 sampai dengan tanggal 15-5-
2011;
11. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti rugi
Tanaman diatas lahan (2) di kapling Blok H tanggal 2 -5-
2011 sampai dengan tanggal 19-4/2011;
12. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran Ganti Rugi Rumah
Blok A tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3-5-
2011;
13. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran ganti Rugi Lahan
di Blk H Empat Kapling tanggal 13 -5- 2011 sampai
dengan tanggal 15-5-2011;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 213 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
14. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran Ganti Rugi terbuka
di BLK B tanggal 29-4-2011 sampai dengan tanggal 25-4-
2011;
15. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran Ganti Rugi
Tanaman diatas lahan 2 Kapling Blok F tanggal 28 -5- 2011
sampai dengan tanggal 20-4-2011
39. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kepolisian Negara Republik
Indonesia daerah Sumatera Utara Direskrim No. Pol :
K/309/II/2011/Dit Reskrim tanggal 21 Februari 2011.
40. 1 (satu) bundel fotocopy Resume Perkara An. Sudarsono alias
Sudar dan Misran Sasmita degan Register nomor:
1417/Pid.B/2009/PN-LP tertanggal 26 Oktober 2009 jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 775/PID/2009/PT-
Mdn tertanggal 23 Nopember 2009 jo. Putusan Mahkamah
Agung R.I. Nomor : 165/PID/2010 tertanggal 25 Maret 2010.
41. 1 (satu) buku fotocopy Rencana Umum Tata Ruang Kota
kecamatan Batang Kuis Tahun 1996-2006;
42. 1 (satu) bundel dokumen foto penyerahan uang kepada warga;
43. 2 (dua) lembar fotocopy surat No. 503/0338t kecamatan
Labuhan Deli Helvitia tanggal 11 Mei 2011 perihal permintaan
pendapat Hukum;
44. 6 (enam) lembar foto Pagar Depan Belakang Monja Pasar 6-7
Hlpetia Marelan;
45. 2 (dua) lembar fotocopy daftar nama-nama pemilik tanah yang
mendapatkan perlidungan hukum undang-undang darurat no. 8
tahun 1954 dan asisten wedana ketjamatan labuhandeli
Kabupaten Deliserdang oleh panitia Kantor Reorganisasi
Pendudukan Tanah di bagikan kartu dan ditanda tangani oleh
Kepala team pada tahun 1957 psr 11 Tanah 600 Ha Helvitia
seluas kl. 40 Ha.
46. 9 (Sembilan) lembar buku rekening pembelian tanah Tamin ke
Mujianto.
47. 1(satu) buah buku milik Tamin ;
48. 1 (satu) buah buku agenda milik Tamin;
49. 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran dengan Materai
bertanda tangan Tasman Aminoto;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 214 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
50. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Eksekusi Pengosongan
Perkara Nomor : 20/EKS/2010/15/Pdt.G/2006/PN.LP.
51. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Perkebunan Nusantara II
(Persero) Tanjung Morawa- Medan Nomor :20/X/280/IX/2014
tanggal 28 Januari 2014;
52. 1 (satu) bundel fotocopy kontra memori peninjauan kembali law
firm Fachruddin Rifa’I, SH. MHum & Associates terhadap
memori peninjauan kembali yang dimajukan Pemohon
Peninjauan Kembali / Tergugat I dalam perkara perdata
Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 07 Juli 2007
Nomor : 173/PDT/2007/PT-Mdn Juncto Putusan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Januari 2007 Nomor :
15/PDT.G/2006/PN-LP, antara PT. Perkebunan Nusantara II
(Persero) (d/h.Ptp IX) berkedudukan di Medan Jalan Medan -
Tanjung Morawa, semula selaku Tergugat I / Pembanding /
Pemohon Kasasi, selaku Pemohon Peninjauan Kembali
melawan 65 orang sebagai penggugat - penggugat / terbanding
– terbanding / para termohon kasasi sekarang selaku para
termohon peninjauan kembli yang dikuasakan
kepadaFachruddin Rifa’I, SH. Dan Suhardi, SH.
53. 1 (satu) bundel fotocopy terdiri dari :
1 (satu) set fotocopy Replik Penggugat - Penggugat perkara
perdata Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP yang dikuasakan
kepada Law Firm Fachruddin Rifa’I, SH. & Associates
tanggal 10 Agustus 2006.
1 (satu) set fotocopy jawaban Turut Tergugat II dari
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara tanggal 27
Juli 2006 yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SKK-
07/MBU/2006 tanggal 21 Juni 2006.
1 (satu) set fotocopy Konklusi Penggugat – Penggugat
perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP yang
dikuasakan kepada Law Firm Fachruddin Rifa’I, SH. &
Associates tanggal 21 Desember 2006.
1 (satu) set fotocopy jawaban atas gugatan para penggugat
dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 18 Mei 2006
dalam perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 215 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa khusus
Nomor: 000/506/05/2006 tanggal 02 Mei 2006.
1 (satu) set fotocopy jawaban atas gugatan penggugat –
penggugat tertanggal 15 Maret 2006 dalam perkara Perdata
Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP dari PT. Perkebunan
Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa – Medan dengan
melalui Kuasa Hukumnya Posman Nababan, SH., Dkk,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.II.0/SK/26/V/2006
tertanggal 16 Mei 2006.
1 (satu) set fotocopy Surat Kepada Bapak Kapolda tanggal
04 Oktober 2006 perihal Perlindungan Hukum selaku kuasa
dari masyarakat (sebanyak 65 orang) selaku pemilik Tanah
seluas ±126 Ha terletak di Pasar IV Selatan Desa Helvetia
Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat
Indonesia (BRI) tanggal 18 Desember 2007 kepada
Mahkamah Agung R.I. dengan Nomor rekening 0329-01-
000751-30-2 dari Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
untuk biaya Kasasi perkara Perdata Nomor:
15/Pdt.G/2006/PN-LP.
1 (satu) set fotocopy Surat Kuasa Khusus dari masyarakat
(sebanyak 65 orang) selaku pemilik Tanah seluas ±126 Ha
terletak di Pasar IV Selatan Desa Helvetia Kecamatan
Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang memberikan kuasa
kepada Fachruddin Rifa’I, SH. M.Hum.; Suhardi,SH. Dan
Purwanto, SH. Untuk bertindak atas nama pemberi kuasa
guna menerima Relas Pemberitahuan Peninjauan Kembali
dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan sekaligus
mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali dalam
perkara perdata Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP, Jo Nomor:
173/Pdt/2007/PT-Mdn, Jo Nomor: 2461/K/Pdt/2007 lawan
Direktur PT. Perkebunan Nuasantara II (d/h.PTP IX
berkedudukan di Medan Jalan Medan - Tanjung Morawa
disebut Tergugat I/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/
Pemohon Peninjauan Kembali, Dkk di Mahkamah Agung
R.I. di Jakarta melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 216 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
54. 1 (satu) bundel asli Risalah Pemberitahuan Pernyataan
Permohonan Kasasi Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN tanggal 02 Oktober 2007, Mugiona Nip
040037055 Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam telah memberitahukan kepada masyarakat (sebanyak
65 orang) selaku pemilik Tanah seluas ±126 Ha terletak di
Pasar IV Selatan Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli
Kabupaten Deli Serdang sebagai Penggugat / Terbanding/
Termohon Kasasi bertemu berbicara dengan Fachruddin Rifa’I,
SH. M.Hum selaku kuasa hukum.
55. 1 (satu) bundel asli Surat Law Firm Fachruddin Rifa’I, SH &
Associates Nomor: 289/FR-Adv-PH/X/2008 tanggal 10 Oktober
2008 perihal Mohon eksekusi Putusan Mahkamah Agung R.I.
tanggal 30 April 2008 Nomor:2461 K/PDT/2007 Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 11 Juli 2007
Nomor:173/PDT/2007/PT-Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam tanggal 22 Januari 2007 Nomor:
15/PDT.G/2006/PN-LP kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam.
56. 1 (satu) set fotocopy Surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor: W2-U4/1411/Pdt.4.10/IX/2009 tanggal 15 September
2009 perihal Untuk pemeriksaan Berkas Peninjauan Kembali
Perkara Perdata Nomor: 15/PDT.G/2006/PN-LP kepada Bapak
Panitera Mahkamah Agung R.I. Cq. Direktur Pranata dan Tata
Leksana Perkara Perdata Dit. Jen Badilum di Jakarta.
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor: W.2.U4/659/Pdt/04.10/IV/2009 tanggal 30 April 2009
perihal Susulan Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan
Peninjauan Kembali Dalam Perkara No.15/Pdt.G/2006/PN.LP
kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
58. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor: W.2.U4/662/Pdt/04.10/IV/2009 tanggal 30 April 2009
perihal Susulan Mohon Bantuan Pemberitahuan/ Penyerahan
Memori Peninjauan Kembali Dalam Perkara
No.15/Pdt.G/2006/PN.LP kepada Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 217 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
59. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor: W.2.U4/664/Pdt/04.10/IV/2009 tanggal --- April 2009
perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan/ Penyerahan kontra
Memori Peninjauan Kembali Dalam Perkara
No.15/Pdt.G/2006/PN.LP yang diajukan oleh Lajim Bangun, SH.
Selaku kuasa pengurus besar Al Jamiyatul Washliyah kepada
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
60. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor: W.2.U4/663/Pdt/04.10/IV/2009 tanggal 30 April 2009
perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan/ Penyerahan kontra
Memori Peninjauan Kembali Dalam Perkara
No.15/Pdt.G/2006/PN.LP yang diajukan oleh Fachruddin Rifa’I,
SH., M.Hum. selaku kuasa para Penggugat/ terbanding
termohon Kasasi/ termohon Peninjauan kembali kepada Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
61. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor: W.2.U4/665/Pdt/04.10/IV/2009 tanggal 30 April 2009
perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Membaca Berkas
Peninjauan Kembali Dalam Perkara No.15/Pdt.G/2006/PN.LP
kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
62. 1 (satu) set fotocopy Surat Pengadilan Negeri Niaga/ HAM/
TPKOR dan HI Jakarta Pusat Nomor :
W.10.U1/3387/Pdt.02.V.04.2009.Pjst tanggal 12 Mei 2009
perihal Bantuan Pemberitahuan Pernyataan PK, Penyerahan
memori PK, kontra memori PK & Inzage No. 15/Pdt.G/2006/PN-
LP kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam beserta
1(satu) lembar fotocopy Relass Pemberitahuan Pernyataan
Peninjauan Kembali perkara nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP,
1(satu) lembar fotocopy Relass Pemberitahuan membaca
berkas Peninjauan Kembali perkara nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-
LP, 1(satu) lembar fotocopy Relass Pemberitahuan Penyerahan
Memori Peninjauan Kembali perkara nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-
LP, 2(dua) lembar fotocopy Relass Pemberitahuan Penyerahan
Kontra Memori Peninjauan Kembali perkara nomor:
15/Pdt.G/2006/PN-LP.
63. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: W.10.U1/7918/Pdt.02.IX.2010.04.Pjst tanggal 01
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 218 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
September 2010 perihal Pengiriman Relass Pemberitahuan
Putusan Peninjauan Kembali perkara perdata nomor:
15/Pdt.G/2006/PN-LP dan Permintaan Biaya kepada
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
64. 1 (satu) set asli Relas Pemberitahuan Isi putusan Peninjauan
Kembali Nomor: 701 PK/Pdt./2009 Yo 2461 K/ PDT/2007,
173/PDT/2007/PT.MDN, 15/Pdt.G/2006/PN-LP. Tanggal 11
Agustus 2010 yang diberitahukan kepada Fachruddin Rifa’I,
SH., M.Hum selaku Kuasa.
65. 1 (satu) lembar asli Surat Mahkamah Agung R.I. Nomor : 09701
/ 701 PK/PDT/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal
Penerimaan dan Pemberitahuan Register Berkas Perkara
Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam antara PT. Perkebunan Nusantara II (persero), Dkk
melawan Ny. Titin Kurniati Rahayu, Dkk.
66. 1 (satu) lembar gambar Denah letak tanah.
67. 1 (satu) Set fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan Waris
dari Kamet kepada Ramin beserta lampirannya.
68. 1 (satu) Set fotocopy Surat Komisaris PT. Perkebunan
Nusantara II (Persero) nomor: DK-PTPN-II/X/2014 tanggal 17
Oktober 2014 perihal Rekomendasi Penghapusbukuan dengan
Pemindahtanganan Aset tetap Kebun Helvetia kepada
DireksiPerusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan
Nusantara II.
69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementerian Badan Usaha Milik
Negara Republik Indonesia nomor: S-59 /D1.MBU/ 05/ 2016
tanggal 16 Mei 2016 perihal Pengaduan Masyarakat (An. Law
Firm Fachruddin Rifa’I, SH., M.Hum. & Associates, Advocat &
Legal Consultant yang ditujukan kepada Direksi PT.
Perkebunan Nusantara II.
70. 1 (satu) set fotocopy tanda terima Uang sebesar Rp.
30.002.000,- dari Mustika Akbar untuk permohonan SK (Panitia
A) dengan Peta Bidang – rutin (BPNRI.I.2.1d) beserta lampiran.
71. 1 (satu) bundel fotocopy berkas Law Firm Fachruddin Rifa’I,
SH.,M.Hum. & Associates, Advocat & Legal Consultant Nomor:
049/FR-Adv-PH/VI/2013Tanggal 20 Juni 2013 perihal Klarifikasi
tentang kasus tanah seluas 106 Ha yang terletak di Pasar IV
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 219 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli
Serdang Provinsi Sumatera Utara.
72. 1 (satu) set fotocopy Konsep Matrix (tabel) perkara tindak pidna
ats nama terdakwa SUDARSONO, Dkk.
73. 1 (satu) set fotocopy Surat Law Frim Fachruddin Rifa’I, SH.,
M.Hum., & Associates, advocate & Legal Consultant nomor:
067/FR-Adv-PH/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 perihal Mohon
tindak Lanjut permohonan Hak atas Tanah yang ditujukan
kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang.
74. 2 (dua) lembar fotocopy tabel Lokasi Proyek, status, luas ,
Pembebasan penggarap dan pemagaran.
75. 1 (satu) set fotocopy Kronologi persidangan perkara perdata
nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP.
76. 14 (empat belas) lembar fotocopy Notaris Nomor :
15/PDT.G/2006/PN4P tanggal 15 maret 2006 dari Notaris
Fachruddin Rifai, SH. & Associates “ Hal Gugatan;
77. 58 (lima puluh delapan) Lembar fotocopy Surat Putusan Nomor
: 701 PK/Pdt/2009 yang ditandatangani Mahkamah Agung RI
An. Soeroso Ono, SH., M.H (Panitera Muda Perdata);
78. 37 (tiga puluh tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat
Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah
Agung RI No. 2461 K/PDT/2007 tertanggal 30 April 2008 PT.
Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa – Medan;
79. 8 (delapan) Lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Kontrak
Memori Penunjauan Kembali No. 2461 K/PDT/2007 tertanggal
30 April 2008 yang ditandatangani oleh Lajim Bangun, SH.
Selaku Kuasa Tergugat;
80. 1 (satu) bundel fotocopy terdiri :
1. 1 (satu) lembar Surat mahkamah Agung RI Nomor :
072461/2461 K/PDT/2007 tanggal 25 februari 2008 perihal
Penerimaan dan Registrasi Berkas perkara Kasasi yang
ditandatangani oleh Muh. Daming Sunusi, SH., M.H
(Panmud Perdata);
2. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 220 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
2007 telah memberitahukan kepada Nyonya Titin Kurnia
Rahayu sebagai Penggugat-1 dengan PTPN II (Persero)
Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita
Pengganti);
3. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Nyonya Sumarni
sebagai Penggugat-2 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I
yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
4. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Suparlan sebagai
Penggugat-3 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
5. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Tukiman sebagai
Penggugat-4 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
6. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Saleh Aristo sebagai
Penggugat-5 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
7. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Muhammad Musa
sebagai Penggugat-6 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I
yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
8. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 221 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
2007 telah memberitahukan kepada Surip sebagai
Penggugat-7 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
9. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Muksin sebagai
Penggugat-8 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
10. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Ponimin Buang
sebagai Penggugat-9 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I
yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
11. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Nyonya Sanah sebagai
Penggugat-10 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
12. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Mukimun sebagai
Penggugat-11 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
13. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Supomo sebagai
Penggugat-12 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
14. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Arfan sebagai
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 222 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Penggugat-13 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
15. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Amirsyah sebagai
Penggugat-14 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
16. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Suheimi sebagai
Penggugat-15 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
17. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Buhari sebagai
Penggugat-16 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
18. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Sugino sebagai
Penggugat-17 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
19. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Legimin Tape sebagai
Penggugat-18 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
20. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Yuniarti Susilawati
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 223 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
sebagai Penggugat-20 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I
yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
21. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Harun Nurrasid
Kumbara sebagai Penggugat-21 dengan PTPN II (Persero)
Tergugat I yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita
Pengganti);
22. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Marta Solin sebagai
Penggugat-22 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
23. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Suriadi sebagai
Penggugat-23 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
24. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Poniman Y. sebagai
Penggugat-24 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
25. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Misran Sasmita
sebagai Penggugat-25 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I
yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
26. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Iswika sebagai
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 224 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Penggugat-26 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
27. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Martap Djaelani
sebagai Penggugat-27 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I
yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
28. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Muhadi sebagai
Penggugat-28 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
29. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Nyonya Milud sebagai
Penggugat-29 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
30. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Aman sebagai
Penggugat-30 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
31. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Keliwon sebagai
Penggugat-31 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
32. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Misran S sebagai
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 225 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Penggugat-32 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
33. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Mhd. Sofyandi sebagai
Penggugat-33 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
34. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Nuriah sebagai
Penggugat-34 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
35. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Sumardi sebagai
Penggugat-35 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
36. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Muhammad Amin
sebagai Penggugat-36 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I
yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
37. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Suwarso sebagai
Penggugat-37 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
38. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Samingan sebagai
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 226 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Penggugat-38 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
39. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Suwarno sebagai
Penggugat-39 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
40. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Muhammad Hasan
sebagai Penggugat-40 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I
yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
41. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Sugiman sebagai
Penggugat-41 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
42. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Izul Fitrianto sebagai
Penggugat-42 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
43. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Boina sebagai
Penggugat-43 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
44. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Sudarsono sebagai
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 227 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Penggugat-44 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
45. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Elisa sebagai
Penggugat-45 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
46. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Ngatimi sebagai
Penggugat-46 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
47. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Nyonya Misnah
sebagai Penggugat-47 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I
yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
48. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Suparman sebagai
Penggugat-48 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
49. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Anwar Sakas sebagai
Penggugat-49 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
50. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Ny. Nurjani sebagai
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 228 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Penggugat-50 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
51. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Yasir sebagai
Penggugat-51 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
52. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Hamzah sebagai
Penggugat-52 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
53. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Muhammad Hadi
sebagai Penggugat-53 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I
yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
54. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Tutur Tahir sebagai
Penggugat-54 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
55. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Nyonya Suwarti
sebagai Penggugat-55 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I
yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
56. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Ngasiman sebagai
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 229 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Penggugat-56 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
57. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Armida sebagai
Penggugat-57 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
58. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Siswandi sebagai
Penggugat-58 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
59. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Lahmuddin sebagai
Penggugat-59 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
60. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Abdul Rahim sebagai
Penggugat-60 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
61. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Wagiman sebagai
Penggugat-61 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
62. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Edy Lianto sebagai
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 230 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Penggugat-62 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
63. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Darman sebagai
Penggugat-63 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
64. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Sugi Dermawan
sebagai Penggugat-64 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I
yang ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
65. 1 (satu) lembar Relaas pemberitahuan membaca berkas
Kasasi Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor:
173/PDT/2007/PT-MDN. Hari Selasa tanggal 2 Oktober
2007 telah memberitahukan kepada Abrur sebagai
Penggugat-65 dengan PTPN II (Persero) Tergugat I yang
ditandatangani oleh Mugiono (Jurusita Pengganti);
66. 16 (enam belas) lembar fotocopy Salinan Putasan Perkara
Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor :
173/PDT/2007/PT-MDN tanggal 11 Juli 2007 yang
ditandatangani Hakim Ketua H. Mohammad Arif, SH. Dan
Hakim-Hakim Anggota H. Into Amny Tanjung, SH., M.H dan
Soekardi, SH.;
67. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam Nomor : W2-U4//228/Pdt.01.10/XI/2007 tanggal 27
Nopember 2007 hal untuk pemeriksaan Kasasi Perkara
Perdata No. 15/Pdt.G/2006/PN-LP yang ditujukan kepada
Panitera/ Sekretaris Jenderal MA RI Cq. Direktur Pranata
dan Tata Laksana Perkara Perdata Dit.Jen Badilum;
68. (dua) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam Nomor : W2-U4/1141/Prdt.01.10/VIII/2008 tanggal
08 Agustus 2008 hal pemberitahuan isi Putusan Kasasi/ MA
RI No.15/Pdt.G/2006/PN.LP jo No. 173/PDT/2007/PT-MDN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 231 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
jo. No. 2461/K/PDT/2007 yang ditujukan kepada Panitera/
Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
69. (tiga) lembar fotocopy surat Pengadilan Negeri/ Niaga/
Ham/ TP.Kor dan HI Jakarta Pusat Nomor :
W10.U1.6467.Pdt.02.VIII.2008.04.Pjst tanggal 15 Agustus
2008 hal bantuan Pemberitahuan isi Putusan Kasasi No.
15/Pdt.G/06/PN-LP. yang ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
70. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam hal Risalah Pemberitahuan Putusan Kasasi
No.15/Pdt.G/2006/PN.LP jo No. 173/PDT/2007/PT-MDN jo.
No. 2461/K/PDT/2007 Hari Jumat tanggal 08 Agustus 2008;
71. 1 (satu) lembar Akte Tanda terima Kontrak Memori Kasasi
No.15/Pdt.G/2006/PN.LP jo No. 173/PDT/2007/PT-MDN
pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2007;
72. 15 (lima belas) lembar Kontrak Memori Kasasi yang
ditandatangani Termohon Kasasi Kuasanya An. Fachruddin
Rifal, SH., dan Purwanto, SH.;
73. 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor : W7.Dc.Ht.6597.A.XI.04.07.Pjst
tanggal 01 Nopember 2007 Hal Bantuan Pemberitahuan
Pernyataan Kasasi, Penyerahan Memori Kasasi,
Penyertahan Kontrak Memori Kasasi dan Memeriksa
Berkas Kasasi No.15/Pdt.G/2006/PN.LP jo No.
173/PDT/2007/PT-MDN yang ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
74. 15 (lima Belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat PT.
Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa –
Medan tentang Memori Kasasi terhadap Putusan
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 173/PDT/2007/PT-
MDN tertanggal 11 Juli 2007 yang ditandatangani Pemohon
Kasasi Posman Nababan, SH. Dkk (Advocat)
81. 1 (satu) bundel fotocopy terdiri :
1. 1 (satu) lembar Asli Surat Relas Pemberitahuan Putusan
Pengadilan Tinggi Nomor ; 15/Pdt.G/2006/PN-LP jo Nomor :
173/PDT/2007/PT-MDN Hari Selasa tanggal 07 Agustus
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 232 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
2007 yang ditandatangani Kuasa Para Penggugat An.
Fachruddin Rifai, SH.;
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Relas Pemberitahuan dan
Penyerahan Momori Banding Nomor ; 15/Pdt.G/2006/PN-LP
hari Selasa tanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani Kuasa
Para Terbanding An. Fachruddin Rifai, SH.;
3. 3 (tiga) Set fotocopy Surat Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/
TP.KOR/ dan HI Jakarta Pusat Nomor :
W7.Dc.Ht.5134.VIII.04. 07.Pjst tanggal Agustus 2007;
4. 15 (lima belas) lembar Fotocopy yang dilegalisir Memori
Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B
Lubuk Pakam Nomor : 15/PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 22
januari 2007 yang ditandatangani Pembanding/ Tergugat
Kuasanya An. Posman Nababan, SH. Dkk;
82. 3 (tiga) lembar fotocopy surat LAW FIRM Fachruddin Rifal, SH.,
M.Hum dan Aassociates Nomor : 011/FR.Law.Firm/III/2016
tanggal 11 Maret 2016 perihal mohon persetujuan penghapus-
bukuan atau neraca PTPN II terhadap Areal 74 Ha yang
merupakan bagian tanah Eks. HGU No. 4/Desa Helvetia tanggal
3 Februari 1995 An. PTPN II;
83. 3 (tiga) lembar Asli Surat PT. Erniputra Terari no Ref :
01/PT.ET/IX/2015 tanggal 1 September 2015 perihal
Permohonan Penerbitan Hak Atas Tanah Negara Ex-HGU
PTPN II yang telah berkekuatan Hukum yang ditandatangani
Mustika Akbar S.Sos., MAP (Direktur utama);
84. 4 (empat) lembar Fotocopy Resume perkara dugaan Tindak
Pidana menempatkan keterangan palsu daam Akte Authentik/
Akte penyerahakn Hak Atas tanah dengan ganti rugi No. 29
tanggal 27 September 2004 yang dibuat dihadapan Notaris/
PPAT Drs. Hasbullah Hadi, SH.;
85. 4 (empat) lembar fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Kab.
Deli Serdang No. Berkas 396661/2012 terima Dari Mustika
Akbar yang ditandatangani oleh Elfrida yunimaryanti S.SiT;
86. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari NURILJAnI
IljAs, SH Notaris & PPAT. No. Legalisasi : 12/PTTSDBT/II/2011;
87. 4 (empat) lembar fotocopy surat Keterangan dan Pernyataan
Waris dari Almarhum/almarhumah H. Djafar yang meninggal
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 233 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
tahun 1996 hasil perkawinan dengan Sutinah yang meninggal
Dunia Tahun 2000 dan meninggalkan Ahli Waris sebanyak 2
(dua) orang yaitu Suwito dan Sumarni;
88. 1 (satu) lembar catatan Permasalahan Lahan EX-HGU PTPN-II
seluas 74 HA (Bagian dari 106 Ha) di Pasar IV Desa Helvetia
Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang.
89. 47 Lembar Surat Keterangan Tentang Pembagian dan
Penerimaan Tanah Sawah / Ladang yang berkaitan dengan
perjanjian antara tuan Mustika Akbar dengan Tuan Mujianto
seluas 74 Ha (bagian dari 126 Ha Eks HGU PTPN II), yang
terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 025/Ketj. Labuhan
Deli / DS.- atas nama : ABDUL RACHMAN R. Alamat :
Kampung Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan
Deli Hilir Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954
yang ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah
Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp.
MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
2. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 026/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : WAHIDIN Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
3. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 027/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SOELAIMAN Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 234 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
HAMIDJOJOseluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
4. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 028/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : MUHAMMAD FAKIH Alamat :
Kampung Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan
Deli Hilir Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954
yang ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah
Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp.
MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
5. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 029/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : ISMAIL, YS. Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
6. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 030/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SADJI, Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
7. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 031/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SANEM, Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 235 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
8. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 0032/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : WOTO Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
9. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 033/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SAMBOET : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang, tanggal 20 Djanuar 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub.
Residen / Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian
Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas
20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
10. 18 (delan belas) lembar Surat Keterangan Tentang
Pembagian dan Penerimaan 1 (satu) lembar asli SKPPTSL
Nomor : 034/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : SIROEN
Alamat : Kampung Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli
Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli serdang, tanggal 20
Djanuary 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur / Kepala
Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp.
MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
11. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 035/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SUMEN Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 236 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
12. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 036/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : ANIA Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
13. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 037/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : RUSTAM, Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi).
14. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 038/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : ISHAK-II, Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
15. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir SKPPTSL
Nomor : 039/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama :
HALIMATU SAKDIAH II Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 237 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
16. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 040/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : AHMAD N Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
17. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 041/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : RACHMADSJAH. H Alamat :
Kampung Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan
Deli Hilir Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuary 1954
yang ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah
Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp.
MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
18. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 042/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : TRAWILAN Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
19. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 043/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : PAIMAN Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 238 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
20. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 044/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SAFARUDDIN Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
21. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 045/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : IDHAM / KALBUDI Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
22. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 046/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : BARI Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub.
Residen / Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian
Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas
20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
23. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir oleh PN.
Lubuk Pakam SKPPTSL Nomor : 047/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : A. SJAHBANDI Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 239 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
24. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 057/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : DIPO Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub.
Residen / Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian
Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas
20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
25. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 058/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : MASPURA, Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
26. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 059/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SALAMOEN Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi);
27. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 060/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : KARIMAN, Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 240 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
28. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 061/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SEMO Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub.
Residen / Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian
Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas
20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
29. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 062/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : ADAM MALIK, Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
30. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 063/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : PATMAH Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
31. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 064/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : BASIRAH, Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
32. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 065/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SARINEM, Alamat : Kampung
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 241 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
33. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 066/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SUWOH, Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi).
34. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 067/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : AMAN R Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
35. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 068/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : MUHAMMAD TAHER, Alamat :
Kampung Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan
Deli Hilir Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954
yang ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah
Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp.
MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
36. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 069/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SUTAN NUTRI Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 242 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
37. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 070/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SJAFRIEHARJONO, Alamat :
Kampung Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan
Deli Hilir Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954
yang ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah
Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp.
MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
38. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 071/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : KAMET, Alamat : Kampung Sidomuljo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub.
Residen / Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian
Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas
20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
39. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 072/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : MAIMAH, Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
40. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 073/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : RANTINEM, Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 243 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
41. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 074/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : MUHAMMAD NOR ISMAIL, Alamat :
Kampung Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan
Deli Hilir Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954
yang ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah
Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp.
MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
42. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 075/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : ABDULLAH T Alamat : Kampung
Sidomuljo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuary 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
43. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir SKPPTSL
Nomor : 076/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama : AMAN,
Alamat : Kampung Sido Mujo Ketjamatan Labuhan Deli
Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli serdang.tanggal 20
Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur / Kepala
Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp.
MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu
meter persergi)
44. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 077/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : A L W I Alamat : Kampung Sido Mujo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang.tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub.
Residen / Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 244 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas
20.000 - M2 (duapuluhribu meter persergi)
45. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 078/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : M. A. SJAFI´I BW. Alamat : Kampung
Sido Mujo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuari 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
46. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 079/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : MARZOEKI Alamat : Kampung Sido
Mujo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuari 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 - M2 (duapuluhribu meter
persergi)
47. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 080/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : ABAS NEGARA, Alamat : Kampung
Sido Mujo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang.tanggal 20 Djanuari 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter
persergi)
90. Tanah Sawah / Ladang yang berkaitan dengan perjanjian antara
Sdr. TASMAN AMINOTO qq. SUPARMAN, Cs dengan
MUSTIKA AKBAR qq PT. ERNIPUTRA TERARI seluas 32 Ha
(bagian dari 126 Ha Eks HGU PTPN II), yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar fotocopy SKPPTSL yang telah dileges oleh
PN. Lubuk Pakam Nomor : 016/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas
nama : SUPIAH Alamat : Kampung Sido Mujo Ketjamatan
Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli serdang,
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 245 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen
/ Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB.
Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua
puluh ribu meter persegi) ;
2. 1 (satu) lembar fotocopy SKPPTSL yang telah dileges oleh
PN. Lubuk Pakam Nomor : 017/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas
nama : H. DJAPAR Alamat : Kampung Sido Mujo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub.
Residen / Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian
Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas
20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy SKPPTSL yang telah dileges oleh
PN. Lubuk Pakam Nomor : 018/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas
nama : DAMANHURI Alamat : Kampung Sido Mujo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub.
Residen / Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian
Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas
20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy SKPPTSL yang telah dileges oleh
PN. Lubuk Pakam Nomor : 019/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas
nama : DJUMAN Alamat : Kampung Sido Mujo Ketjamatan
Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli serdang,
tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen
/ Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB.
Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua
puluh ribu meter persegi) ;
5. 1 (satu) lembar fotocopy SKPPTSL yang telah dileges oleh
PN. Lubuk Pakam yang telah dileges oleh PN. Lubuk
Pakam Nomor : 020/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas nama :
NURDIN Alamat : Kampung Sido Mujo Ketjamatan Labuhan
Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli serdang, tanggal
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 246 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh Gubernur /
Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala
Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp.
MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu
meter persegi) ;
6. 1 (satu) lembar Asli SKPPTSL Nomor : 021/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : KARMADI Alamat : Kampung Sido
Mujo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter
persegi) ;
7. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 022/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : PAIDI Alamat : Kampung Sido Mujo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub.
Residen / Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian
Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas
20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi);
8. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 023/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : ISHAK Alamat : Kampung Sido Mujo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub.
Residen / Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian
Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas
20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) ;
9. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 024/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : SUARDI Alamat : Kampung Sido
Mujo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 247 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter
persegi) ;
10. 1 (satu) lembar fotocopy SKPPTSL yang telah dileges oleh
PN. Lubuk Pakam Nomor : 048/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas
nama : SUMIATI Alamat : Kampung Sido Mujo Ketjamatan
Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli serdang,
tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen
/ Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB.
Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua
puluh ribu meter persegi) ;
11. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 049/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : U. SIDIK Alamat : Kampung Sido
Mujo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter
persegi) ;
12. 1 (satu) lembar fotocopy SKPPTSL yang telah dileges oleh
PN. Lubuk Pakam Nomor : 050/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas
nama : KARTOPAWIRO Alamat : Kampung Sido Mujo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub.
Residen / Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian
Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas
20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) ;
13. 1 (satu) lembar fotocopy SKPPTSL yang telah dileges oleh
PN. Lubuk Pakam Nomor : 051/Ketj. Labuhan Deli/DS.- atas
nama : MINING Alamat : Kampung Sido Mujo Ketjamatan
Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten Deli serdang,
tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani oleh
Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub. Residen
/ Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian Tanah UB.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 248 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua
puluh ribu meter persegi) ;
14. 1 (satu) lembar Asli SKPPTSL Nomor : 052/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : ZAIJAH Alamat : Kampung Sido Mujo
Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir Kabupaten
Deli serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang ditandatangani
oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sum. Utara Ub.
Residen / Kepala Kantor Penjelenggara Pembahagian
Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S HAMIDJOJO seluas
20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) ;
15. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 053/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : FATIMAH SARI Alamat : Kampung
Sido Mujo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter
persegi) ;
16. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 054/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : TOEKIRAN Alamat : Kampung Sido
Mujo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter
persegi).
17. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 055/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : H. MOHAMMAD SAID Alamat :
Kampung Sido Mujo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan
Deli Hilir Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuari 1954
yang ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah
Propinsi Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor
Penjelenggara Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp.
MUNAR S HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu
meter persegi) ;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 249 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
18. 1 (satu) lembar asli SKPPTSL Nomor : 056/Ketj. Labuhan
Deli/DS.- atas nama : RADINAH Alamat : Kampung Sido
Mujo Ketjamatan Labuhan Deli Kawedanan Deli Hilir
Kabupaten Deli serdang, tanggal 20 Djanuari 1954 yang
ditandatangani oleh Gubernur / Kepala Daerah Propinsi
Sum. Utara Ub. Residen / Kepala Kantor Penjelenggara
Pembahagian Tanah UB. Bupati Dp. MUNAR S
HAMIDJOJO seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter
persegi) ;
91. 1 (satu) bundel copy yang distempel Legalisasi “ Perjanjian
Melepas Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi” Nomor :
560/LEGALISASI/SST/ II/2011 Tanggal 25 Februari 2011 dari
Kantor Notaris dan PPAT Suriaty Sandery Tania, SH.
92. 1 (satu) bundel Asli Legalisasi “Surat Pengikatan Diri untuk
Melakukan Pelepasan Hak – Hak Atas Tanah “ antara I.
Tasman Aminoto qq Suparman. Cs dengan II. Mustika Akbar ,
qq PT. Erniputra Terari berkedudukan di Medan Nomor :
39/Leg/2007 (mono) tanggal 26 Djanuari 2007 dari Kantor
Notaris dan PPAT Ika Azniga Lokman, SH.
93. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda penduduk atas nama :
1. Mustika Akbar NIK : 0250201402420001
2. Mujianto NIK : 0201015102550003
3. Malahayati Nik : 120726491178001
4. Tamin Sukardi NIK : 0250052402440001
5. Antona Dihardjo Wikimiaty NIK :1207260406540008
94. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kepala Daerah (Bupati)
Kabupaten Deli dan Serdang No. /1953, tanggal 07 Mei 1953,
Ichwal : Kenaikan gadji an.Raimin cs.Djurutik pada Kantor
Kabupaten Deli dan Serdang yang ditandatangani oleh WAN
OEMARUDDIN BAROS selaku Bupati/Kepala Daerah
Kabupaten Deli dan Serdang beserta lampirannya ;
95. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kepala Daerah (Bupati)
Kabupaten Deli dan Serdang Ag.No.3191/X/a., Ichwal Uang
Pemulihan sdr.Rintang Sembiring Kembaren, Djurutulis pada
Kantor As.Wedana Ketjamatan Biru-Biru. Salinan dari daftar
Surat Keputusan Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Deli dan
Serdang di Medan tanggal 10 Nopember 1954 No.323/1954
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 250 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
yang ditandatangani oleh WAN OEMARUDDIN BAROS selaku
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Deli dan Serdang beserta
lampirannya.
96. 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang dilegalisir Nomor :
20/DK/27/IV/2014 tanggal 3 April 2014 perihal Mohon
Rekomendasi Penghapusanbukuan Areal + 106 Ha Eks HGU
PTPN-II (Persero) Kebun Helvetia.
97. 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor :
20/DK/90/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 perihal : Mohon
Rekomendasi Penghapusbukan dan pemindahtanganan Areal
Eks HGU PTPN-II (Persero) Kebun Helvetia.
98. 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor :
20/DK/015/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 Hal : Mohon
Rekomendasi Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Areal
Eks HGU PTPN II (Persero) Kebun Helvetia.
99. 1 (satu) lembar fotocopy surat yang telah dilegalisir Nomor :
20/DK/106/IX/2014 tanggal 25 September 2014 Hal. Mohon
Percepatan Rekomendasi Dewan Komisaris PTPN-II (Persero).
100. 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor :
DK-PTPN-II/X/2014-73 tanggal 17 Oktober 2014 Hal :
Rekomendasi Penghapusanbukuan dengan Pemindahtanganan
Aset Tetap Kebun Helvetia.
101. 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor :
20/X/39/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 Hal : Mohon Pendapat
Hukum Tentang Areal PTPN II seluas + 106 Ha yang berlokasi
di Pasar IV Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli
Serdang.
102. 1 (satu) bundel foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor :
045/Fr.Law.Firm/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 Perihal : Mohon
Realisasi Penghapusan bukuan Asset PTPN II atas tanah
seluas 106 Hektar, setempat dikenal terletak di Pasar IV Desa
Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
103. 1 (satu) eksemplar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor :
20/X/459/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 Hal : Mohon Pendapat
Atas Rencana Penghapusbukuan Areal PTPN II Kebun Helvetia
seluas + 106 Ha.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 251 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
104. 1 (satu) eksemplar foto copy surat fachruddin Rifaai, SH M.
Hum & Associates yang telah dilegalisir Nomor :
048/Fr.Law.Firm/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 Perihal : Mohon
realisasi Penghapusbukuan Asset PTPN II atas tanah seluas
106 hektar, setempat dikenal terletak di pasar IV Desa helvetia
Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
105. 1 (satu) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir Nomor :
20/X/582/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 Hal : Reviu atas
Penghapusbukuan Areal Eks. HGU PTPN II seluas 106 Ha di
Kebun Helvetia.
106. Copy surat Pengikatan Diri untuk Melakukan Pelepasan Hak-
Hak Atas tanah antara Tasman Aminoto qq. Suparman Cs.
Deangan Mustika Akbar qq PT. Erniputra Terari yang
berkedudukan Medan No : 39/Leg/2007 (Mono) tanggal 26
Januari 2007
107. Surat asli Legalisasi Perjanjian melepaskan Hak Atas Tanah
dengan Ganti Rugi antara Mustika Akbar dengan Mujianto No.
560/Legalisasi/ SST/II/2011 tanggal 25 Februari 2011.
108. Surat Asli Kuasa untuk mengambil dan menerima uang dari Sdr.
Mujianto (Direktur PT. Agung Cemara Realty) kepada Sdr.
Tamin Sukardi tanggal 1 Maret 2011.
109. 47 Lembar Copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan
Penerimaan Tanah Sawah/Ladang dari No. 025/Ket.Labuhan
Deli/Ds. s/d No. 47/Ket.Labuhan Deli/Ds. Dan No. 057/Ket.
Labuhan Deli/Ds s/d No. 080/Ket.Labuhan Deli/DS tanggal 20
Januari 1954 yang ditandatangani oleh Munir S. Hamidjojo.
110. Copy Pembayaran PBB tahun 2014 sebanyak 47 Kwitansi.
111. 1 (satu) bundel asli dan copy pembayaran (kas bon) tanah eks
HGU PTPN II dari Sdr. Mujianto kepada Sdr. Tamin Sukardi
dengan total rekap sebesar Rp. 132.468.197.742,-
112. 1 (satu) bundle Surat Laporan serta mohon perlindungan hokum
no : 201/FR-Adv-PH/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 kepada
Jaksa Agung RI, Kapolri dan Kapolda Sumut.
113. 1 (satu) bundle Surat Mohon perlindungan hukum no : 055/FR-
Adv-PH/IV/2011 tanggal 20 Apri 2011 kepada Kapolda Sumut.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 252 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
114. 1 (satu) bundle permohonan hak milik PT. Merk Indah Lestari di
desa Rengambatan Kecamatan Merk Kabupaten Karo dengan
luas 19.998 m2.
115. 1 (satu) bundle permohonan hak milik PT. Merk Indah Lestari di
desa Rengambatan Kecamatan Merk Kabupaten Karo dengan
luas 17.884 m2.
116. 1 (satu) bundle permohonan hak milik PT. Merk Indah Lestari di
desa Rengambatan Kecamatan Merk Kabupaten Karo dengan
luas 6.635 m2.
117. 1 (satu) bundle permohonan hak milik PT. Merk Indah Lestari di
desa Rengambatan Kecamatan Merk Kabupaten Karo dengan
luas 15.538 m2
118. 1 (satu) bundle berita Koran :”sengketa eks lahan PTPN2: siapa
mafia”; Sengketa Lahan di Pasar IV Helvetia : meludah keatas “
119. 1 (satu) bundle pemeriksaan PBI Taman Simalem tanggal 28
Desember 2016.
120. 1 (satu) bundle akta pelepaan hak dan ganti rugi PT. Merk
Indah Lestari PT. MIL) LokasiTaman Simalem Resort (TSR).
121. 1 (satu) bundel kliping koran dalam map warna hijau bertuliskan
HGU PTPN - II;
122. 1 (satu) bundel permohonan penerbitan surat kepemilikan
(sertifikat) tanah negara di Jalan Yos Sudarso Belawan km. 6,50
Medan;
123. 2 (dua) bundel berkas Taman Simalem Resort dalam map
plastic warna hijau;
124. 1 (satu) bundel jilidan berjudul Uraian Permasalahan Tanah
Persil IV Seluas 525 Hektar Yang Terletak Di Desa Limau
Mungkur, Desa Tadukan Raga dan Desa Lau Barus Baru Kec.
STM Hilir Kab. Deli Serdang Pada Rapat Kerja/Dengan
Pendapat DPRDSU Tanggal 19 September 2007;
125. 1 (satu) bundel berkas perkara Tata Usaha Negara Reg. No.
35/G/2000/PTUN-MDN jo No. 01/BDG-G MD/PT.TUN-
MDN/2000 jo No. 283 K/TUN/2001 jo No. 42 PK/TUN/2004
antara Jamuda Tampubolon lawan 1. Kepala Kantor
Pertanahan Kota Medan 2. Pemerintah Daerah TK. II
Kotamadya Medan;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 253 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
126. 1 (satu) bundel berkas dalam map bertuliskan Proyek Merek
Tahun 2007;
127. 1 (satu) bundel berkas dalam map berwarna kuning berisi :
1. Putusan pengadilan No. 65/1971 2.
2. Daftar Banding Perdata No. 281/Perd/1972/PT-Mdn.
3. Acte dd0. 3 Juli 1922 No. 7 kantoor DJ Focquin De Gray
Notaris TE Medan;
4. Terjemahan atas Surat Hutang No. 7.
128. 2 (dua) bundel berkas Gelas Perkara Laporan Polisi No. Po.:
LP/270/IX/2006/Dit.Reskrim tgl. 15 September 2006 dalam map
berwarna coklat dan abu-abu;
129. 1 (satu) bundel berkas putusan pengadilan perkara antara PT.
Munir Hamid Oil Refinery Corp dkk. Melawan PT. Sari Nabati
Jaya Raya dkk. dalam map berwarna biru;
130. 1 (satu) bundel berkas PT. Merek Indah Lestari proyek Taman
Simelem Resort Wisata Pertanian Kec. Merek Kab. Karo.
131. 1 (satu) Bundel Dokumen Perihal Keberatan atas surat Ketua
Pengadilan Negeri Medan No. W2.Db.HT.04.10 tertanggal 24
Juni 2003 serta Mohon Perlindungan Hukum.
132. 1 (satu) berkas Dokumen Perkara Nomor 23/Pdt.G/2000/PN.
Medan antara Jamuda melawan Walikota Medan.
133. 1 (satu) berkas Dokumen Perkara Nomor : 35/G/2000/PTUN-
Medan antara Jamuda melawan Walikota medan dan BPN
Kota Medan.
134. 1 (satu) berkas Dokumen Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2000/PN.
Medan antara Poltak Tampubolon melawan Walikota Medan.
135. 1 (satu) berkas dokumen Perkara perdata No. 800 K/Pdt/2009
tanggal 30 Oktober 2009 dalam perkara antara Alexander
Simarmata melawan Pwlya Br Siahaan.
136. 1 (satu) berkas dokumen Map Hijau tua yang berisi KW isi
Kronologis, Perjanjian dan Kliping Koran.
137. 1 (satu) berkas Surat Keluar dan Masuk KW. 1 Map Biru To.
Pak Tamin.
138. 1 (satu) berkas Putusan No. 466/Pdt.G/1998/PN.MDN dan
lampirannya dalam map Biru.
139. 1 (satu) bundel fotocopy perihal “Laporan Adanya Mafia Hukum
serta Mohon Perlindungan Hukum “ dari Yayasan Lembaga
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 254 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Peduli Hukum Indonesia (YPLYHI) (Indonesia Legal Care
Foundation) Nomor : K-118/LDTP/YLPHI/X/2009 tanggal 24
Nopember 2009;
140. 1 (satu) bundel fotocopy perihal “Laporan Laporan Pengaduan
dan Mohon Perlindungan Hukum Atas Adanya Mafia Hukum
dalam Perkara Pidana Reg No : 1417/Pid.B/2009/PN-LP dan No
: 775/PID/2009/PT- Mdn “ dari Yayasan Lembaga Peduli Hukum
Indonesia (YPLYHI) (Indonesia Legal Care Foundation) Nomor :
K-193/LDTP/YLPHI/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 ;
141. 1 (satu) bundel fotocopy perihal Mohon Perlindungan Hukum
dari Yayasan Lembaga Peduli Hukum Indonesia (YPLYHI)
(Indonesia Legal Care Foundation) Nomor : K-
01/MPH/YLPHI/I/2011 tanggal 11 Januari 2011;
142. 1 (satu) bundel fotocopy Hal “ Mohon Tindak Lanjut Surat
Tanggal 16 April 2009 kepada KAPOLDASU dan Tembusannya
ke MABES POLRI “ dari Yayasan Lembaga Peduli Hukum
Indonesia (YPLYHI) (Indonesia Legal Care Foundation) Nomor :
K-310/LDTP/YLPHI/ MUD/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;
143. 1 (satu) lembar copy Badan Pertanahan Nasional RI Nomor :
939-600.18/VI/2012 hal : Tindak Lanjut Pembatalan Sertifkat
Hak Milik (SHM) No.837/Kel. Asam Kumbang seluas 19500 m2
atas nama Bee Robin, terletak di kelurahan Asam Kumbang,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara tanggal 7 Juni 2012;
144. 1 (satu) Bundel sertfikat Hak Milik No. 837 Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Sumatera Utara Kota Medan Kecamatan
Medan Selayang Desa Asam Kumbang;
145. 1 (satu) Bundel copy Akta Notaris Susan Widjaja, SH Nomor :
C-283.HT.03.02-Th.2000 tanggal 17 Maret 2000 No. Akta : 19
Tanggal 17 Oktober 2006 Judul : Perdamaian;
146. 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor : 97/BDG/2004/PT.TUN-
MDN ;
147. 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor : 97/BDG/2004/PT.TUN-
MDN ;
148. 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor : 98/BDG/2004/PT.TUN-
MDN ;
149. 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor : 14/G/2004/PTUN-MDN;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 255 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
150. 1 (satu) bundel copy Putusan Nomor : 15/G/2004/PTUN-MDN;
151. 1 (satu) bundel copy salinan AKTA Berita Acara Rapat
Perseroan Terbatas “ PT. ERNIPANCA RAJATI “ no : 12
tanggal 16 April 2004 dari Kantor Notaris Ika Azniga Lokman,
SH berserta Lampirannya;
152. 1 (satu) lembar Daftar Ulang Izin Usaha Pariwisata Nomor :
503/16457/1089.SK.IUP/RPW/MM/2008 tanggal 18 Desember
2007;
153. 1 (satu) lembar Daftar Ulang Izin Gangguan Perda No. 22
Tahun 2002 Nomor : 503/2808/96.SK.HO/BPW/MM/07 tanggal
31 Oktober 2003;
154. 1 (satu) bundel copy salinan/Grosse Akta tanggal 6 Februari
2008 no. 18 Berita Acara Rapat PT. Ernipanca Rajati”
155. 1 (satu) bundel copy salinan/Grosse Akta tanggal 5 Juni 2008
no. 20 Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT. Serdang Bina
Karya “
156. 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT.
ERNI DANNA MAKMUR” Nomor : 22
157. 1 (satu) bundel copy Akta tanggal 1 April 1976 Notaris Agoes
Salim Perseroan Terbatas “PT SEDERHANA LESTARI” Nomor
: 1
158. 1 (satu) bundel copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 An. Tamin Sukardi ;
159. 1 (satu) budel copy Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas
nama Mustika Akbar;
160. 1 (satu) bundel copy Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-00232
HT.01.04.TH.2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
161. 1 (satu) bundel copy Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor : 273/Pid.H/2012/Pn. Smg tanggal 28 juni 2012;
162. 1 (satu) bundel copy Memorie Peninjauan Kembali Kantor
Advokat /Penasehat Hukum Eddy Anwar Nasution, SH & Rekan
terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebruari
2011 Nomor 2285 K/Pdt/2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 256 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
Medan Tanggal 29 Desember 2009, Nomor 407/Pdt/2009/PT-
Mdn Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 26 Agustus
2009 No. 394/Pdt.G/2008/PN-Mdn.
163. 1 (satu) bundel copy Memorie Peninjauan Kembali Kantor
Advokat / Penasehat Hukum Eddy Anwar Nasution, SH &
Rekan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28
Pebruari 2011 Nomor 2285 K/Pdt/2010 Jo Putusan Pengadilan
Tinggi Medan Tanggal 29 Desember 2009, Nomor
407/Pdt/2009/PT-Mdn Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan
Tanggal 26 Agustus 2009 No. 394/Pdt.G/2008/PN-Mdn.
164. 1 (satu) bundel perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Antara
Ali Sutopo melawan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota
Medan;
165. 1 (satu) bundel surat keterangan Inkracht Nomor : W1-TUN 1/28
/AT.02.07/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 antara Ali Sutopo
lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Usman
Sahlan;
166. 1 (satu) bundel memori kasasi pengadilan Negeri Semerang
tanggal 18 Juli 2012 perkara : 273/Pid.B/2012/Pn. Smg tanggal
28 Juni 2012.
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
167. Tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang merupakan bagian
dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. ERNI PUTERA
TERARI seluas ±126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) yang
terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang.
168. Tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang merupakan
bagian dari tanah seluas ± 126 Ha (seratus dua puluh enam
hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan
Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.
169. Tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) yang
merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT.
ERNI PUTERA TERARI seluas ± 126 Ha (seratus dua puluh
enam hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia,
Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ;
Dirampas untuk Negara
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 257 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
170. 1 (satu) bidang tanah seluas 57 M2 yang terletak di Jalan Kom.
Laut Yos Sudarso Dalam, Kelurahan Pulau Brayan Kota,
Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak
Guna Bangunan No.769/Pulau Brayan Kota atas nama TAMIN
SUKARDI.
171. 1 (satu) bidang tanah seluas 79 M2 yang terletak di Jalan Kom.
Laut Yos Sudarso Dalam, Kelurahan Pulau Brayan Kota,
Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak
Guna Bangunan No.774/Pulau Brayan Kota atas nama TAMIN
SUKARDI.
172. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Thamrin No. 130,
Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota Medan sesuai
Sertifikat Hak Milik No.750/Sei Rengas I atas nama
TADJUDDIN.
173. 1 (satu) bidang tanah seluas 15.638 M2 yang terletak di
Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan
Selayang Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik
No.1859/Padang Bulan Selayang I atas nama TADJUDDIN.
174. 1 (satu) bidang tanah seluas 13.356 M2 yang terletak di
Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan
Selayang Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik
No.1869/Padang Bulan selayang I atas nama TANDEANUS.
175. 1 (satu) bidang tanah seluas 8.944 M2 yang terletak di
Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan
Selayang Kota Medan sesuai Sertifikat Hak
MilikNo.1870/Padang Bulan Selayang I atas nama EDDY
TANOTO.
176. 1 (satu) bidang tanah seluas 8.944M2 yang terletak di
Kelurahan Perintis Kecamatan Medan Timur Kota Medan sesuai
Sertifikat Hak Guna Bangunan No.71/Perintis atas nama EDDY
TANOTO.
177. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Ruko
terletak di Jalan Thamrin No.128 A Kelurahan Sei Rengas I,
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
178. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri Hotel Sebayak
terletak di Jalan Merdeka Gundaling I Kecamatan Berastagi
Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 258 dari 258 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN
179. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri Taman Simalam
Resort terletak di Jalan Raya Merek KM.9 Sidikalang, Kodon-
kodon, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera
Utara.
180. 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai sertifikat hak milik nomor
85/Pendau Hulu I atas nama Lina Djohan yang berlokasi di
Jalan Wahidin, Kel. Pendau Hulu I, Kec.Medan, Kota Medan.
181. 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai sertifikat hak milik nomor
1703/Pendau Hulu I atas nama Lina Djohan yang berlokasi di
Jalan Gajah, Kel. Pendau Hulu I, Kec.Medan, Kota Medan.
182. 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai sertifikat hak milik nomor
86/Pendau Hulu I atas nama Lina Djohan yang berlokasi di
Jalan Gajah, Kel. Pendau Hulu I, Kec.Medan, Kota Medan.
Dirampas untuk Negara sebagai jaminan untuk pembayaran Uang
Pengganti.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua
tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu
lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari
Senin tanggal 12 November 2018 oleh H. Dasniel, S.H.,M.H. sebagai Hakim
Ketua, Dr. Albertina Ho, S.H.,M.H., dan Dr. Mangasa Manurung, S.H., M.Kn.,
Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis tanggal 15 November 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para
Hakim Anggota, dibantu oleh Fachrial, S.H., M.Hum., sebagai Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim – Hakim Anggota, Hakim Ketua, ttd. ttd. Dr. Albertina Ho, S.H., M.H., H. Dasniel, S.H.,M.H.
ttd. Dr. Mangasa Manurung, S.H., M.Kn
Panitera Pengganti Untuk salinan yang sama dengan aslinya Panitera Pengadilan Tinggi Medan ttd.
Fachrial, S.H., M.Hum. BUKAERI, SH.,MH. NIP:19621006.198303.1.005