Upload
nguyentuong
View
237
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
P U T U S A N
Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
BERLIAN RUMAPEA, SH, MH : selaku Owner/Pemilik BERLIAN RESIDENCE,
beralamat di jalan Harapan Pasti, Komplek Berlian Residence Nomor :
30, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, Sumatera
Utara, Indonesia, semula sebagai TERGUGAT I KONVENSI/
PENGGUGAT REKONVENSI sekarang PEMBANDING I ;
FADLY NASUTION, ST.: selaku Project Manager BERLIAN RESIDENCE,
beralamat di jalan Harapan Pasti, Komplek Berlian Residence Nomor :
30, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, Sumatera
Utara, Indonesia, semula sebagai TERGUGAT II KONVENSI sekarang
PEMBANDING II ;.
M e l a w a n
FRANSISCA FORTUNATA-KE : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 18 November 1974, beralamat di jalan Letkol
Martinus Lubis No. 22 A/70 B, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan
Medan Kota, Kota Medan, Pemegang NIK : 1271015811740005. Dalam
hal ini diwakili oleh Kuasanya : EFENDI, S.H., M.H., HADI YANTO, S.H.,
SUBRIL RAZAK, S.H., FERNANDO NAPITUPULU, S.H., dan ROBERT,
S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EFENDI,
HADI & PARTNERS, beralamat di jalan Prof. H. M. Yamin, S.H. Simpang
jalan Timor, Nomor : 21 E, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan
Timur, Kota Medan - 20234, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 5 September 2015, semula sebagai PENGGUGAT
KONVENSI sekarang TERBANDING ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Mengutip serta memperhatikan surat gugat Penggugat tanggal 16
September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 16 September 2015 dalam Register Perkara Nomor
512/Pdt.G/2015/PN.Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat bergerak dalam bidang usaha kontraktor yang beralamat
di Jalan Letkol. Martinus Lubis No. 22 A/70 B, Kelurahan Pusat Pasar,
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
2. Bahwa Tergugat I adalah merupakan Owner/Pemilik dari BERLIAN
RESIDENCE, selaku developer (pengembang) perumahan yang beralamat
di Jalan Harapan Pasti, Komplek Berlian Residence Nomor : 30, Kelurahan
Binjai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia;
3. Bahwa Tergugat II adalah merupakan Project Manager dari BERLIAN
RESIDENCE, selaku developer (pengembang) perumahan yang beralamat
di Jalan Harapan Pasti, Komplek Berlian Residence Nomor : 30, Kelurahan
Binjai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terdapat
hubungan hukum sebagaimana lebih jelas diuraikan di dalam Surat
Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 004/SPKK-BR-II/VII/2014 tertanggal
17 Juli 2014 untuk Pembuatan Pagar Dinding Batako Setinggi 2 Meter
Sepanjang 280 Meter dan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor
005/SPKP-BR.II/IX/2014 tertanggal 1 September 2014 untuk Pembangunan
Proyek Berlian Residence Tahap II, 2 Unit Rumah Tinggal Tipe 54 M2 dan 2
Unit Rumah Tinggal Tipe 72 M2;
5. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor 004/SPKK-BR-
II/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 untuk Pembuatan Pagar Dinding Batako
Setinggi 2 Meter Sepanjang 280 Meter, maka Penggugat telah menunaikan
seluruh kewajibannya dengan baik dan sempurna sebagaimana Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan Pagar Dinding Batako Tinggi 2 Meter
Sepanjang 280 Meter Nomor : 003/BA-BR-II/VIII/2014 tertanggal 1
September 2014 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II
(ic. FADLY NASUTION, S.T.) selaku Project Manager;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
6. Bahwa di dalam Berita Acara Serah Terima tersebut di atas, dengan tegas
dinyatakan bahwa uang milik Penggugat sebesar 5% (lima persen) sebagai
retensi akan dapat dicairkan setelah masa pemeliharaan berakhir dan akan
dibuatkan berita acara pemeliharaan;
7. Bahwa sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I
dan Tergugat II di dalam ketentuan Pasal 9 angka (1) Surat Perjanjian
Kontrak Pekerjaan Nomor 004/SPKK-BR-II/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014
untuk Pembuatan Pagar Dinding Batako Setinggi 2 Meter Sepanjang 280
Meter, dimana masa pemeliharaan hasil pekerjaan adalah 90 (sembilan
puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima
Pertama;
8. Bahwa sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pertama yaitu tanggal 1
September 2014 sampai dengan saat gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) ini
diajukan, Pengugat tidak pernah sama sekali menerima haknya
sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam ketentuan Pasal 4 angka (1)
huruf E Jo. Pasal 9 angka (1) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor :
004/SPKK-BR-II/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 untuk Pembuatan Pagar
Dinding Batako Setinggi 2 Meter Sepanjang 280 Meter;
9. Bahwa selain sisa uang retensi sebesar 5% (lima persen) sebesar Rp.
5.138.000.- (lima juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang belum
diterima oleh Penggugat dimaksud diatas, Tergugat I dan Tergugat II juga
melakukan pembayaran yang tidak secara layak (sempurna) kepada
Penggugat, dimana dari total biaya pengerjaan dinding batako seharga Rp.
102.760.000.- (seratus dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), masih
terdapat sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp. 622.000.- (enam ratus
dua puluh dua ribu rupiah);
10. Bahwa terhadap uang retensi dan sisa kurangan pembayaran dimaksud di
atas, maka Penggugat telah memberikan kwitansi kepada Tergugat yang
disertai dengan peringatan berulang kali baik melalui Short Message
Service (SMS) maupun melalui Telepon dengan maksud agar Tergugat I
dan Tergugat II segera melunasi uang retensi dan sisa kurangan
pembayaran tersebut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah
menanggapinya dengan baik;
11. Bahwa oleh karenanya atas tindakan dan perbuatan Tergugat I dan
Tergugat II tersebut, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat agar
segera memberikan hak Penggugat, berupa uang retensi sebesar Rp.
5.138.000.- (lima juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan sisa
kekurangan pembayaran sebesar Rp. 622.000.- (enam ratus dua puluh dua
ribu rupiah), sehingga total kekurangan pembayaran Tergugat I dan
Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 5.760.000.- (lima juta
tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
12. Bahwa selain dari pada hak Penggugat dimaksud di atas, maka masih
terdapat hak lain Penggugat yang belum dipenuhi oleh Tergugat I dan
Tergugat II, yaitu sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 angka
(1) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 005/SPKP-BR.II/IX/2014
tertanggal 1 September 2014 untuk Pembangunan Proyek Berlian
Residence Tahap II, 2 Unit Rumah Tinggal Tipe 54 M2 dan 2 Unit Rumah
Tinggal Tipe 72 M2, dimana secara tegas disebutkan : “Pembayaran termyn
pertama yaitu permohonan cashbon oleh pelaksanan diajukan setelah
material masuk dan dikerjakan dapat diajukan kepada Berlian Residence
dengan ketentuan dilengkapi oleh bon pembelian bahan nilai yang
dibayarkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terhadap
termyn kontrak berikutnya.”;
13. Bahwa ternyata Penggugat telah mengeluarkan biaya baik berupa material
bangunan, upah pekerja, keamanan proyek dengan dana sendiri demi
kelancaran terhadap pembangunan 4 (empat) unit rumah yang terdiri dari 2
(dua) unit rumah Tipe 54 M2 dan 2 (dua) unit rumah Tipe 72 M2, dengan
total harga sebesar Rp. 143.043.665.- (seratus empat puluh tiga juta empat
puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
14. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, telah diketahui oleh Tergugat I dan
Tergugat II yang mana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kepada
Penggugat Berita Acara Progress Pembangunan 2 (dua) unit Rumah Tipe
54M2 dengan bobot progress per 9 Februari 2015 telah mencapai 24,65%
(dua puluh empat koma enam puluh lima persen) dan Berita Acara
Progress Pembangunan 2 (dua) unit Rumah Tipe 72M2 dengan bobot
progress per 9 Februari 2015 telah mencapai 20,72% (dua puluh koma tujuh
puluh dua persen) dimana kedua Berita Acara tersebut ditandatangani dan
diserahkan oleh Pegawai Tergugat yang bernama JOKO WIRJA, ST dan
FADLY, ST;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
15. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Cashbon kepada Tergugat
sebagaimana Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 23 Februari 2015
yang mana pada pokoknya Penggugat mengajukan permohonan pinjaman
dana sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) guna kelancaran
pembangunan 4 (empat) unit rumah yang terdiri dari 2 (dua) unit rumah Tipe
54 M2 dan 2 (dua) unit rumah Tipe 72 M2, akan tetapi permohonan
Penggugat tersebut tidak diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa
adanya alasan yang jelas dan rasional;
16. Bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang
tidak mau memberikan Cashbon (pinjaman) kepada Penggugat tanpa
alasan yang jelas dan rasional tersebut, maka Penggugat dengan terpaksa
tidak dapat melanjutkan pembangunan 4 (empat) unit rumah yang terdiri
dari 2 (dua) unit rumah Tipe 54 M2 dan 2 (dua) unit rumah Tipe 72 M2
dikarenakan keterbatasan dana. Padahal Tergugat I dan Tergugat II
berkewajiban untuk memberikan cashbon (pinjaman) kepada Penggugat
sebagaimana yang telah secara tegas disebutkan dalam ketentuan Pasal 4
angka (1) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 005/SPKP-
BR.II/IX/2014 tertanggal 1 September 2014 untuk Pembangunan Proyek
Berlian Residence Tahap II, 2 Unit Rumah Tinggal Tipe 54 M2 dan 2 Unit
Rumah Tinggal Tipe 72 M2;
17. Bahwa terhadap terjadinya perselisihan hukum antara Penggugat dengan
Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, maka Penggugat dengan itikad
baik melalui Kuasa/wakilnya telah menyampaikan Surat SOMASI
(TEGURAN) kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 2 (dua) kali,
masing-masing Surat SOMASI (TEGURAN) Pertama No. 468/CA-
SK/VI/2015 tertanggal 1 Juli2015 dan Surat SOMASI Kedua No. 473/CA-
SK/VII/2015 tertanggal 13 Juli 2015, dengan harapan agar Tergugat dengan
sukarela segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah
disepakati dalam Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 004/SPKK-
BR-II/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 untuk Pembuatan Pagar Dinding
Batako Setinggi 2 Meter Sepanjang 280 Meter dan Surat Perjanjian Kontrak
Pekerjaan Nomor : 005/SPKP-BR.II/IX/2014 tertanggal 1 September 2014
untuk Pembangunan Proyek Berlian Residence Tahap II, 2 Unit Rumah
Tinggal Tipe 54 M2 dan 2 Unit Rumah Tinggal Tipe 72 M2. Akan tetapi
ternyata terhadap kedua Surat SOMASI (TEGURAN) dimaksud tidak
ditanggapi dengan baik dan serius oleh Tergugat I dan Tergugat II;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
18. Bahwa bukti dari itikad buruk Tergugat I dan Tergugat II tercantum di dalam
suratnya No : 019/BR-JS/VII/2015 tertanggal 28 Juli 2015 pada poin ke 5
(lima) dengan arogan menyatakan sebagai berikut :
“Terhadap isi surat saudara yang menyatakan untuk tidak bersedia lagi
melanjutkan pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit rumah Berlian
Residence tersebut masing-masing di atas dan meninggalkan pekerjaan
saudara, maka hal itu di luar keinginan kami, oleh karena sudah ditinggal
maka segala sesuatu menjadi milik Berlian Residence.”
19. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak
dengan sukarela segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang
telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor :
004/SPKK-BR-II/VII/2014tertanggal17 Juli 2014 untuk Pembuatan Pagar
Dinding Batako Setinggi 2 Meter Sepanjang 280 Meter dan Surat Perjanjian
Kontrak Pekerjaan Nomor : 005/SPKP-BR.II/IX/2014 tertanggal 1
September 2014 untuk Pembangunan Proyek Berlian Residence Tahap II, 2
Unit Rumah Tinggal Tipe 54 M2 dan 2 Unit Rumah Tinggal Tipe 72 M2
tersebut, maka tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut
dikwalificier sebagai Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
20. Bahwa ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut
“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,
wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan
bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”
21. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut,
mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.
148.803.665.- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu
enam ratus enam puluh lima rupiah), dengan rincian :
a. Hak retensi sebesar Rp. 5.138.000.- (lima juta seratus tiga puluh delapan
ribu rupiah);
b. Sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp. 622.000.- (enam ratus dua
puluh dua ribu rupiah);
c. Pembelian material bangunan, pembayaran upah pekerja dan uang
keamanan proyek dengan dana Penggugat demi kelancaran terhadap
pembangunan 4 (empat) unit rumah yang terdiri dari 2 (dua) unit rumah
Tipe 54 M2 dan 2 (dua) unit rumah Tipe 72 M2, dengan total harga
sebesar Rp. 143.043.665.- (seratus empat puluh tiga juta empat puluh
tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
22. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian berupa kehilangan keuntungan
yang diharapkan (uitdervings) atau yang seharusnya diperoleh Penggugat
sekiranya perjanjian terpenuhi dengan baik, sebesar Rp.
47.880.000,.(empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu
rupiah);
23. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian berupa bunga dari Hak retensi,
Sisa kekurangan pembayaran, Pembelian material bangunan, pembayaran
upah pekerja dan uang keamanan proyek yang telah dikeluarkan dengan
dana Penggugat demi kelancaran terhadap pembangunan 4 (empat) unit
rumah yang terdiri dari 2 (dua) unit rumah Tipe 54 M2 dan 2 (dua) unit
rumah Tipe 72 M2, sebesar setara bunga bank, yaitu 2 % (dua persen) per-
bulan x (Rp. 5.138.000 + Rp. 622.000 + Rp. 143.043.665 = 2 % x Rp.
148.803.665 = Rp. 2.976.073.- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam
ribu tujuh puluh tiga rupiah) terhitung sejak tanggal gugatan ini didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dengan perkara ini
mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
24. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan
tindakan dan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat,
sehingga dengan demikian telah menimbulkan hak normatif bagi Penggugat
untuk menuntut ganti kerugian seperti terurai diatas;
25. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan dan karenanya
Penggugat khawatir bahwa Tergugat I dan Tergugat II berupaya untuk
mengalihkan dan atau menyembunyikan harta kekayaannya guna
menghindari tanggungjawabnya atas tuntutan Penggugat tersebut diatas.
Oleh karena itu Penggugat mohon dengan hormat perkenan Ketua
Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir
beslag), atas harta benda tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II,
berupa 1 (satu) unit rumah yang dikenal sekitar dengan nama “BERLIAN
RESIDENCE”, beralamat di Jalan Harapan Pasti, Komplek Berlian
Residence Nomor 30, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai – Kota
Medan, Sumatera Utara, Indonesia;
25. Bahwa gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat, dan
cukup, serta atas dasar hukum yang sahih, sehingga oleh karenanya cukup
alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
Medan untuk :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara terlebih
dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding
maupun kasasi;
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos
perkara ini;
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas Penggugat dengan
ini mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan yang mengadili
perkara ini agar sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir
dan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini serta memberi
keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMAIR
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah
diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor :
004/SPKK-BR-II/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 untuk Pembuatan Pagar
Dinding Batako Setinggi 2 Meter Sepanjang 280 Meter dan Surat Perjanjian
Kontrak Pekerjaan Nomor : 005/SPKP-BR.II/IX/2014 tertanggal 1 September
2014 untuk Pembangunan Proyek Berlian Residence Tahap II, 2 Unit
Rumah Tinggal Tipe 54 M2 dan 2 Unit Rumah Tinggal Tipe 72 M2;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah
Wanprestasi (Ingkar Janji);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada
Penggugat secara tunai dan seketika atas tindakan dan perbuatan Tergugat
I dan Tergugat II tersebut, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian
materiil sebesar Rp. 148.803.665.- (seratus empat puluh delapan juta
delapan ratus tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian :
a. Hak retensi sebesar Rp. 5.138.000.- (lima juta seratus tiga puluh delapan
ribu rupiah);
b. Sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp. 622.000.- (enam ratus dua
puluh dua ribu rupiah);
c. Pembelian material bangunan dengan dana Penggugat demi kelancaran
terhadap pembangunan 4 (empat) unit rumah yang terdiri dari 2 (dua)
unit rumah Tipe 54 M2 dan 2 (dua) unit rumah Tipe 72 M2, dengan total
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
harga sebesar Rp. 143.043.665.- (seratus empat puluh tiga juta empat
puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga 2% (dua
persen) dari seluruh kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 148.803.665.-
(seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu enam ratus enam
puluh lima rupiah) sejumlah Rp. 2.976.073.- (dua juta sembilan ratus tujuh
puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah) terhitung sejak tanggal gugatan ini
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dengan
perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewisjde);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti secara tunai dan
seketika seluruh keuntungan yang diharapkan (uitdervings) atau yang
seharusnya diperoleh Penggugat sekiranya perjanjian terpenuhi dengan
baik, sebesar Rp. 47.880.000.- (empat puluh tujuh juta delapan ratus
delapan puluh ribu rupiah);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (uit
voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos-ongkos
perkara yang timbul dalam perkara ini
SUBSIDAIR
Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri CQ Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Membaca jawaban Tergugat I terhadap gugatan Penggugat tersebut
yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
Bahwa Tergugat I sangat keberatan terhadap gugatan Penggugat ini dengan
argumentasi sebagai berikut ;
I. PENGGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN PRESTASINYA (Non adimpleti
contracus)
- Bahwa fakta empirik/lapangan ditemukan retak-retak pada Pagar
Dinding Batako yang dibangun/dikerjakan oleh Penggugat. Bahwa
perbaikan terhadap pagar/dinding batako yang retak-retak tersebut tidak
pernah diperbaiki oleh Penggugat padahal itu merupakan domain
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
pemeliharaan/perbaikan yang sejatinya merupakan prasyarat pencairan
retensi. Bahwa demikian juga pelunasan kurang bayar sejumlah
Rp.622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah),hal itu telah
disepakati digabungkan dengan pencairan retensi. Oleh karena itu,
tindakan Tergugat I yang tidak mencairkan retensi bukan merupakan
perbuatan ingkar janji sebagaimana didalilkan oleh Penggugat
melainkan disebabkan oleh masih adanya kewajiban Penggugat yang
tidak dipenuhi yaitu memperbaiki atau pemeliharaan pagar/dinding
batako yang retak- retak tersebut.
- Bahwa Penggugat telah ingkar janji atas pembangunan 2 Unit Rumah
Contoh Tipe 54 M2 yaitu Tipe 54 m2/116m2 di Kavling 8A dan Tipe
54/90m2 di Kavling SB (hanya selesai 24,65%). Demikian juga
pembangunan 2 (dua) Unit Rumah Contoh Tipe 72M2, masing-masing
Tipe 72 m2/105 m2 di Kavling 88K dan Tipe 72m2/l05m2 di Kavling 88L
(hanya selesai 20,62%).Bahwa Penggugat terbukti tidak menyelesaian
pembangunan tersebut hingga masa perjanjian berakhir tanggal 5
Januari 2015.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan,waktu pembangunan hingga
penyerahan kunci terhadap 4 Unit Rumah Contoh itu adalah 120 hari,
terhitung dari 30 Agustus 2014 atau diberi toleransi memulai pekerjaan
paling iama 7 (tujuh) hari dihitung dari saat Surat Perintah Kerja
diterbitkan sehingga terminasi perjanjian adalah 5 januari 2015. Pada
saat itu, serah terima kunci harus di|aksanakan. (Vide Pasal 5 Perjanjian
Kontrak Pekerjaan No.005/SPKP-BR.II/IX/2014 tertanggal 1 September
2014).
- Bahwa fakta-fakta di atas eksplisit telah menjelaskan bahwa Penggugat
justru tidak menunaikan kewajiban kontraktualnya sehingga dalam
konteks ini Penggugat berada pada posisi Non adimpleti contractus.
Oleh karena itu, gugatan atas perkara a quo semestinya tidak diajukan
atau dengan kata lain gugatan ini tidak berdasarkan dan beralasan
hukum.
II. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)
Bahwa selain gugatan a quo bersifat Non adimpleti contractus, terdapat banyak dalil Penggugat yang bersifat kabur (obscuur) juga beberapa petitumnya. HaI-hal itu akan dielaborasi dalam argumentasi berikut.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
1. Bahwa dalam komparasi gugatan, kualitas dan kapasitas Tergugat I dan
Tergugat II secara terang benderang diformulasikan dengan redaksi/frasa
“BERLIAN RUMAPEA, S.H.,M.H. selaku Owner/Pemilik BERLIAN
RESIDENCE”. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.Sedangkan
Tergugat II dirumuskan ”FADLY NASUTION,S.T. gglalcg Project
Manager".SeIanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.Bahwa bahkan dalam
positanya 2 dan 3, kualitas dan kapasitas itu dipertegas sekali Iagi. - Bahwa frasa "seIaku owner/pemIIik”,artinya secara yuridis penanggung
jawab Berlian Residence Tahap II sepenuhnya adalah Tergugat I
sebagai subjek hukum perorangan (persoon/private entity) yang memiliki
komplek I perumahan itu. Sedangkan frasa ”seIaku Project
Manager”,maka dalam konteks ini berarti Tergugat II hanyalah karyawan
Tergugat I dengan jabatan tersebut.(Pengelola/Manajer Proyek)
- Bahwa dengan kualitas Project Manager/karyawan sehingga secara
yuridis Tergugat II tidak bisa diminta pertanggungjawabannya atau
dengan kata Iain dia tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan
Penggugat justru ditarik sebagai “Pihak" dalam perkara a quo.
Maka,penarikan Tergugat II sebagai pihak, haI itu sangat jelas
merupakan kekeIiruan.(Error in persona).
- Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan Surat Perintah Kerja
No.003/SPK-BR-II/PM/VII/2014 tanggaI 8 Juli 2014 didasarkan pada
Surat Kuasa Khusus No.001/SKK-BR-II/SPK/VII/2014 tanggaI 3 Juli
2014,adapun pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian
Kontrak Pekerjaan No.004/SPKK-BR-II/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014
dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus No.002/SKK/BR-
II/SKPPTB/VII/201 tanggal 14 Juli 2014.Bahwa penerbitan Surat
Perintah Kerja No.004/SPK-BR II/PM/VIII/2014 tanggal 30 Agustus 2014
didasarkan pada wewenang yang diberikan daIam Surat Kuasa Khusus
No.003/SKK-BR-II/SPK/VIII/201144 tanggal 29 Agustus
2014,sedangkan pembuatan dan penandatanganan Surat Kontrak
Pekerjaan No.005/SPKP-BR.II/IX/2014 tanggal 1 September 2014
didasarkan pada Surat Kuasa Khusus No.004/SKK-BR-II/SPP/VIII/2014
tanggal 30 Agustus 2014.
2. Bahwa kekeliruan pemahaman Penggugat atas hal-haI tersebut
berlanjut/diulangi Iagi pada dalil-daIiI gugatannya. Bahwa Penggugat
mencampuradukkan/tidak menarik distingsi perihal kualitas dan kapasitas
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo dapat dibaca dalam dalil-
daIiI pada posita 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, dan 25. 3. Bahwa daIiI-daIiI obscuur Iain, seIain yang telah dijelaskan di
atas,terdapat dalam posita 22 tentang kerugian keuntungan yang
diharapkan karena nominalnya Rp.47.880.000,- (empat puluh tujuh juta
delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak didasarkan pada
perhitungan yang Iogis atau tidak ada dasar perhitungannya. 4. Bahwa selanjutnya,disamping hal-hal/fakta-fakta tersebut,masih terdapat
sejumlah petitum yang mencampuradukkan antara kualitas dan kapasitas
Tergugat I dan Tergugat II serta tiqak jelas pula bagaimana tuntutan-
tuntutan tersebut dapat dilaksanakan kelak.Hal-hal/fakta-fakta tersebut
diformulasikan sebagai berikut : 1) petitum nomor 4 tentang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah
melakukan wanprestasi; 2) petitum nomor 5 tentang menghukum Tergugat I dan Tergugat II
membayar ganti rugi kepada Penggugat namun tidak jelas cara
melaksanakannya atau berapa porsi masing-masing; " 3) petitum nomor 6 tentang menghukum Tergugat I dan Tergugat II
membayar bunga 2%,namun tidak jelas cara melaksanakannya atau
berapa porsi masing-masing; 4) petitum nomor 7 tentang menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk
mengganti seluruh keuntungan yang diharapkan sebesar
Rp.47.880.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh
ribu rupiah) akan tetapi tidak ada dasar perhitungannya dan tidak pula
jelas cara melaksanakannya atau berapa porsi masing- masing,dan; 5) petitum nomor 9 tentang menghukum Tergugat I dan Tergugat II
membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara a quo
namun tidak jelas cara melaksanakannya atau berapa porsi masing-
masing. DALAM POKOK PERKARA
Jawaban pada eksepsi diatas secara mutatis mutandis dimohon dianggap
merupakan bagian integral dari jawaban dalam pokok perkara Ini.Terhadap dalil
dalil gugatan atas perkara Ini,Tergugat I memberi tanggapan sebagai berikut:
1. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat pada posita nomor 4
dengan argumentasi bahwa kualitas Tergugat II dalam konteks ini adalah
karyawan Tergugat I.Bahwa selaku karyawan dari Tergugat I yang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
bersangkutan tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan
Penggugat.Bahwa dengan fakta/argumentasi ini sehingga Tergugat II tidak
bisa dikategorikan sebagai legal representative/Kuasa berdasarkan Jabatan
dari Tergugat I (sebagaimana seorang direktur dalam perseroan terbatas).
Maka,menarIk Tergugat II sebagai ”Pihak" dalam perkara a quo sungguh
kekeliruan yang nyata-nyata.(Error in persona).
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil-daIiI Penggugat pada posita nomor 5, 6, 7,
dan 8 dengan argumentasi bahwa Tergugat I tidak dapat mencairkan
rentensi 5% dari nilai pekerjaan atau nominalnya sejumlah Rp.5.138.000,-
(lima juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) karena berdasarkan
peninjauan Iapangan/fakta empirik ditemukan retak-retak pada pagar
dinding batako yang dikerjakan/dibangun oleh Penggugat.Bahwa sampai
gugatan atas perkara a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan,retak-retak itu tidak pernah diperbaiki oleh Penggugat,padahaI itu
termasuk domain pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab kontraktual
Penggugat.
3. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Pengugat pada posita nomor 9
karena pelunasan kurang bayar yang berjumlah Rp.622.000,- (enam ratus
dua puluh dua ribu rupiah) itu telah disepakati digabungkan dengan
pencairan retensi.
4. Bahwa dalil-dalil posita nomor 10 dan 11 ditolak dengan semua
argumentasi poin-poin jawaban nomor 2 dan 3 di atas.
5. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Pengugat pada posita nomor 12
dengan argumentasi sebagai berikut.
1) Bahwa pada tanggal 13 November 2014,Penggugat memang benar
mengajukan Cashbon sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta
rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II.Bahwa pengajuan itu
dilakukan setelah 63 (enam puiuh tiga) hari Penggugat
bekerja,terhitung dari yang bersangkutan muIaI mengerjakan 4
(empat) pembangunan Unit Rumah Contoh.
Bahwa pengajuan itu sangat terlambat dibandingkan dengan Iama
pengerjaan 4 Unit Rumah Contoh seIama 120 (seratus dua puluh) hari.
(Dari 4 September 2014 s/d 5 Januari2015).
2) Bahwa karena permohonan cashbon itu tidak didukung data
(supporting data) tentang Bobot Kemajuan Pekerjaan sehingga
nominal cashbon itu menjadi tidak jelas/Iogis.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
3) Bahwa seIain itu, fakta di Iapangan menjeIaskan,ketika permohonan
itu diajukan, justru “Penggugat telah meninggalkan/menelantarkan
pekerjaan selama 24 (dua puluh empat) hari, dari 1 November 2014
sampai 24 November 2014. Bahwa terhadap tindakan penelantaran
itu,Tergugat I melalui Tergugatfll telah menegur Penggugat dengan
Surat Intruksi No.006/SI-BR-II/XI2014 tanggal 25 November 2014.
4) Bahwa penelantaran pekerjaan selama 24 hari itu, jelas melanggar
atau bertentangan dengan butir kesepakatan sebagaimana diatur
dalam Pasal 10.2 Perjanjian Kontrak Pekerjaan tanggal 1 September
2014.
6. Bahwa Tergugat I menolak keras daIII Pengugat pada posita nomor 13, 14,
dan 15 dengan argumentasi bahwa permohonan cashbon sejumlah
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diajukan pada tanggal 23 Pebruari
2015,padahaI saat itu masa kontrak kerja telah berakhir.Bahwa terminasi
kontrak adalah 5 Januari 2015 sehingga secara hukum/by Iaw,haI itu tidak
sah/mengikat Iagi.
Bahwa terlepas dari terminasi kontrak tersebut,menurut ketentuan PasaI 4.2
Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan No.005/SPKP-BR.II/IX/2014 tanggal 1
September 2014, "Pembayaran termin kedua dibayarkan sebesar 25% (dua
puluh Iima persen) dari nIIai kontrak dipotong 5% dengan syarat kemajuan
bobot pekerjaan di Iapangan dinilai setelah di atas 25% (dua puluh lima
persen).Berkait dengan ketentuan itu,sesuai dengan Laporan Harian Bobot
Kemajuan Pekerjaan di Iapanganjaktanya pada saat itu bobot kemajuan
pekerjaan Penggugat tidak mencapai 25% ."
Jadi,dengan ketentuan itu,daIII Penggugat bahwa permohonan (cashbon-
Kuasa Hukum Tergugat I) tidak diterima tanpa adanya alasan yang jelas dan
rasional telah terbantahkan.
7. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Pengugat pada posita nomor 16
dengan argumentasi poin jawaban nomor 6 di atas.Bahwa selain itu, fakta
empirik menunjukkan bahwa menurut Laporan Harian Bobot Kemajuan
Pekerjaan Periode tanggal 8-9 Februari 2015,prosentase bobot kemajual
pekerjaan untuk pembangunan 2 Unit Rumah Contoh Tipe 54 M2 baru
24,65%.Sedangkan untuk 2 Unit Rumah Contoh Tipe 72 M2,untuk periode
yang sama, bobot kemajuan pekerjaan hanya 20,62%.
Bahwa fakta-fakta tentang bobot kemajuan pekerjaan dan masa perjanjian
pengerjaan telah berakhir/terminasi perjanjian dan serah terima kunci teiah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
Iewat puIa,ha|-hai ituiah yang menyebabkan permintaan pinjaman tidak
dapat dikabulkan oleh Tergugat I.(Vide Pasal 5 Surat Perjanjian Kontrak
Pekerjaan No.O05/SPKP-BR.II/IX/2014 tanggal 1 September 2014).
8. Bahwa dalil Pengugat pada posita nomor 17 ditolak dengan argumentasi
poin eksepsi Nan adimpleti contractusjuncto poin jawaban nomor 6 dan 7 di
atas.
9. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Pengugat pada posita 18 yang
merupakan asumsi belaka dari Penggugat. Bahwa kesimpulan/’...maka
segala sesuatu menjadi milik Berlian Residence", itu didasarkan pada
ketentuan Pasal 10.2 Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan No.005/SPKP-
BR.II/IX/2014 tanggal 1 September 2014.Bahwa pernyataan/konklusi itu
sama sekali bukanlah cerminan sikap arogan,meIainkan fakta
hukum/sesuai dengan syarat perjanjian.
10. Bahwa kesimpulan Penggugat sebagaimana didaliikan dalam posita 19
ditolak keras oleh Tergugat I dengan argumentasi sebagaimana dijeiaskan
dalam Eksepsi Nan adimpleti contractus juncto poin jawaban nomor 2,3, 6,
dan 7 di atas.
11. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Pengugat pada posita nomor 20 dan
21 sub a dan, b dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan dalam
Eksepsi Non adimpleti contractus juncto poin jawaban nomor 2 dan 3.
Sedangkan dalil posita nomor 21 sub c ditolak dengan alasan hukum
Eksepsi Non adimpleti contractus juncto poin jawaban nomor 6 dan 7 juncto
poin jawaban nomor 9.
12. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Pengugat pada posita nomor 22
dengan argumentasi Eksepsi Non adimpleti contractusjuncto poin jawaban
nomor 2, 3, 6, dan 7 di atas disamping itu, nominal itu tidak jelas dasar
perhitungannya sehingga tidak Iogis.
13. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 23 dan 24 ditolak keras
oleh Penggugat dengan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam
Eksepsi Non adimpleti contractus juncto Eksepsi Obscuur Iibellum
(secara khusus tentang kekeliruan menarik Tergugat ll sebagai “Pihak”
dalam perkara a quo) _iuncto poin jawaban nomor 2, 3, 6, dan 7 di atas.
14. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Pengugat pada posita nomor 25
dengan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi Non adimpleti
contractus juncto Eksepsi Obscuur libellum (terutama tentang kekeliruan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
menarik Tergugat ll sebagai "Pihak" dalam perkara a quo) juncto poin
jawaban nomor 2, 3, 6, dan 7 di atas.
DALAM REKONVENSI
Sebagaimana telah dielaborasi dalam Eksepsi tentang Non adimpleti
contractus bahwa Penggugat juga telah melakukan perbuatan ingkar janji
(wanprestasi) kepada Tergugat I. OIeh karena itu,pada kesempatan ini
Tergugat I selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi,dengan ini mengajukan
Gugatan Rekonvensi kepada semula Penggugat sekarang dan untuk
seterusnya disebut Tergugat Rekonvensi,dengan alasan-alasan/posita sebagai
berikut.
1. Menurut Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 30 Agustus 2014 bahwa
pekerjaan dapat dimulai pada tanggal 1 September 2014 dan berlaku sejak
tanggal surat ini (SPK) diterima (oleh Pihak Tergugat Rekonvensi-Kuasa
Hukum Penggugat Rekonvensi),se|anjutnya akan dibuat Surat Kontrak dan
Termijn Pembayaran.
2. Bahwa Pasal 6 Perjanjian Kontrak Pekerjaan No.005/SPKP-BR.II/IX/2014
tertanggal 1 September 2014, yang mengatur mengenai “Permulaan
Pekerjaan", menyatakan bahwa Pihak Kedua (in casu Tergugat
Rekonvensi) harus memulai melaksanakan pekerjannya selambat-
Iambatnya 7 (tujuh) hari sejak keluarnya Surat Perintah Kerja dari Pihak
Pertama (in casu Penggugat Rekonvensi).Bahwa dengan adanya toleransi
memulai pekerjaan selama 7 (tujuh) hari itu,sehingga batas akhir
melaksanakan pekerjaan adalah 4 September 2014.
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 5 Perjanjian Kontrak Pekerjaan No.005/SPKP-
BR.II/IX/2014 tertanggal 1 September 2014,yang mengatur tentang ”Waktu
Pelaksanaan”,menyatakan bahwa untuk melaksanakan pekerjaan
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Surat perjanjian pemborongan
ini,PlHAK KEDUA (in casu Tergugat Rekonvensi) bersedia dan sanggup
untuk menyelesaikannya dalam waktu 120 (seratusn dua puluh) hari kerja
serah kunci kepada Beriian Residencexerhitung sejak tanggal Surat
perintah Kerja diterbitkan dan sampai tanggal Serah Terima Pekerjaan
Pertama.Bahwa ditautkan dengan ketentuan Pasai 6 tersebut,maka batas
waktu "serah terima kunci" atau waktu berakhirnya/terminasi kontrak adalah
5 Januari 2015.
4. Bahwa akan tetapi,faktanya sampai 5 Januari 2015 yang merupakan saat
berakhirnya/terminasi kontrak dan sekaligus serah terima
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
kunci,pembangunan 2 (dua) Unit Rumah taitu Contoh Tipe 54 m2/116m2,
lokasinya di Kavling 8A dan di Kavling 8B Tipe 54/90m2,tidak
dipenuhi/hanya diselesaikan 24,65%.Sedangkan pembangunan 2 Unit
Rumah Contoh Tipe 72 m2, masing-masing berlokasi di Kavling 88K yakni
Tipe 72 m2/105 m2 dan di Kaviing 88L,Tipe 72m2/l05m2, keduanya juga
tidak dipenuhi/cuma diselesaikan 20,62%.
Bahwa fakta-fakta tersebut menjelaskan dengan terang benderang dan
pada akhirnya membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan
Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Kontrak Pekerjaan No.005/SPKP-
BR.II/IX/2014 tertanggal 1 September 2014),yang mengatur tentang Denda-
Denda dan Sanksi-Sanksi,menyatakan,"Apabila penyerahan pekerjaan
pemborongan tersebut tidak dilakukan pada waktu yang telah
ditentukan,maka PIHAK KEDUA (dalam hal ini Tergugat Rekovensi-kursif
Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi) dikenakan denda sebesar 0.005
(lima permil) dari seluruh harga borongan pekerjaan setiap hari kalender
keterlambatan selama 3 (tiga) hari dan dengan jumiah setinggi-tingginya 5%
(lima persen)”.Bahwa untuk gugatan rekovensi ini,Penggugat Rekonvensi
memutuskan menuntut denda terendah sebesar 0.005 (lima permil) per
hari.
6. Bahwa dalam poin posita 4 di atas teiah dijelaskan bahwa sampai masa
perjanjian berakhir 5 Januari 2015 dan dikaitkan dengan Laporan Harian
Bobot Kemajuan Pekerjaan periode 8-9 Februari 2015,faktanya
progresi/bobot kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat
Rekonvensi adalah 24,65% untuk Unit Rumah Contoh Tipe 54 m2/116m2,
Iokasinya di Kaviing 8A dan di Kavling 8B Tipe 54/90m2,sedangkan untuk
Unit Rumah Contoh Tipe 72 m2, masing-masing beriokasi di Kavling 88K
yakni Tipe 72 m2/105 m2 dan di Kaviing 88L,Tipe 72m2/l05m2 hanya
20,62%.Bahwa akan tetapi,untuk tuntutan denda dalam konteks
ini,Penggugat Rekonvensi menggabungkan dan kemudian membulatkan
prosentase progresi pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi itu
ke atas sehingga menjadi 24% (dua puluh empat persen).
7. Bahwa sejatinya,waktu ideal yang dibutuhkan untuk bobot/progresi
pekerjaan 24 persen itu adalah 29 (dua puluh sembilan) hari kalender dan
terhadap sisa perkerjaan yang tidak terpenuhi/perbuatan wanprestasi
adalah 76% (tujuh puluh enam persen),waktu ideal yang dibutuhkan untuk
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
merampungkannya adalah 91 (Sembilan puluh satu) hari sehingga ,
prestasi 100% (seratus persen) terpenuhi dalam 120 (seratus dua puluh)
hari kalendenperiode 4 September 2014 sampai 5 lanuari 2015.
8. Bahwa ditautkan dengan fakta perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh
Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana
dijelaskan dalam posita nomor 4 dan 5 di atas,maka dalam konteks
ini,Penggugat Rekonvensi memiliki hak untuk menuntut denda kepada
Tergugat Rekovensi sebesar Rp.165.569.040,- (seratus enam puluh lima
juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh rupiah). Adapun
dasar perhitungan/rinciannya adalah sebagai berikut: 76 % x
Rp.478.800.000,-= Rp.363.888.000,- x 0.005% = Rp.1.819.440,- x 91 =
Rp.165.569.040,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh
sembilan ribu empat puluh rupiah).
Keterangan : 76% adalah prosentase pekerjaan proyek yang tidak
diselesaikan (perbuatan wanprestasi Tergugat
Rekovensi),Rp.478.800.000,- merupakan nilai proyek/pembangunan 4 Unit
Rumah Contoh,sedangkan Rp.363.888.000,- adalah nilai nominal
proyek/pekerjaan yang terlambat bahkan tidak selesai dikerjakan,0.005%
adalah prosentase denda keterlambatan terendah,Rp.1.819.440,-adalah
nominal denda terendah per hari, dan 91 adalah lama hari keterlambatan
penyelesaian pembangunan 4 Unit Rumah 4 Contoh, sebagaimana telah
diuraikan di atas.
Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut,maka Penggugat Rekovensi
memohon Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang
memeriksa dan mengadili serta memutus gugatan perkara a quo berkenan
memutuskan dengan amar sebagai berikut.
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijk
verklaard).
DALAM POKOK PERKARA
1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan lngkar Janji
(Wanprestasi) kepada Penggugat.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini.
DALAM REKONVENSI
PRIMAIR 1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah penggugat yang benar dan
baik.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan
yang merupakan Perbuatan lngkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat
Rekonvensi sebesar Rp.165.569.040,- (seratus enam puluh lima juta lima
ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh rupiah) secara tunai dan
sekaligus.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara a quo.
SUBSIDAIR
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan
yang memeriksa dan mengadili serta memutus gugatan perkara a quo
berpendapat Iain, dimohon untuk memberikan putusan yang seadil-
adiInya.(ExAequo Et Bono)
Membaca jawaban Tergugat II terhadap gugatan Penggugat tersebut
yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
Bahwa Tergugat II sangat berkeberatan terhadap penarikan dirinya selaku
“pihak” dalam perkara aquo sehingga menolak semua dalil – dalil Penggugat
dengan argumentasi sebagai berikut ;
1. GUGATAN SALAH MENGENAI ORANGNYA (ERROR IN PERSONA)
Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1958 dalam putusan No.4K/Sip/158 dengan kaidah hukumnya,menyatakan “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pIhak". Sehubungan dengan itu,sebuah gugatan haruslah memuat ”rechteIIjke grond/legal grounds” yaitu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang berkait dengan materi dan objek gugatan. SeIain rechtelijk grand
,daIam gugatan harus dimuat “FeiteIijke grond/legal facts” yakni adanya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
peristiwa hukum yang berkaitan Iangsung antara Penggugat dengan Tergugat dengan materi dan objek gugatan. Ditautkan dengan kaidah-kaidah di atas, Penggugat dalam gugatannya
telah nyata-nyata mencampur adukkan kualitas dan kapasitas Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat I adalah pihak yang mesti dituntut pertanggungjawaban hukumnya selaku owner/pemiIik dari Berlian Residence Tahap II,(Sebuah komplek perumahan yang dikeIoIa secara perseorangan),sedangkan Tergugat II hanya merupakan karyawan dari Tergugat I (Pelaksana/Manajer Proyek),sehIngga sejatinya tidak memiliki
hubungan hukum dengan Penggugat.SeIanjutnya, hal-hal itu akan dielaborasi pada argumentasi di bawah ini. 1. Bahwa dalam komparasi gugatan,kuaIitas dan kapasitas Tergugat I dan
Tergugat II secara ekspIisit dijelaskan dengan menggunakan frasa
“BERLIAN RUMAPEA,S.H.,M.H. Selaku Owner/Pemilik BERLIAN
`RESIDENCE”... sebagai TERGUGAT I dan FADLY NASUTION,S.T. selaku
Project Manager dita rik sebagai TERGUGAT II.
Bahwa frasa "selaku owner/pemiIik",artinya secara yuridis bahwa Tergugat I
adalah subjek hukum perorangan (persoon/private entity),yang dalam hal ini
sebagai pemilik secara pribadi (bukan legal entity) atas komplek perumahan
dengan nama Berlian Residence. Sedangkan frasa “seIaku Project Manager”
dalam konteks itu,kualitas Tergugat II hanyalah kagyawan Tergugat I dengan
jabatan tersebut.(PeIaksana/Manajer Proyek).
2. Bahwa daiam bagian komparisi Surat Perintah Kerja No.003/SPK-BR-
II/PM/VII/2014 tanggai 8 Juli 2014,kuaIitas Tergugat II dijelaskan dalam
redaksi ,"SeIanjutnya atas nama Berlian Residence tahap II memberikan
pekerjaan pembangunan Pagar Dinding Tembok Batako sepanjang 280
meter".Bahwa kuaiitas Tergugat II sebagai ”Penerima Kuasa" tertera dalam
SKK No.001/SKK-BR-II/SPK/VII/2014 tanggai 3 .luIi 2014.(menjadi bukti TII-
1A dan 1B).
3. Bahwa dalam komparisi Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan No.004/SPKK-
BR-II/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014,disebutkan,” Dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Berlian Residence Tahap II membuat dan
mendatangani Perjanjian Pembangunan Pagar Dinding Tembok Batako
sepanjang 280 meter pembangunan ".
Bahwa kuaiitas Tergugat II sebagai “Penerima Kuasa” daIam perjanjian
tersebut, yang dirumuskan dengan/’DaIam hal ini bertindak untuk..”,haI itu
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
dapat dikontstatir dalam Suarat Kuasa Khusus dari Tergugat I kepada
Tergugat II No.002/SKK/BR-II/SKPPTB/VII/2014 tanggal 14 JuIi 2014.
(menjadi bukti TII-2A dan 2B).
4. Bahwa ada fakta Iain,daIam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomo: 004/SPK- BR
II/PM/VIII/2014 tanggai 30 Agustus 2014,daIam komparisi tentang pembuat
akta secara eksplisit dijelaskan kualitas Tergugat I sebagai
berikut,"SeIanjutnya atas nama Berlian Residence tahap II memberikan
pekerjaan pembangunan unit Rumah Contoh Proyek Berlian Residence
Tahap II JI.Pasar III Timur/.II.Benteng...”.
Bahwa frasa "atas nama" di atas menjelaskan kualitas Tergugat II bertindak
untuk kepentingan atau sebagai ”Penerima Kuasa” dari owner/pemilik dari
Berlian Residence,in casu quo Tergugat I.Bahwa untuk Itu,Tergugat I telah
memberikan wewenang kepada Tergugat II untuk menerbitkan Surat
Perintah Kerja itu atas namanya dengan Surat Kuasa Khusus No.003/SKK-
BR-II/SPI(/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 (menjadi bukti TII-3A dan 3B).
5. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan No.005/SPKP-
BR.II/IX/2014 tanggal 1 September 2014,daIam komparisi pembuat
akta,diredaksikan ”DaIam hal ini bertindak atas nama Pimpinan sekaligus
sebagai Pemilik Berlian Residence tahap-II..." (menjadi bukti TII-3).Bahwa
frasa tersebut sangat ekspiiisit telah menjelaskan kualitas Pihak Pertama
selaku pihak formiI,sebagai penerima kuasa belaka sehingga secara hukum
tidak memiliki hungan hukum dengan Penggugat.Adapun wewenang yang
dImiIiki oIeh Tergugat II untuk membuat dan menandatangani surat
perjanjian tersebut didasarkan pada Surat Kuasa Khéusus No.004/SKK-BR-
II/SPP/VIII/2014 tanggal 30 Agustus 2014. (menjadi bukti TII-4A dan 4B.)
6. Bahwa dalam menjaIankan tugas-tugasnya sehari-hari (sesuai dengan job
description-nya) Tergugat II hanyaIah karyawan dari Tergugat I dengan
jabatan Project Manager.O|eh karena Itu,menarik Project Manager tersebut
menjadi “Pihak” (in casu Tergugat II) dalam perkara a quo sungguh
merupakan kekeliruan fatal (Error in persona).
Bahwa berdasarkan semua uraian,fakta-fakta (argumentasi) tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa Tergggat II sama sekali tidak memiliki hubungan
hukum dengan Penggugat dalam artian tidak ada rechtelijke qrond dan feiteliike
grand-nya sehingga penarikannya sebagai Tergugat II dalam perkara a quo
tidak beralasan dan berdasar hukum.
2. GUGATAN KABUR (OBSCUUR IJBEL)
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
Bahwa terlepas dari gugatan salah mengenai orangnya,gugatan cr quo
bersifat kabur/obscuur dengan argumentasi sebagai berikut.
1. Bahwa dalam komparisi gugatan telah dijelaskan eksplisit kualitas dan
kapasitas Tergugat I dan Tergugat II masing-masing selaku owner/pemilik
(dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab selaku majikan) dan Tergugat
II selaku karyawan dengan jabatan Project Manager.Akan tetapi,bahwa
pada daIi-daIiI gugatan selanjutnya justru Penggugat mencampuradukkan
(tidak menarik distingsi) antara kualitas dan kapasitas Tergugat Il dan
Tergugat I dalam perkara a quo,haI itu sangat eksplisit dalam dalil-dalil
pada posita 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, dan 25.
2. Bahwa disamping fakta-fakta tersebut,masih terdapat sejumlah petitum
yang mencampuradukkan antara kualitas dan kapasitas Tergugat I dan
Tergugat II ditambah Iagi dengan masalah tidak jelas bagaimana kelak
tuntutan-tuntutan tersebut dapat di|aksanakan.Semua fakta-fakta itu dapat
dibaca jeIas,sebagaimana diformulasikan dalam petitum nomor-nomor
berikut:
1. Petitum nomor 4 tentang tuntutan menyatakan Tergugat I dan Tergugat
I telah melakukan wanprestasi;
2. petitum nomor tentang tuntutan menghukum Tergugat I dan Tergugat
II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat namun tidakjelas cara
melaksanakannya atau bagaimana porsinya;
3. petitum nomor 6 tentang tuntutan menghukum Tergugat I dan Tergugat
II membayar bunga 2%,namun tidak jelas cara melaksanakannya atau
bagaimana porsinya;
4. petitum nomor 7 tentang tuntutan menghukum Tergugat I dan Tergugat
II untuk mengganti seluruh keuntungan yang diharapkan sebesar
Rp.47.880.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh
ribu rupiah) akan tetapi tidak ada dasar perhitungannya dan tidak ,jelas
cara melaksanakannya atau bagaimana porsinya,dan;
5. petitum nomor 9 tentang tuntutan menghukum Tergugat I dan Tergugat
II membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara a quo
namun tidak jeIas cara melaksanakannya atau bagaimana porsinya.
Bahwa dengan segala dalil-daIiI,dan fakta-fakta sehingga secara hukum
penarikanTergugat II selaku pihak dalam perkara ini adalah sangat tidak
berdasar hukum .Sedangkan petitum yang obscuur itu menjadi gugatan dan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
tuntutan atas perka ra a quo sejatinya tidak da pat diterima.(Niet onvantkleyk
verklaard).
DALAM POKOK PERKARA
Jawaban Tergugat II dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis dimohon dianggap bagian Integral dari .lawaban dalam pokok perkara ini.Tergugat II menolak semuadalil-daIiI jawaban Pengugat kecuali diakui secara jelas. Terhadap dalil-daIiI gugatan Pengugat dalam pokok perkara a quo, dengan ini Tergugat II memberi tanggapan sebagai berikut : 1. Bahwa dengan seluruh argumentasi hukum pada eksepsi Tergugat II di atas
maka Tergugat II menolak keras dalil-dalil Penggugat dalam posita 4, 7, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, dan 25. 2. Selanjutnya dengan argumentasi pada eksepsi tersebut, Tergugat II
menolak keras petitum Penggugat dalam nomor 4, 5, 6, 7, dan 9. Berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi di atas,Tergugat H dengan ini
bermohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang
memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut. DALAM EKSEPSI
1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelyk
verklaard) atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat ditolak.
2. Menghukum Penggugat menanggung biaya perkara yang timbul atas perkara
ini.
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang
memeriksa dan mengadili serta memutus gugatan perkara a quo berpendapat
lain, dimohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. ( Ex Aequo Et
Bono).
Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Juni 2016
Nomor 512/Pdt.G/2015/PN.Mdn atas gugatan Penggugat yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
DALAM POKOK PERKARA
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah
diletakkan dalam perkara ini, yaitu terhadap barang-barang tidak bergerak
milik Tergugat I yang terletak di jalan Pasar III Timur/ jalan Benteng yang
setempat dikenal dengan komplek Berlian Residence Tahap 2, berupa :
- a. 2 (dua) unit rumah type 72 M2 : Kavling 88 K dan Kavling 88 L.
- b. 2 (dua) unit rumah type 54 M2 : Kavling 8 A dan Kavling 8 B.
Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Perumahan milik Tergugat I.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tembok perumahan Berlian
Residence Tahap 2.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah kosong milik Tergugat I.
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah kosong milik Tergugat I.
- Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor :
004/SPKK-BR-II/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 untuk Pembuatan Pagar
Dinding Batako Setinggi 2 Meter Sepanjang 280 Meter dan Surat Perjanjian
Kontrak Pekerjaan Nomor : 005/SPKP-BR.II/IX/2014 tertanggal 1 September
2014 untuk Pembangunan Proyek Berlian Residence Tahap II, 2 Unit Rumah
Tinggal Tipe 54 M2 dan 2 Unit Rumah Tinggal Tipe 72 M2;
- Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah
Wanprestasi (Ingkar Janji);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika atas
tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, mengakibatkan
Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.107.565.526,- (seratus
tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :
o Uang kekurangan pembayaran pembangunan pagar dinding batako
tinggi 2 meter sepanjang 280 meter sebesar Rp. 622.000,- (enam ratus
dua puluh dua ribu rupiah);
o Uang pembayaran pekerjaan 2 (dua) unit rumah tinggal tipe 72 M2
sebesar 20,72 % dari nilai kontrak sebesar Rp.273.608.175,- sama
dengan Rp.56.701.345;
o Uang pembayaran pekerjaan 2 (dua) unit rumah tinggal tipe 54 M2
sebesar 24,65 % dari nilai kontrak sebesar Rp.205.225.181,- sama
dengan Rp.50.242.181,-;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar ganti kerugian bunga sebesar Rp.107.565.526.- X 0,5 % =
Rp.537.827,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh
rupiah) perbulan, terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan sampai dengan perkara ini mendapat putusan
yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
mengganti secara tunai dan seketika seluruh keuntungan yang diharapkan
(uitdervings) atau yang seharusnya diperoleh Penggugat sekiranya
perjanjian terpenuhi dengan baik, sebesar Rp.47.880.000.- (empat puluh
tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI
- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.
DALAM KONVENSI DALAM REKONVENSI
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp.2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu
rupiah) ;
Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juni 2016
Tergugat I, II/Pembanding I, II telah mengajukan permohonan agar perkara
yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Juni 2016
Nomor:512/Pdt.G/2015/PN.Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan
tingkat banding ;
Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa
pada tanggal 7 September 2017 permohonan banding tersebut telah
diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak
Penggugat/Terbanding ;
Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, II /
Pembanding I, II tanggal 20 September 2016 dan surat memori banding
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak
Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Desember 2016, yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
SISTIMATIKA PUTUSAN ATAS PERKARA A QUO CACAT
- Sebelum memaparkan keberatan-keberatan yang menjadi alasan pengajuan
banding atas putusan a quo, terlebih dahulu Pembanding I dan Pembanding
II menyampaikan keberatan terhadap sistimatika putusan atas perkara ini
yang mengandung cacat. Bahwa seperti diketahui, suatu putusan perkara
perdata secara sistimatika haruslah memuat hal-hal berikut, : (1) Judul dan
nomor putusan, (2) Irah-irah putusan, (3) Identitas Para Pihak, (4) Duduk
Perkara, (5) Alat-alat Bukti, (6) Pertimbangan Hukum, dan (7) Amar putusan.
- Bahwa demikian juga halnya dalam putusan perkara Nomor : 512 / Pdt.G /
2015 / PN.Mdn a quo, semestinya menyebutkan syarat ke- 4 yaitu “
Identitas Para Pihak” secara jelas. Bahwa Para Pihak bisa berupa
“Perseorangan melawan Perseorangan” atau “Perseorangan lawan Kuasa
Hukum atau sebaliknya” atau “Para Pihak diwakili oleh Kuasa Hukum”
masing-masing. Bahwa dalam putusan ini, Pihak Penggugat yang diwakilkan
kepada Kuasa Hukum-nya, identitas mereka disebutkan secara lengkap,
akan tetapi Tergugat I dan Tegugat II, yang faktanya diwakili oleh Kuasa
Hukum, identitasnya sama sekali tidak disebut/dimuat dalam putusan ini,
sehingga seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II maju secara perseorangan.
Bahwa akibat kecacatan sistimatika / cacat formil itu, maka putusan atas
perkara a quo mestinya batal demi hukum.
Bahwa selanjutnya, Pembanding I dan Pembanding II sangat berkeberatan
terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan atas perkara a quo, sehingga
mengajukan upaya hukum banding ini terhadapnya. Adapun alasan-alasan
/keberatan-keberatan dari Para Pembanding adalah sebagai berikut.
I.PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN KURANG LENGKAP
PERTIMBANGAN HUKUMNYA
DALAM EKSEPSI
1.Penggugat tidak melaksanalkan Prestasisnya (Non adimpleti contractus)
Pembanding I dan Pembanding II sangat tidak sependapat dengan
pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa eksepsi Non
adimpleti contractus yang digunakan sebagai dalil eksepsi oleh Para
Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya, ditolak dengan
alasan telah memasuki pokok perkara (hal. 55 alinea ke-5 bersambung ke
hal.56 alinea ke-1 dan 2). Adapun alasan/argumentasi penolakan/keberatan
terhadap pertimbangan hukum tersebut dikarenakan bahwa Majelis Hakim tidak
mempertimbangkan alasan penggunaan eksepsi itu secara komprehensif
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
padahal sesungguhnya teori “Andai-andai” lajim digunakan sebagai eksepsi
Non adimpleti contractus. Bahwa teori “Andai-andai” atau dalam konteks
perkara ini disebut eksepsi Non adimpleti contractus, menjelaskan adanya fakta
yang bersifat kondisional, yaitu kondisi “ karena….maka, yang secara konkrit,
“karena anda (Penggugat) tidak berprestasi maka saya (Tergugat I) tidak
berkewajiban berprestasi”. Selanjutnya, apabila eksepsi Non adimpleti
contractus dikaitkan dengan konteks perkara ini, maka terdapat fakta-fakta
sebagai berikut :
1. karena Penggugat sekarang Terbanding tidak melakukan pemeliharaan /
perbaikan tembok dinding batako, yang antara lain terdapat lubang-lubang
pada tembok tersebut-tidak diperbaiki, sokong mal kayu penyangga tidak
dicakut, maka retensi tidak (dapat) dicairkan oleh Tergugat I sekarang
Pembanding I;
2. karena Penggugat sekarang Terbanding tidak memenuhi syarat-syarat
pengajuan Permohonan Pinjaman/ Cash Bon sejumlah Rp.90.000.000,-
tanggal 13 November 2014, yakni tidak dilengkapai bukti berupa bon
pembelian bahan bangunan dan tidak jelas kapan serta oleh siapa Laporan
Bobot Progresi Pembangunan 4 Unit Rumah Contoh itu dibuat dan bobot itu
tidak pula disetujui kedua belah pihak, vide lampiran bukti TI-15, maka
permintaan pinjaman itu tidak dikabulkan (lebih lanjut vide hal. 17 mulai dari
alinea ke- 3 bersambung ke hal. 18 alinea 3) ;
3. karena pengajuan Permohonan Pinjaman / Cash bon sejumlah
Rp.100.000.000,- yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2015, saat Surat
Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 005 / SPKP-BR.II / IX / 2014 tanggal
01 September 2014 (TI-8) telah berakhir tanggal 5 Januari 2015, maka
permintaan pinjaman itu ditolak.
Bahwa memang dari perspektif lain, penggunaan teori “Andai-andai” yang
dalam konteks ini disebut eksepsi Non adimpleti contractus, pada gilirannya
mestilah dibuktikan dalam pokok perkara. Bahwa terkait dengan konteks ini,
faktanya Majelis Hakim hanya melihat dari perspektif yang terakhir sehingga
tidak mempertimbangkan penggunaan terori Andai-andai sebagai eksepsi Non
adimpleti contractus. (Vide TI-15,TI-16,dan T-17).
2.Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Bahwa Majelis Hakim menolak eksepsi obscuur libel yang diajukan oleh
Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan-alasan : pertama, selama
persidangan tidak terbukti bahwa Tergugat II merupakan karyawan Tergugat I
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
melainkan hanya Penerima Kuasa (hal.64 alinea ke-2) dan kedua, pelaksanaan
tuntutan dalam suatu petitum bukanlah merupakan obyek dari eksepsi.
Pembanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut
dengan alasan/argumentasi bahwa inti dari eksepsi itu adalah tentang
kekaburan gugatan yang berkaitan dengan 2 (dua) masalah hukum, yaitu
kualitas dan kapasitas Tergugat II dan ketidakselarasan antara posita dengan
petitum , yang antara lain berupa adanya petitum yang tidak dapat
dilaksanakan kelak.
Tentang kualitas Fadly (Tergugat II) dalam perkara a quo sebagai Penerima
Kuasa
Bahwa kualitas Fadly sebagai “Penerima Kuasa” dijelaskan secara eksplisit
dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/SKK-BR.II/VSPP/VIII/2014 tanggal 29
Agustus 2014, vide bukti TII-7 sesuai dengan bukti TI-1, Surat Kuasa Khusus
Nomor : 003 / SKK-BR-II / VIII / 2014 tanggal 29 Agustus 2014, vide bukti TII-5
sesuai dengan bukti TI-3, Surat Kuasa Khusus Nomor : 002 / SKK-BR-II / SKPP
/ VII / 2014 tanggal 04 Juli 2014 vide bukti TII-3 sesuaai dengan bukti TI-5, dan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 001 / SKK-BR-II / SPK / VII / 2014 tanggal 03 Juli
2014 vide bukti TII-1sesuai dengan bukti TI-7. Hal tersebut dapat dibaca dalam
putusan hal.60 alinea ke-4 bersambung ke hal.61 dan ke hal.62 alinea ke-1
dengan wewenang Fadly/Penerima Kuasa/Tergugat II sekarang Pembanding II
adalah sebatas : Guna menerbitkan dan menandatangani Surat Kontrak Kerja
Pekerjaan Nomor : 005 / SPKP-BR.II / IX / 2014, merundingkan dan
menentukan syarat-syarat dan ketentuan pembangunan unit rumah dan
mengawasi jalannya pekerjaan; Guna menerbitkan dan menandatangani Surat
Perintah Kerja Nomor : 004 / SPK-BR.II / VIII / 2014, merundingkan dan
menentukan syarat-syarat dan ketentuan pembangunan unit rumah dan
mengawasi jalannya pekerjaan; guna menerbitkan dan menandatangani Surat
Perintah Kerja Nomor : 004 / SPK-BR.II /VIII/2014, merundingkan dan
menentukan syarat-syarat dan ketentuan pembangunan unit rumah dan
mengawasi jalannya pekerjaan,dan guna menerbitkan dan menandatangani
Surat Perintah Kerja Nomor : 004 /SPK-BR.II /VIII/2014, merundingkan dan
menentukan syarat-syarat dan ketentuan pembangunan unit rumah dan
mengawasi jalannya pekerjaan.
Bahwa pada bagian komparasinya, disebutkan eksplisit Fadly / Tergugat II
(Penerima Kuasa) bertindak untuk dan atas nama Berlian Rumapea/Pemberi
Kuasa sebagai owner/pemilik Berlian Residence Tahap II (Tergugat I). Bahwa
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
dengan fakta itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak lengkap atau keliru
dalam penolakan eksepsi tersebut.
Kapasitas Fadly (Tergugat II) dalam tindakan diluar wewenang yang diberikan dalam empat surat kuasa khusus tersebut adalah karyawan Tergugat I dengan jabatan Project Manager Bahwa kapasitas Fadly, in casu Tergugat II dalam perkara ini, hal itu dapat
dibaca dalam surat kuasa khusus, sebagaimana disebutkan di atas, yang pada
bagian “Pekerjaan” ditulis / dijelaskan : Swasta/Project Manager” dan selain itu,
dalam dokumen-dokumen (berkas lainnya) yang dibuat dan ditandatangani oleh
Fadly, di bawah nama Fadly dituliskan / dijelaskan kapasitasnya sebagai
“Project Manager” . Bahwa sesungguhnya PALING TIDAK ADA 16 (ENAM
BELAS) DOKUMEN (BUKTI SURAT) YANG MENJELASKAN KAPASITAS ITU,
yakni bukti-bukti : (1) TI-1, (2) TI-3, (3), (4) TI-5, (5) TI-7, (6) , (7) TI-8, (8) TI-16,
(9) TI-18A1, (10) TI-18A2 (11) TI-20, (12) TI-23, (13) TII-1, (14) TII-3, (15) TII-5,
dan (16) TII-7. Bahwa sekali lagi, dalam semua dokumen tersebut, pada bagian
bawah setelah tanda tangan dan nama (Fadly) selalu dicantumkan kapasitas /
jabatan Fadly selaku “Project Manager”.
Bahwa selaku karyawan dari Pembanding I/Tergugat I, pertanggungjawaban
bagi Pembanding II/Tergugat II pertanggungjawaban mutlak, strict liability, yang
tidak menuntut pembuktian yang berbelit, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367
KUH Perdata. Oleh karenanya, dikaitkan dengan fakta-fakta/argumentasi itu
maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang
menyatakan bahwa selama persidangan tidak terbukti bahwa Tergugat II
karyawan Tergugat I melainkan hanya penerima kuasa (vide putusan hal.64
alinea ke-2) SUNGGUH KELIRU sehingga ditolak.
Bahwa fakta–fakta itu seharusnya dibaca sebagai bukti-bukti bahwa Fadly,
in casu Tergugat II adalah benar karyawan Tergugat I. Apabila Majelis Hakim
berpendapat bahwa 16 (enam belas) bukti itu belum cukup atau bukti untuk itu
haruslah berupa Surat Keputusan Pengangkatan Fadly sebagai Project
Manager untuk dapat diakui/dipertimbangkan, hal itu sangat tidak masuk akal
sehat, totally beyond common sense. Bahwa akan tetapi, untuk
pembuktian/maksud seperti itu, bersama dengan memori banding ini, akan
diajukan “dua bukti tambahan dengan tanda TII-9 dan TII-10”, yang
membuktikan bahwa benar Fadly karyawan Pembanding I dan dalam objek
perkara a quo jabatannya adalah Project Manager untuk proyek Berlian
Residence Tahap II. Bahwa selain enam bukti surat tersebut, pada persidangan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
tangga 12 April 2016, atas pertanyaan salah satu anggota Majelis Hakim , saksi Pembina Sinaga menerangkan bahwa benar Fadly adalah karyawan di Berlian
Residence Tahap II (vide keterangan Saksi tersebut dapat dibaca kesimpulan
dalam nomor 2, pada bagian keterangan saksi Pembinan Sinaga. Selain itu,
bukti TI-11 akan disusulkan dengan memori banding ini.
Bahwa di luar wewenang yang disebut dalam surat kuasa khusus,
sebagimana dipaparkan di atas, tindakan Fadly/Pembanding II/Tergugat II
dalam menandatangani dokumen dan berkas lainnya berkaitan dengan
kapasitasnya selaku Project Manager, tugas sehari-harinya berdasarkan job
desriptions yang bersangkutan. Bahwa di dalam pelaksanaan tugas-
tugas/tindakan-tindakan tersebut, Fadly/Pembanding II/Tergugat II selaku
Project Manager bertanggung jawab kepada Pembanding I/Tergugat I, selaku
Pemberi Kerja/majikannya, dan segala akibat tindakannya kepada pihak ketiga
menjadi tanggung jawab majikannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367
KUH Perdata, yaitu mengatur tanggung jawab mutlak, strict liability.
Bahwa apabila ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata yang mengatur tanggung
jawab mutlak, strict liability tersebut dikaitkan dengan penarikan Fadly selaku
Project Manager atau karyawan Tergugat I menjadi Tergugat II dalam perkara a
quo, maka tindakan itu jelas bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut
sehingga penarikan Tergugat II tidak berdasar hukum. (Lebih lanjut vide uraian
tentang kualitas Fadly selaku Penerima Kuasa). Maka, dalam hal ini, Majelis
Hakim telah keliru menerapkan hukum materil dalam pertimbangan dan
putusannya.
Bahwa selanjutnya, pada hal.67 alinea ke -2, dengan mengambil alih dalil
Penggugat dalam repliknya menjadi pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim
menyimpulkan bahwa Fadly / semula Tergugat II sekarang Pembanding II telah
nyata ada hubungan hukum dengan Terbanding/Penggugat dengan alasan
bahwa yang bersangkutan menandatangani dokumen-dokumen : P-1 sesuai
dengan TI-2 dan sesuai dengan TII-2, P-2 sesuai dengan TI-4 dan sesuai
dengan TII-4, P-5 sesuai dengan TI-6 dan sesuai dengan TII-6, P-6 sesuai
dengan TI-8 dan sesuai dengan TII-8, TI-18 A1, dan TI-18 A2.
Bahwa terhadap dalil dan yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan
hukum oleh Majelis tersebut, Pembanding I dan Pembanding II mengajukan
keberatan sebagai berikut.
1. Penggugat sekarang Terbanding demikian Majelis Hakim tidak konsisten
dengan dalil dan pertimbangan hukumnya dengan alasan bahwa TII-8, TI-18
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
A1, dan TI-18 A2 faktanya ditandatangani oleh Francisca / Pelaksana /
Penggugat, Joko Wirja,ST / Site Manager, dan Fadly / Project Manager /
Tergugat II. Lantas mengapa hanya Fadly yang ditarik sebagai Tergugat II ?
Apabila mengikuti alur logika Penggugat dan Majelis Hakim maka
seharusnya Joko Wirja,ST / Site Manager mesti ditarik sebagai Tergugat
dalam perkara a quo dikarenakan tindakannya ikut menandatangani dua
dokumen tersebut. (TI-18 A2 dan TI-18 A1). Ini tentu terlepas dari absurditas
dalil dan pertimbangan hukum tersebut;
2. Fadly semula Tergugat II sekarang Pembanding II dalam tindakannya
mendatangani TII-8, TI-18 A1, dan TI-18 A2 adalah selaku Project Manager /
karyawan Berlian Residence, oleh karenanya tidak bertanggung jawab atau
tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga, dalam hal ini
Penggugat sebagai Pelaksana dalam proyek pembangunan Tembok Dinding
Batako dan 2 Unit Rumah Contoh tipe 72M2 dan 2 tipe 54M2 tersebut
.(Alasan / argumentasi itu telah dijelaskan secara terang benderang di atas);
3. Fadly mendatangani dokumen-dokumen yang disebut dalam bukti-bukti : P-1
sesuai dengan TI-2 dan sesuai dengan TII-2, P-2 sesuai dengan TI-4 dan
sesuai dengan TII-4, P-5 sesuai dengan TI-6 dan sesuai dengan TII-6, dan
P-6 sesuai dengan TI-8, dalam kapasitasnya selaku Penerima Kuasa dari
Pembanding I / Tergugat I sehingga tidak memiliki hubungan hukum dengan
pihak ketiga, dalam hal ini Terbanding / Penggugat melainkan dengan
prinsipalnya, in casu Pembanding I / Tergugat I sebagai Pemberi Kuasa;
Bahwa menurut ilmu hukum, suatu gugatan wanprestasi didasarkan pada
adanya hubungan kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat yang
bersumber dari suatu perjanjian. Bahwa terkait dengan pengertian itu, faktanya Tergugat II tidak pernah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan
Penggugat terkait objek perkara a quo yaitu Pembuatan Pagar Dinding Batako
Setinggi 2 Meter Sepanjang 280 Meter berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak
Pekerjaan Nomor : 004/SPKK-BR-II/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 dan
Pembangunan Proyek Berlian Residence Tahap II, 2 unit Rumah Tinggal Tipe
54M2 dan 2 Unit Rumah Tinggal Tipe 72M2 berdasarkan Surat Perjanjian
Kontrak Pekerjaan Nomor : 005 / SPKP-BR.II / IX / 2014 tertanggal 1 September
2014 sehingga ditarik menjadi Tergugat II?”. Bahwa dalam gugatan tidak ada
satu dalil yang menjelaskan adanya “Kesalahan apa pula yang telah
dilakukannya kepada Penggugat”. Akan tetapi , diluar nalar hukum Tergugat II
justru dihukum secara tanggunng renteng untuk membayar sejumlah uang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
kepada Terbanding / Penggugat. Bahwa kedua hal itu sungguh menganggu akal
sehat Penggugat II.
Tentang ketidakselarasan antara posita dengan petitum yang antara lain dengan adanya petitum yang tidak dapat dilaksanakan kelak
Bahwa fakta tentang adanya ketidakselarasan dimaksud dapat dibaca dalam
penarikan Fadly sebagai Tergugat II, dikaitkan dengan argumentasi mengenai
kapasitas Fadly / Tergugat II, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Bahwa
selain itu, bagaimana mungkin secara nalar hukum bahwa Fadly / Tergugat II
melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat sedangkan FADLY /
TERGUGAT II TIDAK PERNAH MENGIKATKAN DIRI DALAM SUATU
PERJANJIAN DENGAN PENGGUGAT, dan lebih tidak masuk akal sehat,
absolutely beyond common sense bahwa meski tidak ada dalil dalam posita
yang menjelaskan tindakan wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh yang
bersangkutan/Pembanding II, tetapi dalam pertimbangan hukum ujug-ujug
muncul dalil bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia secara sukarela
membayar sehingga dituntut dan akhirnya dihukum membayar tuntutan
Penggugat secara tanggung renteng dengan Tergugat I. Bahwa selanjutnya,
bentuk petitumnya pun tidak jelas karena ada rincian berapa bagian yang harus
ditanggung oleh Pembanding II / Tergugat II. Bahwa amar putusan yang
menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng, itu bersifat post factum
dalam konteks ini, sebab hal itu bukan merupakan tuntutan Penggugat dalam
petitumnya. Amar putusan berbunyi : Menghukum Tergugat I dan Tergugat II
secara tanggung renteng untuk membayar gara tunai dan seketika ganti rugi
kepada Penggugat secara tunai dan seketika atas tindakan Penggugat
mengalami kerugian materil sebesar Rp.107.565.526,- (seratus tujuh juta lima
ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian
sebagai berikut : Uang kekurangan pembayaran pembangunan pagar dinding
batako tinggi 2 meter sepanjang 280 meter sebesar Rp.622.000,- (enam ratus
dua puluh dua ribu rupiah). Uang pembayaran nilai kontrak pekerjaan 2 (dua)
unit rumah tinggal tipe 72M2 sebesar 20,72% dari nilai kontrak sebesar
Rp.273.608.175,- sama dengan Rp.56.701.345,-.Uang pembayaran pekerjaan 2
(dua) unit rumah tinggal tipe 54M2 sebesar Rp.24,65% dari nilai kontrak
Rp.205.225.181,- sama dengan Rp.50.242.181,-.Menghukum Tergugat I dan
Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian bunga
sebesar Rp.107.565.526 x 0.5 % = Rp.537.827,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu
delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) per bulan, terhitung sejak gugatan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
didaftarkan Kepaniteraan Penghadilan Negeri Medan sampai dengan perkara
ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar untuk mengganti secara tunai atau yang seharusnya diperolah
Penggugat sekiranya perjanjian terpenuhi dengan baik, sebesar Rp.
47.880.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
Batasan-batasan wewenang Penerima Kuasa menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim
Bahwa dikaitkan dengan semua uraian dan fakta-fakta di atas, dalam
putusan hal. 62 alinea ke-3 bersambung ke hal. 63 alinea ke-1, menurut
pertimbangan hukum Majelis Hakim, pemberian kuasa khusus dari Berlian
Rumapea,S.H.,M.H., sebagai pemilik Berlian Residence dengan Fadly
Nasution,ST. sebagai Project Manager adalah sebatas hal-hal sebagai berikut.
1. Guna menerbitkan dan menandatangani Surat Kontrak Kerja Pekerjaan
Nomor : 005 / SPKP-BR.II / IX / 2014, merundingkan dan menentukan
syarat-syarat dan ketentuan pembangunan unit rumah dan mengawasi
jalannya pekerjaan;
2. Guna menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 004 /
SPK-BR.II / VIII / 2014, merundingkan dan menentukan syarat-syarat dan
ketentuan pembangunan unit rumah dan mengawasi jalannya pekerjaan
3. Guna menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 004 /
SPK-BR.II / VIII / 2014, merundingkan dan menentukan syarat-syarat dan
ketentuan pembangunan unit rumah dan mengawasi jalannya pekerjaan
4. Guna menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 004 /
SPK-BR.II / VIII 2014, merundingkan dan menentukan syarat-syarat dan
ketentuan pembangunan unit rumah dan mengawasi jalannya pekerjaan.
Bahwa sebelumnya, dalam hal.62 alinea ke-2, dengan argumentasi
ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata, yang mengatur tentang pemberian kuasa
khusus, Majelis berpendapat tidak dibenarkan mencantumkan kalimat
“menjalankan segala perbuatan-perbuatan dan melakukan tindakan-tindakan
lain demi kelancaran pembangunan tersebut”.
Bahwa Pembanding I dan Pembanding II tidak sependapat dengan
pertimbangan hukum Majelis tersebut dengan argumentasi bahwa frasa
“menjalankan segala perbuatan-perbuatan dan melakukan tindakan-tindakan
lain demi kelancaran pembangunan tersebut” sesungguhnya merupakan
“klausula operasional berupa ketentuan yang mengatur tentang wewenang-
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
wewenang apa saja yang dimiliki oleh Penerima Kuasa, yang dapat dilakukan
untuk menyelenggarakan urusan pembangunan Tembok Batako Setinggi 2
Meter dan Sepanjang 280 Meter serta pembangunan 2 (dua) unit rumah contoh
tipe 72M2 dan 2 (dua) unit rumah contoh tipe 54M2. Bahwa kata kunci dalam
frasa tersebut ialah diksi “demi”. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia 2008, hal. 309, kata “demi”, preposisi, artinya untuk (kepentingan)
dan dalam frasa “demi kelancaran pembangunan tersebut” diksi demi
membatasi ruang lingkup urusan dari penggunaann wewenang itu---hanya
untuk kepentingan/ kelancaran pembangunan Dinding Tembok Batako Setinggi
2 Meter dan sepanjang 280 Meter serta pembangunan 2 (dua) unit rumah tipe
72M2 dan 2 (dua) unit rumah tipe 54M2 .
3.Gugatan Salah Mengenai Orangnya (Error in Persona) Bahwa pada hal.66 alinea ke-5 bersambung ke hal. 67 alinea ke-1 dan ke-2,
bahwa dengan bukti-bukti tanda tangan Fadly pada dokumen-dokumen berikut,
bukti-bukti : P-1 berkesesuaian dengan TI-2 dan sesuai dengan TII-2 untuk
menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 003 / SPK-BR-II / VII / 2014
tanggal 8 Juli 2014, P-2 berkesesuaian dengan TI-4 dan sesuai dengan TII-4
untuk penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor :004 /
SPKK-BR-II / 2014 tanggal 17 Juli 2014, P-5 berkesesuaian dengan TI-6 dan
sesuai dengan TII-6 berkesesuaian dengan TI-8 dan sesuai dengan TII-8 untuk
penandatanganan Surat Kontrak Pekerjaan Nomor :005/SPKP-BR.II / IX / 2014
tanggal 1 September 2014, P-7 berkesesuaian dengan TI-18A2 dan sesuai
dengan TII-2, dan P-8 berkesesuaian dengan TI-18A1 disimpulkan telah nyata
adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II. (Kesimpulan
tersebut telah mengesampingkan kualitas Fadly selaku Penerima Kuasa dan
kapasitasnya sebagai Project Manager atau dengan kata lain sebagai karyawan
Tergugat I).
Pembanding I dan Pembanding II sangat berkeberatan terhadap kesimpulan
Majelis Hakim itu dengan dengan alasan/argumentasi sebagaimana dijelaskan
di atas, selain itu ada alasan-alasan/argumentasi lain sebagai berikut.
1. Kualitas Tergugat II adalah Kuasa dalam menandatangani Surat Perintah
Kerja Nomor : 003 / SPK-BR-II / VII / 2014 tanggal 8 Juli 2014, Surat
Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 004 / SPKK-BR-II / 2014 tanggal 17
Juli 2014, dan Surat Kontrak Pekerjaan Nomor : 005 / SPKP-BR.II / IX /
2014 tanggal 1 September 2014. Oleh karenanya, dalam konteks ini
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum (kontraktual)
dengan Penggugat, melainkan dengan prinsipalnya.
2. Kapasitas Tergugat II adalah sebagai Project Manager atau karyawan
Tergugat I dalam menandatangani Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan
tanggal 9 Februari 2015, dengan demikian Tergugat II bertanggung jawab
kepada majikannya/yang mempekerjakan dia yaitu Tergugat I. Bahwa dalam
konteks ini, Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.
Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata yang
mengatur tentang tanggung jawab mutlak, strict liability, sebagaimana telah
dijelaskan di atas.
Jadi, dengan uraian dan argumentasi tersebut jelas bahwa pertimbangan
hukum dan kesimpulan Majelis Hakim di atas sungguh keliru.
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim menolak eksepsi error in
persona, putusan hal. 74 alinea ke-1 adalah tindakan Tergugat II
mendantangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pagar Dinding Batako
Tinggi 2 Meter sepanjang 280 Meter (bukti P-3) , bukti P-7 yang sesuai dengan
bukti TI-18 A1 berupa Surat Bobot Progres Pembangunan 2 (dua) unit rumah
tipe 72M2 dan bukti P-8 yang sesuai dengan bukti TI-18 A1 berupa Surat Bobot
Progres Pembangunan 2 (dua) unit rumah tipe 54M2, diperoleh fakta hukum
bahwa Tergugat II telah bertanda tangan, dan tanda tangan mana tidak
dibantah oleh pihak Tergugat I maupun Tergugat II. Bahwa selanjutnya, pada hal. 74 alinea ke-2, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penandatangani tiga
dokumen di atas tidak termasuk dalam pemberian kuasa yang diberikan dalam
Surat Kuasa Khusus, sebagaimana diuraikan dalam hal.67 mulai alinea ke-5
bersambung sampai ke hal.75.
Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum
Majelis karena tindakan-tindakan / penandatanganan itu dilakukan oleh Fadly
dalam kapasitasnya sebagai Project Manager / karyawan Berlian Residence
milik Tergugat I. Bahwa pada bagian tanda tangan dalam dokumen tersebut
jelas dicantumkan kapasitas Fadly sebagai Project Manager, tetapi tidak
diperhatikan oleh Penggugat dan tidak pula dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim.
Bahwa pada hal. 68 alinea ke-2, dalih Penggugat tentang alasan penarikan
Fadly sebagai Tergugat II yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim dalam
pertimbangan hukumnya dengan menyatakan bahwa Tergugat II sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, dikarenakan Tergugat II turut
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
sebagai pihak dan menandatangani kontrak yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I berikut dokumen serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo. (Garis bawah dan huruf dihitamkan dari Kuasa Hukum
Pembanding).
Bahwa Pembanding I dan Pembanding II sangat keberatan terhadap
pertimbangan hukum Majelis tersebut dengan alasan / argumentasi bahwa
penggunaan diksi “turut” adalah keliru dalam frasa “turut sebagai pihak dan menandatangani kontrak yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I berikut dokumen serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo . Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, hal.1509, diksi
“turut” artinya “ikut”. Bahwa dalam konteks perkara a quo Fadly/Tergugat
II/Pembanding II memang benar “turut atau ikut” mendatanganani kontrak Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 004 / SPKK-BR-II / 2014 tertanggal 17 Juli 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 005 /SPKP-BR.II / IX / 2014 tertanggal 1 September 2014 September 2014 tetapi SEBAGAI KUASA / MEWAKILI TERGUGAT I BUKAN SEBAGAI PIHAK MATERIL, MELAINKAN PIHAK FORMIL / KUASA ATAU WAKIL, karena
yang membuat kedua perjanjian itu ( pihak materil) adalah Penggugat dengan
Tergugat I. Sedangkan tindakan Fadly menandatangi dokumen dan berkas
lainnya, yang berkaitan dengan perkara a quo, dilakukan dalam kapasitasnya
selaku Project Manager. Hal ini sudah pula diuraikan secara bernas di atas. Bahwa selanjutnya, dalam 68 alinea ke-3, didalilkan bahwa alasan
diikutsertakan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo untuk memenuhi
syarat formil. Bahwa menurut pemahaman Pembanding I dan Pembanding II,
frasa “untuk memenuhi syarat formil “ (sebagaimana lajimnya dalam praktik) tentulah dimaksudkan “untuk menghindari gugatan kurang pihak” atau
“untuk membuat pemeriksaan perkara menjadi terang”. Apabila itu yang
dimaksud , maka sejatinya kedudukan/kualitas Fadly adalah sebagai “Turut Tergugat” alih-alih menjadi “Tergugat II”. II.PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM POKOK PERKARA Petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat tentang Sita Jaminan Pada hal.78 alinea ke-3, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan
bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag)
tertanggal 16 Februari 2016, yang diperbaiki dengan permohonan sita jaminan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
(Conservatoir beslag) tertanggal 26 April 2016 dan kemudian dalam hal.79
alinea ke-2 dijelaskan mengenai penetapan Sita Jaminan Nomor : 512 / Pdt.G /
2015 / PN.Mdn.,tertanggal 10 Mei 2016. Bahwa Majelis Hakim mengemukakan
dasar hukum mengenai permohonan sita, sebagaimana diatur dalam Pasal 261
RBg maupun Pasal 720 Rv serta mengutip Putusan MARI Nomor : 371 K / Pdt /
1984 sebagai dasar argumentasi pertimbangan hukumnya.
Pembanding sangat keberatan atau tidak sependapat dengan dasar
argumentasi yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Pasal 261 RBg
maupun Pasal 720 Rv serta kutipan kaidah hukum dari Putusan MARI Nomor :
371 K/Pdt/1984 karena fakta persidangan tidak relevan dengan dasar
argumentasi itu. Bahwa pengajuan permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) tertanggal 16 Februari 2016, yang diperbaiki dengan permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) tertanggal 26 April 2016, sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II , karena pengajuan tersebut tidak dilakukan di persidangan. Bahwa peletakan Sita Jaminan yang semula
hendak dilaksanakan tanggal 26 Mei 2016 diprotes dan ditolak oleh Tergugat I /
Termohon Sita Jaminan, selaku pemilik objek yang hendak diletakkan sita
jaminan di atasnya sehingga urung dilakukan. Bahwa kemudian besoknya,
tanggal 27 Mei 2016, kembali pihak Pengadilan Negeri Medan mendatangani
lokasi objek sita jaminan dan selanjutnya, tidak bergeming atas protes dan
keberatan yang diajukan, meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik
Tergugat I yaitu 2 (dua) unit rumah contoh tipe 54M2 berlokasi di Kavling 8A
dan Kavling 8B, 2 (dua) unit rumah contoh tipe 72M2 masing-masing terletak di
Kavling 88K dan Kavling 88L. (Perlu dijelaskan di sini harta kekayaan tersebut bukan bagian milik Tergugat II selaku karyawan Tergugat I.Jadi, substansi penetapan Sita Jaminan tidak sesuai dengan faktanya). Bahwa terkait dengan fakta-fakta di atas, sesungguhnya protes dan
keberatan yang sama telah disampaikan dalam Kesimpulan atas perkara a quo,
halaman 10-11, tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
dalam putusannya. Bahwa bahkan sebagaimana dipaparkan di atas, dalam pertimbangannya Majelis Hakim mencoba membangun konstruksi hukum sebagai pembenaran terhadap penetapan Sita Jaminan Nomor: 512 / Pdt.G / 2015/ PN.Mdn.,tertanggal 10 Mei 2016 dan pelaksanaan sita jaminan tanggal 27 Mei 2016 dengan basis argumentasi ketentuan Pasal 261 RBg maupun Pasal 720 Rv serta kutipan kaidah hukum dari Putusan MARI Nomor : 371 K / Pdt / 1984. Bahwa sekali lagi diulangi, alasan tersebut tidak
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
relevan dengan substansi protes atau keberatan Tergugat I yaitu peristiwa konkrit, yang disampaikan tanggal 26 Mei 2016 dan 27 Mei 2016—saat
peletakkan sita jaminan hendak dilakukan.
Bahwa sehubungan dengan protes dan keberatan atas keluarnya penetapan
Sita Jaminan Nomor: 512/Pdt.G/2015/PN.Mdn.,tertanggal 10 Mei 2016 dan
peletakan Sita Jaminan tanggal 27 Mei 2016, faktualnya permohonan Sita Jaminan telah diminta oleh Penggugat dalam Surat Gugatan pada posita nomor 25 dan dituntut dalam petitum nomor 2 dengan objek sita jaminan ialah sebuah rumah milik Tergugat I dan Tergugat II (padahal rumah itu hanya milik Tergugat I) yang terletak di Komplek Berlian Residence Nomor 30, Jalan Harapan Pasti, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Bahwa surat gugatan tersebut tidak pernah diubah selama proses
persidangan. Maka, dikaitkan dengan dalil / argumentasi pada putusan halaman
hal.78 alinea ke-3 sebagaimana disebut di atas, bahwa pengajuan permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) dilakukan tanggal 16 Februari 2016, yang diperbaiki dengan permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) tertanggal 26 April 2016, hal itu sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II karena pengajuan tersebut tidak dilakukan di persidangan, MAKA TINDAKAN PENGELUARAN DAN
PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERSEBUT NYATA-NYATA MELANGGAR
TATAB TERTIB BERACARA. BAHWA PADAHAL PENGUBAHAN OBJEK SITA
JAMINAN SEJATINYA DILAKUKAN DI PERSIDANGAN DAN MESTI PULA
DISETUJUI OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II KARENA GUGATAN
TELAH DIJAWAB OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.
Bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 261 RBg / Pasal 227 HIR,
Conservatoir beslag terlebih dahulu diletakkan terhadap barang bergerak,
apabila tidak mencukupi baru dapat dilakukan atas harta tidak bergerak. (Vide
Putusan MARI No. 597 K / Sip / 1983 tanggal 8 Mei 1984). Bahwa dalam perkara a quo, Terbanding / Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengindahkan ketentuan itu. Jadi, telah terjadi pelanggaran hukum acara bahkan lebih tidak tertib lagi, sebagaimana dijelaskan di atas, objek sita jaminan diubah sesuka hati Penggugat / Tergugat Rekonvensi / Terbanding karena pengubahan tersebut dilakukan diluar persidangan. Petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat menuntut agar Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 004 / SPKK-BR-II / 2014 tertanggal 17 Juli 2014
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
dan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 005 / SPKP-BR.II / IX / 2014 tertanggal 1 September 2014 dinyatakan sah dan berharga. Bahwa Pembanding sependapat terhadap sebagian pertimbangan hukum
Majelis Hakim ( uraiannya hal.79 mulai alinea ke-4 bersambung ke hal.80 alinea
ke-3) karena kedua perjanjian itu memang dibuat secara sah sehingga
mengikat Tergugat I dan Penggugat, tetapi tidak mengikat Tergugat II karena
yang bersangkutan bukan pihak materil dalam perjanjian itu melainkan selaku
Penerima Kuasa saja—yang mewakili prinsipalnya yaitu Tergugat I. Bahwa
dengan kata lain, dalam konteks ini, keterlibatan Fadly / Tergugat II hanya
sebatas pihak formil atau perpanjangan tangan Tergugat I, oleh karenanya
Fadly tidak memiliki hubungan kontraktual dengan Penggugat. Petitum angka 4 dalam gugatan menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah wanprestasi (Ingkar Janji). Bahwa dalam hal. 87 alinea ke-2 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan
dengan basis argumentasi/pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam
hal.80 mulai dari alinea ke-4 bersambung ke hal.87 alinea ke-1.
Pembanding I dan Pembanding II sangat berkeberatan dengan kesimpulan
Majelis Hakim itu karena kesimpulan itu sungguh keliru. Adapun alasan /
argumentasinya adalah sebagai berikut. Bahwa menurut J.Satrio, dalam
bukunya Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi, 2012,
hal.15, “ BERBICARA TENTANG WANPRESTASI INTINYA ADALAH
PEMBICARAAN MENGENAI KEWAJIBAN PEMBAYARAN (PERIKATAN),
YANG TIDAK TELAH DIPENUHI SEBAGAIMANA MESTINYA”. Bahwa
selanjutnya , pada halaman 21 buku tersebut, dikatakan, “ TIDAK
BERPRESTASI “ BARU MERUPAKAN WANPRESTASI KALAU SIKAP TIDAK
BERPRESTASI ITU TIDAK DIBENARKAN. Bahwa apabila dua pendapat
doktrina tersebut dikaitkan dengan konteks perkara a quo, maka ditemukan
fakta-faktanya adalah sebagai berikut.
1. Tergugat I tidak mencairkan retensi sejumlah Rp.5.138.000,- (lima juta
seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) --- tidak melaksanakan kewajibannya / sikap tidak berprestasi dibenarkan dikarenakan ada
alasan pembenarnya yaitu Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya berupa pemeliharaan atau perbaikan antara lain lubang-lubang yang terdapat pada Pagar Tembok Batako setinggi 2 Meter dan sepanjang 280
Meter, sebagaimana disepakati/ditentukan dalam Pasal 9 dari Surat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 004 /SPKK-BR-II / 2014 tertanggal 17 Juli 2014. Bahwa Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa selama masa
pemeliharaan tersebut (90 hari), Pihak Kedua (dalam hal ini Penggugat)
berkewajiban segera melaksanakan perbaikan-perbaikan dan atau
kekurangan-kekurangan sesuai perintah tertulis dari Team Pengawasan
ataupun Pihak Pertama (dalam hal ini Tergugat I). Vide hasil pemeriksaan
lapangan / descente tanggal 19 April 2016 telah hal itu ;
2. Pelunasan kekurangan pembayaran pembangunan pagar dinding batako
tinggi 2 Meter sepanjang 280 meter sebesar Rp.622.000,- (enam ratus dua
puluh dua ribu rupiah) tidak dilaksanakan karena telah disepakati
digabungkan dengan pembayaran/pencairan retensi;
3. Permintaan Pinjaman / Cash Bon sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh
juta rupiah) yang diajukan tanggal 13 November 2014, tidak dikabulkan oleh
Tergugat I karena ada alasan pembenar yaitu pengajuan tersebut tidak
memenuhi persyaratan karena syarat bukti bon pembelian bahan
(bangunan) untuk membuktikan berapa dana yang dikeluarkan oleh
Penggugat / Terbanding tidak ada dilampirkan, cuma rincian global yang dibuat sendiri oleh Penggugat. (Selanjutnya vide hal.17 tentang
pembahasan Lampiran Permohonan Pianjaman tertanggal 13 November
2014). Bahwa perihal syarat lampiran bukti bon pembelian bahan itu, hal itu
diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor :
005 / SPKP-BR.II / IX / 2014 tanggal 1 September 2014. Bahkan pelanggara
lain, saat pengajuan pinjaman / cash bon itu dilakukan, sesungguhnya
Pelaksana/Penggugat telah menelantarkan pekerjaan/proyek selama 13
(tiga belas) , tindakan itu melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) Surat
Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 005 / SPKP-BR.II / IX / 2014 tanggal
1 September 2014;
4. Permintaan Pinjaman / Cash Bon sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah) tertanggal 23 Februari 2015 ditolak dengan alasan pembenar
pengajuan permintaan itu dilakukan saat Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 005 / SPKP-BR.II / IX / 2014 tertanggal 1 September 2014 , yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan
Tergugat I telah berakhir tanggal 5 Januari 2015 sehingga permintaan cash bon tersebut tidak valid , tidak sah. (Di sini perlu ditegaskan bahwa
dalam hal ini Tergugat II tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat).
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan argumentasi
berdasarkan pendapat doktrina di atas yang mengatakan “TIDAK
BERPRESTASI “ BARU MERUPAKAN WANPRESTASI KALAU SIKAP TIDAK
BERPRESTASI ITU TIDAK DIBENARKAN, dan argumentasi dalam eksepsi non
adimpleti contractus, maka dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT I DALAM
TINDAKANNYA TIDAK MENCAIRKAN RETENSI, TIDAK MELAKUKAN
PELUNASAN KURANG BAYAR PEMBANGUNAN TEMBOK PAGAR
SEJUMLAH RP.622.000,- TIDAK MENGABULKAN CASH BON SEJUMLAH
RP.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), DAN MENOLAK CASH BON
SEJUMLAH RP.100.000.000,- (seratus juta rupiah) TIDAK DAPAT
DIKUALIFISIR SEBAGAI TINDAKAN WANPRESTASI KARENA SIKAP /
TINDAKAN ITU DIBENARKAN ATAU DENGAN KATA LAIN TIDAK ADA
UNSUR SALAH PADA TERGUGAT I JUSTRU PENGGUGATLAH YANG
TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN KONTRAKTUALNYA SEHINGGA DIA TIDAK
DAPAT MENUNTUT PEMENUHAN HAK NORMATIFNYA DALAM PERKARA
a quo.
Petitum angka 5 dalam gugatan Penggugat tentang pembayaran Retensi, Ganti Rugi, dan pelunasan Kurang Bayar Bahwa pada hal.92 alinea ke-2 Majelis Hakim berkesimpulan dengan
berdasarkan bukti P-7 yang berkesesuaian dengan bukti TI-18A2 dan bukti P-8
yang berkesesuaian dengan bukti TI-18A1, yang tidak dibantah oleh kedua
belah pihak, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk menentukan besaran
pembayaran yang merupakan hak Penggugat atau sebagai kewajiban dari
Tergugat I dan Tergugat II. Selanjutnya pada alinea ke-3 dari halaman tersebut,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara
tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat : (1) Uang kekurangan
pembayaran pembangunan pagar dinding batako tinggi 2 Meter sepanjang 280
meter sebesar Rp.622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), (2) Uang
pembayaran pekerjaan 2 (dua) unit rumah tinggal tipe 72 M2 sebesar 20,72%
dari nilai kontrak Rp.273.608.175 sama dengan Rp.56.701.345,-, dan (3) Uang
pembayaran pekerjaan 2 (dua) unti rumah tinggal tipe 54 M2 sebesar 24,65%
dari nilai kontrak Rp.205.225.81,- sama dengan Rp. 50.242.181,-. Bahwa
adapun dasar argumentasi pertimbangan hukumnya diuraikan dalam hal. 78
mulai alinea ke-2 bersambung ke hal.92 alinea ke-3.
Pertama-tama, Pembanding I (tidak termasuk Pembanding II karena secara
hukum tidak ada urusan/kepentingannya) minta agar penjelasan / argumentasi
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
pada tanggapan/keberatan terhadap petium angka 4 di atas dijadikan
argumentasi untuk membantah petitum angka 5 ini. Bawa selanjutnya, angka
perhitungan (1) Uang kekurangan pembayaran pembangunan pagar dinding
batako tinggi 2 Meter sepanjang 280 meter sebesar Rp.622.000,- (enam ratus
dua puluh dua ribu rupiah), (2) Uang pembayaran pekerjaan 2 (dua) unit rumah
tinggal tipe 72 M2 sebesar 20,72% dari nilai kontrak Rp.273.608.175 sama
dengan Rp.56.701.345,-, dan (3) Uang pembayaran pekerjaan 2 (dua) unti
rumah tinggal tipe 54 M2 sebesar 24,65% dari nilai kontrak Rp.205.225.81,-
sama dengan Rp. 50.242.181,- tidak dibantah oleh Pembanding I, hal itu benar
adanya.
Kedua, Pembanding II sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum
dan kesimpulan Majelis Hakim yang menghukum Pembanding II secara
tanggung renteng dengan Pembanding I untuk membayar ketiga hal di atas
dengan alasan/argumentasi bahwa Pembanding II tidak ada sangkut paut
dengan semua itu. DALIH BAHWA PEMBANDING II IKUT MENANDATANGANI
DOKUMEN-DOKUKMEN YANG BERKAITAN DENGAN TIGA HAL TERSEBUT
SEBAGAI JUSTIFIKASI UNTUK MENARIK yang bersangkutan sebagai
Tergugat II BAHKAN kemudian MENGHUKUM PEMBANDING II SECARA
TANGGUNG RENTENG DENGAN PEMBANDING I UNTUK MEMBAYAR TIGA
TUNTUTAN ITU SUNGGUH ABSURD SEBAB BAGAIMANA BISA MASUK
NALAR HUKUM FADLY YANG BERKAPASITAS SEBAGAI KARYAWAN
PEMBANDING I JUSTRU DITARIK MENJADI TERGUGAT II DAN KEMUDIAN
DIHUKUM SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR SEMUA
TIGA TUNTUTAN ITU?
Bahwa kalau Penggugat bersikeras dengan alur logika yang sesat itu, maka
mestinya Fadly DIGUGAT DENGAN DASAR GUGATAN Perbuatan Melawan
Hukum BUKAN WANPRESTASI KARENA PEMBANDING II TIDAK PERNAH
MENGIKATKAN DIRI DALAM SUATU PERJANJIAN DENGAN PENGGUGAT
lantas BAGAIMANA PEMBANDING II DAPAT DIKUALIFISIR TELAH
MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI KEPADA PENGGUGAT? Fakta-
fakta itu sekali lagi, membuktikan absurditas dalil dan kesimpulan tersebut.
Ketiga, Bahwa pada satu sisi, Terbanding / Tergugat Rekonvensi /
Penggugat Konvensi memang berhak atas uang pembayaran pekerjaan yang
dia lakukan atas pembangunan 2 (dua) unit rumah contoh tipe 72 M2 sejumlah
Rp.56.701.345,- (lima puluh enam juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat
puluh lima rupiah) untuk bobot progress sebesar 20,72% dan atas uang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
pembayaran pekerjaan pembangunan 2 (dua) unit rumah contoh tipe 54 M2
sejumlah Rp.50.242.181,- (lima puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu
seratus delapan puluh satu rupiah) bagi bobot progress 24,65% sehingga sama
dengan Rp.107.565.526,- (seratus tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu
lima ratus dua puluh enam rupiah). Bahwa akan tetapi, hasil pekerjaan
Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sejumlah
Rp.107.565.526,- (seratus tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus
dua puluh enam rupiah) itu tidak bisa dibayarkan karena pada sisi lain ,
Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mempunyai kewajiban denda keterlambatan atas pembangunan 2 (dua) unit rumah
contoh tipe 72 M2 dan 2 (dua) unit rumah contoh tipe 54 M2 sebesar
165.569.040,- (sertaus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan
ribu empat puluh rupiah) kepada Pembanding I/Penggugat Rekonvensi /
Tergugat I Konvensi karena faktanya hingga Surat Perjanjian Kontrak
Pekerjaan Nomor : 005 / SPKP-BR. II / IX / 2014 tanggal 1 September 2014
berakhir 5 Januari 2015, bobot pekerjaan yang diselesaikan oleh Terbanding /
Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi hanya 20,72 % untuk
pembangunan 2 (dua) unit rumah contoh tipe 72 M2 dan 24,65 % untuk
pembangunan 2 (dua) unit rumah contoh tipe 54 M2 sehingga pembangunan itu
mangkrak.
Petitum angka 6 dalam gugatan Penggugat tentang tuntutan bunga Pembanding I dan Pembanding II menolak / berkeberatan terhadap
kesimpulan pada hal. 95 alinea ke-3 yang menghukum Tergugat I dan Tergugat
II secara tanggung renteng membayar bunga menurut undang-undang sebesar
Rp.537.827,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh
rupia) per bulan karena tidak benar Tergugat I dan Tergugat II sekarang
Pembanding I dan Pembanding II melakukan perbuatan cidera janji kepada
Penggugat sekarang Terbanding karena kesimpulan itu tidak berdasar hukum
dan keliru. Adapun detil alasan dan argumentasi dijelaskan dalam keberatan
terhadap petitum angka 4 dalam hal. 11 mulai alinea ke-5 bersambung ke hal.
12 aline ke-2 dan keberatan terhadap petitum angka 5 dalam hal. 13 mulai
alinea ke- 1 bersambung ke hal. 14 alinea ke-2.
Petitum angka 7 gugatan Penggugat tentang tuntutan atas kerugian dari keuntungan yang diharapkan Bahwa pada hal. 97 alinea ke-5 Majelis Hakim menyimpulkan untuk
menghukum Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp.47.880.000,- atas
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
keuntungan yang diharapkan, sedangkan pertimbangan hukumnya diuraikan
dari hal. 96 mulai dari alinea ke-2 bersambung hal.97 sampai alinea ke- 4.
Pembanding I dan Pembanding II menolak kesimpulan tersebut karena tidak
benar Tergugat I dan Tergugat II sekarang Pembanding I dan Pembanding II
telah melakukan perbuatan cidera janji kepada Penggugat sekarang Terbanding
. Bahwa adapun alasan dan argumentasi dijelaskan dalam keberatan terhadap
petitum angka 4 dalam hal. 11 mulai alinea ke-5 bersambung ke hal. 12 aline
ke-2 dan keberatan terhadap petitum angka 5 dalam hal. 13 mulai alinea ke- 1
bersambung ke hal. 14 alinea ke-2.
DALAM REKONVENSI
Dalam putusan hal.105 alinea ke-2, disebutkan bahwa menurut pendapat
Majelis Hakim apabila pada saat itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi
mau melaksanakan ketentuan Pasal 4 Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan,
maka pembayaran termin pertama seharusnya telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan pemberitahuan bahwa bon pembelian bahan agar segera diserahkan. Hal mana sesuai dengan
ketentuan Pasal 4 Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan yang menetapkan bahwa
pembayaran termin pertama yaitu permohonan cash bon oleh pelaksana
diajukan setelah material masuk dan dikerjakan dapat diajukan kepada Berlian
Residence dengan ketentuan dilengkapi bon pembelian bahan nilai yang
dibayarkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terhadap termin
pertama kontrak berikutnya.Bahwa basis argumentasi terhadap
pendapat/kesimpulan itu diuraikan dalam hal.99 mulai alinea ke-4 bersambung
ke hal.105 alinea ke-1.
Bahwa Pembanding sangat berkeberatan terhadap pendapat Majelis Hakim
tersebut dan sangat tidak sependapat dengan argumentasi yang mendasari
pendapat itu dengan alasan-alasan / argumentasi sebagai berikut.
Perjanjian diwujudkan dalam sekumpulan kata-kata atau tanda-tanda
sebagai pertemuan kehendak, meeting of mind ( J. Satrio, Hukum Perjanjian,
1991, hal.413). Bahwa kata-kata yang jelas (expresis verbis) tidak boleh
ditafsirkan lain, itu suatu azas hukum. Sehungan dengan itu, menurut ketentuan
Pasal 4 ayat (1) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 005 / SPKP-BR.II /
IX / 2014 tanggal 1 September 2014 ,” Pembayaran Termyn Pertama yaitu
permohonan pinjaman / Cash Bon oleh pelaksana diajukan setelah material masuk dan dikerjakan dapat diajukan kepada Berlian Residence dengan ketentuan dilengkapi oleh bon pembelian bahan nilai yang dibayarkan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terhadap termyn kontrak
berikutnya. Bahwa inti ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut adalah
sebagai berikut :
1. setelah material masuk, artinya Pelaksana telah membeli bahan-bahan
material yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan 2 (dua) unit
rumah contoh tipe 72 M2 dan 2 (dua) unit rumah contoh tipe 54 M2 dan 2,
2. dikerjakan, artinya Pelaksana telah mulai atau sedang melakukan
pembangunan 4 (empat) unit rumah contoh tersebut,
3. cash bon dapat diajukan kepada Berlian Residence, artinya apabila
kewajiban / pekerjaan dalam poin nomor 1 dan 2 sudah dilakukan maka
Pelaksana berhak mengajukan Cash Bon sebagai pembayaran termin
pertama;
4. dilengkapi oleh bon pembelian bahan, artinya bon pembelian bahan
tersebut merupakan syarat dan sebagai bukti untuk digunakan guna
mengetahui / menentukan nilai pembelian bahan yang nantinya mesti
dibayarkan kepada Pelaksana. Menurut hemat Pembanding I, selain unsur keempat itu (bon pembelian bahan sebagai bukti untuk digunakan guna mengetahui / menentukan nilai
pembelian bahan) bahwa Laporan Kemajuan / Progres Bobot Pekerjaan di
lapangan / proyek juga diperlukan untuk menghitung besaran pinjaman / Cash
Bon yang dapat diberikan oleh pihak Berlian Residence selaku developer dan
itu diartikan sebagai pembayaran termin pertama. Lantas, bagaimana implementasi klasula Pasal 4 ayat (1) tersebut?. Bahwa
peristiwa konkritnya / faktanya, Terbanding / Penggugat tidak melaksanakan
unsur / poin ke-4 , sebagaimana dijelaskan di atas karena pengajuan
Permohonan Pinjaman / Cash Bon sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh
juta rupiah) yang dilakukan tanggal 13 November 2014, TIDAK DILENGKAPI /
DILAMPIRI BON PEMBELIAN BAHAN , yang bota bene merupakan syarat
(sudah ada penjelasan tentang hal ini di atas). Oleh karena ketiadaan bukti itu
sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai yang layak
dibayarkan/dipinjamkan kepada Pelaksana (Terbanding / Penggugat). Bahwa
selanjutnya, terkait ketiadaan bukti itu, perlu ditegaskan di sini, bahwa bukti
atau bon pembelian bahan itu pernah diminta oleh Pembanding I / Tergugat I
namun tidak diserahkan kepada Pembanding I / Tergugat I sampai sengketa ini
didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan (baru kemudian pada tahap
pembuktian atas perkara a quo ada bukti seperti itu diajukan namun dalam
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
konteks ini, pengajuan bukti itu bersifat post factum). Bahwa dalam konteks
bukti perhitungan itu, mohon dibakitkab dengan uraian/argumentasi dala,
halaman
Bahwa selain itu, semestinya Pelaksana (Terbanding / Penggugat)
menyerahkan Laporan Kemajuan/Progres Bobot Pekerjaan di lapangan / proyek
untuk selanjutnya diverifikasi / di-check secara bersama-sama guna mengetahui
/ menentukan nilai yang dikerjakan (poin nomor 2 tentang “dikerjakan”. Bahwa
laporan seperti itu , juga tidak ada dilampirkan dengan pengajuan permohonan
pinjaman / cash bon tertanggal 13 November 2014.
Jadi, berdasarkan uraian/argumentasi tersebut, Pelaksana (Terbanding /
Penggugat) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat / kewajibannya dalam
pengajuan Permohonan Pinjaman / Cash Bon sejumlah Rp.90.000.000,-
(sembilan puluh juta rupiah) yang dilakukan tanggal 13 November 2014
sehingga permohonan pinjaman itu ditolak.
Bahwa Surat Permohonan Pinjaman tanggal 13 November 2014
sesungguhnya dilampiri dua lembar dokumen (vide TI-15) yang berisi empat
substansi, yaitu.
1. Rincian Progres Opname Pekerjaan 4 Unit Rumah Contoh Proyek BERLIAN
RESIDENCE Tahap II Jl.Pasar III / Jl. Benteng MARELAN dengan angka-
angka perhitungannya, yaitu : (1) Type 72 M2 jumlah 2 Unit , lokasi : Kav
88K dan 88L dengan progresi 19% bernilai Rp. 49.248.000,- (2) Type 54M2
jumlah 2 Unit , lokasi : Kav 8A dan Kav 8B dengan progresi 20 % bernilai Rp.
41.040.00,-Kemudian dibawah bawah lembaran pertama diberi keterangan
“NB”: Progres Opname Pekerjaan tersebut di atas dihitung berdasarkan
bobot persentase dan dihitung berdasarkan Opname Pekerjaan di lapangan
yang sudah selesai dikerjakan.
Bahwa Pembanding I tidak bisa menerima Lampiran itu begitu saja karena
dibuat secara sepihak , tidak di-opname secara bersama-sama oleh pihak
Pelaksana dan Developer / Managemen Berlian Residence sehingga data
tersebut sangat diragukan validitas / keakuratannya. (Bandingkan dengan
bukti TI-18A2 dan TI-18A1 tentang Laporan Bobot Progres Pembangunan 2
(dua) unti rumah tinggal tipe 72 M2 dan 2 (dua) unti rumah tinggal tipe 54 M2
diperiksa secara bersama-sama dan kemudian disetujui kebenaran data itu.
Seharusnya seperti ini prosedurnya).
2. Perincian Biaya-Biaya : Berisi rincian biaya-biaya : bahan, upah kerja, dan
operasional.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
Bahwa Pembanding I tidak bisa menerima begitu saja dengan alasan
sebagai berikut.
1. Pertama, Rincian Bahan dibuat secara global, karena tidak ada
nilai/harga pembelian bahan per item / jenis barang.
2. Kedua, selain itu, tidak ada bukti bon pembelian bahan tersebut
sebagai data pendukungnya.
3. Ketiga, biaya-biaya operasional dan lain-lain tidak dilengkapi dengan
data pendukung, dibuat secara global, tidak ada break down-nya .
Oleh karenanya, Pembanding I / Tergugat I tidak bisa menerima data yang
tidak valid dan akurat seperti itu. Bahwa dengan kata lain, semua lampiran
Permohonan Pinjaman tanggal 13 November 2014 tersebut benar-benar
bermasalah. (Lebih lanjut, vide uraian/ pada hal. 17 alinea ke-3 di bawah ini).
Bahwa lebih lanjut lagi, dalam putusan hal. 105 pada alinea ke-3, Majelis
Hakim menyimpulkan bahwa oleh karena pembayaran termin pertama ternyata tidak dilaksanakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, mengakibatkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengalami kesulitan dana sehingga dengan terpaksa mengehentikan proses pembangunan 4 (empat) unit rumah tersebut pada bulan Desember 2014 . (Huruf tebal/hitam oleh Kuasa Pembanding) . Bahwa selanjutnya, pada alinea
ke-4, pada halaman tersebut, Majelis Hakim akhirnya menyimpulkan bahwa
Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak dapat dipersalahkan telah melakukan keterlambatan melaksanakan pekerjaan. (Huruf hitam oleh
Kuasa Pembanding) Pembanding I / Penggugat Rekonvensi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan redaksi, “oleh karena
pembayaran termin pertama ternyata tidak dilaksanakan Penggugat Rekonvensi
/ Tergugat I Konvensi, mengakibatkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi mengalami kesulitan dana sehingga dengan terpaksa menghentikan
proses pembangunan 4 (empat) unit rumah tersebut pada bulan Desember
2014”. Bahwa kesimpulan tersebut jelas itu kurang pertimbangan hukum karena tidak mempertimbangkan alasan tidak dipenuhinya ketentuan / syarat pengajuan permohonan pinjaman / cash bon yaitu harus ada bukti / bon pembelian bahan dan dengan tambahan tiadanya “Laporan Kemajuan / Progres Bobot Pekerjaan di lapangan / proyek untuk selanjutnya diverifikasi / di-check secara bersama-sama guna mengetahui / menentukan
nilai yang dikerjakan” per 13 November 2014. Bahwa di atas hal tersebut sudah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
diuraikan secara bernas). Bahwa cara pembuktian seperti itu, sangat bertentangan dengan azas audi alteram partem, sebagai azas yang berlaku universal, tentu juga berlaku untuk pemeriksaan perkara a quo. Dengan
kata lain, dalam konteks ini, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum
pembuktian.
Bahwa selanjutnya, Pembanding I / Penggugat Rekonvensi sangat keberatan terhadap kesimpulan / pendapat Majelis Hakim yang menyatakan, “Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak dapat dipersalahkan telah melakukan keterlambatan melaksanakan pekerjaan ”. Bahwa kesimpulan tersebut sangat keliru karena didasarkan pada basis
argumentasi yang keliru / kurang lengkap. Bahwa Majelis Hakim tidak
mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak secara berimbang. Bahwa
dalam bukti TI-15, sebagaimana diuraikan secara detail di atas, sangat jelas Terbanding / Penggugat lalai memenuhi klausula Pasal 4 ayat (1) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 005 / SPKP-BR.II / IX / 2014 tanggal 1 September 2014, tetapi Majelis Hakim alih-alih membuat reka-reka probabilitas dalam frasa “dengan pemberitahuan bahwa bon pembelian bahan agar segera diserahkan”, padahal Pembanding I / Penggugat
Rekonvensi pernah meminta bukti tersebut tetapi tetap tidak dilengkapi oleh
Terbanding/Penggugat. Bahwa selain itu, dalam hal ini, reka-reka probabilitas
dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam frasa “dengan pemberitahuan bahwa bon pembelian bahan agar segera diserahkan” sungguh menunjukkan sikap tidak fair karena membebankan kewajiban Terbanding / Tergugat Rekonvensi untuk melengkapi persyaratan tersebut kepada Pembanding I / Penggugat Rekonvensi, padahal itu merupakan kewajiban Terbanding/Penggugat. Bahwa semestinya Majelis Hakim bertindak treat like cases alike atau sebangun dengan azas audi alteram partem, terlepas dari bahwa bukti bon pembelian bahan tersebut pernah diminta kepada Terbanding namun kewajiban / ketentuan itu tidak dipenuhi. Bahwa selanjutnya, terkait dengan Permohonan Pinjaman sejumlah
Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dilakukan tanggal 13
November 2014, yang tidak dikabulkan oleh Pembanding I / Penggugat
Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, apabila jumlah itu diperbandingkan dengan
jumlah dana yang telah dikeluarkan oleh Terbanding / Tergugat Rekonvensi /
Penggugat Konvensi sebesar Rp. 287.456.792,- ( dua ratus delapan puluh
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua
rupiah) sebagaimana dirinci dalam Lampiran Permohonan Pinjaman tertanggal
13 November 2014 ( vide bukti T I-15) dan kemudian dikomparasikan lagi
dengan posita angka 13 juncto total tuntutan dalam petitum angka 6 dalam
gugatan Penggugat yang hanya berjumlah Rp. 143.043.665,- (seratus empat
puluh tiga juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dan
bahwa dari itu tuntutan pembayaran atas pembangunan 4 unit rumah contoh itu cuma Rp. 107.565.526,- ( seratus tujuh juta lima ratus enam puluh
lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) maka ditemukan fakta-fakta berupa angka-angka yang tidak cocok satu dengan yang lain. Bahwa dalam lampiran itu, total dana yang telah dikeluarkan oleh Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berjumlah Rp. 287.456.792,- ( dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus
sembilan puluh dua rupiah) dikomparasikan dengan total petitum untuk
pembangunan 2 (dua) unit rumah contoh tipe 72 M2 dan 2 (dua) unit rumah
contoh tipe 54 M2 dan 2 hanya sejumlah Rp. 107.565.526,- ( seratus tujuh juta
lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) maka
ditemukan ada disparitas sejumlah Rp. 179.891.266,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) antara dana yang diakui telah dikeluarkan ditambah hak atas pekerjaan pembangunan 4 unit rumah contoh dengan tuntutan dalam perkara a quo terhadap hal itu.
Bahwa Pembanding I / Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi
MEMBACA DAN MEMAKMAI ANGKA-ANGKA ITU atau DISPARITAS
sejumlah Rp. 179.891.266,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) tersebut SEBAGAI BUKTI KETIDAKJUJURAN dari Terbanding / Tergugat
Rekonvensi / Penggugat Konvensi atas angka-angka dalam lampiran Surat
Permohonan Pinjaman tertanggal 13 November 2014. (Hal itu merupakan salah
satu alasan kecurigaan Pembanding I/ Tergugat I ketika itu). Bahwa akan
tetapi, AMAT DISAYANGKAN FAKTA-FAKTA ITU TIDAK DIPERTIMBANGKAN
OLEH MAJELIS HAKIM. Sekali lagi, ini bukti yang eksplisit menjelaskan bahwa
Majelis hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara a quo.
Bahwa amar putusan yang menghukum Pembanding I dan Pembanding II
atas pembayaran uang pembangunan 2 (dua) unit rumah contoh tipe 72 M2
dan 2 (dua) unit rumah contoh tipe 54 M2 dan 2 berdasarkan bobot pekerjaan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
per 9 Februari 2015, sebagaimana bukti P-7 yang berkesesuaian dengan bukti
TI-18A2 dan bukti P-8 yang berkesesuaian dengan bukti TI-18A1 berjumlah
Rp.107.565.526,- (seratus tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus
dua puluh enam rupiah) yaitu hasil pekerjaan Terbanding / Tergugat Rekonvensi
/ Penggugat Konvensi , uang tersebut tidak bisa dibayarkan kepada Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi karena dia mempunyai kewajiban berupa denda keterlambatan atas pembangunan 2 (dua) unit rumah contoh tipe 72 M2 dan 2 (dua) unit rumah contoh tipe 54 M2 sebesar 165.569.040,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 005 / SPKP-BR.II / IX / 2014 tanggal 1 September 2014. Bahwa memang faktanya hingga Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 005 / SPKP-BR.II / IX / 2014 tanggal 1 September 2014 berakhir 5 Januari 2015, bobot pekerjaan yang diselesaikan oleh Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi hanya 20,72 % untuk pembangunan 2 (dua) unit rumah contoh tipe 72 M2 dan 24,65 % untuk pembangunan 2 (dua) unit rumah contoh tipe 54 M2.disangkal oleh Pembanding I Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tetapi penyelesaiannya haruslah direkonsiliasi / diperhitungkan dengan denda keterlambatan bahkan pembangunan atas 4 unit rumah contoh tersebut mangkrak, sebagaimana dituntut dalam petitum sebesar Rp.165.569.040,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh rupiah).` Berdasarkan alasan – alasan, fakta-fakta, argumentasi di atas, dan fakta
persidangan, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q.
Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili serta memutus
perkara a quo menerima dan mempertimbangkan Memori Banding ini dan
selanjutnya kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
Menerima eksepsi Pembanding I dan Pembanding II untuk seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA
1. Menerima Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri perkara a quo.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
4. Mengangkat Sita Jaminan yang dilakukan secara melanggar hukum
acara dan tertib beracara.
DALAM REKONVENSI
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Menghukum Terbanding / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya
perkara yang timbul sesuai dengan aturan yang berlaku.
Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili
serta memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya. (Ex Aequo Et Bono).
Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/
Terbanding tertanggal 9 Desember 2016 dan surat kontra memori banding
tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 26 Januari
2017 kepada Tegugat I, II/Pembanding I, II, yang pada pokoknya menemukakan
hal-halsebagaiberikut:
1. Bahwa Terbanding/Penggugat menolak seluruh dalil/alasan-alasan dalam
Memori Banding para Pembanding/para Tergugat, terkecuali hal-hal yang
secara tegas sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor : 512/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tanggal 27 Juni 2016 aquo telah tepat dan benar baik tentang pembuktian maupun penerapan hukumnya, serta
putusannya telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat,
oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut patut untuk
dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan pada tingkat Banding ;
3. Bahwa setelah Terbanding/Penggugat mencermati seluruh alasan-alasan
banding yang tertuang dalam Memori Banding yang diajukan oleh para
Pembanding/para Tergugat, maka Terbanding/Penggugat berpendapat
bahwasanya alasan-alasan banding incasu tidak dapat dibenarkan,
apalagi hanya bersifat pengulangan semata atau tidak memuat hal-hal yang baru, sehingga dengan demikian sepatutnya Permohonan Banding
dari para Pembanding/para Tergugat untuk ditolak ;
4. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan
aquo yang menolak seluruh eksepsi para Pembanding/ para Tergugat
adalah telah tepat dan benar sesuai hukum, karena eksepsi-eksepsi yang
diajukan para Pembanding/para Tergugat tidak beralasan hukum, dan lagi
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
pula eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut bukan merupakan eksepsi
sifatnya karena sudah memasuki materi pokok perkara ;
5. Bahwa formulasi gugatan yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat
terhadap Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II dalam
perkara ini adalah telah tepat dan benar sesuai hukum acara yang berlaku
dan relevan dengan bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, oleh karenanya
secara hukum, Pembanding II/Tergugat II bersama-sama dengan
Pembanding I/Tergugat I harus turut mempertanggung-jawabkan/membayar
segala kerugian yang diderita oleh Terbanding/Penggugat incasu ;
6. Bahwa tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan
dalam perkara ini sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor :
512/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 26 Mei 2016 adalah telah dilakukan sesuai
tata cara/hukum yang berlaku (Vide: Pasal 261 ayat (1) RBg maupun Pasal
720 Rv.), hal mana bertujuan untuk menjamin dapat dilaksanakannya
putusan aquo guna memenuhi tuntutan Terbanding/Penggugat ;
7. Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 berupa Berita Acara Serah-
terima pekerjaan pagar dinding batako tinggi 2 meter sepanjang 280 meter
Nomor : 003/BA-BR-II/VIII/2014 tertanggal 1 September 2014 yang
ditandatangani oleh Terbanding/ Penggugat dengan Pembanding
II/Tergugat II, maka telah terbukti bahwa pekerjaan pembuatan pagar
dinding batako tinggi 2 meter sepanjang 280 meter incasu telah selesai 100
% (seratus persen) ;
Berdasarkan surat bukti bertanda P-5 berupa Surat Perintah Kerja Nomor :
004/SPK-BR-II/PM/VIII/2014 tanggal 30 Agustus 2014 yang ditandatangani
oleh Terbanding/Penggugat dengan Pembanding II/Tergugat II dan
kemudian berdasarkan surat bukti P-6 berupa Surat Perjanjian Kontrak
Pekerjaan Nomor : 005/SPKP-BR-II/IX/2014 September 2014 telah
membuktikan bahwasanya antara Terbanding/Penggugat dengan
Pembanding I/Tergugat I serta Pembanding II/Tergugat II telah terjadi
persetujuan untuk pembangunan unit rumah contoh proyek Berlian
Residence Tahap II jalan Pasar III Timur yaitu 2 (dua) unit rumah tipe 72 m2
dan 2 (dua) rumah tipe 54 m2 ;
Berdasarkan surat bukti bertanda P-7 berupa Surat berita progress
pembangunan 2 (dua) unit rumah tipe 54 m2 tanggal 09 Februari 2015 yang
ditandatangani oleh Terbanding/ Penggugat dengan Pembanding
II/Tergugat II telah membuktikan bahwa pembangunan 2 (dua) unit rumah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
tipe 54 m2 telah mencapai 24,65 % (dua puluh empat koma enam puluh
lima persen), dan berdasarkan surat bukti bertanda P-8 berupa Surat berita
progress pembangunan 2 (dua) unit rumah tipe 72 m2 tanggal 09 Februari
2015 yang ditandatangani oleh Terbanding/Penggugat dengan Pembanding
II/Tergugat II telah membuktikan bahwa pembangunan 2 (dua) unit rumah
tipe 72 m2 telah mencapai 20,72 % (dua puluh koma tujuh puluh dua
persen) ;
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Terbanding/ Penggugat telah
pernah mengajukan permohonan pinjaman (Cash Bon) kepada Berlian
Residence atau kepada Pembanding I/Tergugat I tertanggal 13 Nopember
2014 dan tertanggal 23 Pebruari 2014 sesuai surat bukti bertanda T1-15
dan P-13, namun para Pembanding/para Tergugat belum dapat
mengabulkan permohonan Cash Bon dimaksud (bukti P-14) ;
Bahwa para Pembanding/para Tergugat belum melakukan pembayaran
kepada Terbanding/Penggugat berupa uang kekurangan pembayaran
pembangunan pagar dinding batako tinggi 2 meter sepanjang 280 meter
sebesar Rp. 622.000.- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), uang
kekurangan pembayaran atas pembangunan 2 (dua) unit rumah tinggal tipe
54 m2 sebesar 24,65 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 205.225.181. dan 2
(dua) unit rumah tinggal tipe 72 m2 sebesar 20,72 % dari nilai kontrak
sebesar Rp. 273.608.175.-, dan bahkan para Pembanding/para Tergugat
belum melakukan pembayaran kepada Terbanding/Penggugat berupa
uang retensi sebesar Rp. 5.138.000.- ;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang disampaikan dihadapan
persidangan berupa surat-surat bukti dan Saksi-saksi yang diajukan oleh
Terbanding/Penggugat maka telah terbukti (hasil pemeriksaan persidangan
Tingkat Pertama) bahwasanya para Pembanding/para Tergugat mempunyai
kewajiban hukum untuk membayar kepada Terbanding/Penggugat sejumlah
uang total sebesar Rp. 107.565.526.- (seratus tujuh juta lima ratus enam
puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), sehingga oleh karenanya
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 512/Pdt.G/2015/PN.Mdn.
tanggal 27 Juni 2016 aquo telah tepat dan benar sesuai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam Masyarakat ;
8. Bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding/para
Tergugat pada halaman 14 (poin Ketiga) ada menyebutkan :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
Ketiga, bahwa pada satu sisi, Terbanding/ Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi memang berhak atas uang pembayaran pekerjaan yang dia
lakukan atas pembangunan 2 (dua) unit rumah contoh tipe 72 m2 sejumlah
Rp. 56.701.345. untuk bobot progres sebesar 20,72% dan atas uang
pembayaran pekerjaan pembangunan 2 (dua) unit rumah contoh tipe 54 m2
sejumlah Rp. 50.242.181. bagi bobot progress 24,65% sehingga sama
dengan Rp. 107.565.526,- (seratus tujuh juta lima ratus enam puluh lima
ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) ;
9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan aquo telah tepat dan benar
menghukum para Pembanding/para Tergugat untuk membayar kepada
Terbanding/Penggugat berupa kerugian bunga yakni sebesar 0,5% atau
Rp.537.827. perbulan sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yang
menyebutkan :
Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan,
barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai
memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam
tenggang waktu yang telah dilampaukannya ;
Demikian pula tentang pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan
Negeri Medan incasu yang telah mengabulkan tuntutan
Terbanding/Penggugat tentang “Keuntungan yang diharapkan atau yang
seharusnya diperoleh Terbanding/ Penggugat” yakni sebesar Rp.
47.880.000.-, adalah telah tepat dan beralasan hukum ;
10. Bahwa selanjutnya tentang gugatan rekonvensi yang diajukan oleh
Pembanding I/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka
Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi
sebagai-berikut :
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan aquo yang menolak gugatan
rekonvensi incasu, adalah telah tepat dan benar karena gugatan
rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding I/Penggugat Rekonvensi
tidak beralasan hukum ;
- Bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah pernah mengajukan
Permohonan Pinjaman (Cash Bon) kepada Berlian Residence atau
kepada Pembanding I/Penggugat Rekonvensi tertanggal 13 Nopember
2014 dan tertanggal 23 Pebruari 2014 sesuai surat bukti bertanda T1-15
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
dan P-13, namun para Pembanding/Penggugat Rekonvensi belum dapat
mengabulkan permohonan Cash Bon dimaksud (bukti P-14) ;
- Bahwa oleh karena pembayaran termin pertama ternyata tidak
dilaksanakan oleh Pembanding I/Penggugat Rekonvensi, maka hal
tersebut mengakibatkan Terbanding/ Tergugat Rekonvensi mengalami
kesulitan dana, sehingga dengan terpaksa menghentikan proses
pembangunan 4 (empat) unit rumah incasu pada bulan Desember 2014,
dengan demikian maka secara hukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi
tidak dapat dipersalahkan dalam hal pekerjaan incasu ;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor : 512/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tanggal 27 Juni 2016 telah
tepat dan benar, dengan demikian Permohonan Banding dari para
Pembanding/para Tergugat sepatutnya untuk ditolak ;
12. Bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak
tegas surat-surat bukti tambahan yang diajukan oleh para Pembanding/para
Tergugat pada tingkat banding ini sepanjang yang bertentangan dengan
pembelaan diri dan pembuktian yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, dan lagi pula jika ada
bukti tambahan seharusnya diajukan dihadapan persidangan yang khusus
diadakan untuk itu serta dihadiri semua pihak perkara sesuai prinsif Process
Doelmatigheid & Process Orde ;
Berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding/Penggugat Konvensi /Tergugat
Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan
yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, agar berkenan
memberikan putusan hukum :
- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I/Tergugat I
Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II/Tergugat II Konvensi ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 512/
Pdt.G/2015/PN.Mdn. tanggal 27 Juni 2016 yang dimohonkan banding
tersebut;
- Membebankan ongkos perkara di semua tingkatan kepada Pembanding
I/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II/Tergugat II
Konvensi ;
Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)
Nomor 512/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada pihak
Penggugat/Terbanding pada tanggal - dan kepada Tergugat/Pembanding pada
tanggal 12 Mei 2017 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan,
sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I, II/ Pembanding
I, II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah
memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding I,II /
Tergugat I, II ternyata mengenai materi banding tersebut kesemuanya telah
dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh majelis hakim tingkat
pertama dalam putusannya, dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama
tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa
dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan
putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Juni 2016 Nomor
512Pdt.G/2015/PN.Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan
seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding
dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding
yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka
Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan
hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan
hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua
keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan bersesuaian
dengan fakta persidangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di
tingkat banding, kecuali mengenai amar Putusan Dalam Konvensi dan Dalam
Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan majelis hakim tingkat
pertama dalam putusannya menyatakan “Gugatan Penggugat Konvensi
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
dikabulkan untuk sebagian dan memerintahkan agar Tergugat I, II Konvensi
membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan juga dalam pertimbangan hukumnya
selanjutnya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I
dan Tergugat II Konvensi, berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka
Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dihukum
untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, namun didalam Amar
Putusan “Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi” majelis hakim tingkat
pertama menyatakan “Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.660.000,- (dua juta enam ratus
enam puluh ribu rupiah), oleh karenanya Majelis hakim Tingkat Banding akan
memperbaiki kekeliruan penulisan amar putusan Dalam Konvensi dan Dalam
Rekonvensi putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut dengan
menyelaraskan dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang
pembebanan biaya perkara dalam perkara aquo, menjadi sebagaimana dalam
amar putusan ini;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Juni 2016 Nomor 512/Pdt.G/2015/PN.Mdn
dengan memperbaiki sekedar mengenai Amar Putusan Dalam Konvensi Dalam
Rekonvensi, sehingga selengkapnya sebagaimana dibawah ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I Dalam Konvensi/
Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding I dan Tergugat II Dalam
Konvensi/Pembanding II tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan
tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya
perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;
Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku,
khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
dan RBG ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Pembanding-I, II, semula Tergugat-I, II ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Juni 2016 Nomor
512/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut, dengan
memperbaiki sekedar mengenai amar putusan Dalam Konvensi dan Dalam
Rekonvensi, sehingga selengkapnya sebagai berikut: ;
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang
telah diletakkan dalam perkara ini, yaitu terhadap barang-barang tidak
bergerak milik Tergugat I yang terletak di jalan Pasar III Timur/ jalan
Benteng yang setempat dikenal dengan komplek Berlian Residence
Tahap 2, berupa :
- a. 2 (dua) unit rumah type 72 M2 : Kavling 88 K dan Kavling 88 L.
- b. 2 (dua) unit rumah type 54 M2 : Kavling 8 A dan Kavling 8 B.
Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Perumahan milik Tergugat I.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tembok perumahan Berlian
Residence Tahap 2.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah kosong milik Tergugat I.
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah kosong milik Tergugat I.
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan
Nomor : 004/SPKK-BR-II/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 untuk Pembuatan
Pagar Dinding Batako Setinggi 2 Meter Sepanjang 280 Meter dan Surat
Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 005/SPKP-BR.II/IX/2014 tertanggal 1
September 2014 untuk Pembangunan Proyek Berlian Residence Tahap II, 2
Unit Rumah Tinggal Tipe 54 M2 dan 2 Unit Rumah Tinggal Tipe 72 M2;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah
Wanprestasi (Ingkar Janji);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi secara tunai dan
seketika atas tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
tersebut, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.107.565.526,- (seratus tujuh juta lima ratus enam puluh lima
ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
o Uang kekurangan pembayaran pembangunan pagar dinding batako
tinggi 2 meter sepanjang 280 meter sebesar Rp. 622.000,- (enam
ratus dua puluh dua ribu rupiah);
o Uang pembayaran pekerjaan 2 (dua) unit rumah tinggal tipe 72 M2
sebesar 20,72 % dari nilai kontrak sebesar Rp.273.608.175,- sama
dengan Rp.56.701.345;
o Uang pembayaran pekerjaan 2 (dua) unit rumah tinggal tipe 54 M2
sebesar 24,65 % dari nilai kontrak sebesar Rp.205.225.181,- sama
dengan Rp.50.242.181,-;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar ganti kerugian bunga sebesar Rp.107.565.526.- X 0,5 % =
Rp.537.827,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh
tujuh rupiah) perbulan, terhitung sejak gugatan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dengan perkara ini
mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewisjde);
7. Menghukum Tergugat I, II / Pembanding I, II secara tanggung renteng
untuk mengganti secara tunai dan seketika seluruh keuntungan yang
diharapkan (uitdervings) atau yang seharusnya diperoleh Penggugat
/Terbanding sekiranya perjanjian terpenuhi dengan baik, sebesar
Rp.47.880.000.- (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh
ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/
Terbanding untuk selain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI
6. Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/
Pembanding.
DALAM KONVENSI DALAM REKONVENSI
7. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/Pembanding I
dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan
yang dalam tingkat pertama sejumlah Rp.2.660.000,- (dua juta enam
ratus enam puluh ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah
Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDN
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 23 NOPEMBER 2017 oleh
kami YANSEN PASARIBU,SH selaku Ketua Majelis dengan ADI
SUTRISNO,SH,MH dan NUR HAKIM,SH,MH masing-masing sebagai Hakim
Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8
Agustus 2017 Nomor 223/PDT/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA
tanggal 5 DESEMBER 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta
dibantu oleh MASRUKIYAH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;
Hakim Anggota : Hakim Ketua :
ttd ttd
1. ADI SUTRISNO,SH,MH YANSEN PASARIBU,SH
ttd
2. NUR HAKIM,SH,MH
Panitera Pengganti :
MASRUKIYAH,SH
Rincian biaya perkara:
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)