Upload
duongnhu
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
P U T U S A N
Nomor 378/Pdt/2017/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
1. Prof. Dr. Ir. H. Bustami Syam, MS. ME, umur ± 55 Tahun, alamat di
Complek Bumi Asri, Blok No. E 169, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan
Medan Helvetia, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam rekonvensi
2. Ir. H. Islahuddin Yahya, umur ± 50 Tahun, alamat di Jalan Kenanga
Raya, Gang zikzak, No.8, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan,
untuk selanjutnya di sebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II dalam Konvensi / Penggugat II dalam Rekonvensi
3. Suriadin Noernikmat, ST, MM, umur ± 48 Tahun, alamat di Tasbi II,
Blok V, No.35, Kelurahan Tanjung Sari, Medan Sunggal, untuk
selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Turut Tergugat I dalam Konvensi / Turut Tergugat II dalam Rekonvensi;
4 Mahyani Muhammad, SH, MKn, umur ± 48 Tahun alamat di Jalan
Meteorologi, Kompl. Al-Barokah Madina, No.31, Kelurahan
Sampali, Kecamatan Medan Percut, untuk selanjutnya disebut
sebagai Pembanding IV Turut Tergugat II dalam Konvensi / Turut Tergugat III dalam Rekonvensi
L A W A N:
1. H.M. Husni Mustafa, S.E., umur 51 Tahun, pekerjaan Wiraswasta,
jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera
Utara, alamat di Jalan Prof. T, Zulkarnaen, S.H., No.10, Medan, untuk
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I
dalam Konvensi / Tergugat I dalam Rekonvensi; 2.H. T.BAHRUMSYAH,SH , umur, 47 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, jabatan
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera
Utara, alamat di Jalan Ciliwung, No.10, Belawan, untuk selanjutnya
disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II. D A N
1. Ishak Ibrahim MA., umur ± 53 Tahun, alamat di Jalan Jatayu, No.105, Komp. TNI AU, Karang Sari, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat III dalam Konvensi /Penggugat II dalam Rekonvensi; 2Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Sumatera Utara, alamat di Jalan
Jend. Gatot Subroto, No.361, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan
Petisah, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III dalam Konvensi / Turut Tergugat IV dalam Rekonvensi;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Konvensi / Para
Tergugat dalam Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 20 April 2016 yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada
tanggal 22 April 2016, Register Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Mdn, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan Pengurus Dewan
Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera Utara periode 2013 s/d 2018 yang
diangkat berdasarkan hasil MUBES ke X Aceh Sepakat, dimana Penggugat I
sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera Utara
dan Penggugat II sebagai Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Aceh
Sepakat Sumatera Utara;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selama menjadi Pengurus Dewan
Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera Utara periode 2013 s/d 2018, telah
aktif dalam melaksanakan dan menjalankan kegiatan organisasi secara
maksimal dan aktif sesuai dengan Anggran Dasar dan Anggran Rumah
Tangga Aceh Sepakat;
3. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2016, Penggugat I dan Penggugat II menerima
surat undangan dari Tergugat I dan Tergugat II, No. 02/PanPel-MUSLUB-
III/III/2016 tertanggal 05 Maret 2016, Hal Undangan MUSLUB III Aceh
Sepakat, yang Agenda/acara MUSLUB III adalah Pertanggung Jawaban
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Sumatera Utara;
4. Bahwa undangan tersebut Penggugat I dan Penggugat II dapat dari Panitia
Pelaksanaan Muslub III Aceh Sepakat, yang diketuai oleh Suriadin
Noernikmat, ST,MM (Turut Tergugat I) dan Sekretaris H. Fadli Usman, SE,
AK, Turut mengundang Dewan Musafat Aceh Sepakat Sumatera Utara, yang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
di tanda tangani oleh Ketua Umum Prof. Dr.Ir.H.Bustami Syam, MSME
(Tergugat I) dan Sekretaris Drs. Ishaq Ibrahim, MA ( Tergugat III
5. Bahwa ternyata sebelum dilaksanakan Muslub Tergugat I dan Tergugat III
telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 001-A/DM/AS/III/2016 tertanggal
1 Maret 2016 tentang Pembentukan panitia Musyawarah Luar Biasa
(Muslub) ke 3, yang mana Surat tersebut dikeluarkan dengan cara-cara yang
tidak prosedural, sebagaimana yang diatur oleh Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga;
6. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 001-A/DM/AS/III/2016 tertanggal 1 Maret
2016 tentang Pembentukan panitia Musyawarah Luar Biasa (Muslub) ke III
tersebut lahir tanpa adanya konsolidasi dan rapat internal dalam Dewan
Musafat, bahkan anggota dewan musafat lebih dari dua pertiga tidak
diberitahu tentang akan diadakan Agenda MUSLUB ke III Aceh Sepakat
tersebut;
7. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Nomor : 001-A/DM/AS/III/2016
tertanggal 1 Maret 2016 tentang Pembentukan panitia Musyawarah Luar
Biasa (Muslub) ke 3 harus dinyatakan tidak sah, karena lahir dari cara-cara
yang tidak prosedur, begitu juga dengan segala akibat yang dihasilkan
karena adanya Surat keputusan No : 001-A/DM/AS/III/2016 tertanggal 1
Maret 2016;
8. Bahwa dengan adanya undangan tersebut Penggugat I dan Penggugat II
telah hadir guna memenuhi Undangan dalam MUSLUB III tersebut;
9. Bahwa pada saat MUSLUB III telah dilangsungkan, fakta yang terjadi dalam
MUSLUB III yang diadakan pada hari/tanggal Senin/07 Maret 2016, jam
19.00 Wib s/d Selasai, Tempat Balai Raya Aceh Sepakat Jalan Mengkara
No. 2 Medan, dengan Acara Pertanggung Jawaban Pengurus DPP Aceh
Sepakat Sumatera Utara terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di
DPC dan Yayasan;
10. Bahwa pada saat MUSLUB III tersebut akan di langsungkan, secara
mendadak Agenda MUSLUB III tersebut ditutup sebelum acara dibuka tanpa
ada pengumuman ataupun Pemberitahuan apapun kepada para undangan;
11. Bahwa setelah hampir sebahagian undangan telah hadir dalam acara
MUSLUB III tersebut dan pada saat acara MUSLUB III akan dibuka, namun
tiba-tiba tanpa sebab dan alasan apa pun MUSLUB III tersebut di nyataka di
tunda;
12. Bahwa Penundaan tersebut tanpa memberitahu kapan kelanjutan MUSLUB
III ini akan diselenggarakan kembali;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
13. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai Ketua Umum dan Sekretaris
Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat, tidak pernah
dikonfirmasi tentang apapun yang terjadi dalam ruangan MUSLUB III Aceh
Sepakat tersebut;
14. Bahwa kemudian diketahui oleh Penggugat I dan Penggugat II MUSLUB III
Aceh Sepakat yang tertunda tersebut dilangsungkan kembali oleh Dewan
Musafat (DM) /(Tergugat I )pada jam 23.30 WIB di Home ANAYA Hotel,
tanpa Pemberitahuan terlebih dahulu ke Penggugat I dan Penggugat II dan
MUSLUB tersebut dilaksanakan tanpa kehadiran Pengugat I dan Penggugat
II, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum;
15. Bahwa terhadap MUSLUB III tersebut baru Penggugat I dan Penggugat II
ketahui dari surat yang dilayangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ke Turut
Tergugat V (Kesbangllinmas Provinsi Sumatera Utara) dengan no. Surat nya
001/DM-AS/III/2016 tertanggal 08 maret 2016;
16. Bahwa agenda MUSLUB III Aceh Sepakat adalah meminta Pertanggung
Jawaban Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Sumatera Utara,
yaitu Pertanggung Jawaban penggugat I dan Penggugat II dalam
Menjalankan Roda Organisasi, namun MUSLUB III Aceh Sepakat tersebut
dilangsungkan tanpa kehadiran Penggugat I dan Penggugat II, karena
MUSLUB III Aceh Sepakat tersebut dilaksanakan tidak ditempat yang telah
ditetapkan dalam undangan ( Balai Raya Aceh Sepakat Jl. Mengkara No. 2
Medan melainkan Berpindah tempat ke Home Anaya Hotel ) tanpa terlebih
dahulu memberitahu kepada Penggugat I dan Penggugat II;
17. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut
Tergugat II melayangkan Surat ke Turut Tergugat III ( Badan Kesbanglinmas
Provinsi Sumatera Utara) dengan No : 001/DM-AS/III/2016 Tertanggal 03
Maret 2015 yang isinya mengenai Hasil Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB)
III aceh sepakat, 2016;
18. Bahwa dalam Surat Tersebut di lampirkan Keputusan Musyawarah Luar
Biasa (MUSLUB) III Aceh Sepakat Nomor : 004/MUSLUB-III/AS/2016
Tentang Pengesahan Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan dan keuangan
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Masa Bakti 2013 – 2018;
19. Bahwa surat keputusan tersebut isinya mengenai Pemberitahuan
Pemberhentian Dewan Pengurus Pusat Aceh Sepakat dibawah
Kepemimpinan Penggugat I dan Penggugat II, dan Pengangkatan Dewan
Pengurus Pusat Aceh Sepakat, yang diketuai oleh Turut Tergugat I dan Turut
Tergugat II;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
20. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II, telah melanggar
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aceh Sepakat Hasil
MUSLUB I tertanggal 01 November 1997, karena melaksanakan MUSLUB
dengan Melanggar Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Aceh
Sepakat maka dengan demikian segala sesuatu yang dihasilkan dari
MUSLUB III Aceh Sepakat dinyatakanan tidak sah
21. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Organisasi Aceh sepakat, pada pasal 19 Tentang Musyawarah Luar Biasa
(MUSLUB) pada poin 2 hurup a, disebutkan Tugas MUSLUB adalah
Mengumumkan Quorum sebelum sidang Paripurna dibuka;-
22. Bahwa faktanya pada saat MUSLUB III Aceh Sepakat tidak pernah tata cara
MUSLUB tersebut dilaksanakan dalam kegiatan MUSLUB III Aceh Sepakat,
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Aceh Sepakat
23. Bahwa Pada pasal 19 tersebut disebutkan; Tugas:
a. Mengumumkan Quorum sebelum sidang Paripurna dibuka.
b. Mensahkan jadwal acara.
c. Mensahkan Peraturan Tata Tertib.
d. Memilih/Menetapkan Pimpinan MUSLUB dari Peserta penuh, terdiri dari
1 (satu) orang Ketua dan 4 (Empat) orang anggota
e. dan di lengkapi dengan team notulis yang dipersiapkan dan ditetapkan
oleh Panitia Pengarah.
f. Membentuk/Menetapkan Komisi-komisi menurut kebutuhan.
g. Mengumumkan semua keputusan MUSLUB dalam sidang Paripurna atau
sebelum MUSLUB ditutup; ----------------------------------------------------------
24.Bahwa semua tata aturan dalam aturan MUSLUB tersebut diatas tidak
dilaksanakan dalam MUSLUB III, sehingga MUSLUB III tersebut cacat secara
hukum karena tidak memenuhi aturan-aturan MUSLUB yang diatur oleh
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
25. Bahwa dengan demikian Keputusan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) III
Aceh Sepakat Nomor : 004/MUSLUB-III/AS/2016 Tentang Pengesahan
Laporan Pertanggung Jawaban, Kegiatan dan Keuangan Dewan Pimpinan
Pusat (DPP) Aceh Sepakat Masa Bakti 2013-2018, dinyatakan tidak sah dan
batal demi hukum, karena dihasilkan dalam MUSLUB yang cacat hukum;
26. Bahwa dengan tidak sahnya MUSLUB III Aceh Sepakat sehingga seluruh apa
yang diputuskan oleh MUSLUB III tersebut cacat hukum dan selanjutnya
Kepemimpinan Penggugat I dan Penggugat II yang diangkat berdasarkan
hasil MUBES X Aceh Sepakat dengan Surat Keputusan nomor 02/FMB-X-
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
AS/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013 Bakti 2013- 2018 adalah sah karena
diangkat melalui prosedur dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Aceh Sepakat, Sehingga Penggugat I dan
Penggugat II dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagimana yang telah
diamanahkan oleh seluruh anggota Aceh Sepakat
27. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Medan, agar kiranya berkenan untuk menetapkan suatu
hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memberi amar putusan
sebagai berikut ;
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Aceh
Sepakat Hasil Muslub I Tertanggal 01 November 1997;
3. Menyatakan sah Kepengurusan Penggugat I dan Pengugat II sebagai
Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat
Priode 2013-2018 yang diangkat berdasrkan MUBES X Aceh Sepakat
dengan Surat Keputusan Nomor 02/FMB-X-AS/II/2013 Tertanggal 11
Februari 2013;
4. Membatalkan Surat Keputusan Nomor : 001-A/DM/AS/III/2016 tentang
Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) ke III tertanggal
1 Maret 2016 yang di keluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat III
5. Menyatakan MUSLUB III Aceh Sepakat 2016 yang dilaksanakan di Home
Anaya Hotel tertanggal 07 Maret 2016 , pukul 23.30 wib dinyatakan Tidak
sah dan Batal Demi Hukum;
6. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan No.
004/MUSLUB-III/AS/2016 Tentang Pengesahan Laporan Pertanggung
Jawaban, Kegiatan dan Keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh
Sepakat Masa Bakti 2013-2018;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara
ini
Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aquo et Bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para
Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;
Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat kecuali apa yang dengan tegas diakui dibawah ini ;
TENTANG EKSEPSI PROSESUAL (PROCESSUELE EXCEPTIE) - Bahwa Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II dengan tegas menolak dan
membantah gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya kecuali terhadap
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
hal-hal yang secara tegas Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II akui
kebenarannya;
- Bahwa sebelum sampai kepada pembahasan dalam pokok perkara,
Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II terlebih dahulu mengajukan dalil-
dalil Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie) atas gugatan Penggugat I
dan II yang diuraikan sebagai berikut :
I. ERROR IN PERSONA dan GEMIS AANHOEDA NIGHEID - Bahwa Penggugat I dan II dalam gugatannya telah mengikutsertakan Kepala
Kesbanglinmas Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkara a quo
yaitu sebagai pihak Turut Tergugat III, namun dalam gugatannya,
Pengggugat I dan II tidak menyebutkan atas dasar perbuatan apa dan dalam
kedudukan apa ataupun dalam kapasitas apa sehingga Kepala
Kesbanglinmas Provinsi Sumatera Utara diikutsertakan Penggugat I dan II
sebagai Turut Tergugat III dalam gugatannya, oleh karenanya telah
mengakibatkan gugatan Penggugat I dan II dalam perkara a quo telah salah
tentang orang atau person, atau dengan kata lain pihak yang ditarik sebagai
tergugat dalam perkara a quo telah keliru (gemis aanhoeda nigheid);
- Bahwa Penggugat I dan II dalam gugatannya dalam perkara a quo juga
telah menggugat Tergugat II yang sama sekali tidak terlibat dan ataupun
tidak ada melakukan suatu perbuatan dalam pelaksanaan MUSLUB III Aceh
Sepakat dimaksud;
- Bahwa atas dalil Penggugat I dan II dalam gugatannya yang secara jelas
dan terang tidak menyebutkan kualifikasi perbuatan melawan hukum apa
yang telah dilakukan oleh Kepala Kesbanglinmas Provinsi Sumatera Utara
sehingga Penggugat I dan II menarik Kepala Kesbanglinmas Provinsi
Sumatera Utara menjadi pihak Turut Tergugat III dalam perkara a quo serta
Penggugat I dan II berdasarkan dalil pelaksanaan Muslub III Aceh Sepakat
adalah perbuatan melawan hukum telah menjadikan Ir. H. Islahuddin Yahya
sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu sebagai pihak Tergugat II, yang
mana berdasarkan fakta-fakta yang ada, Ir. H. Ishaluddin Yahya (ic.
Tergugat II) tidak ikut serta dalam pelaksanaan MUSLUB III Aceh Sepakat
dimaksud dan oleh karenanya adalah jelas dan nyata telah menyebabkan
gugatan Penggugat I dan II telah error in persona dan keliru menarik pihak
sebagai Tergugat dalam perkara a quo;
- Bahwa dari uraian diatas gugatan Penggugat I dan II adalah merupakan
gugatan yang cacat formil mengenai pihak yang ditarik sebagai pihak
Tergugat (error in persona) dan orang yang ditarik sebagai pihak Tergugat
adalah tidak tepat atau keliru (gemis aanhoeda nigheid) sehingga
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan II adalah tidak
sah, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.601 K/Sip/1975
tanggal 20 April 1977 yang pada pokoknya menyatakan “seorang pengurus
yayasan digugat secara pribadi”, putusan Mahkamah Agung RI No.1072
K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan “gugatan ditujukan
kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek)” maka sudah
sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
menyatakan gugatan Penggugat I dan II telah salah tentang orang atau
person ataupun pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemis aanhoeda
nigheid) dan menyatakan gugatan Penggugat I dan II ditolak atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard);
II. KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)
- Bahwa Penggugat I dan II dalam gugatannya telah menjadikan Kepala
Kesbanglinmas Provinsi Sumatera Utara menjadi pihak dalam perkara a quo
yaitu sebagai pihak Turut Tergugat III, akan tetapi Penggugat I dan II tidak
mengikutsertakan atau menarik Gubernur Sumatera Utara turut sebagai
pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa secara struktur pemerintahan, Gubernur Sumatera Utara adalah
merupakan atasan yang mengangkat dan memberi perintah kepada Kepala
Kesbanglinmas Provinsi Sumatera Utara (ic. Turut Tergugat III), dan oleh
karenanya, sesuai dengan prinsip vicarious liability yang diatur dalam pasal
1367 KUH Perdata, maka Gubernur Sumatera Utara adalah merupakan
pihak yang bertanggung jawab dan harus turut dijadikan pihak atau digugat
dalam perkara a quo, yang mana hal tersebut juga sesuai dengan Putusan
Mahkamah Agung RI No.2826/1984 tentang gugatan terhadap Pemerintah
c.q. Departemen Kehakiman;
- Bahwa dari uraian diatas, terlihat secara jelas dan terang bahwa pihak yang
ditarik oleh Penggugat I dan II sebagai pihak gugatannya dalam perkara a
quo tidak lengkap yang menyebabkan gugatan Penggugat I dan II
mengandung cacat formil Plurium Litis Consortium, dan oleh sebab itu maka
sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo menyatakan gugatan Penggugat I dan II kurang pihak (Plurium Litis
Consortium) dan menyatakan gugatan Penggugat I dan II ditolak atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat
diterima (niet ontvankelijke verklaard), hal ini sesuai dengan putusan
Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975 yang menyatakan “terhadap
sebagian objek harta perkara tidak dikuasai tergugat tetapi telah menjadi
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
milik pihak ketiga, dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak
ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis
consortium”;
DALAM POKOK PERKARA I. DALAM KONPENSI - Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II
sampaikan dalam bahagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan atau mutatis mutandis tetap diberlakukan dan dianggap
telah tercantum dalam bahagian pokok perkara a quo, sehingga tidak perlu
diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan II dengan tegas menolak
seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I dan II, kecuali hal-hal yang Tergugat
I, II, III, Turut Tergugat I dan II akui secara tegas kebenarannya dalam
perkara a quo;
- Bahwa Organisasi Aceh Sepakat selain mempunyai cabang-cabang, juga
menaungi beberapa Organisasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Dasar Pasal 14 yang berbunyi “Organisasi khusus adalah
Badan/Organisasi kemasyarakatan Aceh yang mempunyai Ikatan ditinjau
dari sejarah/latar belakang berdirinya Badan/Organisasi itu dengan Aceh
Sepakat, yang dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Badan/Organisasi yang bersangkutan atas dasar persetujuan tertulis DPP
Aceh Sepakat” dan salah satu dari Badan dimaksud adalah YAYASAN
PENYANTUN YATIM PIATU ACEH SEPAKAT DARUL AITAM yang
berkedudukan di Jalan Medan Area No.333, Lingkungan VIII, Kelurahan
Sukaramai, Kecamatan Medan Area, Kota Medan yang didirikan
Berdasarkan akte Notaris KUSMULYANTO ONGKO No.184 tanggal 28
Februari 1980 di Medan, dengan pendirinya diantaranya terdiri dari Tuan
Teuku Haji HASAN HADJI, Tuan Haji Hanafiah dan Tuan Haji
ABDUSSALAM IBRAHIM dan Tuan JA’FAR SABIL dkk.;
- Bahwa dengan tanpa sepengetahuan Tergugat I dan III dan Ketua DPC II
Aceh Sepakat, Penggugat I mendirikan YAYASAN DAIRUL AITAM ACEH
SEPAKAT MEDAN sesuai Akte Notaris Hj. MARIANA,SH. Nomor 2 tanggal
02 September 2014 di Medan dan bahwa alamat Yayasan DAIRUL AITAM
ACEH SEPAKAT MEDAN dimaksud berada dialamat YAYASAN
PENYANTUN YATIM PIATU ACEH SEPAKAT DARUL AITAM yaitu di Jalan
Medan Area No.333, Lingkungan VIII, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan
Medan Area, Kota Medan;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
- Bahwa kemudian Penggugat I telah menempatkan orang yang tidak dikenal
atau bukan masyarakat Aceh di areal/dipintu masuk YAYASAN
PENYANTUN YATIM PIATU ACEH SEPAKAT DARUL AITAM yaitu di Jalan
Medan Area No.333 dan juga menempatkan orang-orang untuk menerima
infaq dan sedekah dari masyarakat, sehingga infaq dan sedekah yang
seharusnya diserahkan ke YAYASAN PENYANTUN YATIM PIATU ACEH
SEPAKAT DARUL AITAM diterima oleh pihak yang tidak berhak;
- Bahwa orang tidak dikenal yang ditempatkan oleh Penggugat I di YAYASAN
PENYANTUN YATIM PIATU ACEH SEPAKAT DARUL AITAM yaitu Sdr.
RINALDI telah memukul anak yatim (HASBUNAH PADANG) yang diasuh
YAYASAN PENYANTUN YATIM PIATU ACEH SEPAKAT DARUL AITAM
dan hal tersebut sudah dilaporkan ke POLSEK MEDAN AREA sebagaimana
No.STTPL/1169/K/IX/2015/SPKT SEKTOR MEDAN AREA tanggal 10
September 2015 dan saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari tindakan Penggugat I mendirikan YAYASAN DARUL
AITAM ACEH SEPAKAT MEDAN sehingga terjadi kekisruhan dengan
YAYASAN PENYANTUN YATIM PIATU ACEH SEPAKAT DARUL AITAM
yang telah lebih dahulu ada maka Tergugat I dan III sebagai Ketua dan
Sekretaris Dewan MUSAPAT Aceh Sepakat periode 2013-2018 yang
bertugas Mengawasi Kebijakan DPP Aceh Sepakat melaksanakan rapat
untuk penyelesaian perselisihan hal tersebut, namun Penggugat I dan II
tidak menghadiri rapat dimaksud walaupun telah diundang secara patut yang
dilaksanakan pada :
1. Tanggal 01 Oktober 2015 rapat informal pengurus Dewan Musapat
dengan Pengurus DPP Aceh Sepakat membahas dualisme Yayasan
Penyantun Yatim Piatu Aceh Sepakat Darul Aitam dan Yayasan Darul
Aitam Aceh Sepakat Medan yang didirikan oleh Penggugat I;
2. Tanggal 03 Oktober 2015 rapat koordinasi Pengurus Dewan MUSAPAT
dengan Pengurus DPP Aceh Sepakat, Pengurus Yayasan Penyantun
Yatim Piatu Aceh Sepakat Darul Aitam dan Yayasan Darul Aitam Aceh
Sepakat Medan (i.c. yang didirikan oleh Penggugat I) tidak dihadiri oleh
Penggugat I dan II, walaupun Penggugat I dan II telah diundang,
namun demikian dihadiri oleh pengurus DPP lainnya yaitu Sdr. H. Arbie
Abdul Gani, Sdr. Suriadin Noernikmat (Turut Tergugat I) dan Sdr.
Abdullah M. Amin, dan kemudian ternyata Penggugat I tidak mengakui
keabsahan kehadiran pengurus DPP dimaksud dalam rapat tersebut;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat terdahulu dalam penyelesaian
dualisme Yayasan Penyantun Anak Yatim Piatu Aceh Sepakat Darul Aitam
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
dan Yayasan Darul Aitam Aceh Sepakat Medan, maka pada tanggal 26
Oktober 2015 Tergugat I dan III telah mengirimkan surat Nomor :002-
A/DM/AS/2015, perihal : Permintaan Nama-Nama Tim Islah Untuk
Penyelesaian Yayasan Darul Aitam kepada Penggugat I, namun Penggugat
I tidak menjawab dan tidak mengirim nama-nama Tim Islah dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 Tergugat I dan III melaksanakan Rapat
Pleno Dewan MUSAPAT dengan Agenda pembahasan dualisme Yayasan
Darul Aitam yang disebabkan tindakan atau perbuatan Penggugat I yang
mendirikan Yayasan Darul Aitam Aceh Sepakat Medan sedangkan semula
sudah ada Yayasan Penyantun Anak Yatim Piatu Aceh Sepakat Darul Aitam;
- Bahwa tindakan dan atau perbuatan Penggugat I dalam mendirikan
Yayasan Darul Aitam Aceh Sepakat Medan telah mengakibatkan
perselisihan dikalangan anggota Aceh Sepakat karena Yayasan Penyantun
Yatim Piatu Aceh Sepakat Darul Aitam adalah Badan/Organisasi
Kemasyarakatan Aceh yang mempunyai Ikatan dengan Aceh Sepakat;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016 Penggugat I dan II telah membentuk,
mendirikan dan melantik Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) XXXIV
Aceh Sepakat Al-Muslim yang berada di Wilayah DPC III Aceh Sepakat
Medan Perjuangan sehingga mengakibatkan perpecahan dikalangan
anggota Aceh Sepakat diwilayah tersebut;
- Bahwa sebelum Penggugat I melantik Pengurus DPC XXXIV Aceh Sepakat
Al-Muslim, Pengurus DPC III Aceh Sepakat telah membuat surat kepada
DPP Aceh Sepakat tertanggal 13 Januari 2016 perihal Mohon Klarifikasi Dan
Pernyataan Keberatan Tentang Didirikannya DPC XXXIV Di Wilayah DPC III
Aceh Sepakat, namun surat tersebut tidak mendapat tanggapan dari
Penggugat I dan II;
- Bahwa Pendirian Cabang XXXIV yang dilakukan oleh Penggugat I dan II
dengan tanpa pemberitahuan kepada Tergugat I dan III yang kemudian oleh
Pengurus DPC III Aceh Sepakat Medan Perjuangan membuat surat
pengaduan Nomor.02/01/AS/2016 tanggal 19 Januari 2016 kepada Tergugat
I dan III yang kemudian Tergugat I dan III membuat rapat pleno Dewan
MUSAPAT untuk membahas hal tersebut;
- Bahwa tindakan Penggugat I dan II mendirikan DPC XXXIV Aceh Sepakat
telah mengakibatkan perpecahan dan perselisihan dikalangan anggota Aceh
Sepakat khususnya di wilayah DPC III Aceh Sepakat Medan perjuangan;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 DPC IX Aceh Sepakat Pangkalan
Brandan melaksanakan Musyawarah Cabang (MUSCAB) dimana hasil
MUSCAB tersebut telah memilih dan menetapkan 5 (lima) orang Tim
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
Formatur yaitu Saudara.M. DAUDSYAH, AGUS SALIM CUT, H.
HASBALLAH, NAZARUDDIN dan USMAN BBA dimana dari hasil rapat
Formatur dipilih dan ditetapkan Saudara M. DAUDSYAH sebagai Ketua DPC
IX Aceh Sepakat Pangkalan Brandan namun oleh Penggugat I telah melantik
Saudara NAZARUDDIN sebagai ketua DPC IX Aceh Sepakat sehingga
tindakan Penggugat I telah mengakibatkan perpecahan dikalangan anggota
DPC III Aceh Sepakat Pangkalan Brandan karena yang dilantik adalah
bukan orang yang dipilih oleh Formatur MUSCAB;
- Bahwa pengangkatan Saudara NAZARUDDIN sebagai Ketua Dewan
Pimpinan Cabang IX Aceh Sepakat Pangkalan Brandan oleh Penggugat I
dan II secara nyata telah melanggar Anggaran Dasar Pasal 10 ayat 2 huruf
a yang berbunyi “DP dan DPC dipilih dan ditetapkan oleh MUSYAWARAH
ANAK CABANG (MUSCAB) dan disahkan oleh DPP untuk masa jabatan 5
(lima) tahun” dan Pasal 11 ayat 3 huruf a Musyawarah Cabang (MUSCAB)
pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi ditingkat cabang dan Anggaran
Rumah Tangga Pasal 10 ayat 2 huruf b yang berbunyi “DPC
dipilih/ditetapkan dan diberhentikan oleh MUSCAB” dan Pasal 20 ayat 3
huruf c yang berbunyi Musyawarah Cabang (MUSCAB) “memilih dan
menetapkan ketua DP dan Ketua DPC melalui 5 (lima) orang formatur yang
dipilih dari dan oleh peserta secara LUBER (langsung, umum, bebas dan
rahasia)”;
- Bahwa berdasarkan surat laporan Ketua terpilih DPC IX Aceh Sepakat
Pangkalan Brandan Sdr. M. DAUDSYAH tanggal 07 Maret 2016 Penggugat
I dan II melaksanakan rapat pleno Dewan MUSAPAT untuk membahas hal
tersebut;
- Bahwa atas tindakan Penggugat I dan II yang telah melakukan tindakan-
tindakan yang membuat perpecahan dikalangan masyarakat Aceh pada
umumnya dan anggota Aceh Sepakat pada khususnya yang berada di
Sumatera Utara, maka sejumlah 18 (delapan belas) Dewan Pimpinan
Cabang Aceh Sepakat membuat surat pernyataan tidak percaya kepada
DPP Aceh Sepakat priode 2013-2018 dibawah kepemimpinan Penggugat I
sebagai Ketua Umum dan Penggugat II sebagai Sekretaris Umum dan untuk
itu meminta kepada Tergugat I agar segera melaksanakan Musyawarah Luar
Biasa III untuk meminta pertanggung jawaban Penggugat I;
- Bahwa tindakan dan kebijaksanaan Penggugat I dalam menjalankan
organisasi telah sangat jauh menyimpang dari tujuan organisasi dan sangat
bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
(ART) Aceh Sepakat Hasil Musyawarah Luar Biasa I tanggal 01 November
1997 yang berbunyi sebagai berikut :
“ Anggaran Dasar : a. Mukaddimah Organisasi yang berbunyi “Dengan Rahmat Allah Subhanahu
Wata’ala,kami Masyarakat yang berasal dari Aceh di Sumatera Utara yang
sebelumnya telah terikat dengan organisasi-organisasi Sosial Masyarakat
Aceh dalam berbagai bentuk dan berbagai tempat di Sumatera Utara,
demi untuk meningkatkan ukhuwah Islamyah serta mempererat tali silaturahmi sesama anggota masyarakat Aceh Khususnya ……….”
b. BAB II AZAS DAN SIFAT pasal 4 Azas “Organisasi ini berazaskan
Pancasila”
c. Pasal 5 Sifat “Organisasi ini bersifat kemasyarakatan Islam dan tidak
menganut sesuatu aliran Politik”
d. BAB III TUJUAN DAN USAHA pasal 6 Tujuan
Ayat 1. MenggalangPersatuan dan kesatuan Anggota. Ayat 2. Meningkatkan Ketaqwaan kepada Allah SWT,memupuk ukhuwah
dan menyebar luaskan Dakwah Islamiyah. e. Pasal 13 tentang Musyawarah Dewan Musapat sebagai pemegang
kekuasaan pengawasan tertinggi Organisasi.
f. Pasal 16 Perbendaharaan yang pada pokoknya menyatakan “semua
harta kekayaaan organisasi yang terdiri dari harta tetap baik yang sudah
ada maupun yang akan ada, adalah milik masyarakat Aceh, didaftarkan
sebagai hak dan berada dibawah penguasaan, asuhan serta tanggung
jawab Yayasan kerukunan Aceh untuk kepentingan Aceh Sepakat,
diawasi oleh Dewan MUSAPAT dan dapat dimanfaatkan oleh
Badan/Organisasi khusus dengan surat keputusan Musyawarah Dewan
Musapat.
g. Pasal 10 ayat 2 huruf a yang berbunyi “ DP dan DPC dipilih dan ditetapkan
oleh MUSYAWARAH ANAK CABANG (MUSCAB) dan di sah kan oleh
DPP untuk masa jabatan 5 (lima) tahun”.
h. Pasal 11 ayat 3 huruf a Musyawarah Cabang (MUSCAB) pemegang
kekuasaan tertinggi Organisasi ditingkat cabang.
Anggaran Rumah Tangga Pasal 13 Dewan Pimpinan Pusat: a. Pasal 13 ayat 2 huruf a yang berbunyi :
“Merencanakan dan memimpin pengelolaan organisasi,administrasi, keuangan pada tingkat Pusat serta seluruh jajarannya dengan penuh kebijaksanaan,menjiwai aspirasi anggota berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam melaksanakan program umum organisasi”;
b. Pasal 13 ayat 2 huruf b yang berbunyi :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
“Membina, mendorong dan memonitor kegiatan pengelolaan organisasi di tingkat Cabang dan Ancab agar senantiasa berjalan memenuhi hasrat Anggota berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”.
c. Pasal 10 ayat 2 huruf b yang berbunyi “DPC dipilih/ditetapkan dan
diberhentikan oleh MUSCAB.
d. Pasal 20 ayat 3 huruf c yang berbunyi Musyawarah Cabang (MUSCAB)
“memilih dan menetapkan ketua DP dan Ketua DPC melalui 5 (lima) orang
formatur yang dipilih dari dan oleh peserta secara LUBER
(langsung,umum,bebas dan rahasia)”.
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka untuk
menyelamatkan organisasi Aceh Sepakat dari perpecahan dan tidak terjadi
bubarnya Organisasi Aceh Sepakat, maka Tergugat I dan III masing-masing
sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan MUSAPAT (priode 2013-2018)
mengadakan rapat pada tanggal 29 Januari 2016 dan tanggal 28 Pebruari
2016 yang hasilnya memutuskan melaksanakan Musyawarah Luar Biasa III
Aceh Sepakat untuk meminta pertanggung jawaban Penggugat I dalam
menjalankan organisasi yang telah bertentangan dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Aceh Sepakat;
- Bahwa sesuai Anggaran Dasar MUSYAWARAH LUAR BIASA (MUSLUB) I
tanggal 01 November 1997 pasal 1 ayat 2 huruf b Musyawarah Luar Biasa
disingkat MUSLUB “Diselenggarakan oleh DPP atau jika perlu oleh DM
pada waktu-waktu diperlukan diantara 2 (dua) MUBES atau atas permintaan
sekurang-kurangnya setengah dari jumlah cabang yang aktif” dan
berdasarkan anggaran dasar dimaksud maka Tergugat I sebagai ketua DM
(Dewan Musapat) dan Tergugat III sebagai Sekretaris DM (Dewan Musapat)
berwenang untuk melaksakan MUSLUB III Aceh Sepakat yang dilaksanakan
pada tanggal 7 Maret 2016 ;
- Bahwa sesuai Anggaran Rumah Tangga Aceh Sepakat Hasil Musyawarah
Luar Biasa I tanggal 01 November 1997 dalam Bab IV Fungsi, Tugas dan
Wewenang pasal 12 Dewan MUSAPAT Bahwa untuk melaksanakan
MUSLUB dimaksud, maka Tergugat I dan III menerbitkan Surat Keputusan
Nomor:001-A/DM/AS/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang pembentukan
Panitia Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) III Aceh Sepakat dan
menetapkan Turut Tergugat I sebagai Ketua Panitia dan Turut Tergugat II
sebagai Sekretaris Panitia untuk melaksanakan Musywarah Luar Biasa III
dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I dan III Nomor : 001-
A/DM/AS/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 Turut Tergugat I dan II
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
melaksanakan MUSLUB III Aceh Sepakat pada tanggal 7 Maret 2016 pukul
20.00 WIB di Balai Raya Aceh Sepakat Jalan.Mengkara No. 2 Medan;
- Bahwa peserta Musyawarah Luar Biasa III dimaksud dihadiri oleh utusan
Dewan MUSAPAT, DPP (Pengugat I dan II hadir dalam acara pembukaan
awal, namun karena terjadi kerusuhan, Penggugat I dan II tidak hadir dalam
rapat yang dilanjutkan di Home Anaya Hotel), 21 (dua puluh satu) Dewan
Pimpinan Cabang Aceh Sepakat dari 33 (tiga puluh tiga) Pimpinan Dewan
Cabang Aceh Sepakat yang ada dan dihadiri oleh organisasi khusus yaitu
DPP Ikatan Pelajar Tanah Rencong dan Ikatan Wanita Aceh Sumatera Utara
dan dihadiri juga oleh 5 (lima) yayasan yaitu Yayasan Kerukunan Aceh,
Yayasan Penyatun Yatim Piatu Aceh Sepakat Darul Aitam, Yayasan
Pendidikan Islam Miftahussalam dan Yayasan Aceh Sepakat Sumatera
Utara yang kesemuanya peserta MUSLUB sebagaimana diamanahkan
dalam ART pasal 19 huruf b Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) “Dihadiri
oleh utusan-utusan DM,DPP,Cabang, Badan/ Organisasi Khusus atas
undangan DPP atau DM masing-masing sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
peserta penuh 2 (dua) orang peninjau dan undangan lainnya” dan dari
jumlah yang hadir dimaksud telah memenuhi qorum untuk melaksanakan
MUSLUB III Aceh Sepakat
- Bahwa sebelum acara dibuka, ketika Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I
dan II datang ketempat acara di Balai Raya Aceh Sepakat Jalan Menkara
Medan pada tanggal 7 Maret 2016 Pukul 20.00 WIB, ternyata ruanggan dan
kursi untuk undangan sudah diduduki oleh orang yang tidak dikenal dan
mereka bukan undangan atau bukan pengurus cabang Aceh Sepakat atau
organisasi khusus yang terkait dengan Aceh Sepakat dan atau juga bukan
pengurus yayasan-yayasan yang bernaung di Aceh Sepakat yang diundang
oleh panitia (i.c Turut Tergugat I dan II);
- Bahwa ketika acara dibuka oleh pembawa acara yaitu Saudara Marzuki
Qeurisi, secara tidak terduga Penggugat II yang duduk dibangku barisan
depan berdiri sambil berteriak tarik kursi geser kesamping, bubar-bubar dan
orang-orang yang tidak diundang dan tidak dikenal yang lebih dahulu masuk
dan menduduki kursi para undangan secara serentak bangun dan menarik,
menggeser dan melemparkan kursi ke pinggir sehingga terjadi kericuhan
dan kekacauan sehingga acara MUSLUB III tidak bisa dibuka dan acara
pembacaan kitab suci Al-Quran yang selalu mengawali acara Aceh Sepakat
tidak dapat dibaca oleh Qori, ditengah-tengah kekacauan tersebut Tergugat I
dengan keberanian dan penuh resiko naik ke podium mengumumkan bahwa
MUSLUB III karena kekacauan yang tidak terkendali terpaksa harus di skor
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
dan spanduk acara yang berada dipanggung ditarik oleh orang-orang yang
tidak dikenal;
- Bahwa kekacauaan yang terjadi dalam MUSLUB III dimaksud dilakukan oleh
Penggugat I dan II dengan menggunakan orang-orang yang tidak dikenal
sehingga ketika acara MUSLUB III dimaksud pelaksanaannya dipindahkan
ke Home Anaya Hotel Jalan Darussalam NO.1 Medan dimana untuk
menjamin keamanan dan tertibnya pelaksanaan MUSLUB III maka
Penggugat I dan II tidak diberitahukan karena Tergugat I, III dan Turut
Tergugat I dan II yakin bahwa apabila diberitahu kepada Penggugat I dan II
maka Penggugat I dan II akan mengulangi membuat kerusuhan dan
kekacauan dalam acara MUSLUB III dengan menggunakan orang tidak
dikenal;
- Bahwa dari hal-hal sebagaimana diuraikan diatas telah membuktikan
pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa III Aceh Sepakat yang Tergugat I, III
dan Turut Tergugat I dan II laksanakan adalah sah sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aceh Sepakat;
- Bahwa dengan demikian, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo mengesampingkan seluruh dalil-
dalil gugatan Penggugat I dan II dalam perkara a quo dan menolak seluruh
gugatan Penggugat I dan II;
- Bahwa oleh karena Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) III Aceh Sepakat
yang Tergugat I, III, Turut Tergugat I dan II laksanakan adalah sah dan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Aceh Sepakat, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo menyatakan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) III
Aceh Sepakat yang Tergugat I, III dan Turut Tergugat I dan II laksanakan
pada tanggal 7 Maret 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan II ditolak, maka sudah
sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
menghukum Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;
II. DALAM REKONPENSI - Bahwa Tergugat I dk./Penggugat I dr. dan Tergugat III dk./Penggugat II dr.
dengan ini mengajukan gugatan Rekopensi terhadap Penggugat I dk.
/Tergugat I dr. dan terhadap Penggugat II dk./Tergugat II dr.;
- Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat I dan II dr./Tergugat I dan III dk.
kemukakan didalam eksepsi dan dalam konpensi diatas secara mutatis
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
mutandis dianggap tercantum dalam bahagian rekonpensi ini, oleh
karenanya tidak akan diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat I dr./Penggugat I dk. dan Tergugat II dr./Penggugat II dk.
telah melaksanakan MUSLUB III Aceh Sepakat pada tanggal 8 Maret 2016
di Hotel POLONIA Medan;
- Bahwa MUSLUB III Aceh Sepakat tanggal 8 Maret 2016 di Hotel POLONIA
Medan yang dilaksanakan oleh Tergugat I dr./Penggugat I dk. dan Tergugat
II dr./Penggugat II dk. dimaksud adalah tidak sah karena :
1. Bahwa Tergugat I dr./Penggugat I dk. telah diberhentikan dalam
MUSLUB III Aceh Sepakat yang Penggugat I dan II dr./Tergugat I dan III
dk. laksanakan pada tanggal 7 Maret 2016;
2. Bahwa MUSLUB III Aceh Sepakat yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan
II dr./Penggugat I dan II dk. adalah tidak sah karena selain Tergugat I
dr./Penggugat I dk. telah diberhentikan dalam MUSLUB III Aceh Sepakat
yang Penggugat I dan II dr./Tergugat I dan III dk. laksanakan pada
tanggal 7 Maret 2016,MUSLUB III Aceh Sepakat yang Tergugat I dan II
dr./Penggugat I dan II dk. laksanakan telah menyalahi ketentuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aceh Sepakat karena
Tergugat I dan II dr./Penggugat I dan II dk. tidak lagi mempunyai
kewenangan dan kapasitas sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum
DPP Aceh Sepakat;
3. Bahwa salah satu agenda MUSLUB III tanggal 8 Maret 2016 yang
Tergugat I dan II dr./Penggugat I dan II dk. lakukan adalah merubah
AD/ART, namun tidak mengikutsertakan Tim Ad Hoc AD/ART hasil
MUBES X (kesepuluh) pada tanggal 01 – 03 Maret 2012 yang telah
memutuskan membentuk Tim Adhoc untuk penyusunan perubahan dan
pengesahan AD/ART hasil MUSLUB I tanggal 1 November 1997;
4. Bahwa Tergugat I dr./Penggugat I dk. terpilih sebagai Ketua Umum DPP
Aceh Sepakat periode 2013-2018 dalam Musyawarah Besar (MUBES) X
Aceh Sepakat, oleh karenanya Tergugat I dan II dr./Penggugat I dan II
dk. sangat memahami dan mengetahui tugas Tim adhoc penyusunan
perubahan dan pengesahan AD/ART hasil MUBES X tanggal 01 – 03
Maret 2012;
5. Bahwa disebabkan tidak sahnya MUSLUB III Aceh Sepakat yang
dilaksanakan oleh Tergugat I dan II dr./Penggugat I dan II dk., maka
sudah sepatutnya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga serta semua hasil MUSLUB III Aceh Sepakat tanggal 8 Maret
2016 yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan II dr./Penggugat I dan II dk.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan untuk itu harus
dinyatakan batal demi hukum;
6. Bahwa MUSLUB III Aceh Sepakat yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan
II dr./Penggugat I dan II dk. juga secara tidak sah telah mengangkat Sdr.
FAUZI USMAN sebagai Ketua Dewan Musapat Aceh Sepakat, oleh
karenanya pengangkatan Saudara FAUZI USMAN sebagai Ketua
Dewan Musapat Aceh Sepakat harus dinyatakan batal demi Hukum;
- Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut diatas telah membuktikan bahwa
MUSLUB III yang Tergugat I dan II dr./Penggugat I dan II dk. laksanakan
pada tanggal 8 Maret 2016 di Hotel POLONIA adalah perbuatan melawan
hukum yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum untuk itu harus
dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena MUSLUB III yang Tergugat I dan II dr./Penggugat I dan II
dk. laksanakan pada tanggal 8 Maret 2016 di Hotel POLONIA adalah adalah
tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka sudah sepatutnya majelis
hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan perubahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Luar
Biasa (MUSLUB) III Aceh Sepakat yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan II
dr./Penggugat I dan II dk. pada tanggal 8 Maret 2016 adalah tidak sah dan
batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena MUSLUB III yang Tergugat I dan II dr./Penggugat I dan II
dk. laksanakan pada tanggal 8 Maret 2016 di Hotel POLONIA adalah adalah
tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka juga sudah sepatutnya majelis
hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan
pengangkatan Saudara FAUZI USMAN sebagai Ketua Dewan MUSAPAT
hasil Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) III Aceh Sepakat yang
dilaksanakan oleh Tergugat I dan II dr./Penggugat I dan II dk. pada tanggal 8
Maret 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I dan II
serta Penggugat I dan II dr. kemukakan diatas telah membuktikan bahwa
MUSLUB III Aceh Sepakat pada tanggal 7 Maret 2016 yang Tergugat I, III
dk./Penggugat I dan II dk. dan Turut Tergugat I dan II laksanakan adalah sah
dan berkekuatan hukum dan MUSLUB III yang dilaksanakan oleh Tergugat I
dan II dr./Penggugat I dan II dk. laksanakan pada tanggal 8 Maret 2016 adalah
tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan untuk itu dengan ini Tergugat I, II,
III dan Turut Tergugat I dan II serta Penggugat I dan II dr. memohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qou berkenan memberi
putusan dengan amar sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
DALAM EKSEPSI: 1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan II telah salah tentang orang atau
person ataupun pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis
aanhoedanigheid) sehingga gugatan penggugat mengandung cacat formil
dan dikualifikasikan mengandung error in persona;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan II kurang pihak (Plurium Litis
Consortium);
3. Menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard);
DALAM POKOK PERKARA : Menolak seluruh gugatan Penggugat I dan II;
1. Menyatakan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) III Aceh Sepakat yang
Tergugat I, III dan Turut Tergugat I dan II laksanakan pada tanggal 7 Maret
2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
2. Menghukum Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;
DALAM REKOPENSI : 1. Menyatakan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) III Aceh Sepakat yang
dilaksanakan oleh Tergugat I dan II dr./Penggugat I dan II dk. pada tanggal
8 Maret 2016 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
2. Menyatakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
hasil Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) III Aceh Sepakat yang
dilaksanakan oleh Tergugat I dan II dr./Penggugat I dan II dk. pada tanggal
8 Maret 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
Menyatakan pengangkatan Saudara FAUZI USMAN sebagai Ketua Dewan
MUSAPAT hasil Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) III Aceh Sepakat yang
dilaksanakan oleh Tergugat I dan II dr./Penggugat I dan II dk. pada tanggal
8 Maret 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan
telah menjatuhkan putusan nomor 208/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 14 Juni
2017 dengan amar sebagai berikut :
DALAM KONVENSI; Dalam Eksepsi; - Menolak Eksepsi Para Tergugat dalam Konvensi dan Turut Tergugat dalam
Konvensi seluruhnya;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
Dalam Pokok Perkara;
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Aceh
Sepakat Hasil MUSLUB I tertanggal 01 November 1997;
3. Menyatakan sah Kepengurusan Penggugat I dan Pengugat II sebagai Ketua
Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Priode
2013-2018 yang diangkat berdasarkan MUBES X Aceh Sepakat dengan
Surat Keputusan Nomor 02/FMB-X-AS/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013;
4. Membatalkan Surat Keputusan Nomor: 001-A/DM/AS/III/2016 tentang
Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) ke III tertanggal 1
Maret 2016 yang di keluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat III;
5. Menyatakan MUSLUB III Aceh Sepakat 2016 yang dilaksanakan di Home
Anaya Hotel tertanggal 07 Maret 2016, pukul 23.30 WIB Tidak Sah dan Batal
Demi Hukum;
6. Membatalkan dan menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan No.
004/MUSLUB-III/AS/2016 tentang Pengesahan Laporan
Pertanggungjawaban, Kegiatan dan Keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Aceh Sepakat Masa Bakti 2013-2018;
DALAM REKONVENSI ;
- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya ;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;
- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi
secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.739.000,00 (Satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah );
Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor : 208/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 14 Juni
2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang
diberitahukan kepada Turut Tergugat III semula Turut Terbanding III pada
tanggal 4 Juli 2017;
Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding tanggal 20 Juni 2017
yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata Kuasa
Hukum Para Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 208/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 14
Juni 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa
Hukum Para Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Juli 2017, kepada
Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2017 dan
kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Juli 2017;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat
telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 12 Juli 2017 dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juli
2017 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Kuasa Hukum Para Terbanding semuIa Penggugat pada tanggaI 1 Agustus
2017 dan kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 1
Agustus 2017 ;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat
telah menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal 23 Agustus 2017
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23
Agustus 2017 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan
diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semuIa Tergugat pada
tanggaI 4 September 2017 dan kepada Para Turut Terbanding semula Turut
Tergugat pada tanggal 4 September 2017 ;
Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah
menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan
putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 208/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 14
Juni 2017, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula
Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2017, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding
semula Penggugat pada tanggal 20 Juli 2017, kepada Turut Terbanding I
semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 Juli 2017 dan kepada Turut
Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Juli 2017, yang isinya
menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah
tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah
diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Para Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal
dapat diterima;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Para Pembanding semula Tergugat tertanggal 12 Juli 2017 pada pokoknya
sebagai berikut;
A. Pengadilan Negeri Medan Salah dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum Acara Yang Berlaku.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
Bahwa keberatan Pembanding I/Tergugat I dk./Penggugat I dr., Pembanding
II/Tergugat II dk., Pembanding III/Turut Tergugat I dk., Pembanding IV/Turut
Tergugat II dk, dan Turut Terbanding I/Tergugat III dk./Penggugat II dr. tentang
keringnya atau dangkalnya pertimbangan hukum judex factie baik dalam
eksepsi, pokok perkara maupun rekonpensi, sebagaimana diuraikan di bawah
ini, yaitu :
DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI TENTANG EKSEPSI PROSESUAL (PROCESSUELE EXCEPTIE) III. ERROR IN PERSONA dan GEMIS AANHOEDA NIGHEID - Bahwa judex factie dalam pertimbangannya sebagaimana disebutkan dalam
salinan putusan pada halaman 26 baris ke-34 s/d. halaman 27 baris ke-12
yang berbunyi :
Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Error in persona dan Gemis aanhoeda
nigheid tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa hal tersebut adalah
merupakan hak dari Penggugat untuk menempatkan siapa sebagai Tergugat
dan siapa sebagai Turut Tergugat, karena yang terpenting adalah bahwa
Penggugat harus mampu menunjukkan dengan jelas dan terang apa yang
menjadi perbuatan Tergugat atau perbuatan Turut Tergugat;
Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca dengan
seksama dan setelitinya, baik gugatan Para Penggugat dalam Konvensi,
maupun jawaban atas gugatan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim
bahwa selain alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Konvensi
dan Turut Tergugat dalam Konvensi tersebut telah masuk dalam pembuktian
pokok perkara, juga menurut Majelis Hakim bahwa Para Penggugat dalam
Konvensi telah tepat menunjuk Para Tergugat sebagai Tergugat, dan Para
Turut Tergugat sebagai Turut Tergugat;
dan pada halaman 28 alinea ketiga yang berbunyi :
“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama dan
setelitinya, bahwa yang menjadi persengketaan antara Para Pihak adalah
mengenai Batal atau Tidak Batal Surat Keputusan No.001-A/DM/AS/III/2016
tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa (Muslub) ke III
tertanggal 1 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat III,
dan Sah atau Tidak Sahnya Surat Keputusan No.004/MUSLUB-III/AS/III/2016
tentang Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban, Kegiatan dan
Keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Masa Bakti 2013-
2018 tertanggal 7 Maret 2016”
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
menegaskan bahwa Terbanding I/Penggugat I dk./Tergugat I dr. dan
Terbanding II/Penggugat II dk./Tergugat II dr harus mampu menunjukkan
dengan jelas dan terang apa yang menjadi perbuatan Tergugat atau keterlibatan
atau keikutsertaan Pembanding II/Tergugat II dk. dan Turut Terbanding II/Turut
Tergugat III dk. dalam pelaksanaan MUSLUB III Aceh Sepakat ataupun dalam
penerbitan atau pembuatan Surat Keputusan No.001-A/DM/AS/III/2016
tertanggal 1 Maret 2016 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa
(Muslub) III (vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-11 identik dengan Bukti P-I, II-60) dan
Surat Keputusan No.004/MUSLUB-III/AS/III/2016 tentang Pengesahan Laporan
Pertanggung Jawaban, Kegiatan dan Keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Aceh Sepakat Masa Bakti 2013-2018 tertanggal 7 Maret 2016 (vide Bukti T-I, II,
III, TT-I, II-14 identik dengan Bukti P-I, II-61);
- Bahwa dalam proses jawab menjawab dan pembuktian, Terbanding
I/Penggugat I dk./Tergugat I dr./ Terbanding II/Penggugat II dk./Tergugat II
dr. tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan terang perbuatan
Pembanding II/Tergugat II dk. dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat III dk.
dalam MUSLUB III Aceh Sepakat dimaksud, bahkan Terbanding
I/Penggugat I dk./Tergugat I dr./ Terbanding II/Penggugat II dk./Tergugat II
dr. tidak ada membuktikan keterlibatan Pembanding II/Tergugat II dk. dan
Turut Terbanding II/Turut Tergugat III dk. dalam pelaksanaan MUSLUB III
Aceh Sepakat ataupun dalam penerbitan atau pembuatan Surat Keputusan
No.001-A/DM/AS/III/2016 tertanggal 1 Maret 2016 tentang Pembentukan
Panitia Musyawarah Luar Biasa (Muslub) III (vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-11
identik dengan Bukti P-I, II-60) dan Surat Keputusan No.004/MUSLUB-
III/AS/III/2016 tentang Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban,
Kegiatan dan Keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Masa
Bakti 2013-2018 tertanggal 7 Maret 2016 (vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-14
identik dengan Bukti P-I, II-61);
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding I/Penggugat I
dk./Tergugat I dr. dan Terbanding II/Penggugat II dk./Tergugat II dr. yaitu
Saksi MAISUARDI, Saksi IRWAN MEHTA dan Saksi ZULKIFLI HAMZAH
dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi MAISUARDI dan Saksi IRWAN
MEHTA tidak mengenal Pembanding II/Tergugat II dk dan Turut Terbanding
II/Turut Terbanding III dk., sedangkan saksi ZULKIFLI HAMZAH
menerangkan bahwa Saksi mengenal Pembanding II/Tergugat II dk.,
sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Pembanding
II/Tergugat II dk. adalah merupakan Sekretaris I Pengurus Anak Cabang III
(PAC III) Cabang II Aceh Sepakat Setia Budi Indah, yang mana hal ini
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I
dk./Penggugat I dr., Pembanding II/Tergugat II dk., Pembanding III/Turut
Tergugat I dk., Pembanding IV/Turut Tergugat II dk, dan Turut Terbanding
I/Tergugat III dk./Penggugat II dr. (vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-1) dan
keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding I/Tergugat I
dk./Penggugat I dr., Pembanding II/Tergugat II dk., Pembanding III/Turut
Tergugat I dk., Pembanding IV/Turut Tergugat II dk, dan Turut Terbanding
I/Tergugat III dk./Penggugat II dr. yaitu Saksi FADLI, ASBY, Saksi
JAMALUDDIN APHUSY, Saksi ALI JUSNI, Saksi SULAIMAN, Saksi
BUSTAMI USMAN;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti secara sempurna
menurut hukum bahwa Terbanding I/Penggugat I dk./Tergugat I dr. dan
Terbanding II/Penggugat II dk./Tergugat II dr. tidak mampu menunjukkan
dengan jelas dan terang keterkaitan atau keterlibatan Pembanding
II/Tergugat II dk. dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat III dk. dalam
pelaksanaan MUSLUB III Aceh Sepakat yang menjadi objek perkara, atau
dengan kata lain, Terbanding I/Penggugat I dk./Tergugat I dr. dan
Terbanding II/Penggugat II dk./Tergugat II dr. telah salah dan keliru menarik
Pembanding II/Tergugat II dk. dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat III dk.
sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara a quo ;
- Bahwa dalam pembuktian pokok perkara a quo, Terbanding I/Penggugat I
dk./Tergugat I dr. dan Terbanding II/Penggugat II dk./Tergugat II dr. juga
tidak dapat membuktikan keterlibatan atau keikutsertaan Pembanding
II/Tergugat II dk. dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat III dk. dalam
pelaksanaan MUSLUB III Aceh Sepakat yang dilaksanakan di Gedung Aceh
Sepakat Jln. Mengkara No.2 ataupun yang dilaksanakan di Home Anaya
Hotel, ataupun dalam penerbitan atau pembuatan Surat Keputusan No.001-
A/DM/AS/III/2016 tertanggal 1 Maret 2016 tentang Pembentukan Panitia
Musyawarah Luar Biasa (Muslub) III (vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-11 identik
dengan Bukti P-I, II-60) dan Surat Keputusan No.004/MUSLUB-
III/AS/III/2016 tentang Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban,
Kegiatan dan Keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Masa
Bakti 2013-2018 tertanggal 7 Maret 2016 (vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-14
identik dengan Bukti P-I, II-61);
- Bahwa dengan tidak dapat atau tidak terbuktinya secara sempurna menurut
hukum keterlibatan atau keikutsertaan Pembanding II/Tergugat II dk. dan
Turut Terbanding II/TurutTergugat III dk. dalam pelaksanaan MUSLUB III
Aceh Sepakat ataupun dalam penerbitan atau pembuatan Surat Keputusan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
No.001-A/DM/AS/III/2016 tertanggal 1 Maret 2016 tentang Pembentukan
Panitia Musyawarah Luar Biasa (Muslub) III (vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-11
identik dengan Bukti P-I, II-60) dan Surat Keputusan No.004/MUSLUB-
III/AS/III/2016 tentang Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban,
Kegiatan dan Keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Masa
Bakti 2013-2018 tertanggal 7 Maret 2016 (vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-14
identik dengan Bukti P-I, II-61) tersebut telah mengakibatkan kesalahan dan
kekeliruan Terbanding I/Penggugat I dk./Tergugat I dr. dan Terbanding
II/Penggugat II dk./Tergugat II dr. dalam menarik Pembanding II/Tergugat II
dk. dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat III dk. menjadi pihak dalam
perkara a quo, sehingga kesalahan dan kekeliruan Terbanding I/Penggugat
I dk./Tergugat I dr. dan Terbanding II/Penggugat II dk./Tergugat II dr.
tersebut telah mengakibatkan gugatan perkara a quo cacat formil error in
persona dan gemis aanhoeda nigheid;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya majelis hakim
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara
a quo memberikan putusan dengan menyatakan membatalkan Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor :208/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 14 Juni
2017 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.639 K/Sip/1975,
tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan “Bila salah satu pihak dalam suatu
perkara tidak ada hubungan dengan objek perkara, maka gugatan harus
dinyatakan tidak dapat diterima” dan putusan Mahkamah Agung RI No.1072
K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan “gugatan ditujukan
kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek)”;
IV. KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) - Bahwa judex factie dalam pertimbangannya sebagaimana disebutkan dalam
salinan putusan pada halaman 27 alinea ke-3 yang berbunyi “Menimbang,
bahwa kemudian tentang Eksepsi Kurang Pihak (Plurium litis consortium)
tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa demikian pula halnya
sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana hal ini adalah menjadi
haknya Penggugat untuk menggugat atau tidak menggugat seseorang”
menegaskan bahwa alasan judex factie dalam menyatakan eksepsi plurium
litis consortium yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I dk./Penggugat I
dr., Pembanding II/Tergugat II dk., Pembanding III/Turut Tergugat I dk.,
Pembanding IV/Turut Tergugat II dk, dan Turut Terbanding I/Tergugat III
dk./Penggugat II dr. sama dengan alasan judex factie dalam menyatakan
eksepsi error in persona dan gemis aanhoeda nigheid;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pembanding I/Tergugat I
dk./Penggugat I dr., Pembanding II/Tergugat II dk., Pembanding III/Turut
Tergugat I dk., Pembanding IV/Turut Tergugat II dk, dan Turut Terbanding
I/Tergugat III dk./Penggugat II dr.dalam dalil eksepsi error in persona dan
gemis aanhoeda nigheid diatas, bahwa Turut Terbanding II/Turut
Terbanding III dk. tidak ada keterlibatan atau keikutsertaannya dalam
MUSLUB III Aceh Sepakat, dan quad noon Turut Terbanding II/Turut
Tergugat III dk. ada terlibat atau ikut serta dalam MUSLUB III Aceh Sepakat,
maka sudah seharusnya Terbanding I/Penggugat I dk./Tergugat I dr. dan
Terbanding II/Penggugat II dk./Tergugat II dr. menjadikan Gubernur
Sumatera Utara selaku atasan Turut Terbanding II/Turut Tergugat III dk.
menjadi pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo;
- Bahwa jabatan Kesbanglinmas Provinsi Sumatera adalah merupakan
jabatan yang diangkat dan dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara untuk
membantu dan mendukung kinerja Gubernur Sumatera Utara dalam
menjalankan tugasnya, dan sesuai dengan prinsip vicarious liability yang
diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata, maka pihak yang bertanggung jawab
dan harus turut dijadikan pihak dalam perkara a quo adalah Gubernur
Sumatera Utara selaku atasan yang mengangkatnya, yang mana ketentuan
dan penerapan tersebut ditegaskan dalam putusan MA No.2826 K/1984
{vide M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta :
Sinar Grafika, 2010), hal.128}
- Bahwa dengan tidak turut dijadikannya Gubernur Sumatera Utara menjadi
pihak dalam perkara a quo, telah menyebabkan gugatan Terbanding
I/Penggugat I dk./Tergugat I dr. dan Terbanding II/Penggugat II dk./Tergugat
II dr. menjadi cacat formil plurium litis consortium, dan oleh sebab itu, maka
sudah sepatutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara a quo memberikan putusan dengan
menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
:208/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 14 Juni 2017 berdasarkan Putusan MA RI
No.663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo. Putusan MARI No.1038
K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973 yang menyatakan “Turut Tergugat
adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi
formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang
tunduk dan taat pada putusan hakim perdata”
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
DALAM POKOK PERKARA
- Bahwa judex factie dalam pertimbangannya sebagaimana disebutkan dalam
salinan putusannya pada halaman 21 alinea ketiga yang berbunyi
“......bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam
Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi pada pokoknya adalah
mengenai Perbuatan yang dilakukan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat
I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Konvensi/Turut Tergugat dalam
Rekonvensi yang telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Aceh Sepakat Hasil MUSLUB I tertanggal 01 November 1997.......”
memperlihatkan bahwa yang menjadi pertimbangan judex factie tingkat
pertama dalam perkara a quo adalah hal-hal yang berkaitan dengan
Organisasi Aceh Sepakat, namun di dalam memeriksa dan mengadili
perkara a quo, judex factie tidak mempertimbangkan dan menggunakan UU
No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang membatasi
waktu acara persidangan yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58
ayat 3 UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang
berbunyi “Sengketa Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di
pengadilan negeri”;
- Bahwa dalam salinan putusan judex factie pada halaman 2 “Tentang Duduk
Perkara” yang berbunyi :
Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam
Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 20 April 2016 yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal
22 April 2016, Register Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Mdn, telah mengajukan
gugatan sebagai berikut pada halaman 35 alinea kesatu yang berbunyi :
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, oleh kami
NAZAR EFFRIANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ASWARDI IDRIS, S.H.
.M.H., dan MUHD. ALI TARIGAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Medan, Nomor :208/Pdt.G/2016/PN.Mdn, putusan tersebut diucapkan pada
hari RABU, tanggal 14 Juni 2017, dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu,
oleh NETTY RIAMA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa
Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I dan II,
Tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
memperlihatkan bahwa perkara a quo didaftarkan secara resmi di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan adalah pada tanggal 22 April 2016
dan diputus pada 14 Juni 2017, sehingga dengan demikian, maka judex
factie telah melampaui jangka waktu pemeriksaan sengketa Ormas
sebagaiman diatur dalam Pasal 58 ayat 3 UU No.17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa oleh karena judex factie dalam perkara a quo tidak menggunakan
UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, maka judex factie telah
keliru dalam menerapkan hukum acara yang berlaku, dan oleh karena itu,
maka sudah sepatutnya putusan judex factie dibatalkan;
Bahwa apabila judex factie mendalilkan perbuatan Pembanding I/Tergugat I
dk./Penggugat I dr., Pembanding II/Tergugat II dk., Pembanding III/Turut
Tergugat I dk., Pembanding IV/Turut Tergugat II dk, dan Turut Terbanding
I/Tergugat III dk./Penggugat II dr. adalah perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad), maka sudah seharusnya judex factie dalam
pertimbangannya menguraikan tentang perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I
dk./Penggugat I dr., Pembanding II/Tergugat II dk., Pembanding III/Turut
Tergugat I dk., Pembanding IV/Turut Tergugat II dk, dan Turut Terbanding
I/Tergugat III dk./Penggugat II dr., namun di dalam hal ini, judex factie sama
sekali tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang
dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I dk./Penggugat I dr., Pembanding
II/Tergugat II dk., Pembanding III/Turut Tergugat I dk., Pembanding IV/Turut
Tergugat II dk, dan Turut Terbanding I/Tergugat III dk./Penggugat II dr.,
melainkan judex factie hanya semata-mata mempertimbangkan tentang hal-hal
yang berkaitan dengan Organisasi Aceh Sepakat yaitu Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Aceh Sepakat hasil MUSLUB I tanggal 01
November 1997 (vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-2 identik dengan Bukti P-I, II-1),
sehingga oleh karenanya, sudah seharusnya judex factie dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo menggunakan UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Bahwa judex factie dalam pertimbangannya pada halaman 31 baris ke-27
yang berbunyi “.......ternyata Para Tergugat dalam Konvensi dan Turut
Tergugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan dengan jelas dan terang
bahwa Dewan Musafat didalam melakukan rapat-rapatnya telah sesuai
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aceh Sepakat......”
memperlihatkan kekeliruannya dalam pertimbangannya, karena rapat-rapat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
yang pernah diselenggarakan oleh Dewan MUSAPAT pada tanggal 29
Januari 2016 dan di Meunasah Darul Aitam bukanlah merupakan rapat
untuk pembahasan masalah MUSLUB III Aceh Sepakat dan terlebih lagi di
dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Aceh Sepakat
hasil MUSLUB I tanggal 1 November 1997 (vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-2
identik dengan Bukti P-I, II-1) sama sekali tidak disyaratkan bahwa Dewan
MUSAPAT harus terlebih dahulu melakukan rapat-rapat di dalam
mengambil keputusan MUSLUB, dan oleh karenanya, maka dalam
penerbitan/pembuatan Surat Keputusan No.001-A/DM/AS/III/2016
tertanggal 1 Maret 2016 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Luar
Biasa (Muslub) III (vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-11 identik dengan Bukti P-I,
II-60), maka Dewan MUSAPAT tidak perlu melakukan rapat terlebih dahulu,
sehingga berdasarkan hal tersebut, judex factie yang membatalkan Surat
Keputusan No.001-A/DM/AS/III/2016 tertanggal 1 Maret 2016 dimaksud,
telah memperlihatkan bahwa judex factie telah keliru dalam
pertimbangannya maupun keputusannya dalam membatalkan Surat
Keputusan No.001-A/DM/AS/III/2016 tertanggal 1 Maret 2016 tersebut,
karena baik di dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga
Aceh Sepakat hasil MUSLUB I tanggal 1 November 1997 (vide Bukti T-I, II,
III, TT-I, II-2 identik dengan Bukti P-I, II-1) yaitu Pasal 11 ayat 2 huruf b
Anggaran Dasar yang berbunyi “Musyawarah Luar Biasa disingkat MUSLUB
adalah diselenggarakan oleh DPP atau jika perlu oleh DM pada waktu-
waktu diperlukan diantara 2 (dua) MUBES, atau atas permintaan sekurang-
kurangnya setengah dari jumlah Cabang yang aktif” dan Pasal 19 ayat 1
huruf a yang berbunyi “Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) fungsi :
Pemegang Kekuasaan Tertinggi Organisasi ditingkat Pusat diadakan oleh
dan berdasarkan Surat Keputusan DPP atau jika perlu oleh dan
berdasarkan Surat Keputusan DM pada waktu-waktu diperlukan diantaranya
2 (dua) Mubes dengan materi-materi tertentu, pada hari-tanggal-tempat
yang ditentukan, dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana”,
terlihat secara jelas dan terang bahwa Dewan MUSAPAT berwenang
melaksanakan MUSLUB dan tidak disyaratkan Dewan MUSAPAT harus
terlebih dahulu melakukan rapat untuk melaksanakan MUSLUB;
- Bahwa Surat Keputusan No.001-A/DM/AS/III/2016 tertanggal 1 Maret 2016
tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa (Muslub) III (vide
Bukti T-I, II, III, TT-I, II-11) yang ditandatangani oleh Ketua Dewan
MUSAPAT (ic. Pembanding I/Tergugat I dk./Penggugat I dr.) dan Sekretaris
Dewan MUSAPAT (ic. Pembanding II/Tergugat III dk.) yang secara aturan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
organisasi adalah pihak yang berwenang di dalam mengambil keputusan,
sehingga Surat Keputusan No.001-A/DM/AS/III/2016 tertanggal 1 Maret
2016 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa (Muslub) III
adalah merupakan keputusan yang sah secara organisasi;
- Bahwa kepemimpinan Dewan MUSAPAT tidak bersifat kolektif kolegial
dengan Pengurus Harian Dewan MUSAPAT dan anggota Dewan
MUSAPAT, oleh karenanya, keputusan Dewan MUSAPAT dalam
menerbitkan Surat Keputusan No.001-A/DM/AS/III/2016 tertanggal 1 Maret
2016 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa (Muslub) III
(vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-11 identik dengan Bukti P-I, II-60) yang
ditandatangani oleh Ketua Dewan MUSAPAT dan Sekretaris Dewan
MUSAPAT adalah sah secara aturan organisasi;
- Bahwa judex factie dalam pertimbangannya pada halaman 32 alinea kedua
yang berbunyi “..........dimana Para Tergugat dalam Konvensi dan Turut
Tergugat dalam Konvensi ternyata mengakui bahwa Para Penggugat dalam
Konvensi tidak lagi diberitahu tentang Pelaksanaan MUSLUB III yang
dilaksanakan di Home Anaya Hotel pada tanggal 07 Maret 2016, sekira
pukul 23.30 WIB tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa
pelaksanaan MUSLUB III tersebut telah tidak sah, karena pelaksanaan
MUSLUB III tersebut dilaksanakan dengan tidak mengundang orang yang
hendak dimintai pertanggungjawabannya, maka oleh karenanya Majelis
Hakim sependapat dengan Para Penggugat dalam Konvensi”
memperlihatkan bahwa judex factie secara tegas menyatakan bahwa
MUSLUB III dimaksud tidak sah karena pelaksanaan MUSLUB III tersebut
dipindahkan ke Hotel Home Anaya, yang mana hal ini memperlihatkan secara tegas (duedelijk) bahwa judex factie mengakui dan membenarkan acara MUSLUB III yang dilaksanakan di Gedung Aceh Sepakat Jalan Mengkara No.2 Medan, yang mana pelaksanaannya juga
didasarkan pada Surat Keputusan No.001-A/DM/AS/III/2016 tertanggal 1
Maret 2016 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa (Muslub)
III (vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-11 identik dengan Bukti P-I, II-60);
- Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di
bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pembanding I/Tergugat I
dk./Penggugat I dr., Pembanding II/Tergugat II dk., Pembanding III/Turut
Tergugat I dk., Pembanding IV/Turut Tergugat II dk, dan Turut Terbanding
I/Tergugat III dk./Penggugat II dr. yaitu Saksi ALI JUSNI, dan Saksi
BUSTAMI USMAN sebagai pimpinan sidang MUSLUB III Aceh Sepakat
yang dilaksanakan di Home Anaya Hotel, dimana mereka menyatakan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
dalam keterangannya bahwa mereka telah memanggil secara patut dan sah
Terbanding I/Penggugat I dk./Tergugat I dr. untuk hadir dalam acara
MUSLUB III dimaksud, namun, dengan tanpa alasan yang sah, Terbanding
I/Penggugat I dk./Tergugat I dr. tidak hadir dalam MUSLUB III Aceh Sepakat
di Home Anaya Hotel, sedangkan dalam MUSLUB III Aceh Sepakat yang
diadakan di Gedung Aceh Sepakat Jalan Mengkara No.2, Terbanding
I/Penggugat I dk./Tergugat I dr. menghadirinya, oleh karenanya,
pertimbangan judex factie yang menyatakan “pelaksanaan MUSLUB III
tersebut tidak mengundang orang yang dimintai pertanggung jawabannya”
adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada;
- Bahwa dengan judex factie membenarkan serta mengakui pelaksanaan
MUSLUB III yang dilaksanakan di Gedung Aceh Sepakat Jalan Mengkara
No.2 yang juga dihadiri oleh Terbanding I/Penggugat I dk./Tergugat I dr./ Terbanding II/Penggugat II dk./Tergugat II dr. dan hal tersebut,
berdasarkan keterangan Saksi Terbanding I/Penggugat I dk./Tergugat I dr./
Terbanding II/Penggugat II dk./Tergugat II dr. yaitu Saksi Zulkifli Hamzah
yang membenarkan bahwa Terbanding I/Penggugat I dk./Tergugat I dr.
hadir dalam acara MUSLUB III dimaksud, maka keputusan judex factie yang
membatalkan Surat Keputusan No.001-A/DM/AS/III/2016 tertanggal 1 Maret
2016 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa (Muslub) III
(vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-11 identik dengan Bukti P-I, II-60) adalah bertolak belakang (kontradiksi) antara satu dengan lainnya, karena
pelaksanaan MUSLUB III Aceh Sepakat di Gedung Aceh Sepakat Jalan
Mengkara No.2, pelaksanaannya juga berdasarkan Surat Keputusan
No.001-A/DM/AS/III/2016 tertanggal 1 Maret 2016 tentang Pembentukan
Panitia Musyawarah Luar Biasa (Muslub) III, dan oleh karenanya, sudah
sepatutnya keputusan judex factie dalam hal tersebut dibatalkan dan
menyatakan Surat Keputusan No.001-A/DM/AS/III/2016 tertanggal 1 Maret
2016 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa (Muslub) III
adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Bahwa judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-
saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pembanding I/Tergugat I
dk./Penggugat I dr., Pembanding II/Tergugat II dk., Pembanding III/Turut
Tergugat I dk., Pembanding IV/Turut Tergugat II dk, dan Turut Terbanding
I/Tergugat III dk./Penggugat II dr. yaitu Saksi FADLI, ASBY, Saksi
JAMALUDDIN APHUSY, Saksi ALI JUSNI, Saksi SULAIMAN, Saksi
BUSTAMI USMAN yang menerangkan bahwa Terbanding I/Penggugat I dk./Tergugat I dr./ Terbanding II/Penggugat II dk./Tergugat II dr. telah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
melakukan kerusuhan serta kekacauan dengan menggunakan orang-
orang yang tidak dikenal di arena MUSLUB III yang dilaksanakan di Gedung
Aceh Sepakat Jalan Mengkara No.2 Medan, sehingga MUSLUB III tersebut ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, dan kemudian dipindahkan pelaksanaannya di Hotel Home Anaya, dan terlebih lagi
saksi Terbanding I/Penggugat I dk./Tergugat I dr./ Terbanding II/Penggugat
II dk./Tergugat II dr. yaitu Saksi Zulkifli Hamzah membenarkan bahwa MUSLUB III yang dilaksanakan di Gedung Aceh Sepakat Jalan Mengkara No.2 ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan, yang mana
hal ini memperlihatkan secara jelas dan terang adanya kesamaan
keterangan antara saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat I
dk./Tergugat I dr./ Terbanding II/Penggugat II dk./Tergugat II dr. yaitu
dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I
dk./Penggugat I dr., Pembanding II/Tergugat II dk., Pembanding III/Turut
Tergugat I dk., Pembanding IV/Turut Tergugat II dk., dan Turut Terbanding
I/Tergugat III dk./Penggugat II dr. tentang pelaksanaan MUSLUB III
dimaksud;
- Bahwa judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-
saksi Pembanding I/Tergugat I dk./Penggugat I dr., Pembanding II/Tergugat
II dk., Pembanding III/Turut Tergugat I dk., Pembanding IV/Turut Tergugat II
dk, dan Turut Terbanding I/Tergugat III dk./Penggugat II dr. tentang
kerusuhan yang terjadi di arena/acara MUSLUB III di Gedung Aceh Sepakat
Jalan Mengkara No.2 yang apabila dilanjutkan dan tidak dipindahkan ke
Hotel Home Anaya dapat mengakibatkan terjadinya bentrok fisik atau
perkelahian;
- Bahwa judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi
Pembanding I/Tergugat I dk./Penggugat I dr., Pembanding II/Tergugat II dk.,
Pembanding III/Turut Tergugat I dk., Pembanding IV/Turut Tergugat II dk,
dan Turut Terbanding I/Tergugat III dk./Penggugat II dr. yaitu Saksi
SULAIMAN yang secara jelas menerangkan bahwa tindakan Terbanding
I/Penggugat I dk./Tergugat I dr. mendirikan Dewan Pimpinan Cabang XXXIV
Aceh Sepakat di wilayah Dewan Pimpinan Cabang III Aceh Sepakat dengan
tanpa koordinasi dan persetujuan DPC III dan kemudian DPC III Aceh
Sepakat telah membuat surat kepada Terbanding I/Penggugat I
dk./Tergugat I dr. (vide Bukti T-I, II, III, TT-I,II-3, dan Bukti T-I, II, III, TT-I, II-
4), namun Terbanding I/Penggugat I dk./Tergugat I dr. tetap melantik DPC
XXXIV, sehingga telah mengakibatkan terjadinya perpecahan di kalangan
anggota Aceh Sepakat, yang mana tindakan tersebut telah bertentangan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
dengan AD/ART Aceh Sepakat (vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-2 dan Bukti P-I,
II-1), yaitu :
“Anggaran Dasar i. Mukaddimah Organisasi yang berbunyi “Dengan Rahmat Allah Subhanahu
Wata’ala,kami Masyarakat yang berasal dari Aceh di Sumatera Utara yang
sebelumnya telah terikat dengan organisasi-organisasi Sosial Masyarakat
Aceh dalam berbagai bentuk dan berbagai tempat di Sumatera Utara, demi
untuk meningkatkan ukhuwah Islamyah serta mempererat tali silaturahmi sesama anggota masyarakat Aceh Khususnya ……….”
j. BAB II AZAS DAN SIFAT pasal 4 Azas “Organisasi ini berazaskan
Pancasila”
k. Pasal 5 Sifat “Organisasi ini bersifat kemasyarakatan Islam dan tidak
menganut sesuatu aliran Politik”
l. BAB III TUJUAN DAN USAHA pasal 6 Tujuan
Ayat 1. Menggalang Persatuan dan kesatuan Anggota.
Ayat 2. Meningkatkan Ketaqwaan kepada Allah SWT,memupuk ukhuwah
dan menyebar luaskan Dakwah Islamiyah.
m. Pasal 13 tentang Musyawarah Dewan Musapat sebagai pemegang
kekuasaan pengawasan tertinggi Organisasi.
n. Pasal 16 Perbendaharaan yang pada pokoknya menyatakan “semua
harta kekayaaan organisasi yang terdiri dari harta tetap baik yang sudah
ada maupun yang akan ada, adalah milik masyarakat Aceh, didaftarkan
sebagai hak dan berada dibawah penguasaan, asuhan serta tanggung
jawab Yayasan kerukunan Aceh untuk kepentingan Aceh Sepakat, diawasi oleh Dewan MUSAPAT dan dapat dimanfaatkan oleh Badan/Organisasi
khusus dengan surat keputusan Musyawarah Dewan Musapat.
o. Pasal 10 ayat 2 huruf a yang berbunyi “ DP dan DPC dipilih dan ditetapkan
oleh MUSYAWARAH ANAK CABANG (MUSCAB) dan di sah kan oleh DPP
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun”.
p. Pasal 11 ayat 3 huruf a Musyawarah Cabang (MUSCAB) pemegang
kekuasaan tertinggi Organisasi ditingkat cabang.
Anggaran Rumah Tangga Pasal 13 Dewan Pimpinan Pusat:
e. Pasal 13 ayat 2 huruf a yang berbunyi :
Merencanakan dan memimpin pengelolaan organisasi,administrasi,
keuangan pada tingkat Pusat serta seluruh jajarannya dengan penuh
kebijaksanaan,menjiwai aspirasi anggota berdasarkan ketentuan anggaran
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
dasar dan anggaran rumah tangga dalam melaksanakan program umum
organisasi;
f. Pasal 13 ayat 2 huruf b yang berbunyi :
Membina, mendorong dan memonitor kegiatan pengelolaan organisasi di
tingkat Cabang dan Ancab agar senantiasa berjalan memenuhi hasrat Anggota berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.
g. Pasal 10 ayat 2 huruf b yang berbunyi :
DPC dipilih/ditetapkan dan diberhentikan oleh MUSCAB.
h. Pasal 20 ayat 3 huruf c yang berbunyi :
Musyawarah Cabang (MUSCAB) “memilih dan menetapkan ketua DP dan
Ketua DPC melalui 5 (lima) orang formatur yang dipilih dari dan oleh peserta
secara LUBER (langsung,umum,bebas dan rahasia).”
- Bahwa judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi
Pembanding I/Tergugat I dk./Penggugat I dr., Pembanding II/Tergugat II dk.,
Pembanding III/Turut Tergugat I dk., Pembanding IV/Turut Tergugat II dk,
dan Turut Terbanding I/Tergugat III dk./Penggugat II dr. yaitu Saksi ASBY
dan Saksi FADLI yang menerangkan bahwa Terbanding I/Penggugat I
dk./Tergugat I dr. telah mendirikan Yayasan Darul Aitam Aceh Sepakat
Medan (vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-52) dengan mengambil tempat atau
alamat di tempat Yayasan Penyantun Yatim Piatu Aceh Sepakat Darul
Aitam yang telah mengakibatkan dualisme Yayasan Darul Aitam (vide Bukti
T-I, II, III, TT-I, II-45), sehingga menyebabkan terganggunya pengelolaan
pengasuhan anak yatim piatu di Yayasan Darul Aitam dan ketidaknyamanan
anak-anak panti asuhan yayasan Penyantun Yatim Piatu Aceh Sepakat
Darul Aitam (vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-53) serta terjadinya perpecahan di
kalangan anggota Aceh Sepakat;
- Bahwa judex factie telah mengabaikan keterangan saksi-saksi di bawah
sumpah yaitu Saksi FADLI, ASBY, Saksi JAMALUDDIN APHUSY, Saksi ALI
JUSNI, Saksi SULAIMAN, Saksi BUSTAMI USMAN yang menerangkan
bahwa Terbanding I/Penggugat I dk./Tergugat I dr. telah mengangkat Sdr.
Nazaruddin sebagai Ketua DPC IX Aceh Sepakat Pangkalan Brandan,
dimana semestinya yang diangkat sebagai Ketua DPC IX Aceh Sepakat
Pangkalan Brandan adalah Sdr. Daudsyah sebagai calon Ketua terpilih
dalam Musyawarah Cabang DPC IX Aceh Sepakat Pangkalan Brandan, dan
hal tersebut telah bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga Aceh Sepakat Pasal 10 ayat 2 huruf b yang berbunyi “DPC
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
dipilih/ditetapkan dan diberhentikan oleh MUSCAB” (vide Bukti T-I, II, III, TT-
I, II-2 identik dengan Bukti P-I, II-1);
- Bahwa judex factie juga mengabaikan tentang sah tidaknya MUSLUB yang
secara tegas diatur dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah
Tangga Aceh Sepakat hasil MUSLUB I tanggal 1 November 1997 (vide
Bukti T-I, II, III, TT-I, II-2 identik dengan Bukti P-I, II-1), yaitu mengenai
MUSLUB III Aceh Sepakat diselenggarakan oleh Dewan MUSAPAT
berdasarkan adanya permintaan lebih dari ½ (setengah) Dewan Pimpinan
Cabang yang aktif dan juga peserta MUSLUB yang harus dihadiri oleh
Dewan MUSAPAT, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Organisasi Khusus
Peninjau dan Undangan,;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh
Pembanding I/Tergugat I dk./Penggugat I dr., Pembanding II/Tergugat II dk.,
Pembanding III/Turut Tergugat I dk., Pembanding IV/Turut Tergugat II dk,
dan Turut Terbanding I/Tergugat III dk./Penggugat II dr. telah terbukti secara
sempurna menurut hukum bahwa MUSLUB III Aceh Sepakat tanggal 07
Maret 2016 dilaksanakan karena adanya permintaan dari DPC-DPC Aceh
Sepakat kepada Dewan MUSAPAT (vide Saksi FADLI, ASBY, Saksi
JAMALUDDIN APHUSY, Saksi ALI JUSNI, Saksi SULAIMAN, Saksi
BUSTAMI USMAN, Bukti T-I, II, III, TT-I, II-3 s/d. Bukti T-I, II, III, TT-I, II-5)
dan MUSLUB III Aceh Sepakat yang dilaksanakan baik di Gedung Aceh
Sepakat Jalan Mengkara No.2 maupun di Home Anaya Hotel dihadiri oleh
dihadiri oleh 18 (delapan belas) DPC Aceh Sepakat (dari 33 DPC yang
ada), 5 (lima) yayasan terkait yaitu Yayasan Penyantun Yatim Piatu Aceh
Sepakat Darul Aitam, Kerukunan Aceh, Malahayati, Aceh Sepakat dan
Miftahulsalam serta 2 (dua) organisasi terkait yaitu Ikatan Pemuda Tanah
Rencong (IPTR) dan Ikatan Wanita Aceh Sumatera Utara (IKWASU) (dari 5
yayasan 2 organisasi terkait yang ada) (Vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-18 s/d
Bukti T-I, II, III, TT-I, II -44), dan oleh karenanya, maka berdasarkan
Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Aceh Sepakat hasil
MUSLUB I tanggal 1 November 1997 (vide Bukti T-I, II, III, TT-I, II-2 identik
dengan Bukti P-I, II-1), sudah sepatutnya MUSLUB III Aceh Sepakat yang
dilaksanakan di Home Anaya Hotel adalah sah dan berkekuatan hukum ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, terlihat secara jelas dan terang
bahwa judex factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara
yang berlaku, dan oleh sebab itu, maka sudah sepatutnya majelis hakim
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara a quo memberikan putusan dengan menyatakan membatalkan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :208/Pdt.G/2016/PN.Mdn,
tanggal 14 Juni 2017;
Apabila Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, Mohon
Putusan Yang Seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari para
Pembanding dan kontra memori banding dari para Terbanding Majelis Hakim
tingkat banding berpendapat sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding dalam memori
bandingnya khususnya tentang eksepsi telah diajukan dalam jawaban dan telah
dipertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut
sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis
Hakim tingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh karena
itu pertimbangan tersebut beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding / para Tergugat dalam
pokok perkara menyangkut 3 (tiga) masalah pokok yakni :
1. Bahwa para pembanding/para Tergugat berpendapat bahwa seharusnya
Majelis Hakim tingkat pertama memutus perkara ini berdasarkan undang
undang Nomor:17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana
perkara undang-undang Nomor17 tahun 2013 harus diputus dalam tenggang
waktu paling lama 90 (Sembilan puluh ) hari terhitung sejak perkara
didaftarkan,sedangkan perkara ini sejak didaftarkan sudah lebih 90 hari;
Bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding
berpendapat bahwa perkara ini bukan sengketa organisasi kemasyarakatan,
tetapi tentang pembatalan surat keputusan Nomor 001-A/DM/AS/III/2015
tentang pembentukan panitia munas luar biasa (MUSLUB) ke III tertanggal 1
Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat III, oleh karena
itu bukan undang-undang Nomor :17 tahun 2013 yang diberlakukan dalam
memutus perkara ini;
2. Bahwa para Pembanding/para Tergugat dalam memori bandingnya
keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
208/Pdt.G/2016/PN Mdn. Tanggal 14 Juni 2016 karena tidak menguraikan
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Pembanding/para
Tergugat;
Bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding
mempertimbangkan sebagai berikut .Baik dalam posita, petitum dan amar
putusan tidak ada menyebutkan para Pembanding/para Tergugat melakukan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
perbuatan melawan hukum, oleh karena itu tidak ada alasan Majelis Hakim
membuat pertimbangan tentang perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa para Pembanding/para Tergugat keberatan tentang pembatalan surat
keputusan No.001-A/DM/AS/III/2016 tertanggal 1 Maret 2016 tentang
Pembentukan Panitia Muslub dimana para Pembanding/para Tergugat
berwenang mengeluarkan surat keputusan tersebut;
Bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding
mempertimbangkan sebagai berikut .Bahwa dalam surat keputusan No.001-
A/DM/AS/III/2016 1 Maret 2016 (P-I-60) disebutkan bahwa acara Muslub
ke 3 Aceh Sepakat dengan agenda tunggal “pertanggung jawaban Pengurus
DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara terhadap berbagai permasalahan yang
terjadi di DPC dan yayasan “ . dalam kenyataanya panitia Muslub telah
melampui kewenangannya yakni :
Pertama :Menolak petanggung jawaban DPP Aceh Sepakat terhadap
berbagai permasalahan yang terjadi di DPC dan yayasan Aceh Sepakat;
Ketiga : Dewan Pimpinan Pusat ( DPP) Aceh Sepakat masa bakti 2013-2018
dinyatakan dibekukan dan demisioner;
Bahwa disamping kedua alasan tersebut diatas , dalam putusan Majelis
Hakim tingkat pertama telah membatalkan hasil Muslub tanggal 7 Maret
2016, maka secara hukum keberadaan surat keputusan Nomor 001-
A/DM/AS/III/2016 tanggal 1 Juni 2016 sudah tidak berguna lagi. karena hasil
Muslub tanggal 7 Maret 2016 adalah merupakan hasil kerja dari Panitia
Muslub yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Nomor 001-
A/DM/AS/III/2016 tanggal 1 Juni 2016;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
keberatan para Pembanding/para Tergugat dinyatakan tidak diterima,maka
pertimbangan dan putusan tentang pokok perkara beralasan untuk dikuatkan;
DALAM REKONVENSI
Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat rekonvensi/para
Tergugat konvensi poin 1 berbunyi sebagai berikut : “ Menyatakan
Musyawarah Luar biasa (Muslub) III Aceh Sepakat yang dilaksanakan oleh
Terbanding I Penggugat I dalam konvensi/Tergugat I rekonvensi dan
Terbanding II dalam konvensi /Tergugat II dalam rekonvensi pada tanggal 8
Maret 2016 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum
Menimbang, bahwa demikian pula memohon agar menyatakan
perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil musyawarah
luar biasa (Muslub) III Aceh Sepakat yang dilaksanakan oleh para Tergugat
dalam rekonvensi pada tanggal 8 Maret 2016 adalah tidak sah dan batal demi
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
hukum, serta selanjutnya memohon agar menyatakan pengangkatan saudara
Fauzi Usman sebagai ketua Dewan Musafat hasil musyawarah luar biasa
(Muslub) III Aceh Sepakat yang dilaksanakan oleh para Tergugat dalam
rekonvensi pada tanggal 8 Maret 2016 adalah tidak sah dan batal demi
hukum;
Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat
rekonvensi/para Tergugat konvensi tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :
- Bahwa pasal 11 Anggaran Dasar Aceh Sepakat berbunyi sebagai berikiut :
-Musayawarah Luar Biasa disingkat MUSLUB adalah :
a. Pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi ditingkat Pusat.
b. Diselenggarakan oleh DPP, atau jika perlu oleh DM pada waktu- waktu
diperlukan antara 2 (dua) MUBES atau atas permintaan sekurang kurangnya
setengah dari jumlah cabang yang aktif;
c. Dihadiri oleh DM, DPP,DPC, Organissi khusus, peninjau dan undangan;
d. Berhak dan bertugas menetapkan Keputusan-keputusan berdasarkan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 11 Anggaran Dasar Aceh Sepakat
tersebut Muslub Aceh Sepakat III yang dilaksanakan oleh para Tergugat
dalam rekonvensi pada tanggal 8 Maret 2016 harus dihadiri oleh DM, namun
dalam kenyataanya dari bukti surat dalam perkara ini baik dari para Penggugat
rekonvensi maupun para Tergugat rekonvensi dan keterangan para saksi , DM
tidak hadir dalam Muslub Aceh Sepakat III yang dilaksanakan oleh para
Tergugat rekonvensi ;
Menimbang, bawa dengan tidak hadirnya DM, maka menurut Majelis Hakim
tingkat banding ,Muslub Aceh Sepakat yang dilaksanakan pada 8 Meret 2016
adalah tidak sah, oleh karena itu semua yang dihasilkan dalam Muslub Aceh
Sepakat III tersebut adalah tidak sah;
Menimbang, bahwa karena Muslub Aceh Sepakat III yang dilaksanakan
oleh para Tergugat dalam rekinvensi pada tanggal 8 Maret 2016 tidak sah maka
gugatan rekonpensi dari para Penggugat rekonvensi dikabulkan seluruhnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 14 Juni 2016 diperbaiki
mengenai gugatan rekonvensi sehingga amar selengkapnya sebagaimana
tersebut dibawah ini ;
Menimbang, bahwa karena gugatan pokok dikabulkan, maka para
Pembanding/para Penggugat rekonvensi/para Tergugat konvensi dihukum
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk
tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu
rupiah);
Mengingat undang-undang serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan
dengan perkara ini;
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding para Pembanding/para Tergugat
konvensi/para Penggugat rekonvensi;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
208/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 14 Juni 2016 sekedar amar putusan
sehingga selengkapnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 208/Pdt.G/2016/ PN
Mdn tanggal 14 Juni 2016 tentang eksepsi;
DALAM POKOK
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
208/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 14 Juni 2016 tentang pokok perkara;
DALAM REKONVENSI
- Mengabulkan gugatan konvensi dari para Penggugat rekonvensi /para
Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) III Aceh Sepakat yang
dilaksanakan oleh Tergugat I dan II dalam rekonvensi ./Penggugat I dan II
dalam konvensi. pada tanggal 8 Maret 2016 tidak sah dan tidak berkekuatan
hukum;
- Menyatakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil
Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) III Aceh Sepakat yang dilaksanakan
oleh Tergugat I dan II dalam rekonvensi./Penggugat I dan II dalam konvensi.
pada tanggal 8 Maret 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan pengangkatan Saudara FAUZI USMAN sebagai Ketua Dewan
MUSAPAT hasil Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) III Aceh Sepakat yang
dilaksanakan oleh Tergugat I dan II dalam rekonvensi /Penggugat I dan II
dalam konvensi . pada tanggal 8 Maret 2016 adalah tidak sah dan batal
demi hukum;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Menghukum para Pembanding/para Tergugat dalam Konvensi/ para
Penggugat dalam rekonvensi membayar ongkos perkara untuk kedua
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Nomor 378/PDT/2017/PT.MDN
Tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding dtentukan sejumla Rp
150.000,00( seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 10 Januari 2018 oleh kami : LINTON SIRAIT, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PERDANA GINTING,SH dan
SUWIDYA, SH., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat
banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor:
378/ PDT/2017/PT-MDN tanggal 03 Nopember 2017, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30
Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut
diatas serta JAINAB, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara,-
Hakim Anggota Hakim ketua
ttd ttd
PERDANA GINTING,SH LINTON SIRAIT, SH., MH
tt
SUWIDYA, SH., LLM
Panitera Pengganti
ttd
JAINAB, SH
Perincian Biaya : 1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-