Upload
builiem
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
P U T U S A N
Nomor 419/PDT/2017/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara:
INSAN PAHRUDDIN BATUBARA, jenis kelamin Laki-laki, umur 28 Tahun,
pekerjaan wiraswasta, warga negara Indonesia, alamat
Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis,
Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini diwakili oleh
kuasa hukumnya H. Marasamin Ritonga, S.H., M.H., H.
Ali Panca Sipahutar, S.H., Jerman Pohan, S.H., Siti
Fauziah Nasution, S.H., Ahcmad Sandry Nasution, S.H.,
M.Kn., Roi Martua S. Harahap, S.H., dan Sohibul Maali
Harahap, S.H., Para Advokad/Konsultan Hukum/
Penasihat Hukum dan Advokat magang yang tergabung
dalam Tim Hukum & Advokasi Calon Kepala Desa Sale
Baru “Insan Pahruddin Batubara”, berkedudukan di Jln.
Kangkung No. 31 Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 30 Januari 2017 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal
dibawah Register Nomor 8/2017/SKK tanggal 13 Februari
2017, sebagai PEBANDING semula sebagai
PENGGUGAT;
L a w a n :
1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SALE BARU, berkedudukan di Desa
Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten
Mandailing Natal, sebagai TERBANDING semula
sebagai TERGUGAT I; 2. BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SALE BARU,
berkedudukan di Desa Sale Baru Kecamatan Muara
Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai
TERBANDING semula sebagai TERGUGAT II;
3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN
MANDAILING NATAL, berkedudukan di Komplek
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
Perkantoran Payaloting Jl. Willem Iskandar No. 11 Dalan
Lidang, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai TERBANDING semula sebagai TERGUGAT III;
4. TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPADA DESA, KECAMATAN MUARA
BATANG GADIS, berkedudukan di Jl. Pendidikan Nomor
02 Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis,
Kabupaten Mandailing Natal, sebagai TERBANDING
semula sebagai TERGUGAT IV;
5. CAMAT, KECAMATAN MUARA BATANG GADIS, berkedudukan di Jln.
Pendidikan Nomor 02 Desa Singkuang Kecamatan
Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal,
sebagai TERBANDING sebagai TERGUGAT V;
Dalam hal ini untuk Tergugat III dan Tergugat V diwakili
oleh kuasa hukumnya Syafaruddin Hasibuan, S.H., dan
Nifzul Refli, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum pada
Kantor Pengacara – Penasihat Hukum SYAFARUDDIN
HASIBUAN, SH & ASSOCIATES, berkedudukan di Jln.
Sikambing No. 2 K, Silalas Kota Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mandailing Natal dibawah Register Nomor 20/2017/SKK
tanggal 08 Maret 2017. 6. BUPATI, KAB. MANDAILING NATAL, berkedudukan di Komplek
Perkantoran Payaloting Jalan Willem Iskandar No. 11,
Dalan Lidang, Panyabungan, Kabupaten Mandailing
Natal, Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dalam hal ini
untuk diwakili oleh kuasa hukumnya Syafaruddin
Hasibuan, S.H., dan Nifzul Refli, S.H., Advokad dan
Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara – Penasihat
Hukum SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH &
ASSOCIATES, berkedudukan di Jln. Sikambing No. 2 K,
Silalas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 22 Februari 2017 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal
dibawah Register Nomor 17/2017/SKK tanggal 01 Maret
2017 serta diwakili pula oleh kuasa hukumnya H. Ridwan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
Rangkuti, S.H., M.H., Advokad/ Penasihat Hukum/
Pembela Umum pada Law Office Ridwan Rangkuti, SH &
Associates, Advocates & Counsellors At Law,
berkedudukan di Jln. Merdeka No. 210 Kota
Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 06 Maret 2017 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal
dibawah Register Nomor 32/2017/SKK tanggal 19 April
2017, sebagai TERBANDING semula sebagai TERGUGAT VI;
7. CAHYONO SURYA, umur 32 tahun, alamatBanjar Sale Baru Kec. Muara
Batang Gadis Kab. Mandailing Natal, sebagai
TERBANDING semula sebagai TURUT TERGUGAT; Dalam hal ini untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat
diwakili oleh kuasa hukumnya Syafaruddin Hasibuan, S.H., dan Nifzul Refli,
S.H., Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara – Penasihat
Hukum SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH & ASSOCIATES, berkedudukan di
Jln. Sikambing No. 2 K, Silalas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 01 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah Register Nomor 24/2017/SKK
tanggal 15 Maret 2017;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca :
1. Susrat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR
419/PDT/2017/PT MDN. tanggal 07 Desember 2017, tentang Penetapan
Majelis Hakim yang berwenang menyidangkan perkara ini;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan NOMOR
419/PDT/2017/PT MDN. tanggal 08 Desember 2017, tentang Penujukan
Panitera Penganti dalam perkara ini;
3. Berkas perkara berikut Putusan Pengadilan negeri Mandailing Natal
tanggal 10 Mei 2017 Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mdl. dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 8 Deseber 2017 NOMOR
419/PDT/2017/PT MDN, tentang Penetapan hari sidang Perkara;
TENTANG DUDUK PERKARA;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 13
Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mandailing Natal pada tanggal 13 Februari 2017 dalam Register Nomor
5/Pdt.G/2017/PN Mdl., telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada
pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa pada tahap 1 (satu) pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten
Mandailing Natal tahun 2016, Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang
Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara masuk
sebagai salah satu desa yang ikut melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
2. Bahwa pada tanggal 30 November 2016 telah dilaksanakan Pemilihan
Kepala Desa di Desa Sale Baru, dimana Penggugat adalah salah satu dari 5
(lima) calon yang ikut sebagai calon Kepala Desa dengan nomor urut 02
(dua);
3. Bahwa adapun pemilihan Kepala Desa Sale Baru pada tanggal 30
November 2016 yang diikuti sebanyak 5 (lima) calon tersebut yaitu Nomor
Urut 1 : Sapiatun, Nomor Urut 2 : Insan Pahruddin Batubara (Penggugat),
Nomor Urut 3 : Novita Pane, Nomor Urut 4 : Cahyono Surya/Turut Tergugat
Dan Nomor Urut 5 : Bahrum Nasution;
4. Bahwa pada Pemilihan Kepala Desa Sale Baru tersebut jumlah Tempat
Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 3 (tiga) TPS yaitu TPS-I di Desa
Induk/Sale Baru, TPS-II di Dusun Bronjong dan TPS III di Dusun Bulung
Gadung;
5. Bahwa adapun jumlah pemilih di TPS-I Desa Induk/Sale Baru sebanyak 372
(tiga ratus tujuh puluh dua) pemilih, di TPS-II Dusun Bronjong sebanyak 356
(tiga ratus lima puluh enam) pemilih dan di TPS-III Dusun Bulung Gadung
sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) pemilih dengan total jumlah Daftar
Pemilih Tetap (DPT) sebanyak = 1.018 (seribu delapan belas) pemilih;
6. Bahwa TergugatI dan TergugatII, dalam proses Pemilihan Kepala Desa Sale
Baru mulai dari Tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan
Penetapan banyak melakukan perlanggaran-pelanggaran Peraturan
Perundang-Undangan, terutama Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten
Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian
Kepala Desa;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
7. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TergugatI dan
TergugatII dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sale Baru tersebut
adalah sebagai berikut:
1) TergugatII dalam melaksanakan pemilihan dan pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Sale Baru tidak transparan dan terkesan sangat
buru-buru serta dipaksakan, hal tersebut terlihat karena panitia dari
Dusun Bronjong (TPS-II) dan Bulung Gadung (TPS-III) tidak pernah ikut
dalam musyawarah pembentukan panitia, akan tetapi tiba-tiba saja ada
panitia yang ditunjuk oleh TergugatII sebagai panitia, kemudian ada
anggota panitia di Desa Induk/Sale Baru masih berusia 19 (Sembilan
belas) Tahun, yang seharusnya seorang panitia minimal berusia 21 (dua
puluh satu) Tahun, hal tersebut telah melanggar Pasal 12 Ayat (2) huruf
c PERBUB Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian
Kepala Desa, berbunyi : “Berumur paling rendah 21 Tahun”;
2) Tergugat I tidak mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan
tidak ada perbaikan, hal tersebut telah melanggar Pasal 21 Ayat (2),
PERBUB Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian
Kepala Desa, berbunyi: “Pendaftaran, Penyusunan dan penetapan
Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilaksanakan selama 15 (lima belas)
hari yang didahului pengumuman secara tertulis, yang sekurang-
kurangnya memuat : Hari dan Tanggal mulai dan berakhirnya
pendaftaran pemilih”; dan Persyaratan bagi penduduk untuk dapat di
daftarkan sebagai pemilih;
3) Tergugat I tidak memilah, mengesahkan ataupun mengumumkan Daftar
Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap
serta mengabaikan masukan-masukan dari masyarakat, hal tersebut
telah melanggar Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) PERBUB Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,
berbunyi Ayat (1) Pendaftaran Pemilih disusun dan dipilahkan per
dusun; Ayat (2) Pengesahan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar
Pemilih Tambahan serta Daftar Pemilih Tetap disusun dan dipilah per
dusun, namun tiba-tiba muncul/ada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang
tidak diketahui darimana asal-usul DPT tersebut;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
4) Tergugat I membuka Pendaftaran Bakal Calon sampai pada Penetapan
Bakal Calon hanya 8 (delapan) hari yang seharusnya 17 (tujuh belas)
hari, hal ini telah melanggar Pasal 21 Ayat (1) huruf b, PERBUB Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,
berbunyi : Pendaftaran Bakal Calon = 9 (sembilan) Hari, Pendaftaran II
= 3 (tiga) hari dan Pendaftaran III = 2 (dua) hari, penetapan Bakal Calon
= 1 (satu) hari dan pengumuman bakal calon = 2 (dua) hari;
5) Tergugat I hanya membuat waktu mengenai tanggapan masyarakat
terhadap calon ½ (setegah) hari yang seharusnya selama 2 (dua) hari
dan mengabaikan tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap calon-
calon kepala desa, hal ini telah melanggar Pasal 21 Ayat (1) huruf e,
PERBUB Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian
Kepala Desa) berbunyi : “Tanggapan masyarakat = 2 (dua) hari”;
6) Tergugat I, melaksanakan pemungutan suara berbeda di 3 (tiga) TPS
yaitu : di Desa Induk/Sale Baru (TPS-I) dibuka pukul: 11.41 Wib dan
tidak ada jangka waktu penutupannya, di Dusun Bronjong (TPS-II)
dibuka pukul: 16.00 Wib s/d 22.00 Wib, dan di Dusun Bulung Gadung
(TPS-III) dibuka pukul: 15.00 Wib s/d 20.00 Wib serta Surat Undangan
sebagian diserahkan kepada warga (Pemilih) pada hari Rabu tanggal 30
Nopember 2016/ (pada saat hari pemilihan), padahal di dalam
Undangan memilih tercantum pada pukul : 07.00 s/d 13.00 Wib, hal
tersebut telah melanggar Pasal 57 Ayat (1), PERBUB Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang
berbunyi : Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wib
sampai dengan pukul 13.00 WIB;
7) Tergugat I dalam hal ini Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sale Baru
tidak menandatangani kertas suara/surat suara di Dusun Bronjong TPS-
II dan Dusun Bulung Gadung TPS-III, hal tersebut melanggar Pasal 64
Ayat (1) angka 1, PERBUB Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan
Dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi : Surat Suara untuk
pemilihan Kepala Desa Dinyatakan Sah Apabila surat suara
ditandatangani oleh Ketua Panitia yang disetempel;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
8) Tergugat I telah memberikan hak pilih kepada masyarakat yang tidak
terdaftar di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 19 (sembilan
belas) orang di TPS 2 (dua) atas nama yaitu : Syamsul Bahri Hasibuan,
Rosna, Parlindungan Nasution, Yusmidar, Marali Siregar, Maria
Harahap, Abdullah Hasibuan, Resti Siregar, Carly Sitorus, Loide Sirait,
Carlos Sitorus, Abdul Rahman Siregar, Binu Lubis, Lia Siregar, Barat
Dangdut, Nainggolan Pitu Gaya, Darmi dan Anwar Sodik;
9) Tergugat I memasukkan nama pemilih yang belum cukup umur (belum
cakap hukum) ke DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS-II Dusun Bronjong
dan memilih Nomor Urut 4 (Turut Tergugat) yaitu : Ertina Tinambunan
(DPT Nomor Urut : 99), Gunawan Nasution (DPT Nomor Urut : 337),
Fitri Aspida (DPT Nomor Urut : 352), hal tersebut telah melanggar Pasal
22 Ayat (2) huruf a, PERBUB Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan
Dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi : “Penduduk desa yang
pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17
(tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai
pemilih”;
10) Tergugat I memasukkan dan memberikan hak pilih kapada orang yang
diduga adalah orang gila ke DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS-I, Desa
Induk/ Sale Baru;
11) Tergugat I memasukkan pemilih yang bukan warga desa Sale Baru,
Dusun Bronjong dan Dusun Bulung Gadung sebanyak 6 (enam) orang
yaitu: nama : Jumari, Darmi, Anwar Sodik Di Tps-Ii Dusun Bronjong dan
H. Usmar Nasution, Hj. Jahrannur dan Jufri di TPS-I;
12) Tergugat I membuat kotak suara di TPS-II (Dusun Bronjong) sebanyak
2 (dua) buah/ Kotak Suara, yang satu Kotak Suara terbuat dari kardus
(kotak yang terbuat dari kertas) dan 1 (satu) Kotak Suara terbuat dari
Kaleng. Dimana satu kotak suara dibawa berjalan/ keliling untuk
menemui Pemilih, sehingga hal tersebut besar kemungkinan akan
terjadi manipulasi/ pengelembungan suara/ perolehan suara oleh
karena dari jumlah pemilih di Dusun Bronjong TPS-II sebanyak 356 (tiga
ratus lima puluh enam) jiwa satupun tidak ada sisa kertas suara semua
terpakai dan dinyatakan sah;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
13) Tergugat I membatalkan suara Penggugat di TPS-I sebanyak 30 (tiga
puluh) suara dan di TPS-III sebanyak 6 (enam) suara, padahal surat
sura tersebut sah menurut Peraturan Perundang-Undangan;
14) Tergugat I sampai saat ini tidak memberikan Berita Acara dan
Rekapitulasi pemungutan suara kepada Penggugat dan tidak
mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa Sale Baru, hal tersebut
telah melanggar Pasal 65 Ayat (1) PERBUB Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang
berbunyi : “Setelah penghitungan suara selesai, panitia menyusun
Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris Panitia pemilihan, calon kepala desa dan saksi dari calon dan
mengumumkan hasilnya pada hari itu juga”;
15) Tergugat II selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan
dari Tergugat I seharusnya Tergugat II telah melaksanakan Rapat Pleno
Penetapan calon Kepala Desa Sale Baru, akan tetapi terhitung sejak
pemungutan suara tanggal 30 November 2016 Tergugat II baru
melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 18 Desember 2016, sehingga
telah melewati waktu selama 7 (hari);
8. Bahwa Penggugat sebelumnya telah sering memperingatkan Tergugat I dan
Tergugat II mulai dari Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Sale Baru sampai pada tahap pemilihan Kepala Desa Sale Baru, agar
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sale Baru tidak melanggar Peraturan
yang berlaku, supaya dalam pelaksanaan Pemiliahan Kepala Desa dapat
berjalan dengan baik tidak ada hak-hak masyarakat yang dirugikan, akan
tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya;
9. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran dalam proses Pemilihan Kepala
Desa Sale Baru tersebut Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas
proses Pemilihan Kepala Desa Sale Baru yang dilakukan oleh TergugatI,
TergugatII bersama-sama dengan TergugatIII, Tergugat IV, TergugatV dan
TergugatVI;
10. Bahwa kebaratan Penggugat tersebut telah disampaikan secara tertulis 1
(satu) hari setelah pemungutan suara yang ditujukan kepada Tergugat V dan
telah menguraikan alasan-alasan keberatan Penggugat sebagaimana pada
point 7 (tujuh) melalui Surat Nomor : 01/ TA/ XII/ 2016, perihal : Mohon
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
Membatalkan dan Pemilihan Ulang, tanggal 01 Desember 2016, akan tetapi
tidak ada tanggapan;
11. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan kemudian Penggugat kembali
mengirim Surat Nomor : 02/ TA/ XII/ 2016, perihal : Mohon Tanggapan/
Jawaban, tanggal 16 Desember 2016 yang ditujukan kepada Tergugat V dan
ditembuskan kepada TergugatI, TergugatII, Tergugat III, Tergugat IVdan
TergugatVI dan juga berencana akan melakukan aksi unjuk rasa;
12. Bahwa oleh karena itu barulah Tergugat V menanggapi dengan mengirimkan
Surat Nomor 270/315/MBG/2016, perihal Penyelesaian Perselisihan
Pilkades, tertanggal 06 Desember 2016, yang ditujukan kepada Tergugat I
dan Tergugat II untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa Pemilihan
Kepala Desa di tingkat Desa;
13. Bahwa akan tetapi di dalam musyawarah/rapat penyelesaian
perselisihan/sengketa tersebut tidak berhasil, sehingga Tergugat I dan
Tergugat II sebagaimana di dalam Berita Acara Musyawarah Penyelesaian
Perselisihan PILKADES Desa Sale Baru yang pada pokoknya menyatakan :
“Tidak mampu menyelesaikan perselisihan/ sengketa dan menyerahkan
penyelesaian sengketa tersebut kepada tingkat Kecamatan(kepada Tergugat
IV dan Tergugat V);
14. Bahwa oleh karena tidak adanya penyelesaian sangketa tersebut Penggugat
kembali mengirimkan Surat Nomor : 04/ TA/ XII/ 2016, perihal : Permohonan
Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
Sale Baru tahun 2016, tertanggal 26 Desember 2016, yang ditujukan kepada
TergugatVI (Bupati Kabupaten Mandailing Natal), namun juga tidak ada
tanggapan;
15. Bahwa terakhir pada tanggal 04 Januari 2017 Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya menyampaikan secara langsung Surat Nomor : 05/TA/XII/2016,
perihal: Mohon membatalkan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sale Baru
Tanggal 30 November 2016, tanggal 04 Januari 2017 yang ditujukan kepada
Tergugat VI, yang pada saat itu Penggugat menyerahkan surat tembusan
kepada Tata Pemerintahan (TAPEM) Kabupaten Mandailing Natal dan justru
mereka menyarankan agar Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan
Negeri Mandailing Natal, padahal seharusnya mereka wajib memfasilitasi
penyelesaian Pilkades Sale Baru tersebut;
16. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2017/ hari yang sama Penggugat kemudian
mendapat undangan dari Tergugat V sebagaimana Surat Nomor :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
270/350/BMG/2017, perihal: Undangan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan
Kepala Desa Sale Baru, tanggal 03 Januari 2017, Untuk hadir pada Hari
Kamis tanggal 05 Januari 2017 pukul 10.00 Wib, di Kantor Camat Muara
Batang Gadis, atas surat tersebut kemudian Penggugat bersama rombongan
dan Kuasa Hukumnya langsung berangkat dari Panyabungan menuju
Singkuang yang pada saat pertemuan tersebut dihadiri Tergugat I, Tergugat
II dan Tergugat IV/ Tergugat V hanya diwakili oleh Kasi Pemerintahan (Abdul
Rahman) serta kemudian hasil dari pertemuan tersebut telah dituangkan ke
dalam Berita Acara, adapun isi Berita Acara tersebut pada pokoknya :
- Penggugat tetap pada tuntutan, dimana meminta agar Pemilihan Kepala
Desa Sale Baru tanggal 30 November 2016 dibatalkan;
- TergugatI selaku Panitia meminta waktu untuk menjawab tuntutan dari
Penggugat, guna disampaikan kepada TergugatV lebih kurang 3 (tiga) hari
terhitung dari tanggal BERITA ACARA;
- TergugatV akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut.
17. Bahwa hasil dari pertemuan sebagaimana yang tertuang di dalam Berita
Acara, tertanggal 05 Januari 2017, Tergugat I akan memberikan jawaban
kepada Tergugat V atas tuntutan Penggugat dan Tergugat V selaku
Pembina Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa/Tergugat IV akan
menindaklanjuti penyelesaian Sangketa Pemilihan Kepala Desa Sale Baru
tersebut serta memberikan jawaban secara tertulis atas tindaklanjut
penyelesaian sangketa pemilihan Kepala Desa Sale Baru tersebut kepada
Penggugat, namun seakan-akan Tergugat V yang memiliki wewenang untuk
menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa Sale Baru di tingkat
Kecamatan menganggap sepele Permasalahan/Sangketa Pemilihan Kepala
Desa Sale Baru yang diajukan oleh Penggugat, hal ini terbukti dari tidak
ditindaklanjutinya pengaduan yang sampaikan oleh Penggugat dimaksud;
18. Bahwa selain Tergugat V tidak menindaklanjuti laporan yang disampaikan
Penggugat, TergugatI, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IVdan Tergugat VI
juga tidak ada lagi melakukan upaya-upaya Penyelesaian Permasalahan
Pemilihan Kepala Desa Sale Baru yang diajukan Penggugat maksud sampai
dengan diajukannya Gugatan aquo;
19. Bahwa dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 69 Ayat (7)
menyebutkan : “Apabila Perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5)
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
belum selesai, maka Tim Pengawas Kecamatan WAJIB memfasilitasi
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa tersebut”;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa berbunyi : “Dalam hal terjadinya perselisihan hasil
pemilihan kepala desa, Bupati/ Walikota wajib menyelesaikan perselisihan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”;
21. Bahwa selanjutnya meskipun proses penyelesaian perselisihan/sengketa
Pilkades Sale Baru yang telah diserahkan penyelesaiannya kepada Tingkat
Kecamatan ic. Tergugat V dan Tergugat IV tersebut sampai saat ini tidak
ditindaklanjuti, akan tetapi Tergugat I, dan Tergugat II telah menetapkan
Kepala Desa Sale Baru terpilih adalah Cahyono Surya/ Turut Tergugat;
22. Bahwa adapun kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat
dapat dikualifikasikan sebagai berikut :
1) Tergugat I, telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses
pemilihan Kepala Desa Sale Baru yaitu Tergugat I telah memberikan hak
pilih kepada masyarakat yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT) sebanyak 19 (sembilan belas) orang, dan tindakan
pelanggaran lainnya;
2) Tergugat II telah membuat Surat Keputusan tentang Penetapan Calon
Kepala Desa Terpilih Desa Sale Baru yaitu Nomor: 188/02/KEP/2016,
tertanggal 02 Desember 2016 yang menetapkan Cahyono Surya/ Turut
Tergugat, padahal Tergugat II mengetahui bahwa proses pemilihan
Kepala Desa Sale Baru yang dilaksanakan oleh Tergugat I tersebut sarat
dengan pelanggaran-pelangaran;
3) Tergugat III tidak memberikan petunjuk/arahan kepada Tergugat I dalam
melaksanakan pekerjaannya sehingga TergugatI telah melakukan
pelanggaran pelanggaran dalam proses pemilihan Kepala Desa Sale
Baru;
4) Tergugat IV yang bertugas selaku pengawas pemilihan Kepala Desa
Sale baru tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang
dilakukan oleh Tergugat I sehingga Tergugat I telah melakukan
pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa Sale Baru;
5) Tergugat V tidak menyelesaikan permasalahan sengketa pemilihan
Kepala Desa Sale baru yang telah dilaporkan oleh Penggugat, padahal
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
Tergugat V adalah selaku Pembina Tim Pengawas Pemilihan Kepala
Desa;
6) Tergugat VI tidak memerintahkan Tergugat V untuk menyelesaikan
permasalahan sengketa pemilihan kepala Desa Sale Baru, termasuk
tidak memerintahkan TergugatI, Tergugat II dan Tergugat V agar
membatalkan hasil penetapan pemilihan Kepala Desa Sale Baru yang
dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, meskipun Tergugat VI telah
mengetahui bahwa proses pemilihan kepala Desa Sale Baru tersebut
sarat dengan pelanggaran-pelanggaran.
23. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana dikualifikasikan pada point 22
(dua pulu dua) tersebut di atas jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum
(Onrecht Matigedaad);
24. Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum(Onrecht Matigedaad) yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan
kerugian bagi Penggugat, baik kerugian secara Materiil maupun kerugian
secara Immateriil yang harus dibayar/diganti rugi oleh Para Tergugat kepada
Penggugat;
25. Bahwa adapun kerugian yang diderita olehPenggugat dapat diperinci
sebagai berikut:
a. Kerugian materiil yaitu:
1) Dalam pencalonan Penggugat selaku Kepala Desa Sale Baru telah
mengeluarkan biaya-biaya operasional Tim Pemenangan Penggugat
sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
2) Dengan adanya sengketa Pemilihan Kepala Desa Sale Baru
Penggugat terpaksa menggunakan Jasa Advokat dan Penggugat
telah mengeluarkan biaya Operasional dan honor Lawyer dalam
memperjuangkan hak-hak Penggugat selaku Calon Kepala Desa Sale
Baru Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3) Dengan demikian jumlah kerugian materiil Penggugat adalah sebesar
Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
b. Kerugian Immateriil yaitu:
Bahwa sejak terjadinya sengketa pemilihan kepala Desa Sale Baru telah
menyita waktu dan pikiran bagi Penggugat dan telah mengakibatkan
hilangnya wibawa Penggugat dimata keluarga dan Masyarakat setempat,
dimana Penggugat dianggap tidak mampu untuk memperjuangkan hak-
hak Penggugat selaku Calon Kepala Desa yang didukung oleh
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
Mayarakat setempat untuk menjadi Kepala Desa Sale Baru,
sesungguhnya hal ini tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi untuk
memudahkan perhitungannya dinilai sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima
milyar rupiah);
26. Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian materiil dan immteriil
Penggugat adalah sebesar Rp. 5.350.000.000 (lima milyar tiga ratus lima
puluh juta rupiah);
27. Bahwa oleh karena proses Pemilihan Kepala Desa Sale Baru terbukti sarat
dengan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang telah Penggugat
dalilkan pada point 7 (tujuh) di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili
perkara aquo agar membatalkan Pemilihan Kepala Desa Sale Baru
tertanggal 30 November 2016 dan membatalkan Surat Keputusan Tergugat
II Nomor : 188/02/KEP/2016, tentang Penetapan Calon Kelapa Desa Terpilih
Desa Sale Baru, tanggal 02 Desember 2016 serta selanjutnya menghukum
Para Tergugat untuk melakukan Pemilihan Ulang Kepala Desa Sale Baru;
28. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir Para Tergugat tidak secara sukarela
dan akan melalaikan Putusan Pengadilan untuk melaksanakan putusan
pengadilan ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Mandailing
Natal menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom)
sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya hingga Para Tergugat
menjalankan putusan pengadilan dengan sempurna;
29. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta
hukum yang otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 Ayat 1 HIR/
191 Ayat (1) RBG, Penggugat memohon agar putusan ini nantinya dapat
dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad),
meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
30. Bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat adalah pihak yang kalah, maka
Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal membebankan
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat
secara tanggung renteng;
Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan
Penggugat di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri
Mandailing Natal untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil
pihak-pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
yang telah ditentukan untuk itu serta seraya mengambil keputusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan
Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
3. Membatalkan Pemilihan Kepala Desa Sale Baru yang diadakan pada
tanggal 30 Nopember 2016 dan membatalkan Surat Keputusan Nomor:
188/02/KEP/2016, Tentang Penetapan Calon Kepla Desa terpilih Desa Sale
Baru, tertanggal 02 Desember 2016;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang Pemilihan
Kepala Desa Sale Baru;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar secara
tunai dengan seketika dan sekaligus seluruh kerugian Penggugat baik
kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp. 5.350.000.000,-
(lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Turut Tergugat tunduk kepada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya(ex aquo at bono).
Membaca jawaban yang diajukan oleh para Terbanding semula para
Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang pada pokoknya
sebagai berikut :
I. DALAM EKSEPSI. 1. Tentang Pengadilan Negeri Mandailing Natal Tidak Berwenang Mengadili
Gugatan A quo (Eksepsi Kompetensi Absolut).
Bahwa mengingat ketentuan Pasal 50 Ayat 4 s/d Ayat 10: Peraturan Daerah Kab.Mandailing Natal No.02 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa. Jo; Pasal 69 Ayat 1Perbub. Mandailing Natal No.19 Tahun 2016 tentang
Juknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa ; yang kedua aturan tersebut sebagai aturan khusus (lex specialis) dalam
memproses sengketa Pemilihan Kepala Desa, dimana secara jelas dan
tegas tercantum bahwa sengketa/perselisihan yang dapat diajukan ke
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
Pengadilan Negeri, adalah sengketa/perselisihan tentang HASIL
PEMILIHAN. Bukan mengenai pelanggaran-pelanggaran pada proses
pemilihan;
Bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mempersoalkan atas hasil
perhitungan suara/hasil pemilihan yang menempatkan Penggugat di posisi
urutan ke-3 dengan perolehan suara 175 sementara Cahyono Surya/Turut
Tergugat diposisi ke-1 dengan perolehan suara 225 suara;
Inilah faktanya hasil Pemilihan Kepala Desa Sale Baru yang oleh Penggugat
diakuinya melalui saksi-saskinya sebagaimana termaktub dalam Berita
Acara Perhitungan Suara, tanggal 30 Nopember 2016; Bahwa keberatan Penggugat dalam perkara aquotentang adanya dugaan
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan TergugatI dan TergugatII
diantaranya tentang:
pembentukan Panitia Pemilihan yang tidak transparan terkesan buru-
buru dan dipaksakan;
ada panitia yang berusia 19 tahun ;
Panita tidak mengumumkan daftar Pemilih Sementara dan tidak
mengesahkannya dan mengumumkan ;
dst,………………. (Vide posita gugatan halaman 3 s/d halaman 6);
Bahwa terhadap keberatan atau dasar gugatan Penggugat tersebut
bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan
mengadilinya, karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 4 s/d 10
Perdakab Mandailing Natal No2 Tahun 2016 sengketa yang bisa dibawa ke
Pengadilan Negeri adalah sengketa “hasil pengitungan suara yang
mempengaruhi terpilihnya calon kepala Desa”;
Dengan kata lain keberatan Penggugat tersebut sesuai ketentuan
Perdakab. Mandailing Natal No.2 Tahun 2016 Pasal 54 Ayat 3, Pasal 56
Jo.Perbub.Mandailing Natal No.19 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 3 Jo. Pasal 10
adalah menjadi kewenangan dari Panitia Pengawas dan Bupati untuk
menyelesaikannya;
Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka dimohonkan kepada
Majelis Hakim sebelum memeriksa perkara pokok terlebih dahulu memutus
eksepsi Kompetensi Absolut ini, dengan amar :
Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I s/d TergugatVI
dan Turut Tergugat tersebut;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
Menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang
memeriksa dan mengadili gugatan sekarang ini;
2. Tentang Gugatan Telah Kadaluarsa :
Berkaitan dengan eksepsi pada point 1 di atas Jo. Penetapan Calon Kepala
Desa Terpilih Desa Sale Baru tertanggal 2 Desember 2016, maka gugatan
yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada
tanggal 13 Februari 2017 telah kadaluarsa atau telah melewati tenggang
waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 Ayat 4, 5, 6, 7 dan
8 Perdakab Mandailing Natal No2 tahun 2016;
Untuk itu gugatan Penggugat aquo patut dinyatakan tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Bahwa TergugatI s/d TergugatVI dan Turut Tergugat, secara tegas
menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap
hal-hal yang diakui kebenarannya dalam perkara ini;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam bahagian eksepsi,
mutatis muntandis dianggap tercantum dan merupakan bahagian yang tidak
terpisahkan dari pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa berdasarkan pengamatan Para Tergugat dan Turut Tergugat di
lapangan, proses pemilihan Kepala Desa Sale Baru telah dilaksanakan oleh
Tergugat I ,II, III dan TergugatIV secara baik dan lancar, termasuk dalam
penghitungan suara hingga sampai kepada Penetapan Calon Kepala Desa
Terpilih Desa Sale Baru, oleh TergugatII, dimana kesemuanya berjalan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu keberatan
Penggugat dalam perkara a quo sangat tidak beralasan, maka patut untuk
dikesampingkan;
4. Bahwa tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya
pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat antara lain:
pembentukan Panitia Pemilihan yang tidak transparan terkesan buru-
buru dan dipaksakan ;
ada panitia yang berusia 19 tahun ;
Panita tidak mengumumkan daftar Pemilih Sementara dan tidak
mengesahkannya dan mengumumkan ;
dst,………………. (Vide posita gugatan halaman 3 s/d halaman 6),
maka atas semua itu ada mekanisme yang harus dipenuhi oleh
Penggugat, jika ingin pelanggaran-pelanggaran dimaksud diproses oleh
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
Panitia Pengawas/Tergugat-IV, sesuai Perdakab. Madina No2 Tahun
2016, yaitu:
1. Penggugat harus membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada
Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Sale Baru ;(pasal 56 Ayat
1);
2. Laporan tersebut berisikan : a. nama dan alamat Pelapor, b. Waktu
dan tempat kejadian perkara, c. nama dan alamat pelanggar, d.
nama dan alamat saksi-saksi, e. uraian kejadian (pasal 56 Ayat 2);
3. laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus telah
disampaikan kepada Panitia Pengawas paling lambat 1 (satu) hari
sejak terjadinya pelanggaran(pasal 56 Ayat 3);
5. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 7 point 10,secara
tegas Penggugat menyatakan :
“Bahwa keberatan Penggugat telah disampaikan secara tertulis 1 (satu) hari
setelah pemungutan suara yang ditujukan kepadaTergugatV,…….dst”.
Bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat tersebut, maka penyampaian
keberatan Penggugat dimaksud, tidak sesuai dengan mekanisme yang
diatur dalam Perdakab Madina No.2 Tahun 2016 Pasal 56 tersebut, karena:
Penggugat menyampaikan keberatan kepada TergugatV,
seharusnyaadalah kepada Tergugat-IV selaku Panitia Pengawas;
Tenggang waktu pengajuan keberatan dihitung 1 (satu) hari sejak
terjadinya pelanggaran tersebut. bukan 1 (satu) hari setelah pemungutan
suara;
pengajukan keberatan oleh Penggugat 1(satu) hari setelah pemungutan
suara, adalah kadaluarsa;
6. Bahwa berkaitan dengan dalil jawaban point 4 dan 5 di atas, maka Para
Tergugat sama sekali tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum,
sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut. Oleh karena itu Para Tergugat
menolak petitum gugatan Penggugat point 2 yang menyatakan Para
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan
hukum, maka terhadap ganti kerugian yang dituntut Penggugat berupa
kerugian Materiil sebesar Rp.370.000.000,- dan kerugian Immateriil sebesar
Rp.5.000.000.000,- harus ditolak, disamping itu tuntutan tersebut tidak
berdasar hukum, karena perkara a quo bukan perkara perdata umum ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Perdakab. Mandailing Natal No.2 Tahun
2016 Pasal 56 Jo. Perbub. Mandailing Natal No.19 Tahun 2016 Pasal 10
sebagai aturan khusus yang mengatur tentang Tata cara dan Juknis
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa,
maka terhadap kasus posisi Penggugat sekarang ini tidak dapat diproses
oleh TergugatIV maupun TergugatV dan VI, karena pengajuannya tidak
sesuai aturan tersebut di atas, serta telah melewati tenggang waktu 1(satu)
hari sejak terjadinya pelanggaran. Untuk itu patut dan beralasan hukum bagi
Majelis Hakim aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau
setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
9. Bahwa begitu juga dengan petitum point 3, 4, 5, oleh karena tidak beralasan
hukum, maka harus ditolak dan dikesampingkan;
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka cukup
belarasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk
memutus perkara ini dengan amar :
DALAM EKSEPSI :
Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat beralasan
hukum dan dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA :
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard).atau;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Telah membaca, putusan Pengadilan Mandailing Natal dalam Perkara
Nomor 5/Pdt.G/2017/PN-Mdl, tanggal 10 Mei 2017, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :
MENGADILI:
DALAM MEDIASI:
1. Menyatakan mediasi Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mdl telah
gagal mencapai perdamaian;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,
Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat untuk membayar biaya mediasi
secara tanggung renteng sejumlah NIHIL;
DALAM EKSEPSI:
1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,
Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang mengadili
perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
3.091.000, 00 (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nonor:
1/Akta.Pdt.Bdg/2017/PN.Mdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Mandailing Natal yang menerangkan bahkwa Kuasa Hukum Pembanding
semula Penggugat pada tanggal 17 Mei 2017,telah menyatakan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 10 Mei 2017
Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mdl dan memohon untuk diperiksa dan diputus dalam
peradilan tingkat banding;
Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
M.Syahrir F Harahap, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing
Natal yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juni 2017 permohonan banding
tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa hukum para
Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV,Tergugat V dan
Tergugat V serta Turut Tergugat;
Membaca akta tanda terima Memori Banding Nomor:5/Akta.
Pdt.Bdg/2017/PN Mdl yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2017
Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori
banding;
Membaca, relaas Pemberitahuan Penyerahan yang dibuat Jurusita
Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan bahwa pada tanggal 17
Juli 2017,salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan
patut kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat V serta Turut Tergugat;
Membaca akta tanda terima Kontra Memori Banding Nomor:1/Akta.
Pdt.Bdg/2017/PN Mdl yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal
yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017 Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding;
Membaca relaas penyerahan Kontra Memori banding Nomor
5/Pdt.G/2017/PN Mdl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mandailing
Natal yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2017 salinan Kontra
Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa
Hukum Pembanding semula Penggugat;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
Membaca, Pemberitahuan membaca Berkas yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor:5/Pdt.G/2017/PN Mdl
masing-masing tanggal 14 Juli 2017 dan tanggal 24 Juli 2017 yang
menerangkan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat dan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat
telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Mandailing Natal selama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal
10 Mei 2017 Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mdl. sedang pernyataan Banding
diajukan pada tanggal 17 Mei 2017 Nomor 1/Akta.Pdt.Bdg/2017/PN Mdn.
sehingga Pernyataan banding tersebut, diajukannya masih dalam tenggang
waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh
karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;
Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Pengugat menolak
putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan mengajukan memori
banding tertanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut: :
1. Bahwa Pembanding adalah salah satu calon Kepala Desa Sale Baru,
Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi
Sumatera Utara yang dilaksanakan pada pemilihan Kepala Desa tahap I di
Kabupaten Mandailing Natal tanggal 30 November 2016;
2. Bahwa adapun pemilihan Kepala Desa Sale Baru tersebut diikuti sebanyak
5 (lima) calon, yaitu : Nomor Urut 1: Sapiatun, Nomor Urut 2 : Insan
Pahruddin Batubara/ Pembanding, Nomor Unit 3 : Novita Pane, Nomor Urut
4 : Cahyono Surya/ Turut Terbanding dan Nomor Unit 5: Bahrum Nasution;
3. Bahwa pada awal pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
Desa oleh Terbanding-II selaku Badan Permusyawarah Desa (BPD) sudah
mendapat kritikan dari masyarakat, sebab Terbanding-II dalam
melaksanakan pembentukan panitia tidak sesuai dengan peraturan, dimana
yang menjadi aturan dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
Mandailing Natal adalah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten
Mandailing Natal Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian
Kepala Desa sebagai peraturan khusus dalam melaksanakan Pemilihan
Kepala Desa di Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa dari data dan dokumen yang dimiliki Pembanding mulai dari
Tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara Dan Sampai Pada
Tahapan Penetapan, Terbanding-I dan Terbanding-II telah banyak
melakukan perlanggaran-pelanggaran antara lain dengan cara-cara sebagai
berikut:
a. Terbanding-II memasukkan panitia yang masih berusia 19 (sembilan
belas) Tahun, yang seharusnya seorang panitia minimal berusia 21 (dua
puluh satu) Tahun;
b. Terbanding-I tidak meugumumkan dan memperbaiki Daftar Pemilih
Sementara (DPS);
c. Terbanding-I tidak memilah, mengesahkan ataupun mengumumkan
Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih
Tetap serta mengabaikan masukan-masukan dari masyarakat, namun
tiba-tiba muncul ada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak diketahui
darimana asal-usul DPT tersebut;
d. Terbanding-I membuka Pendaftaran Bakal Calon sampai pada
Penetapan Bakal Calon hanya 8 (delapan) hari yang seharusnya 17
(tujuh betas) hari;
e. Tebanding-I hanya membuat waktu mengenai tanggapan masyarakat
terhadap calon ½ (setengah) hari yang seharusnya selama 2 (dua) hari
dan mengabaikan tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap calon-
calori kepala desa;
f. Terbanding-I, melaksanakan pemungutan suara berbeda di 3 (tiga) TPS
yaitu : di Desa Induk/Sale Baru (TPS-I) dibuka pukul : 11.41 Wib dan
tidak ada jangka waktu penutupannya, di Dusun Bronjong (TPS-II) dibuka
pukul : 16.00 Wib s/d 22.00 Wib, dan di Dusun Bulung Gadung (TPS-III)
dibuka pukul : 15.00 Wib s/d 20.00 Wib serta Surat Undangan sebagian
diserahkan kepada warga (Pemilih) pada hari Rabu tanggal 30 Nopember
2016/(pada saat hari pemilihan), padahal di dalam Undangan memilih
tercantum pada pukul : 07.00 s/d 13.00 Wib; -
g. Terbanding-I dalam hal ini Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sale
Baru tidak menandatangani kertas suara/ surat suara di Dusun Bronjong
TPS-II dan Dusun Bulung Gadung TPS-III;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
h. Terbanding-I telah memberikan hak pilih kepada masyarakat yang tidak
terdaftar di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 19 (sembilan
belas) orang di TPS-II (dua) atas nama yaitu: Syamsul Bahri Hasibuan,
Rosna, Parlindungan Nasution, Yusmidar, Marali Siregar, Maria Harahap,
Abdullah Hasibuan, Resti Siregar, Carly Sitorus, Loide Sirait, Carlos
Sitorus, Abdul Rahman Siregar, Binu Lubis, Lia Siregar, Barat Dangdut,
Nainggolan Pitu Gaya, Darmi Dan Anwar Sodik yang diduga memilih
Turut Terbanding;
i. Terbanding-I memasukkan nama pemilih yang belum cukup umur (belum
cakap hukum) ke DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS-II Dusun Bronjong
dan memilih Nomor Urut 4 (Turut Terbanding) yaitu : Ertina Tinambunan
(DPT Nomor Urut : 99), Gunawan Nasution (DPT Nomor Urut : 337), Fitri
Aspida (DPT Nomor Unit: 352) dan diduga memilih Turut Terbanding;
j. Terbanding-I memasukkan dan memberikan hak pilih kapada orang yang
diduga adalah orang gila ke DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS-I, Desa
Induk/ Sale Baru;
k. Terbanding-I memasukkan pemilih yang bukan warga desa Sale Baru,
Dusun Bronjong dan Dusun Bulung Gadung sebanyak 6 (enam) orang
yaitu: nama : Jumari, Darmi, Anwar Sodik di TPS-II Dusun Bronjong dan
H. Usmar Nasution, Hj. Jahrannur dan Jufri di TPS-I;
l. Terbanding-I membuat kotak suara di TPS-II (Dusun Bronjong) sebanyak
2 (dua) buah/ Kotak Suara, yang sama Kotak Suara terbuat dari kardus
(kotak yang terbuat dari kertas) dan 1 (sath) Kotak Suara terbuat dari
Kaleng. Dimana satu kotak suara dibawa berjalanl keliling untuk menemui
Pemilih, sehingga hal tersebut besar kemungkinan akan terjadi
manipulasi/ pengelembungan suara/ perolehan suara oleh karena dari
jumlah pemilih di Dusun Bronjong TPS-II sebanyak 356 (tiga ratus lima
puluh enam) jiwa satupun tidak ada sisa kertas suara semua terpakai dan
dinyatakan sah;
m. Terbanding-I membatalkan suara Penggugat di TPS-I sebanyak 30 (tiga
puluh) suara dan di TPS-III sebanyak 6 (enam) suara, padahal surat sura
tersebut sah menurut Peraturan Perundang-Undangan;
n. Terbanding-I sampai saat ini tidak memberikan Berita Acara dan
Rekapitulasi pemungutan suara kepada Penggugat dan tidak
mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa Sale Baru;
o. Terhanding-II selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerirna
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
laporan dan Terbanding-I, seharusnya Terbanding-II telah melaksanakan
Rapat Pleno Penetapan calon Kepala Desa Sale Baru, akan tetapi
terhitung sejak pemungutan suara tanggal 30 November 2016
Terbanding-II baru melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 18
Desember 2016, sehingga telah melewati waktu selama 7 (hari).
5. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas Pembanding telah
berulang kali memperingatkan Terbanding-I dan Terbanding-II, agar dalam
dalam proses melaksanakan Pemilihan tidak melanggar Peraturan yang
berlaku tersebut, sehingga dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
dapat berjalan dengan baik dan tidak ada hak-hak masyarakat yang
dirugikan, akan tetapi Terbanding-I dan Terbanding-II tidak
menghiraukannya;
6. Bahwa puncaknya adalah pada tanggal 30 November 2016 saat
Pemungutan Suara, dimana Terbanding-I melakukan pelanggaran
peraturan yang sangat merugikan Pembanding dantentu berdampak kepada
terpilihnya Pembanding selaku Kepala Desa antara lain:
a. Terbanding-I membatalkan suara Pembanding di TPS-I sebanyak 30 (tiga
puluh) suara dan di TPS-III sebauyak 6 (enam) suara, padahal surat
suara tersebut sah menurut Peraturan Perundang-Undangan;
b. Terbanding-I telah memberikan hak pilih kepada masyarakat yang tidak
terdaftar di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 19 (sembilan
belas) orang di TPS-II (dua) atas nama yaitu : Syamsul Bahri Hasibuan,
Rosna, Parlindungan Nasution, Yusmidar, Marali Siregar, Maria Harahap,
Abdullah Hasibuan, Resti Siregar, Carly Sitorus, Loide Sirait, Carlos
Sitorus, Abdul Rahman Siregar, Binu Lubis, Lia Siregar, Barat Dangdut,
Nainggolan Pitu Gaya, Darini Dan Anwar Sodik yang diduga memilih
Turut Terbanding;
c. Terbanding-I memasukkan nama pemilih yang belum cukup umur (belum
cakap bukum) ke DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS-II Dusun Bronjong
dan meniilih Nomor Urut 4 (Turut Terbanding) yaitu : Ertina Tinambunan
(DPT Nomor Urut: 99), Gunawan Nasution (DPT Nomor Urut : 337), Fitri
Aspida (DPT Nomor Urut: 352) dan diduga memilih Turut Terbanding;
d. Terbanding-I memasukkan pemilih yang bukan warga Desa Sale Baru,
Dusun Bronjong dan Dusun Bulung Gadung sebanyak 6 (enam) orang
yaitu: nama : Juinari, Darmi, Anwar Sodik di TPS-II Dusun Bronjong dan
H. Usmar Nasution, Hj. Jahrannur dan Jufri di TPS-I.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
7. Bahwa selanjutnya atas pelanggaran tersebut di atas, 1 (satu) hari setelah
pemungutan suara Pembanding télah menyampaikan surat
tuntutan/gugatan secara tertulis yang ditujukan kepada Terbanding-V sesuai
dengan Surat Nomor : 01/TA/XII/2016, perihal : Mohon Membatalkan dan
Pemilihan Ulang, tanggal 01 Desember 2016;
8. Bahwa setelah 15 (lima belas) hari ditunggu tanggapan dari Terbanding-V,
namun tidak kunjung ada tanggapan, maka kemudian Pembanding kembali
mengirim Surat Nomor : 02/TA/XII/2016, perihal : Mohon Tanggapan/
Jawaban, tanggal 16 Desember 2016 yang ditujukan kepada Terbanding-V
dan ditembuskan kepada Terbanding-I, Terbanding-II, Terbanding-III,
Terbanding-IV dan Terbanding-VI;
9. Bahwa atas surat Pembanding yang kedua tersebut barulah Terbanding-V
menanggapi dengan mengirimkan Surat Nomor : 270/315/MBG/2016,
perihal : Penyelesaian Perselisihan Pilkades, tertanggal 06 Desember 2016,
yang pada pokoknya meminta kepada Terbanding dan Terbanding-II untuk
menyelesaikan perselisihan/sengketa Pemilihan Kepala Desa di tingkat
Desa;
10. Bahwa akan tetapi penyelesaian sangketa pilkades ditingkat desa tidak
berhasil, dimana Terbanding-I dan Terbanding-II sebagaimana di dalam
Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Pilkades Desa Sale
Baru yang pada pokoknya menyatakan : Tidak mampu menyelesaikan
perselisihan/sengketa dan menyerahkan penyetesaian sengketa tersebut
kepada tingkat Kecamatan (kepada Terbanding-IV dan Terbanding-V);
11. Bahwa setelah 21 (dua puluh satu) hari ditunggu-tunggu penyelesaian dari
Terbanding-IV dan Terbanding-V di Tingkat Kecamatan tidak kunjung ada,
sehingga Pembanding kembali rnengirimkan Surat Nomor : 04/TA/XII/2016,
perihal : Permohonan Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa Peniilihan
Kepala Desa (Pilkades) Sale Baru tahun 2016, tertanggal 26 Desember
2016, yang ditujukan kepada Terbanding-VI (Bupati Kabupaten Mandailing
Natal), namun juga tidak ada tanggapan dari Terbanding-VI;
12. Bahwa terakhir pada tanggal 04 Januari 2017 Pembanding melalui Kuasa
Hukumnya menyampaikan secara langsung Surat Nomor : 05/TA/XII/2016,
perihal: Mohon Membatalkan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sale Baru
Tauggal 30 November 2016, tanggal 04 Januari 2017 yang ditujukan
kepada Terbanding-VI, yang pada saat itu Pembanding menyerahkan surat
tembusan kepada Tata Pemenintahan Kabupaten Mandailing Natal justru
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
menyarankan agar Pembanding mengajukan Gugatan ke Pengadilan
Negeri Mandailing Natal, padahal seharusnya Terbanding-VI wajib
memfasilitasi penyelesaian Pilkades Sale Baru tersebut;
13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2017/ hari yang sama tiba-tiba
Pembanding mendapat surat dari Terbanding-V sebagaimana Surat Nomor
: 270/350/BMG/2017, perihal: Undangan Penyelesaian Perselisihan
Pemilihan Kepala Desa Sale Baru, tanggal 03 Januari 2017, Untuk hadir
pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 pukul 10.00 Wib, di Kantor Camat
Muara Batang Gadis, kemudian atas surat tersebut Pembanding bersama
rombongan lansung berangkat dari Panyabungan menuju Kecamatan
Muara Batang Gadis (Singkuang);
14. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2017 dilaksanakanlah pertemuan tersebut
yang dihadiri oleh Terbanding-I, Terbanding-II dan Terbanding-IV/
Terbanding-V diwakili oleh Kasi Pemerintahan (Abdul Rahman) sekaligus
bertindak selaku mediator dalam Penyelesaian Persehsihan Pemihan
Kepala Desa Sale Baru, dimana hasil pertemuan tersebut telah dituangkan
ke dalam Benita Acara
15. Bahwa hasil dari pertemuan sebagaimana yang tertuang di dalam Berita
Acara, tertanggal 05 Januari 2017 tersebut, Terbanding-I dan Terbanding-II
yang pada pokoknya menyatakan pada point 2 (dua) dan 4 (empat) : Dalam
jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung tanggal Berita Acara Terbanding-I
memberikan jawaban kepada Terbanding-IV dan/atau Terbanding-
Vselanjutnya Terbanding-V akan menindaklanjutinya;
16. Bahwa akan tetapi Terbanding-IV dan Terbanding-V yang memiliki
wewenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa Sale
Baru di tingkat Kecamatan mengulurulur waktu, dan seakan menganggap
sepele Permasalahan Sangketa Pemilihan Kepala Desa Sale Baru yang di
ajukan oleh Pembanding, hal tersebut terbukti dari tidak ditindaklanjutinya
lagi pengaduan Pembanding;
17. Bahwa selain Terbanding-IV dan Terbanding-V yang tidak menindakianjuti
tuntutan/ gugatan dan/ atau laporan yang disampaikan Pembanding baik
Terbanding-I, Terbanding-II, Terbanding-III dan Terbanding-VI juga tidak
ada lagi melakukan upaya-upaya Penyelesaian Permasalahan Pemilihan
Kepala Desa Sale Baru yang diajukan Pembanding sampai diajukannya
gugatan ke Pengadilan;
18. Bahwa selanjutnya meskipun proses Penyelesaian Perselisihan Sengketa
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
Pilkades Sale Barn yang telah diserahkan penyelesaiannya kepada Tingkat
Kecamatan ic. Terbanding-V dan Terbanding-IV tersebut sampai saat ini
tidak ditindakanjuti, akan tetapi Terbanding-I, dan Terbanding II telah
menetapkan Kepala Desa Sale Baru terpilih adalah Cahyono Surya/ Turut
Terbanding dan Tergugat-VI berdasarkan informasi yang diperoleh
Pembanding akan segera melantik Turut Terbanding, sehingga dengan
sangat terpaksa Pembanding mengajukan gugatan kepada Pengadilan
Negeri Mandailing Natal dengan maksud mendapatkan keadilan;
19. Bahwa oleh karena Para Terbanding tidak lagi melakukan upaya-upaya
penyelesaian perselisihan sangketa Pemilihan Kepala Desa Sale Baru,
padahal seharusnya memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya,
sehingga menurut Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum dengan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal
Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan
Bupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa sebagai Peraturan Khusus dalam
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mandailing Natal.
Adapun kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para
Terbanding sebagai berikut :
a. Terbanding-I, telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses
pemilihan Kepala Desa Sale Baru yaitu Terbanding-I telah memberikan
hak pilih kepada masyarakat yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT) sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang dan membatalkan
suara Pembanding sebanyak 30 (Tiga Puluh) suara di TPS-I dan 6
(Enam) suara di TPS-III serta tindakan-tindakan pelanggaran lainnya;
b. Terbanding-II telah membuat Surat Keputusan tentang Penetapan Calon
Kepala Desa Terpilih Desa Sale Baru yaitu Nomor: 188/02/KEP/2016,
tertanggal 02 Desember 2016 yang menetapkan Cahyono Surya/ Turut
Terbanding, padahal Terbanding II mengetahui bahwa proses pemilihan
Kepala Desa Sale Baru yang dilaksanakan oleh Terbanding-I tersebut
sarat dengan pelanggaran-pelanggaran;
c. Terbanding-III tidak memberikan petunjuk/ arahan kepada Terbanding-I
dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga Terbanding-I telah
melakukan pelanggaran pelanggaran dalam proses pemilihan Kepala
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
Desa Sale Baru;
d. Terbanding-IV yang bertugas selaku pengawas pemilihan Kepala Desa
Sale baru tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang
dilakukan oleh Terbanding-I sehingga Terbanding-I telah melakukan
pelanggaran-pelanggaran datam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa Sale Baru;
e. Terbanding-V tidak menyelesaikan permasalahan sengketa pemilihan
Kepala Desa Sale Baru yang telah dilaporkan oleh Pembanding, padahal
Terbanding-V adalah selaku Pembina Tim Pengawas Pemilihan Kepala
Desa;
f. Terbanding-VI tidak memerintahkan Terbanding-V untuk menyelesaikan
permasalahan sengketa pemilihan kepala Desa Sale Baru, termasuk
tidak memerintahkan Terbanding-I, Terbanding-II dan Terbanding-V agar
membatalkan hasil penetapan pemilihan Kepala Desa Sale Baru yang
dibuat oleh Terbanding-I dan Terbanding-II, meskipun TerbandingVI telah
mengetahui bahwa proses pemilihan kepala Desa Sale Baru tersebut
sarat dengan pelanggaran-pelanggaran.
20. Bahwa perbuatan Para Terbanding sebagaimana dikualifikasikan pada point
19 (Sembilan Belas) tersebut di atas jelas adalah merupakan Perbuatan
Melawan Hukum (Onrechi Matigedaad);
21. Bahwa oleh karena sudah berbagai upaya dilakukan Pembanding untuk
mendapatkan keadilan dari pemangku kepentingan, namun tidak
mendapatkannya. Sehingga menurut Pembanding berdasarkan Hukum,
maka jalan satu-satunya untuk mendapatkan keadilan tersebut: adalah
dengan memperjuangkan hak-hak Pembanding melalui Gugatan di
Pengadilan Negeri Mandailing Natal.
Bahwa sebagaimana ini pokok permasalahan yang diuraikan Pembanding di
atas, sesungguhnya sudah sangat jelas dan terang serta memiliki alasan kuat
Gugatan Pembanding diterima oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal, akan
tetapi Gugatan Pembanding kandas hanya dengan Putusan Sela Pengadilan
Negeri Mandailing Natal dengan alasan tidak berwenang Pengadilan mengadili
perkara aquo.
Bahwa Pemohon Banding/ Pembanding sangat keberatan atas Putusan Sela
Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 05/Pdt.G/2017/PN.Mdl, tertanggal
10 Mei 2017 karena Putusan tersebut adalah sangat tidak adil (Onrechtvaardig)
dan telah salah dalam menerapkan hukum, yakni dengan kurang cukup
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
memberikan Pertimbangan Hukum (Onvonidoende Gemotiveerd), sehingga
CACAT HUKUM dan PUTUSAN DAPAT DIBATALKAN (Vernietigbaar).
Adapun keberatan dari Pemohon Banding/Pembanding terhadap
Pertimbangan Hukum Judex Factie dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri
Mandailing Natal Nomor : 05/Pdt.G/2017/PN. Mdl, tertanggal 10 Mel 2017,
dapat Pembanding uraikan sebagai berikut:
A. Pembanding Tidak Hanya Mempersoalkan Mengenai Pelanggaran-
Pelanggaran, Namun Juga Mengenai Hasil Pemilihan Kepala Desa.
1. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Mandailing
Natal telah salah dan sangat keliru pada halaman 19 alinea 4 pada
pokoknya menyatakan : Penggugat bukanlah mempersoalkan hasil
perhitungan suara/ hasil pemilihan melainkan mengenai dugaan
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Terbanding-I dan
Terbanding II..............dst, sebab Pembanding sudah sangat jelas
menguraikan di dalam gugatan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh Para Terbanding dan atas pelanggaran tersebut sangat
berpengaruh terhadap Hasil Perolehan Suara Pembanding, jika sedikit
saja Majelis Hakim man membaca Gugatan Pembanding secara baik,
maka Majelis Hakim akan menemukan letak permasalahan hasil yang
dimaksud dari Pembanding tersebut, oleh karena itu agar Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan
Memori Banding Pembanding benikut ini Pembanding uraikan kembali
secara singkat permasalahan hasil yang dimaksud Pembanding dalam
gugatan Pembanding sebagai berikut:
b. Halaman 5 (Lima) di dalam point 7 (Tujuh) angka 8 (Delapan)
Terbanding- I telah rnemberikan hak PiIih kepada 19 (Sembilan Belas)
orang di TPS-II basis Turut Terbanding yang diduga Pembanding
memilih Turut Terbanding;
c. Halaman 5 (Lima) di dalam point 7 (Tujuh) angka 9 (Sembilan) TPS-II
Terbanding-I memasukkan nama yang belum cukup umur sebanyak 3
(Tiga) orang yang diduga juga memilih Turut Terbanding;
d. Halaman 6 (Enam) di dalam point 13 (Tiga Belas), dimana suara
Pembanding telah dibatalkan oleh Terbanding-I sebanyak 30 (Tiga
Puluh) suara di TPS-I dan 6 (Enam) surat di TPS-III;
e. Bahwa oleh karena itu apabila dihitung kembali total suara 19
(Sembilan Belas) dan 3 (Tiga) yang patut diduga melanggar peraturan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
dan memilih Turut Terbanding, maka suara Turut Terbanding jika
hitungan Para Terbanding dan Turut Terbanding 225 dikurangai 22
adalah 203 suara;
f. Bahwa oleh karena suara Pembanding sebanvak 36 (Tiga Puluh
Enam) yang seharusnya sah menurut aturan akan tapi dibatalkan oleh
Terbanding-I, maka jika hitungan Para Terbandng dan Turut
Terbanding suara Pembanding hanya 175 ditambah 36, maka jumlah
perolehan suara Pembanding bukan 175 akan tetapi 211.
B. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tidak Hanya Menjadi
Kewenangan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
2. Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri
Mandailing Natal telah keliru pada halaman 19 (Sembilan Belas) alinea 4
pada pokoknya menyatakan : Padahal menurut Perdakab Mandailing
Natal No. 2 Tahun 2016 Pasal 54 Ayat 3), Pasal 56 jo Perbub Kabupaten
Mandailing Natal No. 19 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat (3) jo Pasal 10
terhadap terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa menjadi kewenangan dari Tim Pengawas............dst, berikut
Pembanding kutip secara utuh isi Pasal 54 Ayat (3), Pasal 56 Perda No.
2 Tahun 2016 dan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 Perbub Nomor 19
Tahun 2016 sebagai berikut :
a. Perda No. 2 Tahun 2016
- Pasal 54 Ayat (3) berbunyi : Panitia Pengawas Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas dan
wewenang :
1. Mengawasi semua laporan tahapan penyelenggaraan pemiihan
kepala desa;
2. Menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa;
3. Menyelesaikan sangketa yang timbul dalampenyelenggaraan
kepala desa;
- Pasal 56
Ayat (1) berbunyi : Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan
dilaporkan kepada Panitia/Pengawas oleh masyarakat atau calon
kepala desa;
Ayat (2) berbunyi : Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
disampaikan secara tertulis yang berisi :
a. Nama dan alamat pelapor;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
c. Nama dan alamat pelanggaran;
d. Nama dan alamat saksi-saksi, dan;
e. Uraian kejadian.
Ayat (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diasampaikan
kepada Panitia Pengawas Pernililian selambat-lambatnya 1 (satu) hari
sejak terjadinya pelanggaran.
- Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Para Terbanding sudah
sangat jelas diuraikan oleh Pembanding di dalam gugatan, namun
kembali Pembanding tegaskan, bahwa Pembanding sudah
menyampaikan tuntutan/ laporan secara tertulis atas pelanggaran-
peianggaran yang dilakukan oleh Terbanding-I dan Terbanding-II
kepada Terbanding-IV dan/ atau Terbanding-V untuk menyelesaikan
permasalahan Sangketa Pemilihan Kepala Desa 1 (Satu) hari setelah
pemitihan dengan menguraikan alasan-alasan Pembanding
menyampaikan tuntutan/ laporan;
- Bahwa akan tetapi atas tuntutan/ laporan tersebut tidak diselesaikan
oleh Terbanding-IV dan/ atau Terbanding-V sebagai yang mempunyai
kewenangan di tingkat Kecamatan., namun meskipun belum ada titik
terang terhadap penyelesaian permasalahan tersebut Terbanding-I
dan Terbanding-II telah mengeluarkan Surat Penetapan Turut
Terbanding selaku Pemenang Pemilihan Kepala Desa dan selanjutnya
Terbanding-VI sudah hendak melakukan Pelantikan Turut Terbanding;
- Bahwa oleh karena itu atas perbuatan Para Terbanding yang tidak
menyelesaikan sangketa Pemilihan Kepala Desa tersebut,
Pembanding merasa dirugikan dan menurut Pembanding sudah
sangat jelas bahwa Para Terbanding dapat kategorikan telah
melanggar Perda No.2 Tahun 2016 dan Pebub No 19 Tahun 2016
sebagai peraturan khusus dalam pelaksanaan Pemilihan KeDala Desa
di Kabupaten Mandailing Natal, sehingga Pembanding menuntut Para
Terbanding dan Turut Terbanding ke Pengadilan Negeri Mandailing
Natal dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa dengan demikian jika atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum
yang diajukan oleh Pembanding menurut Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Mandailing Natal erat kaitannya dengan politik dan ujung-
ujungnya upaya membatalkan Hasil Pemilihan Kepala Desa Baru,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
tentu hal tersebut mahasiswa yang baru belajar hukum saja
mengethui, bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan
oleh Pembanding erat kaitannya dengan upaya Membatalkan Hasil
Pemilihan Kepala Desa Sale Baru. Oleh karena itu menurut
Pembanding seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo
tidak memandang gugatan Pembanding sesempit itu, karena ada
dasar hukum yang mengaturnya dan Pengadilan diberi wewenang
untuk mengadili.
b. Perbub No. 19 Tahun 2016
- Pasal 9 Ayat (3) berbunyi : Tim Pengawas Pemiihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas dan
kewajiban:
a. Melakukan sosialisasi pemiihan kepala desa;
b. Melakukan fasiilasi teknis balk administrasi, maupun yang lain
pada setiap pertahapan Pemilihan Kepala Desa;
c. Menghadiri acara pemungutan dan penghitungan suara;
d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemilihan kepala
desa;
e. Melakukan berbagai upaya pencegahan dan memfasilitasi
penyelesaian permasalahan pemlihan kepala desa;
f. Memberikan saran pertimbangan kepada BPD dan Panitia
Pemiihan;
g. Melakukan ............ ....dst
- Pasal 10 berbunyi : Dalam hal terdapat permasalahan yang terjadi
dalam pelaksanaan Pmilihan Kepala Desa yang tidak dapat
diselesaikan oleh Tim Pengawas, MAKA CAMAT SELAKU KETUA
TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA melaporkan
permasalahan dimaksud kepada Bupati;
- Bahwa keliru jika terhadap pelanggaran dalam pemilihan kepala
desa yang memiliki kewenangan hanya Panitia Pengawas saja,
sebab Bupati, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan
Kepala Desa di Desa juga memiliki kewenangan tersebut mari kita
lihat isi pasal benikut ini :
a. Pasal 37 Ayat (6) UU Desa berbunyi : Dalam hal terjadi
perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati Walikota wajib
menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
dimaksud pada ayat (5) jo Pasal 41 Ayat (7) PP 471 2015 yang
berbunyi Dalain hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala
desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam
jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari;
b. Pasal 7 Ayat (2) huruf (1) Perda Nomor 2 Tahun 2016 Kabupaten
Mandailing Natal berbunyi Panitia Pemilihan di Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas meliputi
memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa
tingkat Kabupaten jo Perbub No 19 tahun 2016 Pasal 8 Ayat (3)
hurub c berbunyi : Memfasililasi penyelesaian permasalahan
pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
c. Pasal 13 huruf n Perbub Nomor 19 Tahun 2016 Kabupaten
Mandailing Natal berbunyi : Panitia Pemilihan Kepla Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) mempunyai
tugas Melakukan berbagai upaya pencegahan dan memfasilitasi
penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
- Bahwa dengan demikian baik Bupati, Panitia Kabupaten, Pengawas
Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan dan sama-sama memiliki kewenangan untuk
menyelesaikan Permasalahan Pemilihan Kepala Desa.
- Bahwa sudah sangat tepat Pembanding melaporkan permasalahan
Pemilihan Kepala Desa kepada Terbanding-V oleh karena
berdasarkan Pasal 10 Perbub No. 19 Tahun 2016 sangat jelas
disebutkan Terbanding-V/ Camat adalah selaku Ketua Tim
Pengawas Pemilihan Kepala Desa, dan hal tersebut terbukti dengan
adanya upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Tebanding-V
bersama-sama dengan Terbanding-IV pada tanggal 5 Januari 2017,
akan tetapi Terbanding-IV maupun Terbanding-V tidak dapat
menyelesaikannya dan Terbanding-V tidak pula menindaklanjutinya
kepada Terbanding-VI.
C. Pengadilan Negeri Berwenang Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Desa.
3. Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri
Mandailing telah silap dan keliru sebagaimana pada halaman 19
(Sembilan Belas) alinea 4 pada pokoknya menyatakan : Terhadap
sangketa basil penghitungan suara berdasarkan Pasat 50 Ayat (4) s/d
(10) Perda Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2016 menjadi
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
kewenangan Pengadilan Negeri...............dst, sebab pada kenyataannya
Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwewenang mengadili perkara a
quo, padahal menurut Pasal 50 Ayat (8) berbunyi “Gugatan terhadap
hasil pemilihan dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada
PENGADILAN NEGERI dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah
keluar keputusan panitia pemilihan tentang keberatan calon kepala desa”.
Sehingga sudah sangat jelas bahwa Pengadilan Negeri seharusnya
berwenang mengadili permasalahan sangketa Pemilihan Kepala Desa
yang diajukan Pembanding tersebut;
- Bahwa selanjutnya dikuatkan kembali di dalam Pasal 69 Ayat (2)
Perbub Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan
Pemberhentian Kepala Desa berbunyi : “Pihak lain selain pihak calon
yang tidak puas terhadap hasil pemilihan kepala desa tidak dapat
melakukan proses atau Gugatan Hukum” yang artinya menegaskan
bahwa penyelesaian sangketa Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan
dengan proses gugatan di pengadilan.
D. Pengadilan Telah Salah dalam Mengutip Yurisprudensi.
4. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Mandailing
Natal pada halaman 20 (Dua Puluh) alinea 3 yang pada pokoknya
menyatakan : Mahkamah Agung RI telah pula berpendapat jika
keputusan yang merupakan perbuatan hukum dalam ruang lingkup
potitik, dalam hal ini pemilihan Kepala Desa yang merupakan perbuatan
hukum yang termasuk dalam ruang politik dan didasarkan pada
pandangan-pandangan politik para pemilih maupan yang dipilih, sehingga
dengan demikian hasil pilkades juga merupakan basil dari suatu
pemilihan yang bersifat umum dilingkungan Desa yang bersengketa, oleh
karenanya keputusan hasil pilkades tidak termasuk pengertian Keputusan
TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 ("Yurisprudensi MARI Nomor 482 K/TUN/2003,
tanggal 18-8-2004);
- Bahwa Majelis Hakim telah silap dan keliru mengutip isi Yurisprudesnsi
Mahkamah Agung tersehut dengan hariya mengutip sebagian yang
menguntungkan bagi Para Terbanding dan Turut Terbanding, padahal
sebenarnya dalam Yurisprudensi tersebut Termohon
Kasasi/Penggugat apabila merasa kepentingannya dirugikan dalam
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dapat mengajukan Gugatan
Perdata ke Peradilan Umum;
- Bahwa berikut ini kami kutip secara utuh isi Ringkasan Pertimbangan
Hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 482 K/TUN/2003,
tanggal 18 Agustus 2004, menyatakan: “Objek sengketa dalam
perkara ini yaitu Pemilihan Kepala Desa bukan merupakan objek Tata
Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986. Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan
dengan perbuatan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang
lingkup politik yaltu didasarkan pada pandangan-pandangan politik
para pemilih maupun yang dipilih. Hasil Pemilihan Kepala Desa pada
hakikatnya juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat
umum di lingkungan Desa yang bersangkutan. Sehingga termasuk
dalam perkecualian yang dapat digugat di peradilan Tata Usaha
Negara. OLEH KARENA ITU APABILA TERMOHON KASASI/
PENGGUGAT MERASA KEPENTINGAN DIRUGIKAN KARENA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TERSEBUT, MAKA
TERMOHON KASASI/ PENGGUGAT DAPAT MENGAJUKAN
GUGATAN PERDATA KEPERADILAN UMUM”;
- Bahwa dengan demikian gugatan Pembanding telah tepat diajukan
kepada Pengadilan Negeri Pengadilan Umum, selain itu gugatan
pembanding adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang
merupakan objek perkara di Pengadilan Negeri.
E. Gugatan Pembanding Adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang
Dilakukan Penguasa (Onreclitmatige Overheidsdaad), Sehingga Perkara ini
Murni Adalah Perkara Perdata.
5. Bahwa dalam Pertimbangan Hukurn Judex Facile Pengadilan Negeri
Mandailing Natal pada halaman 21 (Dua Puluh Satu) alinea 1 pada
pokoknya menyatakan : Kewenangan peradilan umum adalah mengenai
sengketa perkara perdata dan pidana walaupun berlaku asas hakim tidak
boleh menolak perkara, akan tetapi asas ini berlaku khususnya apabila
perkara yang datang kepada Pengadilan/ Majelis Hakim adalah perkara
perdata, sedangkan untuk perkara sengketa pilkades, Pengadilan
berpendapat bukan merupakan perkara perdata secara murni
dikarenakan terdapat serangkaian kegiatan politik dalam hal Pemilihan
Kepala Desa yang peneyeiesaiannya bukanlah diranah Peraditan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
Umum.......... dst;
- Bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah keliru, sebab
Pembanding secara tegas dan jelas sudah menguraikan dalam
gugatan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Para
Terbanding yang telah melanggar ketentuan peraturan yang mengatur
tentang Pemilihan Kepala Desa, dimana Pembanding dalam
gugatannya adalah gugatan perdata tentang Perbuatan Melawan
Hukum. Perbuatan Melawan Hukum mana karena berdasarkan
Undang-Undang dan Peraturan Daerah Para Terbanding yang
berwenang menyelesaikan permasalahan Pemilihan Kepala Desa,
akan tetapi tidak diselesaikan dalam tenggang waktu yang diberikan
oleh peraturan, sehingga menurut Pembanding telah terjadi Perbuatan
Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechimatige Overheidsdaad);
- Bahwa Baik Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtinatige Daad)
maupun Perbuatan Meiawan Hukum oleh Penguasa (Onrechimailge
Overheidsdaad) diatur oleh ketentuan atau dasar hukurn yang sama
sebagaimana menurut Pasal 1365 KUHPerdata atau Burgerlijk
Wetboek (BW), dalam Buku II BW, berbunyi : Tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut.
- Bahwa selanjutnya Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan
Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia
(2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir
sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
c. Bertentangan dengan kesusilaan;
d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan pakar
hukum perdata gugatan Pembanding adalah gugatan perdata murni,
dimana adalah akibat dari pelanggaran-pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undagan yang berlaku dalam menjalankan
pemilihan kepala desa, sehingga dengan demikian gugatan
Pembanding telah tepat diajukan kepada Pengadilan Negerii
Pengadilan Unium.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
F. Pengadilan Tidak Adil Dalam Menerapkan Peraturan Perundang Undangan.
6. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeni
Mandailing Natal pada halaman 22 (Dua Puluh Dua) alinea 1 yang pada
pokoknya menyatakan : Terkait permasalahan sengketa Pilkades maka
terbadap perkara a quo Pengadilan berpendapat terkait permasalahan
yang menurut dalil gugatan Penggugat telah terjadi pelanggaran dalam
penyelenggaraan Pilkades Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis,
maka terhadap hal tersebut pengadilan dengan berpedoman pada Pasal
41 (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 teutang peraturan
pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka
terhadap perselishan hasil pemilihan Kepala Desa sepenuhnya menjadi
kewajiban bagi Bupati Kabupaten Mandailing Natal dalam
penyelesaiannya, dan terhadap kata perselisihan dalam Pasal 41 Ayat (7)
telah dijelaskan yaitu diluar perselisihan terkait dengan pidana dengan
demikian terhadap kalimat perselisihan hasil pemiihan kepala desa dalam
Pasal 41 Ayat (7) tersebut haruslah dibaca sebagai setiap permasalahan
yang ditimbulkan dalam kegiatan pelaksanaan Pilkades baik itu
dikarenakan sengketa hasil pemilihan maupun terhadap pelanggaran
dalam penyelenggaraanya dan hal tersebut menurut hukum bukanlah
merupakan kewenangan atau kompetensi dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pengadilan sangat tidak adil dalam memutus perkara ini
dengan putusan sela dan hanya dengan berpedoman pada Pasal 41
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebab
di Kabupaten Mandailing Natal ada Perda dan Perbub yang secara
khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala
Desa dapat diajukan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa tentu saja apabila Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa
terjadi Undang-undang tertinggi sampai kepada Undang-Undang
terendah akan dijadikan dasar hukum, maka untuk Permasalahan
Sangketa Pemilihan Kepala Desa mari kita mengacu pada Peraturan
Perundang-Undangan sebagai berikut:
a. Pasal 37 Ayat (6) UU Desa berbunyi : dalam hal terjadi
perselisihan basil pemilihan Kepala Desa, Bupatil Walikota wajib
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).
b. Selanjutnya dasar hukum lain yang lebib khusus mengatur tentang
perselisihan mengenai hasil pemilihan kepala desa adalah Pasal
41 ayat (7) PP 47/ 2015 yang berbunyi : Dalam hal
terjadiperselisihan basil pemilihan Kepala Desa, Bupati, Walikota
wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari.
- Bahwa akan tetapi seperti yang dilihat dalam kedua ketentuan di atas,
keduanya kurang spesifik mengatur rnengenai mekanisme
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sehingga
pengaturan Pemilihan Kepala Desa pada praktiknya dituangkan
kembali dalam peraturan daerah setempat termasuk Kabupaten
Mandailing Natal telah membuat Peraturan Daerah tersebut sebagai
berikut:
1) Peraturan Daerah Kabupaten Mandaihng Natal Nomor 02 Tabun
2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
2) Peraturan Bupan Nomor 19 Tabun 2016 Tentang Petunjuk Teknis
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa;
- Bahwa khusus untuk menyelesaikan Perselisihan Kepala Desa di
Kabupaten Mandailing Natal sudah sangat jelas diuraikan di dalam
Pasal 50 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal
Nomor 02 Tabun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi
GUGATAN TERHADAP HASIL PEMILIHAN DAPAT DIAJUKAN OLEH
CALON KEPALA DESA KEPADA PENGADILAN NEGERI DALAM
WAKTU PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SETELAH KELUAR
KEPUTUSAN PANITLA PEMILIHAN TENTANG KEBERATAN CALON
KEPALA DESA.
7. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah keliru di
dalam Pertimbangan Hukum Judex Factie yang mengatakan Pengadilan
Negeri Mandailing Natal tidak berwenang mengadili perkara aquo dengan
hanya berpedoman pada Pasal 41 (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tabun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
Tabun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, sebab gugatan Pembanding adalah gugatan
Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa
(Onrechimatige Overheidsdaad), selain itu ada Peraturan Khusus
Kabupaten Mandailing Natal yaitu Perda No. 2 Tahun 2016 dan Perbub
No. 19 Tahun 2016 yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang
mengadili perkara a quo, sehingga sudah sangat jelas dan terang
benderang serta memiliki dasar hukum atas gugatan yang diajukan oleh
Pembanding ke Pengadilan Negeri sebagaimana Pasal 50 Ayat (8)
Peraturan Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2016 pada
pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri juga berwenang dalam
penyelesaian perselisihan sangketa Pilkades, serta gugatan Pembanding
adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh
Penguasa, maka sudah layak dinyatakan Putusan Sela Pengadilan
Negeri Mandailing Natal tersebut adalah CACAT HUKUM dan PUTUSAN
DAPAT DIBATALKAN;
8. Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pembanding uraikan tersebut di
atas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara aquo agar berkenan membatalkan Putusan Sela
Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 05/Pdt.G/2017/PN-Mdl,
tertanggal 10 Mei 2017, selanjutnya dengan mengadili sendiri mengambil
putusan yang amarnya sebagai berikut :
MENGADILI:
- Menerima permohonan banding pembanding;
- Menolak Eksepsi Para Terbanding dan Turut Terbanding seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor
05/Pdt.G/2017/ PN-Mdl, tertanggal 10 Mei 2017;
- Menghukum Para Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar biaya
perkara pada kedua tingkat Peradilan;
ATAU:
Mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Eaquo Et Bono) menurut hukum,
keadlian dan kebenaran yang tepat (Redelk /Naargoede/Justizie Rechtdoen).
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat
dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan kontra meori banding
yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal a quo yang telah
menyatakan tidak berwenang mengadili atas gugatan yang diajukan
Penggugat/Pembanding tersebut atau telah mengabulkan eksepsl
Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugati s/d Tergugat-VI dan Turut
Tergugat tersebut, adalah putusan yang tepat dan benar sesuai dengan
ketentuan Hukum Acara yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam :
1. Pasal 50 ayat 7 Peraturan Daerah Kab. Mandailing Natal No.02 Tahun 2016
tentang Tata cara Pencalonon, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa, yaitu :
"keberatan sebagaimano dimaksud pada ayat (4) HANYA BERKENAAN DENGAN HASIL PENGITUNGAN SUARA YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA CALON KEPALA DESA";
2. Sedangkan peristiwa hukum yang menjadi posita gugatan Penggugat,
adalah mengenai proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang menurut
Penggugat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka hat itu tunduk
dan menjadi kewenangan pada Panitia Pengawas untuk memproses dan
memutuskannya, bukan Pengadilan, sesuai ketentuan Perdakab.
Mandailing Natal No.2 Tahun 2016 Pasal 54 ayat 3, Pasal 56 Jo. Perbub
Mandailing Natal No.19 Tahun 2016 Pasal 9 ayat 3 Jo. Pasal 10 adalah
menjadi kewenangan dari Panitia Pengawas dan Bupati untuk
menyelesaikannya.
Bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal
sebagaimana
tersebut dia atas atau yang sekarang dimohonkan banding, sesuai dengan
ketentuan
pasal 50 ayat (9) dan ayat (10) PERDA KAB. MANDAILING NATAL No.2
Tahun 2016 Tentang : Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, secara tegas menyatakan
Pengadilan Negeri memutus perkara gugatan terhadap hasil pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari setelah gugatan tersebut didaftarkan oleh calon kepala desa yang
bersangkutan. (vide Pasal 50 ayat (9));
Keputusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
final dan mengikat. (vide Pasal 50 ayat (10));
Bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata khusus, sehingga
hukum acaranya juga diberlakukan khusus, sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan PERDAKAB MANDAILING NATAL NO.2 TAHUN 2016 tersebut.
Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (10), maka putusan Pengadilan
Negeri Mandailing Natal a quo, tidak dapat lagi diajukan upaya hukum
banding atau kasasi, karena putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal
tersebut adalah putusan bersifat final dan mengikat.
Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan tingkat
banding berkesimpulan bahwa memori banding tersebut tidak berdasarkan
hukum, sebab Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak sampai
memeriksa dan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok sengketa dalam
perkara a quo, oleh karena itu memori banding Kuasa Hukum Pembanding
semula Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh
Kuasa Hukum para Terbanding, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Terbnading semula Turut
Tergugat, oleh karena pada intinya memohon menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Mandailing Natal tanggal 10 Mei 2017 Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mdl,
sedangkan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan
pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal
tersebut, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu lagi
dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak mengajukan pendapat
yang berlainan, maka Pengadilan Tinggi Medan perlu mempertimbangkan
putusan Pengadilan Negeri Mandiling Natal tanggal 10 Mei 2017 Nomor
5/Pdt.G/2017/PN Mdl, tersebut apakah sudah benar dan dapat dipertahankan
atau sebaliknya dengan pertimbangan sebagaberikut di bawah ini;
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara
dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandiling Natal tanggal 10 Mei
2017 Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mdl. dan Memori banding serta kontra memori
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
banding, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan
putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi para
Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat
V, Tergugat VI dan Turut Terbnading semula Turut Tergugat, oleh karena
pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan
tepat dan benar semua keadaan serta alas-alasan yang menjadi dasar dalam
putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat
banding;
Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan
hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan
dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim
Pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri
Mandailing Natal 10 Mei 2017 Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mdl, dapat
dipertahankan untuk dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pengugat tetap
dipihak yang kalah, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan
sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dibebankan kepadanya;
Memperhatikan Ketentuan Pasal 162 RBg Jo.Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I :
1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandiling Natal, tanggal 10 Mei
2017 Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mdl yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara
tanggung renteng ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018 oleh kami
Sabar Tarigan Sibero,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Agustinus
Silalahi,S.H.,M.H dan H. Agusin,S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim-Hakim
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.
Anggota . Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Jumat, tanggal 5 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dibantu oleh
Pasti,S.H. selaku Panitrera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
berperkara maupun kuasa hukumnya.-
Hakim Anggota; Hakim Ketua,
ttd.- ttd.-
Agustinus Silalahi,S.H.,M.H Sabar Tarigan Sibero,S.H.,MH
ttd.-
H.Agusin,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,
ttd.-
P a s t i, SH.
Perincian Biaya : Meterai Rp. 6.000,-
1.Redaksi Rp. 5.000,-
2.Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-