Upload
phungtruc
View
229
Download
8
Embed Size (px)
Citation preview
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
P U T U S A N NOMOR : 270 / PDT / 2017/ PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara : 1. Edward Bilgus Sihombing, umur 54 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, agama Kristen Protestan, alamat di
Parsambilan, Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan
Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Jonhot Lumban Toruan, umur 46 tahun, pekerjaan Tani, agama
Kristen Protestan, alamat Jalan Binjai Km. 13,5 Diski,
Pasar Kecil, Medan Sunggal;
3. Ramses Lumbantoruan, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
agama Kristen Protestan, alamat Jalan Desa Ketaren,
Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
4. Edyson Sihombing, umur 59 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat
Jalan Tanjung Sepuluh No.58 Perumnas Helvetia
Medan;
5. Enrot Sihombing, umur 47 tahun, pekerjaan Tani, agama Kristen Protestan,
alamat Lumban Tonga-tonga, Desa Sibuntuon Parpea,
Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang
Hasundutan;
Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING, semula TERGUGAT I,II,III,IV,V;
Dalam perkara ini para Tergugat I,II,III,IV,V telah
memberikan kuasa kepada : Riky Poltak D. Sihombing,
SH, Togap Rajuandi Sianturi, SH, Edison Silaen, SH,
pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dan Penasihat
Hukum pada Kantor Hukum RIKY SIHOMBING-
NABABAN, SH. & REKAN, yang beralamat di Jln.
Bunga Wijaya Kesuma-Pasar IV Gg. Seroja, Kel.
Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan
20132, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat
Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2017;
Lawan :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
1. Sumurung Sihombing, umur 68 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama
Kristen Protestan, alamat Jalan Pendidikan Pasar Baru,
Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintongnihuta,
Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Talupan Sihombing, umur 65 tahun, pekerjaan Tani, agama Kristen
Protestan, alamat Parsambilan, Desa Sibuntuon Parpea,
Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang
Hasundutan; 3. Budiman Sihombing, umur 52 tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama
Kristen Protestan, alamat Dusun VII Banjaran Jaya,
Desa Banjar Jaya, Kecamatan PD Tualang, Kabupaten
Langkat; 4. Horas Sihombing, umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen
Protestan, alamat Jalan Jend. Sudirman No. 41 Kel
Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten
Bengkalis Riau; 5. Hermanto Sihombing, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama
Kristen Protestan, alamat Jalan Berkat, Desa Banjar XII,
Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Riau; 6. Manat Lumbantoruan, umur 38 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Kristen
Protestan, alamat Parsambilan, Desa Sibuntuon Parpea,
Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang
Hasundutan; 7. Hemat Lumbantoruan, umur 62 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, agama
Kristen Protestan, alamat Jl Patuan Natigor, Pasar
Siborongborong, Kecamatan Siborongborong,
Kabupaten Tapanuli Utara; 8. Pangihutan Sihombing, umur 59 tahun, Pekerjaan PNS, agama Kristen
Protestan, alamat Jalan Makmur, Desa Sibuntuon
Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang
Hasundutan; 9. Jesmin Sihombing, umur 50 tahun, pekerjaan Tani, agama Kristen
Protestan, alamat Jalan TD. Pardede, Komp. Maju
Bersama, Kelurahan Hutatoruan VII, Kec. Tarutung,
Kabupaten Tapanuli Utara; 10. Dariaman Siregar, umur 72 tahun, pekerjaan Tani, agama Kristen
Protestan, alamat Pasar Baru, Desa Sibuntuon Parpea,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang
Hasundutan; Sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,IX,X dk / TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,IX,X dr;
Dalam perkara ini Para Penggugat telah memberikan
kuasa Khusus kepada : Raja Induk Sitompul, SH.MH,
Advokat / Pengacara, yang berkantor di Jalan Dr.
Gerhard Lumban Tobing No.25 Tarutung, Kelurahan
Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten
Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 15 November 2016 (terlampir);
Dan: 6. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kepala Kantor Wilayah
Badan
Pertanahan Nasional Pusat, cq. Kepala Kantor Wilayah
Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, cq.
Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten
Humbang Hasundutan, berkedudukan di Jalan
Sidikalang, Desa Sirisirisi, Dolok Sanggul, sebagai
TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT VI;
7. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur
Sumatera Utara, cq. Bupati Humbang Hasundutan, cq.
Camat Lintongnihuta, cq. Kepala Desa Sibuntuon
Parpea, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 270
/PDT/2017/PT MDN tanggal 08 September 2017, tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 55 /
Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 14 Juni 2017;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
TENTANG DUDUK PERKARA;
Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29
November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tarutung pada tanggal 29 November 2016 dalam Register Nomor
55/Pdt.G/2016/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan suami Penggugat-X serta
Tergugat-Tergugat adalah sama-sama pomparan/keturunan alm. Op.Rittar
Sihombing Lumbantoruan, yang tinggal dan memiliki tanah di Sibuntuon
Lintongnihuta, dahulu disebut Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang disebut
Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Bahwa alm. Op.Rittar Sihombing Lumbantoruan mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu : 1. alm. Op.Lobiraja pemilik perkampungan
Sibuntuon Toruan, 2. alm. Op.Songkal pemilik perkampungan Huta Batu
dan Huta Parsambilan, 3. alm. Op.Langit pemilik perkampungan Lumban
Sonang, 4. Op.Ranjo pemilik perkampungan Sibuntuan Toruan;
3. Bahwa alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama boru Togatorop dan istri kedua boru Sinaga;
4. Bahwa dari istri pertama alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan ada 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama : 1. alm. Op.Raja Hunsa, 2. alm. Op.
Raja Uman, 3. alm. Raja Riam, sedangkan dari istri kedua ada 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama ; 1. alm. Raja Lukkas, 2. alm.Raja Haran, 3.
alm. Raja Mateus ;
5. Bahwa Penggugat-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan suami Penggugat-X serta
Tergugat-I,II,III,IV adalah termasuk keturunan alm. Op.Songkal Sihombing
Lumbantoruan dari istri kedua boru Sinaga, sedangkan Tergugat-V adalah
keturunan dari alm. Op.Ranjo Sihombing Lumbantoruan (adek paling
bungsu dari alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan) ;
6. Bahwa dimasa hidupnya alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan ada
memberikan tanah panjaean kepada masing-masing anak dari kedua istri
alm. Op.Songkal Sihombing Lumban Toruan tersebut, untuk bagian anak
dari istri pertama boru Togatorop yaitu Huta Gomparan Batu terletak di
Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang
Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatas dengan Jalan Sisingamangaraja;
Sebelah selatan berbatas dengan Persawahan Sibatubatu;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
Sebelah timur berbatas dengan Jalan Kantor Camat Lintongnihuta dan
Parhutaan Lumban Tonga-tonga;
Sebelah barat berbatas dengan Persawahan dan Aek Nasomaila;
7. Bahwa anak dari boru Sinaga istri kedua alm. Op.Songkal Sihombing
Lumbantoruan mendapat bagian yaitu Huta Parsambilan, Desa Sibuntuon
Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan
dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatas dengan Jalan Sisingamangaraja;
Sebelah selatan berbatas dengan Persawahan Lumban Julu;
Sebelah timur berbatas dengan Jalan Lumbangol;
Sebelah barat berbatas dengan Jalan Kantor Camat Lintongnihuta;
8. Bahwa pada tanggal 07 Mei 1947 tanah milik bagian anak dari istri kedua
yaitu boru Sinaga telah dipinjam Pengurus Sekolah Lanjutan Lintongnihuta
dari kakek Penggugat-I,II,IV,V,VI, kakek suami Penggugat-X dan orangtua
Penggugat-III serta para kakek Tergugat untuk dipergunakan sebagai
Lokasi Pembangunan Sekolah, Lokasi Perumahan Guru, sedangkan tanah
kosong lainnya dapat dipakai untuk tanah lapang tempat sarana olahraga
dan lapangan sepak bola para Siswa-siswi Sekolah Lanjutan Lintongnihuta
dan Masyarakat Lintongnihuta;
9. Bahwa kakek Penggugat-I,II,IV,V,VI, kakek suami Penggugat-X dan
orangtua Penggugat-III serta kakek Tergugat- I,II,III,IV bersedia mewakili
keturunan alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan meminjamkan tanah
ke Pengurus Sekolah Lanjutan Lintongnihuta, karena para keturunan alm.
Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan sangat menginginkan kemajuan
khususnya dibidang Pendidikan di Lintongnihuta;
10. Bahwa adapun nama-nama pihak yang bertandatangan di surat perjanjian
pinjam pakai ke Pemerintah tanah milik bagian anak dari istri kedua alm.
Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan tertanggal 7 Mei 1947 antara lain
adalah :
a. R.Billi Lumbantoruan (kakek Tergugat- II) ; b. R. Nahor Lumbantoruan (kakek Tergugat-I,III,IV);
c. St.Frederyk Lumban Toruan (kakek Tergugat-V);
d. Iskandar Lumbantoruan (kakek Penggugat-IV,VI); e. Turman Lumbantoruan (bapak Penggugat-III); f. Lemanus Lumbantoruan (kakek Tergugat-V);
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
g. Bonafasius Lumbantoruan (kakek suami Penggugat-X); 11. Bahwa adapun kakek Tergugat-V bernama St.Frederyk Sihombing
Lumbantoruan turut sebagai pihak menandatangani surat perjanjian tanggal
7 Mei 1947 karena keturunan alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan
menghargai kakek Tergugat-V, selaku keturunan dari adik kandung alm.
Songkal Sihombing Lumbantoruan, meskipun leluhur dari kakek Tergugat-V
bernama Op.Ranjo Sihombing Lumbantoruan dengan alm. Op.Songkal
Sihombing Lumbantoruan sudah memiliki tanah bagian masing-masing
sesuai dengan surat tahun 1939 ;
12. Bahwa tanah lapang tersebut sejak dahulu tidak pernah dibagi para
ahliwaris alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan (tetap dilestarikan)
karena Pemerintah dan masyarakat Lintongnihuta masih membutuhkan
tanah lapang tersebut untuk kepentingan seperti Upacara Hari
Kemerdekaan, hari Pendidikan Nasional, hari Pahlawan, hiburan
masyarakat, pesta adat, sepak bola, perayaan Natal dan perayaan lainnya;
13. Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Humbang Hasundutan membutuhkan
tanah untuk pembangunan Gedung Sekolah Taman Kanak-Kanak Pembina
di Lintongnihuta, dan atas musyawarah Tokoh Masyarakat, Tokoh
Pendidikan, Tokoh Agama dengan Pemerintah setempat sepakat bahwa
diatas tanah lapang bagian anak dari istri kedua alm.Op.Songkal
Sihombing Lumbantoruan seluas lebih kurang 1.500 M2 dibangun Sekolah
Taman Kanak-Kanak Pembina dengan syarat Pemerintah Kabupaten
Humbang Hasundutan akan memberikan imbalan uang (pasi pisang
natonggi) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada
keturunan alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan;
14. Bahwa setelah hasil musyawarah disepakati keturunan alm. Op.Songkal
Sihombing Lumbantoruan dengan Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan ternyata uang pasi pisang natonggi yang dijanjikan Pemerintah
sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak pernah diterima
Penggugat-Penggugat sampai sekarang;
15. Bahwa karena uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang
dijanjikan Pemerintah sebagai imbalan pasi Pisang Natonggi belum diterima
keturunan alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan akhirnya Penggugat-I
bertanya kepada Bupati Humbang Hasundutan mengapa uang tersebut
belum diberikan Pemerintah, Dan jawaban Bupati saat itu dianjurkan supaya
Penggugat-Penggugat bersatu dulu dengan Tergugat-I,II,III,IV,V setelah itu
uang akan diserahkan ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
16. Bahwa ternyata setahubagaimana menurut informasi Tergugat-Tergugat
secara diam-diam telah menerima uang pasi Pisang Natonggi dari
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanpa memberitahukan
kepada Penggugat-Penggugat dan sejak itu hubungan para Penggugat
dengan para Tergugat mulai kurang harmonis apalagi setelah Pemerintah
Humbang Hasundutan merencanakan pembangunan Taman Kanak-kanak
ditanah lapang tersebut Tergugat-I,II,III,IV,V mulai mengaku-ngaku seolah-
olah tanah lapang tersebut hanya milik Tergugat-I,II,III,IV,V;
17. Bahwa selain daripada uang pasi Pisang Natonggi yang sudah diterima
Tergugat-I,II,III,IV secara diam-diam dari Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan, bahkan Tergugat I,II,III,IV,V semakin bertindak lebih jauh lagi
yaitu mulai berusaha mengurus sertifikat tanah lapang Lintongnihuta hanya
ke atas nama Tergugat I,II,III,IV,V tanpa musyawarah dengan para ahliwaris
Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan yang lainnya, sehingga pada tanggal
19 Januari 2006 dan tanggal 21 Januari 2006 keturunan/pomparan alm.
Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan mengirim surat ke Kepala Desa
Sibuntuon Parpea, supaya tidak memberikan rekomendasi pengurusan
sertifikat tanah lapang ke atas nama siapapun tanpa ada musyawarah dari
seluruh pomparan/keturunan alm.Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan;
18. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2006 Camat Lintongnihuta mengundang
keturunan alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan supaya hadir di
Kantor Camat tanggal 02 Pebruari 2006 untuk membicarakan status
kepemilikan tanah lapang Kecamatan Lintongnihuta, dan hasil kesimpulan
rapat pada saat itu tidak dilanjutkan karena tergugat-tergugat tidak hadir;
19. Bahwa selama ini Penggugat-Penggugat mengetahui permohonan sertifikat
tanah lapang tersebut tidak mungkin diterbitkan Tergugat-VI tanpa ada
rekomendasi dari Turut Tergugat. Dan ternyata akhir-akhir ini Tergugat-VI
telah menerbitkan sertifikat hak milik tanah lapang tersebut keatas nama
Tergugat-Tergugat, antara lain :
a. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-I Edward Bilgus Sihombing
No.00234 tanggal 25 Agustus 2016 seluas 351 m2;
b. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-I Edward Bilgus Sihombing
No.00230 tanggal 26 Juli 2016 seluas 509 m2 ;
c. Sertifikat Hak Milik atas nama Edward Bilgus Sihombing No.00238
tanggal 25 Agustus 2016 seluas 201 m2 ;
d. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-II Jonhot Sihombing No.00236
tanggal 25 Agustus 2016 seluas 626 m2 ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
e. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-II Jonhot Sihombing No.00232
tanggal 26-07- 2016 seluas 118 M2 ;
f. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-III Ramses Lumbantoruan
No.00239 tanggal 25 Agustus 2016 seluas 199 m2 ;
g. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-III Ramses Lumbantoruan
No.00240 tanggal 08-09- 2016 seluas 624 m2 ;
h. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-IV Edyson Sihombing No.00237
tanggal 25 Agustus 2016 seluas 203 m2 ;
i. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-IV Edyson Sihombing No.00233
tanggal 26-07-2016 seluas 123 m2 ;
j. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-V Enrot Sihombing No.00235
tanggal 25-08-2016 seluas 848 m2 ;
k. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-V Enrot Sihombing No.00231
tanggal 26-07-2016 seluas 114 m2;
20. Bahwa luas tanah lapang milik keturunan istri kedua alm. Op.Songkal
Sihombing Lumbantoruan yang disertifikatkan Tergugat-I,II,III,IV,V secara
diam-diam (sekarang jadi perkara) adalah seluas 3916 m2 tanah mana
terletak di Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten
Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Pelajar;
Sebelah selatan berbatas dengan Kantor Camat Lintongnihuta;
Sebelah timur berbatas dengan tanah SMP Negeri 2;
Sebelah barat berbatas dengan tanah Jalan Kantor Camat;
21. Bahwa setelah Penggugat-Penggugat mengetahui sertifikat tanah lapang
terperkara terbit ke atas nama TTergugat-I,II,III,IV,V yang diterbitkan
Tergugat-VI atas rekomendasi Turut Tergugat maka Penggugat-Penggugat
pada tanggal 19 Oktober 2016 mengundang turut Tergugat ke rumah
Penggugat-I mempertanyakan surat keberatan yang sudah pernah dikirim
ke Kepala Desa dan sekaligus menyampaikan keberatan, dan sesuai
jawaban turut Tergugat kepada Penggugat-Penggugat adapun rekomendasi
penerbitan Sertifikat dikeluarkan turut Tergugat karena Tergugat-Tergugat
memperlihatkan surat pernyataan tertanggal 7 Mei 1947 dan Surat
Pernyataan tanggal 23 Desember 2005 kepada turut Tergugat;
22. Bahwa pengakuan turut Tergugat kepada Penggugat-Penggugat pada saat
pertemuan dirumah Penggugat I “ seandainya turut Tergugat melihat foto
copy surat Daftar hadir tanggal 27 November 2005 yang diperlihatkan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
Penggugat-Penggugat kepada turut Tergugat bahwa turut Tergugat tidak
akan mengeluarkan/menerbitkan rekomendasi permohonan Sertifikat ke
atas nama Tergugat I,II,III,IV,V;
23. Bahwa setelah Penggugat-Penggugat menyampaikan keberatan kepada
turut Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2016 maka turut Tergugat
menghubungi Tergugat I,II,III,IV,V selanjutnya turut Tergugat menelefon
salah satu Penggugat menyampaikan tawaran dari Tergugat-I,II,III,IV,V
bahwa Tergugat I,II,III,IV,V bersedia berdamai dan memberikan tanah
perkara kepada Penggugat-Penggugat seluas 5 x 20 meter sebanyak 7
persil antara lain kepada keturunan Bonafaceus, kepada keturunan
Lemanus, kepada keturunan Gomar, kepada keturunan Turman, kepada
keturunan Op.Jawakin, kepada keturunan Op.Tonni, kepada keturunan
Iskander;
24. Bahwa pernyataan Tergugat I,II,III,IV,V melalui turut Tergugat yang
menawarkan tanah perkara akan diberikan 7 persil kepada pomparan alm.
Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan tidak dapat diterima Penggugat-
Penggugat karena Tergugat I,II,III,IV,V tidak berhak membagi tanah
terperkara dari segi derajad partuturan apalagi menentukan siapa-siapa
pihak yang berhak menerima tanah perkara sebanyak 7 persil tersebut;
25. Bahwa Tergugat-V tidak berhak membagi tanah perkara kepada Tenggugat-
T4enggugat karena Tergugat V bukan satu perwarisan lagi dengan
pomparan alm.Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan tegasnya tanah milik
bersama Tergugat V dengan sesama ahliwaris lainnya dari keturunan
Op.Ranjo Sihombing Lumbantoruan telah tersendiri dan memiliki bukti
tertulis yaitu surat tertanggal 4 September 1939 ;
26. Bahwa tindakan Tergugat VI menerbitkan Sertifikat tanah lapang perkara
sarat rekayasa, karena pengukuran tanah perkara dilakukan Tergugat-VI
pada saat malam hari dengan tujuan supaya keturununan dari istri kedua
alm. Op.Songkal yang lain tidak melihat dan tidak ada kesempatan
melarang Tergugat VI melakukan pengukuran, begitu juga Pengumuman
yang seharusnya ditempelkan Tergugat VI ditempat-tempat umum selama
60 hari sebelum sertifikat diterbitkan sebagaimana Peraturan Pemerintah
No. 24 tahun 1997 tidak dilakukan Tergugat VI ;
27. Bahwa karena tanah terperkara adalah milik bersama seluruh
pomparan/keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan,
tetapi Tergugat I,II,III,IV,V secara tanpa hak dan terjadi penyeludupan
hukum melengkapi syarat penerbitan Sertifikat tanah ke atas nama
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
Tergugat I,II,III,IV,V maka dengan terpaksa Penggugat-penggugat harus
membawa persoalan ini ke Sidang Pengadilan Negeri Tarutung ;
28. Bahwa meskipun sebenarnya tanah perkara adalah bagian dari keturunan
istri kedua alm.Songkal Sihombing Lumbantoruan tetapi Penggugat-
Penggugat menghargai surat perjanjian tertanggal 7 Mei 1947, maka
Penggugat-Penggugat tidak keberatan jika tanah perkara jadi milik bersama
seluruh keturunan alm.Op Songkal karena asal-usul tanah perkara adalah
warisan dari alm. Op.Songkal, oleh karenanya patut menurut hukum
apabila tanah terperkara sah dinyatakan menjadi milik bersama seluruh
keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal termasuk Penggugat-Penggugat dan
Tergugat I,II,III,IV ;
29. Bahwa karena tanah perkara masih merupakan milik bersama seluruh
pomparan/keturunan alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan, maka
tindakan Tergugat I,II,III,IV,V yang mengurus sertifikat hak milik atas nama
masing-masing Tergugat I,II,III,IV,V dengan melawan hak kepemilikan
seluruh ahliwaris alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan dapat
dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (onrech matige
daad) ;
30. Bahwa karena tanah perkara masih merupakan milik bersama seluruh
pomparan/keturunan alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan, tetapi
adanya indikasi kerjasama rekayasa Tergugat I,II,III,IV,V dengan Tergugat-
VI dalam proses penerbitan Sertifikat tersebut terbukti pada saat
pengukuran tanah perkara dilakukan malam hari serta pengumuman akan
diterbitkannya sertifikat tanah perkara tidak dilakukan Tergugat-VI maka
tindakan Tergugat VI tersebut dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan
melawan hukum (onrech matige daad);
31. Bahwa begitu juga tindakan turut Tergugat mengeluarkan surat
rekomendasi atas nama Tergugat I,II,III,IV,V sebagai salah satu syarat
melengkapi pengurusan sertifikat tetap dilakukan turut Tergugat, padahal
jauh hari sebelumnya Penggugat-Penggugat telah mengirim surat kepada
turut Tergugat agar tidak mengeluarkan surat rekomendasi tanah perkara,
oleh karenanya tindakan turut Tergugat yang mengeluarkan rekomendasi
tersebut dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum
(onrech matige daad);
32. Bahwa karena tanah perkara adalah milik warisan alm. Op.Songkal maka
patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini menyatakan tanah terperkara sah sebagai harta
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
peninggalan alm. Op.Songkal yang merupakan warisan turun temurun bagi
seluruh keturunan / ahliwarisnya termasuk Penggugat-Penggugat dan
Tergugat I,II,III,IV ;
33. Bahwa oleh karena tanah terperkara merupakan milik warisan peninggalan
alm. Op.Songkal (leluhur Penggugat-Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV) dan
menjadi warisan bagi seluruh pomparan/keturunan alm. Op.Songkal, tetapi
Tergugat I,II,III,IV,V telah mengurus Sertifikat ke atas nama Tergugat
I,II,III,IV,V maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berharga atau
tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Edward
Bilgus Sihombing No.00234 tanggal 25 Agustus 2016 seluas 351 m2,
Sertifikat No.00230 tanggal 26-07-2016 seluas 509 m2, Sertifikat No.00238
tanggal 25-08-2016 seluas 201 m2 : Sertifikat Hak Milik atas nama
Tergugat-II Jonhot Sihombing No.00236 tanggal 25 Agustus 2016 seluas
626 m2, sertifikat Hak Milik No.00232 tanggal 26-07- 2016 seluas 118 m2 :
Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat III Ramses Lumbantoruan No.00239
tanggal 25 Agustus 2016 seluas 199 m2, Sertifikat Hak Milik No.00240
tanggal 08-09-2016 seluas 624 m2 : Sertifikat Hak Milik atas nama
Tergugat IV Edison Sihombing No.00237 tanggal 25-08-2016 seluas 203
m2, Sertifikat Hak Milik No.00233 tanggal 26-07-2016 seluas 123 m2 : Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-V Enrot Sihombing No.00235
tanggal 25-08-2016 seluas 848 m2 dan Sertifikat Hak Milik No. 00231
tanggal 26-07-2016 seluas 114 m2 ;
34. Bahwa karena tanah perkara adalah milik warisan peninggalan alm.
Op.Songkal maka patut dan adil menurut hukum bilamana Tergugat-
Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya dihukum
untuk menyerahkan tanah perkara kepada pomparan / keturunan / ahliwaris
alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan melalui Penggugat-Penggugat
dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar seluruh
pomparan/keturunan/ahliwaris alm. Songkal Sihombing Lumbantoruan,
termasuk Penggugat-Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV secara bersama-
sama dapat menguasai dan mengusahai tanah terperkara secara bebas
dan leluasa;
35. Bahwa agar tuntutan Penggugat-Penggugat tidak menjadi illusoir kelak
karena adanya kekhawatiran atau sangka yang beralasan dimana Tergugat-
Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan ataupun menjual
sebahagian maupun seluruhnya tanah perkara kepada orang lain/pihak
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
ketiga, sudah sepatutnya dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita (conservatoir
beslag) atas tanah perkara ;
36. Bahwa karena tanah perkara adalah warisan peninggalan alm. Op.Songkal
Sihombing Lumbantoruan, tetapi Terggugat I,II,III,IV,V secara tanpa hak
mengurus Sertifikat hak milik atas tanah perkara keatas nama Tergugat
I,II,III,IV,V telah mengakibatkan Penggugat-Penggugat mengalami kerugian
Materill dan kerugian Moril sebagaimana diuraikan dibawah ini:
a. Kerugian Materil : Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V
yang mengurus Sertifikat tanah terperkara dan menjadi seolah milik
Tergugat I,II,III,IV telah menyebabkan Penggugat-Penggugat harus
mengeluarkan ongkos-onkos biaya perkara dan honor Pengacara, yang
ditaksir sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
b. Kerugian Moril : Bahwa karena tindakan Tergugat I,II,III,IV mengurus
Sertifikat ke atas nama masing-masing Tergugat seolah-olah milik
Tergugat I,II,III,IV,V sementara tanah perkara adalah peninggalan alm.
Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan dan diwarisi seluruh
pomparan/keturunanya telah membuat Penggugat-Penggugat selaku
termasuk pomparanan/keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal merasa
terhina dilingkungan keluarga dan masyarakat khususnya warga
Lintongnihuta, karena ada anggapan dari orang lain Pengugat-Penggugat
tidak mampu mempertahankan melestarikan harta peninggalan leluhur,
untuk itu Penggugat-Penggugat patut dan adil menurut hukum membuat
satu acara sesuai tradisi adat batak Gondang Sabangunan, dengan
mengundang masyarakat dan keluarga untuk makan bersama yang
ditaksir harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus
juta rupiah);
37. Bahwa karena pomparan/keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal Sihombing
Lumbantoruan yang lain sangat keberatan atas penerbitan Sertifikat atas
nama Tergugat I,II,III,IV,VI telah mengakibatkan hilangnya hak pomparan
alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan yang lainnya atas tanah
perkara, sehingga tindakan Tergugat I,II,III,IV,V tersebut menimbulkan
kerugian Materiil dan Moril bagi Penggugat-Penggugat dan ahliwaris lainnya
sebagaimana yang diuraikan Penggugat-Penggugat pada poin diatas, maka
patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung
renteng membayar kerugian Materiil dan kerugian Moril sebesar
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) kepada pomparan /
keturunan/ahliwaris alm.Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan;
38. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik dari Tergugat-Tergugat untuk
menyelesaikan tanah sawah perkara secara damai dengan
keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal yang lainnya, maka adalah patut dan
beralasan menurut hukum apabila Tergugat-Tergugat dihukum secara
tanggung renteng membayar setiap harinya berupa denda sebesar
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada
keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal melalui Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tarutung apabila Tergugat-Tergugat lalai menjalankan putusan sejak
perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
39. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat ini didasari bukti yang
kuat dan kebenarannya tidak dapat disangkal Tergugat-Tergugat, maka
sangat beralasan dan patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara
ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbar bij voorrad) meskipun
ada perlawanan, banding maupun kasasi.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Tarutung, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini menetapkan suatu hari sidang serta memanggil pihak-pihak yang
berperkara guna bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung seraya mengambil
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PETITUM :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV adalah
termasuk keturunan dan selaku ahliwaris alm. Op.Songkal Sihombing
Lumbantoruan;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Conservatoir Beslag yang
diletakkan;
4. Menyatakan tanah terperkara seluas kurang lebih 3916 m2 yang
terletak di Desa Sibuntuon Parpea, Kecataman Lintongnihuta,
Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas:
sebelah utara berbatas Jalan Umum/Jalan Pelajar;
sebelah selatan berbatas dengan Kantor Camat Lintongnihuta;
sebelah timur berbatas dengan tanah SPM Negeri 2
Lintongnihuta;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
sebelah barat berbatas dengan tanah Jalan Kantor Camat
Lintongnihuta ;
adalah milik alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan
5. Menyatakan tanah perkara sah sebagai milik peninggalan alm.
Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan yang merupakan warisan bagi
seluruh keturunan/ahliwaris termasuk Penggugat-Penggugat dan
Tergugat I,II,III,IV;
6. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V yang
mengklain tanah perkara seolah milik pribadi serta mengurus Sertifikat
keatas nama Tergugat I,II,III,IV,V secara tanpa hak dengan melawan
hak kepemilikan ahliwaris alm. Op.Songkal lainnya merupakan
perbuatan melawan hukum (onrech matige daad);
7. Menyatakan tindakan Tergugat VI dalam menerbitkan sertifikat ke atas
nama Tergugat I,II,III,IV,V terindikasi sarat rekayasa merupakan
perbuatan melawan hukum (onrech matige daad);
8. Menyatakan tindakan turut Tergugat I yang mengeluarkan surat
rekomendasi pengurusan Sertifikat ke atas nama Tergugat I,II,III,IV,V
tanpa memperdulikan surat keberatan dari Penggugat-Penggugat
merupakan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad);
9. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-
surat tanah perkara yang terbit ataupun yang diterbitkan Tergugat-
Tergugat dan turut Tergugat atau orang lain ataupun pihak ketiga
dengan melawan hak kepemilikan seluruh keturunan/ahliwaris alm.
Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan;
10. Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat
Hak Milik atas nama Tergugat I Edward Bilgus Sihombing No.00234
tanggal 25 Agustus 2016 seluas 351 m2, Sertifikat No.00230 tanggal
26-07-2016 seluas 509 M2, Sertifikat No.00238 tanggal 25-08-2016
seluas 201 m2 : Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Jonhot
Sihombing No.00236 tanggal 25 Agustus 2016 seluas 626 m2, sertifikat
Hak Milik No.00232 tanggal 26-07-2016 seluas 118 m2 : Sertifikat Hak
Milik atas nama Tergugat-III Ramses Lumbantoruan No.00239 tanggal
25 Agustus 2016 seluas 199 m2, Sertifikat Hak Milik No.00240 tanggal
08-09- 2016 seluas 624 m2 : Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-
IV Edison Sihombing No.00237 tanggal 25-08- 2016 seluas 203 m2,
Sertifikat No.00233 tanggal 26-07-2016 seluas 123 m2 : Sertifikat Hak
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
Milik atas nama Tergugat V Enrot Sihombing No.00235 tanggal 25-08-
2016 seluas 848 m2, Sertifikat Hak Milik No. 00231 tanggal 26-07-2016
seluas 114 m2 karena penerbitan seluruh Sertifikat tersebut sarat
rekayasa;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara
kepada pomparan/keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal Sihombing
Lumbantoruan melalui Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan
kosong tanpa syarat apapun agar pomparan/keturunan/ahliwaris alm.
Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan termasuk Penggugat-
Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV dapat secara bersama-sama
menguasai dan mengusahai tanah terperkara secara bebas dan
leluasa;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar kerugian Materiil dan
kerugian Moril kepada pomparan/keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal
Sihombing Lumbantoruan melalui Penggugat-Penggugat sebesar
Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar
setiap harinya berupa denda sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu
rupiah) dan diserahkan kepada keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal
Sihombing Lumbantoruan melalui Penggugat-Penggugat apabila
Tergugat-Tergugat lalai menjalankan putusan sejak perkara ini
mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta
merta (uitvoerbar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding
maupun kasasi;
15. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar segala ongkos-ongkos yang
timbul dalam perkara;
SUBSIDAIR:
Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, cq Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa atas gugatan dari par Penggugat tersebut, Para
Tergugat telah mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Balik (Rekonpensi)
secara tertulis pada tanggal 08 Maret 2017 sebagai berikut :
DALAM KONPENSI
DALAM EKSEPSI
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
Bahwa Tergugat I, II, II, IV,V, membantah dan menolak seluruh uraian
gugatan Penggugat I, II,III,IV,V,VI, VII, VIII,IX,X yang telah dimajukan dalam
persidangan perkara ini;
Bahwa setelah Tergugat I,II,III,IV,V membaca dan mempelajari seluruh
uraian gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X yang telah diajukan
dalam persidangan perkara ini, Tergugat I,II,III,IV,V terlebih dahulu
mengajukan bantahan / tangkisan (Eksepsi), dengan uraian sebagai berikut:
I. EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT).
Bahwa Penggugat I,II,III.IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dalam posita gugatannya
pada halaman 7 angka (33) dan petitum gugatan halaman 9 angka (10),
yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa
dan pemutus perkara a quo, untuk menyatakan tidak berharga atau tidak
berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I,II,III,IV, V
atas objek tanah terperkara, adalah merupakan dalil posita dan petitum
yang tidak berdasar, keliru serta telah bertentangan dengan ketentuan
hukum acara yang berlaku;
Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V uraikan dan nyatakan demikian, dikarenakan
berdasarkan Amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Undang–Undang RI
Nomor 10 tahun 1970, sebagaimana telah diubah oleh Undang–Undang
RI Nomor 35 tahun 1999 dan sekarang telah diatur dalam Pasal 2 ayat
(1) Jo. Pasal 10 ayat (2) Undang–Undang RI Nomor 4 tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwasanya kekuasaan kehakiman
(judicial power) terdiri dari lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
Bahwa oleh karena itu Penggugat I, II,III,IV,V,VI, VII, VIII,IX,X telah salah
dan keliru serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengajukan
gugatannya ke Pengadilan Negeri Tarutung, karena berdasarkan Posita
dan Petitum Penggugat I, II,III,IV,V,VI, VII, VIII,IX,X dalam gugatannya
yang menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum Sertipikat
Hak Milik atas nama Tergugat I,II,III,IV,V diatas objek tanah terperkara
adalah merupakan kewenangan / ranah dari Pengadilan Tata Usaha
Negara untuk membatalkannya dan bukanlah kewenangan Pengadilan
Negeri, dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Tarutung, dan oleh
karena yurisdiksi suatu peradilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi
peradilan yang lain, sehingga secara hukum Penggugat I, II,III,IV,V,VI,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 17 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
VII,VIII,IX,X telah salah ataupun keliru dalam mengajukan Gugatannya ke
Pengadilan Negeri Tarutung;
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan dari Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X sebagaimana tertuang dalam uraian gugatannya
tersebut, bukanlah merupakan kewenangan dari peradilan umum dalam hal
ini Pengadilan Negeri Tarutung untuk memeriksa dan memutus tidak
berharga atau tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik atas nama
Tergugat I,II,III,IV,V dimaksud, hal mana kewenangan tersebut terletak pada
Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tepat dan beralasan menurut
hukum apabila Tergugat I,II,III, IV,V memohon kepada Majelis Hakim yang
Mulia pemeriksa dan pemutus perkara ini berkenan kiranya untuk
menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang secara absolut
untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
II. TENTANG PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium).
Bahwa lebih lanjut uraian Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dalam
gugatannya pada halaman 4 angka (13), dikutip berbunyi sebagai berikut:
“ Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Humbang Hasundutan
membutuhkan tanah untuk pembangunan Gedung Sekolah Taman
Kanak–Kanak Pembina di Lintongnihuta..., seluas lebih kurang 1.500
M2dibangun sekolah Taman Kanak–Kanak Pembina dengan .... dst”;
Bahwa dengan menelaah dan mencermati uraian Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dimaksud, menurut hemat Tergugat I,II,III,IV,V
seharusnya Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dalam persidangan
pemeriksaan perkara ini menarik dan / atau mengikutsertakan
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai pihak dalam
perkara a quo, apalagi jauh sebelum Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X
mengajukan gugatannya ini, telah berdiri Sekolah Taman Kanak–Kanak
Pembina diatas objek tanah terperkara hingga saat ini, dan hal ini
semakin diperkuat dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai No. 00010 Desa Sibuntuon Parpea, dengan Surat Ukur Nomor : 05 / 12 / 2012, 0082 / 2012 dengan luas 2.099 M2 Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat tanggal 17 September 2014 oleh Tergugat VI;
Bahwa melalui uraian tersebut, secara hukumdengan tidak di ikutsertakan atau ditarik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai pihak yang berperkara dalam persidangan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 18 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
pemeriksaan perkara a quo, maka secara formil gugatan Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X telah mengandung kurang pihak (plurium litis
consortium);
III. TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR).
Bahwa Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dalam uraian gugatan pada
halaman 3 angka (1), telah mendalilkan bahwasanya Tergugat I,II,III,IV
dengan para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris dari Keturunan Op.
Rittar Sihombing Lumbantoruan. Kemudian pada angka (2) s.d (5)
menguraikan kembali bahwasanya Tergugat I,II,III,IV dengan Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X sebagai ahli waris / keturunan dari Op. Songkal
Lumbantoruan dari Isteri kedua boru Sinaga, hal mana para Penggugat
tidak menguraikan dengan terang, jelas dan lengkap silsilah lengkap
keturunan dari Op. Songkal Sihombing Lumbantoruan, yang pada
akhirnya menimbulkan pertanyaan apakah memang benar hanya
Tergugat I,II,III,IV dengan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X atau
masih ada yang lain ?;
Bahwa secara hukum untuk menyatakan diri sebagai Keturunan atau
Ahliwaris dari seseorang, tentunya harus menunjuk kepada silsilah
Ahliwaris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahliwaris dan
Penetapan Ahliwaris yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang
berwenang untuk itu, dan tidaklah cukup dengan hanya bercerita bahwasanya Tergugat I,II,III,IV dengan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,
IX,X adalah keturunan / ahliwaris dari Op. Songkal Sihombing
Lumbantoruan tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti;
Bahwa dengan tidak jelas dan tidak kuatnya dasar hukum uraian
Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X menyatakan sebagai ahli waris /
keturunan dari Op. Songkal Lumbantoruan dari Isteri kedua boru Sinaga
untuk mengajukan gugatan ini, maka secara hukum Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X tidak memiliki kualitas hukum sebagai
Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
IV. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING).
Bahwa Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dalam uraian gugatannya
pada halaman 6 angka (20), bahwasanya objek gugatan adalah atas
sebidang tanah yang terletak di Desa Sibuntuon Parpea, Kec.
Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan dengan luas 3916 M2,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 19 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
halmana terhadap objek tanah terperkara dimaksud telah diterbitkan
sebanyak 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat VI, yakni
masing-masing atas nama :
1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00172 / 2016, Luas 201 M2 atas nama
Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00230, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00166 / 2016, Luas 509 M2 atas nama
Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 26 / 07 / 2016;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00234, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00169 / 2016, Luas 351 M2 atas nama
Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00236, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00170 / 2016, Luas 626 M2 atas nama
Jonhot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 /
08 / 2016;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00239, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00173 / 2016, Luas 199 M2 atas nama
RamcesLumbantoruan, ST, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00240, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 06 / 2016 No. 00167 / 2016, Luas 624 M2 atas nama
Ramces Lumbantoruan, ST, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00237, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00171 / 2016, Luas 203 M2 atas nama
Edison Sihombing, BE, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat
25 / 08 / 2016;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00172 / 2016, Luas 201 M2 atas
nama Edward Wilgus Lumbantoruan, Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00233, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00164 / 2016, Luas 123 M2 atas
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 20 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
nama Edison Sihombing, BE, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 26 / 07 / 2016;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00231, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00165 / 2016, Luas 114 M2 atas
nama Enrot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 26 / 07 / 2016;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00235, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 06 / 2016 No. 00168 / 2016, Luas 848 M2 atas
nama Enrot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
hal mana dalam keseluruhan tahap proses pembuatan dan
penerbitan ke–11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat
I,II,III,IV,V dimaksud telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AUPB);
Bahwa seiring dengan telah diterbitkannya ke–11 (sebelas) Sertipikat
Hak Milik sebagaimana uraian diatas, Tergugat I,II,III,IV,V telah
mengusahai dan menguasai objek tanah terperkara dimaksud secara
terus menerus dan tidak terputus, sehingga dasar gugatan Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X tidak tepat dan tidak benar, atau secara hukum
gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X telah lampau waktu
(verjaring);
V. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X KABUR (OBSCUUR LIBEL).
Bahwa kemudian patut dicermati bahwasanya dalam formulasi gugatan
Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dalam perkara a quo telah salah
ataupun keliru dalam menitik beratkan pokok perkara yang
dimohonkan,halmana Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X ternyata telah
mencampur adukkan beberapa permasalahan hukum dalam gugatannya,
padahal agar gugatan memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus
terang, lengkap dan jelas atau tegas (duidelijk) yang pada akirnya tidak
menimbulkan kebingungan bagi Majelis Hakim dalam membuat
pertimbangan hukum dan amar putusan nantinya;
Bahwa hal ini jelas sekali terlihat dari penyusunan dan penguraian
Gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, dan oleh karena gugatan
para Penggugat tidak didasari oleh dasar hukum dan kejadian atau
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,
sehingga gugatan dimaksud disusun dengan asal-asalan dan telah
mencampur adukkan dengan permasalahan hukum lain yang tidak
memiliki korelasi dan relevansinya dalam perkara a quo, sehingga
gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X tidak memenuhi syarat
formil atau gugatan dianggap tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel);
Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi sebagaimana Tergugat
I,II,III,IV,V paparkan dan kemukakan diatas, selanjutnya Tergugat I,II,III,IV,V
memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, pemeriksa dan pemutus perkara
perdata ini, berkenan kiranya Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat
I,II,III,IV,V untuk seluruhnya, seraya menolak Gugatan Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X untuk seluruhnya atau setidak–tidaknya menyatakan
Gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dinyatakan tidak dapat diterima
(niet onvantklijke verklaarrd);
DALAM POKOK PERKARA
Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V menolak dan membantah seluruh dalil Gugatan
Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X yang telah diajukan dalam
persidangan perkara ini, kecuali terhadap hal–hal yang dengan tegas
diakui kebenarannya oleh Tergugat I,II,III,IV,V dalam Jawaban Pokok
Perkara ini.
Bahwa terhadap seluruh uraian dalam Eksepsi sebagaimana Tergugat
I,II,III,IV,V paparkan dan kemukakan diatas, secara mutatis–mutandis
menjadi satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dalam
Jawaban Pokok Perkara ini, dan mohon untuk tidak mengulanginya
kembali.
Bahwa setelah Tergugat I,II,III,IV,V membaca, menelaah dan mempelajari
seluruh uraian Gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dengan
seksama, cermat dan teliti, baik Posita halaman 1 angka (1) s.d (7)
bersambung ke halaman 2 s.d halaman 8 angka (39) hingga ke Petitum
halaman 9 angka (1) s.d 10 bersambung ke halaman 10 angka (11) s.d
(15), adalah uraian yang tidak berdasar menurut hukum dan keliru, dengan
alasan sebagai berikut:
1. Bahwa antara Tergugat I,II,III,IV,V dengan Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X adalah merupakan keturunan / ahliwaris dari
Alm. Op. Rittar Sihombing Lumbantoruan, hal mana kedudukan dari
Tergugat I,II,III,IV,V dengan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
adalah merupakan generasi ke–5 dan generasi ke–6 dari Alm. Op.
Rittar Sihombing Lumbantoruan;
2. Bahwa kemudian, jika dirunut kembali silsilah keturunan / ahliwaris dari
Op. Sokkal Sihombing Lumbantoruan, maka kedudukan dari Tergugat
I,II,III,IV dengan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X adalah
merupakan generasi ke–4 dan generasi ke–5, sementara Tergugat–V
merupakan generasi ke–4 dari Alm. Op Ranjo Sihombing
Lumbantoruan, sehingga apabila merujuk sistem hukum pewarisan
yang berlaku di Indonesia, maka Tergugat I,II,III,IV,V dengan
Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dapat dikategorikan sebagai Ahli
Waris dari Alm. Op. Rittar Sihombing Lumbantoruan, akan tetapi karena
dalam perkara a quo bukanlah menyangkut tentang hukum pewarisan,
maka sangat beralasan dan patut menurut hukum apabila Majelis
Hakim mengenyampingkan petitum Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X angka (2) tersebut, sepanjang menyangkut
masalah kewarisan dimaksud:
3. Bahwa selanjutnya mengenai objek tanah terperkara yang terletak di
Desa Sibuntuon Parpea, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang
Hasundutan dengan luas 3.916 M2 (tiga ribu sembilan ratus enam belas
meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana uraian Penggugat–I
s.d X yang diklaim oleh Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, menurut
hemat dari Tergugat I,II,III,IV,V bukanlah merupakan harta peninggalan
dari Alm. Op. Songkal Sihombing Lumbantoruan, hal mana
pengklaiman atas objek tanah terperkara dimaksud harus diuji lebih
lanjut dengan hukum pembuktian nantinya dalam pemeriksaan perkara
a quo:
4. Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V uraikan dan nyatakan demikian,
dikarenakan berdasarkan adanya suatu Surat Perjanjian yang diperbuat
pada tanggal 7 Mei 1947 di Lintongnihuta dengan dilampirkan peta
tanah, antara Alm. R. Bili Lumbantoruan, Alm. R. Nahor Lumbantoruan,
Alm. St. Friederik Lumbantoruan, Alm. Iskander Lumbantoruan, Alm.
Toerman Lumbantoruan, Alm. Lemanoes Lumbantoruan, Alm.
Bonafacius Lumbantoruan sebagai Pihak–I dengan Pengurus Sekolah
Lanjutan Lintongnihuta yang diwakili oleh Alm. H.J. Simajuntak, Alm.
Constant Siregar, Alm. W. Siregar, Alm. S. Lumbantoruan, Alm. J.
Siregar sebagai Pihak–II mengenai pinjam pakai atas sebidang tanah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
untuk mendirikan rumah sekolah di Lintongnihuta tanpa menyebutkan
luas dan batas-batas tanah yang diperjanjikan dimaksud.
5. Bahwa perlu kiranya Tergugat I,II,III,IV,V uraikan dan kemukakan
sekilas silsilah keturunan dari Tergugat I,II,III,IV,V, bahwasanya Alm. R.
Bili Lumbantoruan adalah Kakek dari Tergugat II (i.c. Jonhot
Lumbantoruan), kemudian Alm. R. Nahor Lumbantoruan adalah
orangtua dari Alm. Bonafacius Lumbantoruan dan Alm. Gr. Baduer
Lumbantoruan, halmana Tergugat I (i.c. Edward Wilgus Lumbantoruan),
Tergugat IV (i.c. Edison Lumbantoruan, BE) dan Tergugat III (i.c.
Ramces Lumbantoruan, SE) adalah cucu dari Alm. R. Nahor
Lumbantoruan dan anak dari Alm. Gr. Baduer Lumbantoruan,
sedangkan Tergugat V (i.c. Enrot Lumbantoruan) merupakan cucu dari
Alm. St. Friederik Lumbantoruan, sehingga secara hukum Tergugat
I,II,III,IV,V adalah pihak yang paling berhak atas tanah yang
diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Mei 1947 dimaksud:
6. Bahwa ternyata seiring dengan berjalannya waktu, hingga sekarang
tanah yang tersebut dalam Surat Perjanjian dimaksud benar telah
berdiri sekolah Lanjutan dan kemudian pada tanggal 09 Januari 2006
kembali terjadi penyerahan dan penghibahan tanah seluas 1500 M2
(seribu lima ratus meter persegi) oleh Alm. Gr. Baduer Lumbantoruan,
Tergugat II (i.c. Jonhot Lumbantoruan), Tergugat V (i.c. Enrot
Lumbantoruan) kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
untuk pembangunan Taman Kanak–Kanak (TK) Pembangunan,
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Tanah Lapang
Kecamatan Lintongnihuta seluas 1.500 M2 untuk Pembangunan Taman
Kanak-Kanak (TK) Pembina Menjadi Milik Pemerintah tanggal 09
Januari 2006, penyerahan dan penghibahan dimaksud juga diketahui
oleh Kepala Desa Sibuntuon Parpea atas nama Mangiring Sihombing
dan Camat Lintongnihuta atas nama E.N. Manurung pada waktu itu,
yang menurut Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X merupakan
bahagian dari objek tanah terperkara;
7. Bahwa menelaah dan mencermati uraian Tergugat I,II,III,IV,V diatas,
bahwasanya nyata dan sah secara hukum apabila Tergugat I,II,III,IV,V
memiliki dan mengusahai tanah objek tanah terperkara dimaksud,
sehingga secara hukum, nyata dan jelas Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X sama sekali tidak memiliki dasar hukum
menyatakan objek tanah terperkara seluas 3916 M2 adalah milik
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 24 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X ataupun milik dari Keturunan /
ahliwaris Alm. Op. Sokkal Lumbantoruan dan oleh karena adalah patut
dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia
pemeriksa dan pemutus perkara A quo menolak petitum Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X angka (4) s.d (5) dimaksud;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat I,II,III,IV,V telah mengajukan permohonan
peningkatan hak kepemilikan atas objek tanah terperkara dimaksud
kepada Tergugat, dengan melandaskan dengan adanya Surat
Perjanjian tanggal 7 Mei 1947 dan surat lainnya yang bersangkutan
dengan objek tanah terperkara, yang pada akhirnya Tergugat–VI telah
membukukan dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebanyak 11
(sebelas) buku masing–masing atas nama Tergugat I,II,III,IV,V,
sehingga tiada terdapat kesalahan ataupun perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,IV,V
maupun Tergugat–VI, dan oleh karena itu, cukup beralasan menurut
hukum, apabila Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa dan pemutus
perkara a quo menolak petitum Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X
angka (6) s.d (9) dimaksud;
9. Bahwa kemudian dengan tidak terdapatnya kesalahan atau perbuatan
melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah dilakukan oleh
Tergugat I,II,III,IV,V maupun Tergugat VI, pada akhirmya seluruh
proses pengurusan hingga pada pembukuan dan penerbitan 11
(sebelas) buku Sertipikat Hak Milik atas nama masing–masing Tergugat
I,II,III,IV,V, yakni :
1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00172 / 2016, Luas 201 M2 atas
nama Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan
Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00230, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00166 / 2016, Luas 509 M2 atas
nama Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan
Penerbitan Sertipikat 26 / 07 / 2016;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00234, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00169 / 2016, Luas 351 M2 atas
nama Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan
Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00236, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00170 / 2016, Luas 626 M2 atas
nama Jonhot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00239, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00173 / 2016, Luas 199 M2 atas
nama Ramces Lumbantoruan, ST, tanggal Pembukuan dan
Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00240, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 06 / 2016 No. 00167 / 2016, Luas 624 M2 atas
nama Ramces Lumbantoruan, ST, tanggal Pembukuan dan
Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00237, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00171 / 2016, Luas 203 M2 atas
nama Edison Sihombing, BE, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00172 / 2016, Luas 201 M2 atas
nama Edward Wilgus Lumbantoruan, Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00233, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00164 / 2016, Luas 123 M2 atas
nama Edison Sihombing, BE, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 26 / 07 / 2016;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00231, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00165 / 2016, Luas 114 M2 atas
nama Enrot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 26 / 07 / 2016;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00235, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 06 / 2016 No. 00168 / 2016, Luas 848 M2 atas
nama Enrot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016
adalah sah dan berharga serta tidak bertentangan dengan ketentuan
hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sangat patut dan beralasan
menurut hukum Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa dan pemutus
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 26 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
perkara a quo menolak petitum Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X
angka (10) tersebut;
10. Bahwa demikian halnya dengan tuntutan Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX,X pada petitum angka (3), (11) s.d (14) menurut
pandangan dan hemat Tergugat I,II,III,IV, juga merupakan tuntutan
yang mengada-ngada dan tidak berdasar menurut hukum, disebabkan
karena tuntutan dimaksud haruslah dapat dibuktikan dengan adanya
hubungan dan keterkaitan hukum dengan objek tanah yang
diperkarakan, sehingga sangat wajar dan beralasan secara hukum
apabila Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa dan pemutus perkara
a quo menolak petitum Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X angka (3),
(11) s.d (14) tersebut;
11. Bahwa oleh karena tidak tepat dan tidak benarnya dasar hukum
Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X mengajukan gugatan terhadap
Tergugat I,II,III,IV,V dalam perkara a quo, sehingga sangat tepat dan
beralasan menurut hukum apabila Tergugat I,II,III,IV,V memohon
kepada Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa dan pemutus perkara
perdata ini berkenan kiranya menolak tuntutan Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X untuk seluruhnya.
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Tergugat I,II,III,IV,V
kemukakan dan paparkan diatas, selanjutnya Tergugat I,II,III,IV,V memohon
kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa dan pemutus perkara perdata ini,
berkenan kiranya Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat I,II,III,IV,V untuk seluruhnya, seraya menolak Gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,
IX,X untuk seluruhnya;
DALAM REKONPENSI
Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V semula dalam Konpensi, selanjutnya sebagai
Penggugat I,II,III,IV,V dalam Rekonpensi dan Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX,X dalam Konpensi selanjutnya sebagai Tergugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dalam Rekonpensi.
Bahwa Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k, selanjutnya
mengajukan gugat balik (Rekonpensi) atas gugatan Tergugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k
tanggal 29 Nopember 2016, yang telah dimajukan dalam persidangan
perkara perdata ini;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
Bahwa kemudian terhadap seluruh uraian sebagaimana Pengugat I,II,III,IV,
V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k telah kemukakan dan paparkan dalam
Konpensi dalam Pokok Perkara diatas, secara mutatis–mutandis menjadi
satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini,
mohon untuk tidak diulangi kembali:
Bahwa Pengugat I,II,III,IV, V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k menolak dan
membantah seluruh uraian gugatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r /
Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k, hal mana uraian gugatan
Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k dimaksud telah didasarkan pada landasan
hukum yang tidak jelas dan tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum
yang berlaku;
Bahwa Pengugat I,II,III,IV, V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k menguraikan hal
demikian, dikarenakan berdasarkan Surat Perjanjian yang diperbuat pada
tanggal 7 Mei 1947 yang diperkuat dengan pembukuan dan penerbitan 11
(sebelas) Sertipikat Hak Milik masing–masing atas nama Pengugat
I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k, apabila atas sebidang tanah seluas
3916 M2 (tiga ribu sembilan ratus enambelas meter persegi) yang terletak di
Desa Sibuntuon Parpea, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan
yang selanjutnya disebut dengan Objek terperkara, hingga saat ini berada
dalam penguasaan dan pengusahaan Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat
I,II,III,IV,V d.k, hal mana selama berada dalam penguasaan dan
pengusahaan Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k tidak ada
pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan.
Bahwa setelah dibukukan dan diterbitkannya 11 (sebelas) Sertipikat Hak
Milik ke atas nama Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV, d.k, barulah
kemudian Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X mengklaim dan menyatakan bahwasanya objek
terperkara dimaksud merupakan harta peninggalan dari Alm. Op. Sokkal
Lumbantoruan dengan tidak memiliki dasar dan landasan hukum yang tepat
dan benar, sehingga tindakan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r /
Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k yang mengklaim objek terperkara
dimaksud bertentangan hukum dan tidak berdasar menurut hukum;
Bahwa oleh karena tindakan dari Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r /
Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k tersebut bertentangan hukum dan
tidak berdasar menurut hukum, maka secara hukum Tergugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 28 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
tidak memiliki hak dan dasar menyatakan tanah terperkara adalah miliknya,
sehingga dengan demikian tindakan dari Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X
/ Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k yang mengklaim tanah terperkara
adalah miliknya, dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht
matigedaad);
Bahwaoleh sebab itu, selanjutnya Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat
I,II,III,IV,V d.k memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa dan
pemutus perkara ini berkenan kiranya untuk menyatakan perbuatan dari
Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X
d.k adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
Bahwa dikarenakan hak kepemilikan dan pengusahaan Penggugat
I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k atas objek terperkara adalah sah
secara hukum dan apalagi dengan dibukukan dan diterbitkannya 11
(sebelas) Sertipikat Hak Milik masing–masing atas nama Penggugat
I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k, selanjutnya Penggugat I,II,III,IV,V d.r
/ Tergugat I,II,III,IV,V d.k memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia,
menyatakan dalam hukum Sertipikat Hak Milik, yakni :
1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
Tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00172 / 2016, Luas 201 M2 atas nama Edward
Wilgus Lumbantoruan, Tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25
/ 08 / 2016;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00230, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
Tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00166 / 2016, Luas 509 M2 atas nama Edward
Wilgus Lumbantoruan, Tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 26
/ 07 / 2016;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00234, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
Tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00169 / 2016, Luas 351 M2 atas nama Edward
Wilgus Lumbantoruan, Tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25
/ 08 / 2016;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00236, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
Tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00170 / 2016, Luas 626 M2 atas nama Jonhot
Sihombing, Tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00239, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
Tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00173 / 2016, Luas 199 M2 atas nama
RamcesLumbantoruan, ST, Tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00240, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
Tanggal 10 / 06 / 2016 No. 00167 / 2016, Luas 624 M2 atas nama
Ramces Lumbantoruan, ST, Tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00237, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
Tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00171 / 2016, Luas 203 M2 atas nama Edison
Sihombing, BE, Tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 /
2016;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
Tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00172 / 2016, Luas 201 M2 atas nama Edward
Wilgus Lumbantoruan, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 /
2016;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00233, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
Tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00164 / 2016, Luas 123 M2 atas nama Edison
Sihombing, BE, Tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 26 / 07 /
2016;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00231, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
Tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00165 / 2016, Luas 114 M2 atas nama Enrot
Sihombing, Tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 26 / 07 / 2016;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00235, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
Tanggal 10 / 06 / 2016 No. 00168 / 2016, Luas 848 M2 atas nama Enrot
Sihombing, Tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;
adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum;
Bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,
IX,X d.r / Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k merupakan perbuatan
melawan hukum (onrecht matigedaad) telah menimbulkan kerugian yang
sangat besar yang dialami dan diderita oleh Penggugat I,II,III,IV,V d.r /
Tergugat I,II,III,IV,V d.k, baik secara materiil maupun moril, yang
diperinci sebagai berikut :
Kerugian Materiil:
- Hilangnya kebebasan dan keleluasaan dari Penggugat I,II,III,IV,V d.r /
Tergugat I,II,III,IV,V d.k untuk menguasai dan mengusahai tanah objek
terperkara dengan bebas dan tanpa halangan dari pihak lain, yang
ditaksir sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Jasa untuk penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum
objek terperkara dengan menghunjuk dan menguasakan kepada ahli
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
hukum (Kantor Advokat), yang ditaksir sebesar : Rp. 20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah);
Kerugian Moril / Immateril:
- Hilangnya kepercayaan dan turunnya harkat serta martabat dihadapan
keluarga dan masyarakat, serta hilangnya kepercayaan diri dihadapan
Instansi swasta maupun Pemerintah baik Sipil maupun Militer, yang jika
dinilai dengan mata uang tiada bernilai, namun guna memudahkan
penghitungannya, ditaksir sebesar : Rp. 280.000.000,00 (dua ratus
delapan puluh juta rupiah);
sehingga jumlah keseluruhan kerugian secara materil dan moril yang
dialami dan diderita oleh Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V
d.k sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
Bahwa oleh karena itu, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila
Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k memohon kepada Majelis
Hakim yang Mulia, berkenan kiranya menghukum Tergugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k untuk
membayar ganti kerugian secara materil dan moril sebesar Rp.500.000.000.
(lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat
I,II,III,IV,V d.k secara tanggung renteng dengan tunai dan sekaligus, sejak
putusan dalam perkara ini dibacakan hingga Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,
IX,X d.r / Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k menyelesaikannya;
Bahwa kemudian guna mencegah Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r /
Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k tidak lalai untuk membayar
kerugian materil dan moril kepada Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat
I,II,III,IV,V d.k sebagaimana dikemukakan diatas, sangat wajar dan
beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menghukum
Tergugat d.r / Penggugat d.k membayar uang paksa (dwaangsoom)
sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya kepada Penggugat
I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k, terhitung sejak putusan dibacakan
hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
Bahwa selanjutnya, guna mencegah dan menghindari gugat balik
(rekonpensi) ini tidak nihil dan hampa adanya, selanjutnya Pengugat
I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k memohon kepada Majelis Hakim
yang Mulia berkenan kiranya untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh) atas harta benda yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 31 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k, baik
yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
Bahwa kemudian ada kekhatiran dari Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat
I,II,III,IV, V d.k apabila ada upaya dari Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r
/ Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k untuk mengalihkan, membagi dan
atau memindah tangankan objek terperkara dikemudian hari kepada pihak
lain, maka oleh karenanya Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k
memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa dan pemutus
perkara a quo berkenan kiranya untuk meletakkan sita penjagaan
(revindicatoir beslagh) terhadap objek terperkara yakni sebidang tanah
seluas 3916 M2 (tiga ribu sembilan ratus enambelas meter persegi) yang
terletak di Desa Sibuntuon Parpea, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang
Hasundutan.
Bahwa oleh karena gugat balik (rekonpensi) Pengugat I,II,III,IV,V d.r /
Tergugat I,II,III,IV,V d.k telah disusun berdasarkan bukti–bukti yang
keabsahannya tidak terbantahkan oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X
d.r / Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k, adalah patut dan wajar
menurut hukum, apabila Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k
memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa dan pemutus
perkara ini, berkenan kiranya menerima dan mengabulkan gugat balik
(rekonpensi) Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k untuk
seluruhnya.
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Pengugat I,II,III,IV,V d.r /
Tergugat I,II,III,IV,V d.k telah kemukakan dan sampaikan diatas, selanjutnya
bersama ini Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k memohon kepada
Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa dan pemutus perkara ini, memeriksa dan
mengadili dengan amar berbunyi sebagai berikut:
MENGADILI:
DALAM KONPENSI.
DALAM EKSEPSI.
Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V untuk
seluruhnya;
Menolak Gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X untuk seluruhnya
atau setidak–tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,
VIII,IX,X dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet onvantklijke verklaarrd);
DALAM POKOK PERKARA:
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 32 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
Menolak Gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X untuk seluruhnya;
DALAM REKONPESI:
1. Menerima dan Mengabulkan Gugat Balik (Rekonpensi) Pengugat
I,II,III,IV, V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan dari Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r /
Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k adalah merupakan Perbuatan
Melawan Hukum (onrecht matigedaad);
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 3916 M2 (tiga ribu sembilan ratus
enambelas meter persegi) yang terletak di Desa Sibuntuon Parpea, Kec.
Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan yang telah dibagi atas nama
Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k adalah hak milik dari
Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k;
4. Menyatakan dalam hukum Sertipikat Hak Milik yang dibukukan dan
diterbitkan atas nama Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k,
yakni:
1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00172 / 2016, Luas 201 M2 atas nama
Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00230, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00166 / 2016, Luas 509 M2 atas nama
Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 26 / 07 / 2016;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00234, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00169 / 2016, Luas 351 M2 atas nama
Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00236, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00170 / 2016, Luas 626 M2 atas nama
Jonhot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 /
08 / 2016;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00239, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00173 / 2016, Luas 199 M2 atas nama
Ramces Lumbantoruan, ST, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 33 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00240, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 06 / 2016 No. 00167 / 2016, Luas 624 M2 atas nama
Ramces Lumbantoruan, ST, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00237, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00171 / 2016, Luas 203 M2 atas nama
Edison Sihombing, BE, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat
25 / 08 / 2016;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00172 / 2016, Luas 201 M2 atas nama
Edward Wilgus Lumbantoruan, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat
25 / 08 / 2016;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00233, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur Tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00164 / 2016, Luas 123 M2 atas
nama Edison Sihombing, BE, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 26 / 07 / 2016;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00231, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur Tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00165 / 2016, Luas 114 M2 atas
nama Enrot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat
26 / 07 / 2016;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00235, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 06 / 2016 No. 00168 / 2016, Luas 848 M2 atas nama
Enrot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 /
08 / 2016;
adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslagh) atas
harta yang tidak bergerak maupun yang bergerak milik Tergugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k
yang diletakkan dalam persidangan perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (rivindicatoir beslagh) atas
objek tanah terperkara yang diletakkan dalam perkara perdata ini;
7. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat
I,II,III,IV,V, VI,VII,VIII,IX,X d.k secara tanggung renteng membayar ganti
rugi secara materil dan moril sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) kepada Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V dengan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 34 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
tunai dan sekaligus, sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
8. Menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k untuk membayar uang uang
paksa (dwaangsoom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per
bulannya kepada Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k,
terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan dalam perkara ini
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada
upaya banding, kasasi maupun perlawanan (verzet);
DALAM KONPENSI dan REKONPENSI
Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam persidangan perkara perdata ini;
ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, pemeriksa dan pemutus dalam
perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon
putusan yang seadil–adilnya (Ex Aequo et Bono);
Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Pengadilan
Negeri Tarutung Nomor 55 /Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 14 Juni 2017 telah
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
MENGADILI : DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat-penggugat dan Tergugat I,II,III,IV adalah
termasuk keturunan dan selaku ahliwaris alm. Op.Songkal Sihombing
Lumbantoruan ;
3. Menyatakan tanah terperkara seluas kurang lebih 3916 m2 yang terletak
di Desa Sibuntuon Parpea, Kecataman Lintongnihuta, Kabupaten
Humbang Hasundutan dengan batas-batas:
sebelah utara berbatas Jalan Umum/Jalan Pelajar;
sebelah selatan berbatas dengan Kantor Camat Lintongnihuta;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 35 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
- sebelah timur berbatas dengan tanah SPM Negeri 2 Lintongnihuta;
sebelah barat berbatas dengan tanah Jalan Kantor Camat
Lintongnihuta ;
adalah milik alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan;
4. Menyatakan tanah perkara sah sebagai milik peninggalan alm.
Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan yang merupakan warisan bagi
seluruh keturunan/ahliwaris termasuk Penggugat-penggugat dan
Tergugat-I,II,III,IV;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V yang mengklain
tanah perkara seolah milik pribadi serta mengurus sertifikat keatas nama
Tergugat I,II,III,IV,V secara tanpa hak dengan melawan hak kepemilikan
ahliwaris alm. Op.Songkal lainnya merupakan perbuatan melawan hukum
(onrech matige daad);
6. Menyatakan tindakan Tergugat VI dalam menerbitkan Sertifikat ke atas
nama Tergugat I,II,III,IV,V terindikasi sarat rekayasa merupakan
perbuatan melawan hukum (onrech matige daad);
7. Menyatakan tindakan turut Tergugat yang mengeluarkan Surat
Rekomendasi pengurusan sertifikat ke atas nama Tergugat I,II,III,IV,V
tanpa memperdulikan surat keberatan dari Penggugat-penggugat
merupakan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad);
8. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-
surat tanah perkara yang terbit ataupun yang diterbitkan Tergugat-
tergugat dan turut Tergugat atau orang lain ataupun pihak ketiga dengan
melawan hak kepemilikan seluruh keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal
Sihombing Lumbantoruan;
9. Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak
Milik atas nama Tergugat I Edward Bilgus Sihombing No.00234 tanggal
25 Agustus 2016 seluas 351 m2, Sertifikat No.00230 tanggal 26-07-2016
seluas 509 M2, Sertifikat No.00238 tanggal 25-08-2016 seluas 201 m2 :
Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-II Jonhot Sihombing No.00236
tanggal 25 Agustus 2016 seluas 626 m2, Sertifikat Hak Milik No.00232
tanggal 26-07-2016 seluas 118 m2 : Sertifikat Hak Milik atas nama
Tergugat-III Ramses Lumbantoruan No.00239 tanggal 25 Agustus 2016
seluas 199 m2, Sertifikat Hak Milik No.00240 tanggal 08-09- 2016 seluas
624 m2 : Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat IV Edison Sihombing
No.00237 tanggal 25-08- 2016 seluas 203 m2, Sertifikat No.00233
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
tanggal 26-07-2016 seluas 123 m2 : Sertifikat Hak Milik atas nama
Tergugat V Enrot Sihombing No.00235 tanggal 25-08-2016 seluas 848
m2, Sertifikat Hak Milik No. 00231 tanggal 26-07-2016 seluas 114 m2
karena penerbitan seluruh Sertifikat tersebut sarat rekayasa;
10. Menghukum Tergugat-tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara
kepada pomparan/keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal Sihombing
Lumbantoruan melalui Penggugat-penggugat dalam keadaan baik dan
kosong tanpa syarat apapun agar pomparan/keturunan/ahliwaris alm.
Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan termasuk Penggugat-penggugat
dan Tergugat I,II,III,IV dapat secara bersama-sama menguasai dan
mengusahai tanah terperkara secara bebas dan leluasa;
DALAM REKONPENSI :
Menolak gugatan Penggugat I,II,III,IV,V dalam Rekonpensi/Tergugat
I,II,III,IV,V dalam Konpensi untuk seluruhnya;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
- Menghukum Penggugat I,II,III,IV,V,VI dalam Rekonpensi / Tergugat
I,II,III,IV,V,VI dalam Konpensi dan Turut Tergugat secara tanggung
renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
yang ditaksir sebesar Rp. 5.036.000,-(lima juta tiga puluh enam ribu
rupiah);
Setelah membaca berturut-turut :
1. Akta Permohonan Banding Nomor 14 / Akta.Bdg / 2017 / Nomor
55/Pdt.G/2016/PNTrt, tanggal 19 Juni 2017.2yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Panitera1 Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan
bahwa Tergugat I,II,III,IV,V melalui Kuasanya menyatakan banding terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 55 /Pdt.G/2016/PN-Trt, tanggal
14 Juni 2017 ;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditanda tangani
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung kepada kuasa Terbanding
/para Penggugat tanggal 12 Juli 2017;
3. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditanda tangani
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung kepada Turut Terbanding I
semula Tergugat VI tanggal 06 Juli 2017 ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
4. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditanda
tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung kepada Turut
Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 06 Juli 2017 ;
5. Memori banding dari kuasa hukum para Tergugat / Pembanding tertanggal
03 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung
tanggal 03 Juli 2017 ;
6. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada para
Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, yang dibuat dan
ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 12
Juli 2017 ;
7. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut
Terbanding I semula Tergugat VI, yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 06 Juli 2017 ;
8. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut
Terbanding II semula Turut Tergugat, yang dibuat dan ditanda tangani
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 06 Juli 2017 ;
9. Kontra Memori Banding dari kuasa hukum para Penggugat / para
Terbanding tertanggal 20 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 20 Juli 2017 ;
10. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada
kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I, II, III,IV,V yang dibuat dan
ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 25
Juli 2017 ;
11. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada
Turut Terbanding I semula Tergugat VI, yang dibuat dan ditanda tangani
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Agustus 2017 ;
12. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada
Turut Terbanding II semula Turut Tergugat, yang dibuat dan ditanda
tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Agustus
2017 ;
13. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara2yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 25 Juli
2017 kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V agar
mempelajari berkas banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung
dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari sebelum berkas dikirim ke
Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 38 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
M14. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara2 yang dibuat dan
ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 12
Juli 2017 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X agar mempelajari berkas banding dikepaniteraan
Pengadilan Negeri Tarutung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari,
sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan
ditingkat banding;
15. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara2 yang dibuat dan ditanda
tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 06 Juli 2017
kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VI agar mempelajari berkas
banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dalam tenggang waktu
14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan
untuk pemeriksaan ditingkat banding;
16. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara2 yang dibuat dan ditanda
tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 06 Juli 2017
kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat agar mempelajari berkas
banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dalam tenggang waktu
14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan
untuk pemeriksaan ditingkat banding;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Tergugat /
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan undang–undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara dan
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 55 /Pdt.G/2016/PN Trt
tanggal 14 Juni 2017 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang
diajukan kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;
DALAM KONVENSI:
DALAM EKSEPSI:
Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat
Pertama mengenai Eksepsi telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih
menjadi pertimbangan dalam mengadili bagian Eksepsi pada tingkat banding;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 39 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
DALAM POKOK PERKARA:
Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X mengajukan posita gugatan dengan dalil pada
pokoknya yaitu :
a. Bahwa yang menjadi Objek sengketa adalah tanah seluas 3.916 M2 terletak
di Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintong ni huta, Kabupaten
Humbang Hasundutan, dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Umum/Jl.Pelajar;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Camat Lintong ni huta;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SMPN 2;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Kantor Camat;
objek sengketa merupakan warisan dari Alm.Op.Songkal Sihombing
Lumbantoruan;
b. Bahwa Pembanding semula Tergugat I.II,III,IV,V melakukan Perbuatan
Melawan Hukum karena secara diam-diam/tanpa sepengetahuan telah
mensertifikatkan Objek Sengketa yang merupakan warisan dari
Alm.Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan kepada keturunan/pomparannya
termasuk Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan
Pembanding semula Tergugat I.II,III,IV,V;
Menimbang, bahwa atas dalil pihak Terbanding semula Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X tersebut, pihak Pembanding semula Tergugat
I.II,III,IV,V telah membantah dengan dalil jawaban pada pokoknya :
a. Bahwa Sesuai Surat Perjanjian tanggal 7 Mei 1947 sebagian objek
sengketa telah dipinjam pakai untuk pendidikan (sekolah lanjutan) dimana
sebagai pihak pertama adalah Alm. Billi Lumbantoruan, Alm. Nahor
Lumbantoruan, Alm. St.Friederik Lumbantoruan, Alm Iskander
Lumbantoruan, Alm. Toerman Lumbantoruan, Alm.Lemanoes
Lumbantoruan, Alm. Bonafacius Lumbantoruan dengan Pengurus Sekolah
Lanjutan yang diwakili Alm. HJ Simanjuntak, Alm. S.Lumbantoruan, Alm.
Constant Siregar, Alm. J.Siregar;
b. Bahwa Pembanding semula Tergugat I.II,III,IV,V adalah keturunan pertama
(anak) dan atau kedua (cucu) dari pihak pertama; dan selanjutnya
penerbitan SHM atas nama Pembanding semula Tergugat I.II,III,IV,V telah
dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat VI dengan diketahui oleh Turut
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 40 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
Terbanding semula Turut Tergugat; oleh karenanya tidak ada Perbuatan
Melawan Hukum;
Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang diajukan kedua belah pihak,
dapat disimpulkan bahwa permasalahan antara kedua belah pihak adalah :
1. Apakah objek sengketa merupakan warisan dari Alm.Op.Songkal Sihombing
Lumbantoruan ? ;
2. Apakah terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Para Pembanding semula
Tergugat I,II,III,IV,V, merupakan Perbuatan Melawan Hukum ? ;
Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan dibantah, maka sesuai
ketentuan Pasal 283 RBg. yang mengatur “Barang siapa mengatakan
mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk
meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah
membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu “;Para Terbanding
semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X haruslah membuktikan bahwa
objek sengketa merupakan milik warisan/peninggalan dari Alm. Op.Songkal
Sihombing Lumbantoruan dan selanjutnya membuktikan terbitnya Sertipikat Hak
Milik atas nama Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V merupakan
Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita gugatannya,
Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X mengajukan alat bukti
surat tanda bukti P-1 sampai dengan P- XVIII dan saksi –saksi;
Menimbang, bahwa dari bukti surat P-I sampai dengan P – XVIII dapat
disimpulkan yang dapat dijadikan bukti mengenai objek sengketa adalah tanda
bukti P I yaitu foto copy Surat Perjanjian tertanggal 7 Mei 1947 yang juga
diajukan sebagai bukti surat oleh Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V;
Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Terbanding semula
Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X yaitu Pulo Sihombing, Sonta Sihombing,
Fransiskus Sihombing, Hotman Lumbantoruan, Mail Sihombing telah
menerangkan mengenai objek sengketa tidak mengetahui secara langsung,
namun hanya mendengar dari cerita orang tua ; dengan demikian para saksi
merupakan saksi De Auditu yang tidak memenuhi syarat kesaksian menurut
pasal 308 RBg./ Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 41 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Perjanjian tertanggal 7 Mei
1947 (tanda bukti P-I), Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X
merupakan penyerahan tanah (sebahagian dari objek sengketa) oleh keturunan
Alm. Op.Songkal Siihombing Lumbantoruan kepada pihak Sekolah Lanjutan
Lintong ni huta;
Menimbang, bahwa dari alat bukti Surat Perjanjian tertanggal 7 Mei
1947 yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, telah terbukti penguasaan
Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V atas objek sengketa melebihi 30
(tiga puluh) tahun;
Menimbang, bahwa Pasal 1967 KUH Perdata mengatur : Segala
tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat
perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tigapuluh
tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak
usah mempertunjukkan suatu hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan
terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk;
Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 (pasal 32) disebutkan Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah;
Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dan
memperoleh perlindungan hukum atas objek sengketa yang dikuasai
Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V, maka telah mengajukan permohonan
Sertipikat Hak Milik kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VI;
Menimbang, bahwa setelah melalui proses pendaftaran tanah, maka
Turut Terbanding I semula Tergugat VI, menerbitkan Sertipikat Hak Milik yaitu :
1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00172 / 2016, Luas 201 M2 atas nama Edward
Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08
/ 2016;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00230, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
tanggal 10/05/2016 No. 00166/2016, Luas 509 M2 atas nama Edward Wilgus
Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 26 / 07 / 2016;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00234, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00169 / 2016, Luas 351 M2 atas nama Edward
Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08
/ 2016;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 42 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00236, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00170 / 2016, Luas 626 M2 atas nama Jonhot
Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00239, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00173 / 2016, Luas 199 M2 atas nama Ramces
Lumbantoruan, ST, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 /
2016;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00240, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
tanggal 10 / 06 / 2016 No. 00167 / 2016, Luas 624 M2 atas nama Ramces
Lumbantoruan, ST, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 /
2016;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00237, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00171 / 2016, Luas 203 M2 atas nama Edison
Sihombing, BE, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00172 / 2016, Luas 201 M2 atas nama Edward
Wilgus Lumbantoruan, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00233, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00164 / 2016, Luas 123 M2 atas nama Edison
Sihombing, BE, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 26 / 07 / 2016;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00231, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00165 / 2016, Luas 114 M2 atas nama Enrot
Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 26 / 07 / 2016;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00235, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur
tanggal 10 / 06 / 2016 No. 00168 / 2016, Luas 848 M2 atas nama Enrot
Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;
( tanda bukti T I-V- 8 sampai dengan 19);
Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Terbanding
semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X tidak terdapat cukup bukti bahwa
penerbitan Sertipikat Hak Milik dari Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V
(tanda bukti TI-V-8 sampai dengan 19) merupakan Perbuatan Melawan Hukum
sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata;
Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok posita gugatan tidak terbukti,
maka petitum gugatan Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X
haruslah ditolak seluruhnya;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 43 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
DALAM REKONVENSI:
Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana
tersebut diatas;
Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian
Konvensi, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat seluruhnya dalam
Rekonvensi ini;
Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian
Konvensi bahwa Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X tidak
dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh
Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik
(SHM) atas Objek sengketa;
Menimbang, bahwa hal mengajukan suatu gugatan adalah hak setiap
orang, oleh karenanya perbuatan Terbanding semula Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X mengajukan gugatan a quo tidak dapat dinyatakan
sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan demikian petitum angka 2
haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 ditolak, maka petitum
angka 7 dan 8 haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai putusan serta merta (uit
voorbaar bij vooraad), oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 191 RBg.
maka petitum angka 9 tidak perlu dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)
terhadap objek sengketa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH),
maka petitum angka 3 dan angka 4 haruslah dikabulkan;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan, oleh
karenanya petitum angka 5 dan 6 haruslah dikesampingkan;
Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dan 4 dikabulkan, maka
gugatan rekonvensi haruslah dikabulkan untuk sebahagian;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:
Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X sebagai pihak yang kalah, maka dihukum membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 44 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor
55/Pdt.G/2016/PN.Trt tanggal 14 Juni 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan
harus dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana amar dibawah ini;
Mengingat, RBg. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-
Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009
serta peraturan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula
Tergugat I,II,III,IV,V Dalam Konpensi / Penggugat I,II,III,IV,V Dalam
Rekonpensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 55/Pdt.G/2016/
PN Trt tanggal 14 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI:
DALAM KONVENSI:
DALAM EKSEPSI:
- Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA:
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X
untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI:
1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 3916 M2 (tiga ribu sembilan ratus
enambelas meter persegi) yang terletak di Desa Sibuntuon Parpea,
Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan, yang telah dibagi
atas nama Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV, V d.k adalah
hak milik dari Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 45 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
3. Menyatakan dalam hukum Sertipikat Hak Milik yang dibukukan dan
diterbitkan atas nama Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV, V
d.k, yakni :
a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00172 / 2016, Luas 201 M2 atas
nama Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan
Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;
b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00230, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00166 / 2016, Luas 509 M2 atas
nama Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan
Penerbitan Sertipikat 26 / 07 / 2016;
c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00234, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00169 / 2016, Luas 351 M2 atas
nama Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan
Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;
d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00236, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00170 / 2016, Luas 626 M2 atas
nama Jonhot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25/08/ 2016;
e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00239, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00173 / 2016, Luas 199 M2 atas
nama Ramces Lumbantoruan, ST, Tanggal Pembukuan dan
Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;
f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00240, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 06 / 2016 No. 00167 / 2016, Luas 624 M2 atas
nama Ramces Lumbantoruan, ST, Tanggal Pembukuan dan
Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;
g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00237, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00171 / 2016, Luas 203 M2 atas
nama Edison Sihombing, BE, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 46 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00172 / 2016, Luas 201 M2 atas
nama Edward Wilgus Lumbantoruan, Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00233, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00164 / 2016, Luas 123 M2 atas
nama Edison Sihombing, BE, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 26 / 07 / 2016;
j. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00231, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00165 / 2016, Luas 114 M2 atas
nama Enrot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 26 / 07 / 2016;
k. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00235, Desa Sibuntuon Parpea, Surat
Ukur tanggal 10 / 06 / 2016 No. 00168 / 2016, Luas 848 M2 atas
nama Enrot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan
Sertipikat 25 / 08 / 2016;
adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum;
- Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya
DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:
- Menghukum Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dk
/ Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 14 November 2017 oleh kami :
SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku
Hakim Ketua Majelis didampingi ARIFIN RUSLI HUTAGAOL dan
H.A.N.DALIMUNTHE, SH.MM.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Medan. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :
270/PDT/2017/PT MDN tanggal 08 September 2017, putusan tersebut
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 47 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal :
24 November 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim
Anggota tersebut serta HARSONO, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara
maupun kuasa hukumnya;
Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ARIFIN RUSLI HUTAGAOL SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH. H.A.N. DALIMUNTHE, SH.MM.MH. Panitera Pengganti,
H A R S O N O, SH.MH. Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000.-